Connect with us

TAX RESEARCH

Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

Diterbitkan

pada

Sugianto, Governing Board MUC Tax Research Institute

Krisis ekonomi seperti penyakit kambuhan, terutama pasca depresi besar (Great Depression) di zaman Malaise (1929). Dia menyerang kesehatan suatu negara, kawasan, atau bahkan dunia secara bergantian, yang pemicu dan episentrumnya bisa berbeda pada setiap kasusnya. Tahun ini, 2020, penyakit kambuhan itu kembali menyerang hampir seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Adalah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai sumber penyakit krisis global kali ini. Johns Hopkins University & Medicine mencatat, hingga Rabu (06/05), virus ini telah membunuh 257.277 ribu jiwa, menginfeksi lebih dari 2,6 juta orang, dan memaksa memenjarakan miliaran penduduk dunia di rumah masing-masing. Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus positif Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara dan urutan ke-36 dari 212 negara di dunia yang terpapar, berdasarkan data WHO yang dirilis worldometers.info.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan fisik dan kejiwaan manusia, tetapi juga mengoyak rasa kemanusiaan, mendisrupsi adab pergaulan sosial, serta merusak tatanan ekonomi liberal yang telah terbangun sejak perang dunia II. Untuk menghentikan penyebarannya, hampir setiap negara membatasi—atau bahkan ada yang melarang—kegiatan sosial dan aktivitas ekonomi. Sejumlah lembaga keuangan internasional serempak memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020, dari yang sebelumnya positif menjadi mendekati atau bahkan negatif. Bahkan, IMF memperingatkan akan kemungkinan bahaya Second Great Depression jika wabah mematikan ini tidak segera dikendalikan. Karenanya, kebijakan stimulus ekonomi menjadi langkah paling realistis bagi negara-negara yang terdampak pandemi.

Dejavu

Di Indonesia, Covid-19 telah memaksa sebagian besar pemberi kerja menghentikan operasional bisnisnya. Ada yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ada pula yang merumahkan karyawan tanpa memberikan upah. Tidak sedikit pula perusahaan yang mencoba bertahan—itupun tidak tahu sampai kapan—dengan menerapkan work from home.

Sejauh ini, berdasarkan perhitungan Kementerian Tenaga Kerja, lebih dari 2 juta pekerja terkena PHK. Keputusan sulit yang harus diambil pengusaha dan kabar buruk yang harus diterima pekerja. Kondisi yang jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, akibat ketiadaan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ketika pengangguran merajalela dan kemiskinan menganga, yang  juga patut diwaspadai adalah gejolak sosial dan politik, serta risiko gangguan keamanan.

Indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan pemburukan. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat terjun bebas dan menyentuh Rp16,824.71/USD (kurs tengah Bank Indonesia) pada 2 April 2020, yang merupakan level terparah sepanjang sejarah Indonesia. Kepanikan juga terjadi di pasar modal, menyusul rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke kisaran 4.000 hanya dalam hitungan hari, setelah sebelumnya susah payah menembus level 6.000.

Sementara kinerja ekspor dan impor, yang memang sudah melemah dalam beberapa tahun terakhir, semakin bertambah parah dengan adanya pembatasan lalu lintas orang dan barang di berbagai negara. Di sisi lain, permintaan yang meningkat akan sejumlah kebutuhan pokok dan barang medis, menimbulkan kelangkaan dan berpotensi memicu lonjakan harga. Upaya pemerintah dan Bank Indonesia menjaga inflasi rendah terancam ambyar jika masalah rantai pasok tidak segera ditangani dengan baik. Secara umum, semua kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena berisiko menghadirkan stagnasi atau bahkan menyeret ekonomi Indonesia ke dalam jurang resesi.

Cerita di atas seperti membawa ingatan kita kembali ke masa-masa krisis di penghujung Orde Lama atau bahkan bisa lebih parah dari krisis ekonomi dan politik 1997 yang memicu kejatuhan Orde Baru. Bedanya pada krisis-krisis sebelumnya, sektor UMKM masih bisa bertahan sehingga bisa menjadi penyangga ekonomi untuk bangkit. Namun kali ini, Covid-19 menghantam seluruh lapisan ekonomi tanpa pandang bulu sehingga dampaknya sulit dibayangkan. Instrumen fiskal kembali dituntut peran pentingnya dalam memitigasi dampak negatif krisis ekonomi global, sekaligus meredam efek tular pandemi Covid-19 di tengah masalah klasik defisit kembar (defisit neraca perdagangan dan defisit APBN).

Stimulus Fiskal

Pemerintah menganggarkan dana tambahan sebesar Rp405,1 triliun guna mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sekaligus menyelamatkan perekonomian dan sistem keuangan nasional dari dampak beracun Covid-19. Dana tambahan tersebut dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun, pendanaan tambahan di bidang kesehatan Rp75 triliun, program jaring pengaman sosial Rp110 triliun, serta insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha rakyat (KUR) Rp70,1 triliun.

Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah terpaksa mengubah ketentuan batas defisit APBN dari 3% PDB jadi 5,07% PDB. Soal pendanaannya, sudah tentu harus ditambal dari utang, mengingat kondisi perpajakan sedang sulit diandalkan. Secara bersamaan, target petumbuhan ekonomi dikoreksi dari 5,3% di APBN 2020 menjadi 2,3% dalam skenario moderat, atau bahkan minus 0,4% jika mempertimbangkan skenario terburuk.  Basis legalnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 serta peraturan pelaksananya, yang sampai tulisan ini dibuat “banjir regulasi” tak kunjung berhenti.

Dari sisi perpajakan, paket insentif yang diberikan pemerintah meliputi:

  • PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor industri pengolahan tertentu dengan penghasilan hingga Rp200 juta setahun,
  • Pembebasan PPh Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah (IKM),
  • Pengurangan PPh 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu, wajib pajak KITE dan KITE IKM,
  • Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu
  • Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022, dan pengurangan tarif 3% lebih rendah bagi Wajib Pajak dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka (PT) yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
  • Pengenaan PPN dan PPh atas transaksi elektronik, dan
  • Perpanjangan jangka waktu permohonan/penyelesaian administrasi perpajakan.

Semua insentif tersebut patut diapresiasi di saat kondisi krisis saat ini, terutama kebijakan PPh Pasal 21 DTP untuk enam bulan ke depan. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan menambah jumlah penghasilan yang diterima pekerja sehingga meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pekerja.

Sayangnya, cakupan penerima PPh Pasal 21 DTP tersebut hanya terbatas untuk pekerja di sektor industri tertentu, yang berpenghasilan hingga Rp200 juta setahun. Kenyataannya, hampir semua sektor usaha terpukul dan PHK terjadi tidak hanya di sektor formal, tetapi juga banyak pekerja di sektor informal yang terpaksa dirumahkan.

Karenanya, alangkah lebih baik jika fasilitas PPh Pasal 21 DTP diberikan juga bagi seluruh pekerja di semua sektor usaha. Kalaupun beban fiskal terlalu besar untuk menanggung PPh 21, bisa saja batasan jumlah penghasilan setahun diturunkan atau tidak harus sampai Rp 200 juta. Periode pemberian fasilitas PPh Pasal 21 DTP juga perlu dikaji ulang, tidak harus dikunci selama enam bulan. Dengan demikian, insentif sewaktu-waktu bisa dihentikan jika Indonesia bisa terbebas dari pandemi Covid-19 lebih cepat dari estimasi enam bulan, atau sebaliknya dapat diperpanjang jika memang diperlukan.

Paradoks Utang

Bicara fiskal tidak melulu soal pajak dan belanja negara. Ada komponen utang yang menambal selisih kurangnya. Menurut Mankiw (2000), kebijakan fiskal yang optimal di sebagian besar negara membutuhkan kondisi defisit atau surplus anggaran. Ini  terkait dengan tiga fungsi fiskal sebagai alat  stabilisasi, tax smoothing dan redistribusi intergenerasi. [1]

Karenanya, tidak ada yang salah dengan utang selama digunakan untuk membiayai kegiatan produktif, sehingga menghasilkan output yang positif. Yang salah adalah gencar menarik utang tanpa diimbangi dengan kemampuan mengelola dan mengembalikannya. Jangan sampai tumpukan utang menciptakan krisis keuangan seperti yang menjerat sejumlah negara Uni Eropa belum lama ini.

Indonesia juga pernah mengalami masalah yang sama. Radius Prawiro, Menteri Keuangan tahun 1983-1988, mengisahkan bahwa statistik dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) tak sanggup menggambarkan parahnya bencana ekonomi Indonesia pada medio 1966. Selain miskin dan bangkrut, Indonesia juga menanggung beban utang yang menghimpit Indonesia untuk berada di lembah kemiskinan selama beberapa dekade setelahnya.[2] Pinjaman luar negeri—yang kerap dibungkus dengan istilah bantuan asing—kala itu menjadi satu-satunya sumber pembiayaan “APBN Sosialisme ala Indonesia”. Warisan utang tersebut semakin bertambah seiring dengan semangat pembangunan Orde baru. Alih-alih menertibkan fiskal, bantuan dan utang justru dikamuflasekan ke dalam komponen penerimaan negara demi menjaga marwah “APBN Berimbang dan Dinamis”. Sebelum akhirnya komponen pembiayaan dipisahkan dari penerimaan ke dalam pos tersendiri di APBN sejalan dengan semangat transparansi di era reformasi hingga saat ini.

Seiring berjalannya waktu, instrumen pembiayaan semakin kaya ragam. Obligasi kemudian menjadi sumber pembiayaan utama pemerintah selain pinjaman luar negeri—yang banyak menuai kritik publik pasca penandaanganan Letter of Intent (LoI) IMF tahun 1998.

Dalam kaitannya dengan krisis pandemi Covid-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Live Media Briefing (7/4) mengatakan, APBN 2020 akan mengahadapi tekananan dari semua sisi, baik penerimaan, belanja, maupun pembiayaan. Dia memperkirakan penerimaan negara 2020—pajak, bea dan cukai, maupun PNBP—akan mengalami shortfall sekitar 10% (Rp472,3 triliun). Sementara itu, pembiayaan dipastikan melonjak signifikan seiring dengan melebarnya defisit APBN 2010 menjadi Rp853 triliun (5,07% PDB) dari Rp307,2 triliun (1,76% PDB) di APBN 2020.

Belajar dari pengalaman pahit krisis utang, pemerintah harus hati-hati dalam menarik pembiayaan dengan mencari sumber-sumber pembiayaan yang risikonya paling kecil. Terutama penarikan pinjaman luar negeri dan penerbitan obligasi valas yang rentan terpengaruh tekanan global dan gejolak kurs.

Satu yang pasti, pemerintah tidak bisa sendirian menghadapi krisis ini sehingga diperlukan dukungan dan kritik dari semua pihak. Bank Indonesia selaku otoritas moneter harus mengimbangi stimulus fiskal dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jangan sampai relaksasi aturan kredit mengabaikan tugas utamanya sebagai pengawas operasional bank dan lembaga keuangan nonbank.

Moral Hazard

Harus disadari bahwa saat ini perekonomian Indonesia dihadapkan pada iklim ekonomi dunia yang lebih dinamis, diliputi ketidakpastian, dan volatilitas yang tinggi. Karenanya, diperlukan fleksibilitas fiskal yang memadai bagi pemerintah untuk merespon dan menjawab gejolak dan dinamika yang terjadi. Namun, fleksibilitas fiskal tersebut juga harus mengutamakan pada tiga hal, yakni efisiensi, efektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Poin ketiga tidak kalah penting untuk juga diperhatikan pemerintah. Terutama di tengah sorotan publik akan klausul impunitas bagi pengambil kebijakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang dianggap rentan disalahgunakan (moral hazard). Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyelamatan Bank Century adalah contoh kebijakan penanggulangan krisis yang diseret ke ranah pidana dan menjadi polemik politik berkepanjangan sampai sekarang. Kondisi-kondisi tersebut pasti sudah dipertimbangkan pemerintah, termasuk keputusan akhir Mahkamah Konstitusi nantinya atas uji materi Pasal impunitas Perppu Nomor 1 tahun 2020 oleh sejumlah pihak.

Kita tidak pernah tahu akan seperti apa masa depan, karena krisis yang terjadi hari ini pun tidak ada yang dapat memprediksi sebelumnya. Karenanya, sense of crisis harus dibangun dan menjadi landasan dalam penyusunan APBN. Satu pelajaran yang bisa dipetik dari krisis ekonomi adalah pentingnya menjaga pengelolaan fiskal yang mengutamakan kehati-hatian, sehat, dan berkesinambungan. Karenanya, alangkah bijak jika semua pihak—terutama pemerintah—mendalami pesan artis senior Amerika Serikat, Maya Angelou: “Hoping for the best, prepared for the worst, and unsurprised by anything in between.”

[1] Mankiw, N. Gregory, 2000. Teori Makro Ekonomi. Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.

[2] Prawiro, Radius, Dilema Utang Luar Negeri di Masa Orde Baru, dalam buku Era Baru Kebijakan Fiskal terbitan Penerbit Buku Kompas, April 2009

 

*) Sugianto, Governing Board MUC Tax Research Institute

TAX RESEARCH

Implikasi Digitalisasi terhadap Konsultan dan Wajib Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pribadi
Tidak melulu memberikan keuntungan, digitalisasi perpajakan juga menimbulkan tantangan kepada DJP, konsultan pajak, dan juga Wajib Pajak

 

Penulis: Dr. Martua Eliakim Tambunan, SE., AK., M.Si., CA, CRMP, Director PT. Pro Visioner Konsultindo

Majalahpajak.net-Laporan OECD tahun 2021 menyatakan administrasi perpajakan di negara-negara OECD mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan digitalisasi perpajakan dalam bentuk e-services dan solusi digital. Digitalisasi perpajakan akan meningkatkan pelayanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan (OECD, 2021).

Senada dengan pernyataan OECD itu, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah melakukan upaya digitalisasi perpajakan selama beberapa tahun dan terakhir melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Pajak (PSIAP). Proses itu dimulai dari pendaftaran Wajib Pajak (WP), pelaporan SPT dan dokumen lainnya, pembayaran pajak, pemeriksaan dan pendukung administrasi pembayaran serta fungsi akuntansi WP. Tujuan akhirnya adalah bagaimana menciptakan sistem perpajakan lebih efektif, efisien dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi.

Baca Juga : Menyambut Keniscayaan Digitalisasi

Masa pandemi Covid-19 membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan sangat membantu, baik dalam proses administrasi perpajakan di sisi DJP maupun pemenuhan kewajiban perpajakan di sisi WP, dan konsultan pajak yang membantu WP. Selama pandemi kontak fisik dibatasi, membuat pemenuhan kewajiban perpajakan seperti penyampaian dokumen berbasiskan salinan digital menjadi tidak terelakkan. Di masa sebelum dan selama pandemi, ternyata aspek perpajakan dari peningkatan ekonomi digital (penjualan dan pembelian atas barang dan jasa secara daring) dapat diimbangi karena DJP juga melakukan peningkatan kualitas digitalisasi perpajakan.

Digitalisasi perpajakan sejalan dengan tujuan peningkatan tax ratio (perbandingan penerimaan pajak terhadap GDP). Asian Development Bank (ADB, 2016) menyatakan terdapat korelasi peningkatan tax ratio dengan persentase biaya penggunaan teknologi dalam digitalisasi perpajakan. Contoh, pada tahun 2015, tax ratio Indonesia sebesar 10,9 persen dengan persentase biaya digitalisasi perpajakan sebesar 2,85 persen. Sedangkan Malaysia dengan tax ratio 13,8 persen, persentase biaya digitalisasi perpajakannya mencapai 7,1 persen. Artinya, Malaysia mempunyai tax ratio lebih tinggi daripada Indonesia karena dukungan persentase digitalisasi perpajakan yang lebih besar.

Selain itu, digitalisasi perpajakan dapat menjadi marketing yang baik bagi administrasi perpajakan dari sudut pandang WP. Iveta Grossova (IOTA, 2018), Direktur Administrasi Perpajakan Slovakia, mengatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan harus meningkatkan pengalaman WP dalam kegiatan administrasi perpajakan. Peningkatan pengalaman WP ini akan membuat WP nyaman mengurus administrasi perpajakannya. Merekalah yang kemudian, secara tidak langsung, mengatakan kepada calon WP lain bahwa digitalisasi administrasi perpajakan telah membuat otoritas pajak menjadi institusi yang bersahabat dan inovatif.

Kemudian dari sudut pandang konsultan pajak, Saruji dan Hamid (2020) juga berpendapat digitalisasi akan memberikan kemudahan dalam verifikasi transaksi, meminimalkan kesalahan, dan melindungi dari penipuan. Lebih lanjut, menurut Saruji dan Hamid, konsultan pajak akan mempunyai tugas yang lebih sedikit dari sebelumnya. Mereka akan menghabiskan waktu lebih sedikit dalam pengambilan data, me-review, dan mengorganisasi data. Dengan demikian, konsultan pajak akan lebih fokus untuk memberikan nilai tambah lebih dari yang sebelumnya diberikan, contohnya akan fokus untuk memberikan saran-saran yang bersifat strategis.

Baca Juga : Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

Implikasi

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, digitalisasi perpajakan dapat memberikan keuntungan, tapi dari sisi lain, ia akan menimbulkan tantangan. Di bawah ini akan diuraikan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh DJP, konsultan pajak, dan WP.

Berdasarkan program inisiatif transformasi institutional DJP (Tambunan MRUD & Rosdiana H, 2020), digitalisasi perpajakan memiliki sejumlah tantangan. Pertama, bagaimana mengakses kepada pelaku ekonomi informal yang gagap teknologi. Kedua, membangun dan menguatkan hubungan kemitraan dengan pihak ketiga terkait distribusi data. Ketiga, memberlakukan prinsip-prinsip pembelajaran untuk efisiensi pengolahan data di kantor pajak. Keempat, meningkatkan peran Pusat Pengolahan Data dalam digitalisasi dokumen. Kelima, meningkatkan kecepatan, akurasi dan keamanan proses pelaporan pajak. Keenam, meningkatkan akses bilingual dan integrasi kepada website DJP. Ketujuh, mengembangkan website yang user-friendly, cepat dan mudah diakses. Kedelapan, menyiapkan sumber daya manusia (SDM), organisasi serta anggaran.

Bagi konsultan pajak dan WP, tantangan digitalisasi administrasi perpajakan juga mengemuka dari berbagai sisi. Pertama, mengurangi perencanaan perpajakan secara agresif (aggressive tax planning) karena compliance risk management (SE-24/PJ/2019 dan SE-39/PJ/2021) melalui digitalisasi perpajakan dapat berjalan lebih baik. Kedua, meningkatkan tertib administrasi bagi WP Orang Pribadi seperti high-net-worth individual karena data sudah sangat terbuka kepada kepemilikan langsung dan tidak langsung dalam grup bisnis.

Ketiga, mempersiapkan antisipasi automatic exchange of information serta sumber data lainnya yang ditindaklanjuti oleh DJP dengan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Keempat, membantu WP di sektor informal (seperti UMKM) yang tidak mampu untuk menyiapkan infrastruktur teknologi dalam penerapan digitalisasi perpajakan. Kelima, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengolahan data secara digital. Keenam, mempersiapkan budaya baru bagi WP maupun konsultan untuk dapat beradaptasi lingkungan baru berkenaan digitalisasi perpajakan.

Ketujuh, memitigasi risiko atas pengenaan pajak yang besar dari DJP melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kedelapan, menghitung kemampuan membayar pajak berdasarkan data masa lalu dari DJP dengan kondisi keuangan WP saat ini yang belum tentu selaras.

Penjelasan di atas menyiratkan bahwa digitalisasi perpajakan berimplikasi tidak hanya kepada DJP tetapi juga kepada konsultan pajak dan WP. Bagi konsultan pajak dan WP, digitalisasi perpajakan adalah peluang untuk menurunkan biaya kepatuhan, mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kenyamanan dalam berbisnis.

Baca Juga : Indonesia Urutan Ketiga Asia Tenggara dalam Kesiapan Digitalisasi Bisnis

Namun, di sisi lain, konsultan pajak dan WP harus bersedia menerima tantangan di bidang perencanaan pajak. Konsultan pajak harus memberikan advis yang bersifat strategis, menyiapkan data yang diminta di SP2DK, meningkatkan infrastruktur dan pengetahuan digitalisasi perpajakan, dan memitigasi risiko atas penalti perpajakan yang besar dengan mempertimbangkan kemampuan membayar.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

‘Mentor’ dan Kuasa Pajak dalam UU HPP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Penulis: Arief Sholikhul Huda (Managing Partner Taxford)

UU HPP memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada WP untuk mendapatkan bantuan dan mencari “mentor” dalam bidang perpajakan.

 

Majalahpajak.net-Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam menjalankan pekerjaan dan usahanya, masyarakat sering kali hanya berfokus kepada cara memperoleh penghasilan. Sedangkan pemenuhan kewajiban seperti mengadakan pencatatan atau pembukuan dan memelihara data atau dokumen masih sering luput dari perhatian.

Padahal, perpajakan bersifat kompleks dan multidisiplin. Pajak melibatkan minimal ilmu ekonomi, hukum, dan pajak itu sendiri. Masyarakat atau Wajib Pajak (WP) diyakini memiliki pengetahuan aspek ekonomi dan bisnis dalam menghimpun penghasilan. Di sisi pengetahuan legal, mungkin mereka menguasai aspek hukum pendirian perusahaan, kedudukan hukum sebagai karyawan, profesional, usahawan,  atau investor.

Namun sayangnya, aspek hukum perpajakan bukanlah hal yang sederhana. Belum lagi aspek akuntansi. Sungguh memusingkan.

Kelonggaran dan kesempatan

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terutama dalam Pasal 32 Ayat (3), WP diberi “kelonggaran dan kesempatan” untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan dan membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak WP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bantuan itu dapat berupa bantuan untuk memahami masalah perpajakan (bantuan konsultasi) dan bantuan untuk membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Baca Juga : Pahlawan UU HPP

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah seorang kuasa, yaitu orang yang menerima kuasa khusus dari WP untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seorang kuasa wajib memiliki kompetensi tertentu, antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jenjang pendidikan, mengacu kepada UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 8, didefinisikan sebagai “tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”.

Dengan demikian, yang dimaksud jenjang pendidikan tertentu menurut Penjelasan Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP semestinya dimaknai sebagai jenjang pendidikan formal yang berhubungan dengan bidang perpajakan.

Syarat kuasa hukum

Menurut penulis, Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP merupakan salah satu harmonisasi paling ideal, yaitu menyelaraskan Pasal 32 Ayat (3a) UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, yaitu keputusan atas Pengajuan Pengujian Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP a quo.

Perubahan ketentuan Pasal 32 Ayat (3a) di dalam UU HPP ini juga sekaligus mengharmonisasikan ketentuan mengenai “kompetensi” atau persyaratan menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak (sebagai Kuasa Wajib Pajak dalam pengajuan Banding/Gugatan) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2015 (PMK-184) sebagai peraturan pelaksana Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 (UU PP) yang memaknai kompetensi sebagai “memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pasal 4 PMK-184, mengatur bahwa persyaratan “memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan” (kompetensi) itu haruslah dibuktikan dengan (a) ijazah Sarjana/ Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau (b) ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang lain yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan berupa: (1) ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi terakreditasi; (2) brevet perpajakan dari instansi/lembaga penyelenggara brevet perpajakan; (3) sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau (4) surat/dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.

Bahkan, harmonisasi ketentuan mengenai kompetensi berupa sertifikasi dapat ditemui juga dalam ketentuan mengenai kelengkapan bukti tambahan bagi pemegang ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi selain dalam bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai berupa ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai, brevet perpajakan, sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai.

Baca Juga : UU HPP untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Para mantan ASN di DJP atau DJBC yang memilih melanjutkan pengabdian di sektor swasta, faktanya pernah menerima pembinaan oleh Kemenkeu dan memiliki kompetensi yang lebih lengkap yang dengan jelas terakomodasi di dalam Penjelasan Pasal 32 (3a) UU HPP. Harmonisasi ketentuan ini terukir begitu indah dan lengkap karena tetap mengakomodasi sekaligus menegaskan konsultan pajak sebagai orang yang dapat ditunjuk sebagai kuasa untuk membantu WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan mempertimbangkan Pasal 49 UU KUP yang mengatur bahwa “Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya kecuali apabila ditentukan lain”, penulis berpendapat cakupan perpajakan menurut Pasal 32 UU HPP seharusnya dimaknai meliputi PPh, PPN dan PPnBM, Bea Masuk, Cukai, PBB, Bea Meterai, BPHTB, dan pajak lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kuasa serta parameter kompetensi diharapkan mampu mewujudkan asas di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU HPP serta berkaca Putusan MK-63.

Berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional di dalam UU HPP, kita patut optimistis bahwa harmonisasi ketentuan Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP ini dapat meningkatkan jumlah Kuasa Wajib Pajak yang dapat berperan sebagai “mentor” bagi WP dalam meningkatkan kecerdasan perpajakan.

Dengan meningkatnya kecerdasan pajak, diharapkan WP dapat lebih mudah dan patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, para Kuasa Wajib Pajak hendaknya berkolaborasi dengan DJP/DJBC/otoritas pajak lainnya dalam menjamin kepatuhan dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Pada akhirnya, kondisi ini diharapkan mampu melipatgandakan penerimaan negara dari sektor pajak serta mendorong terwujudnya kemandirian dalam mencapai cita-cita nasional memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Pengungkapan Sukarela untuk Penguatan Keadilan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Richard Burton, SH., M, Dosen, Ketua Bidang Humas dan Kerjasama Institusi P3HPI

Tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada WP, Program Pengungkapan Sukarela juga merupakan bentuk penguatan keadilan pajak untuk kepentingan negara.

Ketika ada tesis menyatakan kepatuhan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pungutan pajak, boleh jadi itu benar. Karena problem seluruh dunia tidak lepas dari persoalan patuh tidaknya Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban pajak sesuai undang-undang. Faktor itu juga menjadi dasar berpikir filosofis bagaimana menyusun norma hukum mendorong kepatuhan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang mulai berlaku sejak 29 Oktober 2021.

Pengungkapan sukarela sejatinya tidak lepas dari sistem pungutan pajak yang didasarkan pada self assessment supaya WP melakukan penghitungan dan pembayaran pajaknya sendiri melalui pengungkapan sukarela. Karena makna frasa “Pengungkapan Sukarela” sejalan dengan makna self assessment. Bahkan kebijakan pengungkapan sukarela menjadi kelanjutan dari kebijakan Pengampunan Pajak yang telah dilakukan atas dasar UU Nomor 11 tahun 2016, dengan pendekatan hukum sedikit berbeda.

Kepastian hukum

Persoalan kepatuhan adalah juga persoalan kepastian hukum yang esensinya menjadi tujuan dari pungutan pajak yang sesungguhnya. Tidak akan pernah ada WP rela membayar pajak jika norma hukumnya kabur alias tidak jelas (vague van normen) karena akan berakibat pada ketidakpastian dalam penegakan hukumnya. Itu sebabnya, persoalan PPS adalah persoalan bersama yang menjadi kesepakatan untuk dilakukan untuk kepentingan bersama.

Dari sisi hukum, kebijakan pengungkapan sukarela dalam UU HPP menjadi cara melihat “hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat” sebagaimana dikatakan Roscou Pound sebagai “as a tool of social engineering. Filosofi pungutan pajak melalui pengungkapan sukarela yang dimulai sejak dijalankannya reformasi perundang-undangan pajak tahun 1983 lalu; tujuan hukumnya tidak akan pernah berubah pada tujuan kepastian hukum.

Sebagai sarana perubahan masyarakat, norma pengungkapan sukarela dalam UU HPP menjadi kenyataan hukum dalam pemikiran teori yang dikatakan Mochtar Kusumaatmadja (2006) bahwa positivisme hukum mempunyai pengaruh sangat kuat dan mengakar dalam pola pikir fungsionaris hukum. Karenanya pembentukan hukum (undang-undang) menjadi tumpuan utama terwujudnya pembaruan masyarakat.

Kalau begitu, penilaian kepatuhan melalui perubahan norma-norma pengungkapan sukarela sejak tahun 1983 sampai dengan diterbitkannya UU HPP adalah cara berhukum memberi kepastian mewujudkan hukum sebagai kewajiban yang mesti dijalankan untuk kokohnya negara melalui pajak. Pada sisi inilah keberhasilan pengungkapan sukarela menjadi harapan yang tidak perlu diragukan menyusul keberhasilan pengampunan pajak yang pernah dijalankan melalui UU No. 11/2016 lalu.

Keadilan pajak

Tema keadilan pajak dalam rumusan PPS adalah tema yang bisa dinilai dalam kacamata berbeda. Sekalipun terdapat perbedaan penilaian keadilan, hemat penulis tidak dapat dikotomikan pada menilai satu sisi adil dan sisi lain tidak adil. Karena makna keadilan sendiri sifatnya sangat subjektif, bahkan ragam penilaian bisa dinilai pada kacamata berbeda pada konteks dan maksud si penyusun norma serta si pembaca norma.

Dalam konteks pajak (baca: Program Pengungkapan Sukarela), keadilannya mesti ditilik pada konteks kepastian yang normanya dirumuskan dalam undang-undang. Jika demikian, tepat yang dikatakan Bagir Manan bahwa norma hukum harus bertujuan pada keadilan yang berkepastian. Sumber kepastian hukum bukan saja pada putusan hakim pengadilan, tetapi juga pada perundang-undangan. Jika perundang-undangan tidak jelas, akan menjadi sumber ketidakpastian hukum.

Aturan PPS yang dijalankan mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 merupakan satu kepastian yang ditunggu (Pasal 6 ayat (1) dari Bab V UU HPP). Usainya masa pengungkapan sukarela tentu memberi implikasi hukum bagi pihak-pihak yang memanfaatkan maupun yang tidak memanfaatkan. Setidaknya ada dua manfaat bagi pihak yang ikut PPS, pertama tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak untuk kewajiban pajak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kecuali ditemukan data harta belum diungkapkan. Kedua, data pengungkapan sukarela tidak lagi dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana pajak.

Di samping itu, bicara hukum atau UU tidak dapat dilepaskan dari sanksi, sebab sanksi merupakan salah satu unsur dari empat unsur hukum. Sanksi pada PPS merupakan sanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah untuk mempertahankan tertib hukum. Persoalannya, bagaimana otoritas pajak akan menerapkan sanksi jika WP tidak memanfaatkan?

Hukum sudah memberi kewenangan kepada otoritas pajak sepanjang otoritas pajak memiliki data harta yang belum diungkapkan WP. Membahas sanksi kerap dimaknai sebagai cara memberi ketidaknyamanan. Kalau begitu, cukup kiranya persoalan sanksi menjadi norma yang patut direnungkan semata. Jika diperlukan, tidaklah perlu sanksi dalam pengungkapan sukarela diterapkan, karena bukan sanksi yang menjadi fokus berfikir kita pada makna pengungkapan sukarela, akan tetapi lebih pada cara berfikir memberi kesadaran pajak (tax consciousness) dan kejujuran (honesty) dalam hidup bernegara yang didalamnya pajak melekat dalam diri setiap WP.

Dalam analisis penulis, pengungkapan sukarela telah menjadi hukum yang sangat baik yang dalam pandangan filosofis merupakan proses penguatan untuk dapat terus hidup bersama dalam negara. Penekanan makna hukum itulah yang digagas filsuf Perancis Maurice Hauriou bahwa keinginan menaati aturan itu selalu lemah, tapi akan menjadi kuat jika ada dukungan orang lain, yakni institusionalisasi hidup bersama dalam negara.

Dengan demikian, pengungkapan sukarela merupakan bentuk penguatan keadilan pajak untuk kepentingan negara. Pengungkapan sukarela adalah jalan keluar (solusi) terbaik dalam konteks dan keadaan pandemi saat ini masih terus memberi ketidaknyamanan masyarakat termasuk semua pelaku ekonomi yang berujung pada penerimaan pajak.

Perjalanan panjang mewujudkan sistem ideal pungutan pajak melalui Program Pengungkapan Sukarela bukanlah yang paling ideal, tapi dapat dipahami menjadi cara terbaik untuk diwujudkan saat ini. Oleh karenanya, melalui Program Pengungkapan Sukarela kiranya dapat terwujud mimpi Indonesia yang lebih baik ke depan.

 

Lanjut baca

Populer