Connect with us

Interview

Mengidamkan “School of Taxation” di Indonesia

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Konsisten dan kerja keras. Dua karakter itu tampak jelas dalam diri Darussalam. Pendiri konsultan pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) yang juga dosen di Universitas Indonesia ini memulai usahanya dari nol sejak tahun 2007. Berkat kegigihannya, nama konsultan pajaknya kian melambung hingga mendapat pengakuan dari International Tax Review (ITR) yang berpusat di London, Inggris sebagai peringkat pertama konsultan pajak kelas dunia melampaui sejumlah konsultan pajak multinasional. ITR melakukan pemeringkatan terkait penilaian kinerja tahun 2018 di lebih dari 50 yurisdiksi di dunia termasuk Indonesia.

Kepada Majalah Pajak, Ketua Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) ini memaparkan gagasannya tentang perlunya memajukan tax center di dunia kampus dan membangun kolaborasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan pada sektor perpajakan di Indonesia.

Bagaimana Anda melihat keberadaan tax center di Indonesia dan seperti apa peran yang telah dijalankan selama ini?

Terkait dengan tax center, kami mencoba membangun lagi edukasi pajak yang selama ini sempat tidak jalan. Saya yakin pajak itu harus dibangun lewat edukasi dan dimulai dari level yang paling bawah. Selama ini kita begitu lekat dengan pelajaran Bahasa Indonesia di level sekolah dasar SD yang salah satu isi bacaannya berbunyi, “Bapak Budi pergi ke pasar.” Kenapa kita tidak mulai saja menulis, “Bapak Budi pergi ke kantor pajak.“? Dari hal-hal kecil ini kami coba bangun edukasi pajak karena keberhasilan pajak diawali dengan edukasi dan sosialisasi. Ini yang masih kurang di negara kita. Mau tidak mau ini harus kita perkuat dan bangun terus menerus tanpa henti, sehingga yang nanti terbentuk adalah masyarakat yang sadar pajak, yang mau bayar pajak secara sukarela tanpa dipaksa. Kalau mau bayar pajak secara dipaksa, maka lewat penegakan hukum dan ini sudah kita jalankan. Namun faktanya selama ini target tidak pernah tercapai juga. Potensi pajak yang belum tergali angkanya masih lebih dari 50 persen, sehingga perlu paradigma baru yakni edukasi yang selama ini kita lupakan.

Mengapa paradigma baru itu penting untuk diterapkan?

Kalau pendekatan edukasi diterapkan, saya yakin ini akan mengubah cara pandang tentang pajak yang tadinya pajak adalah suatu kewajiban menjadi pajak adalah kebutuhan. Negara ini membangun atas dasar pajak. Tanpa pajak negara ini tidak bisa apa-apa, kita butuh kehadiran pajak untuk membangun negara. Jadi, kita sama-sama menerapkan paradigma baru lewat edukasi pajak dengan melibatkan banyak pihak. Saya ingin pajak itu dibagi rata kepada semua wajib pajak (WP) yang memang sudah wajib untuk bayar pajak. Jadi, paradigmanya kita ubah.

Bagaimana perubahan paradigma itu ditempuh dan siapa saja yang berperan?

Kata kuncinya edukasi, maka perlu kehadiran perguruan tinggi yang bisa menjadi lokomotif edukasi pajak. Untuk bisa memberikan edukasi pajak maka perlu ada suatu tax center yang digerakkan oleh elemen-elemen di dalam kampus, khususnya dosen-dosen yang memang paham tentang pajak. Para dosen ini yang menjadi pembawa suara itu kepada kalangan mahasiswa. Kita perlu tax center yang kuat dengan dukungan dosen-dosen yang kuat sehingga kesadaran pajak bisa disampaikan secara masif kepada mahasiswa. Nantinya para mahasiswa ini yang akan bergerak di masyarakat untuk memberikan wawasan terkait pajak. Keberadaan tax center diharapkan menjadi mitra yang konstruktif bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena DJP tidak bisa sendirian dalam hal edukasi dan sosialisasi.

Seperti apa peran yang mesti dilakukan DJP untuk menjadi mitra yang konstruktif dalam membangun tax center?

Kami harapkan tax center hadir di kampus-kampus. Nanti DJP hanya memfasilitasi sehingga tax center bisa berkembang. Maka perlu ada kerja sama, tidak dalam konteks mendanai tapi bagaimana bisa memfasilitasi dalam berbagai hal. Misalnya, masalah penyediaan data dan informasi pajak, kerja sama membuat kurikulum pajak, kegiatan riset, bagaimana mendampingi tax center agar bisa mandiri dan berkembang. Dalam kegiatan riset pajak, DJP bisa memberikan informasi terkait isu pajak yang perlu dikaji dan tax center memberi masukan kepada DJP terkait hasil risetnya. Ini, kan, kerja sama yang bagus, sehingga kita tahu persoalan besar bangsa terkait pajak. Bangun sinergi antara tax center dan DJP.  Itu yang saya inginkan di masa mendatang.

Apakah sinergi yang dibangun selama ini dalam memajukan tax center masih kurang?

Saat ini jumlah tax center yang benar-benar bisa mewarnai pajak di Indonesia masih sangat kurang. Kondisi ini terkait dengan cara pandang pemerintah itu sendiri dalam konteks pajak. Kita tahu kontribusi pajak pada negara 75 persen, tapi bagaimana cara pandang dalam menempatkan pajak itu tidak sesuai dengan kontribusinya yang sebesar 75 persen. Seharusnya pemerintah menempatkan pajak sesuai kontribusinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kalau memang pajak itu penting mestinya pemerintah berani dan mau membangun pendidikan pajak yang bisa menyebar di banyak kampus. Sementara di negara kita kampus yang concern dengan pajak hanya segelintir. Kampus negeri yang punya Strata-1 pajak hanya dua yakni UI dan Universitas Brawijaya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ahli-ahli pajak sementara kita sendiri tidak concern dengan pendidikan. Di tahun 2017, jumlah konsultan pajak di Indonesia hanya sekitar 3.500 atau 1 banding 74.000 penduduk. Sementara di Jepang, di tahun 2009, perbandingannya 1 banding 1.823. Di Italia, tahun 2009, jumlah konsultan pajaknya mencapai 100.000 atau 1 banding 578, terbanyak di dunia.

Dari sumber dana manusia (SDM) saja tidak mencukupi untuk menjadikan masyarakat yang sadar pajak. Ini persoalan besar. Jadi, cara pandang pemerintah itu menurun pada cara pandang kampus. Terus terang, negara kita ini darurat tenaga ahli pajak. Karena memang sumbernya kurang, tenaga pendidiknya tidak memadai. Pemerintah belum concern mengembangkan edukasi pajak terutama di kampus-kampus. Atas keprihatinan ini ATPETSI hadir, kami ingin memperkuat masalah edukasi pajak di tataran kampus. Karena inilah lokomotif untuk menciptakan masyarakat yang peduli dan sadar pajak.

Bagaimana ATPETSI bersama pihak kampus menjalin sinergi dengan pemerintah?

Kami sekarang concern untuk pajak ini dipelajari di kampus-kampus, terutama pajak sebagai multidisiplin ilmu yang tidak terkotak-kotak. Selama ini pendekatan kampus dalam mempelajari pajak itu terkotak-kotak. Pajak dipelajari terpisah sebagai akuntansi pajak, hukum pajak, dan administrasi pajak sehingga yang terjadi adalah ego masing-masing fakultas. Fakultas Ekonomi merasa pajak itu milik mereka dengan ekonomi fiskalnya dan akuntansi pajak. Sementara Fakultas Hukum menganggap titik berat pajak itu harusnya di hukum pajak. Fakultas Ilmu Administrasi memandang pajak milik mereka. Kita belum ada pembelajaran pajak berdasarkan multidisiplin ilmu. Saya ingin di Indonesia pajak dipelajari dengan pendekatan multidisiplin ilmu. Pajak harusnya didirikan dengan joint program antara FH, FE, dan FIA melalui school of taxation. Ini cita-cita besar saya, pajak dipelajari dengan gabungan beberapa fakultas sebagai multidisiplin ilmu. Saya belum melihat ini, masing-masing tampil dengan ego keilmuannya. Tidak seperti di negara-negara Eropa, seorang profesor pajak itu paham pajak secara akuntansi, administrasi dan hukum. Sementara di Indonesia ketika seorang pakar ekonomi pajak diajak bicara hukum pajak akan gagap. Demikian juga pakar hukum pajak ketika bicara ekonomi pajak dia menjadi tidak kompeten. Kapan kita punya seorang ahli pajak yang multidisiplin ilmu, ini yang saya idam-idamkan. Ayo kita lepaskan ego masing-masing. Ini seharusnya pekerjaan besar pemerintah untuk bagaimana fakultas-fakultas bisa bersatu memberikan kontribusi. Maka perlu kehadiran pemerintah melalui DJP untuk memberi kesadaran bahwa kita memang perlu itu sebagai basisnya dalam melakukan edukasi pajak. Saat ini upaya menyatukan berbagai kementerian melalui program Pajak Bertutur sudah dilakukan, namun aplikasinya belum tampak untuk menuju pada school of taxation. Ini program dari ATPETSI, namun tanpa ada dukungan dari berbagai pihak secara lintas kementerian tentu belum kuat. Kita harus punya terobosan baru dalam pajak. Kalau masyarakat sudah sadar pajak, lebih gampang bagi kita untuk memungut pajak. Daripada sekarang, bayar pajak kalau sudah ada penegakan hukum. Cara ini terbukti tidak pernah berhasil.

Langkah apa yang akan ditempuh lebih dulu dalam membangun school of taxation?

Yang disasar adalah bagaimana kita beranggapan bahwa pajak itu harus didekati dengan multidisiplin ilmu. Kalau kita sudah satu suara berarti kampus juga satu suara, sehingga akan hadir tax center di universitas yang bisa menaungi banyak fakultas. Dari situ kita bisa kembangan lagi untuk membuka school of taxation di masing-masing universitas. Nanti tax center bisa membuat kesepakatan dengan DJP melalui kerja sama universitas di tiap daerah dan kanwil pajak. Adapun penyebaran informasi dan sosialisasinya oleh Direktorat P2 Humas. ATPETSI memang hadir dari kebutuhan kampus untuk berperan di dalam lingkungannya sendiri dan juga lingkungan luar.

Untuk mewujudkan pajak yang multidisiplin ilmu, kegiatan apa yang nantinya dilakukan?

Kita terus akan membuka dialog dan kampanye tentang penting pembelajaran pajak sebagai multidisiplin ilmu dan berada di bawah fakultas ekonomi, hukum, dan ilmu administrasi. Ini mengingat pembelajaran pajak masih terkotak-kotak. Pengalaman saya di Belanda itu ada joint program antara FE dan FH mendirikan school of taxation. Ini menyebar di berbagai kampus dan ATPETSI yang menginisiasi.

Bagaimana dengan peran DDTC yang Anda pimpin?

DDTC sangat concern dengan edukasi pajak. Kami membuka diri dengan berbagai tax center untuk melakukan kerja sama seperti program magang, pengembangan kurikulum pajak, penelitian bersama, lomba penulisan, hingga pelatihan bagi dosen-dosen pajak untuk membentuk standard of knowledge yang seragam bagi semua tax center yang ada.

Interview

Kami Rangkul Semua, dan Maju Bersama

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : dok Universitas Gunadarma

Sudah tiga tahun berturut-turut ini Gunadarma menjadi Perguruan Tinggi Pembina untuk kampus-kampus di daerah 3T (Terluar, Terdalam, Tertinggal)

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mencanangkan konsep baru di lingkungan pendidikan tinggi yaitu kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan yang mengharuskan para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar kampus selama tiga semester ini menuntut pengelola institusi perguruan tinggi segera berbenah. Rektor Universitas Gunadarma E.S Margianti mengemukakan, saat ini kampusnya telah mempersiapkan tiga gedung baru di Jalan Raya Bogor yang masih dalam proses konstruksi untuk digunakan sebagai pusat industri kreatif mahasiswa dari semua program studi. Pihaknya juga tengah membangun kawasan techno park seluas 63 hektare di Cikalong, Jawa Barat sebagai sarana akademik bagi seluruh mahasiswa.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Kampus Gunadarma, Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Rabu (4/3) Profesor Kehormatan sekaligus Brand Ambassador of Tourism Uzbekistan untuk Indonesia ini mengungkapkan, pembangunan berbagai sarana penunjang seperti gedung pusat industri kreatif maupun kawasan techno park merupakan wujud kesungguhan Gunadarma untuk menjawab tantangan di era teknologi digital menuju universitas riset kelas dunia.

Berikut ini petikan wawancara kami.

Apa visi dan misi yang ingin diraih Universitas Gunadarma?

Setiap waktu ada evaluasi terhadap visi dan misi Gunadarma. Adapun visi dan misi yang ingin diwujudkan sampai tahun 2022 adalah menjadi perguruan tinggi yang dipehitungkan secara internasional dengan tetap mempertahankan keterlibatan dan partisipasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Memang orientasi kami adalah mampu berprestasi secara internasional, akan tetapi tanpa meninggalkan peran serta dan sumbangan secara nasional. Jadi, bukan hanya mengejar visi untuk bisa go international, tetapi kepedulian dan pengabdian bagi masyarakat lokal juga tetap berjalan.

Dan yang menjadi modal untuk meraih semua visi dan misi itu tentu saja dengan mengikuti perkembangan information and communication technology (ICT).

Dari sejak awal tepatnya di tahun 1981 memang Gunadarma sudah menyatakan sebagai kampus yang berbasis ICT. Dalam perjalanannya sekarang ICT telah menjadi internet of things (IoT) dan mendorong revolusi industri di masyarakat.

Bagaimana Gunadarma mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menyambut era teknologi digital?

Mau tidak mau kami harus mengejar apa yang sedang berkembang di masyarakat. Karena situasinya berubah terus, jadi jangan di saat ada perkembangan lantas kita malah berhenti. Jangan puas dengan apa yang ada, tapi harus lihat perkembangan yang ada. Kami secara proaktif mengikuti perkembangan dengan melakukan berbagai koordinasi secara terbuka bersama banyak pihak. Para dosen yang kami rekrut sejak awal harus bersedia untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang doktoral.

Dalam perjalanannya seorang dosen yang sudah meraih gelar doktor, tapi gelarnya itu tidak sesuai dengan bidang akademik yang lama. Sementara bidang yang lama sudah ada kepangkatan. Untuk posisi demikian, terbuka kemungkinan bagi dosen yang bersangkutan mengambil doktor di bidang sama dengan bidang yang ditekuni sebelumnya agar linier. Jadi, dosen itu boleh mengambil lagi gelar doktor di bidang yang linier dengan bidang sebelumnya. Gunadarma sangat mendukung bagi siapa saja dosen yang mau terus belajar. Selain dukungan di bidang akademik, dosen juga dituntut harus profesional dalam aspek publikasi dan kepangkatan. Kami juga perlu memperluas wawasan melalui kegiatan seminar, konferensi, maupun jalan-jalan. Semua program ini dilakukan baik untuk dosen maupun mahasiswa.

Bagaimana Gunadarma menghubungkan lulusannya dengan dunia riil agar mampu berkontribusi di masyarakat?

Tentu saja dengan melakukan berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kalau tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan, kita tidak mungkin bisa ikut berperan.

Dalam konteks yang lebih luas, sekarang pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mencanangkan kebijakan Kampus Merdeka. Untuk mengimplementasikan konsep itu, para mahasiswa harus melakukan kegiatan di luar kampus selama tiga semester. Kalau kebijakan itu nantinya sudah harus dijalankan, bisa dibayangkan seperti Gunadarma dengan total mahasiswa sebanyak 46.000 orang. Lantas pihak mana yang mau menampung para mahasiswa ini untuk berkegiatan di luar kampus? Dalam posisi demikian, otomatis kami mengharapkan para mahasiswa bisa terserap di perusahaan. Kalau untuk Gunadarma mungkin agak mudah menjalankannya karena masyarakat sudah percaya dengan nama kampus ini. Sementara untuk universitas lain mungkin ini jadi masalah.

Sehubungan dengan kebijakan Kampus Merdeka ini kami juga tidak bisa mengandalkan semua mahasiswa bisa terserap oleh perusahaan. Maka sekarang Gunadarma sudah menyiapkan beberapa gedung yang memiliki 12, 15, dan 18 lantai yang sekarang masih dalam proses pembangunan di Jalan Raya Bogor. Gedung 12 lantai rencananya untuk office, yang 15 lantai untuk rumah sakit internasional, dan yang 18 lantai untuk pusat industri kreatif ditambah lahan parkir. Nanti di sana akan dibuat banyak unit usaha. Jadi, kalau Kampus Merdeka menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan, kami bisa mengatur secara terstruktur untuk mengakomodasi kegiatan mahasiswa selama tiga semester di luar kampus. Kami sudah memikirkan dan mempersiapkan sampai sejauh itu.

Saat ini Gunadarma juga sedang mengembangkan techno park seluas 63 hektare di Cikalong, Jawa Barat. Kami sudah melakukan studi banding ke Leiden, Belanda untuk mengembangkan proyek tersebut. Kawasan techno park tersebut akan menjadi sarana akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk semua program studi yang ada di Gunadarma. Sekarang lahannya baru dibuka 5 hektare. Pengembangan kawasan ini juga membuka kerja sama dengan masyarakat lokal yang mengelola tanaman secara alami yaitu Masyarakat Perkebunan Organik Indonesia (Maporina). Mereka sudah membangun beberapa pusat pengelolaan tanaman organik di seluruh Indonesia seperti durian dan melon. Mereka juga meminta kepada kami lahan seluas satu hektare di kawasan techno park untuk memproduksi tanaman organik. Kawasan ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang mulai dari hotel, tenaga surya, robot, camping ground, rumah pohon, warung kebun, hingga mobil golf. Masing-masing fakultas memiliki pusat kegiatannya. Tiap hari Minggu ratusan masyarakat mendatangi kawasan ini untuk sekadar jalan santai. Dari lahan seluas 63 hektare, ada yang dijadikan sebagai zona tertutup dan ada juga zona untuk publik.

Kawasan techno park akan menjadi sarana akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk semua program studi yang ada di Gunadarma.

Sejauh ini, seperti apa bentuk kerja sama dalam cakupan global yang sudah dilakukan oleh Kampus Gunadarma dengan pihak luar?

Kedutaan Uzbekistan di Indonesia adalah salah satu kedutaan yang kami bantu untuk penguatan information and technology (IT) dan promosi kebudayaan. Melalui Kedutaan Besar Uzbekistan di Jakarta, Gunadarma telah menjalin kerja sama dengan beberapa kampus di negara itu. Bahkan sejak dua tahun lalu saya dipercaya sebagai Duta Wisata Negara Uzbekistan.

Gunadarma sudah banyak menjalin kerja sama strategis dengan kampus-kampus di luar negeri seperti Perancis, Jerman, Kanada, dan Australia untuk program studi komputer. Kerja sama Gunadarma dengan kampus di Swedia untuk program studi Psikologi. Sedangkan kerja sama untuk program studi Ekonomi dilakukan dengan Uzbekistan, Maladewa, dan India. Kami mempunyai apartemen yang khusus disiapkan untuk menampung tamu-tamu dari luar negeri maupun dalam negeri.

Bagaimana kerja sama yang dijalankan kampus dengan pemerintah selama ini?

Gunadarma mempunyai banyak pusat kajian. Ada yang bergerak di bidang kerja sama luar negeri seperti dengan Kedubes Uzbekistan dan kerja sama dalam negeri seperti dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saya selalu menekankan kepada akademisi Gunadarma yang mengelola pusat kajian tentang passion terhadap bidang yang dikerjakan. Dengan passion itu, ketika diberi keleluasaan dan kebebasan dalam mengelola pusat kajian, dengan sendirinya dia akan mampu untuk menjalankan kegiatan. Untuk pusat kajian pajak, saya senang ada Ibu Santi selaku Kepala Tax Center Universitas Gunadarma yang betul-betul menikmati perannya dalam mengembangkan pusat kajian pajak. Demikian halnya dengan yang menangani kerja sama luar negeri. Kami secara rutin mengirimkan delegasi ke Uzbekistan. Namun karena ada pandemi virus korona, untuk sementara kegiatan ini tertunda.

Kami melakukan berbagai kegiatan dengan kampus di Uzbekistan seperti joint conference secara bergantian, joint publication, dan academic mobility antara dosen di Gunadarma dan dosen di sana.

Sejak dua tahun lalu, saya ditunjuk sebagai Duta Wisata (Brand Ambassador of Tourism) Uzbekistan untuk Indonesia.

Sudah banyak sekali yang dilakukan di negara berpenduduk hanya 33 juta jiwa itu. Di negara tempat makam Imam Bukhori dan Imam Tirmizi. Kami banyak belajar dari mereka, demikian pula sebaliknya. Saya juga menjadi profesor kehormatan di dua institusi pendidikan tinggi di sana.

Bagaimana rencana ke depan yang akan dilakukan dalam memperkuat kolaborasi dengan pihak luar?

Prinsipnya seperti mobil, menggunakan maksimum gigi tertinggi dengan tenaga efisien. Tapi kalau ada kerikil kecil saja saat kecepatan tinggi, mobil akan tergelincir dan jatuh. Ketika mobil mengerem dan mau berangkat lagi, butuh tenaga lebih banyak. Hal seperti ini berupaya kami hindari. Kalau bisa kami maju terus. Dalam organisasi bisnis dikenal adanya konjungtur siklus hidup sebuah perusahaan. Pada titik yang paling tinggi itu perusahaan mulai mengalami decline. Sebelum decline, kami selalu berupaya pindah ke konjungtur yang baru. Gunadarma ingin maju terus dan menjaga kemajuan yang telah dicapai. Dalam perjalanan, awalnya Gunadarma hanya memiliki 20 dosen, sekarang sudah ada 2.000 dosen. Jumlah mahasiswa pada awalnya di tahun 1981 hanya 92 orang, sekarang 46.000 orang. Lulusannya ada yang sudah menjadi staf ahli menteri keuangan, dubes, dan wakil walikota.

Kami membina hubungan baik dengan semua pihak. Prinsip kami di sini ingin merangkul semuanya untuk berkembang dan maju bersama. Sudah tiga tahun berturut-turut ini Gunadarma menjadi Perguruan Tinggi Pembina untuk kampus-kampus di daerah 3 T (Terluar, Terdalam, Tertinggal), seperti di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baru-baru ini Gunadarma dan Polri mengadakan ujian on-line untuk 3.000 orang polisi untuk menduduki posisi sebagai kapolres, jenderal, maupun yang mau tugas belajar ke luar negeri. Pelaksanaan ujian ini menggunakan sistem komputer Gunadarma.

Lanjut baca

Interview

Mestinya BUMD Pangan Diberi Kuota Khusus

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Majalah Pajak

 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah. Komisaris Utama PT Delta Djakarta (Tbk) Sarman Simanjorang mengemukakan, sinergi menjadi kata kunci dalam menggapai misi pembangunan, baik dengan seluruh BUMD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah pusat, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengusaha yang kini juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini berpandangan, BUMDes bisa menjadi sumber pemasok yang penting bagi BUMD di bidang kebutuhan pangan mulai dari beras, ikan, telur, bawang, cabai, sayuran, buah-buahan, gula, minyak goreng, tepung hingga komoditas lain yang dibutuhkan

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Gedung Sahid Sudirman Center lantai 21, Jakarta, Selasa (17/3), ia menguraikan kolaborasi yang dijalankan oleh BUMD-BUMD di DKI Jakarta dengan sejumlah pemangku kepentingan, berbagai tantangan dalam mengembangkan BUMD, dan pentingnya membangun sinergi antara BUMD dan BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta mewujudkan kemandirian bangsa.

Berikut ini petikan wawancaranya.

Sebagai pengusaha, bagaimana Anda melihat keberadaan BUMD saat ini, apa yang menjadi tujuan utama dan bagaimana perannya terhadap perekonomian di tingkat lokal maupun nasional?

Tujuan BUMD adalah menjadi perusahaan yang mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. Kemudian menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Baca Juga:  Menghargai Sumbangsih untuk Kesejahteraan Sosial

Kalau bergerak di bidang pangan, tentu salah satu tugasnya adalah melakukan stabilisasi harga. Pemprov DKI Jakarta mempunyai tiga BUMD yang bergerak di bidang pangan, pertama, PT Tjipinang Food Station yang berperan khusus dalam menjaga ketersediaan stok bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng, daging, dan komoditas lainnya. BUMD ini melakukan stabilisasi harga. Kalau terjadi gejolak harga, mereka langsung melakukan operasi pasar bersama PD Pasar Jaya yang mengelola pasar-pasar tradisional di Jakarta. BUMD yang juga bergerak di bidang pangan adalah PD Darma Jaya yang khusus mengelola komoditas daging.

Memang keberadaan BUMD ini adalah untuk menggerakkan ekonomi di suatu daerah dan mampu melakukan stabilisasi harga terutama harga pokok pangan. Jadi, fungsinya membantu pemerintah daerah untuk menggerakkan sektor-sektor tertentu yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke swasta. Keberadaan BUMD khususnya yang bergerak di bidang pangan ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kelangkaan bahan pokok pangan dengan melakukan operasi pasar jika terjadi gejolak harga di masyarakat.

Memang ketergantungan BUMD terhadap kebijakan pemerintah pusat sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan Jakarta pada komoditas pangan seperti bawang, gula, dan daging itu tidak bisa disuplai lokal, sehingga harus impor. Sedangkan izin impor harus melalui pemerintah pusat.

Apakah kebijakan pemerintah pusat selama ini telah sejalan dan mendukung peran BUMD bidang pangan yang ada di Jakarta?

Dari dulu saya sudah meminta kepada pemerintah pusat baik Kementerian Perdagangan (Kemendag) maupun Kementerian Pertanian (kementan) supaya Jakarta diberi kuota khusus untuk beberapa komoditas yang impor. Ini karena 98 persen kebutuhan pokok pangan di Jakarta itu disuplai dari luar baik dari lokal maupun impor mulai dari beras, daging (sapi dan kerbau), sayur-mayur, buah-buahan, cabai, bawang merah dan putih. Semuanya bergantung suplai dari luar Jakarta terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Sumatera. Daerah itu sebelum mengirim komoditas ke Jakarta pasti lihat dulu, surplus atau tidak, karena mereka akan mengutamakan kebutuhan daerahnya. Kalau surplus berarti komoditasnya akan dikirim ke Jakarta. Kalau daerah tidak surplus, Jakarta memperolehnya dari impor yang izinnya dari pemerintah pusat. Untuk itu kalau bisa Jakarta diberikan kuota khusus, jangan disamakan dengan importir-importir swasta lainnya. Misalnya BUMD PT Tjipinang Food Station harusnya sudah diberi kuota khusus untuk impor gula, daging, beras, dan bawang supaya stok bahan pokok pangan selalu ada. Ketersediaan stok pangan ini sangat bersentuhan dengan psikologi pasar yakni teori demand dan supply. Apabila demand tinggi dan suplainya lancar, harga akan normal. Tapi kalau demand tinggi sedangkan suplainya tersendat atau stoknya terbatas, maka gejolak harga tidak bisa terhindarkan. Jadi keberadaan BUMD itu sangat strategis, membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Baca JugaKemensos Ajak Dunia Usaha Andil Jangka Panjang dalam Progam KAT

BUMD itu milik pemerintah provinsi; seharusnya tidak perlu ragu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk memberikan kuota khusus setiap tahun. Selain mampu menggerakkan ekonomi daerah dan melakukan stabilisasi harga, BUMD mampu memberikan kontribusi pada penambahan kas daerah atau juga menjadi salah satu sumber penerimaan asli daerah (PAD). Setiap tahun BUMD pasti memiliki keuntungan dan sebagian dividennya akan dibagi ke PAD. Memang misi BUMD tidak semata-mata mengedepankan dan mengejar keuntungan, melainkan men-support berbagai program pemerintah dalam meningkatkan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat. Bagi BUMD yang mendapatkan profit, sebagian keuntungannya diberikan untuk pendapatan asli daerah.

“Misi BUMD tidak sebatas mencari keuntungan, melainkan untuk membantu berbagai program pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.”

Bagaimana profil dan kinerja BUMD di DKI Jakarta saat ini?

BUMD di Jakarta bergerak di berbagai sektor. Selain pangan, ada bidang properti, hotel dan pariwisata, perdagangan dan industri, perbankan dan keuangan, jasa/utilitas dan transportasi. Di bidang transportasi, BUMD ini punya misi memberikan layanan maksimal agar warga Jakarta memiliki sarana transportasi yang nyaman, murah, dan cepat. Jakarta ada Kartu Pekerja Jakarta yang dimiliki oleh para pekerja dengan gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP). Pemegang kartu ini selain dapat subsidi pangan, kesehatan, dan pendidikan, mereka juga gratis naik bus Trans Jakarta. Kalau bisnis swasta selalu berpikir profit, sedangkan BUMD meski dituntut agar bisa untung namun itu bukan satu-satunya target. Yang menjadi target utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan itu merupakan bagian dari program kebijakan Pemprov DKI. Selama ini kontribusi dari Bank DKI selalu nomor satu karena merupakan satu-satunya bank yang menghimpun perputaran semua anggaran Pemprov DKI, yakni sekitar Rp 70 triliun. BUMD yang juga memberi kontribusi besar untuk DKI adalah Delta Djakarta dan Ancol.

Baca Juga: Teten: Big Data UMKM Parah, Kami Sulit Ambil Kebijakan

Bagaimana sinergi Pemprov DKI, BUMD dan DPRD selama ini dalam mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah?

Sinerginya berjalan sangat baik, misalnya ada BUMD dalam pengembangan usahanya perlu tambahan modal. Tentu Pemprov DKI akan memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) dan itu harus persetujuan DPRD yang akan melihat prospek dan perannya dalam membantu pemerintah di bidang ekonomi. Koordinasinya akan berjalan, misalnya dari Pemprov DKI mengajukan tambahan modal di satu BUMD yakni dalam bentuk PMP. Tentu DPRD akan melihat paparan dari direksi terkait prospek, target dan urgensinya. Kalau untuk sesuatu yang strategis dan memang dibutuhkan, DPRD akan menyetujui tambahan modal dari pemerintah. Sejauh ini koordinasinya saling menunjang, misalnya BUMD yang bergerak di bidang transportasi, industri, dan pariwisata selalu kolaborasi.

Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemprov DKI juga semaksimal mungkin menggunakan hotel yang dikelola BUMD milik pemprov, karena DKI mempunyai Hotel Cempaka yang dikelola BUMD PT Jakarta Tourisindo. Ketika terjadi gejolak harga pokok pangan, sinergi langsung berjalan antara PD Pasar Jaya, PT Tjipinang Food Station, dan PD Darma Jaya melalui operasi pasar dan gubernur tak segan-segan untuk turun langsung ke lapangan. Belum lama ini saat terjadi gejolak harga bawang putih, Gubernur DKI Jakarta langsung turun memantau operasi pasar. Setelah kebutuhan disuplai maka harga kembali stabil. Sinergi seperti ini sangat bagus dan diharapkan bisa ditiru oleh provinsi lain.

Jakarta sangat butuh BUMD bidang pangan karena 70 persen pertumbuhan ekonomi di Jakarta disumbang dari konsumsi masyarakat, sehingga daya beli masyarakat sangat menentukan. Salah satu faktor yang memengaruhi daya beli masyarakat adalah harga pokok pangan, sehingga harus betul-betul dijaga stabilitasnya. PT Tjipinang Food Station memastikan ketersediaan stok beras di Jakarta benar-benar dan membelinya sampai jauh-jauh ke kelompok petani di Sulawesi Selatan. Juga menjalin kerja sama dengan produsen telur di Jawa untuk memastikan pasokan kebutuhan pangan di Jakarta aman. Itulah kerja keras PT Tjipinang Food Station dalam menjaga stok pangan di Ibu Kota. Jakarta tidak memiliki lahan sawah dan ladang, maka 98 persen kebutuhannya disuplai dari luar. Ketika terjadi gejolak harga di DKI, ini menjadi barometer nasional. Artinya DKI harus dijaga agar tidak terjadi gejolak harga karena akan memengaruhi daerah-daerah lain. Ini butuh kerja sama dengan pemerintah pusat.

Jangan samakan PT Tjipinang Food Station dengan importir swasta, ia harus diberi kuota khusus untuk menjaga stabilisasi harga pangan. Sampai saat ini BUMD ini masih disamakan dengan importir swasta, padahal itu BUMD milik Pemprov DKI. Seharusnya diberi keistimewaan sendiri, ada kuota khusus. Kisaran angka kebutuhan pangan DKI sudah ada. Penduduk Jakarta di malam hari jumlahnya sekitar 9,6 juta jiwa. Tapi siang hari mencapai 12,5 juta jiwa. Artinya, konsumsi di siang hari cukup tinggi dan itu suplainya tentu harus dipenuhi dari lokal dan impor. Kebutuhan daging misalnya, tidak mungkin disuplai dari lokal dan pasti harus impor. Dengan kondisi pandemi korona saat ini, pemerintah harus hati-hati mempersiapkan harga pokok pangan jelang bulan Ramadan. Sekitar 1,5 bulan lagi kita akan memasuki Ramadan dan berlanjut ke Idul Fitri. Konsumsi rumah tangga akan naik sampai 2–4 kali lipat. Biasanya orang beli daging 1 kg, di hari raya permintaan bisa meningkat jadi 4 kg. Ini harus diantisipasi mulai dari sekarang.

Baca Juga: PSBB Diperpanjang 28 Hari, Anies Minta Umat Islam Ibadah Ramadan di Rumah

Di tengah wabah virus korona yang membuat kepanikan warga, jangan sampai terjadi gejolak harga. Untuk itu pemerintah harus duduk bersama dan inilah saatnya untuk memastikan berapa stok yang ada di lokal, mulai dari beras, daging, bawang, telur, cabai, minyak goreng, tepung hingga gula. Dan itu angkanya harus riil bukan di atas kertas, secara fisik harus dapat dipertanggungjawabkan berapa stoknya. Kalau memang tidak mampu mencukupi, maka harus diambil langkah segera yakni impor secara tepat waktu. Izin impor perlu diberikan segera supaya barang yang dibutuhkan sudah sampai di Indonesia pada sepuluh hari sebelum Ramadan. Sehingga kita bisa memberikan dampak psikologi kepada pasar bahwa stok berlimpah. Ada dua kemungkinan kalau kita mampu memberikan gambaran kepada pasar bahwa kita punya stok berlimpah. Pertama, gejolak harga tidak terjadi. Kedua, yang terpenting adalah tidak ada oknum yang menimbun barang. Teori pasar itu sederhana, yaitu keseimbangan supply dan demand. Pasar tak pernah bohong. Kalau barang langka, harga pasti gejolak. Kebutuhan sepatu, pakaian, dan tas itu bisa ditunda. Tapi kebutuhan pangan tidak bisa ditunda. Maka keberadaan BUMD bidang pangan tentu sangat strategis.

Pemerintah saat ini memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bagaimana pandangan Anda tentang hal itu?

Sekitar 15 tahun lalu ketika menjadi Sekjen Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia, kami sudah berpikir untuk mendirikan BUMDes. Saat itu belum ada kementerian desa. Munculnya gagasan itu karena saya berpandangan bahwa desa itu identik dengan kegiatan agribisnis. Dulu yang selalu terjadi ketika panen, harga murah dan petani tidak dapat untung. Padahal kebutuhan petani seperti pupuk dan obat-obatan perlu disuplai. Ketika masih ada Koperasi Unit Desa (KUD), kebutuhan petani disuplai dari situ. Tapi di era reformasi, KUD bubar. Maka waktu itu kami berpikir BUMDes ini harus didirikan. Bahkan konsepnya sudah dibuat, namun tidak mendapat tanggapan. Kalau saat ini pemerintah menggalakkan BUMDes, ini sangat bagus untuk menggerakkan perekonomian di daerah. Apalagi saat ini pemerintah sudah memberikan dana Rp 1 miliar per desa. Kalau dana itu dikelola oleh pemerintah desa, itu tidak akan efektif. Tapi kalau dikelola oleh sebuah lembaga ekonomi seperti BUMDes, pasti itu akan efektif. Untuk itu perlu dibuatkan dasar hukumnya agar memiliki aturan main yang jelas dan tegas baik dari sisi operasionalnya maupun dari sisi pemilihan pengurusnya.

Landasan hukum itu juga yang menentukan struktur kepengurusan BUMDes, bagaimana perekrutan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya, dan bidang usaha produktif yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Misalnya, kemampuan BUMDes mengelola berbagai komoditas desa seperti beras dengan menampung seluruh hasil produksi dan memasarkannya dengan harga yang tidak merugikan petani. BUMDes juga menjadi jalur pendistribusian untuk berbagai kebutuhan masyarakat desa seperti pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian maupun kebutuhan pokok pangan seperti daging, telur, dan sayur-mayur. Jadi, BUMDes ini memang menjadi seperti BUMD desa. Kalau di tingkat kabupaten/kota ada BUMD, di desa ada BUMDes. BUMDes menjadi salah satu lokomotif pergerakan ekonomi desa. Ketika sudah punya payung hukum, tujuan dan fungsinya sudah jelas, maka harus ada pelatihan untuk pengurusnya. Pelatihan manajemen tentang mengelola BUMDes dan keuangan secara profesional perlu dibekali kepada calon pengurus atau direksinya. Bisnis utama BUMDes akan dilihat dari potensi di desa sesuai kearifan lokalnya. Selain menjadi pusat trading. BUMDes juga bisa mengelola usaha lain, misalnya peternakan ikan lele, bebek, ayam atau bermitra dengan masyarakat yang bergerak di bidang usaha produktif.

Baca Juga:  Syarat Utama Lolos Administrasi Kartu Prakerja

Pengurus BUMDes harus betul-betul profesional, kreatif, dan jauh dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apalagi kalau sampai sudah terpikir ke arah digitalisasi desa, nanti di antara BUMDes saling bersinergi. Misalnya BUMDes di satu desa punya stok telur, sementara BUMDes di lain desa punya stok ikan dan buah, mereka bisa saling melengkapi. Masing-masing desa punya keunggulan dan jika bisa bersinergi dengan dukungan teknologi digital, pencapaiannya akan luar biasa.

Apakah BUMD bisa bersinergi dengan BUMDes dan seperti apa bentuknya?

Sangat bisa. Justru sebenarnya BUMDes ini bisa diharapkan menjadi salah satu rantai pemasok untuk BUMD. Apalagi kalau dia bergerak di bidang pangan. Misalnya BUMD DKI yang bergerak di bidang pangan, buat apa susah-susah mencari komoditas kalau di BUMDes sudah tersedia. BUMD tinggal hitung berapa kebutuhan yang bisa dipasok oleh BUMDes tiap bulan dengan kualitas yang baik dari berbagai kebutuhan pangan pokok mulai dari beras, telur, ikan, ayam, buah-buahan, kentang, sayuran, bawang hingga cabai. BUMDes langsung bersentuhan dengan petani sehingga sudah tahu kapan jadwal panen. Petani tidak pusing lagi memasarkan hasil panennya dan bisa langsung menyuplai komoditas dalam jumlah yang sudah jelas.

Ada selisih harga yang bisa menjadi profit bagi BUMDes. BUMD yang membutuhkan berbagai komoditas juga tidak sibuk lagi. Sinergi ini memang harus dibangun. Apalagi kalau sudah menerapkan digitalisasi, prosesnya bisa makin terbantu. BUMDes harus digerakkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di desa. Ini akan berdampak ke kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Semuanya dimulai dari desa. Pemerintah fokus pada pembangunan di desa karena selama ini desa tidak bisa menjadi lokomotif. Tidak ada yang menggerakkan ekonomi di desa. Tapi dengan adanya BUMDes, ini jadi penggerak ekonomi desa dan nantinya juga sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian nasional itu disumbang dari pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi daerah itu disumbang dari desa.

Jadi, kalau BUMDes kuat, kita yakin di masa depan nanti pertumbuhan ekonomi nasional juga kuat. Tidak ada kata terlambat untuk mengembangkan desa lewat BUMDes. Dalam 10–15 tahun ke depan kalau BUMDes sudah mandiri, dan profesional, ini akan jadi kekuatan ekonomi nasional.

Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam memajukan BUMD dan bagaimana langkah antisipasinya?

Untuk di Jakarta tantangan utamanya pasti kompetitor karena bidang-bidang usaha BUMD ini pasti ada di swasta juga. Dan masing masing bidang usaha BUMD memiliki tantangan yang berbeda beda. Seperti Delta Djakarta yang bergerak di bidang industri minuman beralkohol, pasti ada kompetitor. Tantangan kedua dari kebijakan pemerintah pusat, misalnya kebijakan pembatasan penjualan minuman beralkohol. Kalau dulu di minimarket masih bisa, sekarang tidak bisa lagi sehingga pasti dampaknya ke penjualan.

Pembeli minuman beralkohol harus ke hotel, retail-retail besar, kafe, atau tempat-tempat hiburan. Ini tantangan sehingga perlu kreativitas lagi supaya bisa meningkatkan pemasaran produk kami ke hotel-hotel yang selama ini belum dimasuki.- Novita Hifni

Lanjut baca

Interview

Kepastian Hukum, Soal Utama bagi Investor

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Majalah Pajak

Tantangan ekonomi global di tahun 2020 diprediksi akan menyeret semakin banyak negara pada situasi resesi. Ancaman ini harus diantisipasi oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun pelaku bisnis, dengan merancang kebijakan dan strategi yang tepat dan cepat. Pengalaman MUC Consulting dalam mengarungi dinamika ekonomi dan bisnis dalam dua dekade terakhir mungkin bisa menjadi inspirasi semua pihak.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Gedung MUC Consulting, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (18/11), pendiri sekaligus Managing Partner MUC Consulting, Sugianto bercerita banyak hal. Mulai dari sepak terjang MUC Consulting dalam berbisnis jasa konsultan, komitmen terhadap nilai-nilai antikorupsi, hingga bagaimana seharusnya pemerintah menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional agar Indonesia terhindar dalam ancaman resesi global.

Bagi pemerintah, ia menekankan pentingnya untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga barang-barang kebutuhan pokok. Ini penting mengingat konsumsi masyarakat selama ini menjadi motor penggerak ekonomi nasional, terlebih di tengah perlambatan pertumbuhan. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan peran fiskal sebagai stimulus ekonomi. Antara lain dengan mengalokasikan anggaran belanja negara untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang terbukti mampu menciptakan lapangan kerja, serta membangun infrastruktur dasar yang memang sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan memperlacar lalu lintas manusia dan barang. Bicara fiskal, yang erat kaitannya dengan sumber penerimaan, Sugianto juga merekomendasikan sejumlah langkah strategis di bidang perpajakan yang mungkin dapat dipertimbangkan otoritas pajak dalam menghadapi dinamika ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Untuk lebih jelasnya, berikut nukilan wawancara kami.

MUC Consulting mengedepankan aspek sincerity dan kompetensi dalam menjalankan bisnis. Bagaimana kedua aspek itu diterapkan?

Sebagai perusahaan konsultan pajak, kami memandang sumber daya manusia (SDM) jadi modal utama. Kami terus berupaya untuk mengoptimalkan SDM yang dimiliki sehingga nantinya punya kemanfaatan besar bagi perusahaan. Aspek kompetensi ini lebih kepada internal perusahaan, bahwa kami harus memastikan kompetensi SDM mampu mengikuti kebutuhan stakeholders terutama klien atau Wajib Pajak (WP). Tidak sekadar kompeten, yang juga penting adalah harus customer oriented, bahwa SDM ini dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan klien. Untuk bisa menyelaraskan antara kompetensi atau kapabilitas SDM yang sesuai dengan harapan oleh klien atau WP, kami harus memberikan service excellent. Ini bisa terwujud jika ada ketulusan dari kami sendiri. Kalau kami tidak tulus dalam memberikan service yang kami punya, mungkin akan banyak hambatan bagi kita maupun klien. Maka kami tekankan kepada semua rekan kerja di MUC agar memberikan layanan dengan tulus dan sebaik mungkin agar memenuhi harapan klien.

Aspek kompetensi memang jadi concern kami untuk selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang akan disasar. Maka kami fokus untuk mengembangkan SDM melalui program training yang wajib diikuti oleh rekan-rekan MUC setiap Jumat secara internal dan ada juga yang eksternal. Kami juga menggunakan jasa psikolog untuk mengetahui aspek yang perlu dikembangkan dari rekan-rekan di MUC. Dari situ kami melakukan kegiatan pelatihan sehingga kompetensi atau kapabiitas mereka memadai. Orang pintar yang menguasai sesuatu itu belum cukup kalau dia tidak tahu apa yang jadi kebutuhan klien. Maka kami juga perlu tahu seperti apa kebutuhan dari klien (customer focus). Dan supaya antara kami dan klien bisa nyambung, ketulusan itu menjadi penting. Kompetensi dan ketulusan ini adalah suatu bundling yang bagus. Jadi, SDM kami selain mempunyai kompetensi juga tepat cara menyampaikannya.

MUC berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dengan menjadi bagian Indonesia Business Links dan United Nations Global Compact (UNGC) yang menyuarakan prinsip bisnis berkelanjutan. Apa makna bisnis berkelanjutan itu bagi perusahaan?

Ada sepuluh prinsip bisnis berkelanjutan yang ditekankan dalam UNGC yang mencakup masalah hak asasi manusia (HAM), tenaga kerja, lingkungan, dan antikorupsi. Pada aspek HAM, kami punya prinsip bahwa kantor ini menjadi rumah kedua yang nyaman bagi semua rekan kerja di MUC. Manajemen kantor berusaha untuk meyakinkan mereka untuk melakukan sesuatu yang menjadi kebutuhannya sepanjang masih ada dalam koridor. Bahkan untuk karyawan yang punya anak kecil sehingga harus dibawa kerja, kami mempersilakan dan menyediakan tempat supaya tidak mengganggu mereka. Kami mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka karena ini terkait masalah kenyamanan mereka dalam bekerja. Dan ketika orang nyaman, pasti produktivitasnya akan tinggi dibandingkan orang yang sangat terpaksa dalam bekerja.

Dari aspek ketenagakerjaan, pada prinsipnya di kantor kami tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sejak proses rekrutmen. Siapa yang memenuhi kualifikasi, maka dia akan terpilih. Termasuk yang berkaitan dengan karir. Bagi yang kompeten walau dia perempuan dan baru kerja, mungkin bisa lebih cepat naik jenjangnya dibanding yang lain. Juga hampir setiap kebijakan yang kami keluarkan di kantor ini adalah hasil musyawarah dari sebagian besar pegawai. Masukan dari pegawai dipertimbangkan. Intinya karena ini rumah kedua bagi mereka, yang lebih banyak beri masukan tentu mereka agar lebih nyaman buat mereka.

Dari aspek environment, berbagai inisiatif sudah dilakukan seperti penghematan penggunaan listrik di kantor. Fasilitas yang ada diupayakan seminimal mungkin efeknya terhadap lingkungan. Para pegawai di lingkungan kantor juga menggunakan tumbler air minum yang lebih ramah lingkungan.

Terkait prinsip antikorupsi, ini justru jadi brand sekaligus pemicu para founder MUC sejak awal mendirikan perusahaan. Dulu kami bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saat itu memang belum ada reformasi birokrasi dan kondisinya tidak memungkinkan bagi kami ada di dalam. Ketika kami sudah di luar DJP maka membawa nilai itu, walau di awal cukup berat. Kami harus bisa memberi pemahaman pada dua pihak baik WP maupun fiskus. Alhamdulillah, dalam perjalanannya otoritas pajak sendiri terus melakukan perbaikan dan sekarang pencapaiannya luar biasa. Orang yang melakukan penyimpangan sekarang ini benar-benar hanya oknum, jumlahnya kecil sekali.

Kami memang ada komitmen, tidak boleh mengikuti maunya klien maupun fiskus. Kalau sampai tidak bisa ada titik temu, kami mundur. Ada beberapa kasus yang ditangani yang membuat kami harus mundur dari penugasan karena kami tidak bisa menjalankan praktik yang bertentangan dengan nilai antikorupsi. Prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan itu sejalan dengan MUC, maka sejak 2004 kami sudah menjadi bagian Indonesia Business Link (IBL) organisasi nirlaba yang mempromosikan praktik bisnis beretika dan sejak 2008 menjadi anggota dari United Nation Global Compact (UNGC) lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendorong implementasi 10 prinsip bisnis berkelanjutan yang berfokus pada aspek hak asasi manusia, hak pekerja, isu lingkungan, dan korupsi. Awalnya memang terasa berat menjalankannya. Tapi dalam perkembangannya ternyata tuntutan masyarakat global juga seperti itu dan pemerintahan pun arahnya ke sana. Maka dalam perjalanan itu kami tambah yakin bahwa memang prinsip-prinsip itu bisa dijalankan.

Visi kami adalah menjadi salah satu konsultan terbesar di Indonesia, profesional dengan mengedepakan nilai etika.Dari awal MUC sudah mencanangkan nilai itu dan terus dipegang sampai sekarang.

Sebagian besar klien MUC adalah perusahaan manufaktur Jepang. Apa saja permasalahan yang kerap disampaikan oleh mereka terkait kondisi di Indonesia?

Perusahaan-perusahaan asing termasuk Jepang justru sejalan dengan nilai-nilai etika bisnis. Mereka punya koridor dalam menerapkan nilai antikorupsi, maka ini sejalan dengan kami. Mereka merasa agak repot ketika menghadapi nilai-nilai yang beda dengan yang ada di headquarter-nya. Justru perusahaan asing ini yang banyak jadi klien kami karena memang nilainya sejalan dengan MUC. Buat mereka yang utama itu adalah masalah kepastian hukum. Mereka mempertanyakan seperti apa sebenarnya aturan yang berlaku di Indonesia ini. Kenapa terkadang ada beda yang dihadapi oleh mereka, kemarin seperti ini tapi sekarang harus berubah padahal tidak ada perubahan peraturan. Kenapa sering terjadi tiap orang punya pendapat yang beda padahal aturannya sama. Mereka berharap ada kepastian hukum.

Yang juga sering mereka sampaikan adalah terkait potensi pajak di Indonesia yang besar karena underground economy juga masih besar sekali. Tapi kenapa pajak itu fokus kepada mereka terus. Dan dalam konteks pemeriksaan, mereka sering sampaikan kenapa tidak memberi apresiasi pada orang yang patuh dengan aturan walau tidak ada koreksi sama sekali. Ini sering jadi pertanyaan mereka. Ketika ada pemeriksaan pajak, lalu dari pemeriksa mengatakan bahwa ini harus ada koreksi. Mereka bingung untuk memahaminya. Memang mau tidak mau dari otoritas kita sendiri harus punya standar yang tepat untuk menghargai orang yang sudah comply dengan aturan, dibandingkan bahwa setiap pemeriksaan itu harus ada pajak yang dibayar. Maka mereka kaget ketika ditarget terhadap koreksi. Kenapa pemeriksaan itu penerimaan pajak yang harus dicari, padahal harusnya menguji kepatuhan.

Perlemahan ekonomi global yang diprediksi akan terus berlanjut di tahun depan menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Langkah antisipasi seperti apa yang harus diterapkan pemerintah untuk menghadapi kondisi tersebut?

Memang banyak yang memprediksi bisa jadi di 2020 banyak terjadi resesi. Ada beberapa negara sudah mengalami itu, bahkan negara besar seperti Turki juga terkena. Mau tidak mau ini jadi warning buat Indonesia untuk siap-siap menghadapi itu. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, amankan kebutuhan pokok rakyat dulu agar hidupnya tidak terganggu dan jalannya pemerintahan juga tidak terganggu. Pemerintah harus menyetabilkan harga kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang karena ini yang sangat mendasar bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari bagaimana pemerintah mengoptimalkan anggaran yang dimiliki. Maka pengeluaran pemerintah harus bisa meningkatkan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur juga tepat sasaran. Walau bicara masalah pemerataan di mana-mana tapi membangunnya tidak tepat sasaran tentu sayang, sedangkan resources terbatas. Lalu pihak-pihak yang punya akses terhadap anggaran harus yang benar, jangan korupsi terhadap anggaran yang sesungguhnya sangat terbatas dan itu juga hasil dari iuran masyarakat melalui pajak.

Otoritas pemerintah juga harus memerhatikan SDM. Ternyata porsi SDM Indonesia dari sisi pendidikan dan keahlian masih didominasi lulusan SMP dan SMA. Ini harus jadi fokus perhatian supaya mereka siap kerja untuk bisa terserap oleh kebutuhan industri baik manufaktur maupun jasa. Tentu sayang kita punya bonus demografi yang luar biasa tapi ternyata mereka tidak siap pakai. Jadi, perlu concern pemerintah untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia.

Terkait kebijakan pemerintah, aturan yang dibuat itu harus friendly sehingga investor bisa nyaman untuk berinvestasi, diberi kemudahan. Jangan sampai orang yang mau berusaha berkontribusi malah dibuat susah. Tapi harus difasilitasi, dimudahkan pengurusan izinnya. Ini juga terkait lagi dengan kompetensi SDM sebenarnya. Kalau dibangun sedemikian rupa sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan dan punya kontribusi untuk membesarkan negara ini, saya yakin negara kita bisa menghindari ancaman resesi ekonomi di tahun 2020.

Di sektor pajak, apa yang harus dilakukan dirjen pajak yang baru untuk menjawab tantangan global tersebut ?

Pertama, terkait kepastian hukum yang harus dibangun sehingga itu juga jadi kepastian bagi para investor atau pengusaha untuk bisa fokus dalam menjalankan bisnisnya. Jangan sampai yang terjadi dia bukan fokus ke bisnisnya tapi memikirkan bayang-bayang pajak yang bisa menyengsarakan.

Kedua, dari aspek keadilan. Dulu ada ungkapan, jangan sampai otoritas itu pandainya hanya berburu di kebun binatang. Padahal underground economy masih sangat besar. Faktanya tax ratio Indonesia masih 12 persen, artinya harus ada upaya untuk bisa menjangkau lebih luas. Sekarang era revolusi industri 4.0. Kalau masih menggunakan paradigma lama, kita tidak bisa mengambil peluang potensi yang muncul karena revolusi industri 4.0 itu.

Saran saya DJP harus punya SDM mumpuni untuk bisa berkompetisi dan mengambil peluang dari kemajuan saat ini khususnya digital economy yang kadang-kadang kalau kita tidak siap untuk mengambil peluang itu, yang menikmati malah pihak lain. Ketika kita melakukan transaksi bisnis secara online, ternyata pedagangnya tidak berada di Indonesia tapi banyak yang langsung dari luar negeri. Kalau potensi ini lolos begitu saja karena memang kita tidak bisa memajaki dengan peraturan yang ada, tentu amat disayangkan. Otoritas pajak kita harus punya sistem berbasis teknologi dan SDM yang sepadan dengan perkembangan saat ini. Sebagai pengumpul dana, teknologi informasi harus tersedia di DJP. Peningkatan kompetensi SDM juga harus terus dilakukan. Jadi dua hal itu harus dikedepankan supaya kita sustain dan lebih maju, meningkatkan tax ratio dan pembiayaan negara ini bisa benar-benar di-back up oleh pajak.

Yang tak kalah pentingnya adalah menyadarkan masyarakat tentang pajak sejak usia sekolah bahwa pajak ini adalah bentuk kontribusi bersama. Ini sharing dari banyak pihak untuk kemakmuran atau menyejahterakan masyarakat. Kalau sudah muncul kesadaran pajak itu sejak usia sekolah, saya yakin tax ratio kita akan lebih tinggi. Karena semuanya tahu bahwa pajak itu penting untuk membiayai bangsa ini.

Ketika seseorang tidak bisa menolong orang lain karena keterbatasannya, sebenarnya negara intervensi itu melalui dana masyarakat yaitu pajak. Seperti BPJS, itu kontribusi dari banyak pihak, tapi melalui instrumen pajak. Ini yang perlu disadarkan sehingga orang tidak berat ketika melakukan pembayaran pajak. Kalau sekarang ini masih banyak yang berusaha untuk mengelak dari pajak, padahal dia menikmati hasil pembangunan.

Bagaimana MUC membangun kolaborasi dengan berbagai pihak?

Kami mencoba agar keberadaan MUC ini memberi manfaat bagi banyak pihak sehingga dari para pegawai banyak yang dengan inisiatif sendiri melakukan program CSR dan kemitraan. Ini bentuk kepedulian mereka dan perusahaan mendukung. Juga MUC coba masuk ke perguruan tinggi supaya ada link and match antara kebutuhan dunia usaha dan lulusan kampus. Banyak kerja sama dengan beberapa kampus terkait kurikulum, pelatihan atau menyiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja. Kegiatan ini cukup mendapat sambutan yang baik sehingga bisa ketemu antara kebutuhan dunia usaha dan kampus. Kita punya banyak beragam klien perusahaan, sehingga tahu kebutuhan mereka. Kampus harus tahu apa yang jadi kebutuhan mereka dan jangan textbook saja.

Dengan DJP, kami juga menyosialisasikan kebijakan, kerja sama dengan institusi-institusi seperti JETRO melalui kegiatan seminar di kawasan industri untuk menyosialisasikan kebijakan. Bersama DJP juga kami melakukan berbagai seminar pajak yang intinya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pajak.- Novita Hifni

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News6 jam lalu

DBS dan Temasek Foundation Berikan Ribuan Makanan Siap Saji untuk Pekerja Lepas dan Masyarakat Terdampak

Temasek Foundation (TF) bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia memberikan bantuan makanan siap saji bagi pekerja harian lepas dan masyarakat...

Breaking News13 jam lalu

Industri Tembakau Dihantam Pandemi, Pemerintah Diharapkan Pikirkan Nasib Petani

Nasib tiga juta petani tembakau di Indonesia di ujung tanduk karena industri tembakau dihantam pandemi. Tanaman tembakau kini sedang memasuki...

Breaking News17 jam lalu

Pariwisata Bali Optimistis Bisa ‘Berteman’ dengan Covid-19

Ketua Pasar ASEAN dari Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali Febrina Budiman mengatakan, industri pariwisata di...

Breaking News1 hari lalu

OJK Imbau Pengelola Dana Tapera Ikuti Aturan Pemerintah

Pemerintah telah memberikan insentif untuk mempermudah beroperasinya pengelola dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP...

Breaking News2 hari lalu

Menaker Terbitkan Surat Edaran untuk Menjaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi

Untuk melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi Covid-19 Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor...

Breaking News2 hari lalu

Kemenparekaf Pilih Enam Bidang Usaha Prioritas untuk Uji Coba Protokol Tatanan Hidup Baru

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menetapkan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk...

Breaking News3 hari lalu

Dukung Petugas Medis, Ariston Thermo Sumbang Water Heater untuk RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Data BNPB pada 3 Juni 2020 menyebutkan,  ada 27.549 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 17.951 orang dalam perawatan,...

Breaking News4 hari lalu

Agar Bisnis Tetap Atraktif di Tengah Pandemi—Simulasi Skenario, Litigasi “Force Majeure”

“Para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga...

Breaking News4 hari lalu

40 Persen Pengguna Internet Asia Pasifik Hadapi Kebocoran Data Pribadi

Asyik berselancar di dunia maya membuat pengguna internet sering kali lupa diri. Entah sekadar main gim, mengunduh berkas gratis dari...

Breaking News5 hari lalu

Sambut Normal Baru, Yogyakarta Siapkan “Ubo Rampe” Buka Pariwisata

Sudah kangen suasana asri Yogyakarta? Jangan khawatir, tak lama lagi ini Kota Gudeg itu bakal membuka sektor pariwisatanya. Saat ini...

Trending