Connect with us

Breaking News

Mengisi Ruang Penyempurnaan

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi informasi.

Saat didaulat untuk menjabat Sebagai Direktur Jenderal Pajak pada Desember 2017 lalu, di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Robert menyatakan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab besar itu. Keputusan sang menteri menunjuk Robert dinilai tepat oleh banyak pihak. Sebab, sebelumnya ia memang pernah didapuk sebagai salah satu figur penting dalam reformasi perpajakan di DJP. Tepatnya ketika ia menjabat sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis hingga tahun 2011 lalu, sebelum akhirnya ditugaskan sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara (2011-2013) dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (2013-2017) di Kementerian Keuangan.

Robert sendiri merasa bak pulang ke rumah lamanya dan siap melanjutkan tugas besar DJP dalam menghimpun penerimaan negara. Bagi Doktor Filsafat Ekonomi dari University of North Carolina, AS ini, DJP adalah “a big family” yang unik, yang menawarkan sebuah privilege sekaligus tantangan tersendiri.

“Ini (DJP) salah satu institusi besar yang betul-betul enggak pernah berhenti untuk untuk me-reform. Kami lanjutkan lagi tahun ini. Tahun ini menjadi tahun yang sangat penting, khususnya terkait perkembangan teknologi informasi,” kata Robert ketika wawancara khusus dengan Majalah Pajak usai dilantik menjadi Dirjen Pajak 1 Desember 2017 lalu.

Proses bisnis dan pelayanan

Kini, setelah sembilan bulan ia mengemban jabatannya di DJP, di sela kesibukannya, kami menemui kembali pria kelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara, 59 tahun silam ini untuk membincang program-program yang telah dan sedang dilakukannya selama kepemimpinannya. Ada beberapa program yang menjadi prioritasnya tahun ini yang terutama terkait peningkatan sistem administrasi perpajakan—baik dari sisi penerapannya, maupun keandalan pengawasannya melalui dukungan teknologi informasi yang mumpuni dan proses bisnis yang baik. Perbaikan proses bisnis mengacu pada compliance risk management (CRM). Dengan CRM, DJP bisa memetakan WP berdasarkan risiko, tinggi, sedang, dan rendah.

Menurut Robert, saat ini sudah banyak kemajuan di DJP yang memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik itu pendaftaran, membayar, melapor—terutama sejak pemberlakuan e-Filing, e-Registration, dan sarana lainnya. Meski demikian ia menyadari masih banyak ruang perbaikan ataupun penyempurnaan untuk menuju DJP yang semakin baik.

Selain melanjutkan proses reformasi birokrasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, tahun ini Robert juga akan fokus pada peningkatan pelayanan dan peningkatan informasi kepada Wajib Pajak. Salah satunya dengan cara mengisi tempat yang selama ini belum bisa terlayani dengan maksimal oleh petugas pajak, seperti peningkatan fungsi KP2KP termasuk SDM-nya, penambahan Kring Pajak dan sarana media sosial di berbagai kanal dan penambahan titik pelayanan di luar kantor pajak atau pelayanan pajak bergerak (mobile tax unit). Pelayanan pajak bergerak berupa mobil pajak, gerai pajak, atau pojok pajak yang melayani penyuluhan pajak hingga cetak kartu NPWP. Tahun ini DJP juga sedang menyiapkan penambahan uji coba KPP Mikro untuk meningkatkan pelaporan dan pengawasan yang semula ditangani oleh KP2KP.

“Ini seperti kantor pajak mini, penting di daerah yang KPP-nya jauh. Bahkan di kota besar bisa juga,” ujar Robert.

Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak juga diwujudkan dengan percepatan proses restitusi PPN. Percepatan proses restitusi ini dilakukan guna meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) agar naik menjadi 40 di tahun 2019. Robert menyadari, salah satu yang masih menjadi ganjalan kenaikan EoDB adalah indikator paying tax sehingga walaupun dari sisi pelaporan dan pendaftaran sudah membaik, masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk kemudahan dan mengurangi beban pelaporan bagi Wajib Pajak, DJP juga sudah menghapuskan kewajiban penyampaian SPT bulanan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PMK Nomor 243 Tahun 2014 tentang SPT yang berlaku sejak 26 Januari 2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Ada ada dua belas poin perubahan pada PMK tentang penyampaian SPT terbaru ini, yakni menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Nihil;menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa PPN Nihil bagi pemungut; meniadakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil; mengatur ketentuan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean untuk WP non-PKP;mengatur ketentuan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri bagi WP non-PKPK; kewajiban penyampaian SPT masa dan SPT Tahunan menggunakan dokumen elektronik; mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPH Pasal 21/26 melalui e-Filing bagi WP badan; mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPN melalui e-Filing bagi PKP; mengatur penyebutan Tahun Pajak dalam SPT Bagian Tahun Pajak; mengatur batas waktu pelaporan SPT Bagian Tahun Pajak; mengubah batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 bagi bendahara; dan terakhir, mengatur tata cara penelitian SPT untuk memberikan kepastian hukum bagi WP.

Selain itu, untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tahun ini pemerintah juga menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM menjadi 0,5 persen, dari yang semula 1 persen. Aturan pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini ditetapkan melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 dan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018.

Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM menjadi sebesar 0,5 persen, dari yang semula 1 persen.

Penguatan internal dan eksternal

Di sisi internal, Robert juga melakukan penguatan organisasi, di antaranya dengan melakukan pemecahan unit kantor di daerah yang membutuhkan kehadiran DJP. Tahun ini DJP menambah 11 satuan kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan 1 Unit Kantor Wilayah di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, tahun ini DJP juga mencanangkan tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Bagi internal, Hari Pajak diharapkan dapat menjadi motivasi dan kebanggaan bagi pegawai yang telah menjadi bagian dari sebuah organisasi besar yang memiliki peran yang strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hari Pajak juga sebagai momentum agar pegawai pajak bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, lanjut Robert, untuk pihak eksternal atau stakeholders, pencanangan Hari Pajak ini diharapkan menjadi pengingat peran penting pajak bagi kehidupan bangsa Indonesia sehingga masyarakat perlu mendukungnya melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan.

“Tanggal 14 Juli akan menjadi momen bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendekatkan kesadaran pajak, mendekatkan pajak dengan kehidupan sehari-hari kita untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik,” harap Robert.

 

Breaking News

10 Perusahaan Global ini Menjadi Pemungut PPN Produk Digital yang Dijual di Indonesia

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Penunjukan sepuluh entitas ini menjadikan total pemungut PPN produk digital luar negeri menjadi enam belas perusahaan setelah penetapan perdana dilakukan pada Juli 2020 atas enam perusahaan luar negeri.

Sepuluh perusahaan yang telah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN pada gelombang kedua ini adalah Facebook Ireland Ltd; Facebook Payments International Ltd; Facebook Technologies International Ltd; Amazon.com Services LLC; Audible, Inc; Alexa Internet; Audible Ltd; Apple Distribution International Ltd; Tiktok Pte. Ltd; dan The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, dengan penunjukan ini, maka sejak 1 September 2020 10 perusahaan itu akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

Yoga mengatakan, DJP terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

“DJP mengapresiasi langkah-langkah proaktif yang diambil sejumlah perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN. DJP berharap seluruh perusahaan yang telah memenuhi kriteria, termasuk penjualan Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta per bulan, agar dapat mengambil inisiatif dan menginformasikan kepada DJP supaya proses persiapan penunjukan termasuk sosialisasi secara one-on-one dapat segera dilaksanakan,” tutur Yoga melalui keterangan tertulis yang diterima Majalah Pajak pada Jumat, (7/8/20).

Bukan pajak baru

Yoga menjelaskan, PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri bukan merupakan jenis pajak baru karena telah lama diatur dalam UU PPN. Namun, kurang efektif karena hanya mengandalkan pemungutan dan penyetoran sendiri oleh pembeli atau konsumen yang sifatnya retail dan masif dalam ekonomi digital saat ini. Untuk meningkatkan efektivitas dan kesederhanaan maka pemerintah mengubah mekanisme pemungutan PPN itu menjadi dipungut oleh penjual produk digital luar negeri.

Pemungutan PPN ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Pengkreditan pajak masukan

PPN yang dibayarkan kepada pelaku usaha luar negeri atas pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat diklaim sebagai pajak masukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk dapat mengkreditkan pajak masukan, PKP selaku pembeli harus memberitahukan nama dan NPWP kepada penjual untuk dicantumkan pada bukti pungut PPN agar memenuhi syarat sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak.

Apabila bukti pungut belum mencantumkan informasi nama dan NPWP pembeli, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan.  Asalkan, bukti pungut mencantumkan alamat email pembeli yang terdaftar sebagai alamat email PKP pada sistem informasi DJP, atau terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik penjual memuat nama dan NPWP pembeli, atau alamat email PKP.

Lanjut baca

Breaking News

Modal Nabung di Himbara, UMKM Bisa Sekalian Bikin NPWP

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah akan mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lewat perbankan. Ada empat perbankan yang ditunjuk untuk mengurus NPWP UMKM. Perbankan yang dimaksud adalah bank-bank di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Keempat bak itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN).

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, kerja sama antara Himbara dan DJP akan mengintegrasikan layanan aplikasi validasi dan NPWP, sehingga dapat melakukan validasi dan pendaftaran NPWP nasabah atau calon nasabah secara on-line melalui sistem penyedia jasa aplikasi perpajakan. Fasilitas ini akan berlaku mulai 17 Agustus 2020 mendatang.

Langkah ini juga dimaksudkan untuk mempermudah pelaku UMKM membuat NPWP dan mengakses fasilitas bantuan subsidi bunga atau margin yang diberikan pemerintah untuk membantu mereka mempertahankan kelangsungan usahanya.

Pemerintah mengimbau Wajib Pajak termasuk pelaku UMKM agar segera memanfaatkan berbagai stimulus pajak yang telah disediakan dalam rangka menjaga dan memulihkan ekonomi nasional. Selain data NPWP, sistem validasi ini juga dapat menunjukkan riwayat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.

Sistem itu pun dapat dimanfaatkan oleh bank dalam proses evaluasi risiko kredit. Tak hanya meningkatkan kemudahan administrasi bagi nasabah, fitur validasi NPWP juga meningkatkan kualitas prosedur know your customer bagi pihak bank. Hal itu karena validasi data NPWP nasabah atau calon nasabah tidak lagi bergantung pada kartu fisik NPWP tetapi dilakukan secara langsung ke sistem yang dimiliki DJP.

Lanjut baca

Breaking News

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Rapat Berkala KSSK III tahun 2020

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menjabat ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan, stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 berada dalam kondisi normal. Berbagai indikator menunjukkan, stabilitas sistem keuangan tetap baik, meskipun penyebaran virus korona (Covid-19) yang masih tinggi menuntut perlunya peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian. Sebab kondisi itu dapat memengaruhi prospek perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Karena itu, pada Rapat Berkala KSSK III tahun 2020 melalui konferensi video pada akhir Juli lalu, KSSK memastikan, koordinasi kebijakan dalam KSSK akan terus diperkuat untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global terkontraksi cukup dalam. Perkembangan terkini menunjukkan, kasus positif Covid-19 masih tinggi dan berisiko kembali meningkat (second wave) di beberapa negara. Di tengah pengembangan vaksin yang belum sesuai harapan, kondisi itu memicu kekhawatiran berlanjutnya penurunan ekonomi global menjadi lebih dalam. Berbagai lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. IMF memperkirakan perekonomian global 2020 terkontraksi sebesar -4,9 persen, Bank Dunia di level -5,2 persen, dan OECD dalam rentang -7,6 sampai dengan -6,0 persen.

Perekonomian global yang menurun serta dampak penanganan Covid-19 di dalam negeri menurunkan kinerja perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97 persen (yoy) pada triwulan I 2020, melambat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,97 persen (yoy) atau triwulan I 2019 sebesar 5,07 persen (yoy).

“Pada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi -5,32 persen (yoy), sementara pada triwulan II 2019 tumbuh 5,05 persen (yoy). Perkembangan ini terutama akibat penurunan dalam kegiatan ekonomi pada bulan April – Mei 2020 sejalan dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” kata Sri Mulyani.

Berharap dari Penyerapan stimulus fiskal

Sri Mulyani mengatakan, pada Juni 2020, berbagai indikator menunjukkan aktivitas perekonomian domestik mulai meningkat didorong dampak pelonggaran PSBB dan kenaikan ekspor ke Tiongkok. Ke depan, pemulihan ekonomi nasional diprakirakan berlanjut dipengaruhi peningkatan penyerapan stimulus fiskal, perbaikan restrukturisasi kredit, keberhasilan penanganan protokol kesehatan untuk penanggulangan Covid-19, serta peningkatan permintaan ekspor, khususnya dari Tiongkok.

Stabilitas makroekonomi tetap baik dan turut mendukung ketahanan ekonomi nasional. Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali sebesar 1,96 persen (yoy) pada Juni 2020 dan kembali menurun pada bulan Juli menjadi 1,54 persen (yoy). Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga, tecermin dari defisit transaksi berjalan triwulan II 2020 yang diperkirakan tetap rendah dipengaruhi oleh membaiknya neraca perdagangan sejalan dengan penurunan impor akibat melemahnya permintaan domestik. Nilai tukar Rupiah juga tetap terkendali sesuai dengan fundamental, yang pada triwulan II 2020 secara point to point mengalami apresiasi 14,42 persen dipengaruhi aliran masuk modal asing yang cukup besar pada Mei dan Juni 2020. Meski demikian, secara rerata triwulanan mengalami depresiasi 4,53 persen akibat pelemahan pada April 2020. Sementara cadangan devisa juga meningkat, yang pada akhir Juni 2020 mencapai 131,7 miliar dollar AS, setara pembiayaan 8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sri Mulyani juga memaparkan, kinerja APBN 2020 hingga akhir semester I tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp 811,2 triliun atau 47,7 persen dari target dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020.  Mencatatkan pertumbuhan negatif 9,8 persen (yoy), seiring kontraksi pada penerimaan perpajakan dan PNBP sebagai dampak penurunan aktivitas ekonomi, penurunan harga komoditas, dan stimulus fiskal dalam bentuk fasilitas insentif perpajakan bagi dunia usaha.

Penyerapan Belanja Negara mencapai Rp1.068,9 triliun atau 39,0 persen dari anggaran dan mencatatkan pertumbuhan 3,3 persen (yoy), didukung oleh pertumbuhan belanja modal dan realisasi program-program perlindungan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Defisit APBN hingga akhir semester I tahun 2020 mencapai Rp 257,8 triliun atau 1,57 persen terhadap PDB.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News6 hari lalu

10 Perusahaan Global ini Menjadi Pemungut PPN Produk Digital yang Dijual di Indonesia

Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan...

Breaking News6 hari lalu

Modal Nabung di Himbara, UMKM Bisa Sekalian Bikin NPWP

Pemerintah akan mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lewat perbankan. Ada empat perbankan...

Breaking News7 hari lalu

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.   Menteri Keuangan Sri Mulyani yang...

Breaking News1 minggu lalu

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum...

Breaking News1 minggu lalu

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak...

Breaking News1 minggu lalu

Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Sejak didapuk menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019 lalu, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu...

Breaking News1 minggu lalu

DJP: Perlu “Effort” Perusahaan Agar Insentif Pajak Bagi Karyawan Bisa Dimanfaatkan

Pengusaha mengaku kerepotan untuk melaksanakan insentif PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP). Mereka menilai,...

Breaking News1 minggu lalu

Kawal Wajib Pajak Agar Tak Terjerumus Dalam Pidana Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan seminar on-line perpajakan bertajuk “Peran Konsultan...

Breaking News1 minggu lalu

Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Jika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, pendapatan riilnya merosot tajam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan...

Breaking News2 minggu lalu

Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Sejak beberapa bulan terakhir, harga emas kian meroket. Pada awal Agustus ini, misalnya, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero)...

Populer