Connect with us

Tax Issues

Menggali Kontribusi Sektor UMKM

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Berbagai sumber

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5,7 triliun—masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional Rp1500 triliun.

Pemerintah mendukung pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kebijakan yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2018 bagi pelaku UMKM itu mengatur penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Keberpihakan pemerintah melalui kebijakan ini diharapkan akan semakin memacu tumbuhnya usaha kecil baru di masyarakat sehingga meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian negara yang tercermin dari meningkatnya rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (tax ratio). Pengenaan tarif yang rendah juga akan membantu otoritas pajak dalam membenahi basis data terhadap pelaku UMKM yang selama ini masih menjalankan praktik underground economy atau kegiatan ekonomi yang tidak tercatat. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mereformasi sektor pajak karena pembenahan basis data merupakan salah satu sasaran penting dari kebijakan Reformasi Perpajakan yang telah digaungkan sebelumnya.

Dalam jangka pendek, penurunan tarif ini oleh banyak kalangan diperkirakan akan menurunkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Namun dalam jangka panjang kebijakan ini diyakini dapat menjadi stimulus bagi tumbuhnya usaha kecil baru yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor UMKM meningkat secara signifikan setiap tahun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, jumlah Wajib Pajak (WP) dari kalangan pelaku UMKM tahun 2013 yang membayar PPh Final sebanyak 220.000 dengan nilai Rp 424 miliar. Pada 2014, angka ini meningkat 400 persen dengan jumlah WP yang membayar pajak sebanyak 532.000 dan nilai sebesar Rp 2,2 triliun. Di tahun 2015, WP di sektor UMKM yang membayar pajak sebanyak 780 dengan nilai Rp 3,5 triliun. Angkanya terus meningkat di tahun 2016 dengan jumlah WP 1,45 juta dan setoran sebesar Rp 4,3 triliun. Pada 2017 jumlah WP di sektor UMKM telah mencapai 1,5 juta dengan setoran Rp 5,8 triliun.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan, basis pajak ditargetkan bisa meningkat dua kali lipat melalui penerapan tarif baru pajak final UMKM sebesar 0,5 persen. Peningkatan basis pajak hingga dua kali lipat itu dilandasi oleh fakta masih banyaknya pengusaha UMKM yang belum patuh pajak.

Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat terdapat sekitar 60 juta pelaku usaha di sektor UMKM. Angka ini terbilang sangat besar dibandingkan masih sedikitnya jumlah pengusaha UMKM yang sudah membayar pajak.

Hingga saat ini sektor UMKM memiliki porsi 65 persen dari segi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia. Namun jumlah pembayar pajak yang aktif di sektor ini baru 1,8 juta pengusaha.

Penguatan UMKM

Melalui penurunan tarif pajak menjadi 0,5 persen, DJP berharap jumlah pembayar pajak dari kalangan pengusaha UMKM akan bertambah. Selain menurunkan tarif, DJP juga menjalankan berbagai program pemberdayaan seperti UKM Sahabat Pajak dan Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara. Melalui UKM Sahabat Pajak, jelas Yon, program ini memberdayakan kalangan pengusaha UMKM dengan memberikan pelatihan pembukuan dan administrasi. Pendekatan persuasif lebih diutamakan dalam menghadapi pelaku usaha yang belum patuh, sehingga tidak langsung dijatuhi vonis hukum. Pengusaha yang dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen adalah yang memiliki omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun.

Data Kementerian Keuangan mengungkapkan, hingga saat ini sektor UMKM memiliki porsi 65 persen dari segi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia. Namun jumlah pembayar pajak yang aktif di sektor ini baru 1,8 juta pengusaha.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5,7 triliun. Angka itu masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional yang sebesar Rp1500 triliun. Ia berharap adanya kenaikan jumlah pembayar pajak tidak hanya dari korporasi melainkan juga dari individual dan kalangan pelaku usaha kecil yang turut berkontribusi.

Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam penguatan UMKM baik melalui dukungan kebijakan fiskal dengan penurunan tarif pajak maupun berbagai program, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM, juga dari kegiatan tanggung-jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Sejauh ini pengusaha UMKM masih perlu diberikan pendampingan dalam menjalankan kewajiban seperti membayar pajak karena umumnya mereka kerap tidak melakukan pembukuan dan hanya fokus pada kegiatan bisnisnya. Upaya pendampingan UMKM melalui program Business Development Services (BDS) yang diluncurkan DJP dengan melibatkan BUMN yang mempunyai mitra binaan menjadi langkah strategis untuk memperkuat UMKM.

Cakupan Program BDS yang diperkenalkan sejak 2018 terus diperluas dengan melibatkan lebih banyak pihak. Pada April 2019 DJP menandatangani kesepakatan dengan 21 BUMN dalam kerangka program BDS yang bertujuan mengedukasi pengusaha UMKM tentang pajak dan pembukuan.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, program BDS merupakan bagian dari strategi otoritas pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di kalangan pengusaha UMKM sebagai elemen penting dari ekonomi nasional.

Program ini didukung penuh oleh Kementerian BUMN. Deputi BIdang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyatakan, nantinya seluruh BUMN akan yang diarahkan untuk berkolaborasi dengan DJP dalam memperkuat program BDS. —Novita Hifni

2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: Bisakah Tarif Pajak 0,5 persen Melejitkan UMKM? | Majalah Pajak

  2. Pingback: Pinjaman Mudah buat Penembus Pasar Dunia | Majalah Pajak

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Mitigasi Risiko Sengketa “Transfer Pricing”

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi kontroversi transfer pricing atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh grup multinasional yang berada di Indonesia maupun luar negeri dengan otoritas pajak semakin menjadi perhatian. Ditambah lagi, resesi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 turut menekan laba para pelaku usaha di berbagai negara. Kondisi ini juga menimbulkan kerugian perusahaan hingga kebangkrutan sehingga berdampak pada semua aspek transfer pricing. Misalnya soal penetapan kebijakan harga, implementasi dan pemantauan, hingga dokumentasi dan perjanjian dengan otoritas pajak.

Pada webinar bertajuk “Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Dokumentasi Harga Transfer, Potensi, dan Pencegahan Sengketa”  pada pada Kamis (25/2/21), TaxPrime memaparkan, tren sengketa transfer pricing di Pengadilan Pajak pada tahun 2014 hingga 2020, antara lain sengketa PPh Pasal 26 (34 persen), sengketa PPh Badan (54 persen), dan sengketa  PPN (12 persen). Sepanjang tahun 2014 hingga 2020, Pengadilan Pajak memutuskan 179 putusan terkait dengan transfer pricing yang atas koreksi dari  DJP, 69 persen dimenangkan oleh WP. Sementara Mahkamah Agung memutuskan 55 putusan terkait transfer pricing yang 51 persen dimenangkan oleh WP.

Diskusi dibuka oleh pembicara kunci Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama dan mantan Direktur Jenderal Pajak 2017 Robert Pakpahan yang kini menjabat Senior Advisor TaxPrime.

Robert Pakpahan mengatakan, isu sengketa transfer pricing sering muncul karena saat ini semakin sulit mencari pembanding harga wajar untuk komoditas atau barang dan jasa yang ditransaksikan.

“Tidak selalu harga referensi itu tersedia. Itu yang menimbulkan sengketa transfer pricing. Dalam perkembangan ekonomi dunia, ekonomi dunia mengarah ke konglomerasi sehingga ketika banyak perusahaan mengglobal yang semakin besar, mencari referensi harga semakin sulit karena transaksi itu terjadi antara saudara atau anak perusahaan (perusahaan hubungan istimewa)  di dunia,” kata Robert.

Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama mengatakan, untuk meminimalisasi sengketa transfer pricing diperlukan sinergi pemangku kepentingan dalam lanskap perpajakan internasional. Pria yang akrab disapa Toto ini mengatakan, tantangan terberat DJP adalah memastikan transfer pricing dalam transaksi intergrup sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm length principle).

“Bagi Wajib Pajak (WP) yang mengalami sengketa, selain upaya hukum domestik (keberatan dan banding), apa bila koreksi transfer pricing berdampak pada afiliasi di luar negeri, WP juga secara pararel bisa menempuh jalur penyelesaian internasional. Mekanisme ini diatur dalam pasal 35 P3B, yaitu melalui prosedur persetujuan bersama atau Mutual Agreement Procedure (MAP). Ketentuan proses MAP dalam domestik Indonesia diatur dalam PMK 49/PMK 03/2019 dan PER-16/PJ/2020.

“Dalam MAP proses penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui konsultasi bilateral antar-pejabat yang berwenang (competent authority) dari dua negara yang terlibat dalam P3B,” jelas Toto.

Manfaatkan APA

Lebih jauh, Kepala Subdirektorat (Subdit) Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional (PPSPI) DJP Dwi Astuti menjelaskan, dalam kondisi ekonomi sulit seperti saat ini, untuk mencegah timbulnya sengketa pajak internasional, Advance Pricing Agreement (APA) dapat menjadi solusi bagi WP untuk mendukung keberlangsungan usaha atau bisnis yang lebih stabil. Melalui mekanisme APA, WP akan mendapatkan kepastian atas kewajiban perpajakannya.

APA sebagai mekanisme pencegahan sengketa transfer pricing sangat bermanfaat bagi WP dalam situasi pandemi, juga sebagai mekanisme yang dapat memberikan hasil positif bagi kedua belah pihak (WP dan otoritas pajak).

Bagi WP, APA memberikan kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi (juga menghasilkan kepastian usaha bagi WP); memitigasi risiko terjadinya sengketa transfer pricing; lower compliance cost karena pengajuan APA tidak dipungut biaya, hemat waktu dan WP terhindar dari sengketa perpajakan yang berkepanjangan. Bagi otoritas pajak, APA memberikan kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi; memitigasi risiko terjadinya sengketa transfer pricing; mendorong terciptanya cooperative compliance; dan alokasi sumber daya yang lebih baik.

Di akhir acara, pemateri inti webinar dari TaxPrime Managing Partner TaxPrime Muhamad Fajar Putranto dan Vice Managing Partner Taxprime Wawan Setiyo menyarankan agar WP selalu mempersiapkan TP Doc yang tepat dan bukti yang relevan terutama untuk transaksi jasa intragrup. Sebab, selama ini , faktor-faktor penyebab kekalahan WP dalam Kasus PPh Badan di antaranya karena tidak melakukan penyusunan TP Doc dengan baik. TaxPrime juga menyarankan agar WP memerhatikan aspek perpajakan lainnya, seperti pemenuhan kewajiban PPN, PPh Pasal 26, SKD yang memenuhi persyaratan administratif, dan ketentuan dalam tax treaty. Selain itu, mekanisme APA dapat dijadikan sebagai solusi untuk menghindari sengketa pajak dalam transaksi afiliasi.

Lanjut baca

Tax Issues

Teknologi: Penyimpel Pekerjaan Fiskus dan WP

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Majalah Pajak

 

Reformasi teknologi menjadi salah satu keharusan bila otoritas pajak ingin selaras dengan laju perkembangan zaman.

Perpajakan Indonesia terus melakukan pembenahan sejak pasca-Kemerdekaan Indonesia. Seiring geliat perkembangan tata kelola pemerintahan Indonesia, pemerintah menyadari bahwa peraturan perpajakan warisan Belanda kian tidak relevan diterapkan. Sebab, pada zaman kolonial pungutan pajak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintahan penjajahan, sedangkan pada masa kemerdekaan, pungutan pajak dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945.

Di sisi lain, sumber daya alam tak terbarukan, seperti minyak bumi dan gas alam yang kala itu menjadi andalan pundi-pundi penerimaan negara kian menipis. Jika dilihat dari postur APBN 1984/1985 dan APBN 1983/1984, terlihat bahwa jumlah penerimaan negara dari migas dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan penerimaan negara dari sumber pajak. Dalam APBN 1983/1984, penerimaan sebesar Rp 8.869,1 miliar dari migas dan Rp 4.452,5 miliar dari pendapatan pajak. Sementara pada APBN 1984/1985, hasil migas sebesar Rp 10.365,6 miliar dan hasil penerimaan pajak sebesar Rp 5.167,7 miliar.

Reformasi perpajakan juga dilakukan untuk memperbaiki tata kelola dan kredibilitas institusi perpajakan. Citra pajak dan aparatnya yang kurang baik di mata masyarakat membuat masyarakat apatis dan berprasangka jelek terhadap pajak. Sementara, jumlah Wajib Pajak pun masih sangat minim. Pada awal masa Orde Baru, berpijak pada Ketetapan MPRS No. 23 Tahun 1966, pemerintah berusaha merealisasikan kemajuan pembangunan dengan meningkatkan pemasukan atau penghasilan melalui pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan mengubah sistem perpajakan. Perubahan meliputi perbaikan administrasi perpajakan dengan disertai usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak, perubahan tingkatan pajak, dan perubahan struktur pajak.

Reformasi undang-undang

Tanggal 5 Oktober 1983 Kementerian Keuangan yang kala itu dipimpin oleh Radius Prawiro melakukan reformasi perpajakan dengan mengajukan tiga buah Rancangan Undang-Undang Perpajakan (RUU Perpajakan) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu RUU Ketentuan Umum Perpajakan, RUU Pajak Penghasilan, RUU PPN & PPn BM.

Usulan RUU itu untuk mengganti undang-undang perpajakan zaman Belanda, di antaranya Ordonansi Pajak Rumah Tangga; Aturan Bea Meterai;Ordonansi Bea Balik Nama; Ordonansi Pajak Kekayaan; Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor; Ordonansi Pajak Upah; Ordonansi Pajak Potong; Ordonansi Pajak Pendapatan; Ordonansi Pajak Perseroan; Undang-Undang Pajak Radio; Undang-Undang Pajak Peredaran; Undang-Undang Pajak Bumi, dan lain-lain. Undang-undang pajak pun disederhanakan melalui beberapa undang-undang baru, yakni UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; UU No 7 Tahun 1983 tentang PPh, dan diubah menjadi UU No 7 Tahun 1991; UU No 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM—diberlakukan mulai 1 April 1985.

Ada dua sistem pemungutan perpajakan yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Pertama, official assessment system yang dilaksanakan sampai pada tahun 1967. Dengan sistem ini fiskus memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak serta menentukan besarnya utang pajak Orang Pribadi dan Badan dengan cara mengeluarkan surat ketetapan pajak sebagai bukti timbulnya utang pajak. Keunggulan sistem official assessment adalah kepastian hukum tentang nilai pajak yang dibayar sangat tinggi. Namun, sistem itu juga dipandang memiliki banyak kelemahan diterapkan di Indonesia yang kondisi kepatuhan mereka masih kurang.

Akhirnya, setelah tahun 1983, pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self-assessment system Dengan sistem ini, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak berada pada kedua belah pihak yaitu Wajib Pajak dan fiskus. Dengan sistem self-assessment, masyarakat dituntut untuk proaktif dan menguasai tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban pajaknya. Misalnya, kapan harus membayar pajak, cara menghitungnya, dan di mana tempat membayar pajak. Wajib Pajak juga wajib memahami sanksi-sanksi yang berlaku jika melanggar ketetapan-ketetapan perpajakan. Sistem self-assessment dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 sampai sekarang, dengan dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.

Selain itu, perbaikan dan penyempurnaan sistem pajak juga gencar dilakukan menyusul digaungkannya reformasi pajak oleh pemerintah. Tahun 1991 perubahan pertama dilakukan terhadap Pajak Penghasilan. Kemudian pada tahun 1994 diadakan lagi serangkaian perubahan terhadap peraturan perpajakan. Diterbitkanlah UU No. 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan perlu dilakukan mengingat laju pertumbuhan pembangunan nasional, khususnya di bidang perekonomian, bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan usaha banyak yang belum terakomodasi dalam Undang-Undang KUP sebelumnya. Selain menyempurnakan KUP, pemerintah juga menerbitkan UU No 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1983 tentang PPh; UU No 11 Th 1994 Tentang UU No 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPnBM; dan UU No 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No 12 Tentang PBB.

Tiga tahun setelah perubahan KUP, pemerintah mengeluarkan lagi serangkaian undang-undang baru untuk melengkapi yang telah ada, yang mengatur Badan Penyelesaian Sengketa Pajak; pajak daerah dan retribusi daerah; penagihan pajak dengan Surat Paksa; penerimaan negara bukan pajak; dan tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Tujuan dari penyempurnaan undang-undang pajak adalah dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan dan pemungutan pajak yang sekaligus merupakan upaya peningkatan keadilan beban pajak, penghapusan fasilitas pajak yang tidak memiliki landasan hukum yang akan merugikan perekonomian nasional dan menutup peluang-peluang penghindaran pajak (loopholes).

Reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi dimulai pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 untuk persiapan menghadapi Reformasi Perpajakan Jilid I. Pada tahun tersebut, dilakukan penetapan visi dan misi serta blueprint Reformasi Perpajakan Jilid I. Reformasi jilid I dimulai pada tahun 2002 hingga tahun 2008. Pelayanan satu atap (one stop services) menjadi produk yang diunggulkan dan membawa dampak perubahan yang signifikan dalam modernisasi organisasi perpajakan.

Modernisasi Kantor Pelayanan Pajak dimulai dengan dibentuknya 2 KPP Wajib Pajak Besar, 10 KPP Khusus, 32 KPP Madya, dan 357 KPP Pratama di seluruh Indonesia. Setelah itu, Reformasi Pajak Jilid II berlangsung dari tahun 2009 hingga tahun 2014. Reformasi ini menitikberatkan pada peningkatan internal kontrol DJP dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mereformasi proses bisnis, dan teknologi informasi. Dibuatlah standard operating procedure (SOP) pelayanan perpajakan untuk memberikan panduan baku dalam pelayanan. Produk yang terkenal saat itu adalah 16 layanan unggulan DJP yang salah satunya  mengusung janji pembuatan NPWP 1 hari kerja.

Dan terakhir, Reformasi ini telah digulirkan sejak tahun 2017 dan memiliki target hingga tahun 2024. Reformasi Perpajakan yang terjadi sekarang ini, adalah reformasi terbesar dalam sejarah karena melibatkan perubahan dalam lima pilar utama, yaitu organisasi, SDM, IT dan Basis Data, Proses Bisnis, dan Peraturan Perpajakan. Pada akhir tahun 2020, diharapkan reformasi terkait organisasi, SDM, dan peraturan telah rampung. Sedangkan untuk IT dan Basis Data serta Proses Bisnis, terus melaju pada tahap pengembangan, support dan perbaikan hingga tahun 2024.

Reformasi Perpajakan Jilid III  ini berada pada momentum terbaiknya, yaitu tepat diusung setelah berakhirnya program Amnesti Pajak. Perhatian dan kepercayaan Wajib Pajak sedang tertuju penuh pada keberhasilan program ini, dan publik menunggu proses besar lanjutannya. Ada lima pilar yang menjadi sasaran Reformasi Perpajakan Jilid III ini, yaitu organisasi, sumber daya manusia (SDM), sistem informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan.

Reformasi Perpajakan Jilid III ini diharapkan akan bermuara pada terbentuknya Direktorat Jenderal Pajak menjadi institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mampu menghasilkan penerimaan negara yang optimal, sehingga dapat terjalin sinergi yang optimal antar lembaga, kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, dan rasio pajak 15 persen di tahun 2024.

Berkat reformasi teknologi perpajakan, Wajib Pajak yang memanfaatkan internet untuk melaksanakan kewajiban perpajakan pun meningkat tiap tahun.

Reformasi teknologi

Reformasi di bidang organisasi dilakukan untuk mewujudkan DJP menjadi organisasi yang paling sesuai dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik organisasi, ekonomi, kearifan lokal, potensi penerimaan dan rentang kendali yang memadai. Untuk mencapai cita-cita ini akan dilakukan penataan ulang organisasi, baik di tingkat pusat maupun instansi vertikal. Dalam bidang SDM akan dilakukan pengelolaan kinerja secara objektif dan transparan, penguatan sistem kepatuhan internal dan pengembangan Human Resources Information System (HRIS) yang terintegrasi dengan Core Tax. Ini dilakukan untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh, akuntabel dan berintegritas.

Kepala Subdirektorat Kerja sama dan Kemitraan P2Humas DJP Yeheskiel Minggus Tiranda mengungkapkan bahwa reformasi saat ini tak lepas dari peran penting teknologi.

“Karena at least kita mengubah suatu proses bisnis maka dampaknya bisa terkait regulasi, SDM, juga terkait proses bisnis, lalu teknologi itu sendiri. Jadi, memang kita di-drive oleh pembaruan teknologi dan proses bisnis tapi dengan pembaharuan itu sendiri punya dampak terhadap hal lain,” ungkapnya saat ditemui Majalah Pajak pada Senin (24/06). Ia juga menambahkan bahwa seiring dampak itu, DJP membuat tiga kelompok kerja yaitu Pokja I tentang SDM dan organisasi, Pokja II tentang IT dan basis data, dan Pokja III terkait regulasi.

Direktorat Jenderal Pajak juga akan membangun basis data, sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) dan sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational support tax administration system). Ini untuk upaya mengembangkan sistem informasi dan basis data yang kredibel. Untuk mengembangkan proses bisnis yang efektif, efisien dan akuntabel, DJP akan melakukan penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan proses bisnis yang berbasis teknologi informasi.

Core tax system berupa teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Ditjen Pajak termasuk automasi proses bisnis mulai dari proses pendaftaran Wajib Pajak, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, pemrosesan pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, hingga fungsi taxpayer accounting.

Untuk mengintegrasikan semua proses itu, Core Tax juga mengembangkan commercial off-the-shelf (COTS). “Jadi, ibarat kata, itu akan menyimpelkan pekerjaan kita dan Wajib Pajak juga. Kalau orang IT selalu bilang bagaimana menyelesaikan masalah perpajakan itu cukup dari gadget saja, terintergrasi semua. Makanya, 21 proses bisnis ini yang mau kita integrasikan,” tambahnya.

Dalam menjalankannya, terdapat beberapa tantangan mulai dari SDM yang terbatas, memerlukan konsentrasi yang khusus, serta melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Sehingga perlu untuk menjalin komunikasi yang insentif dan berkesinambungan. Selain itu, proses penyerapan teknologinya pun tidak bisa langsung sehingga diperkirakan akan makan waktu selama tujuh tahun sampai tahap penyempurnaan.

“Jadi, project ini bukan project per tahun, tapi jangka panjang. Dari 21 itu tidak langsung sekaligus semua di-develop, mungkin butuh satu tahun khusus beberapa proses bisnis, mungkin apakah setengahnya dulu, lalu berikutnya lagi di develop lebihnya,” jelasnya.

Akan tetapi, DJP sedikit terbantu lewat campur tangan pemerintah berupa Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2018 yang khusus yang mengatur soal pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan guna mendorong dan semakin memperkuat perpajakan di Indonesia.

Berkat reformasi teknologi perpajakan, Wajib Pajak yang memanfaatkan internet untuk melaksanakan kewajiban perpajakan pun meningkat tiap tahun. Reformasi perpajakan memang tidak boleh hanya untuk dirasakan DJP saja, tapi juga dirasakan Wajib Pajak dan masyarakat. Di sisi lain, teknologi juga membantu penyebaran informasi perpajakan mulai dari perubahan regulasi sebagai bagian dari produk reformasi. Teknologi juga memungkinkan pengintegrasian data antara DJP dengan beberapa BUMN dengan menggunakan web service host to host, sehingga data yang disajikan menjadi lebih baik.

Yeheskiel berharap seiring berjalannya reformasi perpajakan ini, DJP dapat mendorong kepatuhan di masa depan menjadi lebih baik lagi dan Wajib Pajak bisa lebih mudah untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. “Apalagi sekarang kan teknologi informasi sudah semakin maju, banyak orang yang sudah lebih nyaman dengan sistem digitalisasi ini,” ujarnya. Heru Sagara/Foto: Rivan Fazry

Lanjut baca

Tax Issues

Aksi Global Menangkal Penghindaran Pajak

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

 

Hingga April lalu, setidaknya sudah ada 54 negara atau yuridiksi yang telah memberikan data ke Indonesia untuk kerja sama pertukaran data demi menangkal penghindaran pajak.

 

Pada tingkat global perhatian perubahan arsitektur pajak internasional sedang mengemuka. Menurut kepala DDTC Fiscal Research, Bawono Kristiaji, setidaknya terdapat tiga perkembangan penting atas pajak internasional. Perkembangan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari peran dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan The Group of Twenty (G-20) atau forum kerja sama negara berekonomi terbesar di dunia. Apa saja?

AEoI

Pertama, kerangka kerja sama pertukaran informasi secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) yang telah disepakati oleh lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia. AEoI bertujuan untuk mengurangi penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion) lintas batas yang dilakukan perusahaan maupun perorangan. Dalam kerangka kerja sama itu, informasi yang dipertukarkan antar-otoritas pajak tidak hanya atas informasi keuangan nasabah, tapi juga laporan per negara (country by country reporting) yang menjadi salah satu bentuk dokumentasi transfer pricing.

AEoI merupakan bentuk pertukaran informasi yang paling ideal dibandingkan dengan skema berdasarkan permintaan (by request) maupun secara spontan. Alasannya, pertukaran akan dilakukan secara berkala, resiprokal, serta dalam format yang telah disepakati.

“Mudahnya capital dan labor berpindah membuat kita semua membutuhkan informasi dari negara lain, apalagi bagi Indonesia yang menganut worldwide tax system. Akhirnya, komitmen transparansi perpajakan menjadi sangat relevan,” ujar Bawono.

Menurut Gabriel Zucman, dalam buku The Hidden Wealth of Nation mengatakan, sekitar delapan persen dari kekayaan global ditempatkan di negara-negara yang ditengarai sebagai tax haven. Parahnya, 80 persen dari dana yang ditempatkan di tax haven itu tidak diketahui oleh otoritas pajak. “Ketika otoritas pajak tidak memiliki informasi tersebut, otoritas pajak kesulitan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajaknya,” tambah Bawono.

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP), John Hutagaol merincikan, ada 54 negara atau yuridiksi yang telah memberikan data ke Indonesia per April 2019. Beberapa di antaranya, India, Korea, Tiongkok, Kolombia, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Hong Kong, Hungaria, Italia, Jepang, Singapura, dan lain-lain. Sedangkan, Indonesia telah mengirimkan data ke 68 yuridiksi.

Menurut John, untuk menjadi negara pelaksana AEoI tidaklah mudah. Ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu, international legalislation framework, domestic legislation framework, IT infrastructure, dan data safeguard and confidentiality.

“Sejak 2018 kita sudah memenuhi semua syarat. Bahkan, rencananya OECD mengirim satu perwakilan sebagai Senior Tax Adviser untuk mendukung implementasi dan menejemen antara OECD dengan negara-negara Asia Pasifik,” ungkap John. Rencananya, Senior Tax Adviser dari OECD, Andrew Auerbach, akan difasilitasi DJP untuk berkantor di lantai 26 Kantor Pusat DJP, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Dalam mengakomodasi konsensus global, Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Menurut John, era keterbukaan informasi sudah menjadi isu dunia. Untuk itu WP tak perlu merasa aneh atau khawatir.

BEPS

Isu kedua, lanjut Bawono, adalah isu soal Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Bawono menjelaskan, BEPS merupakan skema perencanaan pajak oleh perusahaan multinasional sedemikian rupa sehingga tidak kena pajak di manapun (double non-taxation) atau kalaupun kena pajak maka pajaknya sangat minimal. Tak heran jika G20/OECD memberi perhatian khusus pada isu ini.

Tahun 2015 dan 2015, G20/OECD mengeluarkan 15 action plans (rencana aksi) untuk menangani BEPS yang sangat merugikan negara-negara di dunia karena mengakibatkan ketidakadilan di bidang perpajakan. Ke-15 rencana aksi itu secara spesifik dibentuk oleh yang dinamakan BEPS Inclusive Framework—dengan anggota 129 negara termasuk Indonesia.

Proyek yang secara tidak langsung akan mengubah sistem pajak internasional itu terdiri dari berbagai komponen. Aksi pertama, ekonomi digital. Aksi 2, hybrid instruments. Aksi 3, ketentuan controlled foreign company (CFC), aksi 4, pembatasan biaya bunga. Aksi 6, Harmful Tax Practices (HTP). Aksi 7, penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Aksi 7, status Badan Usaha Tetap (BUT). Aksi 8 hingga 10, transfer pricing dan pembentukan nilai. Aksi 11, analisis data BEPS. Aksi 12, mandatory disclosure rule. Aksi 13 Dokumentasi Transfer Pricing (TP). Aksi 13, dokumentasi transfer pricing, Aksi 14, penyelesaian sengketa pajak internasional. Aksi 15, multilateral instrument. “Dari 15  rencana aksi terdapat empat standar minimum yang harus dijalankan,” kata Bawono.

Saat ini Indonesia, menurut John, telah mengimplementasikan standar minimum itu. Standar minimum terdiri dari rencana aksi 5 (harmful tax practice), rencana aksi 6 (Penyalahgunaan P3B), rencana aksi 13 (Dokumentasi Transfer Pricing), dan rencana aksi 14 (penyelesaian sengketa perpajakan internasional.

“Khususnya untuk BEPS Action 13 Indonesia telah mengimplementasikannya dengan menerbitkan PMK 213/PMK.03/2016, Per 29/PJ./2017 (PMK-213) Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya dan telah sukses melakukan pertukaran Laporan Per Negara atau Country by Country Report (CbC Report) dengan negara-negara mitra mulai Juni 2018,” jelas John.

Berdasarkan ketentuan PMK-213 ini WP yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan dan/atau menyampaikan tiga jenis dokumen transfer pricing (three-tiered transfer pricing documentation), yaitu dokumen induk (master file), dokumen lokal (local file), dan CbC Report.

CbC Report adalah salah satu dokumen transfer pricing yang berisi alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional dan akan dipertukarkan dengan otoriatas pajak negara lain sesuai perjanjian internasional.

Dengan pengimplementasian rencana aksi 13 ini menurut John dimaksudkan supaya tercipta kepatuhan sukarela WP dalam transaksi afiliasi, sehingga WP tidak menggunakan penetapan harga dalam transaksi afiliasi (transfer pricing) sebagai sarana untuk menggerus basis pajak dan memindahkan laba ke negara atau yurisdiksi lain yang pajaknya kecil.

“Kita bangga Indonesia juga tercatat menjadi negara pertama di ASEAN yang telah berhasil mengimplemtasikan BEPS Action 13, dan pengimplementasiannya tanpa adanya rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil peer review OECD,” sebut John.

Era keterbukaan informasi sudah menjadi isu dunia. Untuk itu WP tak perlu merasa aneh atau khawatir.

Ekonomi digital

Isu ketiga perpajakan internasional yang paling seksi adalah soal pajak ekonomi digital, khususnya yang berkaitan dengan praktik BEPS. Menurut Bawono, hal ini diakibatkan ketidakmampuan sistem pajak dalam mengikuti cepatnya perkembangan digitalisasi ekonomi.

Secara singkat, terdapat tiga tantangan dalam memajaki ekonomi digital. Pertama, kesulitan merumuskan konsensus global yang mampu memberikan alokasi hak dan pembayaran pajak yang adil. Kedua, rencananya konsensus baru akan difinalkan di 2020 padahal model bisnis digital cepat berubah. Ketiga, banyaknya aksi sepihak melalui ketentuan domestikdari beberapa negara.

Syukurnya, proposal yang diajukan Inclusive Framework on BEPS tentang ekonomi digital pada rencana aksi 1 telah mengerucut menjadi dua pilar utama. Pilar pertama, bertujuan untuk merevisi penentuan status bentuk usaha tetap (BUT) yang tidak hanya berdasar pada kehadiran fisik serta alokasi pemajakan secara lebih adil. Pilar pertama akan memperluas hak pemajakan bagi yuridiksi pasar melalui berbagai pendekatan, mulai dari ditinjau dari jumlah user participation, kegiatan distribusi dan pemasaran, dan sebagainya. Kemudian, pilar kedua fokus atas ketersediaan global anti base erosion rule. “Seluruh opsi pada dasarnya akan menguntungkan Indonesia sebagai yuridiksi pasar yang memiliki banyak pengguna,” kata Bawono.

Kendati demikian, secara politis, kembali menurut John, saat ini terdapat dua kubu di dalam Inclusive Framework on BEPS. Kubu pertama, menunggu konsensus 2020. Kubu kedua, negara yang tidak ingin menunggu dan melakukan aksi unilateral, seperti India yang telah menerapkan pungutan flat sebesar 6 persen terhadap perusahaan yang melakukan pembayaran melebihi 1.500 dollar AS per tahun ke entitas asing di luar India—nilai itu dihitung dari gross payment.

Lantas, Indonesia di kubu mana? John pun mengisyaratkan bahwa kemungkinan besar Indonesia akan mengeluarkan juga inisiatif regulasi seraya menunggu konsensus pada 2020. Namun, kata John, itu masih dalam tahap penggodokan. “Belum bisa bicara, masih perencanaan,” kata John.

Sejatinya, aturan baru soal pajak digital ekonomi masuk dalam revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPh). Kita tunggu saja.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved