Connect with us

TAX STRATEGY

MENGGUNAKAN KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MEMERANGI RESESI, PENGANGGURAN, DAN INFLASI

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. BATS Consulting

 

MAJALAHPAJAK.NET – Resesi adalah kontraksi siklus bisnis. Suatu negara dapat dikatakan resesi ketika negara tersebut mencatat keterlambatan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut. Menurut Bernanke (2020) menyatakan bahwa kondisi tertentu terkait dengan resesi yang harus diwaspadai oleh suatu negara yakni penurunan PDB, penurunan pendapatan rumah tangga, inflasi, pengangguran yang tinggi, penurunan investasi, dan peningkatan utang nasional kepada investor eksternal. Terdapat dua penyebab resesi ekonomi yaitu internal dan eksternal.

Penyebab resesi internal adalah sebagai akibat dari konflik ide, penyelewengan teori ekonomi dan kelalaian regulasi atau inkonsistensi kebijakan. Sedangkan penyebab resesi eksternal adalah berkaitan dengan unsur-unsur yang berada di luar perekonomian seperti bencana alam, perubahan iklim, revolusi dan perang.

Indonesia dan negara-negara di dunia saat ini masih berjuang melawan krisis ekonomi, kesehatan, dan sosial yang diakibatkan pandemi COVID-19. Pandemi ini secara otomatis telah membawa resesi yang luar biasa dibandingkan dengan resesi sebelumnya. Kondisi ini telah berdampak pada kesehatan fisik, ekonomi, kenaikan harga, PHK, dan penutupan usaha kecil. Resesi ini adalah resesi yang luar biasa karena guncangan kesehatan yang sebelumnya mungkin tidak tersirat untuk dipersiapkan oleh setiap negara atau pemerintah. Dalam upayanya untuk menstabilkan perekonomian, setiap negara termasuk Indonesia telah mengerahkan berbagai kebijakan termasuk kebijakan moneter dan fiskal.

Resesi yang terjadi telah mempengaruhi semua bagian sektor utama setiap negara. Pajak yang merupakan penerimaan utama negara yang digunakan untuk menopang belanja negara dan pembangunan juga otomatis ikut terkena dampak resesi yang diakibatkan pandemi ini. Penurunan jumlah penerimaan pajak menyebabkan penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja yang disebabkan ruang perputaran bisnis rendah dan defisit. Hal ini tentu memicu penutupan bisnis, kerugian, dan PHK pegawai.

Kebijakan fiskal memegang peran utama dalam memerangi resesi untuk dapat menstabilkan ekonomi, memberikan subsidi, keringanan pajak untuk dapat menciptakan lingkungan bisnis dan ekonomi yang stabil kembali.

“Lalu apa saja kebijakan fiskal yang dapat menjadi alternatif pemerintah?”

  1. Kebijakan Fiskal Ekspansif yang diberlakukan pemerintah untuk memperketat efek ekonomi negatif dari resesi yang bertujuan untuk merangsang ekonomi dengan cara meningkatkan permintaan agregat. Preferensi kebijakannya diantaranya:
  2. Meningkatkan pengeluaran belanja pemerintah;
  3. Pengurangan pajak; atau
  4. Kombinasi dari peningkatan pengeluaran belanja pemerintah dan pengurangan pajak.
  5. Kebijakan Fiskal Kontraktif yang diberlakukan pemerintah untuk mengurangi permintaan agregat jika harga barang meningkat dan ada permintaan yang tinggi di pasar atau singkatnya adalah mengendalikan inflasi. Preferensi kebijakannya diantaranya:
  6. Pengurangan pengeluaran pemerintah;
  7. Peningkatan pajak; atau
  8. Kombinasi dari pengurangan pengeluaran pemerintah dan peningkatan pajak 

 Menanggapi ancaman resesi, tentunya kebijakan fiskal harus mampu berperan untuk:

  1. Membawa perekonomian kembali ke perkembangan dari resesi dengan menurunkan pajak sehingga melepaskan sumber daya tambahan untuk rumah tangga;
  2. Meningkatkan pembelian dalam aktivitas nyata selama resesi sehingga dapat mendorong pembangunan dan kemajuan;
  3. Menurunkan suku bunga sehingga dapat mendorong perusahaan dan UMKM untuk mengajukan pinjaman dan meningkatkan produktivitas bisnis;
  4. Promosi ekspor sehingga dapat meningkatkan PDB;
  5. Merasionalisasi dan memodernisasi sejumlah UMKM di dalam negeri sehingga mampu meningkatkan kelangsungan hidup dan meningkatkan produktivitas kinerja ekspor;
  6. Meningkatkan konektivitas broadband, mengingat sudah saatnya mengikuti dunia digitalisasi untuk dapat memberikan peluang bagi peningkatan investasi dan ekonomi; dan
  7. Melakukan reformasi kebijakan pasar tenaga kerja dan rencana pensiun publik yang meningkatkan tingkat pekerjaan dan meningkatkan kehidupan kerja.

“Apakah Indonesia Sudah Bersiap Menghadapinya?”

Menjawab peran kebijakan fiskal dalam memitigasi resesi, Indonesia sejauh ini telah memiliki kebijakan dan serangkaian peraturan yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang sehat, mandiri, dan kompetitif serta diharapkan juga mampu untuk menanggapi ancaman resesi mendatang, diantaranya adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Sasaran kebijakan ini adalah untuk para pelaku ekonomi kreatif yaitu individu maupun corporate menengah ke bawah sehingga berdampak akan adanya Capital Allocation sehingga terjadi pemerataan ekonomi di masyarakat.

Dengan bentuk kebijakan:

  • Pasal 22 menyebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan insentif kepada pelaku ekonomi kreatif berupa fiskal dan non fiskal.
  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, perlindungan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan ekosistem investasi. Fokus kebijakan ini terutama adalah untuk mengurangi tingkat inequality di masyarakat dengan sasaran subjek utamanya yakni pelaku UMKM individu maupun badan;

Dengan bentuk kebijakan:

  • Pasal 92 menyebutkan bahwa UMKM akan diberikan kemudahan atau penyederhanaan administrasi perpajakan; UMKM yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan; dan UMKM tertentu dapat diberi insentif PPh;
  • Pasal 111 menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, dividen yang berasal dari luar negeri sepanjang diinvestasikan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak;
  • Pasal 112 menyebutkan bahwa penyertaan modal dalam bentuk aset (inbreng) tidak terutang PPN.

Undang-Undang ini tentu menjadi peran kebijakan fiskal untuk dapat melakukan reformasi kebijakan pasar, memberikan kemudahan berusaha, dan meningkatkan potensi investasi dan ekonomi.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan permberdayaan UMKM;

Dengan bentuk kebijakan:

  • Pasal 102 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah memberikan insentif kepada UMKM berupa:
  1. Pengurangan atau keringanan pajak;
  2. Pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
  3. Pemberian bantuan modal;
  4. Bantuan untuk riset dan pengembangan;
  5. Fasilitas pelatihan vokasi; dan/atau
  6. Subsidi bunga pinjaman pada kredit program.

Peraturan Pemerintah ini menjadi peran kebijakan fiskal untuk meningkatkan pembelian dalam aktivitas nyata selama resesi, mendorong perusahaan dan UMKM untuk mengajukan pinjaman dan meningkatkan produktivitas bisnis, serta merasionalisasi dan memodernisasi sejumlah UMKM di dalam negeri. Sasaran subjek kebijakan ini adalah pelaku UMKM yakni individu maupun badan dengan tujuan adanya pemerataan di masyarakat.

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang merupakan strategi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;

Dengan bentuk Kebijakan:

  • Dalam UU HPP ini memuat sejumlah peraturan yang memberikan kemudahan dan insentif perpajakan bagi para pelaku UMKM, diantaranya:
  • Pasal 7 ayat 2a yang menyebutkan bahwa bagi pengusaha perorangan yang menggunakan perhitungan PPh dengan tarif final 0,5% berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018 dan memiliki omzet maksmial Rp500 juta tidak dikenai PPh dan berlaku mulai tahun pajak 2022.
  • Pasal 17 ayat 1a yang menjelaskan perubahan lapisan tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya terdapat empat lapisan menjadi lima lapisan tarif sebagai berikut:

Perubahan lapisan tarif PPh ini bertujuan untuk memberikan keringangan dan perlindungan kepada masyarakat (WP Orang Pribadi) berpenghasilan menengah ke bawah.

  • Pasal 17 ayat 1b yang menjelaskan perubahan tarif PPh Wajib Pajak Badan menjadi sebesar 22% dan mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Undang-Undang ini menjadi peran kebijakan fiskal untuk membawa perekonomian kembali ke perkembangan dari resesi dengan fokus utama adanya penurunan tingkat inequality di masyarakat dan menciptakan keadilan dalam perpajakan untuk menopang perekonomian secara global dan mampu menstabilisasi perekonomian dimasa resesi.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 yang memberikan kepastian aturan mengenai skema fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk pelaku ekonomi kreatif yang bertujuan untuk memudahkan pelaku ekonomi kreatif mendapatkan sumber pembiayaan sehingga dapat mendorong tingkat pembangunan ekonomi.

Dengan bentuk kebijakan:

  • Pasal 34 menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif fiskal bagi pelaku ekonomi kreatif berupa:
  1. Fasilitas perpajakan;
  2. Fasilitas dibidang kepabeanan; dan/atau
  3. Fasilitas di bidang cukai;
  4. Insentif perpajakan daerah; dan/atau
  5. Insentif retribusi.

Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar mekanisme pembiayaan untuk para pelaku ekonomi kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas masyarakat guna meningkatkan pemerataan dengan adanya allocation capital. Peraturan ini menjadi peran kebijakan fiskal untuk merasionalisasi dan memodernisasi sejumlah UMKM di dalam negeri dan meningkatkan konektivitas broadband karena dalam hal ini pemerintah berusaha meningkatkan perekonomian melalui pengembangan pelaku ekonomi kreatif di era digital saat ini.

Populer