Connect with us

Recollection

Menjadi ‘Manajer’ Menteri

Diterbitkan

pada

 

Tugasnya menyusun agenda prioritas sang menteri di tengah banyaknya kegiatan dan keterbatasan waktu yang ada. Butuh kecermatan dan kehati-hatian.

Nyaris setiap hari puluhan lembar—terkadang bahkan ratusan—undangan telah menumpuk di atas meja kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun, sebelum sang menteri datang ke ruang kerjanya, Wempi Saputra dengan sigap membereskannya. Begitu ada undangan masuk, Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan itu bersama timnya akan segera memilah-milah undangan tersebut untuk menyusun agenda kerja atasannya. Tentu saja undangan dipilih berdasarkan skala prioritas, yakni yang paling berdampak besar pada lembaga dan negara. Maklum, banyaknya undangan acap kali tak sebanding dengan keterbatasan waktu yang dimiliki sang menteri. Dan tugas Wempi bersama jajarannyalah untuk memastikan agenda menteri berjalan lancar dan sesuai dengan urgensinya.

Mengatur agenda Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi tantangan tersendiri bagi Wempi. Sebab, dengan skala prioritas saja, menurut Wempi, Sri Mulyani harus bekerja sejak pukul 08.00 WIB hingga larut malam. Jika dirinci, dalam sehari terdapat lima sampai enam kali rapat, rata-rata satu hingga dua agenda memberikan pidato pada sebuah acara. Belum lagi, panggilan rapat presiden, wakil presiden, DPR dan menteri koordinator.

“Ibu Menteri bilang kepada saya, ‘Wempi, kamu itu tugasnya adalah managing the minister, termasuk berperan sebagai alter ego menteri,” terang Wempi kepada Majalah Pajak di ruang kerjanya, Selasa (12/3).

Tugas Wempi menyusun agenda tentu saja sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas menteri keuangan dan wakil menteri keuangan. Karenanya, semua mesti dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Tak jarang tugas tersebut bahkan berbenturan dengan conflicting interest dari sisi internal maupun eksternal. Namun, Wempi sadar, ia harus tetap memprioritaskan kepentingan menteri dan wakilnya dalam melaksanakan tugasnya.

“Bu Menteri mengajarkan, dalam bekerja harus penuh dengan passion, memerhatikan hal-hal yang detail, upayakan selalu antisipatif dan connecting the dots. Khususnya terkait isu-isu yang saling berhubungan satu sama lain,” papar Wempi.

Tak hanya kunjungan kerja dan sibuknya agenda sang menteri, Wempi juga harus cakap memberikan ruang istirahat dan kegiatan personal kepada Sri Mulyani, semisal berolahraga. “Ibu harus tetap jaga kesehatan. Sehingga hari Jumat ada agenda olahraga bersama,” ujarnya mencontohkan.

“Penyampaian arahan atau pesan harus clear, santun dan beretika, karena bisa jadi ada beberapa hal sensitif, rahasia dan bisa diartikan memberikan perintah kepada unit lain.”

Selain menyusun prioritas agenda, tugas Pushaka juga melakukan komunikasi dan koordinasi antarlembaga, internal Eselon I di Kemenkeu ataupun Kementerian dan Lembaga lainnya.

“Penyampaian arahan atau pesan harus clear, santun dan beretika, karena bisa jadi ada beberapa hal sensitif, rahasia dan bisa diartikan memberikan perintah kepada unit lain,” kata Wempi.

Tegas dan kerja keras

Wempi mengakui cara kerja yang menuntut ketegasan maupun kesantunan itu telah mendarah daging sejak ia mengawali karier di bagian intelijen dan investigasi di Bea dan Cukai sejak tahun 1995. Sebab, di sana ia banyak dihadapkan dengan berbagai macam pengguna jasa yang yang menuntut pelayanan ataupun berpotensi melanggar atau menghindar dari Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

“Di Bea Cukai, kami harus bekerja by procedure. Saya harus tegas, enggak boleh lembek-lembek. Iya, iya;tidak, tidak. Jadi, enggak perlu marah-marah, tetap santun bicaranya, tapi tegas,” kenang Wempi, ketika menjelaskan bagaimana prinsip melayani pengguna jasa di bidang ekspor dan impor.

Sikap itu semakin terasah tatkala ia memutuskan untuk meneruskan pendidikan master di Graduate Institute for Policy Studies dan doktoral di Grad School of Economic, Nagoya Jepang.

Di negara Matahari Terbit itu, Wempi memulai babak baru dengan penuh kerja keras dan kedisiplinan tinggi. Sang dosen, Nobuhito Takeuchi dan Mitsuyoshi Yanagihara menggemblengnya dengan keras. Ia dituntut menguasai matematika ekonomi dan bahasa Jepang dengan sempurna.

“Profesor mengajarkan dengan tekun dan keras. Saya diharuskan menurunkan rumus matematika ekonomi sampai benar di kertas A4 dan tulis tangan. Saking sulitnya, 18 bulan lamanya saya baru berhasil,” kenang Wempi.

Kadang, rasa putus asa menghampiri. Bahkan, ia pernah menangis karena sulitnya menjalani studinya itu.

“Bayangkan, 18 bulan, setiap hari kertas latihan di coret-coret. Tulis tangan sebanyak 34 lembar, salah hitung dan harus segera diperbaiki. Wajar ya, nangis,” ujar Lulusan Diploma Tiga PKN STAN dan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia ini.

Berkat kerja keras itu, akhirnya Wempi pun lulus valedictorian untuk Master of Public Finance dan berhasil menyelesaikan studi doktor di universitas yang sama dengan baik. “Faktor keberuntungan juga. Semua dengan dukungan beasiswa dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang,” sebut Wempi.

Disiplin dari kecil

Bagi Wempi, Jepang memang sangat berkesan. Ia merasa Negeri Sakura itu bak kawah Candradimuka ke dua bagi hidupnya setelah perjuangan meraih asa sewaktu kecil. Di masa kecil, Ayahandanya, Zalahudin Nias yang seorang prajurit militer juga selalu mendidik Wempi untuk disiplin belajar. Tak hanya dituntut rajin mengerjakan pekerjaan rumah sesudah pulang sekolah, ia juga harus mengulas pelajaran sebelum pelajaran itu dibahas di sekolah. Sehingga, ketika sang guru menjelaskan, Wempi kecil sudah sedikit memahaminya. Pola ini ia lakukan rutin sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Tak heran, dengan pola tersebut, pria kelahiran Palembang, 12 Maret 1974 ini selalu meraih juara kelas.

“Kalau ada teman mengajak bermain, ya nanti saja. Saya harus mengerjakan tugas atau belajar dulu. Ayah mengajarkan jangan pernah terlewat soal belajar,” kenang anak kedua dari lima bersaudara ini.

Selain takut pada ayahnya jika tak belajar, Wempi juga merasa kelak harus bertanggung jawab terhadap nasib keluarganya. Ia ingin mengubah nasib menjadi lebih baik. Pasalnya, sebagai keluarga tentara hidup Wempi serba pas-pasan. Kerap kali, untuk makan sehari-hari, satu telur dibagi lima potong dengan kakak dan adik-adiknya. Karenanya, ia bertekad supaya tak menyusahkan orangtua. Misalnya, Wempi terpaksa memilih meneruskan kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) agar gratis. Meskipun sesungguhnya, di lubuk hatinya kala itu, ia ingin meneruskan studi di Institut Teknik Bandung atau Universitas Indonesia. Untungnya, saat-saat galau seperti itiu, ada sang Ibunda, Rithasari yang selalu menguatkannya.

“Apa pun yang kamu raih dan putuskan, jalani saja. Laki-laki itu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah diputuskan,” kata Wempi menirukan perkataan ibunda pada dirinya, sebelum ia hijrah untuk studi ke STAN Bintaro, Tangerang Selatan, Banten.

Bagi Wempi, sang ibu telah berperan utama dalam mendidiknya untuk menghargai orang lain dengan bertutur santun, berhati lembut, dan mampu mampu meredam emosi. Karenanya, tak pernah ia melampiaskan amarah kepada orang-orang sekitar atau anak buahnya.

“Alhamdulillah, saya mendapat dua karakter dari ayah dan ibu,” syukur suami dari Wida Mardiyanti Rahayu ini.

Di akhir perbincangan, ada satu hal yang menurut Wempi penting, yaitu rasa syukur dan terima kasih kepada orang-orang terdekat.

“Kadang-kadang kita terlalu over-confidence dengan kemampuan diri sendiri dan melupakan peran orang-orang terdekat kita yang berkontribusi untuk keberhasilan kita saat ini. Hal ini menjadikan rasa syukur dan terima kasih harus selalu ada di hati kita,” pungkasnya.

 

Recollection

“Narima” Jadi Peramu Titik Temu

Diterbitkan

pada

Gunawan Pribadi Asisten Deputi Fiskal pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)

Gemar kumpul dan bergaul, Gupri amat menikmati tugasnya kini: mengharmonisasikan kepentingan pelbagai pihak ke dalam rancangan peraturan.

Beberapa pekan terakhir di ujung tahun 2021, Gupri, panggilan karib Gunawan Pribadi, disibukkan dengan berbagai pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) mengenai pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kebijakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan kebijakan insentif perpajakan sehubungan pandemi Covid-19. Untungnya, Majalah Pajak, tetap dapat berbincang dengannya di sela kesibukannya sebagai Asisten Deputi Fiskal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

“Kemarin itu zoom meeting seharian penuh. Pagi hari membahas klaster Pajak Penghasilan (PPh) dengan Direktorat Peraturan Perpajakan II, siangnya hingga sore membahas klaster Ketentuan Umum Perpajakan dengan Direktorat Peraturan Perpajakan I. Peraturan pemerintah untuk dua klaster ini memang harus diprioritaskan karena akan berlaku mulai 1 Januari 2022,” kata Gupri di Gedung Ali Wardhana, Kantor Kemenko Perekonomian, pada Selasa pagi (21/1).

Ia menjelaskan, penyusunan PP dan PMK terkait UU HPP, antara lain harus melibatkan Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan beberapa kementerian/lembaga lainnya. Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pemrakarsa mengerahkan seluruh unit eselon I, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Biro Hukum.

Salah satu peraturan turunan UU HPP yang sudah terbit adalah mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Reformasi fiskal

Ia mengungkap, sejatinya rencana mereformasi peraturan perpajakan telah dibahas sebelum pandemi Covid-19 melanda. Kala itu, pemerintah memandang perlu melakukan reformasi dari sisi regulasi demi meningkatkan pelayanan dan pengawasan pajak untuk menciptakan kepatuhan sukarela. Pasalnya, rasio pajak Indonesia yang cenderung menurun sejak 2012 hingga 2017. Kemenkeu mencatat, rasio pajak Indonesia sebesar 14 persen (2012); 13,60 persen (2013); 13,10 persen (2014); 11,60 persen (2015); 10,80 persen (2016); 10,70 persen (2017).

Gupri menekankan, reformasi fiskal merupakan bagian untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Prospek ekonomi 2045 yang dituju pemerintah, yakni pendapatan per kapita mencapai 29.300 dollar AS, Indonesia masuk dalam empat besar ekonomi dunia, struktur perekonomian yang lebih produktif, dan sektor jasa yang maju.

Selain itu, pemerintah juga sedang dalam proses pembangunan core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Secara simultan, pemerintah memperkuat reformasi struktural lewat sistem Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA).

“Bahwa kemudian UU Cipta Kerja dan UU HPP terbit setelah pandemi Covid-19, tidak semata-mata dipicu oleh pandemi, melainkan untuk reformasi fiskal yang telah direncanakan sebelumnya,” kata Gupri.

“Sementara penerbitan UU HPP karena juga momentumnya adalah kita punya ruang di Prolegnas untuk pembahasan UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Kita manfaatkan itu dengan format omnibus law, yaitu memuat juga perubahan UU PPh (Pajak Penghasilan) dan UU PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dalam RUU KUP. Dalam proses pembahasan dengan DPR, nama RUU KUP kemudian diubah menjadi RUU HPP.”

Gupri lantas menyinggung tentang putusan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun.

Judicial review ini merupakan tantangan pertama dan utama dari pelaksanaan UU HPP. Karena konstruksi UU HPP mengikuti pola omnibus law UU Cipta Kerja, dikhawatirkan UU HPP dapat dinyatakan inkonstitusional bersyarat juga sebagaimana putusan MK terhadap UU Cipta Kerja. Adapun secara materi atau substansi, saya tidak melihat adanya tantangan yang berarti karena secara umum kebijakan-kebijakan yang diatur telah disepakati bersama dengan DPR,” jelas Gupri.

Insentif pajak

Selain itu, ia juga turut terlibat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dan PMK Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Intinya, menurut Gupri, pemerintah berupaya meningkatkan daya tarik investasi, baik penanaman modal asing maupun dalam negeri demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai sasaran Indonesia Maju.”

“RPJMN 2020-2024 mengharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen per tahun dengan kontribusi pertumbuhan investasi rata-rata 7 persen per tahun. Target pertumbuhan investasi ini perlu didukung dengan insentif fiskal dan insentif nonfiskal,” kata Gupri.

Saat ini ia tengah mengumpulkan dan mengharmonisasikan masukan-masukan kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka mengevaluasi aturan dan efektivitas tax llowance.

“Berdasarkan pengalaman, evaluasi insentif tax allowance adalah tugas yang berat. Kami harus mengoordinasikan KL-KL yang berbeda keinginan dan kepentingannya. Kami sudah memulai proses evaluasi dengan mengadakan kick off meeting,” kata Gupri.

Menurut kajian BKF, tax allowance bukanlah alasan utama berinvestasi di Indonesia. “Kami pun melakukan monev (monitoring dan evaluasi) dengan melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan yang mendapatkan insentif. Informasi yang kami dapatkan, alasan mereka berinvestasi di Indonesia adalah karena pasar Indonesia besar,” ungkap Gupri.

Namun, di sisi lain, beberapa K/L tetap menginginkan perluasan tax allowance. “Mereka berdalih selalu ditanya calon investor mengenai insentif apa yang ditawarkan Indonesia. Jadi, ya inilah tugas kami ke depan, mengharmoniskan pandangan, kepentingan, dan masukan seluruh stakeholders,” ungkap Gupri.

Ia juga ikut menyusun insentif fiskal lainnya, seperti PMK Nomor 128 tentang 2019 tentang Super Deduction untuk Kegiatan Vokasi dan PMK Nomor 153 Tahun 2020 tentang Super Deduction untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Insentif super deduction vokasi diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi. Sedangkan, super deduction litbang diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang.

Berawal dari DJP

Kepiawaian Gupri mengharmonisasikan sejumlah kepentingan tertempa sejak ia berkarier di DJP. Saat ditempatkan di Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional tahun 2000, ia mulai belajar berkoordinasi secara lintas lembaga dan negara untuk mendukung pembentukan dan pelaksanaan P3B. Ditambah lagi, saat diamanahi tugas sebagai Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II BKF, Gupri menjadi Senior Advisor to Executive Director World Bank (2010–2013), menjadi salah satu wakil pemerintah Indonesia. Di sana, alumnus University of Southern California ini bertugas membuat analisis dan memberikan masukan kepada executive director dalam pengambilan keputusan.

“Executive Director itu mewakili pemerintah suatu negara atau negara-negara selaku pemegang saham World Bank. Di World Bank terdapat 25 executive directors yang mewakili 189 negara anggota. Seluruh keputusan World Bank harus disetujui oleh board of executive directors. Jadi, secara organisasi, kedudukan board of executive directors itu berada di atas Presiden World Bank,” kenang Gupri.

Selesai penugasan di sana, ia kembali berdinas di BKF sebagai Kepala Bidang Perpajakan Internasional. Hingga akhirnya, mulai Mei 2017, ia melabuhkan kariernya di Kemenko Perekonomian melalui proses open bidding.

“Dari sisi pekerjaan, saya senang bekerja di Kemenko Perekonomian. Ibarat baju, baju Kemenko Perekonomian itu lebih lega, tidak kekecilan ukurannya. Kemenko Perekonomian memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas. Itu penting bagi saya,” kata Gupri,

Pekerjaannya saat ini otomatis membuatnya bertemu dengan banyak pihak, tambah banyak teman, sekaligus tambah banyak jenis pekerjaan.

“Ibarat makan di restoran padang, hidangan pekerjaannya sangat banyak. Saya bisa memilih apa yang saya suka, bisa juga sekadar mencicipi, meskipun ada juga yang suka atau tidak suka harus saya makan,” kata Gupri.

Semasa remaja, pria kelahiran Semarang, 14 Agustus 1968 ini ternyata juga sudah piawai dalam bersosialisasi. Gupri tidak hanya bergaul dengan teman sebaya, tetapi juga lintas generasi di lingkungan rumah.

“Di kampung saya di Semarang ada tanah lapang. Setiap sore semua orang, tua-muda, besar-kecil, kumpul di situ. Saya selalu hadir. Sore bermain di lapangan, malam kumpul-kumpul ngobrol. Besoknya ada ujian pun, saya tetap hadir kumpul-kumpul, meskipun sambil bawa buku untuk belajar. Ada tetangga yang heran, ‘Kamu ini dolan (main) terus, tapi bisa masuk SMP favorit, masuk SMA favorit,’” kenang alumnus SMAN 3 Semarang ini.

Orangtua Gupri juga menanamkan nilai untuk selalu rida dan bersyukur dengan segala ketetapan Sang Khalik. Tantangan, risiko, dan konsekuensi berpindah-pindah penugasan merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang dijalaninya dengan lapang dada.

“Ibu mengajarkan saya untuk narima ing pandhum (ikhlas terhadap segala anugerah). Mungkin karena prinsip narima itu, saya merasa nyaman-nyaman aja berpindah-pindah instansi—meskipun harus berubah-ubah penghasilan juga,” ujarnya sembari tertawa.

Lanjut baca

Recollection

Cinta Pajak karena Terbiasa

Diterbitkan

pada

Arifin Rosid Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan

Menyusun kebijakan perpajakan ternyata mirip membuat rakitan elektronika. Keduanya perlu kejelian dan logika—hal yang disuka peneliti pajak ini sejak belia.

Malam di tahun 1980-an, di Desa Kinandang, Magetan, Jawa Timur, masih gelap gulita. Tak ada listrik dan aktivitas warga di malam hari. Namun, di sebuah rumah, samar cahaya bulan memantulkan bayangan bocah yang tengah mondar-mandir sembari mendongakkan wajah ke langit. Rupanya, ia sedang mencari sumber utama cahaya untuk mencari posisi terbaik meletakkan sebuah alat.

Perkenalkan, bocah yang baru duduk di bangku SMP itu bernama Ochid—panggilan karib Arifin Rosid. Ia membawa instrumen hasil rakitannya sendiri dari transistor dan resistor yang dibeli di Toko Bintang Mas Elektronik, Madiun. Alat itu berfungsi sebagai alarm pendeteksi maling. Alat itu akan menghasilkan gelombang listrik dan menimbulkan bunyi bila ia menangkap bayangan seseorang. Ngiuw, ngiuw, ngiuw,” begitu kira-kira bunyinya.

Sembari tertawa, Ochid mengisahkan masa kecilnya itu di ruang kerjanya, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepada Majalah Pajak, Selasa (2/12).

“Karena enggak ada listrik, saya awalnya membuat alat sendiri. Dulu kita punya semacam transistor dan resistor, namanya LDR (light dependent resistor). Resistor, transistor kita solder. Untuk nyolder, kita bakar pakai arang,” kenang Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan ini.

Di samping sudah ada petunjuk perakitan, inovasinya itu juga diilhami dari beragam sumber bacaan, antara lain koran Suara Karya dan majalah tentang elektronik milik sahabatnya. Ketertarikan Ochid pada dunia elektronika juga didukung oleh ayahnya Subandi, yang berprofesi sebagai guru.

Selepas SMAN 1 Maospati (1994), keseriusan pada bidang elektronika dibuktikan Ochid dengan memilih Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (STT Telkom)—kini Universitas Telkom Bandung. Namun, setelah diterima dan membayar biaya pendidikan di sana, ia juga menjajal mengikuti tes masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang PKN STAN. Tak disangka, ia diterima di Program Diploma III Spesialisasi Perpajakan. Berdasarkan banyak pertimbangan, akhirnya Ochid memilih STAN dan harus merelakan mimpinya untuk menggeluti bidang elektronika.

“Waktu itu di Telkom bisa mengundurkan diri dan uang dikembalikan dengan syarat diterima di UMPTN (ujian masuk perguruan tinggi negeri). Saat itu, saya juga diterima di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Pertimbangan memilih STAN juga sangat prestisius dan orangtua merestui. Padahal, saya belum ada bayangan akan belajar akuntansi, kerja di Kementerian Keuangan,” kenang Ochid.

Saat menjalani kuliah, Ochid ternyata belum bisa sepenuhnya meninggalkan mimpinya. Pria berkaca mata ini pun berusaha mengalihkan kegundahan hati dengan menggambar yang merupakan hobi keduanya. Ochid sempat menjadi ilustrator atau kartunis media kampus dan memenangkan dua lomba, yaitu juara pertama lomba karikatur dan juara kedua lomba grafiti.

Tertarik akuntansi

Bak pepatah Jawa, witing tresno jalaran soko kulino ‘cinta tumbuh karena terbiasa’, Ochid pun mulai jatuh hati dengan bidang studi akuntansi. Menurutnya, akuntansi merupakan ilmu yang membutuhkan kejelian dan kerangka berpikir yang logis, tidak beda jauh dengan elektronika.

“Akuntansi butuh ketelitian yang tinggi, kalau enggak balance gimana—bagaimana jurnal penyesuaian. Apalagi kalau kita audit, harus terstruktur, kertas kerja pemeriksaan harus terogranisasi dengan baik,” kata Ochid.

Ketertarikan itu membuatnya memutuskan untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga di tahun 2001. Di fase ini ia sudah bekerja sebagai Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik. Di sisi lain, keputusannya kuliah juga dilatarbelakangi oleh niat untuk mengundurkan diri dari DJP karena ingin mencoba merintis karier di instansi lain, seperti Bank Indonesia (BI) dan PT Telkom (Persero) Tbk. Kalau tidak, ia juga ingin menjadi dosen. Namun, ayahnya tidak merestui.

“Enggak usah resign, tetap jadi pegawai pajak yang baik saja,” tambah Ochid menirukan perkataan ayahnya.

Ia lantas bertekad menekuni ilmu ekonomi dengan mengambil program magister manajemen keuangan di Universitas Narotama Surabaya pada tahun 2006. Ilmu ini sekaligus menjadi penunjang kariernya ketika menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Seksi Administrasi Pemeriksaan dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur II.

Atas saran dosen pembimbingnya di Universitas Narotama, Profesor Arsono Laksmana, Ochid terpacu untuk melanjutkan pendidikan S3 di dalam negeri dengan biaya sendiri. Syukurnya, ia justru mendapat program beasiswa dari Bank Dunia di University of New South Wales (UNSW) Australia. Ochid mengambil program doktor di bidang perpajakan. Ochid pun semakin tertarik untuk mendalami ilmu ekonomi, akuntansi, dan perpajakan.

“Ternyata ilmu perpajakan ini banyak aspek, ekonomi, sosial, bahkan psikologi karena kita harus siap menghadapi berbagai respons Wajib Pajak. Dinamika bekerja Direktorat Jenderal Pajak cukup lintas dimensi, sangat menarik bagi saya,” kata peraih Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik DJP tahun 2010 dan ASN Inspiratif DJP 2021 ini.

Jadi peneliti dan analis

Pulang ke tanah air, Ochid banyak dilibatkan sebagai tim peneliti dan pengkaji kebijakan, antara lain menulis riset berjudul “Do perceptions of corruption influence personal income taxpayer reporting behaviour? Evidence from Indonesia” yang dipresentasikan di 12th International Conference on Tax Administration, Australia (2016). Lalu, “Assessing the Effectiveness of Law Enforcement In Improving Tax Compliance In Indonesia: An Empirical Investigation”, yang dipresentasikan di 5th Annual Tax Administration Research Centre (TARC) Workshop, University of Exeter Business School, Inggris (2017). Ochid bahkan pernah meraih The Best PhD Student Paper di konferensi 28th Annual Australasian Tax Teachers Association (ATTA) Australia.

Di tahun 2018, ia diamanahi tugas sebagai Kepala Seksi Dampak Kebijakan Umum, Direktorat PKP DJP. Setahun kemudian, menjabat Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan hingga sekarang.

“Jadi, saya bertugas melihat bagaimana dampak kebijakan perpajakan terhadap penerimaan, administrasi, termasuk bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil memberikan manfaat yang optimal atau tidak,” kata peraih top 25 ASN inspiratif Anugrah ASN 2021 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

“Contoh real tahun 2020, ada pandemi, DJP sebagai bagian dari Kemenkeu langsung mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang responsif. Maret terkena korona, April langsung terbit peraturan, PMK (peraturan menteri keuangan) tentang insentif. Di situlah, bagian kita dari PKP berkoodinasi dengan BKF (Badan Kebijakan Fiskal), koordinasi dengan kemenko mendesain kebijakan-kebijakan insentif pajak,” kata Ochid.

Dosen di Departemen Akuntansi FEB Universitas Indonesia ini menuturkan, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menawarkan dua skema untuk mendesain kebijakan perpajakan di masa pandemi. Pertama, immediate response, yaitu kebijakan untuk membantu likuiditas dunia usaha.

“Jadi, yang tadinya bayar (pajak), enggak bayar, yang tadinya prosesnya lama dipercepat. Tapi di luar itu juga didukung oleh kebijakan nonpajak, klaster restrukturisasi kredit, bansos, dan prakerja untuk meningkatkan konsumsi masyarakat,” tambah Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini.

Kedua, cushioning impact and preserving capacity, yakni berfokus membantu likuiditas, solvabilitas, dan tingkat penghasilan WP Badan yang terdampak. Sebagai contoh, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diberikan sebesar 50 persen, yang diharapkan dapat membantu arus kas pelaku usaha sehingga aktivitas dan kapasitas bisnis mereka tetap dapat terjaga.

Kemudian, insentif PPh Pasal 21 diberikan kepada karyawan dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 200 Juta dalam setahun. Dengan tidak kena pajak, karyawan yang berpenghasilan Rp 4,5 juta hingga Rp 16,6 juta per bulan akan mendapat tambahan penghasilan sampai dengan Rp 1,4 Juta per bulan. Harapannya, daya beli mereka terlindungi.

Setelah insentif pajak diberikan, Ochid dan tim juga bertugas mengevaluasi dampak dari kebijakan itu berdasarkan hasil survei dan analisis. Ia mendapati bahwa yang menjadi pukulan terberat bagi lebih dari setengah responden WP Badan atau hampir 13 ribu pelaku usaha, adalah turunnya permintaan.

“Berdasarkan perusahaan yang selama ini membayar pajak, 70 persen pelaku usaha declare menurun penjualannya. Sehingga, di atas 90 persen perusahaan mengatakan insentif pajak bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk usahanya bertahan,” ungkap Ochid.

Ia mengatakan, terhadap analisis proses penyusunan hingga dampak kebijakan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Lanjut baca

Recollection

Inspirasi dari Hobi Berelasi

Diterbitkan

pada

Astera Primanto Bhakti Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Sejak duduk di bangku SMA, Prima sudah tertarik ilmu manajemen dan senang berelasi. Kelak, ia memimpin aneka sinergi di berbagai level dan wilayah.

Beberapa bulan belakangan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (kemenkeu) Astera Primanto Bhakti, wira-wiri di pelbagai konferensi pers atau webinar. Pasalnya, publik tengah menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran pemda, khususnya bujet penanganan Covid-19. Syukurnya, di tengah kesibukannya, ia masih dapat berbincang dengan Majalah Pajak melalui telekonferensi pada pertengahan Agustus 2021.

Ia menyebutkan, penyerapan belanja APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) sampai dengan akhir juli 2021 sekitar 36,6 persen atau lebih rendah dari capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 41,8 persen. Sementara, per 31 Juli 2021, anggaran daerah yang digunakan untuk penanganan Covid-19 meliputi dana alokasi umum (DAU)/dana bagi hasil (DBH), dana insentif daerah (DID), bantuan operasional kesehatan, dan dana desa yang baru 32,82 persen terealisasi dari komitmen daerah Rp 50,1 triliun.

Ia mengungkapkan, kendala terbesar penyaluran anggaran adalah ihwal lambatnya komunikasi dan koordinasi antara pemda dan legislatif daerah. “APBD-nya, kan, dilakukan perubahan, tetapi perubahan agak lambat. Karena APBD-nya terhambat, penyaluran juga lambat,” kata Prima.

Khusus di tahun 2020, DJPK memberikan relaksasi kemudahan pemanfaatan dana desa. Sebelumnya, pemanfaatan harus menyertakan persyaratan kinerja. Pemerintah memberikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid-19—melalui program PEN. Mulai dari dana alokasi khusus (DAK) fisik dan cadangan sekitar Rp 9 triliun; DID tambahan sebesar Rp 5 triliun; hibah pariwisata sekitar Rp 7,3 triliun; bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp 28,8 triliun untuk sekitar 8 juta penerima manfaat.

“Dirjen Perimbangan Keuangan itu bikin keuangan seimbang. Daerah yang pendapatannya sedikit, biar berimbang dikasih dukungan dari pemerintah pusat. Di sisi lain, semua harus adil,” kata Prima tentang tugasnya kini, seraya menambahkan bahwa DJPK juga telah melakukan reformasi untuk meminimalisasi pelanggaran atau penyelewengan berbasis sistem.

“Waktu saya masuk, DJPK pada saat itu sedang menjadi sorotan dengan adanya kasus yang terkait dengan praktik percaloan anggaran. Saya melakukan perbaikan struktural. Terus terang saja, DJP memberikan banyak inspirasi,” ujar Prima.

DJPK pun mendorong pemda untuk bersinergi dengan DJP. Prima menuturkan, “Saya dorong data transaksi harian pemda disampaikan ke DJP. Pemda harus bikin berita acara dari pemotongan-pemungutan. Kalau mereka enggak bikin itu, enggak akan saya kasih DBH (dana bagi hasil).”

Di sisi lain, DJP juga mendukung data agregat potensi pajak daerah. Misalnya, data potensi pajak restoran, karena DJP biasanya punya data PPN-nya.

Langkah itu berasal dari pengalaman Prima ketika mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Kerja Sama Perpajakan Kantor Wilayah DJP Banten. Kala itu, ia menginisiasi integrasi pertukaran data dengan pemda terkait pengalihan tanah dan bangunan, dan data kendaraan bermotor yang saat itu diarahkan oleh Kantor Pusat DJP.

Kerja sama internasional

Urusan kerja sama ia dalami setidaknya sejak menjadi Kepala Seksi Direktorat HPI (Hubungan Perpajakan Internasional) tahun 1998 dan Kepala Subdit Perjanjian dan Kerja Sama Internasional. Ketika itu, wakil Indonesia di Steering Group OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information (GFTI) ini harus menyusun skema kebijakan tax treaty, yaitu perjanjian perpajakan antara dua negara untuk meminimalkan pajak berganda dan penghindaran pajak. Tugas serupa juga ia lakukan ketika menjadi Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara di Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2012–2015) dan Staf Ahli Menkeu Bidang Penerimaan Negara (2015–2017).

“Jadi staf ahli penerimaan negara pun masih ngurusin tax treaty. Karier saya itu banyak di perpajakan internasional. Dulu TP (transfer pricing), termasuk APA (advance pricing agreement) saya ikut mengonsep, saya masih hafal bagaimana traditional matters, CUP (comparable uncontrolled price),” kenang alumnus Universitas Denver Amerika Serikat ini.

APA merupakan skema untuk menyelesaikan sengketa TP berupa kesepakatan harga transfer antara DJP dengan WP, maupun DJP dengan otoritas pajak negara mitra. Sementara, CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Senang berelasi

Kepiawaian Prima dalam menjalin kerja sama telah terpupuk sejak masa sekolah. Pria kelahiran Jakarta tahun 1986 ini mengaku paling senang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, berorganisasi. Prima pun terbiasa menjalin komunikasi yang baik dengan guru, rekan sejawat, maupun mitra dari luar sekolah. Tak heran bila ia kerap terpilih menjadi ketua kelas.

“Waktu SMA saya orang yang senang memerhatikan segala sesuatu. Saya melihat orang yang sukses memimpin itu dari ilmu manajamen. Makanya saya memilih kuliah di luar kota karena ingin ngekos, mengatur diri sendiri. Dulu saya sangat memimpin, mungkin karena saya anak pertama, biasa memimpin,” kenang alumnus Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ini.

Di sisi lain, pria berhobi membaca ini memiliki ambisi untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Prima rela meninggalkan pekerjaannya sebagai bankir di perusahaan asing demi menjadi pegawai di Kemenkeu dan meraih beasiswa.

“Padahal gaji saat di bank asing itu tinggi dibandingkan menjadi PNS. Tapi balik lagi, saya ini orangnya suka belajar, mengetahui hal baru, berelasi dengan orang,” tambah Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Unsoed ini.

Lanjut baca

Populer