Connect with us

TAX RESEARCH

Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

Diterbitkan

pada

Sugianto, Governing Board MUC Tax Research Institute

Krisis ekonomi seperti penyakit kambuhan, terutama pasca depresi besar (Great Depression) di zaman Malaise (1929). Dia menyerang kesehatan suatu negara, kawasan, atau bahkan dunia secara bergantian, yang pemicu dan episentrumnya bisa berbeda pada setiap kasusnya. Tahun ini, 2020, penyakit kambuhan itu kembali menyerang hampir seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Adalah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai sumber penyakit krisis global kali ini. Johns Hopkins University & Medicine mencatat, hingga Rabu (06/05), virus ini telah membunuh 257.277 ribu jiwa, menginfeksi lebih dari 2,6 juta orang, dan memaksa memenjarakan miliaran penduduk dunia di rumah masing-masing. Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus positif Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara dan urutan ke-36 dari 212 negara di dunia yang terpapar, berdasarkan data WHO yang dirilis worldometers.info.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan fisik dan kejiwaan manusia, tetapi juga mengoyak rasa kemanusiaan, mendisrupsi adab pergaulan sosial, serta merusak tatanan ekonomi liberal yang telah terbangun sejak perang dunia II. Untuk menghentikan penyebarannya, hampir setiap negara membatasi—atau bahkan ada yang melarang—kegiatan sosial dan aktivitas ekonomi. Sejumlah lembaga keuangan internasional serempak memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020, dari yang sebelumnya positif menjadi mendekati atau bahkan negatif. Bahkan, IMF memperingatkan akan kemungkinan bahaya Second Great Depression jika wabah mematikan ini tidak segera dikendalikan. Karenanya, kebijakan stimulus ekonomi menjadi langkah paling realistis bagi negara-negara yang terdampak pandemi.

Dejavu

Di Indonesia, Covid-19 telah memaksa sebagian besar pemberi kerja menghentikan operasional bisnisnya. Ada yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ada pula yang merumahkan karyawan tanpa memberikan upah. Tidak sedikit pula perusahaan yang mencoba bertahan—itupun tidak tahu sampai kapan—dengan menerapkan work from home.

Sejauh ini, berdasarkan perhitungan Kementerian Tenaga Kerja, lebih dari 2 juta pekerja terkena PHK. Keputusan sulit yang harus diambil pengusaha dan kabar buruk yang harus diterima pekerja. Kondisi yang jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, akibat ketiadaan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ketika pengangguran merajalela dan kemiskinan menganga, yang  juga patut diwaspadai adalah gejolak sosial dan politik, serta risiko gangguan keamanan.

Indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan pemburukan. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat terjun bebas dan menyentuh Rp16,824.71/USD (kurs tengah Bank Indonesia) pada 2 April 2020, yang merupakan level terparah sepanjang sejarah Indonesia. Kepanikan juga terjadi di pasar modal, menyusul rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke kisaran 4.000 hanya dalam hitungan hari, setelah sebelumnya susah payah menembus level 6.000.

Sementara kinerja ekspor dan impor, yang memang sudah melemah dalam beberapa tahun terakhir, semakin bertambah parah dengan adanya pembatasan lalu lintas orang dan barang di berbagai negara. Di sisi lain, permintaan yang meningkat akan sejumlah kebutuhan pokok dan barang medis, menimbulkan kelangkaan dan berpotensi memicu lonjakan harga. Upaya pemerintah dan Bank Indonesia menjaga inflasi rendah terancam ambyar jika masalah rantai pasok tidak segera ditangani dengan baik. Secara umum, semua kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena berisiko menghadirkan stagnasi atau bahkan menyeret ekonomi Indonesia ke dalam jurang resesi.

Cerita di atas seperti membawa ingatan kita kembali ke masa-masa krisis di penghujung Orde Lama atau bahkan bisa lebih parah dari krisis ekonomi dan politik 1997 yang memicu kejatuhan Orde Baru. Bedanya pada krisis-krisis sebelumnya, sektor UMKM masih bisa bertahan sehingga bisa menjadi penyangga ekonomi untuk bangkit. Namun kali ini, Covid-19 menghantam seluruh lapisan ekonomi tanpa pandang bulu sehingga dampaknya sulit dibayangkan. Instrumen fiskal kembali dituntut peran pentingnya dalam memitigasi dampak negatif krisis ekonomi global, sekaligus meredam efek tular pandemi Covid-19 di tengah masalah klasik defisit kembar (defisit neraca perdagangan dan defisit APBN).

Stimulus Fiskal

Pemerintah menganggarkan dana tambahan sebesar Rp405,1 triliun guna mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sekaligus menyelamatkan perekonomian dan sistem keuangan nasional dari dampak beracun Covid-19. Dana tambahan tersebut dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun, pendanaan tambahan di bidang kesehatan Rp75 triliun, program jaring pengaman sosial Rp110 triliun, serta insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha rakyat (KUR) Rp70,1 triliun.

Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah terpaksa mengubah ketentuan batas defisit APBN dari 3% PDB jadi 5,07% PDB. Soal pendanaannya, sudah tentu harus ditambal dari utang, mengingat kondisi perpajakan sedang sulit diandalkan. Secara bersamaan, target petumbuhan ekonomi dikoreksi dari 5,3% di APBN 2020 menjadi 2,3% dalam skenario moderat, atau bahkan minus 0,4% jika mempertimbangkan skenario terburuk.  Basis legalnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 serta peraturan pelaksananya, yang sampai tulisan ini dibuat “banjir regulasi” tak kunjung berhenti.

Dari sisi perpajakan, paket insentif yang diberikan pemerintah meliputi:

  • PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor industri pengolahan tertentu dengan penghasilan hingga Rp200 juta setahun,
  • Pembebasan PPh Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah (IKM),
  • Pengurangan PPh 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu, wajib pajak KITE dan KITE IKM,
  • Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu
  • Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022, dan pengurangan tarif 3% lebih rendah bagi Wajib Pajak dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka (PT) yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
  • Pengenaan PPN dan PPh atas transaksi elektronik, dan
  • Perpanjangan jangka waktu permohonan/penyelesaian administrasi perpajakan.

Semua insentif tersebut patut diapresiasi di saat kondisi krisis saat ini, terutama kebijakan PPh Pasal 21 DTP untuk enam bulan ke depan. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan menambah jumlah penghasilan yang diterima pekerja sehingga meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pekerja.

Sayangnya, cakupan penerima PPh Pasal 21 DTP tersebut hanya terbatas untuk pekerja di sektor industri tertentu, yang berpenghasilan hingga Rp200 juta setahun. Kenyataannya, hampir semua sektor usaha terpukul dan PHK terjadi tidak hanya di sektor formal, tetapi juga banyak pekerja di sektor informal yang terpaksa dirumahkan.

Karenanya, alangkah lebih baik jika fasilitas PPh Pasal 21 DTP diberikan juga bagi seluruh pekerja di semua sektor usaha. Kalaupun beban fiskal terlalu besar untuk menanggung PPh 21, bisa saja batasan jumlah penghasilan setahun diturunkan atau tidak harus sampai Rp 200 juta. Periode pemberian fasilitas PPh Pasal 21 DTP juga perlu dikaji ulang, tidak harus dikunci selama enam bulan. Dengan demikian, insentif sewaktu-waktu bisa dihentikan jika Indonesia bisa terbebas dari pandemi Covid-19 lebih cepat dari estimasi enam bulan, atau sebaliknya dapat diperpanjang jika memang diperlukan.

Paradoks Utang

Bicara fiskal tidak melulu soal pajak dan belanja negara. Ada komponen utang yang menambal selisih kurangnya. Menurut Mankiw (2000), kebijakan fiskal yang optimal di sebagian besar negara membutuhkan kondisi defisit atau surplus anggaran. Ini  terkait dengan tiga fungsi fiskal sebagai alat  stabilisasi, tax smoothing dan redistribusi intergenerasi. [1]

Karenanya, tidak ada yang salah dengan utang selama digunakan untuk membiayai kegiatan produktif, sehingga menghasilkan output yang positif. Yang salah adalah gencar menarik utang tanpa diimbangi dengan kemampuan mengelola dan mengembalikannya. Jangan sampai tumpukan utang menciptakan krisis keuangan seperti yang menjerat sejumlah negara Uni Eropa belum lama ini.

Indonesia juga pernah mengalami masalah yang sama. Radius Prawiro, Menteri Keuangan tahun 1983-1988, mengisahkan bahwa statistik dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) tak sanggup menggambarkan parahnya bencana ekonomi Indonesia pada medio 1966. Selain miskin dan bangkrut, Indonesia juga menanggung beban utang yang menghimpit Indonesia untuk berada di lembah kemiskinan selama beberapa dekade setelahnya.[2] Pinjaman luar negeri—yang kerap dibungkus dengan istilah bantuan asing—kala itu menjadi satu-satunya sumber pembiayaan “APBN Sosialisme ala Indonesia”. Warisan utang tersebut semakin bertambah seiring dengan semangat pembangunan Orde baru. Alih-alih menertibkan fiskal, bantuan dan utang justru dikamuflasekan ke dalam komponen penerimaan negara demi menjaga marwah “APBN Berimbang dan Dinamis”. Sebelum akhirnya komponen pembiayaan dipisahkan dari penerimaan ke dalam pos tersendiri di APBN sejalan dengan semangat transparansi di era reformasi hingga saat ini.

Seiring berjalannya waktu, instrumen pembiayaan semakin kaya ragam. Obligasi kemudian menjadi sumber pembiayaan utama pemerintah selain pinjaman luar negeri—yang banyak menuai kritik publik pasca penandaanganan Letter of Intent (LoI) IMF tahun 1998.

Dalam kaitannya dengan krisis pandemi Covid-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Live Media Briefing (7/4) mengatakan, APBN 2020 akan mengahadapi tekananan dari semua sisi, baik penerimaan, belanja, maupun pembiayaan. Dia memperkirakan penerimaan negara 2020—pajak, bea dan cukai, maupun PNBP—akan mengalami shortfall sekitar 10% (Rp472,3 triliun). Sementara itu, pembiayaan dipastikan melonjak signifikan seiring dengan melebarnya defisit APBN 2010 menjadi Rp853 triliun (5,07% PDB) dari Rp307,2 triliun (1,76% PDB) di APBN 2020.

Belajar dari pengalaman pahit krisis utang, pemerintah harus hati-hati dalam menarik pembiayaan dengan mencari sumber-sumber pembiayaan yang risikonya paling kecil. Terutama penarikan pinjaman luar negeri dan penerbitan obligasi valas yang rentan terpengaruh tekanan global dan gejolak kurs.

Satu yang pasti, pemerintah tidak bisa sendirian menghadapi krisis ini sehingga diperlukan dukungan dan kritik dari semua pihak. Bank Indonesia selaku otoritas moneter harus mengimbangi stimulus fiskal dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jangan sampai relaksasi aturan kredit mengabaikan tugas utamanya sebagai pengawas operasional bank dan lembaga keuangan nonbank.

Moral Hazard

Harus disadari bahwa saat ini perekonomian Indonesia dihadapkan pada iklim ekonomi dunia yang lebih dinamis, diliputi ketidakpastian, dan volatilitas yang tinggi. Karenanya, diperlukan fleksibilitas fiskal yang memadai bagi pemerintah untuk merespon dan menjawab gejolak dan dinamika yang terjadi. Namun, fleksibilitas fiskal tersebut juga harus mengutamakan pada tiga hal, yakni efisiensi, efektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Poin ketiga tidak kalah penting untuk juga diperhatikan pemerintah. Terutama di tengah sorotan publik akan klausul impunitas bagi pengambil kebijakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang dianggap rentan disalahgunakan (moral hazard). Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyelamatan Bank Century adalah contoh kebijakan penanggulangan krisis yang diseret ke ranah pidana dan menjadi polemik politik berkepanjangan sampai sekarang. Kondisi-kondisi tersebut pasti sudah dipertimbangkan pemerintah, termasuk keputusan akhir Mahkamah Konstitusi nantinya atas uji materi Pasal impunitas Perppu Nomor 1 tahun 2020 oleh sejumlah pihak.

Kita tidak pernah tahu akan seperti apa masa depan, karena krisis yang terjadi hari ini pun tidak ada yang dapat memprediksi sebelumnya. Karenanya, sense of crisis harus dibangun dan menjadi landasan dalam penyusunan APBN. Satu pelajaran yang bisa dipetik dari krisis ekonomi adalah pentingnya menjaga pengelolaan fiskal yang mengutamakan kehati-hatian, sehat, dan berkesinambungan. Karenanya, alangkah bijak jika semua pihak—terutama pemerintah—mendalami pesan artis senior Amerika Serikat, Maya Angelou: “Hoping for the best, prepared for the worst, and unsurprised by anything in between.”

[1] Mankiw, N. Gregory, 2000. Teori Makro Ekonomi. Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.

[2] Prawiro, Radius, Dilema Utang Luar Negeri di Masa Orde Baru, dalam buku Era Baru Kebijakan Fiskal terbitan Penerbit Buku Kompas, April 2009

 

*) Sugianto, Governing Board MUC Tax Research Institute

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Kendala dan Harapan dalam Kerja Sama DJP-Pemda

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tanpa modernisasi sistem data, pengawasan terhadap WP dan objek pajak, baik di pusat maupun di daerah, tidak akan terlaksana dengan optimal.

Strategi DJP untuk 2020–2021 berfokus pada cara optimalisasi penerimaan pajak. Ada dua hal yang akan dilakukan, yaitu perluasan tax base dan peningkatan kepatuhan dari WP. Selain itu, salah satu tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah meningkatkan layanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah yang diikuti dengan pendanaannya.

Berbagai upaya ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan peran pajak dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Seiring perkembangan teknologi dan modernisasi pengelolaan pajak daerah, upaya peningkatan penerimaan pajak daerah itu dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mendorong penerapan organisasi berbasis fungsi, penerapan TIK, dan pemanfaatan data terintegrasi oleh semua bagian dan fungsi dalam organisasi perpajakan daerah. Itu dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak daerah, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait peningkatan dan optimalisasi pemungutan pajak daerah, termasuk salah satunya melalui sinergi pemungutan pajak pusat dan daerah.

Mei 2021 lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menandatangani perjanjian kerja sama dengan 84 pemerintah daerah (pemda) tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Sebelumnya, di tahun 2019, DJP melakukan hal serupa dengan melibatkan 7 pemda, dan di tahun 2020, dengan 78 pemda. Dengan begitu, total telah 169 pemda yang telah bekerja sama.

Langkah strategis

Pemerintah memang punya beban berat untuk mengumpulkan penerimaan negara, yang 70-80 persennya berasal dari pajak. Tak heran bila pemerintah terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DJP melakukan berbagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, termasuk dengan melakukan kerja sama dengan pemda.

Kerja sama dengan pemda, dalam bentuk pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan, data perizinan, pengawasan WP bersama, dan pemanfaatan program peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan patut kita apresiasi. Sebab, ini dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. DJP dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk mendapatkan data yang valid dari pemda terkait objek di daerah yang ada kaitannya dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Data ini tidak menutup kemungkinan dapat dimanfaatkan pula oleh pemerintah pusat untuk menggaet objek pajak pusat yang sebelumnya belum terjaring ke dalam sistem perpajakan DJP yang diwakili oleh KPP di masing-masing daerah.

Namun, yang perlu digarisbawahi adalah inventarisasi objek pajak yang belum tertangkap ini haruslah betul-betul berdasarkan data yang valid dan komplet. Maka, kerja sama ini sebaiknya dijadikan sebagai momen bagi sejumlah pemda untuk meningkatkan sistem IT mereka, supaya data mereka dapat dimanfaatkan oleh DJP guna menjaring objek pajak yang belum terjangkau.

Selain itu, alangkah baiknya jika pemda setempat menjadikan modernisasi data sebagai prioritas di APBD, karena di era digitalisasi, sistem data yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Tanpa modernisasi sistem data, pengawasan terhadap WP dan objek pajak, baik di pusat maupun di daerah, tidak akan terlaksana dengan optimal.

Selain modernisasi data, kesiapan dan kesigapan aparat pemda pun harus menjadi perhatian. Ketidaksiapan aparat dapat menjadi kendala bagi keberlangsungan kerja sama. DJP sudah punya standar kerja yang baku diterapkan dari tingkat kantor wilayah sampai ke kantor pelayanan. Namun, pemda biasanya memiliki cara kerja yang berbeda-beda, yang belum tentu dapat mengimbangi, atau belum menjadikan kerja sama ini sebagai prioritas. Oleh karena itu, diperlukan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkeu untuk mendorong kesiapan aparat di level pemda dan di level KPP.

Optimalisasi pajak

Apakah kerja sama ini efektif? Untuk menjawabnya, kita perlu analisis dan perbandingan tentang seberapa besar objek pajak yang sudah terjaring oleh DJP seberapa besar penerimaan pajak pusat bertambah. Program kerja sama dengan pemda ini juga tetap perlu untuk dievaluasi efektivitasnya.

Namun, dari hal-hal yang praktis saja, kita sudah dapat gambaran. Misalnya, melalui kerja sama ini, beberapa pajak dapat langsung dioptimalkan, misalnya pajak restoran atau yang biasa disebut Pajak Pembangunan 1 (PB-1). Pajak ini dapat digunakan untuk cek silang omzet. Dari sisi pemerintah pusat, omzet terkait dengan objek PPh untuk laporan SPT Badan atau OP.

IMB juga bisa menjadi tambahan objek PPN untuk pajak pusat. Misal, kita kenal istilah PPN membangun sendiri. Jadi, kalau kita membangun rumah tanpa memakai jasa kontraktor, kita tetap harus membayar PPN. Dalam praktik, ini masih jarang dilakukan. Andai hal ini dapat dilakukan oleh pemda, maka data baru tentang masyarakat yang membangun ini dapat menjadi tambahan objek PPN untuk DJP. Lebih-lebih, bisnis properti saat ini merupakan salah satu pilihan investasi masyarakat. Selain itu, data pariwisata juga dapat menjadi informasi penting yang dapat dimanfaatkan DJP untuk menambah penerimaan pajak pusat. Data pemda juga dapat dimanfaatkan oleh DJP untuk menjaring usaha-usaha yang termasuk UMKM yang belum menjalankan kewajiban pajak mereka.

Yang tidak kalah penting adalah, sebaiknya ada mekanisme reward atau penghargaan kepada pemda yang telah memberi dukungan data yang dapat menambah penerimaan pajak pusat di masa depan. Extra effort mereka harus dihargai.

 

Penulis: Meydawati (Direktur MUC Tax Research)

 

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Efek Ganda Insentif PPnBM

Diterbitkan

pada

Penulis:

Karsino, Direktur MUC Tax Research Institute

Selain dapat meningkatkan daya beli masyarakat, insentif PPnBM juga dapat menciptakan objek PPnBM lainnya.

Pemerintah menggelontorkan banyak insentif fiskal di masa pandemi. Yang terbaru adalah diskon hingga bebas PPnBM pembelian mobil yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2021 dan NO. 31/PMK.010/2021. Insentif ini bisa dibilang menyasar masyarakat menengah ke atas, agar mau membelanjakan uang mereka. Ada pula insentif lain yang sejenis, yakni diskon dan bebas PPN atas pembelian rumah tapak dan apartemen yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.010/2021.

Sebagian kalangan menilai bahwa pembebasan PPnBM atas Mobil dan PPN atas hunian tersebut akan menjadi penyebab penerimaan negara turun. Sebalikmya, pelaku industri manufaktur menyambut baik insentif fiskal ini dan menilai bahwa kebijakan tersebut berpeluang membantu pertumbuhan ekonomi.

Jika melihat Laporan Tahunan DJP (2018 dan 2019), kontribusi PPnBM di dalam negeri terhadap penerimaan pajak sebenarnya tidak sampai 1 persen atau hanya sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 12 triliun. Walaupun secara sektoral, PPnBM dalam negeri didominasi oleh sektor industri pengolahan, terutama industri kendaraan bermotor. Begitu pula, sumbangan sektor properti (real estate) terhadap PPN pun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan sektor perdagangan dan industri pengolahan.

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa insentif tersebut akan meningkatkan volume transaksi dan menciptakan multiplier effect. Menggeliatnya sektor automotif dan properti (baik rumah tapak maupun apartemen) sesuai yang diharapkan dari insentif fiskal tersebut akan berdampak positif pula pada sektor-sektor yang lain.

Pertumbuhan kredit pada sektor keuangan dan perbankan, misalnya, otomatis akan meningkat sehingga akan menaikkan penerimaan dari pajak lain, seperti PPh Badan dan PPh Karyawan. Lebih lanjut, konsumsi yang terjadi atas penghasilan-penghasilan yang diterima oleh pihak-pihak terkait pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan PPN juga.

Selain itu, dengan adanya insentif PPnBM, industri automotif juga bisa menggerakkan beberapa industri lainnya yang saling bersinggungan, misalnya komponen automotif itu sendiri, sehingga akan meningkat pula penerimaan dari sektor lain.

 

Stimulus PEN

Penerimaan dan belanja pajak ibarat masuk kantong kanan dan keluar kantong kiri. Pajak yang masuk akan dibelanjakan oleh pemerintah untuk menstimulasi perekonomian. Bedanya, biasanya penerimaan pajak masuk dulu ke kas negara baru dibelanjakan, sedangkan insentif berupa pajak ditanggung pemerintah (DTP), penerimaan belum masuk tapi sudah diperhitungkan sebagai belanja.

Jika insentif PPnBM automotif dan PPN rumah tapak dan apartemen ini masuk ke dalam alokasi stimulus PEN, maka dampak bagi penerimaan pajak sudah pasti positif. Karena, PPN dan PPnBM yang ditanggung pemerintah itu tetap dihitung sebagai penerimaan. Artinya, tidak ada dampak bagi DJP, karena biaya pajak (tax expenditure) tersebut ditempatkan pada sisi belanja pemerintah dalam APBN.

Sementara, daya beli masyarakat yang kembali meningkat seiring berbagai insentif fiskal, termasuk PPnBM DTP mobil jenis tertentu, bukan tidak mungkin pembelian barang mewah jenis lain pun akan terpicu, dan akhirnya meningkatkan setoran PPnBM secara keseluruhan. Orang kaya yang membeli mobil dengan harga yang kini lebih murah, akan bisa menyisihkan dananya untuk membeli barang mewah lain. Di sisi lain Pemerintah bisa memperluas objek PPnBM atas jenis barang mewah yang lain. Dengan begitu, DJP bisa menggali penerimaan pajak atas jenis barang mewah lain yang menjadi sasaran baru orang berduit.

Kembali bergerak

Pendemi Covid-19 ini sangat berdampak ke sektor automotif. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil anjlok lebih dari 50 persen sepanjang tahun 2020, terutama sejak wabah Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi dan Indonesia mulai memberlakukan pembatasan sosial. Sebelum pandemi, penjualan mobil Indonesia melampaui 1 juta unit per tahun, sementara tahun 2020 hanya sekitar 500 ribu unit.

Sejak diterapkannya insentif PPnBM DTP, aktivitas industri automotif kembali bergerak naik. Penjualan mobil di bulan Maret 2021 meningkat 72,6 persen dibandingkan dengan penjualan bulan Februari 2021. Ini tentu akan berdampak positif dan signifikan terhadap potensi penerimaan pajak yang lain.

Kita tahu bahwa PPN dan PPnBM merupakan jenis pajak tidak langsung. Artinya, pajak tersebut akan dibebankan kepada konsumen (menjadi penambah harga barang). Maka, insentif PPN dan PPnBM sama artinya dengan pemberian diskon atas harga barang. Ini pada hakikatnya mirip dengan strategi penjualan dalam bentuk diskon, yang akhirnya akan meningkatkan penjualan.

Kalau penjualan meningkat, keuntungan industri akan meningkat, sehingga PPh Badan akan meningkat pula. Dari sisi karyawan, ada pembayaran PPh Pasal 21 atas gaji yang mereka terima. Efek berikutnya, belanja yang dilakukan oleh industri maupun karyawan akan meningkatkan penerimaan PPN.

Yang terpenting saat ini adalah DJP harus terus inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Pendekatan yang mengutamakan aspek pelayanan harus terus ditingkatkan, di samping peningkatan kualitas pemeriksaan. Kualitas pemeriksaan yang baik akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pada masa-masa selanjutnya, karena di sana ada aspek pembinaan terhadap WP.

 

Penulis: Karsino, Direktur MUC Tax Research Institute

Lanjut baca

Populer