Connect with us

TAX STRATEGY

MENGGUNAKAN KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MEMERANGI RESESI, PENGANGGURAN, DAN INFLASI

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. BATS Consulting

 

MAJALAHPAJAK.NET – Resesi adalah kontraksi siklus bisnis. Suatu negara dapat dikatakan resesi ketika negara tersebut mencatat keterlambatan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut. Menurut Bernanke (2020) menyatakan bahwa kondisi tertentu terkait dengan resesi yang harus diwaspadai oleh suatu negara yakni penurunan PDB, penurunan pendapatan rumah tangga, inflasi, pengangguran yang tinggi, penurunan investasi, dan peningkatan utang nasional kepada investor eksternal. Terdapat dua penyebab resesi ekonomi yaitu internal dan eksternal.

Penyebab resesi internal adalah sebagai akibat dari konflik ide, penyelewengan teori ekonomi dan kelalaian regulasi atau inkonsistensi kebijakan. Sedangkan penyebab resesi eksternal adalah berkaitan dengan unsur-unsur yang berada di luar perekonomian seperti bencana alam, perubahan iklim, revolusi dan perang.

Indonesia dan negara-negara di dunia saat ini masih berjuang melawan krisis ekonomi, kesehatan, dan sosial yang diakibatkan pandemi COVID-19. Pandemi ini secara otomatis telah membawa resesi yang luar biasa dibandingkan dengan resesi sebelumnya. Kondisi ini telah berdampak pada kesehatan fisik, ekonomi, kenaikan harga, PHK, dan penutupan usaha kecil. Resesi ini adalah resesi yang luar biasa karena guncangan kesehatan yang sebelumnya mungkin tidak tersirat untuk dipersiapkan oleh setiap negara atau pemerintah. Dalam upayanya untuk menstabilkan perekonomian, setiap negara termasuk Indonesia telah mengerahkan berbagai kebijakan termasuk kebijakan moneter dan fiskal.

Resesi yang terjadi telah mempengaruhi semua bagian sektor utama setiap negara. Pajak yang merupakan penerimaan utama negara yang digunakan untuk menopang belanja negara dan pembangunan juga otomatis ikut terkena dampak resesi yang diakibatkan pandemi ini. Penurunan jumlah penerimaan pajak menyebabkan penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja yang disebabkan ruang perputaran bisnis rendah dan defisit. Hal ini tentu memicu penutupan bisnis, kerugian, dan PHK pegawai.

Kebijakan fiskal memegang peran utama dalam memerangi resesi untuk dapat menstabilkan ekonomi, memberikan subsidi, keringanan pajak untuk dapat menciptakan lingkungan bisnis dan ekonomi yang stabil kembali.

“Lalu apa saja kebijakan fiskal yang dapat menjadi alternatif pemerintah?”

  1. Kebijakan Fiskal Ekspansif yang diberlakukan pemerintah untuk memperketat efek ekonomi negatif dari resesi yang bertujuan untuk merangsang ekonomi dengan cara meningkatkan permintaan agregat. Preferensi kebijakannya diantaranya:
  2. Meningkatkan pengeluaran belanja pemerintah;
  3. Pengurangan pajak; atau
  4. Kombinasi dari peningkatan pengeluaran belanja pemerintah dan pengurangan pajak.
  5. Kebijakan Fiskal Kontraktif yang diberlakukan pemerintah untuk mengurangi permintaan agregat jika harga barang meningkat dan ada permintaan yang tinggi di pasar atau singkatnya adalah mengendalikan inflasi. Preferensi kebijakannya diantaranya:
  6. Pengurangan pengeluaran pemerintah;
  7. Peningkatan pajak; atau
  8. Kombinasi dari pengurangan pengeluaran pemerintah dan peningkatan pajak 

 Menanggapi ancaman resesi, tentunya kebijakan fiskal harus mampu berperan untuk:

  1. Membawa perekonomian kembali ke perkembangan dari resesi dengan menurunkan pajak sehingga melepaskan sumber daya tambahan untuk rumah tangga;
  2. Meningkatkan pembelian dalam aktivitas nyata selama resesi sehingga dapat mendorong pembangunan dan kemajuan;
  3. Menurunkan suku bunga sehingga dapat mendorong perusahaan dan UMKM untuk mengajukan pinjaman dan meningkatkan produktivitas bisnis;
  4. Promosi ekspor sehingga dapat meningkatkan PDB;
  5. Merasionalisasi dan memodernisasi sejumlah UMKM di dalam negeri sehingga mampu meningkatkan kelangsungan hidup dan meningkatkan produktivitas kinerja ekspor;
  6. Meningkatkan konektivitas broadband, mengingat sudah saatnya mengikuti dunia digitalisasi untuk dapat memberikan peluang bagi peningkatan investasi dan ekonomi; dan
  7. Melakukan reformasi kebijakan pasar tenaga kerja dan rencana pensiun publik yang meningkatkan tingkat pekerjaan dan meningkatkan kehidupan kerja.

“Apakah Indonesia Sudah Bersiap Menghadapinya?”

Menjawab peran kebijakan fiskal dalam memitigasi resesi, Indonesia sejauh ini telah memiliki kebijakan dan serangkaian peraturan yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang sehat, mandiri, dan kompetitif serta diharapkan juga mampu untuk menanggapi ancaman resesi mendatang, diantaranya adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Sasaran kebijakan ini adalah untuk para pelaku ekonomi kreatif yaitu individu maupun corporate menengah ke bawah sehingga berdampak akan adanya Capital Allocation sehingga terjadi pemerataan ekonomi di masyarakat.

Dengan bentuk kebijakan:

  • Pasal 22 menyebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan insentif kepada pelaku ekonomi kreatif berupa fiskal dan non fiskal.
  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, perlindungan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan ekosistem investasi. Fokus kebijakan ini terutama adalah untuk mengurangi tingkat inequality di masyarakat dengan sasaran subjek utamanya yakni pelaku UMKM individu maupun badan;

Dengan bentuk kebijakan:

  • Pasal 92 menyebutkan bahwa UMKM akan diberikan kemudahan atau penyederhanaan administrasi perpajakan; UMKM yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan; dan UMKM tertentu dapat diberi insentif PPh;
  • Pasal 111 menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, dividen yang berasal dari luar negeri sepanjang diinvestasikan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak;
  • Pasal 112 menyebutkan bahwa penyertaan modal dalam bentuk aset (inbreng) tidak terutang PPN.

Undang-Undang ini tentu menjadi peran kebijakan fiskal untuk dapat melakukan reformasi kebijakan pasar, memberikan kemudahan berusaha, dan meningkatkan potensi investasi dan ekonomi.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan permberdayaan UMKM;

Dengan bentuk kebijakan:

  • Pasal 102 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah memberikan insentif kepada UMKM berupa:
  1. Pengurangan atau keringanan pajak;
  2. Pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
  3. Pemberian bantuan modal;
  4. Bantuan untuk riset dan pengembangan;
  5. Fasilitas pelatihan vokasi; dan/atau
  6. Subsidi bunga pinjaman pada kredit program.

Peraturan Pemerintah ini menjadi peran kebijakan fiskal untuk meningkatkan pembelian dalam aktivitas nyata selama resesi, mendorong perusahaan dan UMKM untuk mengajukan pinjaman dan meningkatkan produktivitas bisnis, serta merasionalisasi dan memodernisasi sejumlah UMKM di dalam negeri. Sasaran subjek kebijakan ini adalah pelaku UMKM yakni individu maupun badan dengan tujuan adanya pemerataan di masyarakat.

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang merupakan strategi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;

Dengan bentuk Kebijakan:

  • Dalam UU HPP ini memuat sejumlah peraturan yang memberikan kemudahan dan insentif perpajakan bagi para pelaku UMKM, diantaranya:
  • Pasal 7 ayat 2a yang menyebutkan bahwa bagi pengusaha perorangan yang menggunakan perhitungan PPh dengan tarif final 0,5% berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018 dan memiliki omzet maksmial Rp500 juta tidak dikenai PPh dan berlaku mulai tahun pajak 2022.
  • Pasal 17 ayat 1a yang menjelaskan perubahan lapisan tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya terdapat empat lapisan menjadi lima lapisan tarif sebagai berikut:

Perubahan lapisan tarif PPh ini bertujuan untuk memberikan keringangan dan perlindungan kepada masyarakat (WP Orang Pribadi) berpenghasilan menengah ke bawah.

  • Pasal 17 ayat 1b yang menjelaskan perubahan tarif PPh Wajib Pajak Badan menjadi sebesar 22% dan mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Undang-Undang ini menjadi peran kebijakan fiskal untuk membawa perekonomian kembali ke perkembangan dari resesi dengan fokus utama adanya penurunan tingkat inequality di masyarakat dan menciptakan keadilan dalam perpajakan untuk menopang perekonomian secara global dan mampu menstabilisasi perekonomian dimasa resesi.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 yang memberikan kepastian aturan mengenai skema fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk pelaku ekonomi kreatif yang bertujuan untuk memudahkan pelaku ekonomi kreatif mendapatkan sumber pembiayaan sehingga dapat mendorong tingkat pembangunan ekonomi.

Dengan bentuk kebijakan:

  • Pasal 34 menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif fiskal bagi pelaku ekonomi kreatif berupa:
  1. Fasilitas perpajakan;
  2. Fasilitas dibidang kepabeanan; dan/atau
  3. Fasilitas di bidang cukai;
  4. Insentif perpajakan daerah; dan/atau
  5. Insentif retribusi.

Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar mekanisme pembiayaan untuk para pelaku ekonomi kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas masyarakat guna meningkatkan pemerataan dengan adanya allocation capital. Peraturan ini menjadi peran kebijakan fiskal untuk merasionalisasi dan memodernisasi sejumlah UMKM di dalam negeri dan meningkatkan konektivitas broadband karena dalam hal ini pemerintah berusaha meningkatkan perekonomian melalui pengembangan pelaku ekonomi kreatif di era digital saat ini.

TAX STRATEGY

PAJAK KARBON DI INDONESIA

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

MajalahPajak.net – Emisi karbon adalah salah satu zat berupa gas yang dihasilkan oleh proses pembakaran senyawa – senyawa yang mengandung didalamnya zat karbon. Emisi karbon akan menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikendalikan dengan baik dan menyebabkan terjadinya pemanasan global di bumi. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, yang mana Indonesia sendiri berada di urutan 8 dari 10 negara. Berdasarkan data dari World Research Institute (WRI) tahun 2020, Indonesia tercatat menyumbang emisi gas rumah kaca sebanyak 965,3 MtCO2e yang setara dengan 2 persen emisi di dunia.

Tingginya tingkat emisi tersebut, mendorong Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29-41 persen di tahun 2030. Dalam rangka mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC), Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres 98/2021 yang mengatur mengenai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, salah satunya melalui penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Ada empat mekanisme penyelenggaraan NEK:

  • perdagangan karbon,
  • pembayaran berbasis kinerja,
  • pungutan atas karbon, dan/atau
  • mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan oleh KLHK.

Perpres 98/2021 mengatur peran Pemerintah Indonesia yang cukup besar dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan karbon, diantaranya:

  1. Pencatatan dan pelaporan dalam sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim (“SRN PPI”);
  2. Perpres 98/2021 mengindikasikan bahwa skema sertifikasi yang dapat digunakan untuk perdagangan karbon di Indonesia hanyalah Sertifikat Pengurangan Emisi GRK;
  3. Otorisasi dari KLHK untuk melakukan perdagangan karbon; dan
  4. Ketentuan untuk perdagangan karbon internasional.

Perdagangan karbon yang telah dilakukan sebelum terbitnya Perpres 98/2021 juga harus tunduk pada Perpres 98/2021 dengan mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim dan unit karbon yang dimiliki melalui SRN PPI paling lambat 1 tahun sejak Perpres 98/2021 terbit. Unit karbon yang dicatatkan dan dilaporkan tersebut hanya dapat dijual untuk perdagangan karbon dalam negeri. Apabila pelaku usaha tersebut tidak melakukan pencatatan dan pelaporan, pelaku usaha tidak dapat menjual sisa unit karbon yang dimiliki. Kewajiban tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut apakah unit karbon eksisting yang disertifikasi menggunakan mekanisme sertifikasi seperti VCS atau Gold Standard masih dapat diperdagangkan di luar negeri atau hanya bisa diperdagangkan dalam negeri setelah dicatatkan dalam SRN PPI. Untuk pelaku usaha yang telah melaksanakan perdagangan karbon sebelum Perpres 98/2021 terbit, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perpres 98/2021 paling lambat tahun 2023. Apabila pelaku usaha tersebut melakukan transaksi baru setelah Perpres 98/2021 tetapi belum melakukan penyesuaian, pelaku usaha akan dikenakan kewajiban tambahan berupa pembayaran pembagian manfaat atas nilai karbon yang ditransaksikan.

Baca Juga: Aturan Fiskal Indonesia Pro Ekonomi Rendah Karbon

Bagaimana Rencana Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia?

Melalui UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak karbon lahir sebagai penambah instrumen pengendali perubahan iklim yang bertujuan untuk mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon, mendukung target penurunan emisi, dan mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan dengan prinsip penerapan yang adil dan terjangkau. Adapun pokok-pokok pengaturan pajak karbon yang termaktub dalam Pasal 13 UU HPP sebagai berikut:

 

 

Skema yang akan diterapkan di Indonesia adalah skema cap and trade and tax. Pada skema ini atas emisi yang telah melebihi cap tidak otomatis akan membayar karbon melainkan suatu unit PLTU akan membayar pajak karbon jika masih terdapat sisa emisi yang tidak dapat diperdagangkan karena tidak dapat lagi membeli izin emisi. Berikut adalah skema pajak karbon dalam perdagangan karbon.

Sumber: Diolah dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 2021

Akuntansi karbon merupakan bagian baru dari akuntansi lingkungan yang merupakan pelengkap dengan memberikan laporan mengenai emisi karbon gas yang dihasilkan perusahaan selama proses produksi. Adanya perdagangan karbon yang diterapkan memunculkan adanya manajemen biaya karbon, yang mana ini merupakan efisiensi emisi CO2 dalam penggunaan bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya OH pabrik, biaya OH lingkungan, serta isu-isu yang terkait dengan manajemen

Baca Juga: Peluang Inovasi Sektor Industri dari Emisi Karbon Dampak Perubahan Iklim

 

standar akuntansi karbon. Terdapat empat kategori biaya yang dimasukkan, yaitu:

  1. Biaya pencegahan, untuk mencegah terjadinya polusi udara.
  2. Biaya pendeteksian, untuk menemukan, mengurangi, dan mendeteksi banyaknya polusi udara yang dikeluarkan.
  3. Biaya kegagalan internal, dikeluarkan jika polusi udara perusahaan melebihi batas, tetapi belum memberi dampak secara eksternal.
  4. Biaya kegagalan eksternal, dikeluarkan jika polusi telah berdampak secara luas terhadap masyarakat sekitar, lingkungan dan lain-lain.

Pengungkapan pada laporan keuangan ini diungkapkan pada bagian kebijakan akuntansi yaitu regulasi tentang pajak karbon, bagian perpajakan yaitu tentang pencatatan pajak karbon terutang, dan risiko perubahan iklim pada catatan atas laporan keuangan.

Bagi Entitas yang memiliki surplus Kuota SIE yang dapat dijual dan dicatat menjadi Revenue or Other Income or Intangible Assets or Other Assets maka atas pendapatannya tersebut merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh jo. UU HPP dan dikenakan tarif PPh Badan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh jo. UU HPP.

PAJAK KARBON = DE or NDE?

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 UU HPP “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

  1. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  2. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h dan k UU PPh jo. UU HPP yaitu “Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan.

  1. Pajak Penghasilan;
  2. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Mengenai biaya Pengembangan dan Penelitian atau R & D, Pasal 6 ayat 1 huruf f UU PPh jo. HPP menyebutkan bahwa Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

  1. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

Penjelasan huruf f: Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

KMK 769/kmk.04/1990 dan SE-22/PJ.31/1990 tentang Perlakuan Perpajakan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) yang dilakukan oleh Perusahaan adalah biaya penelitian dan pengembangan adalah :

  1. Biaya yang nyata-nyata dikeluarkan untuk pengembangan produksi (product development), serta
  2. Biaya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan termasuk teknologi untuk pengembangan proses (process technology).

Pajak Karbon di Indonesia merupakan regulasi terbaru yang akan diterapkan. Dalam proses penerapannya, pemerintah tentu perlu melakukan pengkajian secara mendalam terutama pada sektor yang dalam proses produksinya menghasilkan emisi yang tidak sedikit. Alhasil pemerintah pun memutuskan untuk menunda pemberlakuan pajak karbon sampai dengan tahun 2025 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang saat ini dibayang-bayangi akan terjadinya resesi di tahun 2023.

Penjelasan selengkapnya, silakan scan QR berikut.

Baca Juga: Pajak Karbon, Instrumen Industri Hijau

Lanjut baca

TAX STRATEGY

TAX INNOVATION: TAX HEALTH CHECK WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. BATS Consulting

 

Majalahpajak.net – Dalam dunia kesehatan kita mengenal istilah Medical Check Up yang merupakan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui status kesehatan secara menyeluruh untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang berkembang. Ada kalanya kita merasa yakin telah melakukan gaya hidup sehat seperti tidak stress, tidur tepat waktu, makan sehat, dan olahraga, namun di suatu hari terdiagnosa menderita penyakit yang mematikan secara tiba-tiba, pertanyaan yang timbul adalah “Mengapa bisa terjadi?”. Ya, hal itu mungkin saja dapat terjadi karena ternyata terdapat satu prosedur yang kita anggap sepele namun terlewatkan yaitu melakukan medical check- up secara rutin dan menyeluruh. Dengan melakukan medical check up tentunya dapat membantu kita untuk mengetahui riwayat kesehatan tubuh kita secara rutin dan menyeluruh.

Begitu pula dengan kegiatan bisnis perusahaan yang tecermin pada laporan keuangan, terlihat berada dikondisi yang sehat dan tidak ada masalah diperpajakannya, namun ternyata secara tiba-tiba mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengenakan potensi pajak terutang dan sanksi administrasi pajak yang sangat besar. Setelah ditelaah, ternyata terdapat kesalahan atau kelalaian pada laporan keuangannya yang menjadi temuan DJP yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan potensi kewajiban pajak yang besar, namun disisi lain perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk membayar potensi pajak tersebut sehingga mengalami masalah keuangan yang buruk bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya  adalah tidak adanya pemeriksaan atau pengecekan atas semua proses yang telah dilakukan. Anda sudah merasa yakin telah menerapkan aturan perpajakan dengan baik namun ternyata tidak update dengan regulasi terbaru, atau mungkin Anda telah meng-update aturan perpajakan yang terbaru namun ternyata salah interpretasi aturan atau bahkan terjadi asimetris informasi. Itulah mengapa Anda sangat membutuhan Tax Health Check (THC).

THC adalah serangkaian prosedur sistematis yang dilakukan oleh konsultan pajak untuk mendiagnosis pemenuhan aspek formil perpajakan secara komprehensif dari transaksi bisnis yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang bertujuan untuk menganalisis apakah masih terdapat potensi risiko dan kelemahan yang timbul dari kesalahan atau kelalaian dalam catatan bisnis dan sistem akuntansi, serta  memberikan rekomendasi signifikan berupa perencanaan pajak (tax planning) yang sesuai dengan aturan perpajakan guna mengefektifkan beban pajak yang akan dibayarkan (reduce tax cost) dan meminimalisir risiko pajak (reduce tax risk). Melakukan pemeriksaan kesehatan perpajakan atau THC secara berkala akan membantu dalam mengelola risiko pajak, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, menghasilkan kesiapan yang lebih baik untuk masalah litigasi (Keberatan dan Banding) dan memperkuat posisi Wajib Pajak.

THC ini menjadi upaya preventif yang penting dilakukan oleh Wajib Pajak untuk dapat mengidentifikasi, menganalisa dan melakukan usaha terbaik dalam meminimalisir potensi pajak yang akan datang sebelum mendapatkan SP2DK dan/atau surat pemeriksaan dari DJP yang berpotensi memunculkan pajak terutang yang lebih tinggi.

Berikut adalah mekanisme dalam THC:

  1. Diagnosa Pemenuhan Aspek Formil Perpajakan

Diagnosa ini merupakan proses awal untuk mengidentifikasi pemenuhan aspek formil perpajakan dari Wajib Pajak secara menyeluruh atas dokumen yang tersedia. Dokumen yang tersedia minimal laporan keuangan, buku besar, SPT Masa, SPT Tahunan, Kertas kerja perhitungan pajak, dan dokumen keuangan serta pajak lainnya.

2.       Temuan Kesalahan dan Risiko Pajak

Temuan atas proses riviu dan diagnosa perlu dirincikan dan ditelaah lebih lanjut dan mengidentifikasi besarnya risiko pajak.

3.       Pemetaan Manajemen Risiko Kepatuhan

Setelah dilakukan identifikasi risiko pajak yang terjadi, selanjutnya adalah melakukan pemetaan untuk risiko kepatuhan dengan sandingan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.       Rincian Analisis Pendukung

Melakukan analisis dan perhitungan perpajakan secara menyeluruh atas temuan hasil diagnosa dan dituangkan secara terperinci.

5.       Rekomendasi Risiko Pajak dan Biaya Pajak

Pembuatan laporan yang berisikan rincian temuan, risiko pajak, risiko kepatuhan, dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan seperti berapa potensi biaya pajak yang terutang dan risiko pajak yang terjadi.

6.     Memberikan Insight tentang Tax Planning

Memberikan advise untuk perencanaan pajak atas transaksi untuk Wajib Pajak.

Terkadang, jika hanya dilakukan verifikasi dan pemeriksaan secara internal, tentunya akan terdapat beberapa hal yang missing. Berbeda dengan ketika Anda melakukan verifikasi dan/atau konsultasi dengan profesional yang mana jika terdapat indikasi yang berpengaruh signifikan, dapat segera ditangani dan diberikan saran rekomendasi terbaik.

Namun bagaimana jika hal tersebut terabaikan?

Ketika Anda mengabaikannya, awalnya bisa jadi belum terlihat efeknya, namun lambat laun dampaknya tentu akan dirasakan. Seperti contoh, diketahui bahwa daluwarsa pajak adalah 5 (lima) tahun, di tahun pertama sampai ketiga manajemen perusahaan mungkin masih merasa aman karena  berasumsi telah patuh dan taat pajak sehingga mengabaikan proses riviu dan pemeriksaan karena dari pihak DJP pun belum mengisyaratkan adanya temuan. Memasuki tahun keempat dan kelima di mana masa pajak berakhir dan DJP telah mengumpulkan temuannya untuk segera mengirimkan SP2DK dan potensi pemeriksaan barulah pada kondisi ini perusahaan akan merasakan dampak dari mengabaikan proses pemeriksaan kesehatan pajak. Temuan pajak yang berpotensi besar dan kesempatan pembetulan yang mungkin agak cukup sulit akan menjadi momok bagi Wajib Pajak. Mengapa demikian?

Ya, tentu karena dari awal manajemen berasumsi bahwa perusahaannya ada pada kondisi yang baik, patuh dan taat pajak dan mengabaikan kesempatan pemeriksaan kesehatan pajak sebelum adanya SP2DK dari DJP yang mengakibatkan potensi pajak terutang dan sanksi administrasi yang lebih tinggi. Maka dari itu, saat ini THC menjadi prosedur yang sangat penting untuk dilakukan.

Berikut adalah manfaat THC bagi Wajib Pajak diantaranya:

  1. Dapat mengidentifikasi dan memperhitungkan potensi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Umumnya perusahaan mendapati kekeliruan pada pajak PPh Pasal 21 yang memiliki beragam treatment namun kurang memahami secara mendalam, PPh Pasal 23 dengan jenis jasa yang juga beragam, PPN yang sering kali menjadi case paling umum terjadi mengenai pengkreditan pajak masukan, dan potensi pajak lainnya seperti PPh Badan, PPh Pasal 4(2), dan lainnya;
  2. Dapat memaksimalkan potensi untuk melakukan tax savings dan tax planning. Seperti contohnya pada salah satu perusahaan properti yang sebelumnya memiliki potensi pajak yang besar karena kurangnya pemahaman atas peraturan Perusahaan tersebut mendapatkan surat dari DJP atas pajak kurang bayar yang cukup besar mencapai Rp25 miliar, atas pengenaan tersebut tentu perusahaan merasa sangat berat, terlebih lagi mereka merasa telah taat dalam pemenuhan administrasi perpajakannya. Namun ternyata selama ini mekanisme mereka kurang tepat sehingga memicu adanya kekurangan bayar pajak dan bahkan pemeriksaan pajak. Sebelum adanya pemeriksaan lebih lanjut, manajemen berupaya untuk melakukan pengecekan ulang mengenai mekanisme pengenaan dan perhitungan perpajakannya dengan melakukan THC. Hasilnya adalah perusahaan dapat meminimalisir potensi pajaknya menjadi Rp5 miliar dari yang sebelumnya Rp25 miliar dan dapat savings sebesar Rp20 miliar melalui upaya tax planning pada proses THC;
  3. Membantu dalam mengelola risiko pajak. Dengan adanya THC dapat diketahui risiko perpajakan apa saja yang akan dihadapi dan bagaimana caranya untuk me-manage dan menghadapi risiko Seperti halnya risiko akan adanya SP2DK dan pemeriksaan pajak, hal ini umumnya dapat diidentifikasi terlebih dulu dengan adanya THC, akun dan transaksi apa yang berpotensi diperiksa oleh DJP. Sehingga ketika SP2DK dan pemeriksaan terjadi, setidaknya perusahaan sudah bersiap menghadapinya dengan segala risiko yang sudah dipertimbangkan sebelumnya;
  4. Memastikan kepatuhan perpajakan yang Manajemen akan memperoleh pemahaman tambahan mengenai mekanisme dan peraturan perpajakan, terlebih lagi peraturan perpajakan yang selalu mengalami perubahan sehingga manajemen dapat mengetahui sejauh mana perusahaan telah patuh terhadap pajak dan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tax Health Check dengan Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Penerapan AI dalam kegiatan perpajakan saat ini tentu menarik untuk dikembangkan. Selain untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan melainkan juga dengan adanya AI ini sangatlah membantu untuk dapat menganalisis data lebih banyak dan mendalam serta keakurasian lebih terpercaya.

Adapun proses THC dengan AI secara umum adalah sebagai berikut:

 

AI THC oleh BATS Consulting

BATS Consulting telah mengembangkan AI untuk pendekatan penyelesaian kasus pajak. Basis data berasal dari semua kasus yang pernah ditangani dan berasal dari putusan pengadilan pajak. Termasuk untuk jasa THC ini, kami sedang mengembangkan THC berbasis AI yang bertujuan untuk membantu para Wajib Pajak dimana pun berada untuk dapat melakukan THC guna mengetahui keadaan perpajakan perusahaannya.

 

 

“Memperbaiki adalah Masalah Waktu, Namun Terkadang Juga Masalah Kesempatan”-Hippocrates

 

Lanjut baca

Populer