Connect with us

Breaking News

Menghadapi Pemeriksaan Pajak Setelah PPS

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

 

MAJALAHPAJAK.NETStudi Profesionalisme Akuntan (SPAFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dan Hive Five menggelar webinar bertajuk “Langkah dan Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak Setelah Pengungkapan Sukarela (PPS) Berakhir”, pada Jumat (29/07). Webinar yang dimoderatori oleh Dosen FEB UI Christine Tjen dan diikuti oleh ratusan peserta ini diharapkan dapat memberi pemahaman secara komprehensif kepada mahasiswa, akademisi, praktisi, hingga Wajib Pajak, sehingga peningkatan kepatuhan sukarela dapat tercipta.

Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti menegaskan, PPS merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Secara umum, program yang berlangsung sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2022 ini adalah upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta. Selain itu, latar belakang diselenggarakan PPS karena masih terdapat Wajib Pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 2016 sampai dengan 2020.

“Maka, setelah ini tidak ada lagi program pengampunan pajak setelah pelaksanaan PPS. Kemudian, pengawasan dan penegakan hukum bagi setiap Wajib Pajak yang tidak patuh. Di samping itu, pemanfaatan data eksternal dan internal serta AEoI (Automatic Exchange of Information) yang lebih sistematis dan terukur, apalagi DJP telah membangun core tax,” jelas Inge.

Ia memastikan, Indonesia aktif berpartisipasi dalam pertukaran data otomatis atau AEoI dengan banyak yurisdiksi di dunia. Berdasarkan data Direktorat Perpajakan Internasional DJP, saat ini sudah ada 113 yurisdiksi partisipan (inbound) dan 95 yurisdiksi tujuan pelaporan (outbound). Dengan demikian, sejatinya, semakin mempersempit celah penghindaraan pajak.

Secara simultan, dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan, DJP memetakan Wajib Pajak berdasarkan skala usahanya. DJP telah membagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pratama (KPP) Pratama dalam dua kategori, yaitu Wajib Pajak strategis dan Wajib Pajak kewilayahan. Inge memastikan, klasifikasi ini dimaksudkan agar pengawasan berjalan lebih efisien.

DJP juga menerapkan cara yang terstruktur, metodis, dan objektif dengan menggunakan sistem Compliance Risk Management (CRM) untuk memetakan profil Wajib Pajak berbasis risiko kepatuhan.

Baca Juga: Memudahkan yang Mau Jujur

“DJP telah mengembangkan CRM, yang merupakan mesin risiko yang memetakan risiko kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan data SPT yang disandingkan dengan data yang diterima dari pihak ketiga,” jelas Inge.

Selanjutnya, pengawasan kepada kepatuhan Wajib Pajak juga didukung oleh langkah DJP mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP. Maka, semua yang punya NIK otomatis masuk di dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif.

“Untuk Wajib Pajak badan, kemungkinan untuk tidak terdaftar dalam administrasi DJP juga semakin kecil. karena DJP bekerja sama dengan 28 kementerian/lembaga dan 542 pemerintah daerah telah menerapkan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), sehingga izin untuk berusaha hanya akan dapat diterbitkan apabila sudah memiliki NPWP,” ungkap Inge.

Pada kesempatan yang sama, Founder dan CEO Hive Five Sabar L Tobing menjelaskan, PPS memiliki dua kebijakan. PPS Kebijakan I hanya dapat diikuti oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang telah mengikuti tax amnesty, yang pengungkapan harta tahun perolehan 1985-2015, tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan saat program tax amnesty berlangsung. Sementara, PPS Kebijakan II hanya dapat diikuti oleh semua Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki harta tahun perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020.

Secara spesifik, konsekuensi bagi Wajib Pajak orang pribadi peserta PPS Kebijakan II adalah masih terdapat harta 2016-2020 yang tidak diungkap Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) atau DJP menemukan harta lainnya (2016-2020). Atas temuan itu, Wajib Pajak akan dikenai PPh final dari harta bersih tambahan dengan tarif 30 persen. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 11 Ayat (2) UU HPP. Aset yang kurang diungkap dikenai sanksi bunga per bulan ditambah uplift factor 15 persen sanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), tertuang Pasal 13 Ayat 2 UU KUP.

“Peserta PPS Kebijakan II tidak dapat lagi mengajukan permohonan restitusi atau upaya hukum dan peserta PPS yang wanprestasi mencabut upaya hukum maka SKET (Surat Keterangan) dibatalkan. Bila terjadi sengketa terkait PPS, dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan kepada pengadilan pajak upaya hukum. Sengketa meliputi, SKPKB kurang ungkap Kebijakan II dan SKPKB gagal repatriasi/investasi,” jelas Sabar.

Kemudian, laporan SPT tahunan setelah PPS, meliputi harta bersih menjadi tambahan saldo laba ditahan; harta/utang SPPH sebagai harta/utang baru sesuai tanggal SKET dalam SPT 2022; harta SPPH tidak dapat disusutkan/diamortisasi untuk kepentingan perpajakan.

Baca Juga: Bantu Sukseskan PPS, Halim Santoso & Associates Adakan Diskusi Virtual  

Sabar juga mengungkapkan, jika telah mengikuti PPS, maka peserta PPS akan mendapat manfaat berupa perlindungan data, yang mana data/informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Namun, Sabar menekankan, bila terjadi pemeriksaan, Wajib Pajak tidak perlu khawatir karena pemeriksaan merupakan hal yang normal. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tax Partner KPMG Advisory Indonesia Eko Prajanto memerinci, hal yang perlu disiapkan sebelum diperiksa, yakni Wajib Pajak harus melakukan pencatatan atau pembukuan dengan baik dan benar sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku umum di Indonesia; pencatatan dan pembukuan harus dilakukan di Indonesia; disarankan laporan keuangan diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP); dokumen terkait pencatatan atau pembukuan harus disimpan dengan rapi selama 10 tahun; memiliki staf yang kompeten; menguasai pencatatan/pembukuan perusahaan; menguasai ketentuan perpajakan rekonsiliasi; lakukan rekonsiliasi komersial fiskal secara rutin, sebaiknya dilakukan setiap bulan; mencakup rekonsiliasi penjualan, pembelian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh).

“Saat pemeriksaan, perhatikan juga penyerahan dokumen. Siapkan dan berikan data/dokumen termasuk catatan/pembukuan sesuai yang diminta pemeriksa pajak, tercantum dalam surat peminjaman dokumen dan berikan dokumen berkaitan dengan tahun pajak yang diperiksa. Berikan data/dokumen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” jelas Eko.

Kendati demikian, dalam Surat Peminjaman Dokumen, pastikan pemeriksa akan menginformasikan jangka waktu penyerahan dokumen. Periksa dan teliti kembali data/dokumen yang akan dikirimkan ke pemeriksa.

“Teliti kembali apakah data telah sesuai dengan laporan keuangan, teliti kembali apakah mapping angka-angka dari laporan keuangan komersial dan fiskal sudah sesuai sebagaimana yang telah disajikan pada SPT tahunan. Jika data yang diminta cukup banyak, segera komunikasikan dengan pemeriksa untuk dapat memberikan data secara sample, bertahap, meminta perpanjangan waktu pemberian data atau dokumen,” ungkap Eko.

Ia menyarankan untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Terpenting, respons sikap dan perilaku pemeriksa pajak secara baik, bijak, dan tanpa emosi.

“Jangan memberikan data atau informasi yang tidak diminta oleh pemeriksa,  hindari pemeriksa menerbitkan Surat Peringatan ke dua permintaan data atau dokumen,  data yang tidak disampaikan pada saat proses pemeriksaan, tidak akan dipertimbangkan pada proses keberatan, hindari penyelesaian di bawah tangan dengan pemeriksa pajak,” tambah Eko.

 

Breaking News

DANA Umumkan Penyelesaian Transaksi Investasi dari Sinar Mas dan Lazada Group

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. DANA Indonesia

 

MAJALAHPAJAK.NET – Perusahaan teknologi dompet digital DANA Indonesia atau DANA mengumumkan penyelesaian transaksi investasi dari Sinar Mas (melalui PT Dian Swastatika Sentosa Tbk) dan Lazada Group pada Rabu (10/8). CEO & Co-Founder DANA Vince Iswara mengemukakan, investasi teranyar ini membuktikan kepercayaan dan keyakinan kedua investor itu terhadap visi, strategi, dan peran penting DANA Indonesia dalam mempercepat literasi dan inklusi keuangan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Ia meyakini, melalui dukungan investor lokal dan regional seperti Sinar Mas dan Lazada Group, bersama dengan dukungan berkelanjutan dari EMTEK Group dan Ant Group; DANA berada di posisi yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan platform ekosistem terbuka yang mampu menopang pesatnya digitalisasi di Indonesia.

“Kami sangat bangga atas bergabungnya Sinar Mas dan Lazada Group sebagai pemegang saham DANA, bersama dengan pemegang saham terdahulu yang senantiasa mendukung kami, yaitu EMTEK Group dan Ant Group. Kami yakin bahwa kekuatan platform teknologi keuangan DANA akan memberikan banyak nilai strategis kepada investor berharga kami, dalam mewujudkan visi kami untuk masyarakat nontunai Indonesia yang memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih baik,” kata Vince dalam keterangan resmi yang diterima Majalah Pajak, Kamis (11/8).

Vince menambahkan, dukungan yang diberikan oleh semua pemegang saham dipastikan akan memperkuat DANA, seiring peningkatan layanan keuangan digital yang DANA berikan kepada masyarakat sekaligus mengakselerasi literasi dan inklusi keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bca Juga: Pajak Digital, Awal Kesetaraan Berusaha

Terlebih, DANA kini telah memiliki lebih dari 115 juta pengguna di Indonesia, dan menduduki peringkat pertama sebagai aplikasi di kategori Keuangan (Finance) yang paling banyak diunduh di Indonesia pada 2021.

“Kami juga percaya investasi ini merupakan bagian dari pengembangan bisnis yang akan mempersiapkan DANA untuk fase pertumbuhan selanjutnya,” imbuhnya.

Vince mengemukakan, sejak diluncurkan pada akhir tahun 2018, DANA berhasil dan terus berkembang dalam menyediakan solusi transaksi digital holistik yang aman, mudah, dan nyaman.

“Didukung oleh teknologi terdepan serta lebih dari 900 karyawan yang mayoritasnya merupakan para engineer teknologi keuangan terdepan Indonesia, DANA kini mengolah rata-rata lebih dari 10 juta transaksi harian,” ucapnya.

Ia mengklaim, teknologi terdepan DANA dengan pilihan integrasi pengembangan yang luas mampu memudahkan proses onboarding mandiri bagi para merchant. Hal itu memungkinkan DANA diterima oleh lebih dari 18 juta merchant yang tergabung dalam jaringan QRIS nasional, serta melakukan integrasi dengan berbagai lembaga keuangan dengan mengimplementasikan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).

Vince bilang, visi DANA untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejalan dengan prioritas strategis pemerintah dan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang disusun Bank Indonesia. Tak hanya itu, DANA terus memperluas akses dan literasi masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan digital berbasis gaya hidup yang holistik, yang penting di masa pemulihan ekonomi pascapandemi.

“Hasilnya, di tahun 2020, DANA mendapat pengakuan dari Bank Indonesia sebagai pelaksana sistem QRIS terbaik. DANA juga menjadi anggota working group dalam perumusan pedoman teknis dan tata kelola SNAP,” kata Vince.

Di luar itu, DANA juga fokus mendukung digitalisasi mitra DANA Bisnis di seluruh Indonesia, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Vince, kapabilitas DANA mampu mendukung off-line dan on-line merchants untuk melakukan proses on-boarding mandiri kurang dari satu jam, dan dapat langsung menerima dengan aman berbagai jenis instrumen pembayaran.

Selain mudah digunakan, platform DANA juga punya kemampuan untuk menyelesaikan pembayaran secara real-time. Vince menuturkan, DANA terus memberikan edukasi berkelanjutan bagi UMKM serta masyarakat di berbagai penjuru negeri, melalui beberapa inisiatif seperti DANA Academy, DANA Talk, dan berbagai program edukatif lainnya.

Baca Juga: Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

“Pada tahun 2021, lebih dari 1.200 pelaku usaha dan komunitas telah terlibat dalam inisiatif edukasi keuangan digital kami. Selain inisiatif sosial melalui edukasi, DANA juga memberdayakan masyarakat di Indonesia melalui inisiatif sosial berdampak yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pelestarian lingkungan (DANA Lestari),” ucapnya.

Dari aneka program dan teknologi yang dimiliki DANA, Vince optimistis para investor terbaru DANA akan dapat memperoleh manfaatnya baik melalui teknologi, pembayaran terintegrasi terdepan, serta platform layanan keuangannya.

Seraya DANA bakal terus meningkatkan dan memperluas layanan keuangan berbasis gaya hidup bagi konsumen dan merchant melalui kemitraan dengan berbagai lembaga keuangan.

“DANA berkomitmen untuk terus menjadi platform ekosistem yang terbuka dalam penyediaan solusi pembayaran dan layanan keuangan berbasis gaya hidup, karena itu diperlukan untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih masif. Ditopang oleh strategi yang terbuka tersebut, DANA diperkirakan akan bertumbuh lebih dari dua kali lipat di total volume pembayaran atau nilai transaksi bruto pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021,” tegasnya.

Chairman PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Franky Oesman Widjaja mengatakan, investasi ini menandai dimulainya kolaborasi strategis yang berkelanjutan antara Sinar Mas dan DANA.

“Kami senang menjadi investor DANA, dompet digital terkemuka di Asia Tenggara, dan kami optimistis bahwa kolaborasi dengan DANA akan membawa nilai tambah bagi ekosistem digital Sinar Mas,” katanya.

Menurutnya, kolaborasi antara DANA dan berbagai lini usaha Sinar Mas pada akhirnya akan mendorong akselerasi digital di Indonesia.

“Kami sangat menantikan kolaborasi dengan DANA untuk membawa dampak positif terhadap digitalisasi bisnis di Indonesia, khususnya bagi inklusi keuangan untuk setiap masyarakat Indonesia,” ucap Franky.

Setali tiga uang, CEO Lazada Group dan Lazada Indonesia James Dong mengungkapkan, seiring dengan lanskap digital yang terus bertumbuh di Indonesia dan Asia Tenggara, peningkatan akses layanan keuangan dan penyediaan opsi pembayaran yang lebih luas untuk bisnis dan konsumen menjadi sebuah pengembangan yang sangat penting.

Meskipun Lazada tetap berfokus pada e-commerce, lanjut James, ia melihat Lazada memegang peranan penting dalam membangun infrastruktur teknologi, logistik, dan infrastruktur pembayaran yang akan menguntungkan Asia Tenggara untuk jangka panjang.

“Investasi kami di DANA merupakan langkah strategis ke arah yang tepat,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Integrasi Data NIK dan NPWP untuk Kesetaraan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Aceng AKP2I

 

Implementasi NIK menjadi NPWP bertujuan untuk memberikan kesetaraan dan mewujudkan administrasi  perpajakan yang efektif dan efisien

 

 

MAJALAHPAJAK.NET Implementasi  Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW) harus melalui proses pemutakhiran data-data kependudukan sampai  menjadi valid dan padan dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Praktisi perpajakan senior Muhammad Ulil Albab mengatakan, NIK sudah dapat digunakan sebagai NPWP ketika data sudah padan dengan data Dukcapil.

Ia menerangkan, semua data  kependudukan dapat divalidasi menjadi NPWP. Format baru NPWP 16 digit berlaku sejak 14 Juli 2022 dengan ketentuan sampai dengan 31 Desember 2023 NIK dan NPWP 16 digit digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas. Mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Jika data belum valid dan tidak melakukan perubahan data sehingga menjadi valid, NPWP 15 digit hanya dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023

“Munculnya PMK 112  tahun 2022 merupakan amanat dari Pasal 44 E ayat (2) huruf a Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang penggunaan NIK sebagai NPWP  ,”terang Ulil dalam webinar yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)  tentang diseminasi perpajakan terkait  implementasi PMK 112/PMK.03/2022, Sabtu (06/08).

Baca Juga: Tantangan Menuju SIN

Ulil mengulas tentang definisi NPWP, yaitu  nomor yang diberikan kepada wajib pajak  sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal  diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP merupakan identitas layaknya KTP dan SIM untuk kepentingan administrasi yang berkaitan dengan perpajakan. NPWP wajib dimiliki wajib pajak, baik itu perorangan(WNI/WNA) maupun badan usaha.

Adapun NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang  yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK diberikan untuk setiap orang ketika terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan melekat sepanjang masa.

Menurut Ulil, ada beberapa tujuan dari penerapan kebijakan  PMK 112/PMK.03/2022. Pertama, memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK  sebagai NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi. Kedua, memberikan kesetaraan dan mewujudkan administrasi  perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak selain Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang meggunakan NIK sebagai NPWP. Tujuan yang ketiga yaitu untuk  mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur  pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh menyampaikan rasa syukurnya atas kebijakan pemerintah terkait implementasi PMK 112 tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak Orang Pribadi, Badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Beberapa tahun sebelumnya,  Direktoral Jenderal Pajak sudah menyampaikan usulan agar NIK menjadi NPWP dan akhirnya usulan ini menjadi kenyataan.  Suherman mengingatkan para konsultan pajak bahwa pengintegrasian NIK dan NPWP ini tidak otomatis karena DJP yang tetap akan mengatur tata caranya terutama terkait dua persyaratan , yaitu subjek dan objek pajak.

“Kalau penghasilannya tidak memenuhi persyaratan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak, otomatis yang bersangkutan tidak bisa menjadikan NIK sebagai NPWP. Para konsultan pajak harus memahami hal ini,”kata Suherman dalam sambutan webinar. –

Lanjut baca

Breaking News

Bahas Transparansi Pajak Antarnegara, IKPI Adakan Seminar Perpajakan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

 

MAJALAHPAJAK.NET – Untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan anggota dan masyarakat terkait perkembangan dan penerapan global minimum taxation, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengadakan seminar perpajakan internasional yang mengangkat topik “Tax Transparency”. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara IKPI bersama Asosiasi Perpajakan Jepang, China, dan Korea yang juga hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut.

Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan mengungkapkan, seminar kali ini adalah semacam pemanasan sebelum nanti bertempat di Bali bulan November 2022 akan diadakan seminar perpajakan internasional yang akan melibatkan lebih banyak lagi narasumber dari negara-negara yang tergabung dalam Asia Oceania Tax Consultant’s Association (AOTCA). Terlebih, IKPI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan AOTCA 2022 General Meeting and International Tax Conference yang kedua kalinya setelah yang pertama pada tahun 2011.

“Tujuan diadakannya seminar ini adalah untuk saling bertukar informasi bagaimana penerapan tax transparency and automatic exchange of information di masing-masing negara,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (05/08).

Ia menambahkan, kegiatan seperti ini menjadi salah satu program berkelanjutan yang dilaksanakan IKPI untuk menjalin komunikasi serta pertukaran pengalaman dengan negara-negara lain.

“Kerja sama dengan universitas-universitas terkemuka di dunia juga akan terus dibangun, sekaligus sebagai upaya mewujudkan salah satu misi IKPI menjadi asosiasi konsultan pajak terkemuka di dunia,” tambahnya.

Baca Juga: Soal Minat dan Keberanian

Pada kesempatan tersebut, Ruston menyampaikan bahwa akses terhadap informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh otoritas perpajakan suatu negara untuk mengetahui sekaligus mengawasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP). Akan tetapi, upaya tersebut terhambat oleh undang-undang kerahasiaan perbankan (bank secrecy) yang diberlakukan untuk melindungi data nasabah di lembaga-lembaga keuangan.

“Perlindungan kerahasiaan bank memberi peluang besar bagi orang-orang super kaya untuk menghindari pajak secara illegal, karena mereka sangat mudah memobilisasi dana mereka di berbagai insitusi keuangan di luar negeri khususnya di negara-negara dengan tarif pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali. Orang-orang kaya tersebut menggerus basis pengenaan pajak di negara mereka berdomisili dengan cara menggesernya ke luar negeri dengan tarif pajak rendah,” ujarnya.

Penghindaran pajak yang dilindungi oleh undang-undang domestik tentang kerahasiaan bank telah menjadi perhatian serius di berbagai negara dunia terutama negara-negara yang terdampak berat terhadap penerimaan pajak di negara mereka. Apalagi, pada tahun 2009, pimpinan negara-negara yang tergabung dalam G20 bersepakat untuk bersama-sama mengakhiri dan tidak lagi memberi toleransi terhadap kerahasiaan bank serta bertekad untuk mengambil tindakan kepada negara-negara yang menolak bekerja sama, termasuk negara-negara surga pajak.

Selaku pihak yang ikut mendukung, pada bulan September 2009, Indonesia menjadi anggota Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum),  dimana forum ini merupakan badan internasional dengan anggota terdiri dari 165 negara yang dibentuk untuk penerapan standar internasional atas transparansi pajak dan pertukaran informasi keuangan secara otomatis antar negara.

Sebagai kelanjutannya, pada tanggal 15 Juni 2015, Indonesia menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) di Kantor Pusat OECD di Paris, Perancis, yang mulai membuka lembaran baru era keterbukaan informasi untuk perpajakan di Indonesia. Hal ini juga menjadi pembuka bagi Indonesia untuk masuk kedalam skema AEOI (Automatic Exchange of Information) dengan lebih dari 50 negara Dunia.

Memasuki era keterbukaan informasi, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang kemudian menjadi UU No.9 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018.

Baca Juga: IKPI: Konsultan Pajak Dilarang Langgar Kode Etik dan Peraturan Perpajakan

“Penerapan keterbukaan informasi ini sangat penting bagi Indonesia karena apabila tidak menerapkannya, maka Indonesia dapat dianggap sebagai negara yang “Non-Cooperative Jurisdictions”. Dengan bergabung AEOI, Indonesia dapat mencegah dan mendeteksi terjadinya praktik penghindaran dan pengelakan pajak, Indonesia dapat memperoleh informasi keuangan milik WP Indonesia yang akurat dari lebih dari 50 negara di dunia,” jelasnya.

Oleh karena itu, edukasi dari era keterbukaan informasi dan pertukaran data antar negara ini harus terus disosialisasikan dan diinformasikan kepada masyarakat, sehingga pemahaman menyeluruh atas adanya skema ini dapat diterima dengan baik tanpa ada resistensi dari masyarakat dan dengan penuh kesadaran agar dapat patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ruston pun berharap bahwa kedepan dengan semakin terbukanya informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat bersinergi secara positif dengan WP, dan tingkat kepatuhan sukarela dari WP dapat meningkat dengan sendirinya. Transparansi dari Wajib Pajak dalam mengungkap penghasilan dan hartanya seyogianya diimbangi oleh  pemerintah memberikan kepastian dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan serta keadilan dalam pengenaan pajak.

Lanjut baca

Populer