Connect with us

Interview

Mengidamkan “School of Taxation” di Indonesia

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Konsisten dan kerja keras. Dua karakter itu tampak jelas dalam diri Darussalam. Pendiri konsultan pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) yang juga dosen di Universitas Indonesia ini memulai usahanya dari nol sejak tahun 2007. Berkat kegigihannya, nama konsultan pajaknya kian melambung hingga mendapat pengakuan dari International Tax Review (ITR) yang berpusat di London, Inggris sebagai peringkat pertama konsultan pajak kelas dunia melampaui sejumlah konsultan pajak multinasional. ITR melakukan pemeringkatan terkait penilaian kinerja tahun 2018 di lebih dari 50 yurisdiksi di dunia termasuk Indonesia.

Kepada Majalah Pajak, Ketua Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) ini memaparkan gagasannya tentang perlunya memajukan tax center di dunia kampus dan membangun kolaborasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan pada sektor perpajakan di Indonesia.

Bagaimana Anda melihat keberadaan tax center di Indonesia dan seperti apa peran yang telah dijalankan selama ini?

Terkait dengan tax center, kami mencoba membangun lagi edukasi pajak yang selama ini sempat tidak jalan. Saya yakin pajak itu harus dibangun lewat edukasi dan dimulai dari level yang paling bawah. Selama ini kita begitu lekat dengan pelajaran Bahasa Indonesia di level sekolah dasar SD yang salah satu isi bacaannya berbunyi, “Bapak Budi pergi ke pasar.” Kenapa kita tidak mulai saja menulis, “Bapak Budi pergi ke kantor pajak.“? Dari hal-hal kecil ini kami coba bangun edukasi pajak karena keberhasilan pajak diawali dengan edukasi dan sosialisasi. Ini yang masih kurang di negara kita. Mau tidak mau ini harus kita perkuat dan bangun terus menerus tanpa henti, sehingga yang nanti terbentuk adalah masyarakat yang sadar pajak, yang mau bayar pajak secara sukarela tanpa dipaksa. Kalau mau bayar pajak secara dipaksa, maka lewat penegakan hukum dan ini sudah kita jalankan. Namun faktanya selama ini target tidak pernah tercapai juga. Potensi pajak yang belum tergali angkanya masih lebih dari 50 persen, sehingga perlu paradigma baru yakni edukasi yang selama ini kita lupakan.

Mengapa paradigma baru itu penting untuk diterapkan?

Kalau pendekatan edukasi diterapkan, saya yakin ini akan mengubah cara pandang tentang pajak yang tadinya pajak adalah suatu kewajiban menjadi pajak adalah kebutuhan. Negara ini membangun atas dasar pajak. Tanpa pajak negara ini tidak bisa apa-apa, kita butuh kehadiran pajak untuk membangun negara. Jadi, kita sama-sama menerapkan paradigma baru lewat edukasi pajak dengan melibatkan banyak pihak. Saya ingin pajak itu dibagi rata kepada semua wajib pajak (WP) yang memang sudah wajib untuk bayar pajak. Jadi, paradigmanya kita ubah.

Bagaimana perubahan paradigma itu ditempuh dan siapa saja yang berperan?

Kata kuncinya edukasi, maka perlu kehadiran perguruan tinggi yang bisa menjadi lokomotif edukasi pajak. Untuk bisa memberikan edukasi pajak maka perlu ada suatu tax center yang digerakkan oleh elemen-elemen di dalam kampus, khususnya dosen-dosen yang memang paham tentang pajak. Para dosen ini yang menjadi pembawa suara itu kepada kalangan mahasiswa. Kita perlu tax center yang kuat dengan dukungan dosen-dosen yang kuat sehingga kesadaran pajak bisa disampaikan secara masif kepada mahasiswa. Nantinya para mahasiswa ini yang akan bergerak di masyarakat untuk memberikan wawasan terkait pajak. Keberadaan tax center diharapkan menjadi mitra yang konstruktif bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena DJP tidak bisa sendirian dalam hal edukasi dan sosialisasi.

Seperti apa peran yang mesti dilakukan DJP untuk menjadi mitra yang konstruktif dalam membangun tax center?

Kami harapkan tax center hadir di kampus-kampus. Nanti DJP hanya memfasilitasi sehingga tax center bisa berkembang. Maka perlu ada kerja sama, tidak dalam konteks mendanai tapi bagaimana bisa memfasilitasi dalam berbagai hal. Misalnya, masalah penyediaan data dan informasi pajak, kerja sama membuat kurikulum pajak, kegiatan riset, bagaimana mendampingi tax center agar bisa mandiri dan berkembang. Dalam kegiatan riset pajak, DJP bisa memberikan informasi terkait isu pajak yang perlu dikaji dan tax center memberi masukan kepada DJP terkait hasil risetnya. Ini, kan, kerja sama yang bagus, sehingga kita tahu persoalan besar bangsa terkait pajak. Bangun sinergi antara tax center dan DJP.  Itu yang saya inginkan di masa mendatang.

Apakah sinergi yang dibangun selama ini dalam memajukan tax center masih kurang?

Saat ini jumlah tax center yang benar-benar bisa mewarnai pajak di Indonesia masih sangat kurang. Kondisi ini terkait dengan cara pandang pemerintah itu sendiri dalam konteks pajak. Kita tahu kontribusi pajak pada negara 75 persen, tapi bagaimana cara pandang dalam menempatkan pajak itu tidak sesuai dengan kontribusinya yang sebesar 75 persen. Seharusnya pemerintah menempatkan pajak sesuai kontribusinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kalau memang pajak itu penting mestinya pemerintah berani dan mau membangun pendidikan pajak yang bisa menyebar di banyak kampus. Sementara di negara kita kampus yang concern dengan pajak hanya segelintir. Kampus negeri yang punya Strata-1 pajak hanya dua yakni UI dan Universitas Brawijaya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ahli-ahli pajak sementara kita sendiri tidak concern dengan pendidikan. Di tahun 2017, jumlah konsultan pajak di Indonesia hanya sekitar 3.500 atau 1 banding 74.000 penduduk. Sementara di Jepang, di tahun 2009, perbandingannya 1 banding 1.823. Di Italia, tahun 2009, jumlah konsultan pajaknya mencapai 100.000 atau 1 banding 578, terbanyak di dunia.

Dari sumber dana manusia (SDM) saja tidak mencukupi untuk menjadikan masyarakat yang sadar pajak. Ini persoalan besar. Jadi, cara pandang pemerintah itu menurun pada cara pandang kampus. Terus terang, negara kita ini darurat tenaga ahli pajak. Karena memang sumbernya kurang, tenaga pendidiknya tidak memadai. Pemerintah belum concern mengembangkan edukasi pajak terutama di kampus-kampus. Atas keprihatinan ini ATPETSI hadir, kami ingin memperkuat masalah edukasi pajak di tataran kampus. Karena inilah lokomotif untuk menciptakan masyarakat yang peduli dan sadar pajak.

Bagaimana ATPETSI bersama pihak kampus menjalin sinergi dengan pemerintah?

Kami sekarang concern untuk pajak ini dipelajari di kampus-kampus, terutama pajak sebagai multidisiplin ilmu yang tidak terkotak-kotak. Selama ini pendekatan kampus dalam mempelajari pajak itu terkotak-kotak. Pajak dipelajari terpisah sebagai akuntansi pajak, hukum pajak, dan administrasi pajak sehingga yang terjadi adalah ego masing-masing fakultas. Fakultas Ekonomi merasa pajak itu milik mereka dengan ekonomi fiskalnya dan akuntansi pajak. Sementara Fakultas Hukum menganggap titik berat pajak itu harusnya di hukum pajak. Fakultas Ilmu Administrasi memandang pajak milik mereka. Kita belum ada pembelajaran pajak berdasarkan multidisiplin ilmu. Saya ingin di Indonesia pajak dipelajari dengan pendekatan multidisiplin ilmu. Pajak harusnya didirikan dengan joint program antara FH, FE, dan FIA melalui school of taxation. Ini cita-cita besar saya, pajak dipelajari dengan gabungan beberapa fakultas sebagai multidisiplin ilmu. Saya belum melihat ini, masing-masing tampil dengan ego keilmuannya. Tidak seperti di negara-negara Eropa, seorang profesor pajak itu paham pajak secara akuntansi, administrasi dan hukum. Sementara di Indonesia ketika seorang pakar ekonomi pajak diajak bicara hukum pajak akan gagap. Demikian juga pakar hukum pajak ketika bicara ekonomi pajak dia menjadi tidak kompeten. Kapan kita punya seorang ahli pajak yang multidisiplin ilmu, ini yang saya idam-idamkan. Ayo kita lepaskan ego masing-masing. Ini seharusnya pekerjaan besar pemerintah untuk bagaimana fakultas-fakultas bisa bersatu memberikan kontribusi. Maka perlu kehadiran pemerintah melalui DJP untuk memberi kesadaran bahwa kita memang perlu itu sebagai basisnya dalam melakukan edukasi pajak. Saat ini upaya menyatukan berbagai kementerian melalui program Pajak Bertutur sudah dilakukan, namun aplikasinya belum tampak untuk menuju pada school of taxation. Ini program dari ATPETSI, namun tanpa ada dukungan dari berbagai pihak secara lintas kementerian tentu belum kuat. Kita harus punya terobosan baru dalam pajak. Kalau masyarakat sudah sadar pajak, lebih gampang bagi kita untuk memungut pajak. Daripada sekarang, bayar pajak kalau sudah ada penegakan hukum. Cara ini terbukti tidak pernah berhasil.

Langkah apa yang akan ditempuh lebih dulu dalam membangun school of taxation?

Yang disasar adalah bagaimana kita beranggapan bahwa pajak itu harus didekati dengan multidisiplin ilmu. Kalau kita sudah satu suara berarti kampus juga satu suara, sehingga akan hadir tax center di universitas yang bisa menaungi banyak fakultas. Dari situ kita bisa kembangan lagi untuk membuka school of taxation di masing-masing universitas. Nanti tax center bisa membuat kesepakatan dengan DJP melalui kerja sama universitas di tiap daerah dan kanwil pajak. Adapun penyebaran informasi dan sosialisasinya oleh Direktorat P2 Humas. ATPETSI memang hadir dari kebutuhan kampus untuk berperan di dalam lingkungannya sendiri dan juga lingkungan luar.

Untuk mewujudkan pajak yang multidisiplin ilmu, kegiatan apa yang nantinya dilakukan?

Kita terus akan membuka dialog dan kampanye tentang penting pembelajaran pajak sebagai multidisiplin ilmu dan berada di bawah fakultas ekonomi, hukum, dan ilmu administrasi. Ini mengingat pembelajaran pajak masih terkotak-kotak. Pengalaman saya di Belanda itu ada joint program antara FE dan FH mendirikan school of taxation. Ini menyebar di berbagai kampus dan ATPETSI yang menginisiasi.

Bagaimana dengan peran DDTC yang Anda pimpin?

DDTC sangat concern dengan edukasi pajak. Kami membuka diri dengan berbagai tax center untuk melakukan kerja sama seperti program magang, pengembangan kurikulum pajak, penelitian bersama, lomba penulisan, hingga pelatihan bagi dosen-dosen pajak untuk membentuk standard of knowledge yang seragam bagi semua tax center yang ada.

Interview

Teknologi tidak Mengganti Rasa dan Empati

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dok. Zenius Indonesia

Era teknologi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat di semua lini baik kegiatan ekonomi, sosial budaya, maupun belajar mengajar. Perubahan ini semakin dipercepat oleh munculnya pandemi virus korona yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak, penggunaan masker, dan menjalankan berbagai kegiatan dari rumah.

Sabda Putra Subekti selaku Chief Education Officer (CEO) sekaligus pendiri perusahaan pendidikan digital Zenius Indonesia menyatakan, bisnis jasa layanan belajar mengajar berbasis digital memiliki prospek cerah dalam lima tahun mendatang dengan pangsa pasar yang luas dan populasi penduduk Indonesia yang besar jumlahnya.

Kepada Majalah Pajak, lulusan Institut Teknologi Bandung yang merintis perusahaan pendidikan sejak 2004 dengan cikal bakal bimbingan belajar secara off-line ini memaparkan visi dan misinya dalam memajukan pendidikan di Indonesia, pengalaman dan tantangannya dalam membangun bisnis, serta upayanya dalam merancang metode pembelajaran berlandaskan pedagogi atau ilmu pendidikan.

Berikut ini petikan wawancara kami.

Bagaimana Zenius menyiapkan sumber daya manusia yang andal untuk bisa menghadirkan konten pengajaran daring yang semakin berkualitas?

Pertama-tama memang kami di Zenius merekrut tenaga pengajar dengan latar belakang yang bukan hanya guru. Proses seleksi tenaga pengajar di sini tidak mudah dan saya ikut terlibat langsung dalam membuat soal-soal ujian untuk seleksi guru. Kami mempunyai secret ingredient yang khusus dalam menyeleksi tenaga pengajar untuk mendapatkan orang-orang yang mempunyai passion dan semangat tinggi dalam mendidik agar semua murid bisa jadi cerdas dan ketagihan belajar.

Ada standar khusus yang harus dipenuhi mulai dari passion, logika, dan semangat untuk terus menggali ilmu sebagai sumber pengajaran. Ini semua melalui serangkaian proses pengembangan seperti kegiatan pelatihan dan tak dipungkiri ini memang sangat berat. Tapi kami sudah membangun SDM yang mumpuni dalam mengajar selama 15 tahun dan tentu ini jadi pengalaman berharga. Saat ini jumlah tenaga pengajar di Zenius masih di kisaran puluhan orang dan akan ditingkatkan hingga ratusan.

Seperti apa metode pembelajaran yang diterapkan Zenius saat ini?

Saat ini yang kami punya itu recorded video berisi soal-soal pelajaran berikut pembahasannya yang bisa ditonton secara bebas akses. Kami sudah pernah buat rekaman ini dalam jumlah sangat banyak. Jadi, layanan yang ada ini silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk cakupan konten belajar bagi pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA sebenarnya kami sudah punya banyak dan lengkap. Tapi kami ingin terus menyempurnakan konten-konten yang kurang efektif maupun kurang menarik. Visualnya juga disesuaikan agar lebih kekinian dan gaya bahasa yang bisa mudah dipahami oleh anak-anak milenial.

Zenius menerapkan standar pendidikan yang mengacu pada Kurikulum Pendidikan Nasional, tapi memberikan penguatan pada konten pembelajarannya. Kami ingin membuat setiap murid itu ketagihan belajar melalui konten pembelajaran menarik yang disandingkan dengan teknologi. Hal-hal seperti ini memang butuh proses teknis yang panjang. Semua orang itu pada dasarnya memiliki ketertarikan belajar, tapi memulainya bisa jadi berbeda-beda. Dengan pengalaman yang kami miliki selama 15 tahun di bidang pendidikan, kami punya formula-formula dalam menyusun konten pembelajaran yang efektif.

Bagaimana Zenius membuat konten pengajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan soft skill murid?

Sebetulnya ada hal yang paling penting tentang metode pembelajaran di Zenius. Kebanyakan kita berpikir bahwa memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak itu hanya sebatas untuk diri anak itu saja yang sifatnya individual. Dari awal misi Zenius adalah ingin mencerdaskan manusia. Pendidikan itu bukan hanya untuk anak murid saja, tapi bagaimana standar pendidikan yang diterapkan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat melalui anak-anaknya.

Potensi bisnis pendidikan digital di Indonesia pada tahun-tahun mendatang akan semakin terbuka lebar.

Di Zenius ada standar minimal yang harus dipelajari oleh semua anak mulai dari soft skill dan juga thinking skill. Kedua aspek itu sangat penting dalam pendidikan. Cara yang digunakan Zenius adalah dengan memacu anak didik dari awalnya senang belajar, lama kelamaan muncul keyakinan bahwa ilmu yang sedang ia pelajari itu penting dan akhirnya membuat ketagihan belajar. Ada berbagai macam cara untuk membuat anak senang belajar soft skill, contohnya kemampuan berkomunikasi. Mereka akhirnya memahami bahwa ternyata belajar komunikasi iitu bisa membantu meningkatkan kemampuan dan keyakinan dirinya dalam berorganisasi. Jadi, semua anak itu sebenarnya senang belajar kalau pelajaran itu dirasa penting untuk dirinya. Tinggal kita menemukan waktu yang tepat untuk memacu mereka supaya akhirnya ketagihan belajar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan konsep baru yaitu Merdeka Belajar. Bagaimana pandangan Anda terhadap konsep tersebut?

Konsep Merdeka Belajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ini semakin mendorong metode pembelajaran secara on-line. Melalui pembelajaran berbasis digital, para siswa bisa belajar dari rumah. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, maka potensi bisnis pendidikan digital di Indonesia pada tahun-tahun mendatang akan semakin terbuka lebar.

Sesungguhnya banyak aspek yang sejalan antara kami dan Kemendikbud. Pendidikan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tapi kita semua perlu kolaborasi. Saya juga berbincang dengan Presiden Jokowi tentang konsep pendidikan yang ingin diterapkan pemerintah dan ternyata cocok dengan kami. Jadi, cukup dibagi-bagi ruangnya untuk pemerintah dan seperti apa perannya untuk sektor swasta. Kami adaptif dengan kebijakan pemerintah dan cepat mengantisipasi perubahan yang muncul agar anak murid juga bisa adaptif dalam belajar hal baru. Tidak masalah kurikulumnya seperti apa. Kalau aspek fundamental pembelajarannya benar, hal itu akan selalu terpakai meskipun kurikulum berubah. Prinsip-prinsip universal dalam pembelajaran itu akan selalu tetap.

Seperti apa kolaborasi yang dilakukan Zenius dengan pihak lain di bidang pendidikan?

Saat ini kami menjalin kerja sama dengan stakeholders lainnya dalam membantu memberdayakan para guru dan sekolah di wilayah Jawa dan daerah-daerah terpencil yang ada di daerah Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Dengan menerapkan metode belajar secara on-line dan off-line, anak-anak yang berada di daerah terpencil bisa terjangkau.

Saat peringatan Hari Guru pada November 2019 lalu kami berkolaborasi dengan organisasi yang peduli dengan nasib guru yaitu We The Teacher. Kami bersama-sama melakukan program pemberdayaan guru-guru di wilayah tertinggal dan distribusi infrastruktur belajar yang lebih baik. Program pemberdayaan ini kami jalankan karena melihat semangat guru yang ingin fokus belajar namun terkendala oleh sempitnya waktu lantaran harus memenuhi ketentuan administrasi seperti pengurusan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan catatan daftar hadir.

Para guru ini mempunyai peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Sementara kami mempunyai sekitar 80.000 video pembelajaran dari kelas 1 sampai 6 SD dan untuk tingkat SMP yang mencakup satu juta bank soal. Para guru bisa menyampaikan video pembelajaran dan bank soal dari Zenius untuk anak-anak murid di kelas. Guru dan murid bisa mengakses materi-materi pembelajaran kami.

Untuk tahap awal, target program pemberdayaan ini adalah guru-guru bidang studi matematika, sains, dan Bahasa. Pemberdayaan bagi guru tidak hanya dari segi digitalisasi proses belajar mengajar, tapi juga dalam pemanfaatan teknologi untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas administratif yang menyita banyak waktu seperti penyusunan RPP.

Melalui program ini kami berupaya membantu sekolah dan anak didik di berbagai daerah tertinggal di Indonesia agar memperoleh fasilitas penunjang pendidikan yang memadai seperti digitalisasi teknologi lewat program Zenius Prestasi. Program pemberdayaan ini akan membantu para guru untuk bisa lebih banyak menggunakan waktu dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Guru juga bisa punya lebih banyak kesempatan untuk berkreasi dalam memfasilitasi proses pembelajaran.

Bagaimana efektivitas pembelajaran secara digital dalam dunia pendidikan, apakah metode ini akan semakin menggantikan peran sentral guru sebagai tenaga pendidik?

Salah besar jika memandang era Revolusi 4.0 yang mendorong digitalisasi dalam metode pembelajaran bagi anak didik akan menggantikan peran guru. Revolusi 4.0 itu oleh sebagian orang dianggap akan mengambil peran guru sehingga menyebabkan munculnya jobless teacher. Padahal, sesungguhnya di masa sekarang ini peran pekerjaan yang memanusiakan manusia itu akan lebih banyak dibutuhkan, yaitu empati dan rasa. Guru berperan penting dalam pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Meskipun sudah ada teknologi digital yang terus berkembang pesat, guru tetap dibutuhkan perannya untuk membantu mengarahkan murid di lapangan. Kunci kepercayaan yang paling dibutuhkan dalam mendidik murid adalah guru, sehingga peran guru tidak akan pernah bisa tergantikan.

Lanjut baca

Interview

Kami Rangkul Semua, dan Maju Bersama

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : dok Universitas Gunadarma

Sudah tiga tahun berturut-turut ini Gunadarma menjadi Perguruan Tinggi Pembina untuk kampus-kampus di daerah 3T (Terluar, Terdalam, Tertinggal)

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mencanangkan konsep baru di lingkungan pendidikan tinggi yaitu kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan yang mengharuskan para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar kampus selama tiga semester ini menuntut pengelola institusi perguruan tinggi segera berbenah. Rektor Universitas Gunadarma E.S Margianti mengemukakan, saat ini kampusnya telah mempersiapkan tiga gedung baru di Jalan Raya Bogor yang masih dalam proses konstruksi untuk digunakan sebagai pusat industri kreatif mahasiswa dari semua program studi. Pihaknya juga tengah membangun kawasan techno park seluas 63 hektare di Cikalong, Jawa Barat sebagai sarana akademik bagi seluruh mahasiswa.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Kampus Gunadarma, Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Rabu (4/3) Profesor Kehormatan sekaligus Brand Ambassador of Tourism Uzbekistan untuk Indonesia ini mengungkapkan, pembangunan berbagai sarana penunjang seperti gedung pusat industri kreatif maupun kawasan techno park merupakan wujud kesungguhan Gunadarma untuk menjawab tantangan di era teknologi digital menuju universitas riset kelas dunia.

Berikut ini petikan wawancara kami.

Apa visi dan misi yang ingin diraih Universitas Gunadarma?

Setiap waktu ada evaluasi terhadap visi dan misi Gunadarma. Adapun visi dan misi yang ingin diwujudkan sampai tahun 2022 adalah menjadi perguruan tinggi yang dipehitungkan secara internasional dengan tetap mempertahankan keterlibatan dan partisipasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Memang orientasi kami adalah mampu berprestasi secara internasional, akan tetapi tanpa meninggalkan peran serta dan sumbangan secara nasional. Jadi, bukan hanya mengejar visi untuk bisa go international, tetapi kepedulian dan pengabdian bagi masyarakat lokal juga tetap berjalan.

Dan yang menjadi modal untuk meraih semua visi dan misi itu tentu saja dengan mengikuti perkembangan information and communication technology (ICT).

Dari sejak awal tepatnya di tahun 1981 memang Gunadarma sudah menyatakan sebagai kampus yang berbasis ICT. Dalam perjalanannya sekarang ICT telah menjadi internet of things (IoT) dan mendorong revolusi industri di masyarakat.

Bagaimana Gunadarma mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menyambut era teknologi digital?

Mau tidak mau kami harus mengejar apa yang sedang berkembang di masyarakat. Karena situasinya berubah terus, jadi jangan di saat ada perkembangan lantas kita malah berhenti. Jangan puas dengan apa yang ada, tapi harus lihat perkembangan yang ada. Kami secara proaktif mengikuti perkembangan dengan melakukan berbagai koordinasi secara terbuka bersama banyak pihak. Para dosen yang kami rekrut sejak awal harus bersedia untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang doktoral.

Dalam perjalanannya seorang dosen yang sudah meraih gelar doktor, tapi gelarnya itu tidak sesuai dengan bidang akademik yang lama. Sementara bidang yang lama sudah ada kepangkatan. Untuk posisi demikian, terbuka kemungkinan bagi dosen yang bersangkutan mengambil doktor di bidang sama dengan bidang yang ditekuni sebelumnya agar linier. Jadi, dosen itu boleh mengambil lagi gelar doktor di bidang yang linier dengan bidang sebelumnya. Gunadarma sangat mendukung bagi siapa saja dosen yang mau terus belajar. Selain dukungan di bidang akademik, dosen juga dituntut harus profesional dalam aspek publikasi dan kepangkatan. Kami juga perlu memperluas wawasan melalui kegiatan seminar, konferensi, maupun jalan-jalan. Semua program ini dilakukan baik untuk dosen maupun mahasiswa.

Bagaimana Gunadarma menghubungkan lulusannya dengan dunia riil agar mampu berkontribusi di masyarakat?

Tentu saja dengan melakukan berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kalau tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan, kita tidak mungkin bisa ikut berperan.

Dalam konteks yang lebih luas, sekarang pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mencanangkan kebijakan Kampus Merdeka. Untuk mengimplementasikan konsep itu, para mahasiswa harus melakukan kegiatan di luar kampus selama tiga semester. Kalau kebijakan itu nantinya sudah harus dijalankan, bisa dibayangkan seperti Gunadarma dengan total mahasiswa sebanyak 46.000 orang. Lantas pihak mana yang mau menampung para mahasiswa ini untuk berkegiatan di luar kampus? Dalam posisi demikian, otomatis kami mengharapkan para mahasiswa bisa terserap di perusahaan. Kalau untuk Gunadarma mungkin agak mudah menjalankannya karena masyarakat sudah percaya dengan nama kampus ini. Sementara untuk universitas lain mungkin ini jadi masalah.

Sehubungan dengan kebijakan Kampus Merdeka ini kami juga tidak bisa mengandalkan semua mahasiswa bisa terserap oleh perusahaan. Maka sekarang Gunadarma sudah menyiapkan beberapa gedung yang memiliki 12, 15, dan 18 lantai yang sekarang masih dalam proses pembangunan di Jalan Raya Bogor. Gedung 12 lantai rencananya untuk office, yang 15 lantai untuk rumah sakit internasional, dan yang 18 lantai untuk pusat industri kreatif ditambah lahan parkir. Nanti di sana akan dibuat banyak unit usaha. Jadi, kalau Kampus Merdeka menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan, kami bisa mengatur secara terstruktur untuk mengakomodasi kegiatan mahasiswa selama tiga semester di luar kampus. Kami sudah memikirkan dan mempersiapkan sampai sejauh itu.

Saat ini Gunadarma juga sedang mengembangkan techno park seluas 63 hektare di Cikalong, Jawa Barat. Kami sudah melakukan studi banding ke Leiden, Belanda untuk mengembangkan proyek tersebut. Kawasan techno park tersebut akan menjadi sarana akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk semua program studi yang ada di Gunadarma. Sekarang lahannya baru dibuka 5 hektare. Pengembangan kawasan ini juga membuka kerja sama dengan masyarakat lokal yang mengelola tanaman secara alami yaitu Masyarakat Perkebunan Organik Indonesia (Maporina). Mereka sudah membangun beberapa pusat pengelolaan tanaman organik di seluruh Indonesia seperti durian dan melon. Mereka juga meminta kepada kami lahan seluas satu hektare di kawasan techno park untuk memproduksi tanaman organik. Kawasan ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang mulai dari hotel, tenaga surya, robot, camping ground, rumah pohon, warung kebun, hingga mobil golf. Masing-masing fakultas memiliki pusat kegiatannya. Tiap hari Minggu ratusan masyarakat mendatangi kawasan ini untuk sekadar jalan santai. Dari lahan seluas 63 hektare, ada yang dijadikan sebagai zona tertutup dan ada juga zona untuk publik.

Kawasan techno park akan menjadi sarana akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk semua program studi yang ada di Gunadarma.

Sejauh ini, seperti apa bentuk kerja sama dalam cakupan global yang sudah dilakukan oleh Kampus Gunadarma dengan pihak luar?

Kedutaan Uzbekistan di Indonesia adalah salah satu kedutaan yang kami bantu untuk penguatan information and technology (IT) dan promosi kebudayaan. Melalui Kedutaan Besar Uzbekistan di Jakarta, Gunadarma telah menjalin kerja sama dengan beberapa kampus di negara itu. Bahkan sejak dua tahun lalu saya dipercaya sebagai Duta Wisata Negara Uzbekistan.

Gunadarma sudah banyak menjalin kerja sama strategis dengan kampus-kampus di luar negeri seperti Perancis, Jerman, Kanada, dan Australia untuk program studi komputer. Kerja sama Gunadarma dengan kampus di Swedia untuk program studi Psikologi. Sedangkan kerja sama untuk program studi Ekonomi dilakukan dengan Uzbekistan, Maladewa, dan India. Kami mempunyai apartemen yang khusus disiapkan untuk menampung tamu-tamu dari luar negeri maupun dalam negeri.

Bagaimana kerja sama yang dijalankan kampus dengan pemerintah selama ini?

Gunadarma mempunyai banyak pusat kajian. Ada yang bergerak di bidang kerja sama luar negeri seperti dengan Kedubes Uzbekistan dan kerja sama dalam negeri seperti dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saya selalu menekankan kepada akademisi Gunadarma yang mengelola pusat kajian tentang passion terhadap bidang yang dikerjakan. Dengan passion itu, ketika diberi keleluasaan dan kebebasan dalam mengelola pusat kajian, dengan sendirinya dia akan mampu untuk menjalankan kegiatan. Untuk pusat kajian pajak, saya senang ada Ibu Santi selaku Kepala Tax Center Universitas Gunadarma yang betul-betul menikmati perannya dalam mengembangkan pusat kajian pajak. Demikian halnya dengan yang menangani kerja sama luar negeri. Kami secara rutin mengirimkan delegasi ke Uzbekistan. Namun karena ada pandemi virus korona, untuk sementara kegiatan ini tertunda.

Kami melakukan berbagai kegiatan dengan kampus di Uzbekistan seperti joint conference secara bergantian, joint publication, dan academic mobility antara dosen di Gunadarma dan dosen di sana.

Sejak dua tahun lalu, saya ditunjuk sebagai Duta Wisata (Brand Ambassador of Tourism) Uzbekistan untuk Indonesia.

Sudah banyak sekali yang dilakukan di negara berpenduduk hanya 33 juta jiwa itu. Di negara tempat makam Imam Bukhori dan Imam Tirmizi. Kami banyak belajar dari mereka, demikian pula sebaliknya. Saya juga menjadi profesor kehormatan di dua institusi pendidikan tinggi di sana.

Bagaimana rencana ke depan yang akan dilakukan dalam memperkuat kolaborasi dengan pihak luar?

Prinsipnya seperti mobil, menggunakan maksimum gigi tertinggi dengan tenaga efisien. Tapi kalau ada kerikil kecil saja saat kecepatan tinggi, mobil akan tergelincir dan jatuh. Ketika mobil mengerem dan mau berangkat lagi, butuh tenaga lebih banyak. Hal seperti ini berupaya kami hindari. Kalau bisa kami maju terus. Dalam organisasi bisnis dikenal adanya konjungtur siklus hidup sebuah perusahaan. Pada titik yang paling tinggi itu perusahaan mulai mengalami decline. Sebelum decline, kami selalu berupaya pindah ke konjungtur yang baru. Gunadarma ingin maju terus dan menjaga kemajuan yang telah dicapai. Dalam perjalanan, awalnya Gunadarma hanya memiliki 20 dosen, sekarang sudah ada 2.000 dosen. Jumlah mahasiswa pada awalnya di tahun 1981 hanya 92 orang, sekarang 46.000 orang. Lulusannya ada yang sudah menjadi staf ahli menteri keuangan, dubes, dan wakil walikota.

Kami membina hubungan baik dengan semua pihak. Prinsip kami di sini ingin merangkul semuanya untuk berkembang dan maju bersama. Sudah tiga tahun berturut-turut ini Gunadarma menjadi Perguruan Tinggi Pembina untuk kampus-kampus di daerah 3 T (Terluar, Terdalam, Tertinggal), seperti di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baru-baru ini Gunadarma dan Polri mengadakan ujian on-line untuk 3.000 orang polisi untuk menduduki posisi sebagai kapolres, jenderal, maupun yang mau tugas belajar ke luar negeri. Pelaksanaan ujian ini menggunakan sistem komputer Gunadarma.

Lanjut baca

Interview

Mestinya BUMD Pangan Diberi Kuota Khusus

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Majalah Pajak

 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah. Komisaris Utama PT Delta Djakarta (Tbk) Sarman Simanjorang mengemukakan, sinergi menjadi kata kunci dalam menggapai misi pembangunan, baik dengan seluruh BUMD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah pusat, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengusaha yang kini juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini berpandangan, BUMDes bisa menjadi sumber pemasok yang penting bagi BUMD di bidang kebutuhan pangan mulai dari beras, ikan, telur, bawang, cabai, sayuran, buah-buahan, gula, minyak goreng, tepung hingga komoditas lain yang dibutuhkan

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Gedung Sahid Sudirman Center lantai 21, Jakarta, Selasa (17/3), ia menguraikan kolaborasi yang dijalankan oleh BUMD-BUMD di DKI Jakarta dengan sejumlah pemangku kepentingan, berbagai tantangan dalam mengembangkan BUMD, dan pentingnya membangun sinergi antara BUMD dan BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta mewujudkan kemandirian bangsa.

Berikut ini petikan wawancaranya.

Sebagai pengusaha, bagaimana Anda melihat keberadaan BUMD saat ini, apa yang menjadi tujuan utama dan bagaimana perannya terhadap perekonomian di tingkat lokal maupun nasional?

Tujuan BUMD adalah menjadi perusahaan yang mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. Kemudian menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Baca Juga:  Menghargai Sumbangsih untuk Kesejahteraan Sosial

Kalau bergerak di bidang pangan, tentu salah satu tugasnya adalah melakukan stabilisasi harga. Pemprov DKI Jakarta mempunyai tiga BUMD yang bergerak di bidang pangan, pertama, PT Tjipinang Food Station yang berperan khusus dalam menjaga ketersediaan stok bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng, daging, dan komoditas lainnya. BUMD ini melakukan stabilisasi harga. Kalau terjadi gejolak harga, mereka langsung melakukan operasi pasar bersama PD Pasar Jaya yang mengelola pasar-pasar tradisional di Jakarta. BUMD yang juga bergerak di bidang pangan adalah PD Darma Jaya yang khusus mengelola komoditas daging.

Memang keberadaan BUMD ini adalah untuk menggerakkan ekonomi di suatu daerah dan mampu melakukan stabilisasi harga terutama harga pokok pangan. Jadi, fungsinya membantu pemerintah daerah untuk menggerakkan sektor-sektor tertentu yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke swasta. Keberadaan BUMD khususnya yang bergerak di bidang pangan ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kelangkaan bahan pokok pangan dengan melakukan operasi pasar jika terjadi gejolak harga di masyarakat.

Memang ketergantungan BUMD terhadap kebijakan pemerintah pusat sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan Jakarta pada komoditas pangan seperti bawang, gula, dan daging itu tidak bisa disuplai lokal, sehingga harus impor. Sedangkan izin impor harus melalui pemerintah pusat.

Apakah kebijakan pemerintah pusat selama ini telah sejalan dan mendukung peran BUMD bidang pangan yang ada di Jakarta?

Dari dulu saya sudah meminta kepada pemerintah pusat baik Kementerian Perdagangan (Kemendag) maupun Kementerian Pertanian (kementan) supaya Jakarta diberi kuota khusus untuk beberapa komoditas yang impor. Ini karena 98 persen kebutuhan pokok pangan di Jakarta itu disuplai dari luar baik dari lokal maupun impor mulai dari beras, daging (sapi dan kerbau), sayur-mayur, buah-buahan, cabai, bawang merah dan putih. Semuanya bergantung suplai dari luar Jakarta terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Sumatera. Daerah itu sebelum mengirim komoditas ke Jakarta pasti lihat dulu, surplus atau tidak, karena mereka akan mengutamakan kebutuhan daerahnya. Kalau surplus berarti komoditasnya akan dikirim ke Jakarta. Kalau daerah tidak surplus, Jakarta memperolehnya dari impor yang izinnya dari pemerintah pusat. Untuk itu kalau bisa Jakarta diberikan kuota khusus, jangan disamakan dengan importir-importir swasta lainnya. Misalnya BUMD PT Tjipinang Food Station harusnya sudah diberi kuota khusus untuk impor gula, daging, beras, dan bawang supaya stok bahan pokok pangan selalu ada. Ketersediaan stok pangan ini sangat bersentuhan dengan psikologi pasar yakni teori demand dan supply. Apabila demand tinggi dan suplainya lancar, harga akan normal. Tapi kalau demand tinggi sedangkan suplainya tersendat atau stoknya terbatas, maka gejolak harga tidak bisa terhindarkan. Jadi keberadaan BUMD itu sangat strategis, membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Baca JugaKemensos Ajak Dunia Usaha Andil Jangka Panjang dalam Progam KAT

BUMD itu milik pemerintah provinsi; seharusnya tidak perlu ragu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk memberikan kuota khusus setiap tahun. Selain mampu menggerakkan ekonomi daerah dan melakukan stabilisasi harga, BUMD mampu memberikan kontribusi pada penambahan kas daerah atau juga menjadi salah satu sumber penerimaan asli daerah (PAD). Setiap tahun BUMD pasti memiliki keuntungan dan sebagian dividennya akan dibagi ke PAD. Memang misi BUMD tidak semata-mata mengedepankan dan mengejar keuntungan, melainkan men-support berbagai program pemerintah dalam meningkatkan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat. Bagi BUMD yang mendapatkan profit, sebagian keuntungannya diberikan untuk pendapatan asli daerah.

“Misi BUMD tidak sebatas mencari keuntungan, melainkan untuk membantu berbagai program pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.”

Bagaimana profil dan kinerja BUMD di DKI Jakarta saat ini?

BUMD di Jakarta bergerak di berbagai sektor. Selain pangan, ada bidang properti, hotel dan pariwisata, perdagangan dan industri, perbankan dan keuangan, jasa/utilitas dan transportasi. Di bidang transportasi, BUMD ini punya misi memberikan layanan maksimal agar warga Jakarta memiliki sarana transportasi yang nyaman, murah, dan cepat. Jakarta ada Kartu Pekerja Jakarta yang dimiliki oleh para pekerja dengan gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP). Pemegang kartu ini selain dapat subsidi pangan, kesehatan, dan pendidikan, mereka juga gratis naik bus Trans Jakarta. Kalau bisnis swasta selalu berpikir profit, sedangkan BUMD meski dituntut agar bisa untung namun itu bukan satu-satunya target. Yang menjadi target utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan itu merupakan bagian dari program kebijakan Pemprov DKI. Selama ini kontribusi dari Bank DKI selalu nomor satu karena merupakan satu-satunya bank yang menghimpun perputaran semua anggaran Pemprov DKI, yakni sekitar Rp 70 triliun. BUMD yang juga memberi kontribusi besar untuk DKI adalah Delta Djakarta dan Ancol.

Baca Juga: Teten: Big Data UMKM Parah, Kami Sulit Ambil Kebijakan

Bagaimana sinergi Pemprov DKI, BUMD dan DPRD selama ini dalam mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah?

Sinerginya berjalan sangat baik, misalnya ada BUMD dalam pengembangan usahanya perlu tambahan modal. Tentu Pemprov DKI akan memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) dan itu harus persetujuan DPRD yang akan melihat prospek dan perannya dalam membantu pemerintah di bidang ekonomi. Koordinasinya akan berjalan, misalnya dari Pemprov DKI mengajukan tambahan modal di satu BUMD yakni dalam bentuk PMP. Tentu DPRD akan melihat paparan dari direksi terkait prospek, target dan urgensinya. Kalau untuk sesuatu yang strategis dan memang dibutuhkan, DPRD akan menyetujui tambahan modal dari pemerintah. Sejauh ini koordinasinya saling menunjang, misalnya BUMD yang bergerak di bidang transportasi, industri, dan pariwisata selalu kolaborasi.

Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemprov DKI juga semaksimal mungkin menggunakan hotel yang dikelola BUMD milik pemprov, karena DKI mempunyai Hotel Cempaka yang dikelola BUMD PT Jakarta Tourisindo. Ketika terjadi gejolak harga pokok pangan, sinergi langsung berjalan antara PD Pasar Jaya, PT Tjipinang Food Station, dan PD Darma Jaya melalui operasi pasar dan gubernur tak segan-segan untuk turun langsung ke lapangan. Belum lama ini saat terjadi gejolak harga bawang putih, Gubernur DKI Jakarta langsung turun memantau operasi pasar. Setelah kebutuhan disuplai maka harga kembali stabil. Sinergi seperti ini sangat bagus dan diharapkan bisa ditiru oleh provinsi lain.

Jakarta sangat butuh BUMD bidang pangan karena 70 persen pertumbuhan ekonomi di Jakarta disumbang dari konsumsi masyarakat, sehingga daya beli masyarakat sangat menentukan. Salah satu faktor yang memengaruhi daya beli masyarakat adalah harga pokok pangan, sehingga harus betul-betul dijaga stabilitasnya. PT Tjipinang Food Station memastikan ketersediaan stok beras di Jakarta benar-benar dan membelinya sampai jauh-jauh ke kelompok petani di Sulawesi Selatan. Juga menjalin kerja sama dengan produsen telur di Jawa untuk memastikan pasokan kebutuhan pangan di Jakarta aman. Itulah kerja keras PT Tjipinang Food Station dalam menjaga stok pangan di Ibu Kota. Jakarta tidak memiliki lahan sawah dan ladang, maka 98 persen kebutuhannya disuplai dari luar. Ketika terjadi gejolak harga di DKI, ini menjadi barometer nasional. Artinya DKI harus dijaga agar tidak terjadi gejolak harga karena akan memengaruhi daerah-daerah lain. Ini butuh kerja sama dengan pemerintah pusat.

Jangan samakan PT Tjipinang Food Station dengan importir swasta, ia harus diberi kuota khusus untuk menjaga stabilisasi harga pangan. Sampai saat ini BUMD ini masih disamakan dengan importir swasta, padahal itu BUMD milik Pemprov DKI. Seharusnya diberi keistimewaan sendiri, ada kuota khusus. Kisaran angka kebutuhan pangan DKI sudah ada. Penduduk Jakarta di malam hari jumlahnya sekitar 9,6 juta jiwa. Tapi siang hari mencapai 12,5 juta jiwa. Artinya, konsumsi di siang hari cukup tinggi dan itu suplainya tentu harus dipenuhi dari lokal dan impor. Kebutuhan daging misalnya, tidak mungkin disuplai dari lokal dan pasti harus impor. Dengan kondisi pandemi korona saat ini, pemerintah harus hati-hati mempersiapkan harga pokok pangan jelang bulan Ramadan. Sekitar 1,5 bulan lagi kita akan memasuki Ramadan dan berlanjut ke Idul Fitri. Konsumsi rumah tangga akan naik sampai 2–4 kali lipat. Biasanya orang beli daging 1 kg, di hari raya permintaan bisa meningkat jadi 4 kg. Ini harus diantisipasi mulai dari sekarang.

Baca Juga: PSBB Diperpanjang 28 Hari, Anies Minta Umat Islam Ibadah Ramadan di Rumah

Di tengah wabah virus korona yang membuat kepanikan warga, jangan sampai terjadi gejolak harga. Untuk itu pemerintah harus duduk bersama dan inilah saatnya untuk memastikan berapa stok yang ada di lokal, mulai dari beras, daging, bawang, telur, cabai, minyak goreng, tepung hingga gula. Dan itu angkanya harus riil bukan di atas kertas, secara fisik harus dapat dipertanggungjawabkan berapa stoknya. Kalau memang tidak mampu mencukupi, maka harus diambil langkah segera yakni impor secara tepat waktu. Izin impor perlu diberikan segera supaya barang yang dibutuhkan sudah sampai di Indonesia pada sepuluh hari sebelum Ramadan. Sehingga kita bisa memberikan dampak psikologi kepada pasar bahwa stok berlimpah. Ada dua kemungkinan kalau kita mampu memberikan gambaran kepada pasar bahwa kita punya stok berlimpah. Pertama, gejolak harga tidak terjadi. Kedua, yang terpenting adalah tidak ada oknum yang menimbun barang. Teori pasar itu sederhana, yaitu keseimbangan supply dan demand. Pasar tak pernah bohong. Kalau barang langka, harga pasti gejolak. Kebutuhan sepatu, pakaian, dan tas itu bisa ditunda. Tapi kebutuhan pangan tidak bisa ditunda. Maka keberadaan BUMD bidang pangan tentu sangat strategis.

Pemerintah saat ini memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bagaimana pandangan Anda tentang hal itu?

Sekitar 15 tahun lalu ketika menjadi Sekjen Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia, kami sudah berpikir untuk mendirikan BUMDes. Saat itu belum ada kementerian desa. Munculnya gagasan itu karena saya berpandangan bahwa desa itu identik dengan kegiatan agribisnis. Dulu yang selalu terjadi ketika panen, harga murah dan petani tidak dapat untung. Padahal kebutuhan petani seperti pupuk dan obat-obatan perlu disuplai. Ketika masih ada Koperasi Unit Desa (KUD), kebutuhan petani disuplai dari situ. Tapi di era reformasi, KUD bubar. Maka waktu itu kami berpikir BUMDes ini harus didirikan. Bahkan konsepnya sudah dibuat, namun tidak mendapat tanggapan. Kalau saat ini pemerintah menggalakkan BUMDes, ini sangat bagus untuk menggerakkan perekonomian di daerah. Apalagi saat ini pemerintah sudah memberikan dana Rp 1 miliar per desa. Kalau dana itu dikelola oleh pemerintah desa, itu tidak akan efektif. Tapi kalau dikelola oleh sebuah lembaga ekonomi seperti BUMDes, pasti itu akan efektif. Untuk itu perlu dibuatkan dasar hukumnya agar memiliki aturan main yang jelas dan tegas baik dari sisi operasionalnya maupun dari sisi pemilihan pengurusnya.

Landasan hukum itu juga yang menentukan struktur kepengurusan BUMDes, bagaimana perekrutan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya, dan bidang usaha produktif yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Misalnya, kemampuan BUMDes mengelola berbagai komoditas desa seperti beras dengan menampung seluruh hasil produksi dan memasarkannya dengan harga yang tidak merugikan petani. BUMDes juga menjadi jalur pendistribusian untuk berbagai kebutuhan masyarakat desa seperti pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian maupun kebutuhan pokok pangan seperti daging, telur, dan sayur-mayur. Jadi, BUMDes ini memang menjadi seperti BUMD desa. Kalau di tingkat kabupaten/kota ada BUMD, di desa ada BUMDes. BUMDes menjadi salah satu lokomotif pergerakan ekonomi desa. Ketika sudah punya payung hukum, tujuan dan fungsinya sudah jelas, maka harus ada pelatihan untuk pengurusnya. Pelatihan manajemen tentang mengelola BUMDes dan keuangan secara profesional perlu dibekali kepada calon pengurus atau direksinya. Bisnis utama BUMDes akan dilihat dari potensi di desa sesuai kearifan lokalnya. Selain menjadi pusat trading. BUMDes juga bisa mengelola usaha lain, misalnya peternakan ikan lele, bebek, ayam atau bermitra dengan masyarakat yang bergerak di bidang usaha produktif.

Baca Juga:  Syarat Utama Lolos Administrasi Kartu Prakerja

Pengurus BUMDes harus betul-betul profesional, kreatif, dan jauh dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apalagi kalau sampai sudah terpikir ke arah digitalisasi desa, nanti di antara BUMDes saling bersinergi. Misalnya BUMDes di satu desa punya stok telur, sementara BUMDes di lain desa punya stok ikan dan buah, mereka bisa saling melengkapi. Masing-masing desa punya keunggulan dan jika bisa bersinergi dengan dukungan teknologi digital, pencapaiannya akan luar biasa.

Apakah BUMD bisa bersinergi dengan BUMDes dan seperti apa bentuknya?

Sangat bisa. Justru sebenarnya BUMDes ini bisa diharapkan menjadi salah satu rantai pemasok untuk BUMD. Apalagi kalau dia bergerak di bidang pangan. Misalnya BUMD DKI yang bergerak di bidang pangan, buat apa susah-susah mencari komoditas kalau di BUMDes sudah tersedia. BUMD tinggal hitung berapa kebutuhan yang bisa dipasok oleh BUMDes tiap bulan dengan kualitas yang baik dari berbagai kebutuhan pangan pokok mulai dari beras, telur, ikan, ayam, buah-buahan, kentang, sayuran, bawang hingga cabai. BUMDes langsung bersentuhan dengan petani sehingga sudah tahu kapan jadwal panen. Petani tidak pusing lagi memasarkan hasil panennya dan bisa langsung menyuplai komoditas dalam jumlah yang sudah jelas.

Ada selisih harga yang bisa menjadi profit bagi BUMDes. BUMD yang membutuhkan berbagai komoditas juga tidak sibuk lagi. Sinergi ini memang harus dibangun. Apalagi kalau sudah menerapkan digitalisasi, prosesnya bisa makin terbantu. BUMDes harus digerakkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di desa. Ini akan berdampak ke kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Semuanya dimulai dari desa. Pemerintah fokus pada pembangunan di desa karena selama ini desa tidak bisa menjadi lokomotif. Tidak ada yang menggerakkan ekonomi di desa. Tapi dengan adanya BUMDes, ini jadi penggerak ekonomi desa dan nantinya juga sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian nasional itu disumbang dari pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi daerah itu disumbang dari desa.

Jadi, kalau BUMDes kuat, kita yakin di masa depan nanti pertumbuhan ekonomi nasional juga kuat. Tidak ada kata terlambat untuk mengembangkan desa lewat BUMDes. Dalam 10–15 tahun ke depan kalau BUMDes sudah mandiri, dan profesional, ini akan jadi kekuatan ekonomi nasional.

Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam memajukan BUMD dan bagaimana langkah antisipasinya?

Untuk di Jakarta tantangan utamanya pasti kompetitor karena bidang-bidang usaha BUMD ini pasti ada di swasta juga. Dan masing masing bidang usaha BUMD memiliki tantangan yang berbeda beda. Seperti Delta Djakarta yang bergerak di bidang industri minuman beralkohol, pasti ada kompetitor. Tantangan kedua dari kebijakan pemerintah pusat, misalnya kebijakan pembatasan penjualan minuman beralkohol. Kalau dulu di minimarket masih bisa, sekarang tidak bisa lagi sehingga pasti dampaknya ke penjualan.

Pembeli minuman beralkohol harus ke hotel, retail-retail besar, kafe, atau tempat-tempat hiburan. Ini tantangan sehingga perlu kreativitas lagi supaya bisa meningkatkan pemasaran produk kami ke hotel-hotel yang selama ini belum dimasuki.- Novita Hifni

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News6 hari lalu

10 Perusahaan Global ini Menjadi Pemungut PPN Produk Digital yang Dijual di Indonesia

Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan...

Breaking News6 hari lalu

Modal Nabung di Himbara, UMKM Bisa Sekalian Bikin NPWP

Pemerintah akan mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lewat perbankan. Ada empat perbankan...

Breaking News7 hari lalu

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.   Menteri Keuangan Sri Mulyani yang...

Breaking News1 minggu lalu

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum...

Breaking News1 minggu lalu

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak...

Breaking News1 minggu lalu

Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Sejak didapuk menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019 lalu, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu...

Breaking News1 minggu lalu

DJP: Perlu “Effort” Perusahaan Agar Insentif Pajak Bagi Karyawan Bisa Dimanfaatkan

Pengusaha mengaku kerepotan untuk melaksanakan insentif PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP). Mereka menilai,...

Breaking News1 minggu lalu

Kawal Wajib Pajak Agar Tak Terjerumus Dalam Pidana Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan seminar on-line perpajakan bertajuk “Peran Konsultan...

Breaking News1 minggu lalu

Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Jika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, pendapatan riilnya merosot tajam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan...

Breaking News2 minggu lalu

Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Sejak beberapa bulan terakhir, harga emas kian meroket. Pada awal Agustus ini, misalnya, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero)...

Populer