Connect with us

Taxclopedia

Menguji Keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan-3

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

(Bagian Ketiga)

Sobat Taxclo yang berbahagia, pemerintah kembali memperpanjang insentif fiskal atau perpajakan bagi WP yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa semua sektor perekonomian belum menunjukkan aktivitas kegiatan yang signifikan. Dunia usaha masih mengalami kontraksi yang sangat dalam.

Bisa kita lihat tabel di bawah bagaimana negara berusaha sekuat tenaga menahan laju kontraksi ekonomi lebih dalam dengan menambah anggaran belanja negara dalam APBN 2021 untuk program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) mencapai lebih dari Rp 600 triliun yang menurut analisis penulis angka ini masih bisa akan berubah menjadi lebih tinggi di tahun 2021—tergantung dari keberhasilan program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah untuk menahan laju penyebaran infeksi Covid-19 di negara ini.

Dana PEN digunakan untuk lima (5) hal atau sektor yang paling pokok yakni Kesehatan, Perlindungan Sosial (melalui program Bansos dan lainnya), Dukungan untuk sektor UMKM dan korporasi, Insentif usaha dan insentif perpajakan dan program prioritas.

Maka tidak heran insentif perpajakan yang sudah diterapkan dari tahun 2020 kembali diterapkan pula di tahun 2021 ini.

Dan seperti tulisan sebelumnya yang membahas tentang keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan bagian pertama dan kedua maka di bagian ketiga ini, penulis akan membahas mengenai tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang ketiga yaitu “Memberikan atau Meningkatkan Kepastian Hukum”.

Ringkasannya sebagai berikut.

Sudah menjadi hal umum pajak adalah kebijakan paling ditakuti dan dihindari oleh kalangan penggiat ekonomi di negara ini sekaligus yang paling diandalkan pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara. Dua sisi yang sangat berbeda, lantas bagaimana mengambil jalan tengahnya? Maka, salah satu sisi tersebut harus memahami keinginan dari sisi lainnya agar tercapai sebuah pemahaman dan kesepakatan yang baru terhadap mekanisme pemungutan pajak di negeri ini. Salah satu cara membuat WP tidak kian takut atau lari dari pajak adalah dengan memberikan kepastian hukum atas kewajiban perpajakan mereka baik yang telah diselesaikan maupun yang belum. Mari kita kupas satu persatu dan kita “uji” apakah kebijakan ini akan berdampak efektif pada psikologis WP atau tidak.

Yang pertama ketentuan mengenai perubahan subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri.

Ada yang menarik dari perubahan aturan mengenai subjek pajak dalam negeri dan luar negeri untuk orang pribadi yang pertama dengan menambahkan kata Warga Negara Indonesia dan Warga Negara dalam subjek pajak orang pribadi dalam negeri untuk mempertegas bahwa negara tidak melihat status kewarganegaraan seseorang bila syaratnya terpenuhi sebagai subjek pajak dalam negeri maka ditetapkan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

Jangan lupa status subjek pajak belum tentu menjadi WP bila unsur objektifnya belum terpenuhi, yakni penghasilan. Tujuan dari penambahan ini terkait dengan kebijakan berikutnya, yakni pengenaan pajak untuk WNA yang berada di Indonesia hanya berdasarkan penghasilan yang diterima di Indonesia yakni menggunakan asas domisili, sementara pada ketentuan sebelumnya menggunakan asas sumber.

Lebih menarik lagi, kriteria WNA yang mendapatkan perlakuan ini harus memiliki “Keahlian tertentu dan bertempat tinggal di Indonesia selama minimal empat (4) tahun pajak”. Ini memiliki makna negara kita sudah bersiap dengan kedatangan para tenaga ahli asing. Apakah ini menjadi bagus bagi iklim kompetisi di dunia usaha khususnya profesi-profesi di negara ini?

Penulis membatasi untuk membahas tentang pekerja asing dengan pekerja domestik akibat adanya regulasi ini, melainkan yang ingin penulis garis bawahi adalah perlakuan yang berbeda untuk Warga Negara Indonesia yang masuk sebagai subjek pajak orang pribadi luar negeri tetap menggunakan asas sumber dalam pengenaan pajaknya artinya penghasilan yang mereka (WNI) terima di luar negeri harus juga diperhitungkan dengan penghasilan yang mereka terima di dalam negeri. Penulis khawatir ini akan memunculkan isu ketidakadilan perlakuan berusaha di negara ini. Kebijakan kesetaraan perlakuan pajak (level playing field) pada penerapan PPN untuk PMSE atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dikenakan pada penyedia jasa luar negeri menjadi kurang adil pada saat bicara pelakunya adalah subjek pajak orang pribadi. Belum lagi yang terlihat seperti malah tidak memberikan kepastian hukum adalah penyematan kata keahlian tertentu bagi para pekerja asing di negara ini yang sifatnya sangat subjektif dan bisa berubah-ubah sesuai dengan selera pemerintah. Masih, harus ditunggu turunan dari undang-undang ini dalam peraturan menteri keuangan apakah “keahlian tertentu” itu ditetapkan berdasarkan sebuah kajian yang komprehensif atau merupakan “pesanan” dari pihak lain.

Konsinyasi

Berikutnya, kepastian hukum ingin didapatkan dari masuknya batu bara sebagai objek PPN dan penyerahan BKP secara konsinyasi tidak termasuk dalam objek PPN. (Batu bara masuk sebagai objek PPN telah dibahas oleh Pandu Bestari Soepatmo di majalah ini, maka penulis hanya akan membahas penyerahan BKP [Barang Kena Pajak] secara konsinyasi saja.)

Seperti diketahui, dalam akuntansi komersial penyerahan barang secara konsinyasi bukan merupakan penyerahan hak milik yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan hak atas barang (transfer of title). Artinya, bagi pihak penerima barang (consignee), status barang tersebut adalah barang titipan, bukan hak miliknya, sehingga dalam pembukuan dia tidak boleh mencatat barang tersebut sebagai perolehan barang. Sebaliknya bagi pihak yang menyerahkan barang, catatan atas harta/persediaan itu masih ada atau belum dikurangkan/dihapuskan dari pembukuan.

Dalam penyerahan konsinyasi juga tidak ada unsur penyerahan penguasaan atas barang kepada pihak lain. Ini mengandung arti bahwa segala risiko terhadap barang, baik secara fisik maupun kepemilikan tetap berada pada pihak yang menyerahkan barang (consignor).

Sebelumnya, ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf g UU PPN menyatakan bahwa penyerahan BKP secara konsinyasi termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang terutang PPN. Memori penjelasan UU PPN hanya menjelaskan bahwa dalam penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayarkan saat menitipkan BKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak terjadinya penyerahan BKP yang dititipkan tersebut.

Dalam hal BKP yang dititipkan tidak laku dijual atau dikembalikan, maka penjual yang menerima titipan dapat membuat nota retur atas pengembalian itu. Ketentuan ini berlaku sebagai dasar yuridis pengenaan PPN atas penyerahan BKP secara konsinyasi.

Ternyata rumusan penyerahan konsinyasi sebagai penyerahan kena pajak baru ada sejak 1 Januari 1995, yaitu sejak berlakunya perubahan pertama UU PPN 1984. Artinya, selama kurun 10 tahun sebelumnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur pengenaan PPN atas transaksi konsinyasi ini.

Di samping itu, penjelasan dalam UU PPN juga bukan merupakan penjelasan yang bersifat substansi atas alasan mengapa konsinyasi dikenakan pajak. Tetapi penjelasan ini hanya  merupakan penjelasan teknis mengenai aspek administrasi pajaknya saja.

Tampak bahwa UU PPN lebih mengedepankan asas revenue optimation dalam penetapan transaksi konsinyasi sebagai penyerahan BKP. Di mana pengusaha yang menitipkan barang kepada pihak lain dianggap telah mempunyai niat untuk menjual barang itu. Padahal, pada saat pemilik menitipkan barang bukan berarti penjualan telah terjadi. Ketentuan ini menambah beban administrasi bagi pihak yang menitipkan barang karena harus memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak, melaporkannya dalam surat pemberitahuan masa PPN, serta harus menyetorkan PPN jika terjadi  kurang bayar di laporan pajaknya tadi.

Kebijakan tersebut juga tidak selaras dengan asas ease of administration dalam teori pemungutan pajak. UU PPN hanya mengambil sisi praktisnya dengan mengenakan PPN dimuka atas penyerahan barang konsinyasi.

Bila ternyata barang tersebut tidak laku terjual dan dikembalikan, PPN yang sudah dipungut dapat diminta kembali dengan menerbitkan nota retur. Perlakuan ini tentunya kurang mengindahkan aspek keadilan dari sisi pengusaha, serta tidak sesuai dengan prinsip akrual dalam akuntansi yang berlaku umum.

Dari sudut pandang pajak penghasilan (PPh), penyerahan secara konsinyasi tidak dicatat sebagai penjualan yang menjadi objek pajak. Penghasilan (omzet) baru dicatat jika barang tersebut benar-benar telah terjual. Jadi, dalam hal ini prinsip akuntansi sejalan dengan prinsip pengakuan hak milik dalam PPh atas barang konsinyasi.

Dengan demikian penghapusan penyerahan secara konsinyasi dari pengertian penyerahan BKP oleh UU Cipta Kerja telah mengembalikan pengaturan PPN ke kondisi sebelum tahun 1995.

Lagi pula, untuk tujuan penerimaan negara, masih ada sektor-sektor bisnis dan jenis transaksi lainnya yang lebih potensial menghasilkan pajak daripada transaksi konsinyasi ini.

Regulasi perpajakan seharusnya tetap mengedepankan asas keadilan (equity) dalam pemungutan pajak. Dalam transaksi konsinyasi pemerintah mestinya cukup bersabar sebentar, toh, jika memang telah terjadi penjualan pada akhirnya pajak akan masuk juga ke kas negara.

Penghapusan ketentuan barang konsinyasi dari kelompok penyerahan BKP yang terutang PPN memang sudah semestinya dilakukan. Sebab, selain terdapat cacat akademis, memasukkan konsinyasi sebagai penyerahan yang terutang PPN hanya menguntungkan pemerintah dari sisi penerimaan pajak serta kurang memerhatikan sisi keadilan bagi masyarakat. Mencabut ketentuan konsinyasi sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN berarti mengembalikan pengaturan PPN ke masa sebelum tahun 1995, yang pada dasarnya tidak ada isu yang krusial dalam penerimaan pajak.

Hal berikutnya mengenai relaksasi ketentuan PPN yakni pengkreditan pajak masukan PPN. Relaksasi dalam hal pengkreditan pajak masukan PPN secara tidak langsung akan turut mewujudkan penghormatan atas hak-hak WP. Menariknya, oleh IMF dan OECD (2017), penghormatan hak-hak WP turut mendorong kepastian hukum dan meningkatkan investasi. Dan menurut hemat penulis, sebagaimana dijelaskan pada bagian kedua, pengembalian pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan menjadi dapat dikreditkan adalah angin segar bagi dunia usaha di negeri ini. Ini menunjukkan jaminan dari pemerintah bahwa hak mereka dipenuhi di kemudian hari.

Terakhir bicara kepastian hukum tentunya bicara tentang sanksi-sanksi perpajakan di dalamnya, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan.

Dengan menetapkan daluwarsa Surat Tagihan Pajak (STP) menjadi lima (5) tahun—sementara pada aturan sebelumnya tidak diatur—menegaskan pemerintah tidak akan berupaya untuk terus menagih piutang pajaknya kepada WP yang telah lampau masa penagihannya, yang baik karena jumlahnya tidak signifikan, atau karena ada permasalahan administrasi perpajakan atau sebab-sebab lainnya, maka STP tersebut dinyatakan gugur secara hukum.

Penerbitan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP, untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi atas penagihan atas imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP yang selama ini pengaturannya belum jelas.

Demikian juga pengaturan mengenai pidana pajak yang telah diputus tetap dapat diterbitkan surat ketetapan pajak DIHAPUS menurut penulis juga sangat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pidana perpajakan. Bukan bermaksud membela atau membenarkan sebuah kesalahan, melainkan mendidik WP yang telah berbuat salah dan mengakui kesalahannya untuk tidak mengulangi kesalahan itu di masa akan datang dengan tidak menambahkan lagi beban sanksi di dalamnya.

Penerapan satu jenis sanksi ini juga memberikan efek positif bahwa negara tidak “kemaruk” dengan terus membebankan sanksi administrasi perpajakannya kepada WP. Selain baik untuk mendidik, baik juga untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan.

Dua hal terakhir di atas seolah pemerintah ingin menyatakan bahwa pajak bukan lagi sosok yang menakutkan bagi WP dan masyarakatnya dengan sanksi-sanksi pidananya, namun menjadi sosok yang lebih humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam melakukan pemungutan pajak kepada WP.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Taxclopedia

Menguji Keampuhan UU Cipta Kerja (4)

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Harisman Isa Mohamad

(Bagian Keempat, Tamat)

Saat penulis menyelesaikan tulisan ini, sudah terbit peraturan menteri keuangan tentang pelaksanaan UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020. Karena itu, penulis akan sedikit banyak menyinggung petunjuk teknis pelaksanaan undang-undang tersebut.

Di bagian terakhir ini penulis akan membahas tujuan keempat disahkannya UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yakni Menciptakan Keadilan Iklim Berusaha di Dalam Negeri, yang akan dicapai melalui (1) pemajakan atas transaksi eletronik dan (2) pencantuman NIK pembeli yang tidak memiliki NPWP saat dilakukan pembuatan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sudah kita pahami bersama bahwa selama ini sudah ada aturan main tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yakni dalam PMK No. 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam keterangan resminya, otoritas pajak negara kita yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas produk digital akan dilakukan langsung oleh perusahaan digital atau pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu bisa juga melalui perwakilan di Indonesia yang ditunjuk oleh menteri keuangan (Menkeu) melalui direktur jenderal pajak (Dirjen Pajak).

Adapun perusahaan digital yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam 12 bulan akan ditunjuk Menkeu melalui Dirjen Pajak sebagai pemungut PPN. Sedangkan, pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara daring kepada DJP.

DJP mengatakan, pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa daring dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN.

Pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Tentu ini menarik—karena sesuai dengan judul atau tema tulisan yang dipilih—harus ada komparasi dengan penerapan pajak layanan digital di negara lain.

Komparasi

Mengutip laman resmi konsultan pajak KPMG, Austria menetapkan pajak digital sebesar 5 persen atas omzet layanan iklan yang diberikan penyedia layanan di sana mulai 1 Januari lalu. Pembayaran pajak digital bulanan dilakukan pada hari ke-15 bulan kedua setelah bulan subjek. Misalnya, pembayaran pajak digital untuk Januari 2020 akan jatuh tempo pada pertengahan Maret 2020.

Penyedia layanan digital yang menjadi subjek pajak adalah kelompok perusahaan yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet dari layanan iklan digital sebesar 25 juta euro dari anak perusahaan di Austria. Namun, setiap perusahaan bisa dikualifikasikan sebagai subjek pajak digital.

Aturan lain adalah, perusahaan yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa harus menunjuk perwakilan fiskal Austria untuk keperluan pajak digital. Sementara bagi yang memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa dapat menunjuk perwakilan fiskal atau menggunakan layanan daring dari otoritas pajak untuk mengembalikan pajak.

Selanjutnya, pemerintah Spanyol mulai 18 Februari telah menyetujui pemungutan pajak digital sebesar 3 persen. Secara umum aturan ini menetapkan subjek pajak adalah penyedia layanan digital yang memperoleh pendapatan dari pengguna di Spanyol. Hal ini membuat penetapan PPN bagi setiap transaksi digital.

Kriteria khusus penyedia layanan bisa ditetapkan sebagai subjek pajak adalah memiliki pendapatan sebesar 750 juta euro secara global dan pendapatan sebesar 3 juta euro di Spanyol. Selain itu, mereka tergolong sebagai penyedia iklan digital, penyedia layanan data, dan penyedia layanan perantara pertemuan antarmuka digital atau intermediary service.

Sama dengan Spanyol, Perancis menetapkan pajak layanan digital sebesar 3 persen. Namun negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron ini lebih dulu menetapkannya, yakni mulai 1 Januari 2019. Pajak akan dikenakan untuk penyedia layanan intermediary dan penyedia layanan iklan digital. Dikecualikan untuk penyedia layanan konten digital, layanan komunikasi, dan layanan pembayaran yang memenuhi syarat dalam Pasal 314-1 peraturan moneter Perancis.

Pajak ini dikenakan kepada perusahaan domestik maupun asing yang mengambil manfaat dari pengguna Perancis. Kriteria khususnya adalah yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet 25 juta euro di Perancis. Setidaknya 30 perusahaan digital multinasional terdampak kebijakan ini, dengan 17 di antaranya berbasis di AS.

Tidak sendirian

Jadi, Indonesia tidak sendirian dalam menerapkan aturan PPN atas layanan digital ini, toh penerapan PPN ini tidak akan melanggar konsensus internasional, yakni kekhawatiran adanya penerapan pajak berganda karena PPN sifatnya adalah pajak atas konsumsi yang diterapkan pada pengguna akhir (Principle Destination). Tidak juga bersifat diskriminatif dan transaksinya lintas yurisdiksi, di mana negara lokasi dikonsumsinya barang atau jasa berhak memungut PPN. Dengan demikian, UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Klaster Perpajakan sangat tepat untuk memperkuat peraturan sebelumnya dalam PMK No. 48 ini.

Terakhir, menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam negeri dengan memberikan hak kepada para Wajib Pajak yang belum menjadi PKP dan sudah memperoleh Faktur Pajak Masukan dari lawan transaksinya untuk dapat mengkreditkannya pada saat dikukuhkan menjadi PKP, hal yang tidak diperkenankan dalam aturan sebelumnya.

Nah, salah satu caranya agar Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini pada saat melakukan transaksi dengan mencantumkan NIK atau Nomor Induk Kependudukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga dapat memanfaatkan faktur pajak yang diterimanya dari lawan transaksinya.

Dan aturan lainnya juga mengubah PKP pedagang eceran dengan menambahkan klausul perdagangan eceran melalui sistem elektronik sehingga nanti para penjual di marketplace atau yang menggunakan platform e-commerce diperlakukan sebagai pedagang eceran yang dapat memungut PPN tanpa harus membuat faktur pajak yang lengkap menggunakan faktur pajak elektronik (e-Faktur).

Demikianlah, tuntas sudah pembahasan mengenai uji keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Namun, tentu masih kita nantikan bagaimana implementasi teknis di lapangan apakah betul-betul ampuh ataukah hanya sekadar pemanis bibir saja.

Lanjut baca

Taxclopedia

Menguji Keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Pemerintah menyerap aspirasi WP untuk menekan biaya administrasi perpajakan ke arah yang lebih rendah. Akankah kepatuhan WP meningkat karenanya?

Pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana UU Cipta Kerja meningkatkan jumlah investasi di negara ini melalui klaster perpajakannya. Sekarang kita lanjutkan dengan tujuan kedua, yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).

Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah WP pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya (2018) sebanyak 38,7 juta WP. Pada 2015, 2016, dan 2017, jumlah WP tercatat sebanyak 30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta.

Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP Orang Pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP Badan.

Peningkatan jumlah WP tersebut diikuti dengan perkembangan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Meskipun demikian, pergerakan kepatuhan formal ini lebih fluktuatif dibandingkan penambahan jumlah WP.

Sebelum implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), rasio kepatuhan penyampaian SPT sebesar 60,4 persen (2015) dan 60,7 persen (2016). Pada 2017, terjadi lonjakan rasio kepatuhan yang signifikan mencapai 72,6 persen. Namun, pada 2018, rasio kepatuhan turun menjadi 71,1 persen.

Pemerintah mengatakan perbaikan rasio kepatuhan ini merupakan kombinasi peningkatan kepatuhan sukarela WP, perubahan perilaku kepatuhan pasca-tax amnesty, serta penambahan cakupan WP dalam sistem administrasi perpajakan.

Pada tahun 2019, menurut pemerintah, perkembangan rasio kepatuhan masih positif yakni sebesar 72,9 persen. Namun data Ditjen Pajak menunjukkan sampai semester 1/2020 jumlah WP yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT.

Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta WP yang belum menyampaikan kewajiban tahunannya. Tentu alasan adanya pandemi Covid-19 inilah yang menjadi hal yang sangat memengaruhi kepatuhan WP. Diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat interaksi WP dengan petugas pajak menjadi jauh berkurang terutama di sisi pelayanan pada semua kantor pelayanan pajak di Indonesia. Masuk akal dan sangat bisa dimaklumi, tapi itu mungkin juga tidak bisa dimaklumi mengingat seluruh model pelayanan penyampaian kepatuhan WP sudah berpindah dengan pelayanan berbasis teknologi. Laporan dilakukan secara real time melalui laman DJPONLINE dan ini sejak tahun 2017–2018 disosialisasikan secara masif kepada WP.

Maka, penurunan kepatuhan di tahun 2020 harus dimaknai bahwa ada yang salah dalam sosialisasi penyampaian kewajiban perpajakan berbasis teknologi. Penulis melihat selama penggunaan layanan secara daring, masih banyak WP mengantre di KPP saat pesta tahunan pelaporan kewajiban perpajakan, baik untuk WP OP maupun WP Badan. Petugas KPP sering kewalahan menghadapi WP yang terus datang bergelombang melaporkan kewajiban perpajakannya yang ironisnya dilakukan dengan membuka layanan DJPONLINE di KPP. Alih-alih mengurangi beban pelayanan di kantor pajak, ini malah menambah beban karena petugas harus memandu mereka dengan baik dan sabar. Belum lagi karena sifatnya tahunan, WP kerap lupa password akun DJPONLINE mereka.

Jurus jitu dan ampuh harus segera dibuat oleh otoritas pajak agar kepatuhan sukarela WP yang turun di 2020 kembali meningkat di 2021. Supaya tidak ada rasa pesimistis dengan ini semua, saatnya sekarang kita uji keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Ada dua regulasi baru dalam pasal 111, 112 dan 113 UU Cipta Kerja untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP, yaitu (1) relaksasi hak pengkreditan pajak masukan (PM) bagi pengusaha kena pajak (PKP) dan (2) pengaturan ulang Sanksi administrasi Pajak dan Imbalan bunganya.

Berikut adalah resume atas regulasi di atas.

A. Pengaturan atas PM sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN.

  • Bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP, PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini (dapat dikreditkan atas semua perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan penyerahan BKP/JKP),
  • Lebih Bayar (LB) dikompensasi ke masa berikutnya dan dapat direstitusi di akhir tahun buku,
  • Bila tiga (3) tahun pertama sejak mengkreditkan belum ada penyerahan BKP/JKP, PPN menjadi tidak dapat dikreditkan (dibatalkan).

Pada aturan sebelumnya, dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 dinyatakan “Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, PM atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan (sebatas barang modal)”.

B. Pengaturan pajak masukan (PM) yang tidak dilaporkan dalam SPT dan ditemukan saat pemeriksaan.

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pada aturan sebelumnya, dalamUU PPN No. 42 Tahun 2009, dinyatakan Pajak Masukan (PM) tidak dilaporkan di SPT & ditemukan saat pemeriksaan, tidak dapat dikreditkan”.

C. Pengaturan pajak masukan (PM) ditagih dengan ketetapan pajak (SKP)

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pada aturan sebelumnya, dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009, dinyatakan Pajak Masukan (PM) ditagih dengan ketetapan pajak, tidak dapat dikreditkan”.

D. Pengaturan besaran sanksi administrasi berupa besarnya bunga per bulan

Pada aturan sebelumnya, dalam UU KUP No. 27 Tahun 2008, dinyatakan “Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif tetap sebesar 2 %”.

E. Pengaturan besaran sanksi administrasi

Pada aturan sebelumnya, dalam UU KUP No. 27 Tahun 2008, dinyatakan: “Besaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar”.

Sekarang mari kita lihat ilustrasi perubahan penetapan atas sanksi administrasi tersebut.

F. Pengaturan Sanksi PKP terlambat membuat Faktur Pajak atau tidak mengisi Faktur Pajakdengan lengkap, berupa denda.

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana berikut:

  • Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak;
  • Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) & ayat (6) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli BKP atau penerima JKP serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b & huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran;

masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Pada aturan sebelumnya, dalam UU KUP No. 27 Tahun 2008, dinyatakan Sanksi PKP terlambat membuat Faktur Pajak atau tidak mengisi Faktur Pajak dengan lengkap, berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak”.

G. Pengaturan besaran imbalan bunga

 

  • Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada WP diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pada aturan sebelumnya, dalam UU KUP No. 27 Tahun 2008, dinyatakan “Besaran imbalan bunga per bulan diberikan dengan tarif tetap sebesar 2%”.

Dari hasil pemaparan resume atas pasal-pasal perubahan pada UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan ada beberapa poin penting dan menarik yang penulis dapat tuangkan dalam analisis sebagai berikut.

Pertama, pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan secara sukarela membidik para Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini memiliki kewajiban PPN dan PPnBM untuk lebih baik kepatuhan perpajakannya. Misalnya, denda keterlambatan pembuatan faktur pajak yang awalnya sebesar 2 persen menjadi 1 persen. Pemerintah mungkin menyadari dalam bisnis atau kegiatan ekonomi keterlambatan pembuatan faktur adalah hal yang normal atau lumrah karena hal-hal di luar kemampuan PKP yang “memaksa” harus terlambat menerbitkan faktur pajak. Hemat penulis, pemerintah telah menyerap kondisi aktual bisnis dengan regulasi yang menyesuaikan.

Kedua, pemerintah juga memberikan ruang kepada PKP untuk memanfaatkan secara optimal pajak masukan (PM) yang diperoleh dari rekanan atau supplier mereka untuk ditandingkan dengan pajak keluaran atas penyerahan barang/jasa kena pajak yang mereka lakukan. Selama ini keluhan PKP tidak dapat menggunakan PM karena dianggap belum berproduksi—yang diperkenankan hanya sebatas penggunaan barang modal. Sekarang mereka bisa mengkreditkan semua PM yang terkait atau berhubungan langsung dengan operasi perusahaan/penyerahan BKP atau JKP. Yang menarik juga Lebih Bayar yang dikompensasi di masa berikutnya dapat direstitusi pada akhir tahun pajak juga bagian strategi meningkatkan kepatuhan PKP untuk semakin baik dalam melaporkan SPT Masa PPN-nya dan tidak perlu ragu untuk meminta restitusi kepada negara bila terjadi kondisi lebih bayar.

Namun penulis masih menunggu apakah kebijakan ini akan diikuti dengan kebijakan percepatan pemeriksaan untuk PKP yang mengalami lebih bayar dan meminta restitusi agar terjadi ekualisasi perlakuan untuk WP dan fiskusnya sendiri.

Ketiga, penurunan tarif sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang selama ini menggunakan tarif flat/tetap 2 persen diubah sesuai dengan suku bunga acuan perbankan/keuangan menunjukkan sanksi yang semakin ramah terhadap dunia usaha. Pemerintah menyerap aspirasi WP untuk menekan biaya administrasi perpajakan ke arah yang lebih rendah. Ini seperti sebuah pisau tajam yang disiapkan DJP untuk membuat WP tidak ada alasan lagi tidak menyelesaikan tagihan pajak.

Apakah regulasi ini cukup efektif mendongkrak kepatuhan sukarela WP?Apakah WP kian patuh dengan turunnya besaran sanksi administrasi? Kita bisa menjawabnya di akhir tahun pajak 2021.

Lanjut baca

Taxclopedia

Menguji Keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

(Bagian Pertama)

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi, patut ditunggu hasilnya di tahun 2021—asalkan ada petunjuk teknisnya.

 

Selesai sudah kontroversi yang berlarut dari digulirkannya RUU Cipta Kerja yang masyarakat menyebutnya omnibus law. Drama di balik pengesahan UU ini telah menjadi warna tersendiri. Pro dan kontra bermunculan dari para ahli hukum, ekonomi, tata negara, dan komponen masyarakat lainnya. Demonstrasi merebak di mana-mana, menambah keseruan undang-undang ini. Namun, kali ini penulis hanya akan fokus pada strategi dan tujuan pemerintah mengeluarkan regulasi ini agar menambah wawasan pembaca setia Majalah Pajak.

Ada baiknya penulis sampaikan bahwa klaster perpajakan ini secara substansi tidak menggantikan UU perpajakan yang lama, yakni UU KUP, UU PPh dan UU PPN dan PPnBM, melainkan hanya mengubah beberapa pasal saja dalam UU itu. Kenapa diubah tidak diganti saja? Karena menurut pemangku kebijakan di negeri ini, baik di legislatif maupun eksekutif, fokus UU perpajakan masih relevan digunakan sampai saat ini sehingga cukup mengubah beberapa pasal penting yang disesuaikan dengan rumah utamanya yakni Cipta Kerja.

Sesuai namanya, UU Cipta Kerja bertujuan menggabungkan banyak perundang-undangan atau regulasi demi menciptakan iklim investasi yang ramah bagi para investor alias menciptakan kemudahan berusaha. Harapannya, begitu tujuan utama ini tercapai, akan muncullah rentetan tujuan lainnya, yakni menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang paling penting mengamankan penerimaan negara di sektor perpajakan.

Dari penjelasan di atas penulis akan sampaikan bahwa klaster perpajakan diharapkan menyumbang penerimaan negara yang bisa diandalkan di bidang perpajakan, melalui (1) peningkatan jumlah investasi, (2) kepatuhan secara sukarela, (3) memberikan kepastian hukum, dan (4) menciptakan keadilan dalam iklim berusaha.

Empat tujuan utama inilah alasan kenapa klaster perpajakan diikutsertakan dalam UU Cipta Kerja. Nah, bagian pertama edisi kali ini penulis akan mencoba menguji keandalan UU Cipta Kerja klaster perpajakan ini pada tujuan yang pertama yakni peningkatan jumlah investasi di negara ini.

Proyeksi ekonomi 2021

Sebentar kita tengok outlook perekonomian Indonesia di tahun 2021 yang disusun oleh kementerian koordinator bidang perekonomian.

Ekonomi Indonesia, menurut proyeksi tiga lembaga internasional yakni OECD, World Bank dan IMF, berada pada posisi tiga besar dunia sebagai negara yang meningkat PDB (produk domestik bruto)-nya di tahun 2021.

Ada juga data lainnya yang menunjukkan optimisme tersebut dengan mulainya rebound indeks konsumsi rumah tangga di kuartal tiga (Q3) tahun 2020 ini, yang sempat mengalami kontraksi sehingga menyebabkan Indonesia masuk ke dalam jurang resesi.

Namanya saja juga proyeksi tentu tidak bisa dipastikan hasil akhirnya 100 persen akurat. Ia tetap harus dibuktikan dengan kebijakan yang menyertainya. Salah satu kebijakan yang ditunggu dan dijadikan game changer dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19 ini adalah sudah ditemukannya vaksin anti-Covid-19 yang direncanakan akan diberikan secara massal dan gratis kepada seluruh warga negara Indonesia.

Regulasi perpajakan yang diubah dalam UU Cipta Kerja ini dapat dilihat dalam Pasal 111, 112 dan 113 undang-undang ini yang menyebut tujuh kebijakan untuk meningkatkan investasi, yaitu:

  1. Penurunan tarif PPh Badan secara bertahap 22 persen (2020 dan 2021) dan 20 persen (2022 dan seterusnya).
  2. Penurunan tarif PPh Badan Wajib Pajak Go Public (tarif umum dikurangi 3 persen).
  3. Penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri.
  4. Dividen dan laba setelah pajak dari luar negeri tidak dikenai PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia.
  5. Non-objek PPh atas (a) Bagian laba/SHU koperasi, dan (b) Dana haji yang dikelola BPKH
  6. Ruang untuk Penyesuaian Tarif PPh Pasal 26 atas b
  7. Penyertaan modal dalam bentuk aset (imbreng) tidak terutang PPN

Tujuh kebijakan tersebut menyentuh regulasi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM). Mari kita perdalam ketujuh kebijakan tersebut.

Pertama, penurunan tarif PPh Badan yang sebelumnya 25 persen menunjukkan bahwa tarif pemajakan atas penghasilan di negara kita relatif tinggi dan kalah bersaing dengan negara tetangga lainnya. Adapun rata-rata tarif PPh Badan di berbagai kawasan adalah dunia (23 %), Eropa (21,77 %), OECD (23,59 %), ASEAN (23,35 %), Asia (20,95 %), dan Afrika (28,20 %). Artinya, tarif pajak negara kita lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN. Sederhana saja, investor tentu mencari tarif pajak yang lebih rendah sebagai tempat destinasi investasinya. Oleh karena itu, wajar bila tarif PPh Badan diubah hingga di bawah rata-rata tarif negara ASEAN.

Kedua, tarif PPh Badan WP yang terdaftar dalam pasar bursa nasional atau go public juga mengalami penurunan sebesar 3 persen dari tarif umum. Tahun 2021 tarif umum adalah 22 persen, sedangkan tarif WP go public 19 persen saja, yang akan menjadi hanya 17 persen saja di tahun 2022. Penurunan tarif WP go public sepertinya akan menjadi penyemangat perusahaan dalam negeri untuk segera melakukan IPO (initial public offering). Menjadi perusahaan go public artinya secara kualifikasi jauh lebih baik dan tepercaya. Ia dipandang lebih akuntabel karena menggunakan sistem keuangan dan audit yang baik sehingga risiko terjadinya fraud kecil. Pemerintah tidak perlu usaha yang besar untuk mengawasi kepatuhan WP yang sudah IPO (go public) ini.

Ketiga, penghapusan PPh atas dividen dalam negeri juga sebagai upaya untuk menarik minat investor dalam dan luar negeri karena tentunya berharap dividen atas hasil investasinya. Dividen tidak akan dikenai PPh ia berasal dari dalam negeri yang diterima oleh (a) WP Orang Pribadi Dalam Negeri, sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) WP Badan Dalam Negeri, tidak dikenai PPh (dikecualikan dari objek pajak).

Keempat, dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia, dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan berasal dari perusahaan go public di luar negeri atau perusahaan privat di luar negeri.

Namun, ada ketentuan untuk perusahaan privat di luar negeri, yaitu (a) dividen yang diinvestasikan di Indonesia, tidak dikenai PPh, (b) bila yang diinvestasikan di bawah 30 persen laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri, selisih dari 30 persen dikurangi realisasi investasi di Indonesia (yang kurang dari 30 persen), dikenai PPh; (c) sisa laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri setelah dikurangi a dan b, tidak dikenai PPh.

Kelima, dikecualikan dari objek PPh atas (1) bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; (2) dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; (3) sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Aturan baru ini mengindikasikan negara memberi peluang yang sangat luas kepada komunitas, organisasi atau kelompok yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Mereka akan lebih leluasa menjaring konstituen dan memberikan solusi masalah kemasyarakatan karena pemerintah tidak memungut pajak atas penghasilan atau sisa lebih operasi kegiatan mereka. Dan tentunya koperasi juga diberikan ruang lebih jauh untuk melakukan manuver usahanya—terutama masuk ke UMKM—karena bagi hasil yang diterima anggota tidak akan dikenai pajak. Artinya, koperasi bisa menjadi pemimpin UMKM dalam menyalurkan dana atau mengelola secara mandiri unit usahanya tanpa khawatir akan munculnya pengenaan pajak atas laba yang mereka peroleh. Dengan kata lain negara ingin mengajak rakyatnya untuk berani berinvestasi di badan hukum koperasi, firma, CV, dan sejenisnya.

Keenam, adanya penurunan tarif PPh Pasal 26 atas bunga yang selama ini di angka 20 persen dapat diturunkan lebih rendah dengan peraturan pemerintah. Perluasan objek bunga pun ditambah termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Tarif 20 persen tentunya sangat tinggi untuk sektor investasi produk keuangan ini. Bila diturunkan sampai 15 atau lebih rendah lagi, tentu menjadi angin segar bagi investor. Pasar keuangan dalam negeri menjadi lebih kompetitif dan berani bersaing dengan pasar keuangan luar negeri.

Ketujuh, penyertaan modal dalam bentuk nonsaham atau dalam bentuk aset/aktiva tidak dikenai PPN dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha dengan syarat yang melakukan dan menerima pengalihan aset/aktiva tersebut adalah PKP. Ini juga menjadi insentif menarik buat investor yang tidak memiliki uang tunai atau aktiva lancar lainnya melainkan dalam bentuk aset atau aktiva untuk menjadi setoran modal investasinya tanpa khawatir dikenai PPN sebesar 10 persen.

Semua kebijakan pemerintah di atas dalam klaster perpajakan untuk tujuan peningkatan investasi, baik untuk menarik investor dalam maupun luar negeri, patut disimak hasilnya dalam tahun 2021 dan tahun ke depannya. Namun, itu dengan catatan: setelah diterbitkannya petunjuk teknis yang dapat dijadikan panduan di lapangan bagi para investor/WP dan fiskus dalam memanfaatkan semua insentif dan fasilitas perpajakan ini.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved