Connect with us

Taxclopedia

Mengintip Pajak E-Commerce di Berbagai Negara

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Gbr: Ilustrasi

 

E-commerce, atau perdagangan barang dan jasa secara on-line, telah menjadi komponen besar ekonomi global. Sebuah laporan WTO (World Trade Organization) atau Organisasi Perdagangan Dunia menyebutkan, total nilai e-commerce pada 2016 sebesar 27,7 triliun dollar AS ( 37,58 triliun dollar Singapura), yang hampir 24 triliun dollar AS di antaranya merupakan transaksi bisnis-ke-bisnis (B to B).

Pasar global e-commerce diperkirakan akan mendekati 1 triliun dollar AS pada tahun 2020 karena penjualan on-line terus tumbuh. Namun, dunia tidak memiliki aturan bersama untuk transaksi ini. Kepatuhan terhadap peraturan yang terpisah untuk masing-masing negara dan wilayah telah menjadi beban yang signifikan bagi perusahaan dan halangan untuk memperluas operasi bisnis mereka.

Sebagaimana dikutip dalam laman straitstimes.com, mereka tidak sabar dengan kurangnya aturan Organisasi Perdagangan Dunia tentang ledakan pertumbuhan e-commerce. Ada 76 anggota termasuk Amerika Serikat, Cina, Uni Eropa dan Jepang sepakat pada hari Jumat (25 Januari 2019) mulai menegosiasikan kerangka kerja baru.

China yang terkunci dalam perang dagang dengan Amerika Serikat, mengisyaratkan dukungan bersyarat untuk prakarsa itu, tetapi mengatakan itu juga harus mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang.

Cepat berubah

Para pakar perdagangan mengatakan, buku aturan perdagangan global dengan cepat menjadi usang dan perlu untuk mengikuti pola bisnis baru atau menjadi tertinggal hingga akhirnya tidak digunakan. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa 70 perjanjian perdagangan regional sudah termasuk di dalamnya ketentuan atau bab tentang e-commerce.

Sebanyak 164 anggota WTO gagal untuk mengonsolidasikan sekitar 25 proposal e-commerce terpisah pada sebuah konferensi di Buenos Aires pada Desember 2018, termasuk rencana untuk membuat forum negosiasi e-commerce pusat.

Topik lain yang akan dibahas termasuk menghilangkan tarif untuk konten seperti film dan musik, serta mempromosikan tanda tangan elektronik untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan pabean, yang menumpuk karena belanja on-line menjadi lebih lazim.

Cina kemungkinan bertujuan menjadi pemimpin dalam negosiasi tersebut untuk menciptakan aturan yang menguntungkan bagi negaranya dan berpartisipasi dalam pengaturan internasional yang pragmatis. Negara ini adalah rumah bagi perusahaan e-commerce terkemuka, seperti Alibaba Group Holding.

Dengan AS dan Cina bersaing untuk mendominasi dalam ekonomi digital, ketegangan telah menyebabkan Washington mengekang transfer informasi Amerika ke negara-negara asing dengan membatasi merger dan akuisisi asing melalui Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2018. Perang dagang tersebut sudah terlihat dengan diboikotnya perusahaan raksasa China Huawei di Amerika dan negara sekutunya.

Pertemuan para menteri WTO tahun itu sepakat untuk tidak memajaki data atau konten digital yang dikirim lintas batas. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi juga sepakat tahun itu untuk hanya barang pajak di negara tempat transaksi dilakukan.

Cerita awal di atas adalah pengantar bahwa dunia perdagangan internasional sudah banyak berubah. Yang paling mencolok adalah e-commerce, sehingga mau tidak mau untuk mencegah kemungkinan yang merugikan negara sumber/domisili penghasilan mereka (negara-negara yang tergabung dalam WTO) sepakat untuk berunding, merumuskan strategi dan kebijakan terkait lalu lintas perdagangan e-commerce.

Lintas batas

Karena itu penulis berpendapat, penting untuk mengetahui kebijakan-kebijakan negara di luar Indonesia terkait. e-commerce Beranjak dari sini kita akan mengetahui seberapa siap mereka menghadapi ledakan pertumbuhan transaksi e-commerce. E-commerce akan menyentuh cross borders transaction yang bila tidak diatur dengan baik bisa merugikan banyak kalangan, baik pelaku e-commerce , negara sumber dan negara destinasi terutama terkait aspek perpajakannya.

Richard Musgrave, ekonom Universitas Harvard mengatakan, mengubah sistem perpajakan tak semudah membalikkan telapak tangan. Terdapat berbagai jenis tantangan yang perlu direspons cermat.

Studi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Saintifik Parlemen Uni Eropa, Tax Challenges in the Digital Economy, mengungkap bahwa perkembangan ekonomi digital telah menciptakan tantangan baru bagi sistem perpajakan di berbagai negara.

Hal itu menurut mereka, karena sistem perpajakan yang berlaku saat ini pada dasarnya didesain untuk menarik pajak dari industri-industri konvensional. Padahal di era digital ini, persoalan dan tantangan bisnis yang dihadapi sama sekali berbeda.

Berdasarkan hasil studi itu, terdapat dua persoalan mendasar yang menjadi tantangan besar untuk mereformasi skema perpajakan konvensional. Pertama, barang-barang yang diperdagangkan bersifat intangible (tidak memiliki wujud fisik) dan lintas batas negara (borderless), semisal jasa berlangganan film atau lagu serta perdagangan software atau aplikasi.

Persoalan kedua terkait keberadaan fisik perusahaan digital, mengingat mereka tidak perlu membangun kantor cabang atau memindahkan pabrik untuk dapat beroperasi di suatu negara.

Persoalan-persoalan itu mulai dari model bisnis sampai bentuk barang yang diperdagangkan, membuat skema perpajakan konvensional tidak lagi relevan untuk merespons perkembangan bisnis di era digital. Sebab skema “kuno” itu memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan digital untuk menghindari regulasi perpajakan dan memindahkan profit mereka ke negara-negara suaka pajak (tax havens).

Pada titik ini, Uni Eropa menjadi salah satu rezim yang gencar membangun infrastruktur perpajakan yang relevan dengan perubahan zaman. Ia, dan beberapa negara lain, memiliki sistem pajak yang tergolong baik di era digital.

Uni Eropa

Dalam kurun tahun 2008 sampai 2016, pertumbuhan pendapatan perusahaan e-commerce menanjak hingga 32 persen. Hal itu berbanding terbalik dengan perusahaan retai konvensional yang hanya satu persen.

Menurut data Ecommerce Europe, asosiasi pelaku bisnis di Uni Eropa, pada 2016 total nilai perdagangan on-line di Uni Eropa mencapai 530 miliar euro.

Peneliti Brookings Institute, Edison Jakurti, menyatakan dalam satu dekade terakhir, pencapaian perusahaan-perusahaan teknologi digital di Uni Eropa telah mengungguli perusahaan-perusahaan konvensional. Pada 2006 misalnya, hanya ada satu perusahaan teknologi digital yang masuk ke dalam kategori 20 perusahaan top Uni Eropa, dengan pangsa pasar 7 persen. Namun pada 2017, terdapat 9 perusahaan teknologi digital dalam jajaran perusahaan-perusahaan top di Uni Eropa, dengan persentase pangsa pasar 54 persen.

Melihat tren perdagangan on-line yang kian meningkat, Uni Eropa menganggap perlunya suatu regulasi pajak baru yang relevan dengan semangat zaman. Dan sebagai organisasi kawasan, Uni Eropa tidak menarik pajak, baik pajak pertambahan nilai (disebut value-added tax; VAT di Eropa) maupun pajak korporasi. Ia hanya menyediakan payung regulasi.

Maka aturan perpajakan di negara-negara anggotanya harus sesuai dengan regulasi perpajakan Uni Eropa, meski setiap negara anggota Uni Eropa punya persentase pajak pertambahan nilai yang berbeda satu sama lain. Misalnya, Prancis menerapkan pajak pertambahan nilai sebesar 20 persen, Jerman 19 persen, dan Hungaria 27 persen.

Uni Eropa punya dua skema regulasi terkait perdagangan digital. Perbedaan antara dua regulasi ini dilatarbelakangi perbedaan wujud barang yang diperdagangkan, apakah barang itu punya wujud fisik (tangible) atau tidak memiliki wujud fisik (intangible).

Pertama, regulasi pajak pertambahan nilai mengatur bahwa pajak baru bisa dikenakan apabila nilai transaksi di atas ambang batas yang ditetapkan oleh negara tempat konsumen berada. Contohnya, Perancis mensyaratkan pajak pertambahan nilai apabila nilai produk yang diperdagangkan lebih dari 35 ribu Euro per tahun, sedangkan Jerman mensyaratkan pajak pertambahan nilai terhadap produk dengan nilai lebih dari 100 ribu euro per tahun.

Kedua, setiap perusahaan yang teregistrasi pada sistem pajak pertambahan nilai Uni Eropa wajib menjaminkan dana sebesar delapan ribu euro ke masing-masing negara tempat mereka menjual barang.

Skema regulasi pajak pertambahan nilai yang pertama berlaku pada hubungan perdagangan antara perusahaan dengan konsumen (business to customer) yang memperdagangkan barang-barang yang mempunyai wujud fisik (tangible).

Apabila nilai barang berada di atas ambang batas yang diatur di negara itu, maka perusahaan wajib mengenakan pajak pertambahan nilai dengan mengacu pada regulasi pajak pertambahan nilai yang berlaku di negara konsumen terkait.

Begitu pun ketika perusahaan ternyata tidak berasal dari Uni Eropa. Jika nilai barang berada di atas ambang batas yang ditentukan, maka perusahaan wajib menarik pajak sesuai regulasi yang berlaku di negara konsumen.

Sebaliknya, bila hubungan dagang dilakukan antara perusahaan Uni Eropa dengan konsumen di luar Uni Eropa, maka perusahaan tidak akan dikenai pajak pertambahan nilai.

Sementara skema regulasi kedua berlaku pada bisnis-bisnis di bidang telekomunikasi, penyiaran, dan layanan elektronik lain seperti perusahaan gim, penyedia layanan musik, film, maupun perangkat lunak.  Dalam skema ini, apabila perdagangan dilakukan antara perusahaan asal Uni Eropa dengan konsumen yang juga berasal dari Uni Eropa, maka pajak pertambahan nilai yang dikenakan harus sesuai dengan regulasi pajak di negara konsumen berada.

Juga apabila perdagangan dilakukan antara perusahaan yang tidak berasal dari Uni Eropa dengan konsumen Uni Eropa, maka pajak pertambahan nilai mengikuti regulasi pajak di negara konsumen tersebut.

Melalui kedua regulasi di atas, perusahaan—baik yang berasal dari Uni Eropa maupun di luar Uni Eropa—tidak hanya bertanggung jawab untuk menarik pajak, tetapi juga mengumpulkan, melaporkan, dan menyerahkan pajak pertambahan nilai itu ke pemerintah di negara konsumen atau perusahaan itu berada.

Misalnya, seseorang yang berasal dari Italia mengunduh aplikasi yang dijual oleh perusahaan asal Polandia, maka perusahaan asal Polandia itu harus menarik pajak pertambahan nilai dari konsumen sesuai dengan regulasi pajak di Italia.

Pada 2015, Uni Eropa memperkenalkan skema khusus bernama mini one stop shop (MOSS). MOSS difungsikan untuk mempermudah perusahaan dalam mengelola penarikan pajak dari konsumen. MOSS merupakan layanan on-line yang menyediakan platform bagi perusahaan untuk mematuhi regulasi perpajakan pertambahan nilai di negara tempat barang diperdagangkan, sehingga perusahaan tidak perlu memikirkan urusan administratif yang rumit.

Meski telah mempunyai regulasi pajak yang cukup komprehensif, Uni Eropa masih kesulitan menciptakan sistem pajak korporasi untuk perusahaan-perusahaan digital seperti Google, Facebook, atau Amazon. Sampai saat ini, mereka masih memperdebatkan skema pajak yang tepat untuk diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan itu.

Australia

Selain Uni Eropa, salah satu negara dengan sistem regulasi pajak jual-beli on-line yang terbilang baik adalah Australia. Namun, berbeda dengan Uni Eropa, Australia tidak mengenal pajak pertambahan nilai, melainkan pajak konsumsi barang dan jasa (Goods and Services Tax; GST).

Data Statista pada 2017 menunjukkan, nilai total perdagangan on-line di Australia mencapai 22,3 miliar dollar AS. Dalam konteks global, ia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan nilai perdagangan on-line tertinggi di dunia.

Sementara berdasarkan data Ecommerce Foundation, setidaknya 65 persen warga Australia berbelanja secara on-line. Jumlah itu terbilang besar untuk negara dengan populasi 23 juta jiwa—jumlah yang tidak lebih dari seperempat populasi Pulau Jawa.

Maka pada 21 Juni 2017, setelah melewati berbagai perdebatan dan penelitian, parlemen Australia akhirnya mengesahkan perluasan penerapan pajak barang dan jasa ke sektor jual-beli on-line barang dan jasa impor bernilai rendah (low value imported goods).

Aturan yang mensyaratkan penarikan pajak barang dan jasa sebesar 10 persen dari total nilai perdagangan on-line itu akan efektif diberlakukan Australia per 1 Juli 2018. Dalam regulasi tersebut, parlemen Australia menetapkan ambang batas bawah nilai transaksi jual-beli on-line yang akan dikenai pajak barang dan jasa sebesar 10 ribu dollar Australia.

Artinya, jual-beli barang atau jasa secara on-line, entah itu produk yang punya wujud fisik ataupun tidak, selama nilainya berada di atas 1.000 dollar Australia, maka perusahaan atau distributor penjual barang itu wajib menarik pajak barang dan jasa sebesar 10 persen dari total nilai transaksi.

Australia juga mewajibkan perusahaan-perusahaan e-commerce dengan nilai pendapatan di atas 75 ribu dollar Australia per tahun untuk melakukan registrasi ke kantor pajak Australia, serta wajib menarik pajak ke konsumen sesuai aturan perpajakan yang berlaku di Australia.

Korea Selatan

Berbelanja on-line boleh dibilang telah mengakar sebagai gaya hidup masyarakat Korea Selatan. Hal tersebut terlihat dalam Global Connected Commerce Report 2016 yang dirilis oleh Nielsen.

Laporan itu mengungkap bahwa orang-orang Korea Selatan merupakan masyarakat yang paling sering berbelanja on-line, mulai dari pakaian (77 persen), perlengkapan rumah tangga (52 persen), makanan kemasan (51 persen), perlengkapan makeup dan perawatan tubuh (65 persen), dan sayur-mayur serta buah-buahan segar (37 persen).

Dari aktivitas itu, pada tahun 2017 Statista mencatat nilai transaksi perdagangan on-line di Korea Selatan mencapai angka 46,5 miliar dollar AS. Dan sejak 1 Juni 2015, pemerintah Korea Selatan memperluas cakupan pajak pertambahan nilai ke segmen perdagangan on-line.

Setiap perusahaan yang menjual barang di Korea Selatan, meski tidak membuka kantor cabang, tetap harus melakukan registrasi pajak pertambahan nilai ke dalam sistem pelayanan elektronik perpajakan negeri itu.

Korsel tidak memberlakukan ambang batas seperti Australia. Maka setiap perusahaan, berapa pun nilai transaksi mereka, wajib melakukan registrasi.

Semua penyerahan pajak di Korea Selatan oleh perusahaan asal negara mana pun harus dibayarkan menggunakan mata uang Korea Selatan, Won.

Korea Selatan benar-benar tidak mau kehilangan pemasukan pajak dari bisnis e-commerce. Regulasi pajak mereka menyebutkan gamblang bahwa apabila perusahaan tidak mempunyai perwakilan bisnis di Korsel atau aktivitas perdagangannya di negara itu adalah menjual barang-barang tanpa wujud fisik, maka perusahaan tersebut tetap dianggap berada di Korsel sehingga harus mengikuti regulasi pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen.

Demikian pula jika penjualan produk-produk dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki perwakilan bisnis di Korea Selatan, maka perusahaan asal akan tetap dianggap berada di negara tersebut. Jadi, semisal Apple tidak mempunyai perwakilan di Korsel, setiap produk yang mereka jual di negara itu, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, akan tetap dikenai pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen dari yang dibayar konsumen.

Pajak pertambahan nilai itu harus dibayarkan tiap tiga bulan sekali ke Woori Bank, bank yang melayani perpajakan nasional Korea Selatan. Dan semua penyerahan pajak harus dibayarkan menggunakan mata uang Korea Selatan, won.

India

India menerapkan jenis pungutan lain di luar Pajak Penghasilan (PPh). India menerapkan Equalization Levy Rules (EQL). Berdasarkan sistem EQL, subjek pajak dalam negeri atau Badan Usaha Tetap (BUT) subjek pajak luar negeri di India dikenai pungutan sebesar 6 persen dari nilai kotor yang dibayarkan atas transaksi antar bisnis (business-to-business) yang melebihi batas tertentu. Meskipun demikian, sistem ini memiliki kelemahan karena EQL dikategorikan sebagai PNBP, maka pengenaan pungutan EQL tidak bisa meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Selain itu, India juga menerapkan pungutan bagi jasa periklanan on-line yang dapat ditentukan di kemudian hari. Langkah ini dinilai bisa mengantisipasi penghindaran pajak.

Tiongkok

Tiongkok memiliki sistem perpajakan berdasarkan rentang waktu tertentu. Negara ini menerapkan jadwal pengenaan PPN terhadap beberapa barang yang dijual via e-commerce. Sebagai contoh, suatu barang akan dikenakan PPN 2 persen selama sekian tahun, sementara barang lain bisa dikenai PPN 5 persen dalam sekian periode. Pada akhirnya, seluruh barang ini akan berangsur mendapatkan nilai PPN 10 persen.

Zaman jelas berubah, dan perkembangan teknologi informasi niscaya mengubah cara-cara berbisnis. Salah satunya, transformasi bisnis retail dari konvensional (off-line) menjadi on-line yang mengandalkan jaringan internet.

Berbelanja on-line, dengan segala kemudahan yang melekat di dalamnya, telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di era digital. Nilai perdagangan on-line juga tak main-main besarnya. Menurut data Statista, portal statistik on-line dan riset pasar, hanya dalam waktu tiga tahun nilai perdagangan on-line meningkat hampir dua kali lipat. Dari 1,3 triliun dollar AS pada 2014 menjadi 2,29 triliun dollar AS pada 2017.

Tahun 2021, Statista memproyeksikan persentase nilai perdagangan on-line akan meningkat 246,15 persen hingga mencapai USD 4,5 triliun.

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, konsumen mencari harga terendah. Ada gerakan akar rumput di masyarakat dengan jargon “Siapa yang Membuat Pakaian Anda?” dan barang daring lainnya, dan konsumen berduyun-duyun ke sana. Mereka ingin tahu siapa yang membuatnya, mengapa mereka berhasil dan konsumen di sana benar-benar terhubung dengan misi itu. Karena itulah alasannya kenapa Amazon demikian merajai pasar e-commerce di Amerika dan dunia, faktor kenyamanan dan kecepatan itulah yang dimiliki oleh Amazon.

Amerika Serikat sebagai pionir dari e-commerce menerapkan Internet Tax Freedom Act yang diawali tahun 1998 pada masa pemerintahan Bill Clinton dan telah diperpanjang beberapa kali hingga masa pemerintahan George W. Bush yang kemudian berlaku terakhir sampai dengan November 2014. Peraturan ini melarang pengenaan pajak pada akses internet, penggunaan bandwith internet dan penggunaan e-mail. Namun demikian, semua ketentuan perpajakan bagi perdagangan konvensional berlaku sama untuk perdagangan melalui e-commerce.

Jepang

Jepang juga memperlakukan hal yang sama bahwa tidak ada pengenaan pajak yang baru bagi e-commerce dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan perdagangan biasa. Untuk pengawasan kepatuhan pajak terhadap e-commerce, otoritas perpajakan di Jepang membuat suatu satuan khusus yang disebut dengan PROTECT (Professional Team for Ecommerce Taxation). Tim yang dibentuk pada setiap kantor wilayah ini “memburu” pelaku usaha e-commerce yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan dibentuknya satuan khusus ini, terbukti cukup efektif untuk mengumpulkan pajak bagi penerimaan negara Jepang yang selama ini bersembunyi di balik bisnis e-commerce.

Demikian tadi ulasan tentang kebijakan-kebijakan e-commerce di beberapa negara besar dunia. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan aturan terkait e-commerce, meskipun PMK-210 tahun 2018 tentang pajak atas e-commerce yang sempat diundangkan kemudian ditarik lagi, mudah-mudahan itu bukan karena iklim perpolitikan dan ekonomi yang belum kondusif (antara April sampai dengan Mei 2019), melainkan lebih karena alasan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antarkementerian/lembaga.

Bagaimanapun, e-commerce masuk dalam road map yang disusun oleh negara ini melalui Peraturan Presiden No. 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce). Pemerintah ingin memastikan pengaturan e-commerce tepat sasaran, berkeadilan, efisien serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital dengan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan negeri ini.

Taxclopedia

Apa itu Single Login DJP?

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Islustrasi

Single Login DJP adalah pintu menuju era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak yang memudahkan Wajib Pajak. Apa saja keunggulannya?

Apa itu Single Login DJP? Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu login? Login adalah istilah populer di kalangan masyarakat pengguna layanan internet. Nyaris semua kalangan baik tua muda, milenial maupun generasi X paham tentang kata login ini. Sebab, semua layanan berbasis internet dan aplikasi baik desktop maupun perambah (browser) menggunakan fitur login untuk dapat mengakses akun mereka. Layanan seperti e-mail, mobile banking, internet banking, games online, games offline, aplikasi smartphone berbasis android dan iOs, aplikasi komputer baik desktop maupun laptop berbasis Windows, Apple dan Linux serta banyak contoh lainnya menggunakan login untuk bisa membuka, mengakses atau menggunakannya. Berarti, login adalah pintu masuk ke dalam layanan atau aplikasi.

Nah, sekarang kita buat terjemahan bebasnya untuk single login adalah satu akses atau satu kunci untuk banyak pintu masuk. Sebenarnya ada istilah lainnya yang populer dengan nama single sign on, punya makna yang kurang lebih sama dengan single login. Dengan demikian, bila diartikan secara lengkap, makna single login DJP adalah satu akses ke banyak pintu layanan kewajiban perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Lantas, apa manfaatnya single login? Pembaca tentunya tidak asing dengan gawai atau smartphone dengan platform Android. Android yang merupakan sistem operasi mobile phone buatan Google menerapkan integrasi single login atau single sign on untuk seluruh akses aplikasi berbasis Android besutan Google, mulai dari Gmail, Google Drive, YouTube, Google Photos, Facebook dan banyak aplikasi lainnya yang cukup dengan sekali login kita dapat mengakses berbagai layanan atau fitur-fitur yang ada dalam gawai pintar milik kita. Artinya, single login dibuat dengan tujuan melakukan integrasi seluruh layanan yang dimiliki oleh sebuah entitas bisnis (e-commerce, dan lain-lain) atau nonbisnis (pemerintah, dan lain-lain) dalam satu genggaman.

Tidak perlu seorang pengguna layanan jasa untuk membuka layanan lainnya di perangkat lainnya karena semua sudah dapat dinikmati dalam satu rumah besar. Ibarat sebuah rumah yang besar yang memiliki banyak ruangan dan kamar cukup ketika kita memasuki rumah tersebut dengan kunci/akses yang kita miliki maka kita bebas masuk ke ruang atau kamar dalam rumah itu tanpa harus membuka dengan kunci lainnya, karena ruang atau kamar itu sudah tidak memiliki kunci lagi.

Direktorat Jenderal Pajak baru-baru ini bertekad memberikan layanan terbaik dalam satu rumah besar, yakni DJPONLINE, dengan meluncurkan Single Login DJP untuk Wajib Pajak.

 

Single login ini berupa tombol kuning bertuliskan “login” di sudut kanan atas laman situs web pajak.go.id atau dapat mengaksesnya langsung dengan mengetik kata DJPONLINE pada semua perambah/browser di komputer atau smartphone. Namun, kekurangan dari sistem ini adalah yang bisa menggunakan hanyalah Wajib Pajak yang telah terdaftar memiliki NPWP dan EFIN (electronic filing identification number). Artinya, sebelum terdaftar sebagai Wajib Pajak, masyarakat tidak akan dapat menggunakan layanan ini. Konsep ini mirip dengan aplikasi mobile banking yang merupakan layanan perbankan secara daring, yaitu para nasabah baru dapat memanfaatkan layanan ini bila telah memiliki rekening pada bank yang menyediakan layanan. Masyarakat yang belum memiliki kewajiban pajak hanya dapat membuka layanan pada header di web yang bersifat umum dan untuk konsumsi publik seperti peraturan, unduh aplikasi perpajakan, informasi publik, tax knowledge base atau pembelajaran perpajakan dan lainnya.

Sekadar informasi, penggunaan EFIN akan digantikan dengan teknologi kekinian yakni menggunakan OTP (One Time Password) yang sekarang populer banyak digunakan pada sistem atau aplikasi pada perangkat smartphone. Kita tunggu saja tanggal mainnya.

 

Dengan satu kali log masuk (login), Wajib Pajak akan mendapatkan banyak layanan digital terutama pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Secara terperinci layanan digital yang disediakan itu adalah sebagai berikut:

  • Menu Lapor => Pelaporan (e-Filing, e-Form, e-Bupot)
  • Menu Bayar => Pembayaran (e-Biling)
  • Menu Profil Wajib Pajak berupa data pokok Wajib Pajak dan SPT yang dilaporkan
  • Menu Layanan => Layanan administrasi perpajakan seperti rumah konfirmasi dokumen, konfirmasi status Wajib Pajak (KSWP), e-reporting, e-CBCR, e-PHTB dan permohonan Wajib Pajak seperti Surat Keterangan Fiskal, Surat Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang untuk sementara jumlah dan cakupannya masih terbatas dan akan terus ditambahkan.

Single Login ini merupakan salah satu program dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2015–2019 yang dilanjutkan pengembangannya dan masuk menjadi program dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020–2024.

Single Login juga merupakan pintu masuk layanan berbasis 3C (Click-Call-Counter). Layanan 3C ini merupakan program pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak dengan sistem kanal, tetapi tidak terbatas pada ketiga kanal itu (termasuk juga di dalamnya kanal lain seperti aplikasi mobil dan kantor pos).

Dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kanal utama melalui situs web pajak.go.id dengan pengelolaan permohonan yang masuk ke dalam situs web secara otomatisasi penuh tanpa bantuan manusia, atau diproses lebih lanjut oleh agen pusat kontak (contact center) atau Account Representative, tergantung kerumitan jenis permohonan.

Kanal kedua adalah pusat kontakBeberapa jenis permohonan juga direncanakan dapat disampaikan melalui pusat kontak. Sementara bagi Wajib Pajak yang tidak dapat mengakses situs web dan pusat kontak atau termasuk dalam kategori risiko sesuai aplikasi Complain Risk Management (CRM) dapat menyampaikan permohonannya secara langsung melalui kantor pajak.

Konkretnya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan digitalisasi dan otomatisasi layanannya secara bertahap sehingga Wajib Pajak tidak perlu berbondong-bondong datang ke kantor pajak.

Pada 2020 ini akan ada tujuh layanan yang terlebih dahulu diotomatisasi ke situs web pajak.go.id, yaitu sebagai berikut.

  1. Pemberitahuan Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
  2. Pemberitahuan Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat (KK dan KKS)
  3. Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
  4. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif Orang Pribadi
  5. Perubahan Data Wajib Pajak Ekspress
  6. Cetak Ulang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  7. Surat Keterangan PP 23.

Direktorat Jenderal Pajak meyakini dengan otomatisasi dan integrasi layanan ini maka Direktorat Jenderal Pajak akan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan terstandardisasi kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan juga adalah pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menariknya, hal ini akan memberikan keseragaman dan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak. Tidak akan lagi ditemui perbedaan dokumen yang dipersyaratkan yang bisa jadi muncul jika dilayani secara luring (luar jaringan) melalui kantor pajak. Dan inilah masalah yang sering dirasakan oleh Wajib Pajak di seluruh Indonesia.

Selain itu muncul pula keyakinan bahwa otomatisasi dan integrasi layanan akan menunjang pengawasan pajak yang lebih efisien dan efektif berbasis pendekatan perilaku kepada Wajib Pajak.

Dan Single Login DJP adalah awal mulanya. Ini pintu menuju era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak.-Harisman Isa Mohamad

Continue Reading

Taxclopedia

Proses Penetapan Target Pajak

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Bagaimana penyusunan proyeksi penerimaan negara dan pihak mana saja yang terlibat di dalamnya?

Sebelum membedah topik di atas, ada baiknya kita mencari ilustrasi tentang bagaimana sebuah negara bisa hidup atau survive. Ternyata mudah dan sederhana, yakni dengan melihat bagaimana manusia atau individu-individu dalam sebuah negara bisa hidup atau survive. Dalam sebuah kelas pelatihan membangun kesadaran pajak, penulis menjelaskan kepada peserta bagaimana negara ini bisa menghidupi dirinya sendiri. Seorang peserta kemudian diajak untuk berdiskusi tentang bagaimana dirinya bisa hidup di sebuah kota atau daerah. Siti, salah seorang peserta kemudian terlibat pembicaraan dengan penulis.

Penulis: “Coba Siti hitung berapa kebutuhan hidup Siti selama satu bulan di kota Jakarta—yang paling pokok saja, ya. Artinya, kalau kebutuhan ini tidak tercukupi maka Siti kurang atau tidak layak hidup di Jakarta.”

Siti: “Caranya bagaimana, Pak?”

Penulis: “Dalam sehari berapa kali Siti makan dan minum dan berapa rupiah dikeluarkan untuk itu?”

Siti: “ Tiga kali. Sekali makan dan minum di Jakarta kurang lebih habis Rp 20.000.”

Penulis: “Berarti dalam sebulan habis Rp 20.000 x 3 x 30 = Rp 1.800.000. Terus, berapa pengeluaran uang sebulan untuk membeli pakaian baru, kosmetika dan kebutuhan wanita agar tetap tampil cantik?”

Siti: “Hmmm, berapa ya, Pak? Sekitar Rp 300.000, deh.”

Penulis: “Pertanyaan terakhir, berapa biaya sewa atau kontrak tempat tinggal sebulan di Jakarta? Lalu, berapa kebutuhan pulsa dan data serta ongkos transportasi untuk mobilitas Siti selama sebulan?”

Siti: “Sewa tempat tinggal sebulan Rp 1.500.000, pulsa dan data sekitar Rp 120.000, dan transportasi saya pakai angkutan umum dan transportasi berbasis aplikasi daring sekitar Rp 1.000.000”

Penulis: “Dapat saya simpulkan total kebutuhan hidup layak Siti di kota Jakarta selama sebulan adalah Rp 4.720.000. Berikutnya, setelah mengetahui kebutuhan biaya hidup sebesar ini, apa yang akan Siti lakukan?”

Siti: “Pastinya Siti akan mencari penghasilan di Jakarta minimal sebesar pengeluaran Siti agar bisa tetap hidup di Jakarta, Pak.”

Penulis: “Iya, begitulah manusia atau individu menghidupi dirinya, dengan cara menghitung terlebih dahulu berapa kebutuhan hidupnya kemudian mencari cara untuk mengisi kantong pendapatannya dari bekerja, bisnis atau usaha atau menjalani profesi tertentu agar terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Negara pun melakukan hal serupa. Hanya saja, terkadang individu atau manusia melakukan cara yang berbeda seperti yang negara lakukan, yakni mencari dulu penghasilan baru kemudian kebutuhan hidupnya disesuaikan.”

Siti: “Terus, kalau Siti tidak punya uang untuk bisa bertahan hidup?”

Penulis: “Pastinya Siti akan meminjam uang dengan cara cepat, yakni ke kerabat atau teman dekat yang percaya dengan Siti. Namun, bila Siti ingin meminjam uang dalam nilai yang besar tentunya Siti akan meminjam ke lembaga keuangan dengan memberikan jaminan atau garansi senilai uang yang akan Siti pinjam, agar pihak lembaga keuangan punya keyakinan bila terjadi risiko di masa yang akan datang mereka tidak akan rugi bila Siti ternyata gagal bayar utang.

“Negara melakukan cara yang sama persis dengan Siti lakukan dengan memenuhi kebutuhannya. Bila tidak tercukupi, ya utang. Utang bisa dilakukan di dalam negeri (investasi dari masyarakat) dan luar negeri (negara donatur). Jaminan yang dimiliki negara ini tentu luar biasa mulai dari sumber daya alam yang berlimpah di darat dan air dan sumber daya manusianya. Itulah sebabnya permintaan utang kita selalu dipenuhi oleh negara donatur dan masyarakat. Tapi, tentunya utang punya risiko tinggi bila gagal bayar karena itu undang-undang memberi batasan persentase utang yang diperkenankan untuk menjaga terhindar dari risiko gagal bayar di kemudian hari.

“Agar tidak banyak utang yang terjadi dalam satu tahun maka negara sungguh sangat bergantung dengan penerimaan negara yang diperolehnya. Dan tahukah Siti dan peserta lainnya, bahwa negara menggantungkan hidupnya dari sektor perpajakan. Maka pajak memiliki andil sampai dengan 85 persen pada total rencana penerimaan negara. Karena itu, memiliki kesadaran tentang arti pentingnya pajak sangat penting dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat agar negara ini tetap bisa bertahan hidup dan mencapai impian dan cita-citanya.”

Penulis pun menutup pembicaraan dengan Siti.

Nah, APBN disusun selain untuk agar negara bisa bertahan hidup tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia sesuai dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pasal 23 Ayat 1 menyatakan APBN adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan sebagai tanggung jawab untuk mencapai kemakmuran rakyat. Agar memudahkan pemahaman bagaimana APBN disusun tentu kita harus mengtahui struktur APBN itu sendiri.

Fokus kita pada struktur pendapatan negara, bagaimana pendapatan negara disusun dan jenis-jenis dari pendapatan negara, terutama pajak. Mari kita lihat definisi pendapatan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dan hak pemerintah pusat itu adalah:

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pehutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), Cukai, dan pajak lainnya.

Pajak perdagangan internasional meliputi bea masuk (pajak impor) dan bea keluar (pajak ekspor).

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah Semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN (dividen), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

PNBP sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yakni PNBP Migas meliputi pendapatan pertambangan mineral minyak bumi dan gas bumi dan PNBP Nonmigas meliputi pertambangan minerba, perhutanan, perikanan, dan panas bumi.

PNBP dividen BUMN diperoleh dari dua jenis BUMN yakni perbankan dan nonperbankan.

Penerimaan hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Penulis akan perlihatkan perkembangan format dan komponen pendapatan negara secara time series.

Lantas bagaimana penyusunan proyeksi penerimaan negara dan pihak mana saja yang terlibat di dalamnya? Secara keseluruhan target penerimaan negara dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dengan Badan Kebijakan Fiskal—unit eselon satu di Kementerian Keuangan—sebagai koordinatornya. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dihitung dan disusun proyeksinya oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), sedangkan penerimaan negara terkait dengan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan terakhir tentu saja penghitungan dan penyusunan penerimaan negara sektor perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Unit eselon dua yang bertanggung jawab di Ditjen Pajak adalah Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak disingkat Direktorat PKP.

Bila kita lihat dari tahun ke tahun penerimaan pajak selalu meningkat. Di bawah ini adalah contoh peningkatan kenaikan penerimaan pajak dan bea cukai dua tahun terakhir, yakni tahun 2018 dan 2019.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi proyeksi penerimaan negara, penulis dapat uraikan secara singkat sebagai berikut.

  1. Penetapan asumsi kondisi makro ekonomi, yakni Produk Domestik Bruto (PDB), Tingkat pertumbuhan ekonomi, Tingkat Inflasi year on year, nilai tukar rata-rata rupiah terhadap dollar AS, tingkat suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) tiga bulan, harga minyak mentah dunia, lifting atau produksi minyak dan gas.
  2. Data penerimaan negara tahun-tahun sebelumnya atau melihat historis realisasi penerimaan negara baik dari pajak maupun cukai.
  3. Proyeksi kondisi ekonomi yang terjadi di tahun depan, seperti demand dan supply barang dan jasa yang sangat dipengaruhi dengan daya beli masyarakat yang tentunya berimbas pada penurunan konsumsi yang berpengaruh pada penerimaan PPN. Kenaikan UMR (upah minimum regional) di banyak daerah di Indonesia juga dapat memicu kenaikan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang akan menurunkan target penerimaan PPh. Adanya pemberian insentif perpajakan di berbagai sektor industri dan investasi juga membuat hitungan penerimaan pajak akan tergerus. Jangan lupakan juga, tekanan ekonomi dunia akibat perang dagang Amerika dan Cina juga memiliki dampak terhadap penerimaan negara di sektor pajak dalam negeri dan perdagangan internasional. Harga komoditas tambang dunia, seperti minyak bumi, harga CPO (crude palm oil) atau minyak sawit, komoditas kakao dan lainnya punya pengaruh signifikan pada penerimaan pajak dan perdagangan internasional baik bea masuk dan bea keluar. Terakhir, peranan perjanjian antarnegara yang tergabung dalam banyak organisasi internasional seperti G7, AFTA (Negara ASEAN) serta perjanjian bilateral negara Indonesia dengan negara lainnya adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun proyeksi penerimaan negara.
  4. Untuk penerimaan dari cukai yang terdiri atas hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, penetapan tarif dan harga eceran biasanya tidak dipengaruhi oleh tingkat inflasi.

Sebagai penutup, tentunya negara ini sudah demikian akut menggantungkan dirinya pada penerimaan pajak yang demikian dominan dalam struktur APBN. Sungguh tidak bisa dibayangkan bila dari tahun ke tahun penerimaan pajak tidak tercapai tentunya defisit akan terus membesar karena untuk menutup celah atau kekurangan pembiayaan negara. Yunani dan Venezuela adalah contoh nyata kegagalan negara memenuhi kewajiban membayar utangnya yang jatuh tempo sehingga mengalami depresi ekonomi yang sangat parah. Bicara anggaran, bicara kebutuhan hidup. Bicara pajak, bicara kelangsungan hidup sebuah negara. Harisman Isa Mohamad

Continue Reading

Taxclopedia

Realitas Pahit “Shadow Economy”

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Meski dianalogikan sebagai bayangan, “shadow economy” adalah realitas pahit yang menjadi batu sandungan ekonomi sebuah negara.

“Shadow economy? Bayang-bayang ekonomi dong? Istilah apalagi itu?” kata Joni ketika membaca judul berita pada sebuah media on-line. Sambil mengernyitkan dahi, Joni pun berseloroh kepada Agus, anak buahnya yang menjaga lapak busana Muslim miliknya di BLOK D, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Ternyata ekonomi juga punya bayang-bayang, bukan cuma manusia saja yang punya,” kata Joni lagi. Agus pun membalas, “Bos, kalau punya bayang-bayang berarti akan terus ikut dong ya, ke mana dia pergi.”

“Betul, Gus, cuma yang aku bingung, bayang-bayang itu sesuatu yang negatif atau positif sih?” Joni balik bertanya. Sekenanya Agus menjawab, “Entar, Bos, tunggu aku selesain kuliah S3 di Amrik, ya,” Dan mereka pun tertawa terbahak-bahak.

Pembaca yang budiman, pada rubrik “Taxclopedia” edisi kali ini penulis mencoba mengetengahkan fenomena shadow economy di berbagai negara, tentunya dengan berbagai perspektif/sudut pandang dengan mengambil referensi dari berbagai sumber.

Istilah shadow economy adalah sesuatu yang baru dalam bidang ekonomi atau tepatnya baru muncul di tahun 1970-an (Tanzi, 2012). Dalam working paper IMF yang dirilis tahun 2018, sebuah hasil riset yang dilakukan Leandro Medina dan Friedrich Scheneider dengan judul “Shadow Economies Around The World: What Did We Learn for Over 20 Years?” disebutkan bahwa terminologi shadow economy sering dipersamakan dengan underground economy, hidden economy, grey economy, black economy, unobserved economy, informal economy, atau cash economy.

Salah satu definisi yang umum digunakan adalah definisi yang diberikan oleh Schneider dan Enste (2000). Menurut mereka, shadow economy dapat diartikan sebagai semua aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap perhitungan Produk Nasional Bruto maupun Produk Domestik Bruto tetapi aktivitas itu sama sekali tidak terdaftar.

Untuk menjelaskan fenomena ini, OECD (2002) menggunakan istilah non-observed economy dan membaginya ke dalam empat jenis aktivitas, yaitu:

  • Produksi bawah tanah (underground production), yakni aktivitas produktif yang bersifat legal, tetapi sengaja disembunyikan dari otoritas publik dengan tujuan mengelak dari pajak dan peraturan lainnya.
  • Produksi ilegal (illegal production), yakni aktivitas produktif yang menghasilkan barang dan jasa yang dilarang oleh hukum.
  • Produksi sektor informal (informal sector production), yakni aktivitas produktif yang legal yang menghasilkan barang dan jasa dalam skala produksi kecil yang umumnya dilakukan oleh usaha rumah tangga yang tidak berbadan hukum.
  • Produksi rumah tangga untuk digunakan sendiri (production of households for own final use).

Namun, jika kita mau mencari definisi yang pasti agak sulit karena definisi yang digunakan oleh para peneliti di bidang ini bervariasi sesuai dengan indikator yang dipergunakan dan metode yang menjadi dasar penelitiannya. Dan tentunya secara ringkas dapat disimpulkan bahwa shadow economy adalah sesuatu yang negatif dalam perekonomian sebuah negara. Namun, bila kita artikan secara umum shadow economy ialah semua aktivitas ekonomi baik itu bersifat aktivitas legal maupun ilegal yang memiliki kontribusi terhadap perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Nasional Bruto (PNB) tetapi aktivitas tersebut sama sekali tak tercatat dan terhitung.

Aktivitas ilegal yaitu pasar ilegal di mana barang dan jasa diproduksi, dijual, dan dikonsumsi secara ilegal. Aktivitas ini dapat dikatakan melanggar hukum contohnya peredaran narkoba dan prostitusi.

Sedangkan aktivitas legal yang dapat dikategorikan ke dalam shadow economy adalah produksi barang dan jasa yang diproduksi secara legal tapi ditransaksikan secara tertutup untuk menghindari kewajiban membayar pajak; pembayaran kewajiban perlindungan sosial; menghindari standar yang telah ditetapkan, seperti upah minimum, waktu kerja maksimum, hingga standar keselamatan; dan menghindari prosedur administrasi yang telah ditentukan oleh pihak regulator atau pemerintah.

Merugikan negara

Kegiatan shadow economy seperti ini membuat kinerja ekonomi suatu negara yang biasanya memakai ukuran GDP menjadi bias. Di sisi lain, kegiatan ekonomi bayangan ini bisa menciptakan kehilangan potensi pendapatan pajak sehingga merugikan negara. Aktivitas shadow economy biasanya lepas dari pengawasan otoritas pajak negara setempat, sehingga menghilangkan kewajiban membayar pajak dari pelaku shadow economy.

Pengukuran skala shadow economy menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, besarnya pajak yang harus ditanggung para pelaku ekonomi bayangan itu. Dengan melakukan aktivitas shadow economy, berarti pelaku merasa terbebani oleh pemerintah dalam hal ini tentu saja soal pajak. Dan mereka memilih untuk melakukan exit option atau pilihan terakhir yakni para pelaku usaha shadow economy terus bertahan dalam zona ini untuk terus menghindar dari pengenaan pajak.

Kedua, perkembangan shadow economy akan membuat pengambilan kebijakan di sektor ekonomi menjadi bias dan tak efisien karena pengukuran beberapa indikator ekonomi seperti pengangguran, angkatan kerja, konsumsi, dan pendapatan menjadi tidak akurat. Ketiga, berpotensi menciptakan kompetisi antara pekerja legal dan ilegal yang secara alami tertarik masuk ke dalam shadow economy.

Di Indonesia, beberapa contoh aktivitas shadow economy yang menyita perhatian publik dan juga terasa dampaknya oleh masyarakat luas di antaranya adalah peredaran telepon seluler BM (black market), illegal logging, prostitusi, penyelundupan berbagai komoditas seperti BBM, hewan-hewan langka, hingga perdagangan manusia (TKI Ilegal)

Fenomena ini menyebabkan kerugian negara dalam hal pelanggaran aturan dan kehilangan potensi pajak. Terkait ponsel BM misalnya, pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak impor dan lebih jauh akan merusak industri di dalam negeri.

Perekonomian Indonesia saat ini memang terlihat terbebani dengan shadow economy ini. Besaran aktivitas shadow economy yang tak tercatat selama ini berada di kisaran 8,3 persen sampai dengan 10 persen dari PDB. Jika memakai data tahun 2018 sebagai acuan, besaran PDB Indonesia tercatat sebesar Rp 14.837 triliun, maka shadow economy Indonesia mencapai Rp 1.400 triliun. Sungguh sangat fantastis bukan?

Besarnya nilai shadow economy  ini membuat perekonomian Indonesia menjadi terdistorsi dan tumbuh di bawah potensi riil. Padahal, jika aktivitas ekonomi itu terdata dengan baik, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6 persen. Aktivitas shadow economy ini dinilai rawan. Pemerintah mengidentifikasi, tidak tercapainya target pajak selama ini akibat adanya underground economy/shadow economy yang sulit dipungut pajaknya, baik itu dari usaha legal maupun ilegal yang sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban administratif dan perpajakan. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada 2018 sebesar Rp 1.315,9 triliun atau hanya 92,4 persen dari target dalam APBN sebesar Rp 1.424 triliun. Ini artinya, masih ada kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 108,1 triliun.

Kegiatan underground economy yang ilegal dapat dilihat dari maraknya praktik pencurian ikan (illegal fishing) yang hasil tangkapannya tidak tercatat (unreported). Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti pernah mengungkapkan, saat ini unreported fishing masih cukup besar, mencapai 60 persen dari total produk perikanan di tanah air. Itu diketahui dari adanya selisih data neraca perdagangan (ekspor-impor) antara Indonesia dan negara-negara mitra dagang. Misalnya, nilai perikanan dari Indonesia yang tercatat di otoritas Hong Kong mencapai 1 miliar dollar AS, tapi yang tercatat di Indonesia hanya seperempatnya.

Berdasarkan data KKP, praktik unreported fishing juga tecermin pada selisih laporan impor ikan tuna beku dari Indonesia yang dilansir otoritas Thailand pada 2000. Laporan itu menunjukkan, tuna beku asal Indonesia yang masuk ke Thailand 52 persen lebih besar dibandingkan laporan ekspor yang dilansir otoritas Indonesia, dengan volume 271 ribu ton. Pada kasus yang sama, selisihnya meningkat menjadi 2,3 juta ton (69 persen) pada 2010, sehingga menimbulkan kerugian negara hingga 8,2 juta dollar AS. Kasus serupa diduga terjadi pada kegiatan ekspor ke negara-negara lainnya, sehingga kerugian negara akibat unreported fishing ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Sementara itu, pada aktivitas yang legal, potensi hilangnya pendapatan negara dari underground economy juga terjadi di sektor informal. Struktur perekonomian Indonesia didominasi sektor informal sehingga membuat proses penarikan pajak juga tidak optimal. Apalagi, penghasilan dari sektor ini sebagian masih di bawah baseline penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sebuah kajian pada 2016 menyebutkan, porsi sektor informal terhadap PDB Indonesia paling tinggi di negara kawasan. Kontribusi sektor informal mencapai 57,6 persen dari PDB. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura yang hanya 45 persen atau Malaysia yang hanya 33,1 persen.

Selain itu, munculnya underground economy juga bisa disebabkan tingkat inklusi keuangan yang rendah. Menurut hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, tingkat inklusi khusus perbankan penduduk Indonesia masih berada di kisaran angka 67,82 persen. Artinya, masih ada 32,18 persen masyarakat yang belum menyentuh akses perbankan.

Dengan minimnya akses ke produk dan jasa keuangan, kegiatan ekonomi yang tercipta dari kelompok masyarakat ini sangat mungkin berpotensi menjadi shadow economy. Jika shadow economy atau kegiatan ekonomi yang tidak terdata terus terjadi, maka otoritas atau regulator negara akan sulit menghitung skala kegiatan di dalamnya, termasuk memperkirakan potensi kerugian negara yang diakibatkannya.

Pencegahan

Sejumlah langkah bisa diambil untuk mengurangi underground economy. Pertama, meningkatkan pendataan Wajib Pajak perorangan. Tidak adanya data yang jelas membuat pemerintah kian sulit menyelaraskan harta Wajib Pajak dengan penghasilan yang sebenarnya.

Kedua, memberlakukan kebijakan perpajakan yang menstimulasi sektor informal karena struktur ekonomi Indonesia didominasi sektor informal. Misalnya, dengan menurunkan batasan PTKP sehingga dapat menjaring lebih banyak Wajib Pajak dari kalangan sektor informal.

Ketiga, menciptakan aturan pajak yang lebih bersahabat (friendly) dengan pelaku usaha. Meningkatnya aktivitas underground economy harus juga dilihat sebagai reaksi dari individu yang merasa terbebani oleh pajak pemerintah. Dalam konteks ini, meningkatnya kegiatan underground economy menjadi indikator dari tingginya beban pajak yang harus ditanggung pelaku ekonomi.

Keempat, peningkatan pengawasan di semua sektor kegiatan ekonomi untuk mencegah praktik-praktik ilegal. Misalnya, untuk mencegah pencurian ikan dengan meningkatkan patroli di seluruh perairan Indonesia, sedangkan untuk mencegah penyelundupan barang ke luar negeri, seperti kayu, bahan bakar minyak (BBM) hingga hewan langka, dibutuhkan pengawasan yang intensif dari masing-masing instansi terkait.

Kelima, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akses ke produk dan jasa keuangan maka akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dana pihak ketiga (DPK) industri keuangan akan tumbuh maksimal. Sehingga fungsi intermediasi industri keuangan akan meningkat dan dapat menjadi bantalan bagi sistem keuangan jika terjadi resesi.

Sulitnya menghitung skala kegiatan shadow economy dan mengukur potensi kerugian sebuah negara akibat aktivitas ekonomi bayangan menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi bahwa salah satu penyebab tak terpenuhinya target pajak tahun 2018 adalah adanya kegiatan ekonomi bayangan yang legal tetapi sulit dipungut pajaknya. Tahun 2019 ini kembali penerimaan pajak tidak tercapai juga bisa menjadi indikator masih tingginya shadow economy di negara ini.

Shadow economy tak hanya terjadi di Indonesia. Shadow economy merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi sebagian besar negara, bahkan negara kaya yang memiliki PDB jauh di atas Indonesia. Namun, dengan berbagai upaya serius—edukasi, kebijakan yang berpihak kepada publik (investor, rakyat)—kita akan mampu mengurangi dampak negatif shadow economy.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News7 hari ago

Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Meski baru mencoba menyampaikan pajak secara elektronik di tahun ini, Ana Christna Pinem tak menunggu akhir batas pelaporan agar tetap...

Breaking News1 minggu ago

GAAAC 2020 Tingkatkan Daya Saing Mahasiswa

Universitas Gunadarma, Margonda, Depok kembali menyelenggarakan Gunadarma All About Accounting Competition (GAAAC) pada 3–4 Maret 2020. Ajang kompetisi tingkat nasional...

Breaking News2 minggu ago

Fokus ke Empat Bidang Sosial

Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian sosial dan makin dekat dengan masyarakat. Upaya menjaga keberlanjutan...

Breaking News2 minggu ago

IKPI Buka Kursus Ahli Kepabeanan

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Ruko Graha Mas Fatmawati guna meningkatkan kompetensi konsultan pajak...

Breaking News1 bulan ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News2 bulan ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 bulan ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 bulan ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 bulan ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 bulan ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Trending