Connect with us

Taxclopedia

Menguji Keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan-3

Diterbitkan

pada

(Bagian Ketiga)

Sobat Taxclo yang berbahagia, pemerintah kembali memperpanjang insentif fiskal atau perpajakan bagi WP yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa semua sektor perekonomian belum menunjukkan aktivitas kegiatan yang signifikan. Dunia usaha masih mengalami kontraksi yang sangat dalam.

Bisa kita lihat tabel di bawah bagaimana negara berusaha sekuat tenaga menahan laju kontraksi ekonomi lebih dalam dengan menambah anggaran belanja negara dalam APBN 2021 untuk program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) mencapai lebih dari Rp 600 triliun yang menurut analisis penulis angka ini masih bisa akan berubah menjadi lebih tinggi di tahun 2021—tergantung dari keberhasilan program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah untuk menahan laju penyebaran infeksi Covid-19 di negara ini.

Dana PEN digunakan untuk lima (5) hal atau sektor yang paling pokok yakni Kesehatan, Perlindungan Sosial (melalui program Bansos dan lainnya), Dukungan untuk sektor UMKM dan korporasi, Insentif usaha dan insentif perpajakan dan program prioritas.

Maka tidak heran insentif perpajakan yang sudah diterapkan dari tahun 2020 kembali diterapkan pula di tahun 2021 ini.

Dan seperti tulisan sebelumnya yang membahas tentang keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan bagian pertama dan kedua maka di bagian ketiga ini, penulis akan membahas mengenai tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang ketiga yaitu “Memberikan atau Meningkatkan Kepastian Hukum”.

Ringkasannya sebagai berikut.

Sudah menjadi hal umum pajak adalah kebijakan paling ditakuti dan dihindari oleh kalangan penggiat ekonomi di negara ini sekaligus yang paling diandalkan pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara. Dua sisi yang sangat berbeda, lantas bagaimana mengambil jalan tengahnya? Maka, salah satu sisi tersebut harus memahami keinginan dari sisi lainnya agar tercapai sebuah pemahaman dan kesepakatan yang baru terhadap mekanisme pemungutan pajak di negeri ini. Salah satu cara membuat WP tidak kian takut atau lari dari pajak adalah dengan memberikan kepastian hukum atas kewajiban perpajakan mereka baik yang telah diselesaikan maupun yang belum. Mari kita kupas satu persatu dan kita “uji” apakah kebijakan ini akan berdampak efektif pada psikologis WP atau tidak.

Yang pertama ketentuan mengenai perubahan subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri.

Ada yang menarik dari perubahan aturan mengenai subjek pajak dalam negeri dan luar negeri untuk orang pribadi yang pertama dengan menambahkan kata Warga Negara Indonesia dan Warga Negara dalam subjek pajak orang pribadi dalam negeri untuk mempertegas bahwa negara tidak melihat status kewarganegaraan seseorang bila syaratnya terpenuhi sebagai subjek pajak dalam negeri maka ditetapkan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

Jangan lupa status subjek pajak belum tentu menjadi WP bila unsur objektifnya belum terpenuhi, yakni penghasilan. Tujuan dari penambahan ini terkait dengan kebijakan berikutnya, yakni pengenaan pajak untuk WNA yang berada di Indonesia hanya berdasarkan penghasilan yang diterima di Indonesia yakni menggunakan asas domisili, sementara pada ketentuan sebelumnya menggunakan asas sumber.

Lebih menarik lagi, kriteria WNA yang mendapatkan perlakuan ini harus memiliki “Keahlian tertentu dan bertempat tinggal di Indonesia selama minimal empat (4) tahun pajak”. Ini memiliki makna negara kita sudah bersiap dengan kedatangan para tenaga ahli asing. Apakah ini menjadi bagus bagi iklim kompetisi di dunia usaha khususnya profesi-profesi di negara ini?

Penulis membatasi untuk membahas tentang pekerja asing dengan pekerja domestik akibat adanya regulasi ini, melainkan yang ingin penulis garis bawahi adalah perlakuan yang berbeda untuk Warga Negara Indonesia yang masuk sebagai subjek pajak orang pribadi luar negeri tetap menggunakan asas sumber dalam pengenaan pajaknya artinya penghasilan yang mereka (WNI) terima di luar negeri harus juga diperhitungkan dengan penghasilan yang mereka terima di dalam negeri. Penulis khawatir ini akan memunculkan isu ketidakadilan perlakuan berusaha di negara ini. Kebijakan kesetaraan perlakuan pajak (level playing field) pada penerapan PPN untuk PMSE atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dikenakan pada penyedia jasa luar negeri menjadi kurang adil pada saat bicara pelakunya adalah subjek pajak orang pribadi. Belum lagi yang terlihat seperti malah tidak memberikan kepastian hukum adalah penyematan kata keahlian tertentu bagi para pekerja asing di negara ini yang sifatnya sangat subjektif dan bisa berubah-ubah sesuai dengan selera pemerintah. Masih, harus ditunggu turunan dari undang-undang ini dalam peraturan menteri keuangan apakah “keahlian tertentu” itu ditetapkan berdasarkan sebuah kajian yang komprehensif atau merupakan “pesanan” dari pihak lain.

Konsinyasi

Berikutnya, kepastian hukum ingin didapatkan dari masuknya batu bara sebagai objek PPN dan penyerahan BKP secara konsinyasi tidak termasuk dalam objek PPN. (Batu bara masuk sebagai objek PPN telah dibahas oleh Pandu Bestari Soepatmo di majalah ini, maka penulis hanya akan membahas penyerahan BKP [Barang Kena Pajak] secara konsinyasi saja.)

Seperti diketahui, dalam akuntansi komersial penyerahan barang secara konsinyasi bukan merupakan penyerahan hak milik yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan hak atas barang (transfer of title). Artinya, bagi pihak penerima barang (consignee), status barang tersebut adalah barang titipan, bukan hak miliknya, sehingga dalam pembukuan dia tidak boleh mencatat barang tersebut sebagai perolehan barang. Sebaliknya bagi pihak yang menyerahkan barang, catatan atas harta/persediaan itu masih ada atau belum dikurangkan/dihapuskan dari pembukuan.

Dalam penyerahan konsinyasi juga tidak ada unsur penyerahan penguasaan atas barang kepada pihak lain. Ini mengandung arti bahwa segala risiko terhadap barang, baik secara fisik maupun kepemilikan tetap berada pada pihak yang menyerahkan barang (consignor).

Sebelumnya, ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf g UU PPN menyatakan bahwa penyerahan BKP secara konsinyasi termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang terutang PPN. Memori penjelasan UU PPN hanya menjelaskan bahwa dalam penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayarkan saat menitipkan BKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak terjadinya penyerahan BKP yang dititipkan tersebut.

Dalam hal BKP yang dititipkan tidak laku dijual atau dikembalikan, maka penjual yang menerima titipan dapat membuat nota retur atas pengembalian itu. Ketentuan ini berlaku sebagai dasar yuridis pengenaan PPN atas penyerahan BKP secara konsinyasi.

Ternyata rumusan penyerahan konsinyasi sebagai penyerahan kena pajak baru ada sejak 1 Januari 1995, yaitu sejak berlakunya perubahan pertama UU PPN 1984. Artinya, selama kurun 10 tahun sebelumnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur pengenaan PPN atas transaksi konsinyasi ini.

Di samping itu, penjelasan dalam UU PPN juga bukan merupakan penjelasan yang bersifat substansi atas alasan mengapa konsinyasi dikenakan pajak. Tetapi penjelasan ini hanya  merupakan penjelasan teknis mengenai aspek administrasi pajaknya saja.

Tampak bahwa UU PPN lebih mengedepankan asas revenue optimation dalam penetapan transaksi konsinyasi sebagai penyerahan BKP. Di mana pengusaha yang menitipkan barang kepada pihak lain dianggap telah mempunyai niat untuk menjual barang itu. Padahal, pada saat pemilik menitipkan barang bukan berarti penjualan telah terjadi. Ketentuan ini menambah beban administrasi bagi pihak yang menitipkan barang karena harus memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak, melaporkannya dalam surat pemberitahuan masa PPN, serta harus menyetorkan PPN jika terjadi  kurang bayar di laporan pajaknya tadi.

Kebijakan tersebut juga tidak selaras dengan asas ease of administration dalam teori pemungutan pajak. UU PPN hanya mengambil sisi praktisnya dengan mengenakan PPN dimuka atas penyerahan barang konsinyasi.

Bila ternyata barang tersebut tidak laku terjual dan dikembalikan, PPN yang sudah dipungut dapat diminta kembali dengan menerbitkan nota retur. Perlakuan ini tentunya kurang mengindahkan aspek keadilan dari sisi pengusaha, serta tidak sesuai dengan prinsip akrual dalam akuntansi yang berlaku umum.

Dari sudut pandang pajak penghasilan (PPh), penyerahan secara konsinyasi tidak dicatat sebagai penjualan yang menjadi objek pajak. Penghasilan (omzet) baru dicatat jika barang tersebut benar-benar telah terjual. Jadi, dalam hal ini prinsip akuntansi sejalan dengan prinsip pengakuan hak milik dalam PPh atas barang konsinyasi.

Dengan demikian penghapusan penyerahan secara konsinyasi dari pengertian penyerahan BKP oleh UU Cipta Kerja telah mengembalikan pengaturan PPN ke kondisi sebelum tahun 1995.

Lagi pula, untuk tujuan penerimaan negara, masih ada sektor-sektor bisnis dan jenis transaksi lainnya yang lebih potensial menghasilkan pajak daripada transaksi konsinyasi ini.

Regulasi perpajakan seharusnya tetap mengedepankan asas keadilan (equity) dalam pemungutan pajak. Dalam transaksi konsinyasi pemerintah mestinya cukup bersabar sebentar, toh, jika memang telah terjadi penjualan pada akhirnya pajak akan masuk juga ke kas negara.

Penghapusan ketentuan barang konsinyasi dari kelompok penyerahan BKP yang terutang PPN memang sudah semestinya dilakukan. Sebab, selain terdapat cacat akademis, memasukkan konsinyasi sebagai penyerahan yang terutang PPN hanya menguntungkan pemerintah dari sisi penerimaan pajak serta kurang memerhatikan sisi keadilan bagi masyarakat. Mencabut ketentuan konsinyasi sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN berarti mengembalikan pengaturan PPN ke masa sebelum tahun 1995, yang pada dasarnya tidak ada isu yang krusial dalam penerimaan pajak.

Hal berikutnya mengenai relaksasi ketentuan PPN yakni pengkreditan pajak masukan PPN. Relaksasi dalam hal pengkreditan pajak masukan PPN secara tidak langsung akan turut mewujudkan penghormatan atas hak-hak WP. Menariknya, oleh IMF dan OECD (2017), penghormatan hak-hak WP turut mendorong kepastian hukum dan meningkatkan investasi. Dan menurut hemat penulis, sebagaimana dijelaskan pada bagian kedua, pengembalian pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan menjadi dapat dikreditkan adalah angin segar bagi dunia usaha di negeri ini. Ini menunjukkan jaminan dari pemerintah bahwa hak mereka dipenuhi di kemudian hari.

Terakhir bicara kepastian hukum tentunya bicara tentang sanksi-sanksi perpajakan di dalamnya, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan.

Dengan menetapkan daluwarsa Surat Tagihan Pajak (STP) menjadi lima (5) tahun—sementara pada aturan sebelumnya tidak diatur—menegaskan pemerintah tidak akan berupaya untuk terus menagih piutang pajaknya kepada WP yang telah lampau masa penagihannya, yang baik karena jumlahnya tidak signifikan, atau karena ada permasalahan administrasi perpajakan atau sebab-sebab lainnya, maka STP tersebut dinyatakan gugur secara hukum.

Penerbitan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP, untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi atas penagihan atas imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP yang selama ini pengaturannya belum jelas.

Demikian juga pengaturan mengenai pidana pajak yang telah diputus tetap dapat diterbitkan surat ketetapan pajak DIHAPUS menurut penulis juga sangat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pidana perpajakan. Bukan bermaksud membela atau membenarkan sebuah kesalahan, melainkan mendidik WP yang telah berbuat salah dan mengakui kesalahannya untuk tidak mengulangi kesalahan itu di masa akan datang dengan tidak menambahkan lagi beban sanksi di dalamnya.

Penerapan satu jenis sanksi ini juga memberikan efek positif bahwa negara tidak “kemaruk” dengan terus membebankan sanksi administrasi perpajakannya kepada WP. Selain baik untuk mendidik, baik juga untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan.

Dua hal terakhir di atas seolah pemerintah ingin menyatakan bahwa pajak bukan lagi sosok yang menakutkan bagi WP dan masyarakatnya dengan sanksi-sanksi pidananya, namun menjadi sosok yang lebih humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam melakukan pemungutan pajak kepada WP.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Taxclopedia

Perhatian, Aset Kripto Kena Pajak!

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi
Apa saja objek pemajakan atas transaksi kripto? Bagaimana cara penyelesaian kewajiban perpajakannya?

 

Majalahpajak.net – Ada tren baru di bidang ekonomi dan keuangan global. Banyak orang tertarik ke dalam tren baru ini sampai pengamat ekonomi memprediksi tren ini akan mengubah sistem keuangan di masa depan. Apa tren baru yang penulis maksud? Apalagi kalau bukan kripto.

Booming kripto ini membuat pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Keuangan diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak melihatnya sebagai potensi yang sangat besar untuk menyumbang pendapatan negara di sektor perpajakan. Walhasil,  pada medio April 2022 lalu muncul regulasi terkini mengenai pajak aset kripto.

Karena itulah penulis melihat momen yang tepat untuk membicarakan kripto dari sisi perpajakan di negara kita, apa saja yang dijadikan objek pemajakan atas transaksi kripto ini dan bagaimana cara penyelesaian kewajiban perpajakannya akan dikupas tuntas di edisi kali ini.

Apa, sih, kripto itu?

Aset Kripto adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini yang dikenal sebagai cryptocurrency. Nama ini berasal dari gabungan dua kata—cryptography ‘kode rahasia’, dan currency ‘mata uang’.

Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan. Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi.

Pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau peer-to-peer. Namun, seluruh transaksi yang dilakukan tersebut tetap dicatat dan dipantau dalam sistem jaringan Aset Kripto. Penambang Aset Kripto mencatat transaksi ini dan memperoleh komisi berupa uang digital yang bisa dipakai.

Meski cryptocurrency sudah dikembangkan sejak tahun 1990-an, baru sekitar 10 tahun terakhir dikenal masyarakat global. Beberapa jenis Aset Kripto yang sering digunakan antara lain Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple, dan tentu saja Bitcoin. Saat ini ada lebih dari 1.000 Aset Kripto yang beredar di seluruh dunia, dan akan semakin banyak ke depannya.

Sesuai PMK No. 68 Tahun 2022 Pasal 1, yang dimaksud Aset Kripto adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Penambangan

Istilah menambang juga digunakan untuk memperoleh aset cryptocurrency ini. Sebab, laiknya menambang emas dengan cara menggali perut bumi, penambang cryptocurrency juga berusaha menambang mata uang kripto dengan cara memecahkan masalah matematika untuk menambah blok baru dalam sistem blockchain. Jadi, cryptocurrency ini ditambang oleh seseorang penambang mata uang kripto.

Penambang cryptocurrency kemudian dapat menjual aset kriptonya dari hasil menambang tersebut dan pembeli mata uang kripto juga dapat memperjualbelikan asetnya.

Menurut PMK No. 68 Tahun 2022 yang dimaksud dengan Penambang Aset Kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi Aset Kripto untuk mendapatkan imbalan berupa aset kripto, baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok penambang aset kripto (mining pool).

Cara menambang

Tentu saja, berbeda dengan menambang emas atau batu bara yang menggunakan alat berat untuk mengeruk tanah dan bebatuan, menambang aset kripto dilakukan dengan cara menggunakan komputer yang terkoneksi internet.

Penambangan crypto menggunakan perangkat komputer khusus untuk memecahkan algoritma atau hitungan matematika dari transaksi mata uang kripto yang dilakukan oleh para penambang (miner). Komputer atau PC yang digunakan untuk menambang cryptocurrency juga harus mumpuni, mengingat ada banyak penambang lain yang juga sedang mengais aset kripto.

Untuk bisa menambang cryptocurrency biasanya diperlukan mesin penambang kripto dengan jenis hardware tertentu, contohnya Antminer S19 Pro atau M30 S++. Perangkat atau mesin penambang kripto atau mesin bitcoin ini biasanya diperjual-belikan di e-Commerce, dengan harga yang relatif cukup mahal. Belum lagi, penambang juga harus memiliki software untuk menambang.

Penambang crypto juga wajib memiliki dompet mata uang kripto untuk menempatkan hasil tambangnya. Penambang kerap bekerja sama dengan penambang lainnya untuk memudahkan pemecahan algoritma.

Pajak transaksi

Pertama, yang harus dipahami bahwa kripto bukan sebagai alat tukar resmi seperti mata uang fiat (baca: uang kertas) yang berlaku di negara kita melainkan merupakan sebuah komoditas yang diperbolehkan diperdagangkan di negara kita. Dalam hal ini perdagangan fisik aset kripto di bawah naungan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam Peraturan No 7 tahun 2020, Bappebti menetapkan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Artinya, hanya platform aset kripto yang terdaftar di Bappebti saja yang dapat memperdagangkan mata uang kripto atau cryptocurrency di Indonesia.

Dalam PMK No. 68 tahun 2022 istilah yang digunakan untuk platform aset kripto yang terdaftar di Bappebti adalah PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yakni pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, termasuk Pedagang Fisik Aset Kripto.

Kedua, pengenaan pajak terhadap kripto tidak dapat menggunakan aturan PPN secara umum, karena dalam perdagangan biasa dapat terlihat siapa penjual dan pembelinya. Dalam kripto, bila menggunakan mekanisme normal tidak akan bisa dipajaki, karena pelakunya seringkali menggunakan pseudonym (nama samaran) bahkan anonim (tanpa identitas), sehingga tidak terlihat siapa yang bertransaksi namun terlihat secara nyata pergerakannya di market atau pasar.

Dasar pemajakannya berupa PPN dan PPh dilihat dari pergerakan Aset Kripto. Pergerakan Aset Kripto dalam PMK No. 68 tahun 2022 terbagi menjadi tiga (3) objek:

  1. Perdagangan
  2. Layanan Exchanger
  3. Mining

Contoh pemajakan

Perhitungan Jual-Beli Kripto:

Tuan A memiliki 1 koin aset kripto XX senilai Rp 200 juta dan Nona B memiliki uang Rupiah yang disimpan di e-wallet yang disediakan platform yang terdaftar di Bappebti. Kemudian Tuan A menjual 70 persen koin kepada Nona B.

Maka Tuan A akan dikenakan pajak PPh Pasal 22 Final dengan perhitungan 0,1% x (0,7 koin x Rp 200 juta) = Rp 140 ribu.

Nona B akan dikenai PPN dengan perhitungan 1% dari 11% atau sama dengan 0,11% x (0,7 koin x Rp 200 juta) = Rp 154 ribu.

Pemungutan dan penyetoran akan dilakukan oleh platform pertukaran.

                                                Contoh Pajak atas Transaksi Perdagangan (1)

Perhitungan Swap Kripto (tukar-menukar):

Nona B melakukan penukaran 30 persen koin kripto XX dengan 30 koin kripto YYY milik Tuan C. Ketika mereka melakukan pertukaran harga 1 koin kripto XX adalah Rp 500 juta. Mereka melakukan transaksi di platform kripto yang terdaftar di Bappebti.

Maka Nona B akan dikenai PPh Pasal 22 Final sebesar 0,1% x (0,3 x Rp 500 juta) = Rp 150 ribu. Adapun Tuan C dikenai pajak PPN sebesar 0,11% dari 11% x (0,3 x Rp 500 juta) = Rp 165 ribu.

Pemungutan dan penyetoran dilakukan platform kripto.

                                           Contoh Pajak atas Transaksi Perdagangan (2)

 

Pajak “exchanger”

Contoh layanan jasa dari exchanger dan penghasilannya:

  • jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto;
  • jasa penarikan dana (withdrawal);
  • penyerahan jasa deposit;
  • penyerahan jasa pemindahan (transfer) Aset Kripto antar dompet elektronik (e-wallet);
  • penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto atau dompet elektronik (e-wallet);
  • jasa lainnya sehubungan dengan Aset Kripto

Jasa dan penghasilan di atas merupakan Jasa Kena Pajak pada umumnya sesuai dengan ketentuan mekanisme PPN, seperti pengukuhan PKP, pemungutan PPN dari penerima jasa, penyetoran PPN, dan pelaporan PPN. Sedangkan Penghasilan berupa imbalan atas jasa yang disediakan oleh exchanger merupakan objek pajak penghasilan dan dikenai PPh dengan ketentuan dan tarif umum yang berlaku.

Pajak atas ‘mining’

Penambang (miners) melakukan kegiatan layanan verifikasi transaksi aset kripto dan mendapat insentif berupa:

  • penghasilan dari sistem Aset Kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (transaction fee), imbalan atas jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (mining pool), atau penghasilan lain dari sistem Aset Kripto; dan/atau
  • penghasilan lainnya.

Kewajiban PPN yang timbul adalah:

– Memungut PPN dengan Besaran Tertentu sebesar 1,1% x nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima, dan Penambang wajib telah dikukuhkan sebagai PKP

Kewajiban PPh:

– Menyetor sendiri PPh Pasal 22 Final sebesar 0,1% x Penghasilan yang diterima atau diperoleh , tidak termasuk penghasilan berupa imbalan atas jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (mining pool)

Bukti pungut

Single document pemungutan PPh dan PPN atas penyerahan aset kripto melalui PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) berupa dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi PPh (modifikasi rincian informasi untuk mengakomodir PPN) dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagai dokumen tertentu bagi PKP penjual aset kripto.

Setor dan lapor

 

Penteroran dan Pelaporan oleh PPMSE

Lanjut baca

Taxclopedia

Perempuan dalam Perspektif Perpajakan di Indonesia

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Pribadi
Bagaimanakah perpajakan Indonesia memperlakukan perempuan sebagai subjek pajaknya? Apakah perempuan dirugikan?

 

Majalahpajak.net – Tema “Taxclopedia” kali ini sangat menarik karena terkait dengan isu gender, apalagi kalau bukan soal kesetaraan antara pria dan wanita di negara ini. Maka, isu wanita dalam perspektif regulasi perpajakan di Indonesia juga amat menarik. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah seberapa besar kontribusi wanita dalam menyumbang penerimaan negara? Bagaimana pajak memandang wanita sebagai subjek pajak di negara ini? Bagaimana memanfaatkan regulasi perpajakan secara optimal bagi kaum wanita di Indonesia?

Sebelum kita bahas satu per satu isu tersebut, penulis sajikan data perbandingan antara pria dan wanita dalam total populasi penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020.

Terlihat dari tabel di atas jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk wanita, dengan selisih sekitar tiga juta penduduk. Ini menunjukkan secara tidak langsung dominasi pria atas wanita cukup besar di negeri ini. Namun statistik ini bukan untuk menyimpulkan bahwa wanita tidak memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara, karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi tidak mencantumkan data jenis kelamin, sehingga kita sulit mendapatkan perbandingan antara pemilik NPWP pria dan

pemilik NPWP wanita. Demikian pula pada hasil Modul Penerimaan Negara Jenis Penerimaan PPh Orang Pribadi: kita tidak dapat menghitung secara spesifik besarnya kontribusi berdasarkan jenis kelaminnya.

Kenapa demikian? Karena pajak yang masuk ke rekening negara melalui MPN dalam gunggungan atau jumlah keseluruhan dari semua Wajib Pajak di negara ini. Sehingga kesimpulan bahwa wanita tidak memiliki kontribusi nyata terhadap penerimaan negara merupakan pernyataan yang keliru karena memang tidak ada data yang konkret pada Sistem Administrasi Perpajakan di DJP.

Namun penulis hendak menyampaikan sebuah konsep administrasi perpajakan dalam sebuah keluarga dimana dalam satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak cukup hanya satu (1) NPWP saja. Karena prinsip perpajakan untuk keluarga di Indonesia menganut prinsip paternalistis, yaitu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi kebaikan mereka sendiri, dengan atau lain ada sosok yang superior dalam keluarga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga tersebut termasuk di dalamnya kewajiban perpajakan. Sosok itu dinisbahkan kepada ayah atau suami yang notebene seorang pria atau laki-laki.

Dalam prinsip ini maka wanita yang sebelum menikah telah memiliki NPWP maka dia ketika menikah dapat langsung mengajukan permohonan penghapusan NPWP di tempat KPP dia mendaftarkan diri. Wanita kawin tersebut akan tetap mendapatkan NPWP , tapi NPWP yang digunakan adalah NPWP milik suaminya, sehingga dalam kartu NPWP yang dia miliki akan muncul tambahan informasi istri. Ini yang disebut kesatuan kewajiban perpajakan dalam keluarga.

Lantas bagaimana bila istri menghendaki tetap menggunakan NPWP yang berbeda dengan suaminya? Regulasi perpajakan kita mengakomodasi hal ini tetapi tentunya dengan risiko yang harus dipahami bahwa dengan adanya dua NPWP dalam satu keluarga maka masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban perpajakan terpisah yang dalam istilah perpajakan disebut MT (Memilih Terpisah), MT diperlakukan sama dengan suami istri yang melakukan perjanjian Pisah Harta (PH) dalam menghitung kewajiban perpajakan.

 

Bagaimana penjelasannya?

Sebelumnya akan penulis jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam perspektif pajak, seorang wanita dengan status belum kawin memperoleh hak yang sama dengan pria. Kuota penambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi pekerja wanita dan pria tersedia dalam jumlah yang sama sebanyak tiga (3) orang. Artinya, atas penghasilan yang diperoleh, mereka dapat menanggung masing-masing 3 orang yang memenuhi syarat untuk menjadi komponen pengurang penghasilan. Hal ini tidak menimbulkan polemik secara teknis maupun filosofis, mengingat prinsip keadilan dalam perpajakan dan kesetaraan dalam gender dapat terpenuhi.

Bila wanita kawin menghendaki NPWP bergabung dengan suami maka PTKP yang boleh dia gunakan apabila memilih bekerja adalah TK tanpa tanggungan atau TK/0, status K dengan tanggungan (maksimal tiga) hanya boleh dimiliki oleh sang suami karena sesuai dengan prinsip paternalistis sebagaimana yang sudah penulis sampaikan sebelumnya.

Namun ternyata ada hal yang sering tidak diketahui oleh orang awam terhadap regulasi perpajakan ini yang masih dapat dimanfaatkan oleh wanita yang sudah kawin, yakni wanita kawin dapat mengambil PTKP suami yakni K dengan semua tanggungannya dengan syarat ada Surat Keterangan minimal dari kantor kecamatan yang menerangkan bahwa suami tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan. Dengan begitu, wanita kawin tersebut di tempatnya bekerja boleh mendapatkan PTKP K dengan tanggungan yang dimilikinya.

Bagaimana laporan SPT-nya?

Untuk wanita kawin dengan NPWP mengikuti suami atau satu entitas, maka tidak ada kewajiban melaporkannya karena kewajiban melaporkannya ada di pihak suami, demikian juga untuk wanita kawin dengan kondisi mengambil hak PTKP suami, yakni K di tempatnya bekerja tetap tidak perlu lapor SPT Tahunan Orang Pribadi karena menggunakan NPWP suaminya.

Lain halnya apabila wanita berstatus kawin tapi Memilih Terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH). Pasal 8 UU PPh yang menganut prinsip agregasi penghasilan menyatakan bahwa suami dan istri adalah satu kesatuan ekonomis (satu entitas keluarga). Prinsip ini telah mengantarkan kita pada paham bahwa segala keuntungan dan kerugian yang diterima istri termasuk keuntungan dan kerugian suami, dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh kepala keluarga.

Perhitungan pajak atas suami-istri yang memilih PH atau MT akan dihitung berdasarkan penghasilan neto suami dan istri dengan besaran pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar proporsi penghasilan neto mereka. Perbedaan yang muncul adalah hak TPKP yang digunakan oleh suami dan istri yang memilih terpisah atau pisah harta adalah K/I dimana ada satu tambahan PTKP untuk istri yang menggunakan pilihan ini.

Perbedaan lainnya adalah adalah proporsi pembayaran antara suami dan istri. Bagi mereka yang memilih untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah (satu NPWP), penghasilan istri dari pekerjaan akan dianggap final sehingga tidak masuk dalam perhitungan penghasilan suami yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan orang pribadinya. Bahkan, apabila istrinya melakukan usaha, penghasilan serta perhitungan kewajiban perpajakan tetap ada pada suami. Namun, apabila mereka memilih MT atau PH, proporsinya adalah pasti antara suami dan istri tergantung perhitungan proporsi perpajakannya.
tuk istri yang menggunakan pilihan ini.

 

Dari ketiga tabel di atas terlihat jelas terdapat kenaikan jumlah pajak yang terutang akibat penggabungan penghasilan antara suami dan istri. Selain itu, terdapat pula kenaikan beban pajak dari masing-masing suami dan istri. Yang perlu dicermati adalah bahwa persentase kenaikan beban pajak antara suami dan istri tidak sebanding. Semula, sang istri hanya terutang pajak sebesar Rp 22.225.000. Namun ketika ia menikah dan memilih opsi PH/MT, ia harus membayar pajak sebesar Rp 33.166.667 dengan persentase kenaikan 49,23 persen.

Meski sang suami juga mengalami kenaikan pembayaran pajak, persentase kenaikan pajak yang harus dibayarkan jauh di bawah sang istri, yakni sebesar 32,77 persen (dihitung dari selisih pajak terutang setelah menikah dan sebelum menikah per total pajak terutang setelah menikah). Lain halnya bila tidak memilih opsi PH/MT, maka jumlah PPh terutang dalam satu keluarga yang ditanggung suami lebih kecil daripada bila dengan memilih status MT/PH, sehingga opsi ini layak untuk digunakan untuk wanita kawin karena jauh lebih ekonomis.

Dari ilustrasi di atas, yang cukup menggelitik nalar adalah ketika seorang wanita memutuskan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri atau memilih untuk melakukan pemisahan harta, yang terjadi adalah alokasi beban pajak yang persentase kenaikannya tidak setara dengan pria. Asas keadilan dipertanyakan, dan permasalahan bias gender dalam perspektif pajak perlu dipersoalkan. Tapi kalau kita lihat dengan perspektif berbeda ternyata ada hal lain yang menguntungkan dengan pola paternalistis ini, yaitu meskipun wanita “dipaksa” untuk mengikuti NPWP suaminya, tapi pada saat ada kemungkinan dia harus berpisah dengan suaminya (karena kematian atau perceraian) maka dia tetap dianggap tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunannya karena masih memiliki kartu NPWP sebagai istri. Lain halnya bila sang mantan suami telah melaporkan perceraiannya ke KPP setempat untuk menghapus daftar tanggungan mantan istrinya sekaligus mencabut NPWP mantan istrinya tersebut.

Pertanyaan kritisnya adalah seberapa banyak informasi ini diketahui oleh para Wajib Pajak pria yang sudah kawin di negeri ini? Itu pun juga bila mereka mau melakukan prosedur tersebut di atas. Jadi menurut pandangan penulis sebagai penutup tulisan ini adalah bahwa wanita sangat diuntungkan dengan adanya regulasi perpajakan di negeri ini meskipun menggunakan prinsip paternalisme di dalamnya. Yang dibutuhkan kaum wanita tentunya bukan soal dominasi pria atas dirinya tetapi praktik di lapangan yang melindungi mereka dan menguntungkan mereka. Dalam hal ini regulasi perpajakan di negeri ini sudah sangat mengakomodasi semua hal di atas.

Lanjut baca

Taxclopedia

Transformasi Digital dan Kepatuhan Perpajakan

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi
Transformasi digital tengah berlangsung di Direktorat Jenderal Pajak. Belum rampung, tapi hasilnya sudah terasa.

 

Majalahpajak.net – Sebelum membahas tentang topik di atas penulis hendak membawa kepada satu pemahaman yang sama tentang apa itu digitisasi dan digitalisasi.

Digitisasi

Digitisasi (digitization) adalah proses konversi dari sistem analog ke sistem digital. Digitisasi fokus pada pengoptimalan proses internal, seperti otomatisasi kerja, meminimalisasi penggunaan kertas, dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain untuk mengurangi biaya dan ongkos produksi.

Digitisasi juga bisa dikatakan sebagai pendigitalan hal yang dulunya analog menjadi digital. Seperti, dokumen-dokumen tertulis di kertas dijadikan dokumen elektronik seperti pdf, doc, atau format lainnya. Contohnya, memindai dokumen kertas dan menyimpannya di hard drive komputer sebagai dokumen digital, atau mengganti  kertas untuk mencatat dan melihat data dengan lembar kerja di aplikasi perkantoran.

Digitalisasi

Ada beberapa definisi yang menggambarkan pengertian digitalisasi (digitalization). Salah satunya definisi dari sisi akademis menurut Brennen dan Kries. Keduanya mendefinisikan digitalisasi adalah komunikasi digital dan dampak media digital pada kehidupan sosial kontemporer.

Baca Juga : Implikasi Digitalisasi terhadap Konsultan dan Wajib Pajak

Kamus istilah gartner.com mendefinisikan digitalisasi sebagai ‘penggunaan teknologi digital untuk mengubah sebuah model bisnis dan menyediakan pendapatan baru dan peluang-peluang nilai yang menghasilkan; ini adalah sebuah proses perpindahan ke bisnis digital’.

Digitalisasi adalah proses membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi dan data digital. Istilah digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital. Dalam praktiknya, data digital dijadikan sebagai pendukung utama untuk seluruh proses tersebut.

Di tahap digitalisasi, perusahaan sudah mampu mengubah proses bisnis menjadi lebih efisien, produktif, dan menguntungkan. Contoh praktiknya adalah mengunggah data atau informasi ke cloud dan membagikannya ke kolega agar dapat diakses dan dilihat secara bersamaan, lalu dianalisis untuk keperluan bisnis.

Transformasi digital

Selanjutnya yang paling penting, karena banyak perusahaan, lembaga dan institusi menggunakan istilah digitalisasi untuk menyebut transformasi digital. Padahal keduanya berbeda. Mengapa berbeda? Sebab transformasi digital merujuk pada pengadopsian teknologi digital yang lebih luas lagi dan ada perubahan budaya di dalamnya. Transformasi digital bisa dikatakan lebih fokus pada manusia dibandingkan teknologi digitalnya.

Proses transformasi digital mengubah konsep secara organisasi, menjadi lebih berpusat pada pelanggan atau customer satisfaction didukung dengan kepemimpinan, didorong adanya tantangan pada budaya perusahaan, lembaga atau institusi, serta pemanfaatan teknologi yang memberdayakan karyawan atau pegawai.

Mengapa ini penting dibahas karena digitisasi dan digitalisasi adalah tahap atau bagian dari proses menuju transformasi digital. Transformasi digital mencakup seluruh aspek dalam bisnis, dan penerapannya bukan hanya tentang memanfaatkan teknologi. Sumber daya manusia, teknologi, dan strategi bisnis saling bersinergi untuk menghasilkan bisnis yang lebih baik.

Baca Juga : Menyambut Keniscayaan Digitalisasi

Bila hal ini ditarik ke ranah pemerintahan, maka untuk menciptakan good governance yang erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, tiga tahapan inilah yang menjadi syarat utama yang harus dijalani.

Teknologi sudah mengubah wajah peradaban dunia, banyak hal yang berubah karena teknologi salah satunya perilaku manusia, sadar atau tidak manusia era Industry 4.0 sudah sangat bergantung dengan salah satu produk teknologi yakni gawai pintar atau smartphone. Banyak riset yang dilakukan oleh para ahli salah satunya di tahun 2017-2018 sebelum pandemi covid-19 melanda dunia yakni APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) menyatakan durasi orang Indonesia bersentuhan dengan dunia internet dalam perangkat ponsel pintar mereka rata-rata 6–8 jam sehari dengan sentuhan ke layar ponsel lebih dari 150 kali ketukan atau sentuhan dalam sehari. (Tentunya di saat pandemi aktivitas ini menjadi lebih intens karena orang harus banyak berkegiatan di rumah).

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/184500826/berapa-lama-rata-rata-orang-indonesia-gunakan-internet-dalam-sehari

Melihat hal ini institusi perpajakan di negara kita, yakni Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan, bergerak cepat melakukan transformasi digital dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para Wajib Pajak dan masyarakat. Harapannya, kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat dan berujung pada tercapainya penerimaan negara di sektor perpajakan sesuai dengan target yang harus dicapai dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Ibaratnya, kita tidak ingin menggunakan mesin perang tua yang sudah ketinggalan zaman dan teknologi. Mesin perang harus diperbarui agar mampu mencegah datangnya ancaman dari pihak luar.

Ditjen Pajak melakukan modernisasi besar-besaran menyusul disepakatinya perjanjian kerja sama antara Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dengan LG CNS-Qualysoft Consortium dan PT Deloitte Consulting.

LG CNS-Qualysoft Consortium adalah pemenang tender untuk pengadaan sistem integrator, dan PT Deloitte Consulting adalah pemenang tender jasa konsultasi manajemen proyek dan penjaminan kualitas. Adapun nilai kontrak yang telah disepakati keduanya masing-masing sebesar Rp 1,2 triliun dan Rp 110 miliar. Proyek ini disebut dengan P-SIAP atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System). Dengan core tax administration system, terdapat 21 proses bisnis DJP yang bakal dirancang ulang, antara lain pendaftaran, pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi, pengelolaan SPT, pembayaran, data pihak ketiga, exchange of information (EOI), penagihan, dan taxpayer account management (TAM).

Baca Juga : Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

Kemudian, pemeriksaan, pemeriksaan bukper (bukti permulaan) dan penyidikan, compliance risk management (CRM), business intelligence, intelijen, document management system, data quality management, keberatan dan banding, non-keberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, serta knowledge management.

Proyek ini ditargetkan sudah siap dipergunakan di tahun 2023.

 (sumber infografis: news.ddtc.com)

Proyek mercusuar ini tentunya tidak asal garap tanpa ada proses studi banding dengan negara lain sebelumnya. Salah satu negara yang dianggap sukses menerapkan transformasi digital ini adalah Australia. Bahkan Indonesia sudah menjalin kerja sama dengan Australia dalam bidang perpajakan. Pasalnya, banyak pelajaran yang didapat DJP terkait kebijakan pajak yang sudah dilakukan oleh Negeri Kanguru ini.

Australian Taxation Office (ATO) juga banyak memberikan asistensi dan berbagi pengalaman terkait digitalisasi sistem administrasi perpajakan. Bantuan dan saran dari otoritas pajak Australia tersebut menjadi pertimbangan DJP dalam melakukan perbaikan kebijakan.

Empat area yang banyak mendapatkan asistensi dari ATO adalah pertama, pelayanan kepada wajib pajak dengan program 3C (Click, Call dan Counter). Kedua, penyempurnaan core tax system. Ketiga, implementasi Compliance Risk Management (CRM). Keempat, penerapan pajak digital untuk transaksi elektronik lintas negara.

Penulis melihat dengan adanya proyek modernisasi administrasi perpajakan yang berbasis digitalisasi memang sudah saatnya dilakukan, bahkan ketika wabah pandemi Covid ini berlangsung secara nyata DJP sudah mengubah nyaris semua jenis layanan perpajakan yang dilakukan di KPP berpindah ke sebuah laman elektronik, yakni DJPONLINE. Sering penulis menyebutnya dengan istilah KPP Virtual. Inilah salah satu wujud nyata transformasi digital di bidang perpajakan.

Wajib Pajak sangat diuntungkan dengan meningkatnya efisiensi biaya dan waktu. Tidak ada lagi antrean dan tidak ada lagi dokumen menggunakan kertas pada saat melaporkan kewajiban perpajakan atau melakukan permohonan tertentu.

DJPONLINE nantinya adalah sebuah rumah besar milik Wajib Pajak, cukup dengan akun yang sudah teregistrasi, maka Wajb Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan memanfaatkan fasilitias-fasilitas perpajakan tersebut dalam rumah besar yang bernama DJPONLINE. Di dalamnya ada ruang atau kamar pelaporan SPT secara elektronik (e-Filing), ada ruang melakukan pembayaran pajak (e-Billing), ada ruang melihat tagihan pajak dan rekening pajak (e-Tax Payer Account), ada ruang atau kamar untuk melakukan keberatan atas ketetapan pajak (e-Objection) dan masih banyak ruang atau kamar lainnya yang ada dalam rumah besar DJPONLINE tersebut.

Baca Juga : Regulasi Menjamin Keamanan Data Digital

Ujung dari tulisan ini adalah sebuah pertanyaan besar yakni apakah bila telah dilakukan digitalisasi administrasi perpajakan secara keseluruhan akan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di negara ini?

Sebagai data awalan, tax ratio Indonesia sampai dengan tahun 2022 ini sebesar 9,11 persen yang notabenenya sangat kecil bahkan terendah di negara Asia Pasifik. Mari kita tunggu setelah tahun 2024 apakah tax ratio negara kita akan melejit menembus dua digit atau malah sebaliknya. Ruang optimistis harus senantiasa menyertai diri para insan perpajakan (fiskus dan Wajib Pajak) di negeri ini karena memang dari pajaklah negara ini menggantungkan dirinya agar roda kehidupannya berputar.

Lanjut baca

Populer