Connect with us

TAX RESEARCH

Meninjau Laporan Belanja Perpajakan Indonesia

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Pada September tahun lalu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menerbitkan laporan belanja perpajakan Indonesia atau yang dikenal sebagai Tax Expenditure Report (TER). Belanja perpajakan sendiri sering disebut sebagai “hidden subsidy” melalui sistem perpajakan yang mencakup pemberian tarif lebih rendah, pengecualian, allowance, penangguhan, kredit pajak, serta berbagai keringanan lain yang merupakan deviasi dari ketentuan umum.

Lebih lanjut, TER bertujuan untuk meningkatkan transparansi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran kebijakan tertentu (van den Ende et al, 2004). Melalui TER ini, pemerintah dan publik dapat melakukan identifikasi dan penilaian atas efektivitas belanja perpajakan.

Sebagai pendatang baru kelompok negara-negara yang menerbitkan TER, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah. Utamanya ialah untuk meningkatkan kredibilitas sistem pelaporannya. Berdasarkan prinsip dan pengalaman di berbagai negara, setidaknya terdapat dua aspek utama yang dapat menjadi fokus pembenahan TER bagi Indonesia.

Legalitas

Aspek pertama yang dapat menjadi perhatian pemerintah berkaitan dengan laporan ini ialah aspek legalitas. Dalam konteks global, IMF dan OECD sudah menjadikan TER sebagai syarat wajib penilaian transparansi fiskal suatu negara. Tidak hanya transparansi fiskal, TER pun menunjukkan transparansi pemerintah dalam mengelola proses penganggaran dan sistem perpajakannya (Burton, 2011).

Ketersediaan dasar hukum penerbitan TER menjadi salah satu indikator untuk menilai optimal atau tidaknya sistem transparansi fiskal (Redonda dan Neubig, 2018). Dalam implementasinya, mayoritas negara memiliki landasan hukum yang jelas. Sebagai contoh, adanya kewajiban penerbitan TER secara berkala hingga menjadikan TER sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi anggaran pemerintah di hadapan parlemen (Heady dan Mansour, 2019).

Meskipun TER sudah mulai diterbitkan tahun lalu, Indonesia belum memiliki landasan hukum manajemen TER hingga saat ini. Di satu sisi, upaya pemerintah yang secara sukarela menunjukkan sisi transparansi dari pemberian berbagai jenis fasilitas perpajakannya patut diapresiasi. Di sisi lain, belum adanya aturan hukum yang mengikat berpotensi menimbulkan pertanyaan atas kesinambungan TER ini ke depannya.

Padahal, ketersediaan aturan hukum juga dapat menunjukkan komitmen pemerintah untuk membenahi pengelolaan TER sehingga dapat menjadikannya sejajar dengan laporan anggaran pemerintah di masa depan. Selain itu, ketersediaan aturan hukum juga akan mendorong pemerintah agar lebih matang lagi dalam mempersiapkan pengelolaan belanja perpajakannya mulai dari perencanaan, pelaporan, hingga ke evaluasi.

Belum adanya aturan hukum yang mengikat berpotensi menimbulkan pertanyaan atas kesinambungan Tax Expenditure Report ini ke depannya.

Evaluasi

Dimensi kedua yang perlu untuk dibenahi berkaitan dengan maksud diterbitkannya TER yaitu sebagai alat untuk mengevaluasi belanja perpajakan. Pos-pos belanja perpajakan yang belum efektif dan tidak mencapai sasaran umumnya disebabkan oleh tidak adanya evaluasi atas program yang tertera dalam TER.

Selain itu, tidak adanya dasar hukum penerbitan TER menyebabkan pembagian tugas unit pemerintah yang terlibat dalam pengelolaannya—baik atas perencanaan, administrasi, evaluasi—menjadi belum terstruktur. Akibatnya, evaluasi belanja perpajakan belum dapat dilakukan sistematis. Tidak kalah penting, evaluasi juga diperlukan untuk mencegah adanya diskresi pemberian fasilitas fiskal yang berlebihan serta menjaga kredibilitas isi laporan.

Salah satu komponen penting dalam menjalankan evaluasi belanja perpajakan yang tertera dalam TER ialah ketersediaan sistem data dan informasi yang dikumpulkan lintas institusi. Agar dapat dijadikan bahan evaluasi, TER harus disusun dengan data, informasi, serta indikator yang jelas. Dengan kata lain, evaluasi belanja memerlukan pengadministrasian basis data yang terstruktur (Lee, 2017).

Lebih jauh lagi, evaluasi dampak ekonomi belanja perpajakan yang mencakup biaya, efek penerimaan, serta distribusi kelompok/sektor penerima manfaat, akan menjadi input yang esensial bagi reformasi perpajakan (Darussalam dan Kristiaji, 2014). Dengan demikian, harus dipersiapkan juga kerangka evaluasi yang tepat atas belanja perpajakan yang tertera dalam TER. Misalkan, dengan menunjuk pihak yang bertanggung jawab melakukan evaluasi serta menyusun panduan dan indikator proses evaluasi (Harris et al, 2018).

Sebagai penutup, ada baiknya jika mulai dirumuskan desain pengelolaan TER di tengah maraknya pemberian insentif fiskal saat ini. Mengingat perannya yang krusial bagi transparansi perpajakan, ketersediaan dasar hukum serta format evaluasi yang ideal menjadi hal yang krusial.-Dea Yustisia

TAX RESEARCH

Insentif dan Validitas Data Perpajakan

Sugianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Penulis: Sugianto, Governing Board MUC Tax Research Institute

Pemerintah memerlukan sistem yang memaksa dan secara otomatis menyetop insentif, atau bahkan menindak WP, bila WP memberikan data yang tidak valid.

Selama pandemi berlangsung, pemerintah telah banyak memberikan insentif pajak. Bahkan, tahun ini pun pemerintah masih memberi insentif pajak untuk membantu Wajib Pajak (WP) menghadapi dampak pandemi Covid-19. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/2021, insentif ini rencananya akan berjalan hingga 30 Juni 2021.

Berdasarkan jenisnya, insentif pajak yang paling banyak dimanfaatkan adalah PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), yang realisasi pemanfaatannya di tahun 2020 mencapai 90 persen dari jumlah KLU yang eligible. Karena sangat terasa dampaknya dalam meningkatkan pendapatan pekerja, insentif ini perlu dipertahankan dalam jangka pendek, setidaknya selama krisis ekonomi. Sebaliknya, untuk jenis insentif atau sektor usaha yang rendah pemanfaatannya, perlu dikaji ulang untuk mendalami apa yang dibutuhkan oleh WP.

Artinya, karena tidak semua sektor terkena dampak negatif pandemi ini, pemerintah perlu membuat skala prioritas penerima insentif. Semua penduduk dan pelaku usaha memang selalu butuh insentif, tapi bentuk dan skalanya tergantung kebutuhannya.

Ada yang memerlukan insentif berupa kemudahan perizinan, misalnya bidang usaha yang justru tumbuh pesat seperti bisnis kebutuhan bahan pokok, farmasi dan alat kesehatan, data internet, dan layanan antar-jemput berbasis aplikasi. Startup atau UMKM yang banyak muncul kala pandemi, misalnya, tetap memerlukan pengawalan untuk tetap survive dan naik kelas.

Sedangkan sektor-sektor usaha yang nyaris lumpuh karena dipaksa berhenti atau dibatasi aktivitasnya atau pasarnya benar-benar hancur karena pembatasan sosial melalui kebijakan pemerintah, tentu memerlukan pendekatan insentif yang berbeda pula.

Itulah kenapa dalam memberikan insentif pajak kepada WP pemerintah juga perlu memerhatikan karakter bisnis, tingkat kepatuhan, dan potensi pajak di masa depan.

Sektor usaha yang kurang ramah lingkungan, misalnya, sebaiknya justru dikenai disinsentif, bukan malah dipermudah dalam merusak lingkungan. Jenis-jenis usaha yang banyak memanfaatkan celah hukum untuk merekayasa pajak, mungkin tidak perlu dimanja dengan insentif seperti yang diberikan kepada bidang usaha lain yang memang butuh dan patuh. Atau, bisnis rintisan atau bidang usaha baru berbasis teknologi tinggi yang potensial dalam melayani gaya hidup manusia yang serba instan dan semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan, perlu dibantu dengan insentif yang mendukung tumbuh-kembangnya.

Intinya, pemerintah perlu memastikan kembali mana insentif yang memang diperlukan masyarakat sehingga insentif itu dapat memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian.

Perluasan basis data

Insentif pajak tentu hanya dapat dimanfaatkan oleh WP yang terdaftar. Sebab, pemerintah berharap insentif tersebut akan meningkatkan kepatuhan sekaligus menarik masyarakat atau sektor yang selama ini belum terjamah sistem pajak. Insentif dapat menjadi semacam pelajaran agar masyarakat menjadi lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan ke depannya.

Tools yang dapat digunakan DJP dalam memperluas basis pajak adalah pertukaran informasi, automatic exchange of information (AEoI), keterbukaan informasi dan data transaksi keuangan perbankan, serta pemanfaatan data dan informasi dari pihak-pihak yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Di samping itu, untuk transaksi ekonomi secara elektronik, banyak penyedia aplikasi yang sejatinya dapat mengungkap data potensi pajak yang seharusnya dapat diolah dan ditindaklanjuti otoritas pajak.

Syarat dan ketentuan

Basis data yang valid dan akurat merupakan fondasi untuk membuat kebijakan fiskal yang presisi dan tepat sasaran, termasuk kebijakan pajak. Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya membuat sebuah aturan khusus agar penerima insentif dapat memberikan data valid untuk perbaikan basis data. Harus ada syarat dan ketentuan bagi WP yang ingin memanfaatkan insentif pajak, antara lain WP harus menyampaikan laporan penggunaan insentif.

Selain itu, perlu ada sistem yang memaksa dan secara otomatis menyetop insentif, atau bahkan menindak WP yang mengabaikan ketentuan tersebut. DJP tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengawasan secara manual karena jumlah petugas pajak terbatas. Begitu juga dengan sistem pelaporan SPT dan mekanisme kepatuhan pajak lainnya. Semua harus dikombinasikan dengan pengayaan teknologi pengolahan data basis pajak dan data pembanding dari institusi lainnya, seperti lembaga keuangan.

Ambillah contoh tax amnesty—data sudah terkumpul, nominalnya sangat besar, tapi sumbangsihnya terhadap penerimaan pajak tidak signifikan. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah WP sengaja tidak patuh, atau memang sistem perpajakannya yang tidak mendukung kepatuhan dan penindakan? Lagi-lagi semua harus introspeksi.

Lantas siapa yang harus membangun willingness dan commitment, sementara political will sudah jelas dengan adanya Perpu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017. Presiden dan DPR sudah sepakat bahwa untuk urusan pajak, tidak boleh ada data keuangan yang dirahasiakan dari otoritas pajak. Jika akses sudah diberikan, DJP tidak dapat berdalih bahwa ia tidak bisa mengumpulkan dan mengolah data tersebut.

Memang, integrasi data juga merupakan PR bersama yang belum tuntas—mulai dari e-KTP, data BPJS, wacana single identity number, dan lainnya. Maka, alangkah baiknya jika ada lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam mengintegrasikan dan menjaga kerahasiaan seluruh data nasional.

Jadi, dalam hal data perpajakan, saat ini DJP-lah yang paling tepat untuk menghimpun, mengolah, dan menindaklanjuti. Tanpa pengolahan dan tindak lanjut, data yang terhimpun akan percuma saja.

Penulis: Sugianto, Governing Board MUC Tax Research Institute

Lanjut baca

TAX RESEARCH

 Saatnya Mengoptimalkan Pajak Nonkaryawan

Wahyu Nuryanto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Wahyu Nuryanto Executive Director MUC Tax Research Institute

Pemangku kebijakan perlu berupaya keras memperbaiki akses perpajakan untuk menjangkau masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Di tengah upaya pengendalian pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatur strategi penerimaan pajak tahun 2021. Selain membidik Wajib Pajak (WP) Badan, DJP juga hendak mengoptimalkan penerimaan pajak WP Orang Pribadi (OP), utamanya dari kalangan menengah ke atas.

Di atas kertas, angka kepatuhan formal WP memang semakin membaik. Realisasi rasio kepatuhan pajak pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2018 mencapai 71,10 persen. Tahun berikutnya meningkat menjadi 73,06 persen, dan 78 persen per Desember 2020. Sementara, dilihat dari komposisinya, WP OP yang bekerja (karyawan) memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik dalam menyampaikan SPT dibandingkan WP Badan.

Meski rasio kepatuhan belum sesuai target, upaya DJP menyediakan layanan pelaporan harus diapresiasi. Sebab, berkat pengembangan IT yang dilakukan DJP, pelaporan secara daring semakin mudah dari tahun ke tahun.

Namun, bicara soal kepatuhan pajak tidak cukup hanya melihat indikator pelaporan SPT. Lapor SPT memang penting untuk profiling. Kepatuhan WP perlu dilihat lewat variabel lain yang jauh lebih penting, antara lain dari sisi struktur penerimaan pajak dan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan oleh petugas pajak. Ini terkait juga dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pajak.

Tingkatkan PPh OP

Selama ini, penyumbang pajak terbesar ke kas negara memang perusahaan atau WP Badan, kemudian diikuti oleh PPN, pajak impor, baru kemudian PPh karyawan. Sementara PPh 25/29 yang menyasar orang-orang berpendapatan menengah ke atas justru sangat kecil. Padahal, nilai rasio Gini kita cenderung tinggi, yang berarti ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Pendapatan masyarakat kaum kelas atas di Indonesia naik lebih cepat jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat kelas bawah. Sayangnya, sumbangan pajak orang kaya dari tahun ke tahun pertumbuhannya tidak signifikan.

OECD dalam risetnya menunjukkan struktur pajak di negara-negara berekonomi maju justru didominasi oleh PPh Orang Pribadi, baru kemudian diikuti oleh PPN dan pajak korporasi. Sementara di Indonesia kebalikannya, PPh Badan dan PPN justru menyumbang pajak paling besar, sementara porsi PPh orang kaya (PPh 25/29) sangat kecil, bahkan jika dibandingkan dengan setoran PPh karyawan. Artinya, kepatuhan pajak buruh dan pekerja formal itu jauh lebih baik dibandingkan orang kaya yang menjadi target PPh 25/29.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki struktur penerimaan negara yang selama ini cenderung bergantung pada PPh Badan dan PPN, Indonesia harus mulai meningkatkan kontribusi pajak pada PPh WP OP nonkaryawan. Terlebih, selama ini penerimaan pajak dari kelompok WP OP nonkaryawan masih terbilang rendah. Dan ini erat kaitannya dengan terbatasnya akses otoritas pajak dalam menjangkau kegiatan ekonomi nonformal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2020, jumlah orang yang bekerja di sektor informal mencapai 60,47 persen, sedangkan yang ada di sektor formal hanya 39,53 persen. Jika melihat beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja informal terus meningkat. Dengan kondisi itu, pemangku kebijakan perlu berupaya keras untuk memperbaiki akses perpajakan untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal. Misalnya, membangun mekanisme pembayaran pajak yang sederhana, mudah, dan tidak terasa memberatkan bagi WP; memaksimalkan penggunaan teknologi informasi; dan bekerja sama dengan otoritas lain, seperti lembaga keuangan.

“Reward and punishment”

Salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan PPh Badan maupun PPN adalah laju pertumbuhan ekonomi, kualitas pengawasan dan pelayanan pajak. Untuk mendorong kepatuhan WP OP nonkaryawan, pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan secara komprehensif. Tak kalah penting adalah penerapan sistem reward and punishment yang seimbang, lebih tegas dan konsisten. Kemudian, perbaiki sistem pemungutan pajak, khususnya untuk objek PPh Pasal 25/29; dan terakhir, penetapan target penerimaan harus berdasarkan potensi kewilayahan.

Tahun 2020 lalu, di tengah terpuruknya ekonomi, setoran PPh25/29 justru tumbuh. Ini kabar baik mengingat jenis pajak yang lainnya mengalami kontraksi. Namun, apakah fakta itu mengindikasikan WP prominen semakin patuh membayar pajak? Hal ini harus diuji terlebih dahulu. Karena selain pertumbuhannya tipis, secara nominal juga kenaikannya tidak signifikan. Terlebih jika dibandingkan dengan nilai deklarasi aset WP di luar negeri ketika digulirkan tax amnesty beberapa tahun lalu. Padahal, jika hasil tax amnesty dioptimalkan, seharusnya akan diikuti kontribusi WP OP, khususnya yang pendapatannya besar, meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir.

Bukan tidak mungkin pertumbuhan PPh 25/29 tahun 2020 justru karena sumbangsih para pekerja bebas atau freelancer yang meningkat seiring dengan kebutuhan tenaga lepas di tengah tuntutan pembatasan sosial atau WFH akibat pandemi. Karena aktivitas bisnis, perkantoran dan pabrik dibatasi maka bisa jadi pengusaha memilih melakukan outsource pekerjaan mereka kepada freelancer, terutama yang terkait dengan jasa. Artinya, struktur penerimaan pajak kita belum ideal. Potensi pajak yang belum tergali masih sangat besar, terutama dari WP Orang Pribadi berpendapatan tinggi dan underground economy.

Terkait underground economy, penerapan pajak digital sebuah kemajuan di tengah perlambatan sektor-sektor ekonomi konvensional. Namun, pajak digital saja belum cukup, perlu terobosan lain dari otoritas pajak untuk bisa meng-capture aktivitas ekonomi yang berada di wilayah samar.

Wahyu Nuryanto
Executive Director MUC Tax Research Institute

 

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Perluasan Basis Pajak Perlu Strategi Luar Biasa

Wahyu Nuryanto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Peningkatan basis pajak harus menjadi kampanye lebih luas dan mendapat dukungan secara politis.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, target penerimaan pajak mencapai Rp 1.229,6 triliun, naik Rp 159,6 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Pada saat yang sama, pemerintah diharapkan melanjutkan pelbagai program insentif kepada Wajib Pajak (WP) untuk mengakselerasi upaya pemulihan ekonomi.

Mencapai target penerimaan itu tentu tidak mudah. Berlarut-larutnya wabah Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi hingga saat ini masih dalam kondisi belum menggembirakan. Sementara pertumbuhan alami penerimaan pajak biasanya dikaitkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Asumsi pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen juga terbilang sangat optimistis di tengah kondisi ketidakpastian saat ini.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu strategi kerja yang tidak biasa-biasa saja. Dengan kata lain, tahun ini tidak ada ruang bagi otoritas untuk melakukan business as usual. Setiap tahun, otoritas pajak selalu akrab dengan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi. Jika tahun ini kedua hal itu masih dilakukan seperti sedia kala, dalam kondisi seperti ini tentu target penerimaan sangat sulit dicapai, meski bukan mustahil. Artinya, perlu strategi luar biasa bagaimana memperluas basis pemajakan termasuk meningkatkan jumlah WP terdaftar, dan bagaimana melakukan pengawasan terhadap WP yang sudah terdaftar.

 

Selektif dan Tepat Sasaran

Harus diakui bahwa pajak memainkan peran penting dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dari krisis dan pandemi. Ibarat dua sisi mata uang, penarikan pajak harus digenjot untuk memastikan ketersediaan anggaran penanggulangan Covid-19 namun di sisi lain harus merelakan sebagian setoran tidak ditarik demi menstimulus perekonomian. Percepatan restitusi PPN, insentif PPh 22 impor, pajak ditanggung pemerintah, serta tax holiday dan tax allowance adalah sederet fasilitas fiskal yang akan kembali dilanjutkan pada tahun ini. Hal ini tentu akan mengurangi potensi penerimaan pajak, yang sejatinya tanpa ada pandemi pun sudah tertekan oleh perlambatan ekonomi.

Teorinya, ada dua pilihan kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yaitu memperluas basis pemajakan atau meningkatkan tarif pajak. Opsi kedua sudah jelas bukan pilihan pemerintah menyusul dipangkasnya tarif PPh Badan dan digelontorkannya berbagai keringanan pajak sejak tahun lalu. Konsekuensi dari penurunan tarif pajak adalah perluasan basis pemajakan (tax base) mutlak harus dilakukan. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah memastikan insentif perpajakan diberikan secara selektif dan tepat sasaran. Sejak dahulu itu bukan perkara mudah.

Koordinasi dan Kolaborasi

DJP dalam beberapa kesempatan menyatakan salah satu strategi DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tahun ini adalah perluasan basis pajak. Salah satu upaya yang sudah dirintis DJP sejak tahun lalu adalah pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Meskipun belum sepenuhnya efektif diterapkan, namun langkah ini patut diapresiasi.

Hanya saja, perluasan basis pajak tidak cukup hanya dengan mengandalkan kebijakan pajak digital. Tanpa pandemi pun DJP seharusnya aktif menyasar subjek pajak yang selama ini sulit terjamah sistem perpajakan (underground economy). Misalnya, dengan membatasi transaksi tunai yang sampai saat ini regulasinya belum ada. Tentu saja ini bukan domain DJP. Karenanya, perlu dukungan dari otoritas lain yang punya kewenangan mengatur transaksi keuangan untuk membantu DJP dalam memperkuat fiskal.

Sebagai negara yang menganut sistem perpajakan self-assessement, otoritas pajak harus memiliki alat pengawasan yang andal untuk bisa mendeteksi ketidakpatuhan WP. Dibutuhkan strategi baru yang lebih efektif, antara lain dengan memperkuat sistem pengawasan sektor informal dengan menggandeng pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas IT dan penguatan basis data tidak kalah penting dan itu sebenarnya sudah masuk dalam rencana strategis DJP 2019–2024.

Transformasi sistem pelayanan pajak perlu didorong agar dapat mengedukasi, memudahkan, sekaligus adaptif dengan gaya hidup WP yang semakin serbadigital. Intinya, pengembangan teknologi informasi perpajakan merupakan keharusan dalam mengoptimalkan pelayanan, memperkuat pengawasan, sekaligus meningkatkan kepatuhan sukarela WP secara sistematis.

Dalam hal ini DJP tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dan bersinergi dengan pihak lain. Antara lain dengan mengefektifkan pemanfaatan data dan informasi  dari pihak ketiga, seperti  bank atau lembaga keuangan. Perlu koordinasi dan kolaborasi lintas kelembagaan agar implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) atau Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan bisa efektif meningkatkan basis pajak.

Satu hal yang pasti, ekstensifikasi dan perluasan tax base ini harus menjadi kampanye lebih luas dan sudah sepatutnya mendapatkan dukungan politis.

Wahyu Nuryanto, Executive Director MUC Tax Research Institute

(https://mucglobal.com/id/consultants/detail/wahyu-nuryanto)

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved