Connect with us

Topic

Mengharap Efek Pengganda

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Kontribusi sektor pertanian kepada produk domestik bruto (PDB) mencapai 13 persen. Namun, pertanian adalah sektor yang sulit untuk dipajaki.

 

Pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan lumbung pangan nasional (food estate) di Kalimantan Tengah yang berfungsi sebagai cadangan nasional dan memperkuat ketahanan pangan. Nantinya (food estate) akan dikelola oleh sebuah badan, dan badan ini bisa bekerja sama dengan pola investasi, BUMN, atau skema lainnya.

Di sisi lain, permasalahan klasik Indonesia adalah masih rendahnya rasio pajak Indonesia, yang salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap pajak. Kontribusi sektor pertanian sangat besar bagi produk domestik bruto (PDB) Indonesia—rata-rata sebesar 13 persen. Namun, kontribusi pajak sektor pertanian relatif sangat kecil. Lantas, bisakah program food estate ini sekaligus didesain untuk meningkatkan kontribusi pajak dari sektor pertanian sehingga juga meningkatkan tax ratio?

Partner Tax Research & Training Services DDTC Bawono Kristiaji mengutip dari akademisi pajak terkenal yaitu Richard Bird (1983), menjelaskan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang tersulit untuk dipajaki (hard to tax sector).

“Tantangan pajak sektor pertanian juga umumnya dihadapi oleh negara berkembang yang kontribusi sektor pertanian terhadap PDB-nya besar,” ungkapnya pada Majalah Pajak.

Baca Juga: Petani Muda Agen Pembangunan

Ia menambahkan studi empiris yang dilakukan oleh Rajaraman (2004) di 70 negara berkembang justru menunjukkan bahwa semakin besarnya kontribusi pertanian terhadap PDB akan memiliki kausalitas negatif dengan nilai tax ratio di negara tersebut.

“Dari hal tersebut agaknya kita bisa menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang yang memiliki sektor pertanian yang tinggi umumnya belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pertanian tersebut,” tambahnya.

Bawono menjelaskan terdapat tiga faktor yang memengaruhi kontribusi pajak dari sektor pertanian relatif rendah. Pertama, sektor pertanian bisa dikategorikan sebagai sektor yang sulit dipajaki. Hal ini karena informasi atas profil Wajib Pajak dan transaksinya yang belum atau belum sepenuhnya diketahui oleh otoritas pajak.

“Sebagai contoh, kegiatan perkebunan rakyat atau perikanan. Akibatnya, sulit bagi otoritas pajak untuk memetakan potensi dan menjamin kepatuhan pajak di sektor ini,” jelasnya.

Bisakah program food estate ini sekaligus didesain untuk meningkatkan kontribusi pajak dari sektor pertanian sehingga tax ratio ikut meningkat?

Kedua, walaupun kontribusi ekonominya besar, sektor pertanian umumnya merupakan labor-intensive sector atau padat karya. Maka, tidak mengherankan jika upah pekerja di sektor ini cenderung rendah dan berada di bawah angka penghasilan tidak kena pajak.

Dan ketiga adalah sistem PPN di Indonesia relatif “berpihak” kepada sektor pertanian karena berbagai output sektor pertanian umumnya berada di luar lingkup pengenaan PPN dan memperoleh fasilitas.

Kontribusi

Bawono melanjutkan, potensi penerimaan di suatu sektor akan tercermin dari besarnya aktivitas ekonomi di sektor tersebut. Sehingga dari sudut pandang ini dapat disimpulkan akan tingginya potensi penerimaan pajak di sektor pertanian. Namun demikian, perlu dipahami bahwa tidak seluruh kegiatan ekonomi dan produk di sektor pertanian itu dapat dipajaki. Hal ini merujuk kepada konsep policy gap, yaitu belum optimalnya pengenaan pajak di suatu sektor akibat suatu kebijakan, misalkan banyaknya fasilitas atau adanya tarif yang bersifat final.

Baca Juga: Mimpi tentang Lumbung Lambang Kedaulatan

“Selain itu, penerimaan yang tidak optimal bisa diakibatkan oleh lemahnya kepatuhan di sektor tersebut. Ini kerap disebut sebagai compliance gap. Kedua faktor tersebut—policy dan compliance gap—agaknya sama-sama berkontribusi kepada belum optimalnya potensi penerimaan pajak sektor pertanian di Indonesia,” jelasnya.

Dalam hal penggalian potensi pajak, sektor pertanian sendiri masih identik dengan sektor tradisional. Artinya, umum dilakukan oleh rumah tangga di perdesaan, tidak berskala besar, belum banyak dilakukan modernisasi, dan para pelakunya cenderung tidak memiliki suatu record atas kegiatannya. Inilah yang menyebabkan tingginya kesulitan dalam memetakan dan menggali potensi pajaknya. Tidak hanya itu, sebagian subsektor pertanian seperti kehutanan dan perikanan juga banyak berkaitan dengan aktivitas ilegal.

Aktivitas ilegal di kedua subsektor tersebut juga kemungkinan besar sulit untuk ditelusuri karena terhalang oleh “faktor non-pajak” dan terjadi lintas-yurisdiksi.

“Namun demikian, tidak seluruh subsektor dari pertanian sulit dipetakan. Ini bisa kita harapkan dari subsektor perkebunan dan peternakan di Indonesia yang berskala besar dan formal,” ujarnya.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi pajak di sektor pertanian dapat ditempuh dua cara. Pertama, mengevaluasi kembali kebijakan pajak yang berkaitan erat dengan sektor pertanian. Evaluasi ini dirasa penting karena perumusan kebijakan pajak sektor pertanian tidak bisa disamaratakan dan berlaku umum (one size fits all). Sebagai contoh, ada produk pertanian yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, ada yang berkaitan erat dengan kesejahteraan petani, atau ada yang umumnya menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia. Pada prinsipnya, perbedaan perlakuan masih bisa dijustifikasi.

Kedua, berkaitan dengan upaya meningkatkan kepatuhan para pelaku di ekosistem pertanian. “Informasi adalah kata kunci utama. Oleh karena itu, langkah yang perlu ditempuh adalah melakukan kerja sama antarinstansi pemerintah untuk memperoleh informasi dan memetakan aktivitasnya,” imbuhnya.

Dorong swasta

Pada dasarnya, pengembangan lumbung pangan nasional (food estate), menurut Bawono, bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan cadangan logistik Indonesia.

“Justru dalam rangka mewujudkan hal tersebut, saya menduga bahwa pemerintah akan mendorong partisipasi dari swasta untuk berinvestasi dalam program tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, program tersebut sedikit banyak akan mirip dengan skema insentif pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di mana insentif pajak diperkirakan akan menjadi salah satu instrumen fiskal yang dipergunakan untuk menjamin keberhasilan program lumbung pangan.

Baca Juga: Di Musim Sulit, Nilai Ekspor Hasil Tani Jabar Justru Melejit

“Akan tetapi, dengan adanya investasi dan aktivitas ekonomi dalam program tersebut diharapkan dapat memicu efek pengganda (multiplier effect) kepada sektor lainnya. Dari situlah nantinya kita bisa mengharapkan penerimaan pajak,” pungkasnya.

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Topic

Transisi dan Ambisi Energi Bersih

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Indonesia punya potensi energi baru terbarukan (EBT) amat besar. Empat BUMN ditugaskan menggarap transformasi energi fosil ke energi hijau.

Sejatinya, pengembangan ekonomi hijau telah dirintis pemerintah sejak 2010 melalui peluncuran Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR). Komitmen itu diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, yang kemudian diterjemahkan dalam konsep perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK) dan menjadi salah satu agenda prioritas nasional dalam RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2020–2024.

Upaya untuk menciptakan keselarasan pembangunan dan lingkungan secara konkret dituangkan dalam berbagai kebijakan di seluruh aspek kehidupan, salah satunya soal transformasi energi. Sebab, ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, mulai dari minyak bumi (48 persen), batu bara (30 persen), dan gas (18 persen). Sementara pemanfaatan EBT masih berada pada kisaran 9,15 persen. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi EBT yang cukup besar, mikrohidro sebesar 450 megawatt (MW), biomassa 50 gigawatt (GW), energi surya 4,80 kilowatt hour (kWh)/hari, energi angin 3–6 meter/detik, dan energi nuklir 3 GW. Pemerintah menargetkan bauran EBT 23 persen di tahun 2025.

Oleh karena itu, Menteri BUMN Erick Thohir memberi titah kepada empat BUMN untuk menggarap transformasi energi fosil ke energi hijau (green energy). Ke empat BUMN itu, yakni PT Bukit Asam Tbk, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan MIND ID.

“Kementerian BUMN terus melakukan transformasi di bidang ketahanan energi dengan mengimplementasi transisi yang jelas dan terpadu untuk peralihan dari sumber daya fosil ke energi terbarukan sesuai dengan potensi cadangan yang kita miliki dan kebutuhan energi kita ke depan,” kata Erick.

Pengembangan PLTS

Kepada Majalah Pajak, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Suryo Eko Hadianto menuturkan, PTBA memantapkan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan sejak 2013. Kemudian, perseroan telah meluncurkan jargon “beyond coal” pada 2017.

“Hadirnya tagline ini menandakan bahwa PTBA tidak hanya bergerak di usaha menambang, mengangkut, dan menjual batu bara. Namun, kini telah bertransformasi menjadi perusahaan yang mengembangkan energi hijau, energi bersih. Transformasi meliputi usaha perusahaan untuk comply terhadap Paris Agreement dengan memulai diversifikasi usaha ke pengembangan renewable energy,” jelas Suryo (21/5).

Persetujuan Paris (Paris Agreement) adalah konsensus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal mereduksi emisi karbon dioksida efektif yang menyebabkan perubahan iklim.

Suryo menegaskan, pengembangan bisnis EBT tak sekadar wacana. PTBA fokus mengembangkan EBT ke arah bisnis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Selama tiga tahun perseroan bersinergi dengan Angkasa Pura II sudah mengoperasikan PLTS berkapasitas 241 kWp yang hampir setara dengan solar cell yang terpasang di Bandara Changi Airport Singapura. PLTS itu berupa 720 solar panel system (photovoltaics) dan terpasang di Gedung Airport Operation Control Center (AOCC) Bandara Soekarno Hatta.

“PTBA ingin mengambil bagian dalam roadmap pengembangan PLTS, selain PLTS di Bandara Soekarno Hatta juga diharapkan dapat ikut mendukung program green airport di bandara lainnya,” kata Suryo.

Pengembangan bisnis perusahaan terus diarahkan ke arah energi hijau. PTBA juga melakukan beberapa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berbasis EBT, antara lain dalam bentuk pengembangan pompa irigasi tenaga surya di Lampung, Sawahlunto, dan Tanjung Raja. Pompa irigasi tenaga surya yang mengairi 100 hektare sawah tadah hujan. Alhasil, panen menjadi tiga kali dalam setahun dari yang sebelumnya hanya satu kali. Surplus beras pun terjadi di ketiga wilayah itu.

Selain itu, PTBA juga berencana menggarap proyek pengembangan PLTS di lahan pascatambang milik perusahaan yang berada di Ombilin dan Tanjung Enim, Sumatera Barat. Adapun target kapasitas mencapai 200 MW. Sebagai gambaran, luas lahan di Ombilin sekitar 2.000 hektare, apabila 50 persennya bisa dimanfaatkan untuk PLTS, maka bisa menghasilkan listrik 1.000 megawatt.

“Secara keseluruhan tahap pertama pembangunan ditargetkan menghasilkan kapasitas mencapai 100 MW,” tambahnya.

Saat ini PTBA melirik area jalan tol yang dikelola PT Jasa Marga Tbk (JSMR) untuk dibangun PLTS dan memanfaatkan area di sekitar Danau Toba yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Kendati demikian, Suryo belum mengungkapkan jumlah investasi dan target untuk pengembangan energi hijau PTBA. Akan tetapi ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan porsi pendapatan PTBA dari segmen EBT akan bertambah di masa depan.

“Dengan gencarnya pemerintah melakukan transisi energi dan dikeluarkannya kebijakan untuk percepatan implementasi EBT, maka prospek EBT di masa mendatang akan sangat besar. PTBA berkomitmen menerapkan dan membangun proyek EBT untuk mendukung target bauran energi dari pemerintah. PTBA sedang melakukan kajian terkait berapa besaran alokasi anggaran investasi yang cukup dan sesuai dengan jadwal serta rencana proyek pengembangan yang ada,” kata Suryo.

Air, panas, dan uap

Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Muhammad Ikbal Nur mengatakan, realisasi capaian EBT PLN saat ini baru mencapai sekitar 12–12,5 persen. PLN mengerjakan beberapa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang diharapkan bisa meningkatkan target bauran energi, seperti PLTA Pasangan di Aceh, PLTA Asahan III di Sumatera Utara, dan PLTA di Jawa Barat. PLN juga membangun beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang tengah dikejar di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Dari semua komitmen ini ada satu hal yang penting, yakni co-firing. Bagaimana biomassa bisa dimasukkan ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) existing, di-blend dengan PLTU batu bara untuk tingkatkan porsi green energy dari PLN,” jelas Ikbal.

PLN juga telah bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perhutani agar tahun depan bisa mengakses biomassa. “Untuk dibakar di pembangkit existing PLN. Tingkatkan bauran. Termasuk juga di area remote kelapa sawit konversi pembangkit diesel ke biomassa. Ini PR panjang untuk konversi ini,” tambahnya.

Pada Juli 2020, Pertamina sukses menguji coba produksi green diesel (D100) di Kilang Dumai sebesar 1.000 barel. Sebelumnya, pada Maret 2020, juga telah dilakukan uji coba co-processing green gasoline di Kilang Cilacap. Uji coba juga akan berlanjut untuk co-processing green avtur yang ditargetkan pada akhir 2020.

“Pertamina, bersinergi dengan BUMN lain dan perguruan tinggi, juga akan membangun pabrik katalis yang akan mendorong TKDN (tingkat komponen dalam negeri) di industri migas dan kimia, sehingga akan mengurangi defisit transaksi negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” urai Ikbal.

PT Pertamina Power Indonesia (PPI) juga memiliki portofolio proyek energi hijau yang beragam. Salah satu yang sedang dalam proses konstruksi adalah proyek independent power producer (IPP) Jawa-1 dengan kapasitas 1.760 MW yang berlokasi di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Sampai dengan Januari 2020, kemajuan proyek ini telah mencapai 87,5 persen dan ditargetkan mencapai commercial operation date (COD) di tahun ini.

Pjs Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, beberapa proyek yang telah dioperasikan PPI antara lain PLTS dengan kapasitas 4 MW yang berlokasi di area Kilang LNG Badak, Kalimantan Timur. PPI juga mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) yang berasal dari pengolahan limbah kelapa sawit dengan kapasitas 2,4 MW. Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara PPI dengan PT PTPN III.

“Sampai saat ini, PPI telah membuktikan kompetensi dan kapabilitasnya sebagai penyedia energi bersih. Ke depan, perusahaan akan terus memperluas komitmen pengembangan energi bersih, baik untuk kebutuhan di luar Pertamina maupun di internal di lingkungan Pertamina sendiri,” kata Fajriyah.

Sementara, PT Pertamina Gothermal Energy (PGE) juga menggenjot produksi panas bumi dengan menambah wilayah kerja menjadi 15 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Direktur Utama PGE Ahmad Yuniarto mengatakan, saat ini perseroan sudah mengoperasikan 672 MW dan 1,2 MW yang dilakukan melalui joint operation contract. 

Kita punya ambisi untuk mengoperasikan 1,3 GW dan menjadi tiga terbesar pengembang panas bumi di dunia. Saat ini potensi wilayah kerja yang tergarap di Indonesia baru sekitar 7 persen. Tahun depan perseroan menargetkan realisasi pengembangan panas bumi naik dua kali lipat dan mencapai 30 persen di tahun 2030,” jelas Yuniarto.

Lanjut baca

Topic

Menakar Keseriusan Indonesia 

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Langkah menuju pembangunan berkelanjutan kian ditingkatkan melalui kebijakan yang pro lingkungan dalam bentuk penerapan berbagai insentif maupun pajak hijau. 

Tren ekonomi di berbagai negara semakin nyata mengarah pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Indonesia turut menyikapi tren global itu melalui serangkaian kebijakan pro lingkungan, salah satunya dengan menyiapkan insentif untuk industri ramah lingkungan.

Secara umum industri ramah lingkungan dimaknai sebagai semua proses kegiatan operasional dari hulu hingga ke hilir yang senantiasa mendukung keberlanjutan dan menghasilkan produk dengan eksternalitas negatif yang rendah.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Hidayat Amir menyatakan, isu lingkungan dan ekternalitas negatif merupakan isu yang sangat penting. Untuk itu pemerintah segera menyikapi berbagai isu terkait lingkungan dan produk industri yang menghasilkan eksternalitas negatif dengan serangkaian langkah taktis dan tepat sasaran. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk ekonomi hijau adalah memberikan insentif untuk kendaraan listrik melalui Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan.

Hidayat menjelaskan, mobil listrik merupakan salah satu produk yang memiliki eksternalitas negatif rendah dibandingkan mobil berbahan bakar minyak. Selain menyiapkan insentif untuk mobil listrik, imbuhnya, ada juga disinsentif untuk mobil beremisi tinggi.

Ia mengungkapkan, pemerintah melalui BKF telah menggagas pajak emisi karbon. Instrumen yang akan digunakan adalah cukai sebagai alat untuk membatasi eksternalitas. Cukai ini akan menggantikan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor.

“Kami menyiapkan PPnBM kendaraan bermotor ditranslasikan menjadi cukai dengan memasukkan eksternalitas emisi,” jelas Hidayat.

Keseriusan pemerintah menuju ekonomi hijau juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika menjadi pembicara di forum virtual yang mengangkat tema “High Level Opening Dialogue of the Green Fund Private Investment for Climate Conference.”

Sri Mulyani meyakini, implementasi green recovery akan menjadi pendorong transformasi ekonomi dunia dan Indonesia akan terus melanjutkan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon. Menurutnya, sebelum pandemi Covid-19 merebak, Indonesia sudah berupaya membuat suatu fondasi bagi pelaksanaan ekonomi hijau dan beberapa kebijakan strategis terkait iklim lainnya. Program penanganan perubahan iklim telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 melalui strategi pembangunan rendah karbon.

Dari segi pembiayaan, ungkapnya, sejak 2018 Indonesia telah menerbitkan Sovereign Global Green Sukuk setiap tahunnya sejak 2018 dengan total nominal yang berhasil dihimpun mencapai 2,75 miliar dollar AS. Dana dari penerbitan sukuk ini dialokasikan untuk membiayai transportasi yang berkelanjutan seperti pembangunan jalur rel ganda dan pembangunan kapal hemat energi.

Pemerintah memanfaatkan dana sukuk hijau untuk mitigasi banjir dan daerah rentan bencana serta akses terhadap sumber energi yang terbarukan. Penggunaan dana ini juga untuk proyek pengelolaan limbah dan efisiensi energi di seluruh negeri. Pada 2019, pemerintah telah menerbitkan sukuk hijau retail pertama dunia dengan total investasi sebesar 100 juta dollar AS.

Untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar hampir 408 miliar dollar AS untuk stimulus fiskal guna mengatasi pandemi serta program pemulihan ekonomi. Dari total stimulus fiskal yang dianggarkan, sebanyak 29 persen digunakan untuk skema perlindungan sosial dan 42 persen untuk insentif perpajakan, kredit dan stimulus untuk UMKM, BUMN serta korporasi. Stimulus ini juga termasuk pendanaan yang dialokasikan untuk proyek hijau padat karya seperti proyek respirasi mangrove yang mencakup 50 ribu hektare dan mempekerjakan 25 ribu.

“Indonesia saat menghadapi krisis di masa pandemi ini tetap bisa menciptakan lapangan pekerjaan, namun dalam waktu yang sama juga melaksanakan beberapa proyek hijau,” jelas Sri Mulyani.

Ia juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam upaya penerapan ekonomi hijau. Selama lima tahun terakhir atau kurun waktu 2016–2020, Indonesia telah mampu mendanai sekitar 34 persen kebutuhan dasar untuk pembiayaan penanganan perubahan iklim secara nasional setiap tahunnya. Untuk mengisi celah pembiayaan 66 persen ini, sektor swasta didorong dapat berperan dalam partisipasi pembiayaan untuk mendorong aksi penanganan perubahan iklim. Sektor swasta bisa berperan penting dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek iklim karena memiliki keahlian pada sektor khusus, teknologi dan efisiensi serta sumber pembiayaan.

Ia memahami, masih terdapat berbagai tantangan bagi pihak swasta seperti regulasi, pasar keuangan yang belum berkembang, jangka waktu yang sangat panjang, dan risiko untuk sebuah proyek yang terkait dengan green program. Namun, pemerintah memberikan dukungan kebijakan dan kerangka peraturan yang menguntungkan bagi sektor swasta agar mereka tidak hanya merasa nyaman tetapi juga memiliki kepercayaan untuk berinvestasi di proyek ramah lingkungan.

Pemerintah tengah merancang skema kerja sama pemerintah dan badan usaha yang inovatif untuk mendukung sektor swasta, salah satunya berupa pemanfaatan blended finance dan pembentukan The SDG Indonesia One sebagai instrumen untuk mengumpulkan pembiayaan dari BUMN, sektor swasta, dan lembaga amal. Pemerintah juga telah mendirikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang bertugas mengelola dana lingkungan hidup secara berkelanjutan.

“Ekonomi hijau yang inklusif adalah hal yang seharusnya kami lakukan untuk mengatasi tantangan Covid-19 dan perubahan iklim. Kita bisa pulih dari pandemi global dan maju bersama menghadapi perubahan iklim,” tegas Sri Mulyani.

Pajak hijau

Sebelumnya, pada Juli 2019 kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) bersama Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) telah sepakat untuk mengoptimalkan pajak hijau, yakni pendapatan pajak yang menyertakan aspek lingkungan.

Menteri KLHK Siti Nurbaya menyatakan, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam rencana pembangunan ekonomi. Data OECD mengungkapkan, pendapatan pajak hijau di Indonesia pada 2016 mencapai 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih tergolong rendah dibandingkan mayoritas negara-negara OECD lainnya yang berada di level lebih dari 1 persen.

Perpajakan di Indonesia saat ini belum ada klasifikasi pajak hijau. Adapun penerapan pajak hijau masih searah dengan pembagian penerimaan pajak berdasarkan sektor, mulai dari pertambangan, industri pengolahan, hingga konstruksi yang seluruhnya berpotensi merusak lingkungan. Dalam laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) realisasi pendapatan sumbangan sektor pertambangan periode Januari–Mei 2019 tercatat sebesar Rp 28,9 triliun atau turun 12,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Padahal, kontribusi pajak pertambangan di tahun 2018 tumbuh fantastis 85,4 persen.

Industri pengolahan berkontribusi Rp 132,35 triliun atau turun 2,7 persen dibanding tahun 2018. Sementara kontribusi tahun 2018 naik 15,7 persen. Sektor konstruksi dan real estate menyumbang Rp 30,92 triliun atau tumbuh 5,6 persen, tetapi tak sebanding dengan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 16,1 persen.

Sementara itu realisasi pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp 294,1 triliun setara 35,5 persen dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 828,29 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 7,1 persen, melambat bila dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 14,3 persen. Ketiga sektor itu memiliki dampak terhadap lingkungan, seperti dalam penggunaan energi batu bara yang mengeluarkan emisi karbondioksida. Dari sisi industri pengolahan, minyak kelapa sawit yang bertumpu pada perkebunan bisa merusak hutan. Sektor konstruksi dan real estate tak terlepas dari penggunaan kendaraan bermotor yang pada kenyataannya belum mampu mendorong pengguna untuk membeli kendaraan beremisi rendah.

Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya telah menekankan, harus ada spesifikasi yang jelas tentang pajak hijau karena kegiatan perusahaan yang dapat merusak lingkungan bisa masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Contohnya, usaha perikanan yang terindikasi merusak lingkungan maka dikenakan PNBP. Atau pajak jalan tol yang masuk ke pajak daerah.

Lanjut baca
/

Populer