Connect with us

Opinion

Menggenggam Pajak Selebgram

Sejar Panjaitan

Published

on

Penulis: Riza Almanfaluthi

Tidak ada ketentuan khusus untuk pemajakan selebgram di Indonesia. Semua kembali kepada ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Namun, untuk menjamin rasa keadilan, selebgram memang harus dipajaki.

 

Musim lapor pajak telah tiba. Tiga bulan pertama setiap awal tahun menjadi kesempatan buat wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tidak terkecuali selebgram.

Jika para selebritas itu mendapatkan penghasilan dari aktivitasnya di Instagram mereka hanya diminta melaporkan penghasilannya dengan lengkap, jelas, dan benar melalui SPT.

Ini sesuai dengan asas pemajakan yang berlaku di Indonesia: Self Assessment System. Wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, memotong, membayar, dan melaporkan pajaknya.

Selebgram merupakan akronim selebritas Instagram. Mereka para artis, musisi, atlet, influencer yang memiliki pengikut banyak sekali. Dari keterkenalan, mereka menjual jasa promosi produk dan mendapatkan penghasilan berlimpah.

Muasal penghasilannya bermacam-macam. Mulai dari mengenalkan, mengunggah video, me-review, dan memberikan testimoni pemakaian produk. Ada juga jumpa fan, perjalanan wisata, sampai layanan pemberian konsultasi melalui Instagram.

Sudah mafhum beberapa selebritas memasang tarif endorse mulai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Bahkan ada selebritas mematok Rp 100 juta untuk sekali pos selama sehari atau satu miliar rupiah untuk menjadi ikon produk.

Pengawasan

Pemajakan terhadap selebritas pada dasarnya mengisyaratkan dua hal. Pertama, tidak ada peluang bagi siapa pun untuk menghindari pajak. Semua warga negara ikut berkontribusi sesuai dengan ketentuan dan bukan sebagai penumpang gelap.

Negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) masih mencari formula tepat menjaring pajak pesohor ini. Otoritas pajak Australia (ATO) mulai 1 Juli 2019 mendatang akan menerapkan kebijakan baru terhadap mereka dengan Instagram Tax.

Kita sepakat pemerintah harus peduli dengan ini. Mengingat penerimaan pajak yang dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2018 hanya mengumpulkan Rp 1.315,9 triliun atau 92,4 persen dari target. Sedangkan target penerimaan pajak pada 2019 naik menjadi Rp 1.577,5 triliun.

Kedua, upaya mengikis ekonomi bawah tanah (underground economy) format baru di era digital. Ekonomi bawah tanah ini tidak mesti berkaitan dengan sesuatu yang ilegal, melainkan aktivitas ekonomi yang legal tapi tidak tercatat dan dilaporkan kepada otoritas (Feige, 1990, termasuk yang tidak tercatat pada otoritas pajak demi menghindari pengenaan pajak (Tanzi, 1980).

DJP sebagai otoritas pajak tinggal memperkuat pengawasan dan penegakan hukumnya melalui berbagai cara. Sebelumnya, Amnesti Pajak selama 9 bulan pada 2016-2017 berhasil menyasar ranah itu. Tercatat, deklarasi harta yang mulanya tersembunyi di dalam maupun luar negeri mencapai Rp 4.881 triliun.

Kemudian, aturan yang menghambat pemerintah melakukan penetrasi terhadap transaksi keuangan sudah dibongkar. Salah satunya dengan pengesahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada pertengahan 2017 lalu.

Dengan big data, DJP bisa memahami masa lalu, menganalisis, dan memprediksi kepatuhan para selebgram di masa depan.

“Big data”

Mata awas DJP dibutuhkan untuk mengindra lebih dari 57 juta akun Instagram (data Januari 2018). Tentu tidak semuanya. Dalam kasus ini, hanya untuk selebritas dengan jumlah pengikut banyak atas setiap penciptaan jasa promosi di sana. Yang menjadi pertanyaan, apakah DJP mampu melakukannya secara manual?

Selama ini setiap laporan tentang data selebritas di media sosial dikumpulkan, diolah, dan dibandingkan dengan SPT Tahunan mereka. Jika tidak sesuai, mereka akan ditanya dan diimbau.

Di sanalah kebutuhan penerapan teknologi big data diperlukan. Mengingat pula DJP adalah salah satu institusi pemegang data terbesar di Indonesia. Dengan itu, DJP bisa memahami masa lalu, menganalisis, dan memprediksi kepatuhan para selebgram di masa depan.

Kita berharap Reformasi Perpajakan yang sedang dijalankan DJP dapat mengadopsinya, mengingat pada 2019 ini DJP akan melakukan pengadaan sistem informasi terbaru mereka.

Aplikasi Soneta (Social Network Analytics) yang selama ini digunakan terbatas di kalangan internal DJP untuk merekam data media sosial wajib pajak dapat lebih berdaya.

Tentu dipadukan dengan mesin compliance risk management (CRM) yang mengukur dan memfilter risiko kepatuhan wajib pajak. DJP tidak perlu buang-buang waktu dan hanya fokus mengawasi selebritas yang tidak patuh.

Pada akhirnya pesan itu adalah selebritas semacam Ayu Ting Ting, Raffina Gita, Prilly Latuconsina, Syahrini, Ria Ricis, dan lainnya tentu tidak perlu khawatir dengan kebijakan pajak selebgram ini jika setiap penghasilan yang didapat telah mereka laporkan.

Opinion

Aspek Internasional dalam Peningkatan Basis Pajak

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2020, salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan basis pemajakan. Bagaimana melakukannya?

Kondisi perekonomian global tahun 2020 belum pulih, yang direfleksikan oleh pertumbuhan ekonomi global yang rendah yaitu sekitar 3 persen. Kompleksitas kondisi perekonomian global dipicu antara lain oleh kondisi geopolitik global yang semakin tidak pasti (misalnya perang dagang Amerika dan China), tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi ke-4 pilar ekonomi dunia (Amerika, China, Uni Eropa, dan Jepang) serta belum stabilnya harga komoditas tambang, perkebunan, dan kehutanan. Belum pulihnya kondisi perekonomian global akan berdampak pada kinerja perekonomian nasional di tahun 2020.

Penerimaan negara tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.642 Triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen dibandingkan dengan rencana tahun sebelumnya yaitu Rp 1.577 Triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 23,27 persen dengan realisasi penerimaan tahun 2019.

Untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2020, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan basis pemajakan (tax base), yaitu menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar yang sebelumnya belum terdaftar dan memperluas cakupan objek pajak. Selain itu, perluasan basis pemajakan akan mewujudkan keadilan dalam pemajakan.

Dari aspek internasional, perluasan basis pemajakan dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas monitoring dan pelayanan berupa kemudahan (simplicity) dan kepastian hukum (legal certainty). Selanjutnya dalam rangka melaksanakan monitoring dan pelayanan diperlukan regulasi dan data. Sehubungan dengan monitoring, telah diterbitkan sejumlah regulasi dengan tujuan untuk memerangi dan menangkal praktik perencanaan pajak yang agresif atau sering disebut Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dapat menggerus basis pemajakan suatu yurisdiksi dan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak (tax revenue forgone).

Regulasi yang sudah terbit terkait dengan pengkreditan pajak luar negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018, selain bertujuan untuk memberikan kemudahan persyaratan dalam pengkreditan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri juga dimaksudkan untuk mengawasi kebenaran kredit pajak luar negeri baik substansi maupun jumlahnya.

Selanjutnya regulasi terkait dengan transfer pricing berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2010 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2011, mengatur mengenai penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dan mendorong transparansi Wajib Pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa (related party transaction) dengan mewajibkan mereka menyelenggarakan dokumentasi transfer pricing.

Selain itu, regulasi terkait dengan insentif P3B berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 28/PJ/2018, selain bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memanfaatkan insentif P3B (treaty benefits) juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa insentif P3B dimanfaatkan oleh Wajib Pajak penerima penghasilan yang sebenarnya atau beneficial owner.

Regulasi terkait dengan Control Foreign Company (CFC) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019 bertujuan untuk mencegah praktik pengalihan laba (profit shifting) ke badan usaha di luar negeri yang tidak terdaftar di bursa dengan menerapkan deemed profit. Selanjutnya regulasi terkait dengan Debt to Equity Ratio (DER) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.03/2019 bertujuan untuk menangkal praktik Thin Capitalization dengan menerapkan batasan rasio utang dan modal yaitu 4:1.

Regulasi terkait dengan Multilateral Instruments (MLI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019, bertujuan untuk mencegah praktik treaty abuse maupun treaty shopping dengan menerapkan ketentuan anti avoidance rule yaitu Principle Purpose Test (PPT).

Sehubungan dengan monitoring, tersedia berbagai jenis data dan informasi yang dapat diperoleh dari pelaksanaan perjanjian internasional yaitu tax treaty, tax information Exchange Agreement, Convention on Mutual Assistance in Tax Matters (MAC), Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) dan CbCR BCAA.

Berdasarkan perjanjian internasional, data dan informasi diperoleh melalui mekanisme pertukaran informasi (Exchange of Information) dan pelaksanaan BEPS Aksi 13 terkait dengan kewajiban penyelenggaraan dokumentasi transfer pricing yaitu Local File, Master File, dan Laporan Per Negara (Country by Country Report-CbCR).

Berdasarkan jenisnya, pertukaran informasi berupa pertukaran informasi secara otomatis (automatic), berdasarkan permintaan (on request), dan spontan (spontaneous). Data dan informasi tersebut digunakan untuk tujuan pengawasan terhadap perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak misalnya menguji SPT PPh yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, dalam rangka pemberian konseling atau penegakan hukum (law enforcement) yaitu pemeriksaan, penyidikan atau penagihan pajak.

Pada pertukaran informasi berdasarkan permintaan (Exchange of Information by Request-EOIR), data dan informasi yang dapat diperoleh antara lain meliputi ownership, accounting dan banking. Pada pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information), data dan informasi yang dapat diperoleh antara lain meliputi informasi rekening keuangan (yaitu identitas pemilik rekening, nomor rekening, lembaga keuangan, saldo akhir dan pendapatan), dan data pemotongan PPh (withholding income tax).

Pada pertukaran informasi secara spontan (Spontaneous Exchange of Information), data dan informasi yang dapat diperoleh antara lain data dan informasi mengenai regulasi dan Unilateral Advance Pricing Agreement (UAPA) dan konsumen barang atau produk ber-merek (branded goods) yang dibeli di luar negeri oleh Wajib Pajak dalam negeri.

Sedangkan aspek internasional terkait dengan pelayanan berupa pemberian kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan insentif P3B (treaty benefits) dan memberikan akses yang luas kepada Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak (dispute resolution) melalui jalur Mutual Agreement Procedure (MAP) selain keberatan dan banding (domestic remedies) dan memberikan kepastian hukum (legal certainty) kepada Wajib Pajak untuk mencegah timbulnya sengketa transfer pricing ke depan, atau sering disebut advance pricing agreement (APA).John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak

Continue Reading

Opinion

Pelayanan Dongkrak Kepatuhan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau memerlukan terobosan teknologi yang bersifat “stakeholder-oriented”.

Perkembangan teknologi memberikan bombardir perubahan yang sangat kejam bila tidak ada capability and strategy adjustment dari setiap organisasi termasuk kantor pajak. Untuk menjalankan tugas sebagai administrator pajak, kantor pajak pun harus terus berbenah diri dengan melakukan transformasi dalam fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artikel ini akan difokuskan kepada fungsi pelayanan serta perannya dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Sebuah tantangan bagi kantor pajak dalam menghadirkan pelayanan pajak yang berorientasi pada kebutuhan customers atau Wajib Pajak (WP). Bagaimana menghadirkan kualitas pelayanan yang seragam kepada WP yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi administrator pajak. WP Indonesia berada di pulau-pulau yang mau tidak mau memerlukan intervensi teknologi dalam pemberian kualitas pelayanan seragam.

Kantor pajak dituntut untuk berinovasi dengan memaksimalkan teknologi dalam pelayanan pajak. Menurut Matthijs Alink (2015), cost compliance harus ditekan sekecil mungkin dengan pelayanan yang berbasis taxpayers’ oriented. Sebagai contoh, WP di Nusa Tenggara Timur yang memiliki wilayah geografis berpulau-pulau merupakan tantangan tersendiri bagi administrator pajak. Kepatuhan sukarela WP sangat dibutuhkan. Mengapa pelayanan pajak menjadi keharusan?

Kewajiban WP dalam lingkup administrasi perpajakan diklasifikasikan ke dalam empat area. Pertama, bagaimana agar masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan, dapat melakukan pendaftaran sendiri. Kedua, WP dapat menghitung pajak sebenar-benarnya. Ketiga, WP melakukan pembayaran pajak dengan tepat dan di waktu yang tepat. Dan terakhir, WP melaporkan pajaknya tepat waktu. Sederhananya adalah bagaimana kantor pajak mampu menghadirkan pelayanan yang mendukung WP melakukan kewajiban perpajakannnya.

Kantor pajak mengemban tugas yang jauh dari mudah, yaitu menghimpun sekitar 80 persen penerimaan negara. Bahkan di jangka menengah, institusi ini diharapkan mampu mencapai rasio pajak 15 persen. Tugas ini dihadapkan dengan fakta bahwa rasio pajak Indonesia masih bertengger di angka 10 sampai 11 persen di dekade terakhir (Economy Outlook, 2019). Tingkat kepatuhan formal WP memang naik tetapi belum cukup menggembirakan, sehingga disinyalir bahwa salah satu penyebab utama tidak tercapainya target penerimaan pajak pada delapan tahun terakhir adalah konsekuensi dari tingkat kepatuhan WP Indonesia yang masih jauh dari optimal.

Netherlands Taxes and Customs Administration (NTCA) menyatakan bahwa untuk mencapai penerimaan pajak yang tinggi maka diperlukan tax compliance yang tinggi. Tax compliance yang tinggi harus dilihat dari dua sisi yaitu solid, simple, and fraud-proof legislation dan administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan pajak, adequate supervision/enforcement, serta efficient processes.

Merespons hal tersebut, pelayanan pajak sebagai day-to-day interface dengan WP, memegang peran penting dalam meningkatkan tax compliance. Kondisi Indonesia yang berpulau-pulau membuat cost of compliance tinggi jika WP harus melakukan semua kewajiban perpajakannya dengan mendatangi kantor pajak. Maka, inovasi pelayanan berbasis teknologi tidak dapat ditunda. Ini bermuara pada pertanyaan bagaimana teknologi mendorong WP patuh dan meningkatkan kualitas pelayanan?

Urgensi teknologi

Jargon reformasi Netherlands Taxes and Customs Administration (NTCA) “We can’t make it more pleasant, but we can make it easier and less costly” merupakan sebuah semangat yang mengedepankan pelayanan pajak yang perlu ditiru. Kantor pajak perlu secara kontinu memaksimalkan peran teknologi dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada WP. Komitmen pelayanan tersebut mendorong administrasi perpajakan untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Saat ini kantor pajak juga tengah fokus pada pengembangan sistem informasi yang salah satunya memiliki modul pelayanan pajak. Dengan semangat DGT goes digital, kantor pajak pun sedang berbenah diri dengan menghadirkan 3Cs (Click, Call, and Counter). Intinya adalah bagaimana sistem informasi pajak dapat membuat WP memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah dan lebih murah. Pelayanan yang bersifat physical presence seperti saat ini akan menjadi last option. Kehadiran intervensi teknologi diharapkan akan menghadirkan pelayanan berkualitas dan seragam di seluruh Indonesia.

Kewajiban dasar WP biasa dikenal dengan daftar, hitung, bayar, dan lapor yang dilakukan secara mandiri karena sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem self-assessment. Berdasarkan OECD (2004), WP dapat dikategorikan memiliki voluntarily compliance apabila mendaftar dengan benar, melapor tepat waktu, melaporkan dengan lengkap dan benar, serta membayar pajak secara penuh dan tepat waktu. Dengan kata lain, kesalahan yang tidak disengaja sekalipun serta penghindaran pajak tergolong ke dalam kategori non-compliance.

Yang menarik dari NTCA adalah pengembangan digitalisasi layanan perpajakan fokus kepada bagaimana WP dapat melakukan kewajiban dengan lebih mudah dan lebih murah, bukan lebih menyenangkan atau lebih ramah. Institusi perpajakan Belanda tersebut tidak menempatkan “hiasan warna” sebagai fokus dalam membangun reputasi organisasi. Branding institusi bergerak jauh melampaui elemen grafik, website, seragam, logo ataupun sosial media. NTCA melibatkan semua hal dari keseluruhan elemen stakeholders experience terkait administrasi perpajakan. Atau singkatnya, branding is the way stakeholders perceive the organisation.

Indonesia yang berpulau-pulau disadari memerlukan terobosan teknologi yang bersifat stakeholder-oriented. Cost of compliance yang tinggi tidak dapat dihindarkan apabila tidak ada intervensi teknologi di dalamnya. Hal inilah yang menjadi fokus kantor pajak dalam memberikan layanan kepada stakeholder, terutama WP. Administrator pajak perlu mempromosikan bahwa warga negara dan bisnis wajib melaksanakan kewajiban perpajakan mereka karena administrasi pajak telah dan akan terus memberikan pelayanan pajak yang sesuai kebutuhan WP.

Peningkatan kapabilitas kantor pajak untuk peningkatan mutu pelayanan akan mempertajam taring strategi institusi. Maka mempermudah WP—dengan teknologi—dalam melaksanakan kewajiban perpajakan harus menjadi prioritas. Peningkatan kepatuhan pajak perlu digiatkan dengan mengedepankan pelayanan pajak yang lebih mudah dan lebih murah. Kepatuhan pajak adalah trigger dan penerimaan pajak adalah konsekuensinya.-Esra Junius Ginting

Continue Reading

Opinion

P3P, Respons untuk Tantangan Perpajakan Global

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

P3B dapat memberikan kepastian hukum dan perlakuan pajak yang adil di yurisdiksi mitra perjanjian.

Ketika komunitas otoritas pajak fokus membahas aspek perpajakan atas penghasilan yang timbul dari transaksi lintas yurisdiksi (crossborder transactions) termasuk dampak Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), dan transaksi ekonomi digital serta pembagian hak pemajakan secara adil, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (disingkat P3B) merupakan salah satu alternatif solusi dan instrumen yang relevan untuk digunakan merespons tantangan global saat ini.

P3B merupakan perjanjian perpajakan bilateral yang mengatur pembagian hak pemajakan (division of taxing rights) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk (residence tax) dari salah satu atau kedua negara mitra perundingan (both contracting states) dengan tujuan menghindari pengenaan pajak berganda (double taxation). Selanjutnya, jenis-jenis penghasilan yang diatur adalah penghasilan tertentu (misalnya penghasilan modal, transportasi laut dan udara pada jalur internasional, capital gain, harta tak gerak dan pekerjaan) dan laba usaha (business profits). Ibaratnya sebuah mata uang koin, manfaat P3B dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda.

Bagi investor, P3B merupakan salah satu paket insentif pajak yang dapat dinikmatinya di era globalisasi, karena dapat memberikan kepastian hukum (legal certainty) dan perlakuan pajak yang adil (non discrimination) di yurisdiksi mitra perjanjian (treaty partners). Bila investor mendapat perlakuan pajak tidak adil ataupun yang bertentangan dengan spirit P3B, misalnya dikenakan pajak tidak sesuai dengan P3B atau timbul status penduduk rangkap (dual resident status) yang dapat mengakibatkan pengenaan pajak berganda, maka permasalahan tersebut dapat dibahas dan diselesaikan melalui meja perundingan yang sering disebut Mutual Agreement Procedure (MAP).

P3B juga memberikan manfaat lainnya kepada investor berupa penghindaran pengenaan pajak berganda (double taxation avoidance), dengan mengatur tata caranya berupa penerapan metode pembebasan (exemption method) maupun metode kredit pajak (credit method). Pada umumnya yuridiksi yang menerapkan worldwide income akan menggunakan metode kredit untuk mencegah pengenaan pajak berganda. Sebaliknya bagi yurisdiksi yang menerapkan territorial income akan menggunakan metode pembebasan. Selain itu, corresponsding adjustment dapat dilakukan untuk mencegah pengenaan pajak berganda apabila ada koreksi pajak dari hasil pemeriksaan karena transfer pricing.

Investor juga dapat menikmati penghematan cash flow karena jumlah pajak yang dilunasi di muka (prepaid tax) sesuai P3B lebih kecil dari pajak yang seharusnya terutang berdasarkan regulasi domestik di yurisdiksi sumber. Misalnya, atas penghasilan pasif berupa dividen, royalti dan bunga dikenakan pajak dengan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak sesuai regulasi domestik di yurisdiksi sumber. Bahkan laba usaha yang timbul tidak dipajaki di yurisdiksi sumber bila tidak ada BUT.

Bagi otoritas pajak, P3B merupakan pedoman dalam mengadministrasikan penerimaan pajak yang berasal dari penghasilan yang timbul dari transaksi lintas yuridiksi, termasuk bila timbul sengketa pajak (tax dispute). Selain itu, P3B memfasilitasi sesama otoritas pajak untuk mendapatkan data dan informasi tentang transaksi lintas yurisdiksi berupa jenis transaksi, volume maupun besarannya melalui mekanisme pertukaran informasi (exchange of information) secara otomatis, permintaan maupun spontan. Sehingga transaksi tersebut menjadi jelas dan transparan bagi otoritas pajak, serta berguna untuk melindungi basis pemajakannya dari praktik BEPS.

Sehubungan makin marak dan canggihnya praktik BEPS yang dipicu oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, P3B yang berlaku saat ini perlu dilakukan amandemen dan standardisasi untuk melindunginya dari praktik treaty abuse yaitu penyalahgunaan manfaat P3B misalnya treaty shopping. Saat ini lebih dari 5000 P3B dalam proses amandemen melalui mekanisme Multilateral Instrument berdasarkan Paket BEPS ke-15. Selain itu, ketentuan BUT perlu disesuaikan dengan hasil konsensus global untuk merespons dampak disrupsi dari digital. Kebutuhan perubahan P3B diperlukan untuk menjaga efektivitas P3B dalam menyelesaikan tantangan perpajakan dunia saat ini.-John Hutagaol

Continue Reading

Breaking News

Breaking News7 hari ago

Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Meski baru mencoba menyampaikan pajak secara elektronik di tahun ini, Ana Christna Pinem tak menunggu akhir batas pelaporan agar tetap...

Breaking News1 minggu ago

GAAAC 2020 Tingkatkan Daya Saing Mahasiswa

Universitas Gunadarma, Margonda, Depok kembali menyelenggarakan Gunadarma All About Accounting Competition (GAAAC) pada 3–4 Maret 2020. Ajang kompetisi tingkat nasional...

Breaking News2 minggu ago

Fokus ke Empat Bidang Sosial

Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian sosial dan makin dekat dengan masyarakat. Upaya menjaga keberlanjutan...

Breaking News2 minggu ago

IKPI Buka Kursus Ahli Kepabeanan

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Ruko Graha Mas Fatmawati guna meningkatkan kompetensi konsultan pajak...

Breaking News1 bulan ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News2 bulan ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 bulan ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 bulan ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 bulan ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 bulan ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Trending