Connect with us

Taxclopedia

Menguji Keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan-3

Diterbitkan

pada

(Bagian Ketiga)

Sobat Taxclo yang berbahagia, pemerintah kembali memperpanjang insentif fiskal atau perpajakan bagi WP yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa semua sektor perekonomian belum menunjukkan aktivitas kegiatan yang signifikan. Dunia usaha masih mengalami kontraksi yang sangat dalam.

Bisa kita lihat tabel di bawah bagaimana negara berusaha sekuat tenaga menahan laju kontraksi ekonomi lebih dalam dengan menambah anggaran belanja negara dalam APBN 2021 untuk program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) mencapai lebih dari Rp 600 triliun yang menurut analisis penulis angka ini masih bisa akan berubah menjadi lebih tinggi di tahun 2021—tergantung dari keberhasilan program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah untuk menahan laju penyebaran infeksi Covid-19 di negara ini.

Dana PEN digunakan untuk lima (5) hal atau sektor yang paling pokok yakni Kesehatan, Perlindungan Sosial (melalui program Bansos dan lainnya), Dukungan untuk sektor UMKM dan korporasi, Insentif usaha dan insentif perpajakan dan program prioritas.

Maka tidak heran insentif perpajakan yang sudah diterapkan dari tahun 2020 kembali diterapkan pula di tahun 2021 ini.

Dan seperti tulisan sebelumnya yang membahas tentang keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan bagian pertama dan kedua maka di bagian ketiga ini, penulis akan membahas mengenai tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang ketiga yaitu “Memberikan atau Meningkatkan Kepastian Hukum”.

Ringkasannya sebagai berikut.

Sudah menjadi hal umum pajak adalah kebijakan paling ditakuti dan dihindari oleh kalangan penggiat ekonomi di negara ini sekaligus yang paling diandalkan pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara. Dua sisi yang sangat berbeda, lantas bagaimana mengambil jalan tengahnya? Maka, salah satu sisi tersebut harus memahami keinginan dari sisi lainnya agar tercapai sebuah pemahaman dan kesepakatan yang baru terhadap mekanisme pemungutan pajak di negeri ini. Salah satu cara membuat WP tidak kian takut atau lari dari pajak adalah dengan memberikan kepastian hukum atas kewajiban perpajakan mereka baik yang telah diselesaikan maupun yang belum. Mari kita kupas satu persatu dan kita “uji” apakah kebijakan ini akan berdampak efektif pada psikologis WP atau tidak.

Yang pertama ketentuan mengenai perubahan subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri.

Ada yang menarik dari perubahan aturan mengenai subjek pajak dalam negeri dan luar negeri untuk orang pribadi yang pertama dengan menambahkan kata Warga Negara Indonesia dan Warga Negara dalam subjek pajak orang pribadi dalam negeri untuk mempertegas bahwa negara tidak melihat status kewarganegaraan seseorang bila syaratnya terpenuhi sebagai subjek pajak dalam negeri maka ditetapkan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

Jangan lupa status subjek pajak belum tentu menjadi WP bila unsur objektifnya belum terpenuhi, yakni penghasilan. Tujuan dari penambahan ini terkait dengan kebijakan berikutnya, yakni pengenaan pajak untuk WNA yang berada di Indonesia hanya berdasarkan penghasilan yang diterima di Indonesia yakni menggunakan asas domisili, sementara pada ketentuan sebelumnya menggunakan asas sumber.

Lebih menarik lagi, kriteria WNA yang mendapatkan perlakuan ini harus memiliki “Keahlian tertentu dan bertempat tinggal di Indonesia selama minimal empat (4) tahun pajak”. Ini memiliki makna negara kita sudah bersiap dengan kedatangan para tenaga ahli asing. Apakah ini menjadi bagus bagi iklim kompetisi di dunia usaha khususnya profesi-profesi di negara ini?

Penulis membatasi untuk membahas tentang pekerja asing dengan pekerja domestik akibat adanya regulasi ini, melainkan yang ingin penulis garis bawahi adalah perlakuan yang berbeda untuk Warga Negara Indonesia yang masuk sebagai subjek pajak orang pribadi luar negeri tetap menggunakan asas sumber dalam pengenaan pajaknya artinya penghasilan yang mereka (WNI) terima di luar negeri harus juga diperhitungkan dengan penghasilan yang mereka terima di dalam negeri. Penulis khawatir ini akan memunculkan isu ketidakadilan perlakuan berusaha di negara ini. Kebijakan kesetaraan perlakuan pajak (level playing field) pada penerapan PPN untuk PMSE atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dikenakan pada penyedia jasa luar negeri menjadi kurang adil pada saat bicara pelakunya adalah subjek pajak orang pribadi. Belum lagi yang terlihat seperti malah tidak memberikan kepastian hukum adalah penyematan kata keahlian tertentu bagi para pekerja asing di negara ini yang sifatnya sangat subjektif dan bisa berubah-ubah sesuai dengan selera pemerintah. Masih, harus ditunggu turunan dari undang-undang ini dalam peraturan menteri keuangan apakah “keahlian tertentu” itu ditetapkan berdasarkan sebuah kajian yang komprehensif atau merupakan “pesanan” dari pihak lain.

Konsinyasi

Berikutnya, kepastian hukum ingin didapatkan dari masuknya batu bara sebagai objek PPN dan penyerahan BKP secara konsinyasi tidak termasuk dalam objek PPN. (Batu bara masuk sebagai objek PPN telah dibahas oleh Pandu Bestari Soepatmo di majalah ini, maka penulis hanya akan membahas penyerahan BKP [Barang Kena Pajak] secara konsinyasi saja.)

Seperti diketahui, dalam akuntansi komersial penyerahan barang secara konsinyasi bukan merupakan penyerahan hak milik yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan hak atas barang (transfer of title). Artinya, bagi pihak penerima barang (consignee), status barang tersebut adalah barang titipan, bukan hak miliknya, sehingga dalam pembukuan dia tidak boleh mencatat barang tersebut sebagai perolehan barang. Sebaliknya bagi pihak yang menyerahkan barang, catatan atas harta/persediaan itu masih ada atau belum dikurangkan/dihapuskan dari pembukuan.

Dalam penyerahan konsinyasi juga tidak ada unsur penyerahan penguasaan atas barang kepada pihak lain. Ini mengandung arti bahwa segala risiko terhadap barang, baik secara fisik maupun kepemilikan tetap berada pada pihak yang menyerahkan barang (consignor).

Sebelumnya, ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf g UU PPN menyatakan bahwa penyerahan BKP secara konsinyasi termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang terutang PPN. Memori penjelasan UU PPN hanya menjelaskan bahwa dalam penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayarkan saat menitipkan BKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak terjadinya penyerahan BKP yang dititipkan tersebut.

Dalam hal BKP yang dititipkan tidak laku dijual atau dikembalikan, maka penjual yang menerima titipan dapat membuat nota retur atas pengembalian itu. Ketentuan ini berlaku sebagai dasar yuridis pengenaan PPN atas penyerahan BKP secara konsinyasi.

Ternyata rumusan penyerahan konsinyasi sebagai penyerahan kena pajak baru ada sejak 1 Januari 1995, yaitu sejak berlakunya perubahan pertama UU PPN 1984. Artinya, selama kurun 10 tahun sebelumnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur pengenaan PPN atas transaksi konsinyasi ini.

Di samping itu, penjelasan dalam UU PPN juga bukan merupakan penjelasan yang bersifat substansi atas alasan mengapa konsinyasi dikenakan pajak. Tetapi penjelasan ini hanya  merupakan penjelasan teknis mengenai aspek administrasi pajaknya saja.

Tampak bahwa UU PPN lebih mengedepankan asas revenue optimation dalam penetapan transaksi konsinyasi sebagai penyerahan BKP. Di mana pengusaha yang menitipkan barang kepada pihak lain dianggap telah mempunyai niat untuk menjual barang itu. Padahal, pada saat pemilik menitipkan barang bukan berarti penjualan telah terjadi. Ketentuan ini menambah beban administrasi bagi pihak yang menitipkan barang karena harus memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak, melaporkannya dalam surat pemberitahuan masa PPN, serta harus menyetorkan PPN jika terjadi  kurang bayar di laporan pajaknya tadi.

Kebijakan tersebut juga tidak selaras dengan asas ease of administration dalam teori pemungutan pajak. UU PPN hanya mengambil sisi praktisnya dengan mengenakan PPN dimuka atas penyerahan barang konsinyasi.

Bila ternyata barang tersebut tidak laku terjual dan dikembalikan, PPN yang sudah dipungut dapat diminta kembali dengan menerbitkan nota retur. Perlakuan ini tentunya kurang mengindahkan aspek keadilan dari sisi pengusaha, serta tidak sesuai dengan prinsip akrual dalam akuntansi yang berlaku umum.

Dari sudut pandang pajak penghasilan (PPh), penyerahan secara konsinyasi tidak dicatat sebagai penjualan yang menjadi objek pajak. Penghasilan (omzet) baru dicatat jika barang tersebut benar-benar telah terjual. Jadi, dalam hal ini prinsip akuntansi sejalan dengan prinsip pengakuan hak milik dalam PPh atas barang konsinyasi.

Dengan demikian penghapusan penyerahan secara konsinyasi dari pengertian penyerahan BKP oleh UU Cipta Kerja telah mengembalikan pengaturan PPN ke kondisi sebelum tahun 1995.

Lagi pula, untuk tujuan penerimaan negara, masih ada sektor-sektor bisnis dan jenis transaksi lainnya yang lebih potensial menghasilkan pajak daripada transaksi konsinyasi ini.

Regulasi perpajakan seharusnya tetap mengedepankan asas keadilan (equity) dalam pemungutan pajak. Dalam transaksi konsinyasi pemerintah mestinya cukup bersabar sebentar, toh, jika memang telah terjadi penjualan pada akhirnya pajak akan masuk juga ke kas negara.

Penghapusan ketentuan barang konsinyasi dari kelompok penyerahan BKP yang terutang PPN memang sudah semestinya dilakukan. Sebab, selain terdapat cacat akademis, memasukkan konsinyasi sebagai penyerahan yang terutang PPN hanya menguntungkan pemerintah dari sisi penerimaan pajak serta kurang memerhatikan sisi keadilan bagi masyarakat. Mencabut ketentuan konsinyasi sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN berarti mengembalikan pengaturan PPN ke masa sebelum tahun 1995, yang pada dasarnya tidak ada isu yang krusial dalam penerimaan pajak.

Hal berikutnya mengenai relaksasi ketentuan PPN yakni pengkreditan pajak masukan PPN. Relaksasi dalam hal pengkreditan pajak masukan PPN secara tidak langsung akan turut mewujudkan penghormatan atas hak-hak WP. Menariknya, oleh IMF dan OECD (2017), penghormatan hak-hak WP turut mendorong kepastian hukum dan meningkatkan investasi. Dan menurut hemat penulis, sebagaimana dijelaskan pada bagian kedua, pengembalian pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan menjadi dapat dikreditkan adalah angin segar bagi dunia usaha di negeri ini. Ini menunjukkan jaminan dari pemerintah bahwa hak mereka dipenuhi di kemudian hari.

Terakhir bicara kepastian hukum tentunya bicara tentang sanksi-sanksi perpajakan di dalamnya, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan.

Dengan menetapkan daluwarsa Surat Tagihan Pajak (STP) menjadi lima (5) tahun—sementara pada aturan sebelumnya tidak diatur—menegaskan pemerintah tidak akan berupaya untuk terus menagih piutang pajaknya kepada WP yang telah lampau masa penagihannya, yang baik karena jumlahnya tidak signifikan, atau karena ada permasalahan administrasi perpajakan atau sebab-sebab lainnya, maka STP tersebut dinyatakan gugur secara hukum.

Penerbitan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP, untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi atas penagihan atas imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP yang selama ini pengaturannya belum jelas.

Demikian juga pengaturan mengenai pidana pajak yang telah diputus tetap dapat diterbitkan surat ketetapan pajak DIHAPUS menurut penulis juga sangat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pidana perpajakan. Bukan bermaksud membela atau membenarkan sebuah kesalahan, melainkan mendidik WP yang telah berbuat salah dan mengakui kesalahannya untuk tidak mengulangi kesalahan itu di masa akan datang dengan tidak menambahkan lagi beban sanksi di dalamnya.

Penerapan satu jenis sanksi ini juga memberikan efek positif bahwa negara tidak “kemaruk” dengan terus membebankan sanksi administrasi perpajakannya kepada WP. Selain baik untuk mendidik, baik juga untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan.

Dua hal terakhir di atas seolah pemerintah ingin menyatakan bahwa pajak bukan lagi sosok yang menakutkan bagi WP dan masyarakatnya dengan sanksi-sanksi pidananya, namun menjadi sosok yang lebih humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam melakukan pemungutan pajak kepada WP.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Taxclopedia

“Outlook” Perpajakan 2022

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tahun 2022 adalah masa transisi implementasi UU HPP yang baru. Januari–Juni 2022 sebagian energi DJP akan tercurah untuk menyukseskan program PPS.

Di awal tahun 2020 pemerintah memutuskan memperpanjang insentif di bidang fiskal untuk menekan laju kontraksi ekonomi yang begitu kuat saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan dunia pada umumnya.

Peristiwa itu, bersama sejumlah hal lain menjadi peristiwa besar di dunia fiskal atau perpajakan selama kurun waktu satu tahun. Lebih lengkapnya, peristiwa-peristiwa itu penulis uraikan sebagai berikut ini.

Perpanjangan insentif fiskal

Daya beli masyarakat yang masih rendah membuat pemerintah terus berupaya mendongkraknya dengan memberikan banyak fasilitas pengurangan dan pembebasan fiskal, penulis mencatat dalam PMK No. 9/PMK.03/2021 memberikan perpanjangan insentif fiskal di sektor PPh seperti perpanjangan insentif fiskal PPh Pasal 21 untuk karyawan atau pegawai, insentif PPh Final UMKM tarif 0,5 persen, insentif PPh Pasal 22 Impor, dan insentif pengurangan PPh Pasal 25. Pemerintah bahkan menambah insentif fiskal di sektor Jasa Konstruksi P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) dengan menanggung PPh yang muncul atas kegiatan jasa tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa bidang usaha Wajib Pajak yang mengalami reduksi tidak mendapatkan insentif fiskal di tahun 2021 karena beberapa pertimbangan.

Tidak cuma itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal atau memperpanjangnya di sektor PPN dan PPnBM seperti pembebasan PPnBM untuk pembelian kendaraan roda empat dengan cc tertentu (s.d. 1.500 cc) sampai 100 persen, kemudian Pembebasan PPN untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun yang nilai pembeliannya tidak melebihi Rp 2 miliar s.d. Rp 5 miliar dan memberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pada PKP berisiko rendah tanpa melalui prosedur pemeriksaan terlebih dahulu.

Semua fasilitas itu dapat dinikmati oleh para Wajib Pajak dengan mengajukan permohonan melalui kanal DJPONLINE tanpa harus mendatangi Kantor Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sehingga mengurangi tatap muka langsung untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.

Insentif tersebut terbukti mampu mengerek daya beli masyarakat. Di bidang automotif, misalnya, yang sangat lesu di tahun 2020, menjadi tumbuh positif mendekati penjualan sebelum pandemi. Produsen automotif berani mengeluarkan varian baru untuk konsumen di negeri ini. Pembebasan PPN 10 persen untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun juga mampu membuat pengembang bernapas. Insentif fiskal di PPh seperti PPh 21 dan PPh UMKM mulai dirasakan dampaknya oleh para peretail. Mal dan pusat perbelanjaan mulai menggeliat.

Yang harus menjadi bahan evaluasi adalah, apakah realisasi insentif fiskal tersebut telah tepat sasaran? Sebab, ternyata banyak WP yang sebenarnya tidak terdampak tapi ikut merasakan insentif, sementara kalangan yang harusnya mendapatkan insentif malah tidak memanfaatkannya. Patut disimak, apakah di tahun 2022 pemerintah akan kembali memperpanjang insentif fiskal ini atau malah menghentikannya, mengingat Indonesia mulai keluar dari zona pandemi Covid-19.

“Berkah” krisis energi

Krisis energi yang melanda berbagai negara dapat menjadi sentimen negatif dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Namun, di sisi lain, itu menjadi sentimen positif dalam meningkatkan penerimaan negara. Batu bara menjadi ladang penerimaan PNBP (penerimaan bukan pajak) yang luar biasa, ekspor dalam jumlah besar mendongkrak penerimaan Bea Keluar dan PNBP yang mencatat rekor terbesar dan telah melampaui rencana penerimaan negara. PPN pun ikut terdongkrak dari penjualan lokal batu bara untuk konsumsi kebutuhan energi dalam negeri. Kemenkeu mencatat penerimaan PPN batu bara pada Mei 2021 mencapai Rp 439,47 miliar, meningkat dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun lalu.

Pengenaan PPN atas batu bara mulai berlaku sejak November 2020. Pada bulan pertamanya, setoran PPN dari batu bara hanya Rp 48,29 miliar. Pada bulan-bulan berikutnya, setoran PPN dari batu bara terus bertambah seiring perkembangan harga batu bara acuan. Dan tentunya karena tahun 2021 belum berakhir, maka penerimaan negara di sektor PPN masih akan terus berlanjut.

Kinerja ekspor Indonesia selain batu bara juga naik pada Oktober 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor pada bulan laporan sebesar 22,03 miliar dollar AS—meningkat 6,89 persen mtm dari bulan September 2021 yang tercatat 20,61 miliar dollar AS. Bila dibandingkan dengan surplus Oktober 2020 yang sebesar 14,36 miliar dollar AS, nilai ini naik 53,35 persen YoY.

Nilai ekspor bahkan kembali mencetak rekor tertingginya menggantikan posisi Agustus 2021 yang tercatat 21,43 miliar dollar AS. Rekor ini, selain didorong oleh meningkatnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor juga didorong oleh peningkatan harga komoditas, seperti Indonesia Crude Price (ICP), batu bara, minyak kernel, minyak kelapa sawit, karet, tembaga, timah, dan aluminium.

Penulis berpendapat sampai dengan akhir tahun 2021 ini penerimaan pajak yang sudah satu dekade tidak pernah tercapai, berpotensi tercapai di tahun ini.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Serangkaian kontroversi mewarnai disahkannya UU ini, seperti akan dikeluarkannya sembako dari negative list (objek tidak dikenai pajak) PPN, Jasa kesehatan dan hal lainnya—meski ternyata pemerintah menempatkannya dalam jasa yang dibebaskan PPN yang teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Menempatkan jenis barang atau jasa di luar negative list memungkinkan pemerintah membuat persyaratan spesifik jenis jasa apa saja yang dapat dibebaskan pengenaan PPN-nya, dan juga memberi fleksibilitas pemerintah dalam membuat aturan turunannya tanpa harus melalui rapat dengar pendapat dengan anggota dewan.

Tampaknya UU HPP dibuat dengan mengadopsi suksesnya UU Cipta Kerja atau populer disebut omnibus law, di mana dalam satu rumah besar termuat banyak sekali kamar; satu undang-undang memuat belasan undang-undang lain.

Yang menarik dalam ruang lingkup UU HPP yang berisi undang-undang lama, muncul pula ketentuan baru yang akan diimplementasikan di tahun 2022, yakni Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II dan Pajak Karbon.

Tahun transisi

Tahun 2022 adalah masa transisi implementasi UU HPP yang baru. Selama Januari hingga Juni 2022 sebagian energi DJP akan tercurah untuk menyukseskan program PPS—perlu tulisan tersendiri untuk membahas program ini. Namun, PPS adalah taruhan besar pemerintah: Apakah ia akan mencoreng wajah pemerintahan kita bila ternyata gagal menarik minat masyarakat, atau justru akan lebih sukses daripada program serupa di tahun 2016–2017 lalu.

Yang menarik disimak pula di tahun 2022 adalah implementasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai NPWP bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah terbayang kerumitannya, karena perbedaan struktur data antara NIK dan NPWP pada database DJP. Namun, penulis yakin di April 2022 nanti, program ini akan diberlakukan secara bertahap.

Perlu diingat, untuk melaksanakan amanat UU HPP ini, DJP sudah bersiap melakukan perubahan besar pada sistem inti administrasi perpajakannya, sehingga diharapkan terjadi perbaikan signifikan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak sekaligus dalam pengawasan terhadap mereka.

Terakhir yang masih menjadi teka-teki adalah implementasi Pajak Karbon. Perlu segera dibuat aturan teknisnya karena ini adalah program baru dan tentunya objek yang disasar juga baru. Jangan sampai ia mengganggu produktivitas sektor industri atau manufaktur yang bergantung kepada bahan bakar fosil ini untuk menjalankan mesin-mesin mereka. Harus ada alternatif yang setara dan murah yang mampu menggantikan bahan bakar jenis ini. Energi terbarukan harus mewujud nyata dan dikonsumsi oleh masyarakat luas di negara ini. Pajak kembali memerankan peran pentingnya sebagai pengatur (regulerend) cara bermain dalam berusaha atau berbisnis di negara kita.

2022, kami datang dengan semangat dan optimisme untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju dalam semua bidang kehidupan!

Lanjut baca

Taxclopedia

Negara Ini Bergantung kepada Pajak

Diterbitkan

pada

Kita memang negara besar dan kaya sumber daya alam—tapi kepada pajaklah kelangsungan negara ini bergantung.

Pembaca setia “Taxclopedia”, pernahkah terpikir di benak pembaca sejak kapan sebenarnya negara kita bergantung kepada penerimaan pajak untuk membiayai kebutuhan hidupnya? Padahal, negara Indonesia sangat terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah ruah, dari daratan dan perairan serta isinya semuanya terkandung kekayaan alam dalam jumlah yang besar.

Penulis tidak sekadar mengumbar pernyataan rekaan belaka. Ada beberapa fakta yang menguatkan pernyataan. Mari kita lihat infografis dan pemaparan berikut ini.

 

Sebagaimana dilansir pada laman berita CNBC Indonesia (https://www.cnbcindonesia.com/market/20190815165123-17-92302/kejayaan-minyak-yang-padam-ninabobo-bbm-yang-manjakan-ri) ternyata, dulu memang produksi minyak Indonesia terbilang cukup besar. Sejak mulai dieksploitasi pada tahun 1966, produksi minyak dari perut bumi Ibu Pertiwi terus melesat mencapai puncaknya pada tahun 1977. Kala itu, produksi minyak Indonesia mencapai 1,68 juta barel/hari.

Boleh dibilang masa kejayaan industri migas tanah air terjadi pada era 70-an hingga mulai masuk abad ke-21 (awal 2000-an). Pada masa itu, produksi minyak Indonesia terus berada di atas level 1,2 juta barel/hari. Bahkan pada periode 1962–2008, Indonesia masuk ke dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Selain itu, hingga tahun 2003, Indonesia juga masih tercatat sebagai negara net-eksportir minyak. Artinya, neraca minyak Indonesia masih didominasi oleh ekspor, sementara impor lebih kecil. Kondisi tersebut membuat Indonesia diuntungkan oleh minyak bumi dalam perdagangan.

Sejatinya, Indonesia bukanlah negara dengan cadangan minyak yang besar. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan minyak Indonesia hanya sebesar 0,02 persen dari total cadangan minyak dunia. Bila terus disedot, minyak Indonesia akan habis dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Namun ada hal yang membuat Indonesia begitu bersemangat mengembangkan industri minyak. Salah satunya adalah krisis minyak global. Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) di Timur Tengah memperketat produksi minyak sebagai aksi boikot terhadap Israel mulai tahun 1973. Maka terjadilah peristiwa yang biasa dikenal dengan Oil Boom. Harga minyak mentah di pasar dunia yang pada awal tahun 1970-an hanya sekitar 1,7 dollar AS/barel meroket hingga mencapai 12 dollar AS/barel—naik hampir 10 kali.

Harga minyak yang melonjak ini membuat para pelaku industri berbondong-bondong menggenjot produksi. Membuka lahan-lahan pengeboran, dan berkeliling mencari cadangan minyak baru. Harga minyak masih terus merangkak naik kala itu, bahkan pada tahun 1996 harga minyak sudah mencapai 23 dollar AS/barel. Maka tak heran apabila industri minyak Indonesia melesat saat itu dan menikmati bauran keuntungan yang tidak sedikit.

Kini, masa jaya minyak Indonesia semakin redup. Mulai akhir tahun 90-an, produksi minyak Indonesia terus merosot. Bahkan, per akhir tahun 2007, produksi minyak sudah tidak bisa mencapai 1 juta barel/hari lagi. Per akhir tahun 2018, produksi minyak mentah RI hanya sebesar 772,25 ribu barel/hari. Tren penurunan ini juga masih terus berlanjut.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memprediksi tren penurunan ini akan berlanjut setidaknya hingga tahun 2050. Ini bisa terjadi karena kondisi sumur-sumur minyak yang sudah semakin tua. Semakin lama disedot, produksi minyak di suatu sumur memang lumrah mengalami penurunan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir juga tidak ditemukan cadangan minyak baru yang cukup besar. Alhasil, produksi minyak Indonesia diprediksi hanya sebesar 513,87 ribu barel/hari pada tahun 2026 dan merupakan level terendah sejak tahun 1996.

Dengan begitu, impor BBM akan mengalir semakin deras ke depannya. Jika dilihat lagi, Indonesia hanya menikmati masa jaya industri minyak selama 20 tahun saja. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia bukanlah negara kaya minyak (ingat cadangan minyak Indonesia hanya 0,02 persen total cadangan dunia).

Sayangnya, masyarakat Indonesia masih punya pikiran bahwa kita kaya akan minyak. Alhasil, di tengah masyarakat beredar pemahaman bahwa harga BBM harus murah. “Kita, kan, kaya minyak.”

Pemerintah pun seakan mendukung stigma tersebut. Dengan berbagai bauran subsidi, pemerintah sukses membuat harga BBM untuk konsumen retail sangat murah. Setidaknya sejak tahun 2006, pemerintah selalu mengalokasikan dana yang cukup besar untuk subsidi BBM. Secara rata-rata sepanjang periode 2006–2004 porsi subsidi BBM terhadap total anggaran belanja negara adalah 11,2 persen. Bayangkan, sepersepuluh dari anggaran pemerintah hanya digunakan untuk membuat harga BBM tetap murah bagi masyarakat!

Nah, kembali kepada pertanyaan penulis di awal tulisan, sejak kapan pajak menjadi tumpuan utama bangsa ini dalam menghimpun penerimaan negara, maka penulis segera mencari data dan informasi mengenai APBN sejak jaman PELITA (Pembangunan Lima Tahun) di zaman kepemimpinan Presiden Soeharto sampai dengan di era sekarang (perhatikan tabel penerimaan pajak 1969/1970–1988/1989).

 

 

Bila ini adalah sebuah milestone maka terlihat penerimaan pajak kurang signifikan dari zaman PELITA I s.d. PELITA IV tetapi naik secara gradual atau bertahap. Di era 1990-an penerimaan pajak menyentuh angka Rp 11 triliun.

Sekarang kita bandingkan dengan penerimaan negara di sektor migas (lihat tabel penerimaan migas dan penerimaan bukan migas 1969/1970–1988/1989).

Ternyata penerimaan negara di sektor migas menjadi primadona pada saat memasuki PELITA II (penerimaan pajak di bawah penerimaan migas). Kondisi ini bertahan sampai dengan tahun 1990-an, tepatnya di tahun 1987/1988. Saat itu penerimaan pajak mulai mengambil alih penerimaan migas. Data dari laman Kemenkeu tentang APBN tahun 1969 s.d. 2000 turut membuktikan ini (lihat tabel alokasi dan realisasi APBN 1969–2000).

 

 

Selanjutnya, penerimaan pajak mulai melewati ribuan triliun sejak tahun 2012 (lihat tabel ringkasan APBN 2011–2015).

 

 

Dan di tahun 2000 sampai dengan sekarang nyata terlihat dominasi penerimaan pajak yang sangat tinggi di APBN dan realisasinya (LKPP/Laporan Keuangan Pemerintah Pusat).

Demikianlah, tulisan ini dibuat kembali untuk menyadarkan mayoritas masyarakat di negeri ini bahwa, tanpa bermaksud mengerdilkan potensi lain, nyatanya negara kita sangat bergantung pada penerimaan pajak melebihi penerimaan bukan pajak, seperti dari sumber daya alam, dividen dari BUMN, dan PNBP lainnya. Tidak perlu lagi ada perdebatan atau klaim yang mengatakan bahwa ada alternatif nyata sektor selain pajak yang bisa diandalkan pemerintah untuk mengisi kekosongan kas negara.

Lanjut baca

Taxclopedia

Seputar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diterbitkan

pada

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kerap terabaikan dan hanya menjadi konsumsi terbatas di wilayah pemda. Padahal, peran keduanya amat penting dalam mempercepat laju pembangunan di sebuah wilayah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah komponen utama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun komponen PAD lainnya yang sah adalah (1) hasil penjualan kekayaan (aset) daerah yang tidak dipisahkan, (2) jasa giro, pendapatan bunga, (3) pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), (4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi; dan (5) potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Adanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada hakikatnya menguatkan prinsip desentralisasi keuangan daerah yang memberikan ruang kepada daerah untuk mengelola secara mandiri APBD mereka. Pemerintah pusat mendelegasikan sebagian haknya memungut pajak kepada daerah untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi pembangunan daerah tersebut.

Pembaca setia “Taxclopedia” mungkin akan sedikit heran dengan munculnya istilah Wajib Pajak Daerah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau disingkat NPWPD, dibandingkan dengan WP yang memiliki NPWP. Secara sederhana penulis akan menjelaskan perbedaan antara Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak dalam tabel berikut:

 

Deskripsi Wajib Pajak Daerah Wajib Pajak
Kewajiban Pajak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Pusat (PPh, PPN & PPnBM, Bea Meterai, PBB sektor P3)
Identitas Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Nomor Pokok Wajib Pajak
Relasi Setiap Wajib Pajak Daerah juga terdaftar sebagai Wajib Pajak (Pajak Pusat) Tidak setiap Wajib Pajak (Pajak Pusat) terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah

 

 

Penulis seringkali menyebut Pajak Daerah adalah PPN yang “didaerahkan”, karena secara falsafah pemungutan pajak, Pajak Daerah sifatnya adalah objektif dan dikenakan pada konsumen, baik pribadi maupun badan, yang menikmati produk dan jasa atau layanan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa atau layanan pada suatu daerah. Misal, Pajak Restoran sebenarnya adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen yang mendapatkan berbagai fasilitas oleh pihak restoran termasuk makanan dan minuman yang mereka konsumsi, demikian juga pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan dan yang lainnya.

Namun diberikannya ruang pemajakan daerah kepada daerah tidak berarti daerah atau provinsi leluasa dan bebas untuk menentukan tarif pajak, objek pajak, dan tata kelolanya. Daerah tetap harus mengikuti panduan pemerintah pusat, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerbitkan Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai arah dan petunjuk bagi daerah dalam melakukan implementasi Undang Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada edisi kali ini penulis mencoba memberikan informasi kepada pembaca tentang serba-serbi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditinjau dari beberapa aspek.

Pemungutan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10 UU No 28 tahun 2009).

 

Boks: Jenis Pajak Daerah

 

Pajak Provinsi:

  • Pajak Kendaraan Bermotor
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  • Pajak Air Permukaan
  • Pajak Rokok.

 

Pajak kabupaten/kota:

  • Pajak Hotel;
  • Pajak Restoran;
  • Pajak Hiburan;
  • Pajak Reklame;
  • Pajak Penerangan Jalan;
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  • Pajak Parkir;
  • Pajak Air Tanah;
  • Pajak Sarang Burung Walet;
  • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

 

Tarif pajak daerah untuk provinsi dan kabupaten sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

  1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi:

1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif pajak kendaraan bermotor diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

– Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1 persen dan paling tinggi sebesar 2 persen dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2 persen dan paling tinggi sebesar 10 persen.

– Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/ POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan paling rendah sebesar 0,5 persen dan paling tinggi sebesar 1 persen.

– Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1 persen dan paling tinggi sebesar 0,2 persen.

2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dengan ketentuan bahwa pada penyerahan pertama sebesar 20 persen, sedangkan pada penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

– Penyerahan pertama sebesar 0,75 persen.

– Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 persen.

3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50 persen lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

4) Tarif Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10 persen.

5) Tarif Pajak Rokok

Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

  1. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota:

1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 persen. Khusus untuk hiburan berupa pergelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 persen. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 10 persen.

4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen.

5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5 persen.

6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen.

7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30 persen.

8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20 persen.

9) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 persen.

11) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 persen.

Pemungutan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi terbagi dalam 3 golongan, yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan

3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

 

Boks:  Jenis-Jenis Retribusi Daerah

 

Retribusi Jasa Umum

  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  3. Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
  4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  6. Retribusi Pelayanan Pasar
  7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  9. Retribusi Biaya Penggantian Cetak Peta
  10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
  11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
  14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

 

Retribusi Jasa Usaha

  1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
  3. Retribusi Tempat Pelelangan
  4. Retribusi Terminal
  5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
  7. Retribusi Rumah Potong Hewan
  8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Kapal
  9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  10. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
  11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

 

Retribusi Perizinan Tertentu

  1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  3. Retribusi Izin Gangguan
  4. Retribusi Izin Trayek
  5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

 

Tata cara penghitungan Retribusi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 151 UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut.

1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemda.

4) Rumus sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemda dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Retribusi Daerah ditetapkan dengan menggunakan Peraturan Daerah (Perda), di mana di dalamnya paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

– Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;

– Golongan Retribusi;

– Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;

– Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;

– Struktur dan besarnya tarif Retribusi;

– Wilayah pemungutan;

– Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;

– Sanksi administratif;

– Penagihan;

– Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan

– Tanggal mulai berlakunya.

Selain ketentuan tersebut diatas, Peraturan Daerah dimaksud juga dapat mengatur mengenai :

– Masa Retribusi;

– Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau

  • Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

 

 

Penyusunan Perda

Setiap peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Selain itu, terhadap daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan pembatalan atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 157 s.d. Pasal 159, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Penyusunan Rancangan Perda (Peraturan Daerah)

  1. Pajak dan Retribusi Tingkat Provinsi. Setiap rancangan Perda provinsi tentang Pajak dan Retribusi disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi kemudian ditetapkan dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
  2. Pajak dan Retribusi Tingkat Daerah. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota kemudian ditetapkan dan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan.

Pada Perda Provinsi, evaluasi terhadap Perda dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan terhadap Perda Kabupaten/Kota, evaluasi dilakukan oleh gubernur.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum sesuai koridor dalam UU. Selain itu, pengawasan terhadap pungutan oleh pemda juga diubah dari represif menjadi preventif, sehingga diharapkan dapat mengurangi munculnya Perda yang bermasalah (tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) dan yang tanpa melalui kajian komprehensif.

 

Referensi BOX:

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Lanjut baca

Populer