Connect with us

Taxpeople

Mengikis Kesenjangan via Pajak Orang

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Ketimpangan antara rasio orang kaya dengan orang miskin menjadi masalah serius di banyak negara. Perlu disikapi secara bijak dan hati-hati agar tak menimbulkan kecemburuan sosial.

Pada tahun 2016, rasio gini Indonesia yang menjadi ukuran ketimpangan masih berada di level 0,41.  Level ini belum berubah sejak 2013. “Satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 50 persen kekayaan bangsa ini,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil suatu ketika.

Rasio gini atau koefisien gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi suatu variabel tertentu—misalnya pendapatan—dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ucapan Sofyan Djalil itu masih terasa relevan sampai dengan sekarang. Terbukti dengan terbitnya laporan terbaru Oxfam dan INFID pada Januari lalu yang menyimpulkan adanya ketimpangan parah di Indonesia. Laporan itu menyebut, kekayaan empat orang terkaya di Indonesia saat ini setara dengan nilai harta 100 juta warga miskin.

Sumber Oxfam dan infed/BPS/L-1

Sumber Oxfam dan infed/BPS/L-1

Dikutip dari laman Wikipedia.org, Oxfam adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi. Badan amal asal Inggris yang bermarkas di Nairobi ini bekerja sama dengan mitra lainnya untuk mengurangi penderitaan di seluruh dunia. Oxfam terdiri dari 15 organisasi dari 98 negara di dunia. Sedangkan, INFID  organisasi masyarakat sipil (civil society organization) yang bergerak dalam bidang penelitian, kajian, dan advokasi kebijakan pembangunan di Indonesia. Lembaga ini memiliki status konsultatif pada Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) di Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (Wikipedia.org).

Oxfam melaporkan, sepanjang 2018, miliarder baru diciptakan setiap dua hari. Sama halnya dengan separuh penduduk termiskin di dunia menyaksikan penurunan kekayaan mereka sebesar 11%.

Yang tak kalah menarik adalah data yang disebutkan ekonom Faisal Basri. Ia menyatakan besarnya kesenjangan juga terlihat pada penguasaan orang-orang kaya di sektor perbankan. Dana bank di Indonesia didominasi oleh pemilik rekening di atas Rp 2 miliar. Meskipun hampir 98 persen jumlah rekening di bank dimiliki oleh nasabah dengan jumlah tabungan di bawah Rp 100 juta. Kelompok miliarder di Indonesia meraup dua pertiga kekayaannya dari praktik bisnis di sektor kroni (crony sectors), yang dimungkinkan karena kedekatannya dengan kekuasaan.

Lebih lanjut, Faisal Basri menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kerap didengungkan tertinggi ketiga di antara negara G-20 tampaknya lebih banyak dinikmati oleh 1 persen kelas atas atau setidaknya kelas menengah ke atas.

Indikasi nyata tecermin dari pertumbuhan sektor jasa, terutama sektor jasa modern yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja dan kebanyakan tenaga kerja berpendidikan tinggi—yang jumlahnya sekitar dua kali lipat dari sektor penghasil barang (infid.org).

Dari pendahuluan di atas, bisa disimpulkan secara umum terjadi ketimpangan di semua negara antara rasio orang kaya dengan orang miskin. Apa bila tidak disikapi secara bijak dan hati-hati oleh pemerintah di negara mana pun, berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial yang bisa berakibat buruk di masa depan sebuah negara.

Di bawah ini penulis kutip dari detikfinance.com tentang data-data orang kaya yang tersebar di berbagai negara dunia.

sumber: detik.com

Sumber: detik.com

 

Berbagai negara berusaha mengurangi ketimpangan rasio gini dengan berbagai hal, salah satu cara paling ampuh dan populer adalah dengan meningkatkan tarif pajak.

Demikian halnya dengan negara kita. Dalam amanat Undang – Undang Pajak Penghasilan pasal 17 mengenakan secara progresif orang pribadi dengan tarif tertinggi di lapisan terakhir sebesar 30 persen. Namun, bila penulis cermati lebih lanjut, pengenaan tarif 30 persen untuk batas lapisan penghasilan di atas 500 juta adalah tidak adil. Seharusnya ada tarif yang lebih tinggi dari 30 persen untuk batasan lapisan penghasilan seseorang yang dikatakan kaya atau super kaya.

“Terdapat 200.000 orang dengan penghasilan di atas Rp 10 miliar di Indonesia,” kata Dini Widiastuti juru bicara Oxfam. Lebih lanjut menurutnya, tarif teratas 45 persen dari PPh itu diterapkan di negara-negara G-20 yang lain, seperti Inggris, sementara negara maju seperti Belgia sebesar 50 persen dan Denmark 51,5 persen.

Tak berhenti sampai di situ, dalam jangka panjang pemerintah juga dinilai harus melakukan peninjauan sistem PPh orang pribadi untuk mengenakan pajak tambahan bagi kalangan puncak tersebut dengan tarif yang lebih tinggi. Misalnya, kisaran Rp 500 juta-Rp 5 miliar per tahun dikenakan tarif pajak 45% dan 65% untuk berpenghasilan lebih dari Rp 10 miliar per tahun.

Selain itu, Oxfam dan INFID juga memberi saran menerapkan tarif pajak tinggi untuk harta kekayaan dan pajak harta warisan. Beberapa negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan telah menerapkan tarif pajak harta warisan dengan besaran masing-masing 55 persen dan 50 persen.

Pihaknya juga menyarankan kepada pemerintah untuk membatalkan rencana pemangkasan tarif PPh badan dan meninjau ulang insentif pajak. Sebab, pemangkasan pajak tersebut dinilai tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan pajak dan menarik investor asing untuk masuk ke dalam negeri.

Seperti dilansir di laman tirto.id, Faktor penentu untuk menarik investor asing, untuk berinvestasi di dalam negeri justru berupa tingkat keterampilan di dalam negeri, ketersediaan infrastruktur, dan stabilitas makroekonomi.

Instrumen pajak adalah alat yang paling mujarab atau tepat untuk mengurangi perbedaan tingkat pemerataan kekayaan penduduk di sebuah negara

Nah sekarang pemerintah harus mendefinisikan dengan jelas dulu pengertian tentang orang kaya, apakah dihitung dari Nilai Bersih Aset (NBA) atau jumlah simpanan uang, deposito dan lain-lain, dalam lembaga perbankan, atau total gabungan semuanya. Ini harus dilakukan agar ke depan pengenaan pajak yang tinggi kepada golongan ini tepat sasaran. Berikutnya tentu terkait bagaimana menjaring katakanlah 200.000 orang kaya sebagaimana data di atas ke dalam objek potensi perpajakan, ini bukan perkara yang mudah, karena orang kaya di negara kita , katakanlah yang memiliki penghasilan di atas Rp 10 miliar memiliki resistensi yang tinggi di negara ini.

Negara Tiongkok sedang mengeksplorasi cara-cara baru untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan merestrukturisasi sistem perpajakannya, kemudian dengan mengumpulkan lebih banyak pajak dari orang-orang kaya dan menindak tegas pelaku penggelapan pajak, selanjutnya mengurangi pajak perusahaan sehingga perusahaan yang kesulitan dapat menjadi lebih produktif dan inovatif.

Sebuah berita baru-baru ini menarik perhatian banyak orang di Tiongkok: seorang pemilik toko yang membeli pakaian impor dan menjualnya melalui situs belanja on-ine Taobao dituduh penggelapan pajak, Yu Yan didenda 5,5 juta yuan dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Dan dari info grafis yang penulis tampilkan pertumbuhan jumlah miliarder di Tiongkok naik yang pesat. Karena itu wajar orang kaya menjadi target utama otoritas pajak di negara itu.

Beralih ke negara Amerika yang merupakan penyumbang miliarder terbanyak di dunia dari Bill Gates, Jeff Bezos sampai Mark Zuckenberg ternyata juga menerapkan tarif pajak yang tinggi di kisaran 40 persen, bahkan miliarder seperti Warren Buffet menyerukan agar tarif pajak untuk orang kaya di AS untuk (detik.com) sesuatu yang langka tentunya, karena tipikal kebanyakan pembayar pajak di negara mana pun akan berusaha melakukan penghindaran pajak.

Mungkin orang kaya di negeri kita perlu belajar kepada Warren Buffet yang tidak takut membayar pajak lebih tinggi daripada golongan masyarakat lainnya. Sayangnya kita tidak mengetahui motivasi dan latar belakang pernyataan beliau tersebut.

Sebagai simpulan tulisan, dapat kita tarik benang merah yang sederhana. Bahwa instrumen pajak adalah alat yang paling mujarab atau tepat dalam rangka mengurangi perbedaan tingkat pemerataan kekayaan penduduk di sebuah negara. Tentu cukup dengan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi sudah mampu menurunkan tingkat rasio gini. Namun pemerintah perlu untuk melakukan amandemen terlebih dahulu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan agar tarif pajak yang tinggi untuk Wajib Pajak Orang Kaya bisa segera diterapkan di negeri ini dengan memberikan batasan jumlah penghasilan atau aset yang terkategori sebagai syarat disebut sebagai Orang Kaya.

Dan itu semua akan menjadi mudah bila data transaksi ekonomi di negara ini terkumpul dalam sebuah Big Data di Ditjen Pajak, sehingga ke depan DJP memiliki data akurat berapa banyak Wajib Pajak Orang Kaya di negara ini yang masuk dalam pengawasan utama dan dilakukan pembinaan secara optimal kepada mereka agar menjadi Wajib Pajak yang patuh (golden tax payer).

Sekat-sekat resistensi harus disingkirkan pemerintah agar petugas pajak atau fiskus mampu menembus ruang yang selama ini sangat sulit dilakukan dengan hanya mengandalkan produk hukum sebuah undang-undang. Butuh keberanian dari pemangku kebijakan ini untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada petugas pajak dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak khususnya Wajib Pajak Orang Kaya. Beranikah pemerintah kita? Kita tunggu saja.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Taxpeople

Manfaatkan “Influencer” untuk Sosialisasi Pajak

Ruruh Handayani

Published

on

Tanggal 14 Juli ditetapkan sebagai Hari Pajak. Berbagai tanggapan dari beberapa Wajib Pajak pun turut mewarnai termasuk dari pembaca acara sekaligus ilusionis, Deddy Corbuzier. Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk mengetahui tujuan dan kegiatan Hari Pajak.

“Tujuannya dulu buat apa (Hari Pajak)? Lalu ada kegiatan apa saja di hari itu? Karena, kan, mau bikin hari a, hari b, hari c, bisa, tapi mesti ada something there di hari tersebut. Atau memang untuk menggaungkan ke masyarakat supaya lebih paham atau aware tentang pajak, makanya ada Hari Pajak? It’s okay,” katanya saat ditemui Majalah Pajak di bilangan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, awal Juni lalu.

Sebab, hingga saat ini informasi tentang pajak dan aturannya masih minim diketahui masyarakat, terutama Wajib Pajak (WP). Deddy yang juga menjalankan beberapa bisnis ini pun menuturkan, ia pernah mengalami kesalahpahaman mengenai aturan pajak, meskipun saat itu ia telah memakai jasa konsultan pajak. Berdasarkan jumlah penghasilannya, pria berkepala plontos ini seharusnya tidak lagi memakai aturan PPh final, melainkan PPh umum dan menyelenggarakan pembukuan.

“Ada pemberitahuan dari KPP kalau (skema PPh) ini salah, menurut aturan harusnya saya sudah pembukuan. Padahal, kami selama ini enggak pernah merasa salah. Walaupun (aturan itu) sudah lama, tapi kami enggak pernah tahu hal itu, kenapa? Karena tidak nyampe ke visual saya, ‘Ternyata harus begini’. Akhirnya komplain ke konsultan pajak dong, ‘Ini gimana ceritanya?’ Kami, kan, tergantung pada konsultan pajak, ternyata konsultan pajaknya pada saat itu juga enggak ngeh. Jadi, kan, ya mau nyalahin siapa?” bebernya.

Setelah kejadian itu, Deddy pun segera mengganti konsultan pajaknya. Sebab, bagi bapak satu anak ini konsultan pajak sangat penting membantunya mengurus pelaporan serta pembayaran pajak dengan wajar dan benar.

“Saya suka konsultan (pajak) yang aktif, yang ada apa-apa dia kontak kita. Misalnya kemarin saya pergi ke luar kota atau ke luar negeri urusan kerjaan, ditanya cost-nya berapa. Karena ini, kan, bisa buat pengurangan pajak dan sebagainya,” tutur salah satu dari seratus WP pembayar pajak terbesar di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga ini.

Menjelang Hari Pajak, vlogger YouTube ini berharap ke depannya Ditjen Pajak dapat menyosialisasikan informasi pajak dengan menggunakan cara yang lebih kekinian, seperti bekerja sama dengan on-line influencer.

“Kalau pasang pemberitahuan di website kayanya enggak terbaca sama orang, mungkin harus kerja sama dengan beberapa influencer untuk mencanangkan hal itu. Contohnya kaya youtuber, yang (kontennya) ditonton ratusan ribu orang, seperti yang pernah saya buat itu, kan, bisa membantu. Jadi, sudah enggak bisa dengan metode lama lagi.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News1 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News2 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News2 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News2 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News9 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News9 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News9 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News10 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Trending