Connect with us

Topic

Menghidupkan Tax Center dan Sosmed untuk Sosialisasi Pajak

Aprilia Hariani K

Published

on

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar sangat antusias membina tax canter di Politeknik Pos Indonesia. Beragam kegiatan pun diselenggarakan secara konsisten dan asyik. Sementara itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Depok Sawangan juga mempererat sinergi dengan Tax Center di Universitas Gunadarma dan Universitas Indonesia (UI) untuk mengampanyekan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kanwil Wajib Pajak Besar DJP Aditya Wibisono menilai, pembinaan tax center merupakan investasi DJP dalam melahirkan generasi sadar pajak. Untuk itu diperlukan kegiatan yang konsisten dan menarik. Di antaranya, seminar perpajakan dengan tema yang sedang populer. Lalu, kunjungan mahasiswa ke Kanwil Wajib Pajak Besar sebagai metode edukasi proses bisnis dan pelayanan perpajakan. Serta, pengadaan ruang konsultasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak yang dilakukan oleh mahasiswa tax center kepada Wajib Pajak.

“Mati surinya tax center tergantung dari kanwilnya. Di tengah anggaran yang minim, kami tetap berusaha melakukan kegiatan secara rutin, komunikasi dengan para dosen secara intens,” tutur Adit saat ditemui di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar pada Rabu, (16/1).

Untuk memantik antusiasme mahasiswa, Adit juga kerap membuat kompetisi foto dan penulisan caption di media sosial Instagram (IG) di sela-sela kegiatan. Mahasiswa yang mengunggah foto dan caption yang paling menarik akan diberi hadiah.

“Sosialisasi pajak yang dilakukan mahasiswa di IG lebih menarik. Terpenting, lebih bisa ditangkap oleh teman sebayanya,” kata peraih penghargaan Editor Situs Pajak Terbaik Ketiga ini.

Misalnya, yang diunggah pemilik akun @megaputris—mahasiswa anggota Tax Center Politeknik Pos Indonesia. Ia mengunggah foto selfie berlatar belakang sudut di Kanwil Wajib Pajak Besar dan menuliskan caption, “Peningkatan dana pajak jika ada kepatuhan. Kalau hubungan kita kapan meningkatnya?”

Kemudian ada pula anggota lainnya dengan akun IG @amrshine_. Ia membagikan foto bersama rekan-rekannya dengan caption, “Bayarlah pajakmu untuk kenyamanan kita bersama. Bangga bayar pajak, bangga juga pacarmu.”

Komentar humor pun kemudian membanjiri IG @amrshine. “SCTV;ungkap pajak. Indosiar: azab orang yang tidak bayar pajak. ANTV: karma orang yang tak sadar pajak,” tulis akun IG @evianaash.

Tax center di kampus itu mitra strategis. Masyarakat akan lebih percaya dengan kampus ketika sosialisasi perpajakan karena kampus lembaga yang netral.

Kampanye pajak UMKM

Keberadaan tax center juga sangat penting dirasakan oleh KPP Pratama Depok Sawangan. Sosialisasi tarif PPh final UMKM 0,5 persen yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dikemas dalam pembinaan yang dilakukan oleh Tax Center Universitas Gunadarma dan UI.

Kepala Kantor KPP Pratama Depok Sawangan, Mamik Eko menuturkan, tax center dua kampus itu dilibatkan dalam pembinaan UMKM yang diselenggarakan atas kerja sama Rumah Kreatif PT Telkom Tbk, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

“Bersama mahasiswa, dosen, kami membina laporan keuangan para UMKM, sosialisasi dan konsultasi perpajakan UMKM, dan menggelar bazar untuk mereka,” kata Mamik. Terakhir bazar dilakukan pada (21/1) di KPP Pratama Depok Cimanggis.

Untuk Tax Center Universitas Indonesia, pihaknya juga mendorong dibentuknya UMKM Corner sebagai tempat pemasaran produk khas Depok, seperti kerajinan wayang golek, batik Depok, sirop dan kue belimbing.

Tax center di kampus itu mitra strategis. Masyarakat akan lebih percaya dengan kampus ketika sosialisasi perpajakan, karena kampus lembaga yang netral,” ujar Mamik.

Topic

Akhlak belum Dibahas Tuntas

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Pengembangan SDM harus dimulai dari pola asuh, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan berorientasi pada pembentukan karakter.

Kongres diaspora kelima telah selesai pada tangan 10–13 Agustus lalu. Mengusung tema “Empowering Indonesia’s Human Capital”, Indonesia Diaspora Network Global (IDN-Global) ingin menyelaraskan visi mereka dengan fokus program pemerintah lima tahun ke depan. Seperti kita tahu, setelah pembangunan infrastruktur untuk mempermudah konektivitas, pemerintah sekarang fokus pada pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Deputy President IDN-Global Kartini Sarsilaningsih mengungkapkan, kongres kelima itu membahas dua poin penting. Pertama, membangun kesadaran mengenai diaspora dan potensinya dalam turut berperan membangun bangsa. Kedua, membuka jalan untuk bersinergi dengan para pemangku kepentingan, yaitu pemerintah—Kementeian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja—sektor swasta, masyarakat sipil; serta institusi pendidikan seperti Kemenristekdikti.

“Dalam pengelolaan SDM, baik diaspora maupun bukan harus ditangani secara serius dan profesional agar bonus demografi bisa direalisasikan sesuai dengan cita-cita bersama,” ungkapnya saat ditemui Majalah Pajak di Gedung Mayapada pada Selasa (03/09).

Salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas SDM adalah pendidikan. Namun, Kartini melihat, pendidikan yang ada dari dulu sampai saat ini hanya berorientasi pengenalan  ilmu pengetahuan dan keterampilan saja. Sedangkan pembahasan tentang perilaku, akhlak, nilai-nilai, dan pendidikan karakter belum dibahas hingga tuntas. Padahal, mengubah karakter atau akhlak melalui pelatihan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, pengembangan SDM harus dimulai dari pola asuh, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan berorientasi pada pembentukan karakter.

“IDN-Global melakukan sharing berupa workshop ke sekolah-sekolah, khususnya kepada kepala sekolah dan para pendidik di PAUD agar mendapatkan contoh bagaimana sistem pendidikan di Finlandia yang berbasis pada pendidikan pembentukan karakter dengan cara ceria dan konsisten,” tutur Kartini.

IDN-Global menyadari, untuk mengelola SDM diperlukan sinergi antar semua pihak yang berkepentingan. Mulai dari pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pembangunan SDM bangsa, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, lingkungan keluarga dan pihak lainnya.

“Pembangunan karakter juga penting karena di dalamnya terdapat pendidikan akhlak dan sifat kebangsaan yang perlu menjadi landasan pendidikan secara akademis,” ujar wanita yang menyelesaikan pendidikan masternya di Vrij Universiteit Brussel (VUB) Belgia ini.

“Pembangunan karakter juga penting karena di dalamnya terdapat pendidikan akhlak dan sifat kebangsaan yang perlu menjadi landasan pendidikan secara akademis.”

Kejar paket untuk diaspora

Kartini menjelaskan, masih banyak diaspora yang belum berpendidikan setingkat SMA. Karenanya, Kartini berharap, pemerintah perlu memberikan fasilitas atau kebijakan agar diaspora yang masih tergolong rendah pendidikannya untuk memiliki akses terhadap paket A, B, dan C, sebelum taraf ke perguruan tinggi. Ia juga berapa sosialisasi dan informasi bagi para diaspora yang ingin menempuh pendidikan tinggi dari pihak pemerintah. Selain itu, dari pihak perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) juga diharapkan bisa memberikan fasilitas pendidikan bagi para diaspora, agar mereka berkesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan selagi atau tinggal di luar negeri.

“Ke depan, IDN-Global berencana untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya agar program yang telah dijalankan selama ini, seperti public lecture di berbagai universitas bisa dilakukan dengan lebih baik lagi,” kata Kartini.

Untuk mendukung terlaksananya visi Indonesia 2045 yang mengedepankan sisi SDM, IDN-Global juga memberikan dukungan melalui beberapa kongres yang kerap dilakukan, dengan mengangkat topik-topik yang menjadi perhatian diaspora untuk membangun jejaring teman-teman di tanah air. Mulai dari Congress of Indonesian Diaspora (CID) yang IDN-Global juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan pemberdayaan modal manusia Indonesia. Ada juga Congress of Indonesian Diaspora Youth (CIDY), di mana para diaspora muda dipertemukan dengan para pemuda Nusantara untuk saling bertukar gagasan dan berbagi pengetahuan.

Pada kongres Agustus, misalnya, IDN-Global minta delegasi-delegasi dari semua provinsi untuk bertemu dan membahas hal yang bertema visi Indonesia 2045. Selain fokus pada pemberdayaan Indonesia, Youth, IDN-Global juga akan merangkul organisasi diaspora pelajar untuk berperan aktif berkontribusi dalam pengembangan SDM tanah air.

“Kegiatan IDN-Global juga fokus pada sektor pariwisata dan tenaga kerja. Di sektor tenaga kerja, IDN-Global akan memfokuskan perhatian pada pekerja migran profesional Indonesia, dengan membentuk diskusi grup (FGD) untuk mengangkat sisi profesional para diaspora, hingga akhirnya akan melahirkan sebuah kelompok kerja.

Wanita yang tinggal di Qatar sejak 2003 ini berharap para diaspora bisa terus belajar dengan memperhatikan lingkungan, meningkatkan kualitas kerja, mempunyai target, dan mulai untuk sharing dan berkontribusi sekecil apa pun terhadap lingkungan, masyarakat, dan bangsa.

“Tidak perlu muluk-muluk, mulailah dengan membangun komunitas yang positif, dan membangun kebanggaan berbangsa serta meyakini bahwa di setiap diaspora bisa menjadi agen perubahan kalau kita mau,” ungkapnya.

Kartini berharap pemerintah dapat melihat para diaspora sebagai warga negara yang punya nilai strategis dan bisa menjadi mata dan telinga Indonesia. Selain itu, kebijakan diaspora yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri dapat dilakukan secara konsisten dan dipercepat prosesnya.

Ke depan IDN-Global dapat dilibatkan dalam perumusan sebuah kebijakan tersebut. Selain itu, ia juga berharap, Kementerian Dalam Negeri bisa membuat seminar pemberdayaan atau kursus singkat tertentu kepada para diaspora yang berminat. Misalnya, pendidikan ekspor-impor dan perdagangan internasional.Heru Yulianto

Continue Reading

Topic

Belum Beres sejak Pendidikan Usia Dini

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Pemerintah diharapkan melakukan sinergi dan koordinasi antarkementerian/lembaga, antara pemerintah pusat dan daerah, untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan.

Dua dasawarsa berkecimpung di dunia pendidikan membuat Najelaa Shihab cukup peka melihat kondisi pendidikan di Indonesia. Menurut pengamatannya, sistem pendidikan Indonesia saat ini dalam kondisi gawat darurat. Sekolah dan kampus lebih banyak menghasilkan orang-orang yang bisa menghafal materi kurikulum, tetapi gagal mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari.

“Selama ini pendidikan kurang memerhatikan keunikan dan kreativitas setiap individu yang berbeda-bada. Padahal, seyogianya pendidikan adalah bagaimana menumbuhkan dan memaksimalkan potensi kompetensi setiap individu,” tutur pendiri Sekolah Cikal yang juga pegiat pendidikan ini kepada Majalah Pajak di kawasan Pacific Place, Jakarta, Selasa siang, (20/8).

Ungkapan Najelaa itu diperkuat dengan data kajian Indonesia Career Center Network (ICCN). Tahun 2017, ICCN memaparkan, 87 persen mahasiswa Indonesia mengaku, jurusan bidang studi yang diambil tidak sesuai dengan minatnya, dan 71,7 persen pekerja, memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Tak hanya itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga mencatat, sekitar 8,8 persen dari total tujuh juta pengangguran di Indonesia adalah sarjana.

Data itu menurut Najelaa memang tidak bisa dijadikan dasar untuk menjustifikasi bahwa pendidikan menengah atau tinggi yang gagal menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Kompeten tidak hanya dimaknai sebagai keterampilan atau untuk kebutuhan vokasi semata. Namun, mampu mendemonstrasikan aksi nyata untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

“Kompetensi adalah hasil dari proses belajar dan berpikir yang membuktikan transferability, mahir di situasi baru dengan berbagai kombinasi. Bukan hanya (melakukan) tugas rutin yang bisa diprediksi,” ujar salah satu pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), sebuah lembaga riset dan advokasi nonprofit independen yang bergerak di bidang kebijakan pendidikan ini.

Kenyataannya, sampai hari ini menurut Najelaa, sistem pendidikan di Indonesia belum beres sejak di level pendidikan usia dini. Sejak di tingkat dasar, pendidikan di sekolah cenderung satu arah. Anak-anak dibiasakan lebih banyak mendengar dan menghafal materi, tanpa mendapatkan esensi belajar yang sesungguhnya. Kebiasaan ini justru mematikan kreativitas anak dan membunuh sikap kritis mereka.

“Apa yang terjadi pada anak pada usia dini itu akan sangat menentukan keberhasilannya di jenjang pendidikan selanjutnya.”

Berani investasi

Sumber daya manusia yang kompeten bergantung dari keberpihakan semua aktor pendidikan terhadap kualitas pendidikan anak sejak usia dini. Mulai dari keluarga, pemerintah, pendidik dan lingkungan sosial. Dari sisi peran pemerintah, Najelaa melihat, pendidikan anak di Indonesia belum mendapatkan porsi perhatian yang maksimal. Setidaknya bisa dilihat dari kebijakan anggaran pendidikan anak usia dini (PAUD).

“Kalau kita bicara PAUD dan pendidikan keluarga, apa yang terjadi pada anak pada usia dini itu akan sangat menentukan keberhasilannya di jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, itu dari sudut anggaran itu yang kita berikan ke sektor PAUD itu masih sangat kecil. Kalau enggak salah 0,04 persen,” tutur putri sulung M. Quraish Shihab ini.

Najelaa mengungkapkan, dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara, anggaran PAUD di Indonesia sampai saat ini masih menduduki posisi yang terendah. Padahal, imbuh Najelaa, perkembangan anak di usia dini itu ibarat investasi. Dengan anggaran yang lebih besar, tentu kualitas pendidikan akan lebih optimal.

“Kualitas bisa ditingkatkan dari kurikulumnya, lingkungan pendidikannya, tenaga pendidik PAUD-nya. pendidik harus holistik, tidak cuma memikirkan soal stimulasi kognitif atau belajar saja, tapi gizinya harus cukup, sosial emosionalnya harus baik. Kita punya PR besar di situ,” tutur pendiri Sekolah Cikal ini.

Selain itu, dari sisi tenaga pendidik, selain kompetensi, hambatannya adalah adanya ketimpangan distribusi tenaga pendidik di perkotaan dan daerah. Kajian PSPK menemukan, ada daerah yang kelebihan tenaga pendidik, sementara daerah lainnya masih kekurangan. Isu yang lain yang tak kalah krusial adalah pemerataan standardisasi mutu pendidikan di tiap daerah.

“Kita memang negara yang sangat besar, kondisinya beragam. Tentu ada kesenjangan, kalau kita bicara kualitas sekolah, kualitas pendidik, kebutuhan sumber bahan belajar mengajar, jumlah anak yang putus sekolah dan sebagainya, di tiap daerah yang berbeda. Nah kita harus memastikan bahwa isu pemerataan ini terselesaikan.”

Kolaborasi

Untuk mengatasi berbagai kesenjangan itu, Najelaa juga menginisiasi terbangunnya jaringan komunitas yang ia namai Semua Murid Semua Guru (SMSG). Komunitas yang mencapai 600 institusi yang tersebar di Seluruh Indonesia ini untuk menyatukan seluruh aktor pendidikan. Anggotanya terdiri dari relawan-relawan yang bekerja untuk pendidikan di berbagai klaster. Mulai dari pendidikan karakter, pengembangan kepemudaan, pendidikan lingkungan hidup, dan lain-lain.

“Teman-teman di komunitas dan organisasi pendidikan ini sudah banyak melakukan inovasi. Namun, sering kali inovasi itu, skalanya kecil dan lokal. Misalnya cuma ada di Jogja, sementara ada masalah sama di Papua. Nah, inovasi itu bisa diterapkan di Papua. Misalnya lagi, ada yang sudah punya modul bagus untuk pengembangan pemuda, tapi itu cuma ada di komunitasnya yang hanya berisi 1000 orang. Sementara daerah lain ada yang butuh modul yang sama. Itu bisa dimanfaatkan.”

Najelaa berharap, pemerintah pun melakukan hal yang sama. Sinergi dan koordinasi antarkementerian/lembaga, antara pemerintah daerah dan provinsi juga harus lebih dioptimalkan. Selain itu, alokasi anggaran pendidikan yang saat ini baru mencapai 20 persen pun harus perbaiki untuk pendidikan di Indonesia yang lebih baik.Waluyo Hanjarwadi

Continue Reading

Topic

Kampus harus Lahirkan Inovator

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Istimewa

Kampus harus dapat melahirkan SDM unggul yang kaya inovasi, ide, gagasan, dan solusi untuk negara. Sayangnya, belum semua pelajar bisa mengakses kampus karena kendala biaya.

Tanpa kualitas pendidikan yang baik, harapan mencapai kemajuan bangsa hanya sebuah fatamorgana. Untungnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato bertajuk “Visi Indonesia”, di Sentul, pada (15/7) lalu memiliki komitmen kuat untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Pada pidato itu, Jokowi mengatakan, pemerintah fokus membangun kualitas SDM sejak dalam kandungan hingga Perguruan Tinggi (PT). Prasetia itu diperkukuh melalui pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada Jumat, (16/8) lalu. “SDM lulusan Pendidikan Tinggi kita harus kompetitif di tingkat regional maupun global. SDM kita harus kompetitif dalam karakter yaitu pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif, dan enterpreneurship.”

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (SDID), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan, parameter SDM unggul adalah generasi yang mampu menciptakan inovasi demi kemajuan bangsa. Dan, universitaslah yang seyogianya dapat melahirkan para inovator.

“Kemajuan negara ini ditopang oleh pajak. Supaya orang bayar pajak, harus punya income. Untuk punya pendapatan, SDM harus punya pendidikan yang baik, skill, dan integritas tinggi. Tugas kami membangun kampus berkualitas baik untuk dapat melahirkan SDM unggul kaya inovasi, ide, gagasan, solusi untuk negara,” kata Ali Ghufron, di ruangannya, Lantai 5, Gedung Kemenristekdikti, kawasan Senayan, Jakarta, pada Selasa malam (13/8).

Namun, ia memetakan ada lima masalah pokok PT di tanah air. Pertama, tidak semua orang dapat mengakses bangku kuliah karena keterbatasan biaya. Buktinya, Angka Partisipasi Kasar (APK) 2019 masih sebesar 34,58 persen. Tahun sebelumnya bahkan hanya 29,42 persen. APK adalah partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Masalah kedua, kurangnya keleluasaan rektor untuk berinovasi karena terbentur regulasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Regulasi Kemenkeu hanya menitikberatkan proses dan urusan administratif. Rektor kita takut bergerak maupun berinovasi membangun universitasnya. Kami merekomendasikan, Kemenkeu harus menyoroti output,” kata Ali. Sederhananya, Kemenkeu diharapkan menerapkan anggaran berbasis kinerja. “Misalnya, Kemenkeu memberi anggaran Rp 100 miliar, maka alat ukur keberhasilannya harusnya berupa 100 ribu sarjana berkualitas. Jadi, bukan ngurusin mengeluarkan Rp 10 ribu, kuitansinya mana? Ada dosen bagus, rektor mau memberi insentif saja susah,” sambungnya.

Masalah ketiga, apresiasi dan mutu dosen masih kurang. Keempat, soal infrastruktur berbasis teknologi pun masih minim. Kelima, tidak relevansi antara skill dengan kebutuhan industri dan pembangunan.

Dari lima masalah pokok di perguruan tinggi di Indonesia itu, Ali menganalisis, sebab paling fundamental terletak pada sistem ketatnya sistem regulasi keuangan. Kemenkeu dinilai masih kolot memberi ruang gerak rektor mengembangkan universitas.

“Regulasi Kemenkeu hanya menitikberatkan proses dan urusan administratif. Rektor kita takut bergerak maupun berinovasi membangun universitasnya.”

Solusi regulasi

Di tengah impitan masalah itu, Kemenristekdikti telah merancang beberapa kebijakan strategis. Pertama, soal akses. Kata Ali, Kemenristekdikti sudah mendorong universitas menyelenggarakan kuliah on-line (daring) atau program Studi Jarak Jauh (SJJ). Setidaknya sudah ada 80 PT (PT Negeri dan PT Swasta) yang membuka kuliah daring. Program itu juga sekaligus diklaim dapat memotong biaya kuliah hingga 50 persen.

“Dengan kebijakan kuliah on-line ditargetkan APK tumbuh 50 persen dari 34,58 persen pada tahun 2024,” jelas Wakil Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini.

Solusi untuk masalah kedua, Kemenistekdikti kembali merekomendasikan adanya fleksibilitas regulasi oleh Kemenkeu. Sementara terkait mutu dosen, Kemenristekdikti meluncurkan program Dosen Merenung yang akan dibuka pendaftarannya pada Agustus hingga 7 September. Selama maksimal tiga bulan, dosen terpilih akan tetap digaji tanpa mengajar,  agar mereka mampu menghasilkan karya ilmiah, melakukan pengembangan kemitraan, dan merestorasi bahan ajar.

Untuk mengatasi masalah infrastruktur berbasis teknologi, Ali mengatakan, sudah ada beberapa universitas menerapkan smart classroom. Contohnya, penerapan Trisakti Smart Classroom (TSC) di Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Targetnya, seluruh kampus di Indonesia sudah berbasis teknologi pada tahun 2024.

“Era revolusi industri 4.0 mendorong kampus untuk menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. TSC meliputi platform desain buku digital dan alat bantu rekam visual, virtual reality untuk laboratorium kimia dan fisika. Di kelas mahasiswa bisa praktik tanpa ada alat-alat sebenarnya,” jelas Ali.

Sementara itu, masalah yang menyangkut integrasi keahlian dan kebutuhan industri, Kemenristekdikti memperkukuh program manajemen talenta. Implementasinya dengan menggagas program pemanfaatan Diaspora melalui skema Visiting World Class Professor (2016), Simposium Cendikia Kelas Dunia (2017, 2018, 2019), dan penyelarasan program studi (prodi) tertentu di universitas.

“Hasilnya, dari simposium cendekia kita dapat berkolaborasi dengan dunia dalam hal pengembangan teknologi. Kami juga sudah membuka Prodi Pengelolaan Perkebunan Kopi di Universitas Gajah Putih Aceh, lalu rencana tahun ini ada Prodi Kopi di Institut Pertanian Bogor,” ungkap mantan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Salah satu inovator kelas dunia yang sosoknya baru saja viral adalah Nurul Fajriati, mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Bersama timnya, Nurul mampu menciptakan alat ukur kadar gula tanpa jarum suntik. Kata Ali, penemuan ini sudah dipresentasikan di beberapa simposium global.Aprilia Hariani

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News4 minggu ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News1 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News3 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News3 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News3 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News5 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News5 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News6 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News6 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Trending