Connect with us

Breaking News

Mengisi Ruang Penyempurnaan

Sejar Panjaitan

Published

on

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi informasi.

Saat didaulat untuk menjabat Sebagai Direktur Jenderal Pajak pada Desember 2017 lalu, di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Robert menyatakan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab besar itu. Keputusan sang menteri menunjuk Robert dinilai tepat oleh banyak pihak. Sebab, sebelumnya ia memang pernah didapuk sebagai salah satu figur penting dalam reformasi perpajakan di DJP. Tepatnya ketika ia menjabat sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis hingga tahun 2011 lalu, sebelum akhirnya ditugaskan sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara (2011-2013) dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (2013-2017) di Kementerian Keuangan.

Robert sendiri merasa bak pulang ke rumah lamanya dan siap melanjutkan tugas besar DJP dalam menghimpun penerimaan negara. Bagi Doktor Filsafat Ekonomi dari University of North Carolina, AS ini, DJP adalah “a big family” yang unik, yang menawarkan sebuah privilege sekaligus tantangan tersendiri.

“Ini (DJP) salah satu institusi besar yang betul-betul enggak pernah berhenti untuk untuk me-reform. Kami lanjutkan lagi tahun ini. Tahun ini menjadi tahun yang sangat penting, khususnya terkait perkembangan teknologi informasi,” kata Robert ketika wawancara khusus dengan Majalah Pajak usai dilantik menjadi Dirjen Pajak 1 Desember 2017 lalu.

Proses bisnis dan pelayanan

Kini, setelah sembilan bulan ia mengemban jabatannya di DJP, di sela kesibukannya, kami menemui kembali pria kelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara, 59 tahun silam ini untuk membincang program-program yang telah dan sedang dilakukannya selama kepemimpinannya. Ada beberapa program yang menjadi prioritasnya tahun ini yang terutama terkait peningkatan sistem administrasi perpajakan—baik dari sisi penerapannya, maupun keandalan pengawasannya melalui dukungan teknologi informasi yang mumpuni dan proses bisnis yang baik. Perbaikan proses bisnis mengacu pada compliance risk management (CRM). Dengan CRM, DJP bisa memetakan WP berdasarkan risiko, tinggi, sedang, dan rendah.

Menurut Robert, saat ini sudah banyak kemajuan di DJP yang memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik itu pendaftaran, membayar, melapor—terutama sejak pemberlakuan e-Filing, e-Registration, dan sarana lainnya. Meski demikian ia menyadari masih banyak ruang perbaikan ataupun penyempurnaan untuk menuju DJP yang semakin baik.

Selain melanjutkan proses reformasi birokrasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, tahun ini Robert juga akan fokus pada peningkatan pelayanan dan peningkatan informasi kepada Wajib Pajak. Salah satunya dengan cara mengisi tempat yang selama ini belum bisa terlayani dengan maksimal oleh petugas pajak, seperti peningkatan fungsi KP2KP termasuk SDM-nya, penambahan Kring Pajak dan sarana media sosial di berbagai kanal dan penambahan titik pelayanan di luar kantor pajak atau pelayanan pajak bergerak (mobile tax unit). Pelayanan pajak bergerak berupa mobil pajak, gerai pajak, atau pojok pajak yang melayani penyuluhan pajak hingga cetak kartu NPWP. Tahun ini DJP juga sedang menyiapkan penambahan uji coba KPP Mikro untuk meningkatkan pelaporan dan pengawasan yang semula ditangani oleh KP2KP.

“Ini seperti kantor pajak mini, penting di daerah yang KPP-nya jauh. Bahkan di kota besar bisa juga,” ujar Robert.

Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak juga diwujudkan dengan percepatan proses restitusi PPN. Percepatan proses restitusi ini dilakukan guna meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) agar naik menjadi 40 di tahun 2019. Robert menyadari, salah satu yang masih menjadi ganjalan kenaikan EoDB adalah indikator paying tax sehingga walaupun dari sisi pelaporan dan pendaftaran sudah membaik, masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk kemudahan dan mengurangi beban pelaporan bagi Wajib Pajak, DJP juga sudah menghapuskan kewajiban penyampaian SPT bulanan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PMK Nomor 243 Tahun 2014 tentang SPT yang berlaku sejak 26 Januari 2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Ada ada dua belas poin perubahan pada PMK tentang penyampaian SPT terbaru ini, yakni menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Nihil;menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa PPN Nihil bagi pemungut; meniadakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil; mengatur ketentuan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean untuk WP non-PKP;mengatur ketentuan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri bagi WP non-PKPK; kewajiban penyampaian SPT masa dan SPT Tahunan menggunakan dokumen elektronik; mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPH Pasal 21/26 melalui e-Filing bagi WP badan; mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPN melalui e-Filing bagi PKP; mengatur penyebutan Tahun Pajak dalam SPT Bagian Tahun Pajak; mengatur batas waktu pelaporan SPT Bagian Tahun Pajak; mengubah batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 bagi bendahara; dan terakhir, mengatur tata cara penelitian SPT untuk memberikan kepastian hukum bagi WP.

Selain itu, untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tahun ini pemerintah juga menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM menjadi 0,5 persen, dari yang semula 1 persen. Aturan pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini ditetapkan melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 dan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018.

Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM menjadi sebesar 0,5 persen, dari yang semula 1 persen.

Penguatan internal dan eksternal

Di sisi internal, Robert juga melakukan penguatan organisasi, di antaranya dengan melakukan pemecahan unit kantor di daerah yang membutuhkan kehadiran DJP. Tahun ini DJP menambah 11 satuan kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan 1 Unit Kantor Wilayah di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, tahun ini DJP juga mencanangkan tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Bagi internal, Hari Pajak diharapkan dapat menjadi motivasi dan kebanggaan bagi pegawai yang telah menjadi bagian dari sebuah organisasi besar yang memiliki peran yang strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hari Pajak juga sebagai momentum agar pegawai pajak bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, lanjut Robert, untuk pihak eksternal atau stakeholders, pencanangan Hari Pajak ini diharapkan menjadi pengingat peran penting pajak bagi kehidupan bangsa Indonesia sehingga masyarakat perlu mendukungnya melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan.

“Tanggal 14 Juli akan menjadi momen bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendekatkan kesadaran pajak, mendekatkan pajak dengan kehidupan sehari-hari kita untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik,” harap Robert.

 

Breaking News

Tak Kumuh karena KOTAKU

Majalah Pajak

Published

on

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah kumuh di perkotaan.

Direktur Utama PT SMF (Persero), Ananta Wiyogo mengemukakan, saat ini pihaknya tengah berupaya memperkuat peran sebagai special mission vehicle (SMV) dari Kementerian Keuangan melalui program inisiatif strategis. Peran tersebut salah satunya diwujudkan dengan meluncurkan program pembiayaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

KOTAKU merupakan program kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Peraturan itu mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Melalui Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengeluarkan pedoman umum pelaksanaan program KOTAKU yang bertujuan mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia sekaligus mendukung “Gerakan 100-0-100”—100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Urgensi program ini adalah karena pemukiman kumuh perkotaan di Indonesia tahun 2016 masih sekitar 35.291 hektare.

Menejemen Risiko Operasional SMF, Trisnadi Yulrisman, menjelaskan, pembiayaan program KOTAKU baru dimulai sejak Desember 2018. Sebagai pilot project, telah disalurkan sekitar Rp 1 miliar untuk merenovasi dan membangun 14 rumah kumuh di Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Nilai pembiayaan satu rumah bervariasi mulai dari Rp 30 juta hingga Rp 100 juta, bergantung pada kategori program renovasi atau pembangunan rumah. Penyaluran dana dibantu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Lembaga Kredit Mikro (LKM).

Penentuan 14 rumah kumuh penerima pembiayaan diseleksi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yang mengacu pada karakteristik yang telah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum KOTAKU. Karakteristik ini meliputi satuan entitas perumahan dan pemukiman, kondisi bangunan tidak memunuhi syarat, tidak teratur, dan memiliki kepadatan tinggi. Lalu, kondisi sarana dan prasarana (jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengamanan kebakaran, ruang terbuka publik) tidak memenuhi syarat.

“Renovasi dan pembangunan rumah kumuh ini ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara tripartit antara SMF, wali kota, dan Kementerian PUPR,” jelas Trisnadi kepada Majalah Pajak, usai Konferensi Pers “Pencapaian Kinerja Semester I Tahun 2019 PT SMF (Persero)”, di Graha SMF, Jalan Panglima Polim I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/7).

Target 2019 ada tiga kota penerima program pembiayaan KOTAKU. Semarang (Jawa Tengah), Pontianak (Kalimantan Barat), rencananya juga Bukit Tinggi (Sumatera Barat) atau Makassar (Sulawesi Selatan), atau dua-duanya (Bukit Tinggi dan Makassar)

Target empat kota

Trisnadi mengatakan, pihaknya telah menerima data rumah kumuh yang siap menerima pembiayaan di 32 kota prioritas se-Indonesia. Kendati demikian, SMF baru menargetkan 3 sampai 4 kota yang akan menerima pembiayaan program KOTAKU di tahun 2019, yakni Semarang (Jawa Tengah), Pontianak (Kalimantan Barat), Bukit Tinggi (Sumatera Barat) dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Dari target itu, kata Trisnadi, Kelurahan Rejomulyo dan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sudah mulai menerima dana pembiayaan. Total proyeksi pembiayaan program KOTAKU tahun 2019 sekitar Rp 6 miliar untuk 60 rumah. SMF memastikan data rumah kumuh yang diusulkan oleh Kementerian PUPR adalah data valid yang mengacu pada karakteristik yang telah dirumuskan.

“Kita benar-benar melihat status tanahnya, jangan yang milik BUMN tertentu yang mereka tempati. Kalau itu benar miliknya, kita bantu,” jelasnya.Aprilia Hariani  

Continue Reading

Breaking News

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Majalah Pajak

Published

on

Foto: MajalahPajak

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.

 

“Dalam dunia ini tidak ada yang dapat dikatakan pasti, kecuali kematian dan pajak.”

Petikan surat Benjamin Franklin, Bapak Bangsa AS, diamini pula oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Budisantoso Sukamdani saat berbincang dengan Majalah Pajak, di ruang kerjanya, Lantai 2 Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Jumat malam (14/6). Pria yang mengawali karier sebagai Direktur Utama PT Sahid Detolin Textile pada 1992 ini memandang, pajak merupakan sebuah kewajiban mutlak yang tidak bisa dihindari setiap warga negara.

“Ya, kematian dan pajak sesuatu yang pasti, tidak bisa dihindarkan. Menjadi tujuan Hari Pajak untuk mengingatkannya. Tapi (Hari Pajak) jangan menjadi tanggal merah—nanti libur terus, kapan kerjanya?” kata Hariyadi, melempar canda.

Putra keempat pemilik jaringan Hotel Sahid dan Hotel Sahid Jaya Internasional, Sukamdani Sahid Gitosardjono ini juga sepakat jika Hari Pajak dikumandangkan sebagai salah satu momen peringatan penting sejarah bangsa Indonesia. Apalagi penetapan Hari Pajak 14 Juli memang diambil dari momen usulan soal pajak pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 14 Juli 1945 silam. “Tanpa pajak, Indonesia seperti apa?” sambung Hariyadi.

Maka, menjadi tugas Direktorat Jenderal Pajak mengemas Hari Pajak secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak akan terintegrasi secara otomatis. Dengan begitu, Wajib Pajak (WP) yang memenuhi kriteria baik dapat lebih kompetitif.

“Jadi, kesan peristiwa ini (Hari Pajak) harus positif bagi masyarakat. Tema reformasi perpajakan harus disampaikan. Kita yakin pengulangan peristiwa (Hari Pajak) ini dapat meningkatkan tax ratio kita, target tercapai, pembangunan negara semakin baik,” kata Direktur Utama PT Hotel Sahid Jaya International Tbk ini.

Menurut Apindo, Revisi UU PPN dan PPh lebih mendesak ketimbang UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Reformasi perpajakan

Hal demikian juga yang ia sampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada (14/6) di Istana Presiden, Jakarta. Hariyadi berkisah, dalam pertemuan itu Apindo menekankan bahwa reformasi perpajakan harus mampu menjadi stimulus perekonomian Indonesia.

Setidaknya, reformasi perpajakan diejawantahkannya kepada beberapa poin. Pertama, soal penyelesaian revisi Undang-Undang (UU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Kedua, perbaikan pelayanan birokrasi. Ketiga, penolakan dibentuknya Badan Penerimaan Negara (BPN).

Menurut Hariyadi, revisi UU PPN dan PPh bersifat mendesak. Menurutnya, penurunan tarif pajak akan memantik menggairahkan investasi di tengah perang dagang. Sekarang, sebutnya, tarif PPh Badan Indonesia (25 persen) termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara tetangga seperti, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Apindo berharap tarif PPh Badan diturunkan menjadi 17 persen.

“Menurut Apindo revisi UU PPN dan PPh lebih mendesak ketimbang UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Soalnya, tarif akan berpengaruh langsung terhadap kondisi perekonomian kita,” ungkap Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia ini.

Poin kedua, soal reformasi perpajakan birokrasi yang menurutnya harus komprehensif. Artinya, tidak ada lagi egosentris pemerintah daerah, lembaga, atau kementerian. Padahal selama ini harapan klise pengusaha berkutat soal pelayanan cepat dan kepastian regulasi.

“Banyak pengusaha yang mengeluhkan dalam pengajuan insentif tax holiday dan tax allowance itu lama sekali menunggu kepastiannya, ujung-ujungnya ditolak juga,” ungkap Hariyadi. Tax holiday adalah pembebasan pajak yang diberikan untuk perusahaan yang baru dibangun selama periode tertentu. Fasilitas Tax Holiday telah tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 150 Tahun 2018 dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI. Sedangkan Tax allowance adalah pengurangan pajak yang perhitungannya diperkirakan berdasarkan besar jumlah investasi yang ditanamkan.

Poin ketiga, aspirasi tentang penolakan pembentukan BPN (Badan Penerimaan Negara). Apindo menganalisis, usulan pembentukan BPN tidak relevan dilakukan sebab selama ini koordinasi dan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah berjalan baik.

“Kami sampaikan tidak perlu ada badan baru. Buat apa? Justru berpotensi membuat mata rantai birokrasi baru. Sinkronkan saja apa yang menjadi kendala selama ini. Apakah soal Sumber Daya Manusia (SDM) atau infrastrukturnya,” kata Hariyadi.

Terlepas dari tiga poin aspirasi perpajakan, Hariyadi mengungkapkan apresiasinya kepada DJP. Ia menilai DJP dewasa ini telah mengedepankan dialog. Alhasil, rasa percaya antara WP dengan petugas pajak dapat ditenun secara harmonis.

“Sekarang juga suasana sudah enak, petugas pajak tidak ‘injak kaki’, restitusi juga sudah lebih cepat,” ujarnya.

Hariyadi mengatakan, Apindo optimistis, jika reformasi perpajakan komprehensif, maka iklim usaha di Indonesia akan semakin kondusif.

—Aprilia Hariani/Foto:Rivan Fazry.

Continue Reading

Breaking News

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

Sejar Panjaitan

Published

on

Foto: Ilustrasi

 

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri

Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang PPh, Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (UU No 10 Tahun 1994).

Dari sini kita mengetahui bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada dasarnya merupakan pengurang penghasilan netto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP). PTKP sendiri ditentukan berdasarkan keadaan pada 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan.

Berikut daftar penghasilan tidak kena pajak:

 

Kondisi Setahun Sebulan
WP Orang Pribadi Rp.    54.000.000 Rp.   4.500.000
WP Kawin Rp.    58.500.000 Rp.   4.875.000
WP Kawin + 1 Tanggungan Rp.    63.000.000 Rp.   5.250.000
WP Kawin + 2 Tanggungan Rp.    67.500.000 Rp.   5.625.000
WP Kawin + 3 Tanggungan Rp.   72.000.000 Rp.   6.000.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* Rp. 112.500.000 Rp.   9.375.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung*+ 1 Tanggungan Rp. 117.000.000 Rp.   9.750.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 2 Tanggungan Rp. 121.500.000 Rp. 10.125.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 3 Tanggungan Rp. 126.000.000 Rp. 10.500.000

 

 

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News1 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News2 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News2 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News4 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News4 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News4 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News5 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News5 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News8 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Trending