Connect with us

TAX RESPONSE

Menilik Risiko dan Potensi Kripto

Diterbitkan

pada

Mata uang kripto melaju pesat. Setiap negara, termasuk Indonesia, tengah berupaya mengkaji kebijakan tertepat untuk menangkap potensi sekaligus menanggulangi sisi buruknya.

Pamor cryptocurrency (mata uang kripto) semakin melangit di tengah pandemi Covid-19, setelah sebelumnya sempat menjadi sorotan pada sekitar tahun 2018.

Digagas oleh ilmuan komputer asal Tiongkok bernama Wei Dai, cryptocurrency sudah ada sejak tahun 1998. Namun pada tahun itu, sistem mata uang digital itu belum bisa diimplementasikan.

Ilmuwan kriptografi lainnya, Satoshi Nakamoto (nama samaran), merancang bitcoin pada 2009, seperti halnya emas, harus didapat dengan proses menambang. Bedanya, bitcoin memakai perangkat komputer untuk memecahkan masalah matematika kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan komputer dengan spesifikasi mumpuni dan kecanggihan tingkat dewa untuk bisa menambang bitcoin dengan optimal.

Di awal 2021, harga cryptocurrency, khususnya bitcoin membumbung tinggi seirama dengan aksi Coinbase, yakni penyedia jasa pertukaran kripto yang melakukan penawaran saham perdana (IPO) di National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ), bursa saham terbesar di Amerika (AS). Debut perdagangan ditutup di level 328,28 dollar AS per saham dengan kapitalisasi berkisar 70-100 miliar dollar AS—IPO terbesar untuk perusahaan AS setelah Facebook pada 2012.

Berkat IPO dan pengaruh Chief Executive Officer (CEO) Tesla Elon Musk, harga bitcoin mencapai rekor tertinggi 64.899 dollar AS per keping atau sekitar Rp 941 juta (asumsi kurs Rp 14.500 per dollar AS). Bahkan, para analis investasi memprediksi harga bitcoin akan mencapai puncak tertinggi melampaui 100 ribu dollar AS (sekitar Rp 1,4 miliar) per 1 keping. Melambungnya harga bitcoin berdampak positif terhadap cryptocurrency lainnya, antara lain ethereum yang juga menyentuh rekor tertinggi 2.551,85 dollar AS.

Di tengah euforia itu, sejumlah negara justru khawatir dan mengeluarkan peringatan. Adapun isu yang mewarnai kegemilangan kripto, antara lain ihwal pencucian uang, penggelapan pajak, ajang spekulasi, hingga pemborosan energi saat menambang.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akhirnya mengeluarkan regulasi mewajibkan transaksi cryptocurrency lebih dari 10.000 dollar AS dilaporkan ke otoritas pajak AS atau Internal Revenue Service (IRS).

Cryptocurrency sudah menimbulkan masalah deteksi yang signifikan dengan memfasilitasi aktivitas ilegal secara luas termasuk penggelapan pajak,” jelas Menteri Keuangan AS Janet Yellen.

Di samping itu, ada pula yang merespons dengan peringatan. Gubernur Bank Sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell mengatakan, sebagian besar cryptocurrency dipakai untuk taruhan pada kenaikan harganya dan belum mencapai status sebagai mekanisme pembayaran.

Sementara Gubernur Bank Central Inggris Andrew Bailey memperingatkan, cryptocurrency tidak memiliki nilai intrinsik, sehingga investor harus siap untuk kehilangan seluruh uangnya.

Aset kripto di Indonesia

Sikap tegas juga disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry. Ia mengatakan, tidak ada alat pembayaran yang sah di Indonesia kecuali rupiah. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Artinya, kripto tidak boleh menjadi alat tukar, melainkan hanya sebagai aset (cryptoasset). Larangan BI untuk menggunakan cryptocurrency ini seperti diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI Nomor 19/12/PBI tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum BI Rosalia Suci Handayani memastikan, kripto tetap akan menjadi aset dalam sepuluh tahun ke depan. Sebab BI menilai masih banyak pertimbangan yang harus dilakukan agar mata uang kripto ini tidak memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia dan masyarakat.

Sementara, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan, pemerintah dan lembaga terkait masih memilih untuk mengkaji manfaat dengan berupaya merumuskan regulasi yang tepat.

“Beberapa negara ini masyarakatnya sudah well-literated, sehingga kalau hilang duitnya, diam saja, tidak pernah komplain. Tapi kalau di Indonesia kayaknya beda, sehingga ini perlu kami duduk bersama,” kata Wimboh.

Menurutnya, aset kripto membutuhkan aturan serupa dengan perdagangan di pasar modal. Selain itu, perdagangan kripto setidaknya memiliki self-regulatory organizations (SRO), settlement transaksi, hingga kaidah perlindungan konsumen. Semua itu sangat diperlukan lantaran perdagangan aset kripto sangat fluktuatif.

Saat ini dasar hukum aset kripto adalah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.

Aturan itu mendefinisikan aset kripto sebagai komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Kementerian Perdagangan melaporkan pertumbuhan aset kripto di Indonesia saat ini sudah cukup tinggi, dilihat dari jumlah pemain dan nilai transaksi yang diperdagangkan pada 2021 ini.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan, sampai dengan Mei 2021 pemain aset kripto sudah tumbuh lebih dari 50 persen atau menjadi 6,5 juta orang. Sementara nilai transaksi pada 2021 telah mencapai Rp 370 triliun, padahal nilai transaksi pada periode yang sama di tahun lalu hanya Rp 65 triliun.

“Jadi, ini suatu dinamika yang mau tidak mau mesti kita sadari, dan mau tidak mau Kementerian Perdagangan juga mesti melihat bagian ini sebagai suatu peluang,” jelasnya.

Kini ada 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan, antara lain bitcoin, ethereum, ripple, binance coin, polkadot, chainlink, lightcoin, dan sebagainya.

“Nilai perdagangan kripto sudah mencapai Rp 1,7 triliun per hari. Ini sumber pendapatan negara yang potensial. Syaratnya, harus dilembagakan dengan baik. Kami mempersiapkan bursa kripto,” ungkap Jerry.

Potensi pajak

Kepada Majalah Pajak, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Sahudi memastikan, pihaknya tengah merampungkan proses pendirian bursa kripto yang rencananya diresmikan paling lambat akhir tahun 2021.

“Kalau telah melengkapi dokumen persyaratan secara lengkap dan benar serta sarana dan prasaranya sudah lengkap, maka Bappebti segera mengeluarkan izin atau persetujuan untuk bursa aset kripto,” jelas Sahudi.

Bursa itu nantinya akan memfasilitasi perdagangan kripto, sehingga transaksi lebih aman dan terawasi oleh otoritas. Dengan demikian, akan terkaji juga potensi perpajakannya. Menurutnya, saat ini transaksi kripto dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) karena masuk dalam kategori aset.

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menambahkan, fasilitas penunjang lainnya adalah sistem kliring dan nomor identifikasi investor atau single investor identification (SID) seperti di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyusul setelah bursa kripto dibentuk.

Terkait perpajakan, Indra mengatakan, pihaknya sedang dalam komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas kewajiban pajak investor aset kripto nantinya.

Bappebti mengusulkan, pajak yang dikenakan sama dengan investasi di bursa saham alias dikenakan PPh final. “Kami sebetulnya mengusulkan adanya PPh final. Ini sedang kami bicarakan dengan DJP,” tambahnya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, pihaknya tengah mengkaji aset kripto secara komprehensif. Namun, Suryo menilai, aset kripto bisa dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) apabila ia dianggap sebagai mata uang atau alat tukar atas barang/jasa. Aset kripto juga bisa dikenai pajak penghasilan (PPh), jika ditinjau dari sudut pandang investasi. Sebab, aset kripto diperdagangkan seperti investasi di pasar saham, sehingga PPh akan ditarik atas capital gain.

Suara pelaku

Chief Operations Officer (CEO) Tokocrypto (penyedia jasa aset kripto) Teguh Kurniawan Harmanda menyambut baik rencana pemerintah mengenakan pajak khusus untuk investor kripto. Menurutnya, penerapan pajak terhadap aset kripto juga bisa memberikan dampak positif kepada ekosistem aset kripto Indonesia.

“Artinya, ekosistem aset kripto dapat berkontribusi positif terhadap negara dan lebih menguatkan lagi keberadaan industri aset kripto di Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Manda ini, kepada Majalah Pajak, pada (17/6).

Menurutnya, pengenaan pajak justru akan memperkukuh legitimasi industri atau instrumen investasi aset kripto di tanah air. Ketua Asosiasi Perdagangan Aset Kripto (Aspakrindo) ini mengungkap, telah mengajukan usulan proposal kepada Bappebti, dengan besaran tarif PPh final 0,05 persen atau setengah dari PPh final di pasar modal.

“Pengenaan pajak aset kripto perlu dikaji mendalam dan hati-hati sehingga tidak menghambat perkembangan industri aset kripto,” jelasnya.

Manda mengatakan, kebijakan pemerintah AS dan Tiongkok untuk melakukan pengetatan pengawasan transaksi mata uang kripto berimbas pada anjloknya sejumlah harga koin, terutama bitcoin atau dogecoin. Namun, hal itu tidak memengaruhi investor kripto di Indonesia. Tokocrypto justru mencatat kenaikan 30–40 persen investor aktif di setiap pekannya.

“Industri aset kripto di Indonesia saat ini sedang tumbuh-tumbuhnya. Hal ini juga terjadi di Tokocrypto. Kenaikan weekly active trader bisa 30-40 persen. Pekan ini rata-rata sama. Daily volume trading kurang lebih 60 juta dollar AS. Terlebih milenial juga semakin mulai melirik kripto sebagai alat investasi seiring dengan berbagai edukasi dan informasi tentang industri aset kripto itu sendiri.”

Untuk membangun ekosistem kripto yang sehat, Manda memastikan, Aspakrindo telah beberapa kali berdiskusi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memitigasi isu pencucian uang atau korupsi yang kerap disematkan pada industri kripto.

Manda pun memastikan, sebelum terbentuk bursa kripto, ekosistem transaksi kripto telah dibangun cukup baik. Ia pun memberi gambaran mekanisme perdagangan aset kripto berdasarkan aturan Bappebti.

Pertama, calon investor membuka rekening di pedagang komoditas aset kripto melalui serangkaian prosedur. Kedua, investor melakukan penyetoran dana terpisah ke pedagang aset kripto 30 persen dan ke lembaga kliring 70 persen. Ketiga, aset kripto yang ditransaksikan akan disimpan di pedagang aset kripto, baik sifatnya hot wallet atau cold wallet. Keempat, terdapat catatan keuangan antara ke pedagang aset kripto dan lembaga kliring berjangka. Lembaga itu akan melakukan verifikasi jumlah keuangan.

“Adanya pelaporan data transaksi dari pedagang komoditas aset kripto, lembaga kliring berjangka dan pengelola tempat penyimpanan kepada Bappebti, membuat pengawasan pasar lebih baik dan juga sebagai referensi harga,” jelas Manda.

TAX RESPONSE

Tanggapi Realisasi APBN, CITA Imbau Pemerintah Mempercepat Belanja Negara

Diterbitkan

pada

Penulis:

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, CITA menilai, derasnya arus belanja negara menjadi kunci. Di sisi penerimaan pajak, pola perubahan konsumsi masyarakat setelah pandemi diharapkan menjadi titik awal perbaikan kinerja berbagai sektor penerimaan pajak yang selama ini terhambat.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan realisasi APBN 2020 Semester 1. Kementerian Keuangan mencatat, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I tahun ini mencapai Rp 257,8 triliun—setara 1,57 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Melebarnya defisit tak lain karena konsentrasi alokasi lebih banyak untuk penanganan wabah Covid-19.

Menyikapi realisasi APBN itu, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memandang, tahun 2020 memang menjadi tahun yang amat pelik bagi kinerja APBN. Pandemi Covid-19 yang datang di awal tahun telah menjadi faktor terbesar dalam memengaruhi seluruh aspek kehidupan. Bermula dari masalah kesehatan, menjadi masalah sosial, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia. Ketidakpastian yang tinggi hingga bayang-bayang resesi menghampiri ekonomi dunia.

“Ekonomi kita kuartal I sedikit beruntung karena masih tumbuh positif sebesar 2,97 persen di saat banyak negara tumbuh negatif. Namun itu hanya permulaan, penentuan sesungguhnya terjadi pada kuartal II. Pemerintah mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2020 akan merosot, yakni -4,3 persen (yoy),” tutur Researcher CITA Dwinda Rahman, Selasa (21/7/2020).

Berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah di tengah pandemi memang mudah. Kebijakan seperti pembatasan sosial sekala besar (PSBB), dan memindahkan aktivitas kantor, belajar, dan beribadah di rumah membuat sebagian besar aktivitas ekonomi tak bergerak. Namun, CITA berharap, pada kuartal kedua ini ekonomi Indonesia tidak akan mengalami hal serupa yang terjadi pada Singapura. Seperti diketahui, ekonomi Singapura jatuh sangat dalam hingga negatif 12,6 persen (yoy), jauh meleset dari perkiraan banyak pihak.

“Penurunan kinerja ekonomi kita terlihat dari realisasi APBN 2020 Semester 1. Pendapatan negara sebesar Rp811,2 T (47,7 persen) dari target APBN Perpres 72/2020 atau tumbuh negatif 9,8 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu (yoy),” kata Dwinda.  Hal ini menurut CITA, disebabkan penerimaan pajak yang selama ini menjadi penyumbang terbesar turun di semester I-2020 hingga 12 persen (yoy), sedangkan PNBP (pendapatan negara bukan pajak) turun 11,8 persen (yoy). “Namun kita patut syukuri, penerimaan bea dan cukai masih dapat tumbuh positif 8,8 persen.”

CITA juga memandang, pada saat pandemi seperti ini, belanja negara yang deras menjadi kunci untuk memulihkan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Di semester I-2020 terlihat realisasi belanja negara meningkat 3,3 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Bahkan, belanja pemerintah pusat tumbuh 6 persen (yoy).

“Hal ini menandakan pemerintah bekerja lebih keras dan cepat dari biasanya. Pada kuartal III belanja perlu lebih cepat dan tepat. Defisit juga lebih tinggi dari tahun lalu dari 0,85 persen menjadi 1,57 persen. Hal ini tidak mengherankan karena memang butuh ruang untuk mencari pembiayaan.”

Selain itu, saat ini penerimaan dari pajak menjadi tantangan terjal akibat perlambatan kegiatan ekonomi efek Covid-19. Realisasi pajak semester I-2020 sebesar Rp531,7 T (44 persen dari Perpres 72/2020) atau terkontraksi 12 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi. PPh Nonmigas turun 10,1 persen, PPn dan PPnBM turun 10,7 persen, PBB, dan pajak lainnya turun 18,89 persen, serta yang lebih tajam penurunannya adalah PPh Migas 40,1 persen. Kontraksi penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melemah tetapi juga karena pemberian insentif pajak dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yang diberikan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Dari sisi sektoral, penerimaan pajak semua sektor mengalami tekanan. Namun, CITA mencatat, tekanan pada Juni masih lebih baik jika dibandingkan dengan Mei. Bahkan, sektor transportasi dan pergudangan justru tumbuh positif di Juni 2020 yakni 9,3 persen jika dibandingkan dengan Mei.

“Hal ini menunjukkan pola perubahan konsumsi masyarakat setelah berakhirnya masa PSBB. Harapan kami, hal ini dapat menjadi titik awal perbaikan kinerja berbagai sektor penerimaan yang selama ini terhambat karena adanya kebijakan PSBB.”

Lebih lanjut, Penerimaan bea dan cukai yang tumbuh positif disokong oleh cukai sebesar 13 persen. Namun demikian, ke depan, Indonesia tidak bisa menjadikan cukai tumpuan penerimaan mengingat, pendapatan yang tinggi itu berasal dari relaksasi pelunasan pita cukai pada Desember 2019. Sementara itu, penerimaan cukai Juni sudah mulai menunjukkan perlambatan dibandingkan Mei karena turunnya hasil tembakau.

Realistis

Meski pemerintah perlu terus berjuang keras untuk menutupi pengeluaran yang besar dan insentif masif yang digelontorkan pemerintah kepada masyarakat, UMKM, dan dunia usaha, CITA berpendapat, dalam kondisi seperti ini, target pajak tinggi bukanlah strategi yang tepat diterapkan saat ini. Sebaliknya, menurut CITA, belanja pajaklah yang menjadi bukti bahwa negara benar-benar hadir pada lapisan bawah dan paling membutuhkan.

“Jika belanja pajak dirasakan nyata oleh masyarakat maka ketika aktivitas ekonomi telah pulih, maka rakyat akan suka rela membayar pajak. Oleh karena itu, implementasi belanja secara gesit dan benar menjadi petaruhan tahun 2020.

Pemerintah telah menerbitkan PMK-86/2020 sebagai pengganti PMK-44/2020, yang memperpanjang dan memperluas klasifikasi lapangan usaha (KLU) atas relaksasi pajak. CITA berharap, gelontorkan fasilitas perpajakan ini dapat direalisasikan dengan tepat, sehingga dapat mendorong optimalisasi kinerja pelaku usaha.

Ke depan, pemerintah juga diharapkan terus berbenah dan mengevaluasi kebijakan insentif yang telah dijalankan.

“Kebijakan yang sudah ada perlu disempurnakan agar lebih menjawab kebutuhan dari pelaku usaha, seperti penyesuaian tarif pajak final, simplifikasi administrasi perpajakan yang terkait hak Wajib Pajak, dan peningkatan kepastian dalam pemeriksaan dan sengketa pajak.

Lanjut baca

TAX RESPONSE

Meracik Siasat Penyelamatan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

Untuk mengatasi pandemi Covid-19 tak cukup hanya dengan kebijakan cepat dan tepat, tetapi juga perlu keteladanan pemimpin dan kesadaran tinggi masyarakat.

 

Semua orang boleh jenuh mendengar berita tentang korona. Namun, tak bisa dipungkiri bawa dunia belum terbebas dari ancaman Covid-19 ini. Hingga Kamis sore (2/7/2020), Johns Hopkins University & Medicine mencatat, ada 10.704.228 juta kasus terkonfirmasi dari total 188 negara di dunia yang terpapar. Sebanyak 5.496.362 di antaranya dinyatakan sembuh, dan 516.552 jiwa meninggal dunia.

Hingga saat ini Amerika Serikat (AS) masih menduduki peringkat teratas negara dengan 2, 5 juta lebih kasus positif. Sementara Brasil menduduki peringkat kedua dengan 1, 3 juta kasus, disusul Rusia dengan 660.231 kasus; India 604.641; Inggris 314.992 kasus; dan Peru 288.477 kasus.

Sementara di tanah air, meski jumlah kasus di beberapa wilayah mereda dan pemerintah mulai menerapkan kelonggaran, keadaan belum benar-benar aman. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan bahwa penularan virus korona masih terjadi di masyarakat sehingga kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Baca Juga: Kala Minyak tak lagi jadi Primadona

Wabah ini tak hanya menghancurkan sisi kesehatan tetapi juga melumpuhkan sel-sel ekonomi. Tiongkok, negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia pun kelimpungan menghadapi pandemi ini. Ledakan virus korona pada akhir 2019 lalu membuat produk domestik bruto (PDB) Cina turun hampir 7 persen pada kuartal pertama—kontraksi terbesar pertama Tiongkok dalam lebih dari 40 tahun terakhir.

Jika tidak disiasati dengan cepat dan tepat, wabah ini akan menjadi bencana berkepanjangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut, saat ini dunia terancam dilanda bencana kelaparan berskala besar akibat pandemi virus korona. Kepala World Food Programme (WFP) PBB David Beasley menegaskan, aksi cepat diperlukan untuk menghindari bencana itu.

‘Jam Kematian’

Kesehatan, ekonomi, dan sosial adalah komponen saling terkait yang terdampak pandemi Covid-19. Karena itu, penanganan wabah ini pun harus memerhatikan ketiga komponen itu dan dilakukan dengan proporsional. Untuk menangani wabah ini, berbagai negara pun telah membuat berbagai kebijakan untuk menyelamatkan masyarakat, mulai dari mencegah penyebaran, penanganan kesehatan, dan kebijakan ekonomi.

Amerika Serikat, misalnya, sebagai negara dengan dampak terparah, sejak Maret lalu telah menutup sejumlah akses masuk perbatasan, melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat, serta orang-orang yang masuk ke negaranya. Namun, belakangan kebijakan pemerintahan Donald Trump dalam pencegahan virus korona menuai polemik. Seperti diberitakan beberapa media nasional AS belakangan ini, Trump selalu menolak memakai masker. Banyak pendukungnya pun tidak memakai masker dalam kampanye pemilihan presiden. Trump pun dinilai tak mampu memberikan teladan kepada masyarakatnya.

Protes itu salah satunya disampaikan melalui papan iklan “Trump Death Clock” atau “Jam Kematian Trump” yang dipasang Times Square, New York. Papan yang dibuat oleh Eugene Jarecki, seorang pembuat film dan penulis, itu memperlihatkan jumlah kematian akibat virus korona di AS. Eugene menilai, jumlah kematian akibat Covid-19 di AS, bisa ditekan jika Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sigap dalam menangani wabah virus korona.

Baca Juga: Momentum untuk Indonesia Berbenah

Meski demikian, kebijakan AS di bidang ekonomi tak tanggung-tanggung. Untuk membantu ekonomi warganya, AS menggelontorkan stimulus ekonomi senilai 2,2 triliun dollar AS. Paket stimulus yang telah disetujui parlemen AS akhir Maret lalu itu antara lain mengalokasikan dana bantuan tunai senilai 3.400 dollar AS per keluarga. Selain dana bantuan tunai, ada pula dana sebesar 100 miliar dollar AS untuk mendukung kinerja rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain yang sangat membutuhkan peralatan medis.

Untuk mendukung dunia usaha, perusahaan-perusahaan besar, termasuk maskapai penerbangan yang nyaris tumbang dihajar Covid-19, mendapat cadangan pinjaman senilai lebih dari 500 miliar dollar AS. Sementara usaha kecil segera diberi dana hibah sebesar 377 miliar dollar AS.

“Warga Amerika membutuhkan uang itu sekarang, mereka tidak dapat menunggu pemerintah menghabiskan waktu tiga atau empat atau enam bulan seperti yang biasanya kita lakukan,” kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin seperti dikutip Fox Business Network.

Di bidang perpajakan, AS juga menggelontorkan insentif pajak bagi korporasi, yakni penangguhan pembayaran PPh dan pajak atas upah dengan total nilai 800 miliar dollar AS. Dikutip dari laman taxfoundation.org, penangguhan ini bersifat otomatis serta tidak ada pembatasan kuota Wajib Pajak yang ditangguhkan. Penangguhan pembayaran ditunda dari 15 April ke 15 Juli 2020 tanpa bunga atau penalti.

Pemerintah Indonesia tidak menerapkan karantina wilayah (lockdown) nasional yang bisa berakibat lebih buruk bagi perekonomian tapi juga tidak menyepelekan kasus Covid-19 seperti yang dilakukan Brasil.

Melalui undang-undang, yakni Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, AS memberikan potongan pajak 1.200 dollar AS untuk individu dan 2.400 dollar AS untuk pelapor bersama (digabung), dengan tambahan 500 dollar AS per anak. Sementara untuk korporasi, pemerintah AS memberikan kebijakan refundable payroll tax credit dan memungkinkan pengusaha untuk menunda pembayaran pajak penggajian Jaminan Sosial. Setengah pembayaran jatuh tempo 31 Desember 2021 dan sisanya lagi jatuh tempo 31 Desember 2022.

Akibat wabah itu, total utang negara adidaya itu pun membengkak. Awal Juni lalu Bank Sentral AS mengungkap, nilai utang domestik AS melonjak 11,7 persen menjadi 55,9 triliun dollar AS atau sekitar Rp 782.600 triliun (kurs Rp 14.000). Jika dibandingkan dengan kuartal IV-2019, nilai utang itu meningkat 3,2 persen.

Sementara Brasil lebih memprihatinkan lagi. Presiden Brasil Jair Bolsonaro mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan WHO. Padahal, negara yang dipimpinnya tengah menanggung dampak terparah. Ia, misalnya, ingin tetap menggelar Liga Brasil di tengah pandemi. Bolsonaro juga ikut serta dalam aksi konyol demonstrasi jalanan yang diikuti para pendukungnya tanpa mengindahkan aturan social distancing. Salah satu tuntutan dalam aksi itu adalah menolak perintah tetap tinggal di rumah yang dikeluarkan para gubernur negara bagian. Massa juga menyerukan agar tentara Brasil mengintervensi penanganan pandemi korona dan mendesak kongres dibubarkan. Langkah Bolsonaro ini membuat dua menteri kesehatannya, Nelson Teich dan Luiz Henrique Mandetta mundur, memprotes presiden mereka yang lebih mementingkan ekonomi daripada kesehatan.

Baca Juga: Optimistis di tengah Ancaman Krisis

Kabar terbaru, Brasil telah mengubah sebuah stadion sepak bola menjadi bioskop drive-in, yang dapat menampung 300 unit mobil. Dengan cara itu, orang-orang bisa menonton film dari dalam mobil mereka. Langkah ini diklaim untuk menambah semangat warga, di tengah perjuangan mengatasi pandemi Covid-19.

Karantina, kalang kabut

Lain Amerika dan Brasil, lain pula India. Untuk mencegah penyebaran virus korona, pemerintah India memberlakukan kebijakan karantina (lockdown) nasional sejak 24 Maret lalu. Awal pemberlakuan karantina nasional yang diberlakukan, negeri Anak Benua itu sempat dilanda prahara. Dikutip dari Deutsche Welle (DW), ribuan buruh harian di kota-kota besar India justru kehilangan pekerjaan dan berbondong-bondong pulang kampung. Akibatnya, terjadi penumpukan warga di stasiun-stasiun kereta api serta terminal bus. Sementara sarana transportasi yang tersedia sangat terbatas. Perusahaan Kereta Api India menghentikan jadwal operasi sehari sebelum karantina diberlakukan. Banyak warga yang terkatung-katung di jalanan bahkan tak sedikit yang meninggal karena kelelahan dan kelaparan. Meski demikian, pemerintah India mengklaim kebijakan itu mampu menahan penyebaran Covid-19.

Sementara, di bidang ekonomi dan sosial, India telah mengucurkan stimulus ekonomi senilai 22,6 miliar dollar AS. Sebagian dari stimulus ekonomi itu dialokasikan dalam bentuk bantuan tunai untuk jutaan warga miskin yang terdampak kebijakan pembatasan, antara lain para buruh dan pekerja harian.

Pemerintah India juga mendistribusikan 5 kilogram gandum atau beras serta 1 kilogram kacang-kacangan atau biji-bijian secara gratis untuk setiap warga miskin. Langkah ini diharapkan akan membantu memberi makan sekitar 800 juta warga miskin selama tiga bulan masa pandemi. Untuk kebutuhan rumah tangga, pemerintah India juga membagikan tabung gas gratis untuk 83 juta keluarga miskin, transfer tunai satu kali sebesar 13,31 dollar AS untuk 30 juta warga berusia tua, serta uang 6,65 dollar AS per bulan untuk sekitar 200 juta perempuan miskin. Sejumlah jaminan asuransi kesehatan senilai 66.000 dollar AS pun diberikan untuk setiap petugas kesehatan.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Memunculkan Cara Kerja Baru dalam Bidang Bisnis

Di bidang perpajakan, India menerapkan penundaan pelaporan pajak penghasilan dari 31 Maret hingga 30 Juni dan pajak barang dan jasa. Ada juga penurunan suku bunga untuk pembayaran pajak yang dilakukan pada 30 Juni, dan menghapus sanksi keterlambatan pelaporan pajak. Batas waktu pajak barang dan jasa (GST) untuk bulan Maret, April, dan Mei diperpanjang hingga akhir Juni.

Rusia pun melakukan hal yang sama. Mengutip BBC, Rusia telah melakukan pencegahan penyebaran korona sejak awal Januari lalu setelah muncul kasus di Tiongkok. Mulai dengan menutup sejumlah perbatasan mereka dengan negara lain sejak awal Februari. Pemerintah Rusia juga mewajibkan tes terhadap orang-orang yang masuk ke negaranya di sejumlah bandara. Khususnya yang datang dari Tiongkok. Itu pun masih kecolongan dengan membiarkan pendatang dari Eropa tanpa tes dan kewajiban karantina. Alhasil, Rusia menjadi salah satu negara dengan kasus korona tertinggi.

Untuk mengatasi dampak ekonomi, negara berwilayah terluas di dunia ini menerbitkan beberapa kebijakan. Di bidang perpajakan, menurut Russia Beyond, Rusia menerapkan penundaan pembayaran pajak selama enam bulan bagi usaha kecil dan menengah yang beroperasi di industri tertentu. Namun, penundaan PPN dan pembayaran asuransi sosial hanya diberlakukan untuk perusahaan mikro.

Pemerintah Rusia juga memperpanjang batas waktu pembayaran pajak bagi biro-biro perjalanan dan maskapai penerbangan dan diperluas ke perusahaan-perusahaan di sektor lain yang terkena dampak; menangguhkan surat pernyataan bangkrut terhadap perusahaan yang terlilit utang; hingga memperpanjang program pinjaman bagi UKM dan menunda batas waktu pembayaran sewa bagi perusahaan yang menyewa properti milik negara atau daerah selama tiga bulan.

Selain itu, persediaan dan peralatan farmasi dan medis akan dibebaskan dari pembayaran bea masuk; penerapan kebijakan moratorium audit pajak hingga 1 Juni; dan belakangan ini pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif pajak penghasilan orang kaya untuk menambah penerimaan negara dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Rusia akan menaikkan tarif pajak penghasilan untuk warga berpenghasilan lebih dari 5 juta rubel (sekitar Rp 1 miliar) per tahun dari 13 persen menjadi 15 persen.

Respons cepat dan tepat

Berkaca dari dinamika di negara-negara tersebut pemerintah pun mengambil kebijakan mengatasi pandemi Covid-19 dengan lebih hati-hati. Meski sempat didesak berbagai kalangan, pemerintah tidak menerapkan karantina wilayah (lockdown) nasional yang bisa berakibat lebih buruk bagi perekonomian. Namun, pemerintah juga tidak menyepelekan kasus Covid-19 seperti yang dilakukan Brasil. Presiden Jokowi akhirnya memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

Untuk menangani Covid-19, pemerintah pun mengalokasikan belanja APBN 2020 senilai Rp 695,20 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk sejumlah sektor, yakni Rp 87,55 triliun untuk belanja bidang kesehatan; Rp 203 triliun untuk anggaran perlindungan sosial; Rp 120 triliun untuk insentif usaha; Rp 132,446 triliun untuk UMKM; Rp 53,57 triliun untuk pembiayaan korporasi; dan Rp 106 triliun dialokasikan untuk belanja sektoral kementerian/lembaga dan pemda.

Selain upaya pemerintah melalui kebijakan dan stimulus yang dibuat, keberhasilan Indonesia mengatasi pandemi juga bergantung kepada kesigapan tim pelaksana kebijakan di lapangan dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku.

Lanjut baca

Populer