Connect with us

Interview

Mengidamkan “School of Taxation” di Indonesia

Diterbitkan

pada

Konsisten dan kerja keras. Dua karakter itu tampak jelas dalam diri Darussalam. Pendiri konsultan pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) yang juga dosen di Universitas Indonesia ini memulai usahanya dari nol sejak tahun 2007. Berkat kegigihannya, nama konsultan pajaknya kian melambung hingga mendapat pengakuan dari International Tax Review (ITR) yang berpusat di London, Inggris sebagai peringkat pertama konsultan pajak kelas dunia melampaui sejumlah konsultan pajak multinasional. ITR melakukan pemeringkatan terkait penilaian kinerja tahun 2018 di lebih dari 50 yurisdiksi di dunia termasuk Indonesia.

Kepada Majalah Pajak, Ketua Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) ini memaparkan gagasannya tentang perlunya memajukan tax center di dunia kampus dan membangun kolaborasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan pada sektor perpajakan di Indonesia.

Bagaimana Anda melihat keberadaan tax center di Indonesia dan seperti apa peran yang telah dijalankan selama ini?

Terkait dengan tax center, kami mencoba membangun lagi edukasi pajak yang selama ini sempat tidak jalan. Saya yakin pajak itu harus dibangun lewat edukasi dan dimulai dari level yang paling bawah. Selama ini kita begitu lekat dengan pelajaran Bahasa Indonesia di level sekolah dasar SD yang salah satu isi bacaannya berbunyi, “Bapak Budi pergi ke pasar.” Kenapa kita tidak mulai saja menulis, “Bapak Budi pergi ke kantor pajak.“? Dari hal-hal kecil ini kami coba bangun edukasi pajak karena keberhasilan pajak diawali dengan edukasi dan sosialisasi. Ini yang masih kurang di negara kita. Mau tidak mau ini harus kita perkuat dan bangun terus menerus tanpa henti, sehingga yang nanti terbentuk adalah masyarakat yang sadar pajak, yang mau bayar pajak secara sukarela tanpa dipaksa. Kalau mau bayar pajak secara dipaksa, maka lewat penegakan hukum dan ini sudah kita jalankan. Namun faktanya selama ini target tidak pernah tercapai juga. Potensi pajak yang belum tergali angkanya masih lebih dari 50 persen, sehingga perlu paradigma baru yakni edukasi yang selama ini kita lupakan.

Mengapa paradigma baru itu penting untuk diterapkan?

Kalau pendekatan edukasi diterapkan, saya yakin ini akan mengubah cara pandang tentang pajak yang tadinya pajak adalah suatu kewajiban menjadi pajak adalah kebutuhan. Negara ini membangun atas dasar pajak. Tanpa pajak negara ini tidak bisa apa-apa, kita butuh kehadiran pajak untuk membangun negara. Jadi, kita sama-sama menerapkan paradigma baru lewat edukasi pajak dengan melibatkan banyak pihak. Saya ingin pajak itu dibagi rata kepada semua wajib pajak (WP) yang memang sudah wajib untuk bayar pajak. Jadi, paradigmanya kita ubah.

Bagaimana perubahan paradigma itu ditempuh dan siapa saja yang berperan?

Kata kuncinya edukasi, maka perlu kehadiran perguruan tinggi yang bisa menjadi lokomotif edukasi pajak. Untuk bisa memberikan edukasi pajak maka perlu ada suatu tax center yang digerakkan oleh elemen-elemen di dalam kampus, khususnya dosen-dosen yang memang paham tentang pajak. Para dosen ini yang menjadi pembawa suara itu kepada kalangan mahasiswa. Kita perlu tax center yang kuat dengan dukungan dosen-dosen yang kuat sehingga kesadaran pajak bisa disampaikan secara masif kepada mahasiswa. Nantinya para mahasiswa ini yang akan bergerak di masyarakat untuk memberikan wawasan terkait pajak. Keberadaan tax center diharapkan menjadi mitra yang konstruktif bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena DJP tidak bisa sendirian dalam hal edukasi dan sosialisasi.

Seperti apa peran yang mesti dilakukan DJP untuk menjadi mitra yang konstruktif dalam membangun tax center?

Kami harapkan tax center hadir di kampus-kampus. Nanti DJP hanya memfasilitasi sehingga tax center bisa berkembang. Maka perlu ada kerja sama, tidak dalam konteks mendanai tapi bagaimana bisa memfasilitasi dalam berbagai hal. Misalnya, masalah penyediaan data dan informasi pajak, kerja sama membuat kurikulum pajak, kegiatan riset, bagaimana mendampingi tax center agar bisa mandiri dan berkembang. Dalam kegiatan riset pajak, DJP bisa memberikan informasi terkait isu pajak yang perlu dikaji dan tax center memberi masukan kepada DJP terkait hasil risetnya. Ini, kan, kerja sama yang bagus, sehingga kita tahu persoalan besar bangsa terkait pajak. Bangun sinergi antara tax center dan DJP.  Itu yang saya inginkan di masa mendatang.

Apakah sinergi yang dibangun selama ini dalam memajukan tax center masih kurang?

Saat ini jumlah tax center yang benar-benar bisa mewarnai pajak di Indonesia masih sangat kurang. Kondisi ini terkait dengan cara pandang pemerintah itu sendiri dalam konteks pajak. Kita tahu kontribusi pajak pada negara 75 persen, tapi bagaimana cara pandang dalam menempatkan pajak itu tidak sesuai dengan kontribusinya yang sebesar 75 persen. Seharusnya pemerintah menempatkan pajak sesuai kontribusinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kalau memang pajak itu penting mestinya pemerintah berani dan mau membangun pendidikan pajak yang bisa menyebar di banyak kampus. Sementara di negara kita kampus yang concern dengan pajak hanya segelintir. Kampus negeri yang punya Strata-1 pajak hanya dua yakni UI dan Universitas Brawijaya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ahli-ahli pajak sementara kita sendiri tidak concern dengan pendidikan. Di tahun 2017, jumlah konsultan pajak di Indonesia hanya sekitar 3.500 atau 1 banding 74.000 penduduk. Sementara di Jepang, di tahun 2009, perbandingannya 1 banding 1.823. Di Italia, tahun 2009, jumlah konsultan pajaknya mencapai 100.000 atau 1 banding 578, terbanyak di dunia.

Dari sumber dana manusia (SDM) saja tidak mencukupi untuk menjadikan masyarakat yang sadar pajak. Ini persoalan besar. Jadi, cara pandang pemerintah itu menurun pada cara pandang kampus. Terus terang, negara kita ini darurat tenaga ahli pajak. Karena memang sumbernya kurang, tenaga pendidiknya tidak memadai. Pemerintah belum concern mengembangkan edukasi pajak terutama di kampus-kampus. Atas keprihatinan ini ATPETSI hadir, kami ingin memperkuat masalah edukasi pajak di tataran kampus. Karena inilah lokomotif untuk menciptakan masyarakat yang peduli dan sadar pajak.

Bagaimana ATPETSI bersama pihak kampus menjalin sinergi dengan pemerintah?

Kami sekarang concern untuk pajak ini dipelajari di kampus-kampus, terutama pajak sebagai multidisiplin ilmu yang tidak terkotak-kotak. Selama ini pendekatan kampus dalam mempelajari pajak itu terkotak-kotak. Pajak dipelajari terpisah sebagai akuntansi pajak, hukum pajak, dan administrasi pajak sehingga yang terjadi adalah ego masing-masing fakultas. Fakultas Ekonomi merasa pajak itu milik mereka dengan ekonomi fiskalnya dan akuntansi pajak. Sementara Fakultas Hukum menganggap titik berat pajak itu harusnya di hukum pajak. Fakultas Ilmu Administrasi memandang pajak milik mereka. Kita belum ada pembelajaran pajak berdasarkan multidisiplin ilmu. Saya ingin di Indonesia pajak dipelajari dengan pendekatan multidisiplin ilmu. Pajak harusnya didirikan dengan joint program antara FH, FE, dan FIA melalui school of taxation. Ini cita-cita besar saya, pajak dipelajari dengan gabungan beberapa fakultas sebagai multidisiplin ilmu. Saya belum melihat ini, masing-masing tampil dengan ego keilmuannya. Tidak seperti di negara-negara Eropa, seorang profesor pajak itu paham pajak secara akuntansi, administrasi dan hukum. Sementara di Indonesia ketika seorang pakar ekonomi pajak diajak bicara hukum pajak akan gagap. Demikian juga pakar hukum pajak ketika bicara ekonomi pajak dia menjadi tidak kompeten. Kapan kita punya seorang ahli pajak yang multidisiplin ilmu, ini yang saya idam-idamkan. Ayo kita lepaskan ego masing-masing. Ini seharusnya pekerjaan besar pemerintah untuk bagaimana fakultas-fakultas bisa bersatu memberikan kontribusi. Maka perlu kehadiran pemerintah melalui DJP untuk memberi kesadaran bahwa kita memang perlu itu sebagai basisnya dalam melakukan edukasi pajak. Saat ini upaya menyatukan berbagai kementerian melalui program Pajak Bertutur sudah dilakukan, namun aplikasinya belum tampak untuk menuju pada school of taxation. Ini program dari ATPETSI, namun tanpa ada dukungan dari berbagai pihak secara lintas kementerian tentu belum kuat. Kita harus punya terobosan baru dalam pajak. Kalau masyarakat sudah sadar pajak, lebih gampang bagi kita untuk memungut pajak. Daripada sekarang, bayar pajak kalau sudah ada penegakan hukum. Cara ini terbukti tidak pernah berhasil.

Langkah apa yang akan ditempuh lebih dulu dalam membangun school of taxation?

Yang disasar adalah bagaimana kita beranggapan bahwa pajak itu harus didekati dengan multidisiplin ilmu. Kalau kita sudah satu suara berarti kampus juga satu suara, sehingga akan hadir tax center di universitas yang bisa menaungi banyak fakultas. Dari situ kita bisa kembangan lagi untuk membuka school of taxation di masing-masing universitas. Nanti tax center bisa membuat kesepakatan dengan DJP melalui kerja sama universitas di tiap daerah dan kanwil pajak. Adapun penyebaran informasi dan sosialisasinya oleh Direktorat P2 Humas. ATPETSI memang hadir dari kebutuhan kampus untuk berperan di dalam lingkungannya sendiri dan juga lingkungan luar.

Untuk mewujudkan pajak yang multidisiplin ilmu, kegiatan apa yang nantinya dilakukan?

Kita terus akan membuka dialog dan kampanye tentang penting pembelajaran pajak sebagai multidisiplin ilmu dan berada di bawah fakultas ekonomi, hukum, dan ilmu administrasi. Ini mengingat pembelajaran pajak masih terkotak-kotak. Pengalaman saya di Belanda itu ada joint program antara FE dan FH mendirikan school of taxation. Ini menyebar di berbagai kampus dan ATPETSI yang menginisiasi.

Bagaimana dengan peran DDTC yang Anda pimpin?

DDTC sangat concern dengan edukasi pajak. Kami membuka diri dengan berbagai tax center untuk melakukan kerja sama seperti program magang, pengembangan kurikulum pajak, penelitian bersama, lomba penulisan, hingga pelatihan bagi dosen-dosen pajak untuk membentuk standard of knowledge yang seragam bagi semua tax center yang ada.

Interview

Kami juga Lelang Barang Unik dan Eksklusif

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Lelang DJKN Joko Prihanto /Dok. Rivan

Salah satu misi penting Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan adalah mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Direktur Lelang DJKN Joko Prihanto mengemukakan, saat ini upaya penyempurnaan proses bisnis terus dilakukan dengan mengadopsi teknologi digital untuk memudahkan pelayanan, salah satunya melalui Portal Lelang Indonesia. Portal ini memungkinkan pelaksanaan lelang secara digital yang berfokus pada pengalaman dan kenyamanan pengguna.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak secara langsung di lantai 12 Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/08), pria kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 19 Januari 1964 yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah (2013–2015), dan Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan (2019–2020) ini menjelaskan berbagai hal terkait tantangan, pencapaian, dan upaya DJKN dalam mengembangkan dan memperkenalkan lelang secara lebih luas di masyarakat.

Berikut ini petikannya.

 

Apa saja yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara?

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. DJKN menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; pelaksanaan pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; pelaksanaan administrasi DJKN; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Visi DJKN 2020–2024 adalah menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi kementerian keuangan (Kemenkeu) yaitu menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun misi DJKN 2020–2024 adalah mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Apa yang dimaksud dengan lelang aset negara, apa saja jenis lelang yang ada di Indonesia, dan apakah semua proses lelang harus melalui DJKN?

Aset negara atau Barang Milik Negara/Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Definisi lelang mengacu pada Pasal 1 VR Jo Pasal 1 angka 1 juncto Permenkeu 213/PMK.06/2020 adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Dengan demikian, lelang aset negara adalah penjualan barang milik negara/daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Jenis-jenis lelang di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, jenis lelang yang dilaksanakan di Indonesia terdiri atas pertama, Lelang Eksekusi, yaitu Lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yakni lelang Panitia Urusan Piutang Negara; pengadilan; pajak; gadai; barang rampasan yang berasal dari benda sitaan; harta pailit; barang rampasan; jaminan fidusia; barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks-kepabeanan; barang temuan pidana korupsi; barang bukti tindak pidana kehutanan; benda sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan lainnya.

Kedua, Lelang Noneksekusi Wajib, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui lelang, yakni lelang Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D); barang milik BUMN/D berbentuk nonpersero; aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; BMN yang berasal dari tegahan kepabeanan dan cukai; barang gratifikasi; bongkaran BMN/D karena perbaikan; BMN berupa Barang Habis Pakai eks-Pemilihan Umum; aset eks-Bank Dalam Likuidasi (BDL); asset settlement obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU); aset eks BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) /kelolaan PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset); Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir; Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT); aset Bank Indonesia; BMN/D berupa eks barang hadiah/undian yang tidak diambil atau tidak tertebak; barang habis pakai sisa/limbah proyek yang dananya bersumber dari APBN/D; barang dalam penguasaan kejaksaan yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik/yang berhak karena pemilik/yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima; dan Noneksekusi Wajib lainnya.

Ketiga, Lelang Noneksekusi Sukarela, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela, yakni lelang barang milik BUMN/D berbentuk persero; barang milik perwakilan negara asing; barang milik perusahaan dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; barang milik BLU/Badan Hukum Pendidikan yang tidak termasuk BMN; barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta; hak tagih (piutang); kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; dan Noneksekusi Sukarela lainnya.

Mengenai prosedur pelaksanaan lelang sesuai Pasal 1a VR juncto Pasal 21 Permenkeu 213/PMK.06/2020 tentang Kompetensi Absolut Pejabat Lelang yaitu bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I disebutkan bahwa Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan Lelang.

Pejabat Lelang Kelas I adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kemenkeu yang diangkat sebagai Pejabat Lelang yang merupakan pejabat umum. Pejabat Lelang Kelas I berkantor di DJKN/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena merupakan Pejabat Fungsional pada DJKN/KPKNL yang dapat melaksanakan semua jenis lelang. Selanjutnya ada pula Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II yaitu Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela. Selain ketentuan Kompetensi Absolut, diatur pula tentang ketentuan Kompetensi Relatif, yaitu bahwa Penyelenggaraan Lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang sesuai dengan kewenangan wilayah kerjanya berdasarkan lokasi objek lelang berada.

Jenis lelang apa yang paling populer dan paling besar secara nominal?

Jenis lelang yang paling mendominasi di tahun 2020 dari total seluruh pelaksanaan lelang sebanyak 48.551 frekuensi lelang, yakni Lelang Eksekusi menyumbang sebesar 70,24 persen (34.102 frekuensi) disusul Lelang Noneksekusi wajib sebesar 15,74 persen (7.641 frekuensi), Lelang Noneksekusi Sukarela PL-II sebesar 11,43 persen (5.549 frekuensi), dan Lelang Noneksekusi Sukarela KPKNL sebesar 2,59 persen (1.259 frekuensi).

Secara nominal, jenis lelang yang besar di tahun 2020 dari total pokok lelang sejumlah Rp 29,900 triliun, yakni Lelang Noneksekusi Sukarela PL-II menyumbang 62,01 persen (senilai Rp 14,122 triliun), disusul Lelang Eksekusi (35,34 persen atau Rp 8,047 triliun), Lelang Pegadaian (18,22 persen atau Rp 4,149 triliun), Lelang Noneksekusi wajib (2,37 persen atau Rp 0,538 triliun), dan Lelang Noneksekusi Sukarela KPKNL (0,29 persen atau Rp 65,571 miliar). Sedangkan jenis barang yang paling banyak dilelang di tahun 2020, yakni  motor (29,88 persen), mobil (19,41 persen), tanah (18,46 persen), rumah (13,52 persen), dan inventaris (11,03 persen).

Hingga saat ini masih sering terjadi kasus penipuan lelang yang merugikan masyarakat. Modus-modus penipuan seperti apa yang selama ini sering muncul dalam proses lelang aset negara?

Agar masyarakat tidak tertipu dengan lelang fiktif, ada beberapa ciri modus lelang fiktif yang marak terjadi di masyarakat, yaitu pelaku aktif menghubungi nomor korban melalui panggilan atau aplikasi pesan singkat, pelaku sering mengaku sebagai perwakilan KPKNL atau instansi lain dengan menggunakan surat yang berkop KPKNL atau mencatut nama salah satu pejabat/pegawai KPKNL atau DJKN; pelaku kerap menawarkan harga lelang yang murah namun terkesan tidak wajar; pelaku menunjukkan pengumuman lelang yang tidak sesuai standar pengumuman lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL; pelaku meminta uang muka yang ditransfer ke rekening atas nama pribadi pelaku, padahal lelang yang dilaksanakan KPKNL tidak pernah menggunakan rekening atas nama pribadi; pelaku menjanjikan menang lelang, padahal pemenang lelang adalah penawar tertinggi yang dinyatakan menang oleh Pelelang; pelaku menakut-nakuti korban dengan ancaman tidak jadi menang lelang jika tidak segera mengirim uang muka yang diharuskan; pelaku akan mendesak agar segera mentransfer uang, padahal pembayaran lelang dilakukan setelah penawar lelang dinyatakan menang lelang dan itu pun dilakukan paling lambat lima hari kerja sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang; pelaku menggunakan akun media sosial palsu yang meniru akun resmi DJKN atau KPKNL.

Apabila mendapatkan penawaran lelang dengan ciri-ciri seperti di atas ini, maka hal yang dapat dilakukan adalah tidak langsung percaya dengan iming-iming barang lelang yang murah dan pasti menang; melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada KPKNL terdekat atas kebenaran informasi dimaksud, atau menelepon call center DJKN di nomor 150-991; memastikan kebenaran atau melihat objek lelang dimaksud pada Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id); melaporkan kepada pihak berwajib guna membantu meminimalkan jatuhnya korban penipuan lainnya.

Bagaimana upaya DJKN dalam mengatasi permasalahan penipuan lelang aset?

Maraknya penipuan itu merupakan tindakan yang harus bersama-sama kita tekan penyebarannya dengan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dengan layanan Kemenkeu seperti DJKN-DJBC-DJP terkait penjualan melalui lelang, serta menjalin kerja sama dengan aparat hukum dalam pengenaan sanksi yang tegas terhadap para pelakunya.

DJKN berkolaborasi dengan banyak pihak sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing direktorat, antara lain dengan seluruh Kementerian/Lembaga, perbankan (seluruh Bank BUMN maupun Swasta), BUMN/D, pemangku kepentingan lainnya baik di dalam maupun luar negeri.

Di luar negeri, lelang cukup populer bahkan menjadi media transaksi yang bergengsi. Kenapa di Indonesia lelang tidak sepopuler di negara lain?

Lelang sebetulnya sudah sangat populer di Indonesia, terbukti dengan semakin banyak peminat lelang dari masyarakat umum. Objek yang dijual lelang tidak hanya terkait dengan tanah, bangunan, dan kendaraan. Tetapi ada juga objek yang unik dan eksklusif seperti dari tegahan bea dan cukai dan juga dari lelang-lelang sukarela yang semakin meningkat frekuensinya.

Tak kalah dengan lelang bunga di luar negeri, di Indonesia juga sudah semakin marak dilakukan lelang bunga oleh KPKNL. Bahkan terjadwal khusus seperti Lelang Kamisan di KPKNL Yogyakarta. Contoh lelang tegahan bea dan cukai pada 17 Juni 2021 berupa mobil Mercedez Benz E 270 CDI, Ferrules, Hydraulic Adaptor & Hose Fitting dengan limit Rp 40,87 juta dan laku Rp 634,87 juta (kenaikan mencapai 1.485 persen). Mobil Mini Cooper 40 & Otomotif Parts dengan limit Rp 48.57 juta dan laku Rp 623,57 juta saat lelang 3 Juni 2021. Ada juga mobil Porsche Carrera 4 Tahun 1991 dengan limit Rp 144,63 juta dan laku Rp 1,51 miliar saat lelang 14 Februari 2020.

Dalam upaya melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenkeu melalui DJKN turut memberikan dukungan terhadap UMKM, antara lain melalui kegiatan lelang produk UMKM oleh 53 KPKNL di seluruh Indonesia yang berlangsung pada 16 Oktober–28 Desember 2020 dengan 1.101 objek lelang yang dijual dan secara berkelanjutan di tahun 2021 melalui pencanangan Kompetisi dan Inovasi Lelang Sukarela Produk UMKM (KEDAI Lelang UMKM) pada 23 Maret 2021. Saat ini KEDAI Lelang UMKM telah diikuti sebanyak 71 peserta yang terdiri dari 63 KPKNL serta 8 Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang di seluruh Indonesia dengan melibatkan sebanyak 127 pelaku UMKM dari seluruh Indonesia.

Lelang Produk UMKM selain membantu UMKM sekaligus juga menggali potensi budaya lokal dari Sabang sampai Merauke. Banyak produk-produk UMKM yang diikutkan dalam KEDAI Lelang UMKM, seperti Kerajinan Kayu Jati Bojonegoro, Lelang Bunga di Yogyakarta, Bogor, Tasikmalaya, Bukittinggi (bonsai), dan Kain Tradisional dari berbagai penjuru Indonesia. Ke depan, lelang akan berkolaborasi dengan e-market place untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi. Selanjutnya untuk peningkatan kepuasan pengguna jasa lelang, kami akan menjalin kerja sama dengan Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia).

Mungkinkah lelang dibuat lebih populer lagi dan apa upaya DJKN untuk membuat masyarakat memilih lelang ketimbang metode jualbeli lain?

Tentu sangat memungkinkan untuk membuat lelang lebih populer karena minat masyarakat terhadap lelang sangat tinggi. Upaya sosialisasi lelang semakin digalakkan melalui event DJKN Goes to Campus, pengembangan sosial media Direktorat Lelang DJKN untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat, dan partisipasi Direktorat Lelang dalam acara-acara yang melibatkan banyak audiens seperti Ministry of Finance Festival (Mofest) yang diikuti oleh para mahasiswa dan masyarakat umum, acara Ngopi Hitam yang diadakan Pusdiklat Keuangan Umum BPPK, Kemenkeu Corpu Talk (KCT).

Kami melakukan penyempurnaan berbagai proses bisnis dengan mengadopsi teknologi digital yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan, salah satunya adalah Portal Lelang Indonesia yakni lelang.go.id yang memungkinkan pelaksanaan lelang secara digital yang berfokus pada user experience dan user friendly. Sehingga lelang dapat memberikan kemudahan, objektif, dan keamanan bagi pesertanya. Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Manajemen Informasi Lelang Elektronik (SMILE) juga terus dikembangkan untuk menuju pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan modern.

Lanjut baca

Interview

“Government Entrepreneurship” Buka Peluang Bisnis

Diterbitkan

pada

Penulis:

Iwan Djuniardi Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak

Reformasi perpajakan terus berpacu dengan waktu seiring pesatnya perkembangan teknologi di era transformasi digital yang berlangsung saat ini. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak Iwan Djuniardi mengemukakan, era transformasi digital membuka peluang sekaligus tantangan yang harus diimbangi dengan kemampuan berinovasi sebagai kultur yang melekat dalam kegiatan sehari-hari.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak secara virtual, Kamis (22/07), ia memaparkan tentang strategi dan konsep yang ditempuh DJP dalam menjawab tantangan dan peluang di era transformasi digital, mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni di bidang teknologi agar mampu memberikan layanan sesuai keinginan masyarakat, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi di lingkungan internal DJP.

Berikut ini petikannya.

 

Reformasi perpajakan yang dilakukan DJP di era transformasi digital saat ini memiliki peluang sekaligus juga tantangan. Apa saja peluang dan tantangan di masa transformasi digital dan bagaimana DJP mengatasinya?

Berbicara tentang transformasi digital tentu erat kaitannya dengan data. Saat ini tantangannya adalah mempersiapkan data agar DJP dapat memberikan pelayanan yang bagus bagi wajib pajak (WP). Dalam prinsipnya WP itu selalu benar, kecuali jika memiliki data yang dapat membuktikan kesalahannya. Saat ini data yang terkumpul masih kurang memadai, maka tantangannya adalah membuat data yang bisa lebih terintegrasi.

Tantangan yang kedua adalah kolaborasi. Saat ini DJP belum mempunyai semua datanya. Jadi, bagaimana caranya mendapatkan data ini dari berbagai instansi yang secara ketentuan hingga kini masih enggan memberikan data ke DJP. Kedua tantangan eksternal inilah yang menjadi suatu kendala luar biasa.

Ada juga tantangan internal yakni birokrasi dan mindset yang terkait dengan kultur SDM di lingkungan birokrasi pemerintahan. Transformasi digital di lingkungan birokrasi yang berkaitan dengan pengadaan tentu kami perlu memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan bersih. Terkait mindset, aspek penting yang harus dibangun dalam transformasi digital adalah kultur bahwa semangat inovasi perlu senantiasa ada dalam benak keseharian kita. Untuk menumbuhkan kultur inovasi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) ini memang agak sulit. Selama berpuluh tahun ini ASN tidak boleh gagal dalam menyusun setiap rencana program kegiatan. Kondisi ini menghasilkan kultur yang tertekan sehingga sulit untuk berinovasi. Inovasi juga harus didukung oleh manajemen risiko yang baik. Kultur ASN selama ini semuanya berdasarkan standard operating procedure dan juga penerapan punishment.

Tantangan lainnya di era teknologi digital adalah bagaimana bisa menghadirkan customer journey experience, yaitu memberikan layanan yang bisa mengikuti keinginan pelanggan atau masyarakat. Maka tantangan yang luar biasa besarnya di bidang information and technology (IT) ini harus dihadapi dengan kemampuan berinovasi agar bisa memberikan customer journey ke masyarakat. Lalu membangun kultur di dalam agar bisa memanfaatkan data dan teknologi untuk meningkatkan kinerja (leverage performance). Jadi, untuk aspek di luar, tantangannya adalah bagaimana membuat data dan kolaborasi yang bagus. Sedangkan tantangan di dalam adalah mengubah mindset dan mengatasi kendala birokrasi yang selama berpuluh-puluh tahun sudah seperti itu kulturnya. Namun sekarang sudah mulai ada perbaikan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menghargai inovasi.

Ketika kita bisa memastikan bahwa data dan kolaborasi untuk mendukung inovasi itu sudah memadai, maka transformasi digital akan membuka peluang yang luar biasa. Contohnya dalam aspek kolaborasi. Saat ini DJP sedang membangun government entrepreneurship bersama perusahaan-perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) dan perbankan untuk memberikan layanan kepada WP. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kami memberikan journey kepada WP sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga merupakan peluang ekonomi. Di luar negeri juga ada perusahaan-perusahaan yang menjadi tulang punggung bagi otoritas pajaknya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Bahkan saat ini ada satu PJAP di Indonesia yang masuk sebagai kelompok unicorn dengan penawaran harga mencapai 1,7 miliar dollar AS. Artinya, ada peluang bisnis dalam membangun government entrepreneurship. Ini menjadi konsep kolaborasi yang diterapkan DJP.

Seperti apa konsep yang diterapkan DJP dalam proses transformasi digital?

Ada tiga konsep yang kami lakukan dalam digital transformation. Strategi pertama adalah melakukan shifting terhadap semua data secara digital. Strategi kedua, membangun integrated environment sehingga tercipta arsitektur IT yang kuat. Kami bisa buka semua jaringan sehingga bisa berinteraksi dengan berbagai pihak. Yang ketiga, auto regulated system sehingga layanan itu nanti bisa tanpa ada atau sedikit intervensi manusia (human less intervention). Tiga konsep digital transformation inilah yang kami coba bangun.

Untuk keamanan data, ada tiga aspek yang menjadi perhatian, yaitu manusia, teknologi, dan aturan. Kami sudah membangun dan selalu memperbarui teknologi yang bisa mengamankan data. Untuk human, sebenarnya ini aspek yang paling penting karena menyangkut awareness terhadap security. Setiap enam bulan sekali secara reguler selalu kami ingatkan pentingnya menjaga data security juga behavior untuk jangan sampai lupa password. Kami menerapkan role base mengenai siapa saja yang bisa mengubah suatu data. Ada tiga hal terkait sistem pengamanan, yakni mengganti password secara reguler, memperbarui teknologi, dan tata kelola data.

Bagaimana DJP mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi era transformasi digital?

Dalam mempersiapkan SDM, pertama kami membangun visi dan misi dengan pola change management yang sangat terukur. Kami sampaikan pada mereka, ke depan IT akan makin berkembang. Kalau tidak meningkatkan pengetahuan, mereka akan ketinggalan. Sekarang era automasi yang tidak lagi membutuhkan SDM yang bekerja secara monoton karena semua akan diganti dengan mesin. Ini yang harus tertanam di dalam diri setiap pegawai.

Kami yang bekerja di bagian IT harus menjadi driver, bukan follower. Yang tidak mau berubah akan ditinggalkan. Satu hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin adalah inovasi. Mesin yang canggih sekali pun itu sebatas repetisi, tapi tidak bisa inovasi dan tidak punya wisdom. Untuk itu kami membuat program change management. Sehingga SDM ini benar-benar didorong untuk perubahan dalam proses transformasi digital. Selama ini ada anggapan di masyarakat bahwa transformasi digital akan membuat banyak orang di-PHK. Sebetulnya tidak demikian. Tansformasi digital bukan menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan, tapi perannya yang berubah ke peran yang lebih tinggi nilai tambahnya. Sehingga peningkatan kapasitas SDM menjadi suatu program yang heavy. Kami memaparkan teknologi komputer dan perkembangannya kepada seluruh jajaran. Walaupun berat, tapi program ini harus ada.

Bagaimana DJP mengaplikasikan berbagai kemajuan teknologi digital untuk memberikan manfaat yang optimal bagi perpajakan?

Layanan perpajakan yang diterapkan akan menjadi data driven sekaligus juga risk-based compliance. Sistem DJP nantinya bisa memetakan dengan deep analytics, data driven dan tingkat risiko dari WP. Hasil pemetaan yang menunjukkan laporan fiskal yang tinggi risiko akan diberikan treatment berbeda. Untuk WP yang baru pertama kali salah, petugas pajak cukup melayangkan surat saja. Bahkan kami akan membangun kanal baru yakni e-Pajak. Kalau ada pelaporan atau data yang tidak benar, nanti otomatis langsung masuk ke kanal e-Pajak. Ini merupakan salah satu kecanggihan karena mesin ini bekerja berdasarkan data driven, maka dapat membedakan risiko dan perlakuan yang diberikan terhadap masing-masing WP.

Adapun benefit bagi DJP, kami bisa memberikan pelayanan yang tepat kepada WP. Kami bisa mengalokasikan sumber daya secara efisien karena sistemnya mampu memetakan mana yang harus ditangani oleh mesin dan mana yang tidak. Bagi internal DJP yang pasti sistem ini akan lebih efektif dan efisien dari sisi pekerjaan. Untuk WP juga akan lebih bagus karena compliance cost menjadi lebih murah, terutama bagi WP yang patuh. Kalau WP itu comply, maka cost akan murah. Tapi untuk yang tidak comply, maka beban cost yang ditanggungnya akan lebih mahal. Teknologi canggih ini bisa membedakan tingkat risiko dari WP, profil orang-orang di internal DJP, dan juga bisa mengarahkan WP mana yang perlu ditangani oleh sumber daya atau orang-orang tertentu.

 

Bagaimana proses tahapan dan kesiapan DJP menuju penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan secara nasional di tahun 2024?

Untuk sisi pengawasan, kami membangun data analytics, artificial intelligence, dan complicance risk management. Dari sisi penegakan hukum, kami membenahi sistem yang dulunya terpisah-pisah menjadi terintegrasi. Lalu kami membangun kolaborasi dalam hal data dan layanan.

Untuk kolaborasi data, DJP menerima data dari berbagai pihak seperti Bank Indonesia, perbankan, dan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Data itu masuk dalam sistem DJP untuk kemudian diolah. Lalu data yang dipakai untuk validasi. Misalnya data DJP dipakai oleh pemerintah daerah (pemda) untuk konsep status WP seperti tax clearance. Jadi, pemda bisa memberikan pelayanan setelah memperoleh lampu hijau dari DJP terkait apakah WP sudah lapor SPT dengan benar. DJP memberikan sinyal hijau ke pemda, baru izinnya keluar. Data DJP juga dipakai oleh Direktorat Bea dan Cukai pada saat kegiatan impor barang.

Untuk kolaborasi layanan, portal DJP bisa disediakan oleh pihak ketiga, yakni perusahaan PJAP. Mereka boleh memberikan layanan seperti yang diberikan oleh DJP. Untuk pengawasan, slogan kami adalah touch the untouchable. Sedangkan untuk pelayanan, reach the unreachable.

Lanjut baca

Interview

Fokus 2021 Tetap pada Pemulihan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo

Tak ada jalan lain untuk memulihkan ekonomi nasional, selain bersatu padu menopang sendi-sendi perpajakan dengan berpartisipasi aktif dalam kepatuhan.

Tahun 2021 merupakan warsa kedua—dan semoga yang terakhir—kita memperingati Hari Pajak dalam masa pandemi. Pagebluk virus corona yang mengancam kesehatan masyarakat sekaligus menghantam ekonomi di hampir semua sektor, membuat penerimaan pajak—yang merupakan sumber pendapatan utama dalam APBN—turut menanggung dampaknya.

Padahal, kita sepakat, pajak punya andil besar dalam penanganan Covid-19. Tidak hanya sebagai tumpuan ekonomi, pajak juga menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal.

Penerimaan pajak yang semakin tergerus dua tahun terakhir, mendorong pemerintah memikirkan sumber-sumber pemajakan lain, dan dalam perjalanannya, membuat pemerintah mereformasi sisi administrasi dan kebijakan perpajakan. Buah pemikiran yang berdasarkan atas realitas dan lanskap perpajakan internasional dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tengah dibahas bersama DPR RI.

RUU KUP ini berisi proposal perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, agar perpajakan Indonesia ke depannya dapat menjadi adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Seraya menunggu pembahasan tersebut mencapai garis akhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap menjalankan fungsinya sebagai penghimpun penerimaan negara juga merajut komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan dan Wajib Pajak.

Pada Majalah Pajak edisi khusus Hari Pajak kali ini, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menuturkan bahwa DJP di tahun ini tetap berfokus kepada pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan di berbagai bidang usaha yang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan perekonomian nasional.

Di sisi lain, Suryo menyadari, pajak merupakan instrumen yang sensitif bagi masyarakat di tengah pandemi ini sehingga dibutuhkan strategi komunikasi yang apik, agar perubahan apa pun yang disahkan di UU KUP yang baru nanti tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Ia mengklaim tengah mengadakan focus group discussion (FGD) dengan berbagai lapisan masyarakat seperti akademisi, praktisi perpajakan, dan asosiasi; serta akan berdiskusi dengan awak media agar turut membantu mengomunikasikan RUU KUP dengan lebih baik dan komprehensif kepada masyarakat Indonesia.

Tak lupa, sejalan dengan tema Hari Pajak 2021 “Bersama Pajak, Atasi Pandemi, Pulihkan Ekonomi”, pria kelahiran Semarang, 26 Maret 1969 ini ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan wabil khusus Wajib Pajak untuk bersama-sama saling menopang dan mendukung satu sama lain, agar Indonesia mampu menghadapi pandemi.

 

Berikut petikannya.

 

 Bagaimana DJP mengambil hikmah peran pajak di masa pandemi tahun ini?

Peran pajak di masa pandemi tetap berfokus kepada pajak sebagai instrumen fiskal dalam rangka memberikan stimulus untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian insentif perpajakan berupa pajak yang ditanggung pemerintah, penurunan tarif pajak, dan kemudahan pelayanan pajak ke berbagai bidang usaha yang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan perekonomian nasional.

 

Bila tema Hari Pajak tahun lalu adalah Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong”, bagaimana dengan tahun ini? Komunikasi seperti apa yang coba disampaikan DJP di tahun pemulihan ini?

Hari Pajak pada tahun 2021 masih berkaitan dengan pergeseran paradigma pajak dari yang memiliki fungsi penerimaan (budgetair) menjadi fungsi mengatur (regulerend), di mana ada kerelaan mengorbankan penerimaan pajak dalam rangka memulihkan ekonomi nasional. Namun, fungsi pajak tersebut juga diiringi dengan pelaksanaan strategi kebijakan fiskal baru terutama dalam bidang perpajakan.

 

Lalu, apa saja upaya DJP untuk mengumpulkan penerimaan dari sumber-sumber baru atau yang belum tergali agar bisa mencapai target penerimaan 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun?

Pandemi mendorong berbagai negara di dunia untuk mendiskusikan tiga jenis pajak baru yang didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dalam sistem digital, pengenaan pajak karbon dalam mengantisipasi perubahan iklim dan perbaikan lingkungan, serta mengoptimalisasi penerimaan pajak dari kelompok high-net worth individual.

Berbagai upaya juga dilakukan oleh DJP dalam mengumpulkan penerimaan dari sumber-sumber baru, salah satunya melalui pengenaan pajak terhadap kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ke depannya, pemerintah juga sudah mengusulkan pengenaan pajak karbon, dan optimalisasi penerimaan pajak dari kelompok high-net worth individual yang sudah disampaikan dalam RUU KUP.

 

Dari aneka upaya itu, mana dulu yang tengah Anda prioritaskan dalam waktu dekat? Apa alasannya?

Pertumbuhan transaksi elektronik atau PMSE yang semakin cepat dan besar khususnya di masa pandemi, tentu saja akan memberikan tambahan penerimaan perpajakan yang cukup besar, sehingga dalam waktu dekat ini DJP akan lebih fokus untuk mengawasi penerimaan negara dari sektor PMSE ini.

 

Lalu, jika lapis tarif PPh baru untuk orang kaya benar-benar diimplementasikan, langkah utama apa yang akan dilakukan DJP untuk mengoptimalkannya, baik dari sisi basis data dan penegakan hukummengingat Indonesia menganut sistem self-assessment?

Penambahan bracket dalam PPh Orang Pribadi merupakan salah satu materi yang diusulkan dalam RUU KUP, yang akan dibahas lebih lanjut bersama DPR dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini adalah masyarakat yang dapat diwakili oleh akademisi, asosiasi, praktisi perpajakan, dan sebagainya.

Terkait upaya optimalisasi basis data, akan kami lihat, kaji, dan diskusikan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan. Baru-baru ini, kami juga telah dan masih melaksanakan focus group discussion (FGD) dengan berbagai kalangan masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait hal ini. Salah satu peserta FGD memberikan masukan untuk melakukan pemanfaatan basis data perpajakan mengingat Direktorat Jenderal Pajak sudah mendapatkan data yang sangat kaya dari Tax Amnesty, maupun kegiatan cross check data perbankan.

Direktorat Jenderal Pajak juga sudah melakukan berbagai tindakan pengawasan di lapangan melalui Account Representative yang akan mengawasi Wajib Pajak secara keseluruhan. Selain itu, akan ada proses pemeriksaan dan penegakan hukum yang telah diatur dalam kebijakan perpajakan di Indonesia. Dalam RUU KUP juga diusulkan tindakan penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remedium (berfokus pada sanksi administratif berupa pembayaran denda, ketimbang hukum pidana pajak).

 

Pajak merupakan tonggak penerimaan negara sekaligus instrumen yang sensitif bagi masyarakat. Bagaimana strategi DJP selanjutnya untuk menyuarakan kebijakan pajak, dan memitigasi berbagai polemik yang berkembang di masyarakat ke depannya?

Kenaikan PPN dan pengenaan PPN atas barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang sebelumnya dikecualikan, jelas berdampak terhadap masyarakat luas, karena PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap konsumsi masyarakat. Namun, usulan terhadap perubahan tersebut tentu dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan yang sangat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

RUU KUP sampai saat ini masih belum diparipurnakan antara pemerintah dengan DPR, sehingga penjelasan secara mendetail belum dapat dilakukan oleh DJP. Namun, berbagai strategi komunikasi sudah dan akan dilakukan DJP sebagai langkah mitigasi dalam mengatasi berbagai polemik yang muncul di masyarakat.

Isu terkait materi dalam RUU KUP ini dapat diselesaikan dengan penguatan narasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah dan sedang mengadakan FGD dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat seperti akademisi, praktisi perpajakan, dan asosiasi.

Direktorat Jenderal Pajak juga berencana mengadakan FGD dengan media massa agar mereka dapat membantu mengomunikasikan RUU KUP dengan lebih baik dan komprehensif kepada masyarakat Indonesia.

 

DJP juga tengah berjibaku melaksanakan reformasi perpajakan yang memuat lima pilar yakni organisasi, SDM, TI dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang undangan. Apa saja yang bisa Anda bagikan kepada pembaca kami, terkait perkembangan reformasi perpajakan saat ini?

Perkembangan reformasi perpajakan untuk tahun 2021 dibuat lebih terarah kepada pemberian relaksasi dan insentif yang lebih tepat guna dalam membantu kecepatan pemulihan perekonomian Indonesia. Ke depannya, reformasi perpajakan akan berfokus pada dua aspek perbaikan yaitu aspek administratif dan aspek kebijakan. Aspek administratif akan meliputi penguatan institusi dan SDM, integrasi sistem informasi dan basis perpajakan, simplifikasi administrasi, penajaman fungsi pengawasan untuk ekstensifikasi-intensifikasi perpajakan, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Sementara, aspek kebijakan diarahkan untuk perluasan basis pemajakan dan mencari sumber baru penerimaan.

Sejauh ini kami sudah berhasil merealisasikan beberapa hal sesuai dengan lima pilar dalam reformasi perpajakan. Pilar pertama adalah organisasi, melalui dibentuknya 18 KPP Madya berdasarkan PMK Nomor 184 tahun 2020. Di pilar kedua yakni sumber daya manusia (SDM), melalui dilantiknya fungsional penyuluh pajak. Pilar ketiga adalah teknologi informasi dan basis data, melalui core tax administration system. Pilar selanjutnya adalah proses bisnis dengan diberlakukannya pengawasan Wajib Pajak berbasis kewilayahan. Terakhir atau pilar kelima, yaitu peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui RUU KUP.

 

Apa harapan Anda untuk kementerian atau lembaga terkait agar tercipta sinergi terbaik, dan bersama-sama berjuang dalam pemulihan ekonomi nasional?

Harapannya, mari bersama-sama bersinergi dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini. Saling mendukung dalam berbagai program yang sedang dan akan dilakukan, serta memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki dengan harapan adanya perubahan yang lebih baik demi menyejahterakan rakyat.

 

Apa yang bisa Anda sampaikan untuk fiskus dan Wajib Pajak di peringatan Hari Pajak 2021?

Pandemi telah mengubah berbagai aspek dalam kehidupan kita masing-masing, mulai dari pola hidup yang harus lebih bersih dan sehat serta perekonomian kita yang sangat terdampak. Perubahan tentu saja menjadi keniscayaan dalam bertahan dan menghadapi efek pandemi yang cukup berat ini.

Penerimaan negara tergerus cukup dalam, sementara pengeluaran negara dituntut harus dikeluarkan lebih banyak dari semestinya. Karena itu, mari kita semua bersama-sama saling menopang dan mendukung satu sama lain, agar kita semua mampu menghadapi pandemi yang masih berlangsung ini.

Kami juga mengucapkan selamat Hari Pajak untuk seluruh Wajib Pajak. Terima kasih atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Mari bersama-sama kita membangun negara melalui penerimaan pajak yang lebih kuat, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Lanjut baca

Populer