Connect with us

TAX RESEARCH

Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

Sugianto

Diterbitkan

pada

Sugianto, Governing Board MUC Tax Research Institute

Krisis ekonomi seperti penyakit kambuhan, terutama pasca depresi besar (Great Depression) di zaman Malaise (1929). Dia menyerang kesehatan suatu negara, kawasan, atau bahkan dunia secara bergantian, yang pemicu dan episentrumnya bisa berbeda pada setiap kasusnya. Tahun ini, 2020, penyakit kambuhan itu kembali menyerang hampir seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Adalah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai sumber penyakit krisis global kali ini. Johns Hopkins University & Medicine mencatat, hingga Rabu (06/05), virus ini telah membunuh 257.277 ribu jiwa, menginfeksi lebih dari 2,6 juta orang, dan memaksa memenjarakan miliaran penduduk dunia di rumah masing-masing. Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus positif Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara dan urutan ke-36 dari 212 negara di dunia yang terpapar, berdasarkan data WHO yang dirilis worldometers.info.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan fisik dan kejiwaan manusia, tetapi juga mengoyak rasa kemanusiaan, mendisrupsi adab pergaulan sosial, serta merusak tatanan ekonomi liberal yang telah terbangun sejak perang dunia II. Untuk menghentikan penyebarannya, hampir setiap negara membatasi—atau bahkan ada yang melarang—kegiatan sosial dan aktivitas ekonomi. Sejumlah lembaga keuangan internasional serempak memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020, dari yang sebelumnya positif menjadi mendekati atau bahkan negatif. Bahkan, IMF memperingatkan akan kemungkinan bahaya Second Great Depression jika wabah mematikan ini tidak segera dikendalikan. Karenanya, kebijakan stimulus ekonomi menjadi langkah paling realistis bagi negara-negara yang terdampak pandemi.

Dejavu

Di Indonesia, Covid-19 telah memaksa sebagian besar pemberi kerja menghentikan operasional bisnisnya. Ada yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ada pula yang merumahkan karyawan tanpa memberikan upah. Tidak sedikit pula perusahaan yang mencoba bertahan—itupun tidak tahu sampai kapan—dengan menerapkan work from home.

Sejauh ini, berdasarkan perhitungan Kementerian Tenaga Kerja, lebih dari 2 juta pekerja terkena PHK. Keputusan sulit yang harus diambil pengusaha dan kabar buruk yang harus diterima pekerja. Kondisi yang jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, akibat ketiadaan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ketika pengangguran merajalela dan kemiskinan menganga, yang  juga patut diwaspadai adalah gejolak sosial dan politik, serta risiko gangguan keamanan.

Indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan pemburukan. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat terjun bebas dan menyentuh Rp16,824.71/USD (kurs tengah Bank Indonesia) pada 2 April 2020, yang merupakan level terparah sepanjang sejarah Indonesia. Kepanikan juga terjadi di pasar modal, menyusul rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke kisaran 4.000 hanya dalam hitungan hari, setelah sebelumnya susah payah menembus level 6.000.

Sementara kinerja ekspor dan impor, yang memang sudah melemah dalam beberapa tahun terakhir, semakin bertambah parah dengan adanya pembatasan lalu lintas orang dan barang di berbagai negara. Di sisi lain, permintaan yang meningkat akan sejumlah kebutuhan pokok dan barang medis, menimbulkan kelangkaan dan berpotensi memicu lonjakan harga. Upaya pemerintah dan Bank Indonesia menjaga inflasi rendah terancam ambyar jika masalah rantai pasok tidak segera ditangani dengan baik. Secara umum, semua kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena berisiko menghadirkan stagnasi atau bahkan menyeret ekonomi Indonesia ke dalam jurang resesi.

Cerita di atas seperti membawa ingatan kita kembali ke masa-masa krisis di penghujung Orde Lama atau bahkan bisa lebih parah dari krisis ekonomi dan politik 1997 yang memicu kejatuhan Orde Baru. Bedanya pada krisis-krisis sebelumnya, sektor UMKM masih bisa bertahan sehingga bisa menjadi penyangga ekonomi untuk bangkit. Namun kali ini, Covid-19 menghantam seluruh lapisan ekonomi tanpa pandang bulu sehingga dampaknya sulit dibayangkan. Instrumen fiskal kembali dituntut peran pentingnya dalam memitigasi dampak negatif krisis ekonomi global, sekaligus meredam efek tular pandemi Covid-19 di tengah masalah klasik defisit kembar (defisit neraca perdagangan dan defisit APBN).

Stimulus Fiskal

Pemerintah menganggarkan dana tambahan sebesar Rp405,1 triliun guna mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sekaligus menyelamatkan perekonomian dan sistem keuangan nasional dari dampak beracun Covid-19. Dana tambahan tersebut dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun, pendanaan tambahan di bidang kesehatan Rp75 triliun, program jaring pengaman sosial Rp110 triliun, serta insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha rakyat (KUR) Rp70,1 triliun.

Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah terpaksa mengubah ketentuan batas defisit APBN dari 3% PDB jadi 5,07% PDB. Soal pendanaannya, sudah tentu harus ditambal dari utang, mengingat kondisi perpajakan sedang sulit diandalkan. Secara bersamaan, target petumbuhan ekonomi dikoreksi dari 5,3% di APBN 2020 menjadi 2,3% dalam skenario moderat, atau bahkan minus 0,4% jika mempertimbangkan skenario terburuk.  Basis legalnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 serta peraturan pelaksananya, yang sampai tulisan ini dibuat “banjir regulasi” tak kunjung berhenti.

Dari sisi perpajakan, paket insentif yang diberikan pemerintah meliputi:

  • PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor industri pengolahan tertentu dengan penghasilan hingga Rp200 juta setahun,
  • Pembebasan PPh Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah (IKM),
  • Pengurangan PPh 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu, wajib pajak KITE dan KITE IKM,
  • Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu
  • Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022, dan pengurangan tarif 3% lebih rendah bagi Wajib Pajak dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka (PT) yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
  • Pengenaan PPN dan PPh atas transaksi elektronik, dan
  • Perpanjangan jangka waktu permohonan/penyelesaian administrasi perpajakan.

Semua insentif tersebut patut diapresiasi di saat kondisi krisis saat ini, terutama kebijakan PPh Pasal 21 DTP untuk enam bulan ke depan. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan menambah jumlah penghasilan yang diterima pekerja sehingga meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pekerja.

Sayangnya, cakupan penerima PPh Pasal 21 DTP tersebut hanya terbatas untuk pekerja di sektor industri tertentu, yang berpenghasilan hingga Rp200 juta setahun. Kenyataannya, hampir semua sektor usaha terpukul dan PHK terjadi tidak hanya di sektor formal, tetapi juga banyak pekerja di sektor informal yang terpaksa dirumahkan.

Karenanya, alangkah lebih baik jika fasilitas PPh Pasal 21 DTP diberikan juga bagi seluruh pekerja di semua sektor usaha. Kalaupun beban fiskal terlalu besar untuk menanggung PPh 21, bisa saja batasan jumlah penghasilan setahun diturunkan atau tidak harus sampai Rp 200 juta. Periode pemberian fasilitas PPh Pasal 21 DTP juga perlu dikaji ulang, tidak harus dikunci selama enam bulan. Dengan demikian, insentif sewaktu-waktu bisa dihentikan jika Indonesia bisa terbebas dari pandemi Covid-19 lebih cepat dari estimasi enam bulan, atau sebaliknya dapat diperpanjang jika memang diperlukan.

Paradoks Utang

Bicara fiskal tidak melulu soal pajak dan belanja negara. Ada komponen utang yang menambal selisih kurangnya. Menurut Mankiw (2000), kebijakan fiskal yang optimal di sebagian besar negara membutuhkan kondisi defisit atau surplus anggaran. Ini  terkait dengan tiga fungsi fiskal sebagai alat  stabilisasi, tax smoothing dan redistribusi intergenerasi. [1]

Karenanya, tidak ada yang salah dengan utang selama digunakan untuk membiayai kegiatan produktif, sehingga menghasilkan output yang positif. Yang salah adalah gencar menarik utang tanpa diimbangi dengan kemampuan mengelola dan mengembalikannya. Jangan sampai tumpukan utang menciptakan krisis keuangan seperti yang menjerat sejumlah negara Uni Eropa belum lama ini.

Indonesia juga pernah mengalami masalah yang sama. Radius Prawiro, Menteri Keuangan tahun 1983-1988, mengisahkan bahwa statistik dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) tak sanggup menggambarkan parahnya bencana ekonomi Indonesia pada medio 1966. Selain miskin dan bangkrut, Indonesia juga menanggung beban utang yang menghimpit Indonesia untuk berada di lembah kemiskinan selama beberapa dekade setelahnya.[2] Pinjaman luar negeri—yang kerap dibungkus dengan istilah bantuan asing—kala itu menjadi satu-satunya sumber pembiayaan “APBN Sosialisme ala Indonesia”. Warisan utang tersebut semakin bertambah seiring dengan semangat pembangunan Orde baru. Alih-alih menertibkan fiskal, bantuan dan utang justru dikamuflasekan ke dalam komponen penerimaan negara demi menjaga marwah “APBN Berimbang dan Dinamis”. Sebelum akhirnya komponen pembiayaan dipisahkan dari penerimaan ke dalam pos tersendiri di APBN sejalan dengan semangat transparansi di era reformasi hingga saat ini.

Seiring berjalannya waktu, instrumen pembiayaan semakin kaya ragam. Obligasi kemudian menjadi sumber pembiayaan utama pemerintah selain pinjaman luar negeri—yang banyak menuai kritik publik pasca penandaanganan Letter of Intent (LoI) IMF tahun 1998.

Dalam kaitannya dengan krisis pandemi Covid-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Live Media Briefing (7/4) mengatakan, APBN 2020 akan mengahadapi tekananan dari semua sisi, baik penerimaan, belanja, maupun pembiayaan. Dia memperkirakan penerimaan negara 2020—pajak, bea dan cukai, maupun PNBP—akan mengalami shortfall sekitar 10% (Rp472,3 triliun). Sementara itu, pembiayaan dipastikan melonjak signifikan seiring dengan melebarnya defisit APBN 2010 menjadi Rp853 triliun (5,07% PDB) dari Rp307,2 triliun (1,76% PDB) di APBN 2020.

Belajar dari pengalaman pahit krisis utang, pemerintah harus hati-hati dalam menarik pembiayaan dengan mencari sumber-sumber pembiayaan yang risikonya paling kecil. Terutama penarikan pinjaman luar negeri dan penerbitan obligasi valas yang rentan terpengaruh tekanan global dan gejolak kurs.

Satu yang pasti, pemerintah tidak bisa sendirian menghadapi krisis ini sehingga diperlukan dukungan dan kritik dari semua pihak. Bank Indonesia selaku otoritas moneter harus mengimbangi stimulus fiskal dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jangan sampai relaksasi aturan kredit mengabaikan tugas utamanya sebagai pengawas operasional bank dan lembaga keuangan nonbank.

Moral Hazard

Harus disadari bahwa saat ini perekonomian Indonesia dihadapkan pada iklim ekonomi dunia yang lebih dinamis, diliputi ketidakpastian, dan volatilitas yang tinggi. Karenanya, diperlukan fleksibilitas fiskal yang memadai bagi pemerintah untuk merespon dan menjawab gejolak dan dinamika yang terjadi. Namun, fleksibilitas fiskal tersebut juga harus mengutamakan pada tiga hal, yakni efisiensi, efektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Poin ketiga tidak kalah penting untuk juga diperhatikan pemerintah. Terutama di tengah sorotan publik akan klausul impunitas bagi pengambil kebijakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang dianggap rentan disalahgunakan (moral hazard). Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyelamatan Bank Century adalah contoh kebijakan penanggulangan krisis yang diseret ke ranah pidana dan menjadi polemik politik berkepanjangan sampai sekarang. Kondisi-kondisi tersebut pasti sudah dipertimbangkan pemerintah, termasuk keputusan akhir Mahkamah Konstitusi nantinya atas uji materi Pasal impunitas Perppu Nomor 1 tahun 2020 oleh sejumlah pihak.

Kita tidak pernah tahu akan seperti apa masa depan, karena krisis yang terjadi hari ini pun tidak ada yang dapat memprediksi sebelumnya. Karenanya, sense of crisis harus dibangun dan menjadi landasan dalam penyusunan APBN. Satu pelajaran yang bisa dipetik dari krisis ekonomi adalah pentingnya menjaga pengelolaan fiskal yang mengutamakan kehati-hatian, sehat, dan berkesinambungan. Karenanya, alangkah bijak jika semua pihak—terutama pemerintah—mendalami pesan artis senior Amerika Serikat, Maya Angelou: “Hoping for the best, prepared for the worst, and unsurprised by anything in between.”

[1] Mankiw, N. Gregory, 2000. Teori Makro Ekonomi. Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.

[2] Prawiro, Radius, Dilema Utang Luar Negeri di Masa Orde Baru, dalam buku Era Baru Kebijakan Fiskal terbitan Penerbit Buku Kompas, April 2009

 

*) Sugianto, Governing Board MUC Tax Research Institute

Analysis

Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi

Hendra Ridwandhana

Diterbitkan

pada

Penurunan index harga saham gabungan sudah dua kali mengalami penurunan selama 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan pertama terjadi pada awal tahun membuat indeks turun 37.33 persen year to date di Maret 2020 menuju 3937 poin, posisi ini merupakan yang terdalam dalam 5 tahun terakhir.

IHSG memang sempat rebound setelahnya dan naik bertahap setelah pemerintah DKI mengumumkan PSBB transisi pada Juni 2020 yang membuat IHSG terbang sementara menuju 5371 poin pada akhir Agustus 2020. Namun, semakin tingginya kasus Covid-19 di Jakarta membuat pemerintah daerah menarik rem darurat dan seketika itu juga diikuti dengan penurunan IHSG untuk kedua kalinya menuju 4870 poin pada akhir September 2020, turun 9.34 persen dari titik tertinggi setelah rebound atau turun 22.5 persen secara year to date .

Secara valuasi, beberapa ukuran pasar seperti PER dan PBV rata-rata menunjukan indeks sudah tertekan cukup dalam. Selama 2020 PER dan PBV emiten blue chip menunjukkan penurunan yang dapat diartikan valuasi pasar emiten menjadi lebih murah. Turunnya valuasi pada akhirnya menjadi daya tarik tersendiri untuk value investor walaupun ketidakpastian pandemi Covid-19 masih tinggi dan IHSG masih mungkin untuk tertekan lebih dalam. Dalam keadaan seperti ini, bagaimanakah investor terutama investor pemula menyikapi momen ini dan memanfaatkannya untuk berinvestasi saham?

Dalam berinvestasi setidaknya ada dua pertanyaan utama yang sering diajukan yaitu, kapan kita harus berinvestasi dan pada aset seperti apa seharusnya uang kita diinvestasikan. Dua pertanyaan tersebut muncul karena adanya ekspektasi perkembangan nilai investasi yang diinginkan.

Pada umumnya investor ingin melihat investasinya terus berkembang dan tidak ingin nilai investasinya turun. Sehingga wajar jika kita sebagai investor bertanya kapan momen yang tepat dan pada aset apa kita berinvestasi. Sehingga pada akhirnya mengantarkan kita pada peramalan momen pergerakan harga dan analisis fundamental aset keuangan tertentu.

Pada peramalan momen untuk mencari waktu yang tepat pada umumnya berujung pada metode investasi Lump Sum Investing. Dengan strategi ini investor berinvestasi langsung pada satu waktu dengan jumlah besar dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi imbal hasil yang dapat diperoleh dengan berinvestasi pada harga serendah-rendahnya pada momen yang tepat.

Pada umumnya investor melakukan investasi secara lump sum jika dia yakin akan momen atau tren bullish pergerakan harga yang masih atau akan terjadi dalam beberapa periode ke depan. Pengambilan momen beli ini didasarkan dari dua pendekatan teknikal untuk menebak arah pergerakan saham.

Pendekatan teknikal yang sering dilakukan adalah pendekatan momentum yang mendasari pengambilan keputusan beli berdasar momen pergerakan saham tertentu. Pendekatan ini mengasumsikan pergerakan saham akan terus berlanjut pada arah yang sama. Investor akan membeli pada saat saham sudah bergerak naik selama beberapa periode.

Pendekatan kedua adalah pendekatan reversal. Kontras dengan pendekatan momentum, pendekatan reversal ini mengasumsikan pergerakan saham akan berbalik arah beberapa arah setelah jenuh. Dengan pendekatan ini investor akan membeli saham jika sebuah saham sudah dirasa turun cukup dalam dan akan berbalik arah.

Sehingga kedua metode ini dianggap lebih optimal jika investor mampu dengan tepat memprediksi momen atau tren pergerakan harga di masa yang akan datang. Jika investor dapat meramalkan pergerakan harga di masa depan dengan tepat maka metode ini akan dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi investor tersebut.

Dua pendekatan teknikal tersebut masing-masing memiliki pekerjaan rumah yang sama rumitnya, menebak arah pergerakan harga saham. Pelaku investasi dengan momentum strategi harus menebak apakah saham yang diikuti masih dalam tren bullish-nya atau kenaikannya hanya faktor fluktuasi sementara dari longterm sideways.

Sementara pelaku investasi dengan reversal pattern harus menebak apakah tren turun dari sebuah saham sudah mendekati akhir atau masih akan melanjutkan penurunan. Dalam praktiknya untuk menebak arah itu investor dapat menggunakan beberapa indikator seperti moving average, relative strength indicator, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya indikator-indikator ini hanyalah sebuah alat dalam peramalan yang memiliki kemungkinan salah.

Pada era keterbukaan informasi seperti sekarang, pasar menjadi lebih efisien karena emiten publik diwajibkan melakukan disclosure terkait informasi yang bersifat material. Praktis alur informasi akan lebih cepat diterima pasar dan dapat dikatakan pasar menajdi semakin efisien.

Dalam keadaaan seperti saat ini ini kedua pendekatan dg strategi momentum dan reversal hanya akan bekerja dan menghasilkan kinerja yang baik pada saham-saham yang diperdagangkan secara tidak efisien atau dalam bahasa lain tidak terlalu diperhatikan oleh pelaku pasar.

Dalam keadaan pasar yang tidak efisien tidak semua informasi terserap oleh pelaku pasar sehingga hal ini memengaruhi pergerakan harga saham menjadi kurang aktif diperdagangkan. Hal ini praktis membuat indikator indikator lebih mudah menebak tren pergerakan harga saham.

Keadaan pasar modal Indonesia saat ini telah jauh memiliki eksposur terhadap investor asing dibandingkan 10 tahun yang lalu yang membuat pergerakan IHSG lebih terintegrasi dengan pelaku/investor global. Ditambah dengan perbaikan infrastruktur pasar modal yang terjadi dalam 10 tahun terakhir tentunya akan membuat pasar Indonesia menjadi lebih aktif dan efisien sehingga semua informasi material yang bersifat publik akan semakin cepat terefleksi pada harga pasar sebuah saham. Hal ini membuat harga saham sebuah perusahaan akan semakin sulit untuk ditebak pergerakannya dengan indikator-indikator teknikal yang biasa digunakan.

Dengan asumsi pasar efisien kelompok investor kedua yang menggunakan skema dollar cost averaging sebagai alternatif dari lump sum investing. Karena dapat dikatakan pada kondisi pasar efisien, pergerakan harga semakin mengikuti fenomena random walk sehingga akan sulit bagi investor untuk menebak arah pergerakan dalam waktu dekat dan melakukan profit taking dengan menggunakan indikator-indikator yang ada.

Secara statistic, jika pergerakan saham mengikuti fenomena random walk seharusnya imbal hasil saham akan memiliki kemungkinan untuk menghasilkan imbal hasil di atas dan di bawah rata-rata dengan kemungkinan yang kurang lebih sama. Sehingga lump sum investing akan menghadapi problematika “sinyal palsu” yang mengakibatkan “beli tinggi jual rendah”.

Dollar cost averaging dapat mengurangi risiko kesalahan “beli tinggi jual rendah” pada metode lump sum investing dalam kondisi pasar efisien dan sulit diperkirakan pergerakannya.  Dengan metode dollar cost averaging, investor membagi investasinya sepanjang horizon waktu investasi tertentu. Rata-rata harga pembelian pun cenderung lebih rendah dibanding dengan metode lump sum dalam kondisi pasar bearish seperti saat ini. Selain itu metode ini tidak memerlukan kemampuan untuk menebak arah pergerakan harga saham di masa depan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, aset saham apa yang layak untuk dibeli. Jawaban dari beberapa literatur dan juga diskusi di ruang publik mengerucut pada value investing yang cukup populer. Yaitu berinvestasi pada asset-aset yang dirasa memiliki valuasi yang masih cukup murah. Dalam hal ini sering digunakan ukuran Price per Earning Ratio (PER) ataupun Price to Book Value Ratio (PBV) untuk menentukan mahal atau murahnya ukuran saham sebuah emiten.

Aset dengan PER atau PBV yang rendah relatif dari rata-rata industrinya berarti perusahaan tersebut dihargai lebih rendah secara relatif dari rata-rata perusahaan lain di industri tersebut. Dengan dikombinasikan dengan parameter fundamental perusahaan lainnya seperti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maka Investor dapat membidik asset-aset saham dengan fundamental baik dan juga valuasi yang murah.

Ketidakpastian global terkait dengan pandemi memang telah membuat hampir seluruh indeks saham dunia mengalami tren penurunan yang cukup dalam. Seringkali kasus banyak investor telah melakukan pengalihan /rebalancing aset menuju asset-aset yang dianggap lebih aman seperti deposito, emas, dan obligasi pemerintah.

Namun perlu disadari juga turun dalamnya valuasi IHSG juga telah membuat valuasi perusahaan-perusahaan terutama blue chip menjadi jauh lebih murah dari sebelumnya. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan bagi value investor untuk masuk ke saham saham tersebut. Investor dapat menggunakan alat bantu analisis fundamental dan dikombinakan dengan menggunakan teknik pembelian bertahap dengan metode dollar cost averaging untuk mengurangi risiko fluktuasi harga saham dalam masa pandemi ini.

 

Hendra Ridwandhana Trainer di PPM Manajemen

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Misi Sosial-Ekonomi Pajak di Tengah Pandemi

Suharno Tax Prime Academy

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. TaxPrime Academy

Sejak akhir abad ke-20 istilah pajak telah menjadi lebih humanis. Apa saja wujud peran humanis pajak di masa pandemi?

 

Jika dicerna mentah-mentah, pernyataan Benjamin Franklin, Bapak Bangsa Amerika Serikat, bahwa di dunia ini hanya ada dua yang pasti yaitu pajak dan kematian, maka pajak terlihat begitu menyeramkan. Untungnya, sejak akhir abad ke-20 istilah pajak telah menjadi lebih humanis seiring dengan kesadaran bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara budgettering, tetapi juga befungsi reguleren (mengatur), stabiliseren (stabilisasi), dan inkomensverdeling (distribusi pendapatan).

Dalam kaitannya dengan pandemi Covid-19, pajak telah menunjukkan peran humanisnya kepada masyarakat dalam hal fungsi reguleren: pajak digunakan sebagai instrumen untuk merumuskan atau mengatur kebijakan negara dalam ranah sosial dan ekonomi. Pemerintah ingin mengantisipasi dampak buruk pandemi sekaligus memberi stimulus agar bidang-bidang yang terimbas wabah dapat tetap bertahan dan bahkan berangsur normal kembali.

Baca Juga:  Pajak dari Masa ke Masa

Tujuh kebijakan

Setidaknya, terdapat tujuh kebijakan fiskal (pajak) yang dirilis pemerintah dan dirasa masyarakat cukup efektif yaitu Pengurangan tarif PPh Badan, PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan PPh Pasal 25, Kebijakan Restitusi PPN, Pembebasan PPN, serta pembebasan bea masuk ketika impor dilakukan.

Sebelum pandemi Covid-19 berlangsung, tarif PPh Badan adalah 25 persen—tarif yang dirasa berat oleh pengusaha karena mereka masih harus menganggung jenis pajak lain termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Melalui Perppu 1/2020, pemerintah menurunkan tarif PPh Badan menjadi 22 persen untuk tahun 2020–2021 dan 20 persen mulai tahun 2022. Walaupun tarif baru ini baru akan dipakai dalam menghitung PPh Badan di tahun depan, namun demikian, dalam penghitungan PPh Pasal 25, pengusaha sudah bisa memanfaatkan tarif tersebut sehingga jumlah angsuran PPh di tahun 2020 akan semakin kecil.

PPh 21 yang ditanggung pemerintah menyasar kepada karyawan dengan penghasilan Rp 200 juta per tahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan ini, setidaknya, jumlah take home pay pada saat pandemi sama dengan jumlah take home pay sebelum pandemi, sehingga karyawan dapat menjaga daya beli.

Pembebasan PPh Pasal 22 dan pembebasan bea masuk, tidak hanya membantu importir, tetapi juga akan membantu pasien atau keluarga pengguna alat kesehatan. Importir terbantu dalam mengelola cash flow, sedangkan pasien atau keluarga yang terimbas Covid-19 akan memperoleh obat-obatan dan keperluan rumah sakit dengan harga yang lebih murah.

Berdasarkan survei internasional, 75 persen usaha telah terkena dampak Covid-19 sehingga pengurangan PPh Pasal 25 yang dapat mencapai 50 persen tentunya sangat melegakan pengusaha.

Restitusi PPN dalam era normal membutuhkan waktu satu tahun atau 12 bulan. Namun dengan kebijakan pajak yang baru di tengah Covid-19, pengembalian PPN dipercepat. Pengusaha pun dapat lebih cepat mengelola dana untuk mempetahankan bisnis mereka.

Baca Juga:  Insentif Pajak di Tengah Wabah

Di samping itu, pemerintah juga memberikan pembebasan PPN yang diberikan kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah Covid-19. Artinya, pemerintah tidak memungut PPN atas pemanfaatan barang impor. Dan ini, selain membantu arus kas perusahaan, juga menurunkan harga barang dan jasa.

“Semua pihak mempunyai kewajiban untuk sama-sama mengatasi persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, seraya ikut menjaga kondusivitas bangsa dan negara.”

Perlu terobosan

Namun demikian, mengingat banyaknya pihak yang terkena dampak Covid-19 dan beberapa isu yang berkembang di masyarakat, kita memerlukan terobosan lain untuk memperluas daya jangkau dan mengurangi beban WP. Misalnya, dengan memberikan keringanan berupa pengurangan sanksi administrasi apabila terdapat keterlambatan pembayaran pajak.

Selanjutnya, kita juga perlu menurunkan tensi WP yang masih mengeluhkan banyaknya konfirmasi data saat melaporkan SPT. Di samping itu, koreksi pemeriksaan pajak yang tidak menggunakan data valid juga meresahkan WP di tengah kondisi ekonomi sangat sulit saat ini.

Namun, kita juga perlu memahami bahwa pemerintah juga berada dalam posisi sulit karena menghadapi penerimaan negara yang merosot hampir dari semua sektor. Maka, semua pihak mempunyai kewajiban untuk sama-sama mengatasi persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, seraya ikut menjaga kondusivitas bangsa dan negara.

Kalau Anda generasi muda, kerahkan kreativitas Anda untuk membantu pemasaran digital dan menjangkau pasar dalam dan luar negeri. Gunakanlah medsos untuk hal-hal yang bermanfaat, jagalah protokol kesehatan, dan tingkatkan terus keahlian Anda.

Baca Juga: Meracik Siasat Penyelamatan

Pemerintah, melalui berbagai langkah, telah menunjukkan bahwa pajak pun dapat menampakkan sisi humanis yang demikian jelas. Maka, generasi muda pun, harus menyambutnya dengan menciptakan inovasi dan terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam kondisi seperti saat ini.

Penulis : Suharno 

Head of TaxPrime Academy

Centre for Tax Research and Education

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Peliknya Transaksi Digital bagi Otoritas Pajak

Sugianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. MUC

Bagaimana pemerintah melalui otoritas pajaknya harus menyikapi perkembangan era digital? Tepatkah langkah Indonesia?

 

Revolusi digital yang dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0 tak hanya mengubah pola perilaku manusia, tetapi secara signifikan juga mengubah cara dan fundamental bisnis. Istilahnya, telah terjadi gelombang disrupsi yang mematikan cara-cara konvensional.

Barang dan jasa apa yang saat ini tidak ditransaksikan secara daring? Apalagi sejak pandemi Covid-19. Jadi, mau tidak mau, semua pelaku ekonomi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Mungkin ada sebagian dari sisi produksi yang masih membutuhkan cara-cara konvensional, tetapi untuk transaksi perdagangannya sudah waktunya go digital.

Potensi Indonesia

Jenis transaksi ekonomi digital cukup beragam dan belum semuanya ter-capture dengan baik. Bukan hanya jual-beli konten digital seperti film, musik dan gim, melainkan juga perdagangan barang dan jasa lewat marketplace atau media sosial, termasuk juga transportasi daring dan layanan teknologi finansial (fintech). Yang pasti Indonesia merupakan pasar digital yang sangat besar.

Google-Temasek, melaporkan, nilai ekonomi digital Asia Tenggara (2019) mencapai 100 miliar dollar AS, dan 40 persennya atau sekitar 40 miliar dollar berasal dari Indonesia. Nilai ini diprediksi meningkat pada 2025 menjadi 300 miliar dollar AS, di mana Indonesia akan menyumbang hampir separuhnya (133 miliar dollar AS). McKinsey (2012) meramalkan Indonesia akan menjadi pasar digital terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030.

Semua hal di atas mengundang tantangan dan isu perpajakan bagi semua otoritas pajak. Sebetulnya, sejak 2013, pemajakan digital sudah menjadi perhatian dunia. Negara-negara anggota OECD, misalnya, memasukkannya ke dalam rencana aksi melawan praktik BEPS.

Baca Juga: Pajak Digital, Awal Kesetaraan Berusaha

Sejumlah negara telah mendahului Indonesia dalam pajak digital. Sebut saja India dengan Equalization Levy Rules atau Google Tax, lalu Inggris dengan Diverted Profit Tax, atau Prancis dengan skema Digital Services Tax yang baru-baru ini membuat Pemerintah AS berang.

Di jalur yang tepat

Kita tahu, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan aturan turunannya berupa aturan tentang (1) PPN atas transaksi PMSE; (2) PPh Badan melalui pendefinisian ulang Bentuk Usaha Tetap/BUT dan (3) Pajak Transaksi Elektronik (PTE) yang merupakan pajak tambahan apabila PPh Badan melalui pendefinisian ulang BUT tidak dapat dikenakan pada perusahaan digital karena adanya tax treaty.

Langkah Indonesia dalam pengenaan PPN atas transaksi PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sudah tepat. Pengenaan PPN ini menciptakan fair competition dan kesetaraan berusaha bagi semua pelaku usaha baik di dalam negeri maupun dari luar negeri serta usaha yang dikelola konvensional maupun dikelola secara digital. Lagi pula, meski konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital kemungkinan besar baru akan tercapai akhir tahun ini, OECD tidak melarang anggotanya mengambil langkah sendiri-sendiri (unilateral measures) untuk bisa memajaki transaksi ekonomi melalui sistem elektronik.

Menurut UU No. 2 Tahun 2020, PPh atas laba usaha dari PMSE hanya dapat dikenakan apabila memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sehingga dapat diperlakukan sebagai BUT di Indonesia. Namun, penerapan PPh melalui pendefinisian ulang BUT bisa terkendala khususnya terkait transaksi dengan negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia, karena penentuan BUT tidak dapat didasarkan pada aspek kehadiran ekonomi signifikan melainkan harus mengacu pada ketentuan tax treaty yang umumnya belum mengatur klausul aspek kehadiran ekonomi signifikan. Padahal, tax treaty merupakan lex specialis yang dapat mengesampingkan ketentuan UU domestik. Jadi, pengenaan PTE masih perlu menunggu konsensus global di akhir tahun ini agar tidak timbul sengketa dengan perusahaan dan negara asal perusahaan digital.

“Sebagus apa pun kebijakan kalau tidak dikomunikasikan secara baik akan menimbulkan distorsi”

Tantangan pelik

Dalam transaksi digital, kehadiran fisik tidak lagi relevan. Sementara, hukum dan sistem perpajakan yang berlaku masih konvensional. Artinya, eksistensi kehadiran fisik masih menjadi basis untuk memajaki pelaku usaha. Karenanya, merebaknya digitalisasi bisnis merupakan tantangan pelik bagi otoritas pajak di mana pun. Intinya, dunia perlu meninjau kembali sekaligus mengubah sistem perpajakan untuk bisa menangkap potensi pajak dari transaksi bisnis digital. Makanya, unified approach yang dicetuskan oleh OECD dianggap sebagai terobosan besar di dunia perpajakan. Usulan ini dinilai sebagai awal dari konsensus global yang menyepakati dua pilar utama untuk memajaki bisnis digital.

Baca Juga: Mulai Juli, Produk Digital Asal Luar Negeri Dipungut PPN

Pilar Pertama, alokasi hak pemajakan atas penghasilan dari aktivitas bisnis di era digital ke setiap yurisdiksi. Pilar ini mempertimbangkan jumlah partisipasi pengguna (user participation), harta tidak berwujud terkait fungsi pemasaran (marketing intangible), dan eksistensi kegiatan ekonomi yang signifikan (significant economic presence). Pilar kedua berupa proposal anti erosi basis pajak atau GloBE (Global anti-Base Erosion).

Berdasarkan dua pilar ini, setiap yurisdiksi akan dapat memajaki penghasilan dari transaksi digital meskipun tidak terdapat kehadiran fisik dari perusahaan yang melakukan transaksi tersebut. Namun, itu pun buka tanpa kendala. Dalam hal penetapan BUT berdasarkan pada significant economic presence, misalnya, belum tentu semua negara mau menyetujuinya.

Indonesia mengantisipasi kendala ini menyiapkan PTE sebagai alternatif jika PPh sulit diterapkan ke perusahaan digital luar negeri. Tapi yang juga harus dipertimbangkan adalah, bagaimana respons balasan dari negara yang merasa dirugikan?

Kebijakan pemerintah sejatinya respons saja atas perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang kerap mendahului kebijakan dan administrasi pajak. Dalam praktik, tidak ada kondisi yang ideal sesuai dengan kemauan pengambil kebijakan, maka timbullah polemik.

Untuk itu PR-nya adalah bagaimana menciptakan sistem pemajakan digital yang adil dan minim sengketa. Keberpihakan terhadap industri atau startup lokal juga perlu dipertimbangkan, karena mayoritas merupakan UMKM. Jangan sampai kebijakan pajak digital justru melemahkan pengusaha lokal yang baru merintis usaha.

Di sisi lain, Wajib Pajak (WP) juga dituntut untuk update informasi dan memahami dengan baik setiap perubahan peraturan perpajakan. Artinya, perlu ada ruang dialog yang setara dan sosialisasi yang intens. Sebab, sebagus apa pun kebijakan kalau tidak dikomunikasikan secara baik akan menimbulkan distorsi. Jangan lupa, level pemahaman atas suatu kebijakan bisa beda-beda. Jangankan antara petugas pajak dengan WP, sedangkan antara perumus, penyusun, dan pelaksana kebijakan saja bisa berbeda paham. Kesenjangan pemahaman inilah yang harus dipangkas agar kebijakan dapat dilaksanakan dan dipatuhi secara ikhlas dan baik oleh setiap pemangku kepentingan.

Pertanyaannya adalah, sejauh mana pelaku usaha dan perwakilan WP dilibatkan dalam pembahasan dan perumusan kebijakan? Pandangan dan aspirasi mereka sebagai WP harus diserap oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah dan DPR.

Penulis: Sugianto, Governing Board MUC Tax Research Institute

Baca Juga: Penerapan Pajak Digital Sebaiknya Ditunda

 

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News19 jam lalu

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp...

Breaking News2 hari lalu

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini...

Breaking News3 hari lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News3 hari lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News4 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News4 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News1 minggu lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News1 minggu lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News2 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News2 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved