Connect with us

Up Close

Menggali Berkah Gelombang Kedua

Diterbitkan

pada

Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga/Foto: Dok. Kemendag

Potensi ekonomi digital amat menjanjikan. Jika dimanfaatkan dengan tepat, ia bakal menjadi pendongkrak penting pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Kementerian Perdagangan menyikapinya?

 

Ketika pertama kali muncul lebih dari satu dekade lalu, Bitcoin menjadi cryptocurrency atau mata uang virtual dari dunia maya pertama yang berhasil diaplikasikan untuk bertransaksi di dunia nyata. Adalah Laszlo Hanyecz, seorang programer asal Florida, AS yang berhasil melakukan transaksi fisik pertama menggunakan Bitcoin. Kala itu ia membeli dua loyang Papa John’s Pizza seharga 10.000 Bitcoin (BTC). Nilai Bitcoin saat itu jika dikonversi ke dollar AS baru sekitar 0,0025 dollar AS, atau berkisar Rp 225 jika dirupiahkan dengan kurs tahun itu—sekitar Rp 9.000 per dollar AS. Kini, nilai 1 BTC mencapai kisaran Rp 715 juta. Artinya, Laszlo Hanyecz yang kini mendapat julukan “Bitcoin Pizza Boy” itu menjadi satu-satunya orang yang pernah membeli dua loyang piza seharga Rp 7,150 triliun jika dikonversi dengan valuasi Bitcoin saat ini.

Diakui atau tidak, Bitcoin menjadi salah satu contoh betapa aset kripto (crypto asset) yang tak lebih dari sekadar baris kode terenkripsi itu memiliki nilai ekonomi tinggi. Bahkan Elon Musk, pemilik perusahaan mobil listrik Tesla asal Amerika Serikat pernah menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran yang sah untuk pembelian produk mobil Tesla. Pernyataan Elon itu pun membuat harga Bitcoin melonjak drastis. Namun, kembali merosot setelah di kemudian hari ia menganulir keputusannya itu.

Terlepas dari fluktuasi valuasi dan kontroversi keberadaannya, aset kripto kini kian berkembang dan semakin banyak ragamnya. Aset digital ini kini diminati banyak orang sebagai alternatif investasi, termasuk di Indonesia. Kementerian Perdagangan mencatat, transaksi aset kripto di Indonesia melonjak pesat. Hingga Juli 2021, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 478,5 triliun, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang baru mencapai angka Rp 65 triliun. Kenaikan nilai transaksi itu ditopang oleh lonjakan pengguna aset kripto hingga dua kali lipat dalam setahun terakhir.

Dalam perbincangan kepada Majalah Pajak akhir Agustus lalu, Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga mengungkapkan, jumlah pengguna aset kripto mencapai 7,4 juta orang pada Juli 2021. Padahal, pada 2020 lalu jumlah penggunanya baru sekitar 4 juta orang.

Jerry mengatakan, keberadaan kripto akan mengubah pola-pola pengaturan ekonomi perdagangan lama dari berbasis otoritas negara menjadi otoritas pasar dan komunitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memberikan perhatian lebih pada kripto sehingga otoritas dan ketahanan ekonomi negara bisa terjamin. Maka, perdagangan aset kripto harus teratur dan terlembaga dan harus di bawah pengaturan negara sehingga dinamika dan dampaknya bisa dikelola dengan baik.

Meski demikian, Jerry menegaskan, aset kripto bukanlah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ia diperlakukan sebagai alat investasi yang dapat dimasukkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Melihat besarnya potensi ekonomi pada aset kripto itu Kemendag menilai, pemerintah harus turun tangan dalam pengaturan perdagangan aset kripto. Salah satunya dengan membentuk bursa aset kripto sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kemungkinan kerugian. Lebih dari itu, keberadaan bursa ini untuk mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kepada Majalah Pajak, Jerry membeberkan bagaimana Kementerian Perdagangan menyikapi fenomena berkembangnya aset digital ini dan rancangan regulasi yang akan dan sudah dibuat. Tentu saja, Jerry juga secara lebih luas membicarakan bagaimana Indonesia hendak memanfaatkan potensi ekonomi digital yang sudah hadir di depan mata. Berikut petikannya.

 

Kemendag mencatat, Ekonomi digital Indonesia diprediksi tumbuh hingga delapan kali lipat di tahun 2030, dari Rp 632 triliun menjadi Rp 4.531 triliun. Seperti apa lanskap konkret ekonomi digital di Indonesia saat ini dalam kaca mata Kemendag?

Pandemi Covid-19 merupakan momentum bagi pelaku usaha untuk menggali potensi ekonomi digital dalam melakukan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan internet. Pada 2025, nilai gross merchandise value (GMV) diperkirakan mencapai 133 miliar dollar AS dan menjadikan Indonesia dengan potensi ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN. Nilai ini diperkirakan akan setara dengan 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Hal itu tidak terlepas dari besarnya populasi Indonesia yang mencapai sekitar 272 juta penduduk, yang membuat Indonesia menjadi pemain penting dalam ekonomi digital di kawasan. Mengutip data Statista, 2021, pada 2018, pengguna internet di Indonesia mencapai 171 juta orang dan diperkirakan akan terus tumbuh pada beberapa tahun ke depan. Sementara itu, pada 2020, on-line shoppers di Indonesia mencapai 39,2 juta dan diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 43,9 juta pada 2022. Kenaikan on-line shoppers sejalan dengan peningkatan pengguna internet yang mencapai 202 juta orang pada 2021.

Sementara dari sisi pelaku usaha, lanskap bisnis ekonomi digital masih didominasi oleh e-commerce. Pada 2020, bisnis e-grocery mengalami peningkatan GMV hingga 400 persen, produk kecantikan/kosmetik meningkat hingga 80 persen, dan fesyen 40 persen. Bisnis on-line FMCG/Grocery diestimasi masih akan meningkat signifikan hingga beberapa periode ke depan.

Lebih lanjut, sektor pendukung seperti logistik juga diprediksi akan tumbuh masif sekitar 35 persen dan marketplace akan memiliki presentasi model bisnis yang seimbang antara C2C dan B2C hingga lima tahun ke depan.

 

Pertumbuhan ekonomi digital yang diprediksi itu apakah pertumbuhan natural/alami atau kondisional—misalnya hanya terjadi ketika arsitektur atau infrastruktur pendukungnya disiapkan terlebih dahulu?

Saya pikir pertumbuhan ekonomi digital, khususnya e-commerce bersifat natural atau alami karena adanya faktor pendorong dari sisi demand (kebutuhan) masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sudah condong pada aktivitas digital dapat dipenuhi secara natural atau alami oleh pelaku usaha karena adanya inovasi dan pemanfaatan teknologi yang terus tumbuh dan berkembang.

Namun demikian, peran kebijakan masih sangat penting. Melihat beberapa studi, pada beberapa negara seperti Amerika Latin, Asia Tenggara, dan sejumlah negara Asia bahwa pembangunan ekonomi digital melalui peraturan perdagangan digital yang efektif dan reformasi domestik akan membantu negara-negara dalam menciptakan diversifikasi ekonomi dengan pertumbuhan berkelanjutan berbasis inovasi. Penataan regulasi yang koheren masih diperlukan untuk mengantisipasi sekaligus memanfaatkan perkembangan perdagangan digital yang dinamis. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi digital dapat diakselerasi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi dapat tercapai apabila kita bisa mengembangkan SDM berkeahlian tinggi, mengoptimalkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata, dan menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan perusahaan start-up baru, serta menerbitkan regulasi yang mampu mengantisipasi perubahan digital yang dinamis. Regulasi dimaksud harus jelas, tegas, adil, tetapi bersifat adaptif, future ready, business friendly dan tidak menjadi beban biaya tinggi bagi pelaku usaha.

Pemanfaatan ekonomi digital Indonesia juga harus terus didorong. Saat ini pemanfaatan ekonomi digital Indonesia masih relatif kecil, dan masih terfokus untuk mempercepat dan mempermudah transaksi, serta meningkatkan akses informasi/transparansi. Adanya perkembangan teknologi gelombang baru atau second wave ekonomi digital dengan munculnya 5G, Internet of Things, Blockchain, Artificial Intelligence, dan Cloud Computing, harus dapat lebih dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, agar tidak lagi sekadar memfasilitasi transaksi namun juga produksi dan logistik, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mampu menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

 

Sektor apa saja yang paling dominan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi digital di Indonesia—misal, apakah e-commerce, fintech/jasa keuangan, logistik, atau produk digital?

Dalam lima tahun terakhir, ekonomi digital di Indonesia sudah menunjukkan potensi yang besar dalam kontribusinya bagi perekonomian. Periode pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 dianggap sebagai periode momentum dalam akselerasi ekonomi digital di Indonesia. Dalam praktiknya, ekonomi digital menurut Google dan Temasek tahun lalu adalah identik dengan internet economy yang dapat dibagi ke dalam empat kelompok usaha yang berjalan dengan mengandalkan teknologi informasi, yaitu e- commerce, transportasi daring, jasa travel daring, dan media daring. Berdasarkan perhitungan CAGR dari gross merchandise value (GMV), kelompok e-commerce diprediksi masih akan tumbuh hingga 2025 dengan nilai GMV sebesar 83 miliar dollar AS. Dengan demikian, e-commerce masih secara dominan akan merepresentasikan praktik ekonomi digital di Indonesia hingga beberapa tahun ke depan.

Sementara jika ditelaah lebih lanjut, menilik data Sirclo, 2020 lalu, sektor e-commerce terdiri dari marketplace, webstore, dan social media commerce, di mana e-tailing (marketplace dan webstore) masih akan mendominasi hingga tahun 2022 dengan nilai GMV sebesar 40 miliar dollar AS, sedangkan social media commerce sebesar 25 miliar dollar AS. Dengan demikian, yang dapat dilihat adalah adanya dominasi dari marketplace dan toko on-line (webstore) hingga beberapa tahun ke depan dalam ekonomi digital Indonesia.

 

Kemendag mengatakan tengah memanfaatkan gelombang kedua ekonomi digital dengan menciptakan ekosistem digital yang memfasilitasi produksi, logistik hingga transaksi. Seperti apa fasilitas yang diberikan?

Arus transaksi digital saat ini memang sudah mulai memasuki gelombang kedua dan ketiga dengan munculnya pemain-pemain di sektor baru di Indonesia. Contohnya, bidang health tech yang diisi Halodoc, Alodokter, Aido Health. Lalu, education technology seperti Ruangguru, Zenius, dan Ruang Belajar, serta finansial teknologi, seperti Dana, Ovo, dan Link Aja.

Dalam hal fasilitasi produksi, pemerintah memiliki rencana untuk mendorong lebih banyak UMKM produsen masuk ke platform e-commerce, salah satunya dengan membuat kebijakan yang tepat untuk membina UMKM produsen. Untuk melakukan upaya tersebut, pemerintah perlu memisahkan antara pelaku UMKM dengan kategori pedagang dan produsen. Kategorisasi ini dibutuhkan untuk membuat peraturan yang lebih tepat dan terarah dalam mengembangkan potensi UMKM, khususnya dalam memanfaatkan platform e-commerce bagi UMKM produsen.

Dalam hal logistik, sejak 2012, pemerintah fokus mengembangkan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Program ini juga ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Pengembangan Sislognas pada akhirnya harus sejalan dengan pengembangan ekonomi digital, khususnya perdagangan digital. Pemerintah berupaya terus mendorong terciptanya sistem logistik yang efisien dan cerdas, melalui kolaborasi dengan penyedia jasa e-commerce (marketplace) dan perusahaan logistik lokal. Secara prinsip, upaya pemerintah dalam mendorong onboarding UMKM ke dalam platform e-commerce secara otomatis akan terintegrasi dengan sistem logistik yang terus dikembangkan oleh penyedia. Berdasarkan informasi dari pengelola marketplace, sekitar 90 persen UMKM yang telah terdigitalisasi ke dalam platform e-commerce merasa terbantu dalam urusan kegiatan logistik.

Dalam hal transaksi, pemerintah bersama dengan otoritas moneter dan jasa keuangan akan terus mendukung pertumbuhan fintech dalam memudahkan transaksi perdagangan digital. Keamanan data, kenyamanan dan perlindungan konsumen akan menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam memanfaatkan gelombang kedua dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif.

E-commerce menjadi salah satu sektor dominan dari ekonomi digital yang sangat penting untuk dikembangkan bersama dengan sektor lainnya. Dari transaksi e-commerce sepanjang 2020, tercatat mencapai Rp 266,2 triliun. Tahun ini diprediksi bisa mencapai Rp 354,3 triliun atau meningkat 33,11 persen dibandingkan 2020. Upaya peningkatan pertumbuhan perdagangan melalui e-commerce diharapkan menjadi langkah awal yang akan diikuti oleh perkembangan sektor lainnya untuk menunjang kemajuan ekonomi digital di Indonesia.

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam memfasilitasi bertumbuhnya ekonomi digital di dalam negeri adalah dengan menyempurnakan Permendag 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penyempurnaan kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan keadilan perlakuan antara pelaku usaha dalam negeri dengan luar negeri dan pelaku usaha formal dengan informal, serta melindungi kepentingan nasional melalui penguatan pelaku usaha, produk lokal dan perlindungan kepada konsumen.

Penyesuaian kebijakan tersebut diharapkan juga dapat mengantisipasi tantangan dalam bentuk indikasi berkembangnya berbagai praktik perdagangan tidak sehat pada pasar Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce di Indonesia, seperti dumping atau predatory pricing. Konsekuensi dari praktik persaingan tidak sehat tidak hanya merusak struktur UMKM, tetapi juga mendistorsi pasar e-commerce Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memanfaatkan kerja sama dengan negara-negara ASEAN, untuk mendorong pertumbuhan e-commerce. Melalui perjanjian ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAOEC) yang saat ini masih dalam proses ratifikasi, diharapkan dapat membuka akses perdagangan internasional yang lebih luas bagi Indonesia, terutama di kawasan ASEAN.

Perjanjian tersebut juga diharapkan membantu meningkatkan penanaman modal, perdagangan barang dan jasa, dan membuka lebih banyak peluang kerja. Untuk memastikan persetujuan tersebut dapat memberi manfaat optimal, pemerintah akan memperkuat instrumen hukum terkait PMSE, salah satunya melalui penyempurnaan Permendag 50 Tahun 2020, dan memastikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi konsumen serta pelaku usaha di dalam negeri.

 

Untuk memajukan ekonomi digital perlu sinergi pemangku kepentingan lintas lembaga. Dengan siapa saja Kemendag bekerja sama, dan seperti apa kerja samanya?

Kemendag telah dan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder ekonomi digital. Saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menggagas terbentuknya Project Management Office (PMO) terkait ekonomi digital di Indonesia yang berfungsi sebagai sarana konsolidasi dan harmonisasi program pemerintah di bidang ekonomi digital. Keberadaan PMO diharapkan akan membuat berbagai upaya pengembangan ekonomi digital menjadi lebih praktis dan implementatif.

Secara umum, Kemendag melakukan komunikasi secara aktif dengan instansi pemerintah seperti Kominfo, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, hingga Bappenas untuk mendukung program onboarding UMKM dan dukungan lainnya.

Selanjutnya, Kemendag juga berkolaborasi dengan komisi persaingan usaha, dunia usaha dan asosiasi dalam upaya peningkatan daya saing, persaingan usaha yang sehat, dan efisiensi bisnis. Selain itu, Kemendag juga membangun komunikasi dengan masyarakat melalui komunitas kreatif dan lembaga yang terkait dengan perlindungan konsumen untuk mempersiapkan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

 

April lalu Kemendag bersama Kemenkominfo dan Kemenkop dan UKM menggelar rapat koordinasi Penyusunan Konsep Arsitektur Ekonomi Digital Indonesia (EDI). Apa itu EDI, dan apa tujuannya?

Tujuan pertemuan ketiga kementerian adalah untuk kolaborasi dan melakukan harmonisasi program yang sejalan dengan pengembangan ekonomi digital. Dalam progresnya, konsep arsitektur EDI akan diintegrasikan dengan konsep PMO terkait ekonomi digital di Indonesia yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Secara teknis, PMO merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan hilirisasi ekonomi digital Indonesia. Visi yang digagas adalah menjadikan Indonesia sebagai 10 besar dalam perekonomian global, yaitu Indonesia diharapkan dapat berperan lebih sebagai produsen teknologi dan inovasi terbesar di ASEAN. Kemudian terdapat beberapa potensi capaian. Pertama, ekonomi digital berkontribusi 18 persen terhadap PDB pada tahun 2030 atau mencapai Rp 4.500 triliun dan menguasai 40 persen potensi ekonomi digital ASEAN. Kedua, nilai e-commerce 2030 mencapai Rp 1.900 triliun. Ketiga, digital skill berkontribusi 7 persen terhadap PDB 2030 atau Rp 1.965 triliun. Dan keempat, lebih dari 10 juta tambahan lapangan pekerjaan dari kondisi saat ini pada tahun 2030. Dalam potensi capaian tersebut, Indonesia diharapkan menjadi pemain e-commerce terbesar di ASEAN dari hulu sampai hilir, termasuk logistik dan produk.

Adapun inisiatif yang akan diambil, antara lain membangun infrastruktur yang mendukung ekosistem ekonomi digital; mengembangkan literasi digital dan talenta digital sesuai kebutuhan Du-Di (dunia usaha-dunia industri), serta mendorong riset dan inovasi. Kami juga mendukung peningkatan kewirausahaan dan penciptaan start-up digital; meningkatkan daya saing ekonomi digital melalui digitalisasi pada sektor-sektor prioritas; menyusun kebijakan/regulasi ekonomi digital yang agile, tepercaya, aman, etis, dan berkelanjutan; serta mengembangkan sistem tata kelola data ekonomi digital yang berdaulat dan aman. Sementara sektor prioritas yang diusulkan antara lain perdagangan, UMKM, industri, keuangan, pendidikan, pertanian dan perikanan, pariwisata, kesehatan, keamanan siber, serta perlindungan data dan konsumen.

 

Kemendag juga sedang memfasilitasi ekonomi sistem digital, kira-kira fasilitas yang diberikan mereka itu seperti apa?

Saya pikir kalau dari sisi Kementerian Perdagangan, kami bicara soal komersialisasinya, regulasinya. Intinya kami sangat open terhadap perkembangan marketplace, ewallet ke depan yang tentunya mengedepankan prinsip yang sehat. Yang sehat itu seperti jangan sampai ada predatory pricing, itu harga yang tidak wajar. Contoh, barang dari luar negeri bisa langsung masuk harganya tidak kompetitif. Ada persaingan tidak sehat. Hal itu kami harus atur, organize dalam sebuah kondisi yang win-win solution buat semua.

Kami juga memberikan keberpihakan kepada UMKM. Misalnya—kita bicara tidak hanya digital tapi off-line juga ya. Contoh gerai-gerai minimarket yang ada di Indonesia. Itu, kan, ada aturannya—lebih dari 70-80 persen itu produk lokal yang dijajakan, yang dijual dan ditampilkan. Itu salah satu bentuk juga bagaimana kami ingin memajukan UMKM kita.

Kami juga memiliki kerja sama dalam rangka untuk memboosting UMKM dengan cara memberikan pelatihan, asistensi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM kita dalam melakukan usahanya. Contoh, kami datang ke daerah kesulitan mau ekspor. Kami berikan pendampingan, step-nya, prosedurnya apa saja. Kemendag juga miliki balai pelatihan ekspor. Di situ dikasih contoh yang simpel seperti membuat packaging itu juga salah satu keberpihakan UMKM. Kita juga punya Atdag (Atase Perdagangan), ada Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) itu kami sebar di 45 negara. Kalau Atdag di ibu kota negara, ITPC bukan di ibu kota negara yang kota besar. Mereka tugasnya melakukan business matching antara seller dengan buyer, demand dengan negara-negara tujuan mereka ditempatkan, mereka bisa mengidentifikasi. Contoh negara A mau ambil produk apa dari Indonesia, kan, tidak semua bisa kita ekspor kalau tidak tepat sasaran. Itulah fungsi dari Atdag dan ITPC yang secara masif menjadi ujung tombak dalam melakukan business matching dan mengidentifikasi produk apa yang bisa di ekspor.

Kita juga punya Free Trade Area (FTA) unit yang ada di Jakarta, Semarang, Makassar, Bandung dan beberapa kota besar yang memberikan sosialisasi terhadap perjanjian dagang. Perjanjian dagang manfaatnya juga besar. Contoh, per hari ini kita ada 23 perjanjian dagang yang sudah diratifikasi, maupun implementasi. Banyak sekali perjanjian dagang yang kita bahas ini dengan Australia misalnya—IA CEPA, banyak sekali yang kita dapatkan dan perjuangkan dan berhasil dicapai. Misalnya tarif biaya masuk produk Indonesia ke Australia hampir sekitar 7.000 produk. Nah, dari sekian itu, nol. Artinya, efisiensi cost, barang ekspor kita ke Australia tidak mengalami cost yang berlebihan. Jadi, mereka termotivasi, ekspor kita khususnya UMKM untuk meningkatkan ekonomi mereka. Belum lama lagi nanti beberapa hari ke depan kami dari Kemendag akan merealisasikan Indonesia UAE di Bogor. Menterinya akan datang untuk menyelesaikan perjanjian dengan Emirate Arab. Itu contoh bagaimana kita membuka peluang dan memberikan manfaat.

Intinya adalah ini semua upaya dan effort yang kami lakukan untuk memastikan semua hal itu bisa berjalan secara sinergi, integrasi, dan untuk saling mendukung semua sektor karena perdagangan itu on-line, off-line, segala jenis komoditas.

 

Kemendag menilai, aset kripto—banyak yang menyebutnya crypto currency—memiliki potensi besar dan bisa menjadi salah satu kontributor pendapatan negara. Menurut data Kemendag, seperti apa gambaran perdagangan aset kripto di Indonesia saat ini, dan sebesar apa potensinya?

Sebelumnya saya tegaskan, bahwa kripto di Indonesia ini di-treat sebagai komoditas, bukan sebagai nilai atau mata uang, bukan sebagai alat pembayaran. Karena banyak yang mengistilahkan kripto ini cryptocurrency. Di luar mungkin ada beberapa negara yang sudah bisa men-trade ini sebagai alat pembayaran. Namun, di Indonesia, sekali lagi saya sampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang kita, alat pembayaran yang sah dan diakui cuma satu, yaitu rupiah. Jadi, tidak ada lagi yang bisa menjadi alat pembayaran kecuali rupiah. Jadi kripto itu kami pandang sebagai aset kripto, kami membiasakan penggunaan istilah itu untuk semakin memberikan pemahaman yang pas dan akurat ke masyarakat bahwa kripto itu adalah komoditas dan itu sesuai dengan undang-undang juga yang mengatakan bahwa kripto adalah di-treat sebagai komoditas, bagian dari komoditas. Oleh karena itu, ruang lingkupnya berhubungan dengan Kemendag karena mengurus tentang komoditas, domainnya di Kemendag melalui Bappepti.

Dengan optimisme dan kebijakan yang tepat sasaran, bukan suatu hal yang tidak mungkin dalam waktu ke depan perdagangan aset kripto akan semakin berkembang dan memiliki diversifikasi yang kompetitif dari jenis aset investasi lainnya di Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya aset kripto yang diperdagangkan secara global termasuk di Indonesia. Saat ini juga semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi perdagangan aset kripto untuk mendapatkan keuntungan.

Jumlah jenis aset kripto yang diperdagangkan secara global dari waktu ke waktu terus bertambah dan saat ini jumlahnya terdapat sekitar 11.363 jenis aset kripto dan diperkirakan akan terus bertambah di waktu mendatang. Demikian juga kapitalisasi pasar saat ini sudah mencapai Rp 31.091 triliun dan diperkirakan nilainya akan terus meningkat.

Perkembangan transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia sejak diregulasi oleh pemerintah, mengalami tren yang meningkat pesat. Hal ini dapat dilihat dari nilai transaksi pada tahun 2020 sebesar Rp 65 Triliun dan pada 2021—periode Januari sampai dengan Juli—nilai transaksi telah mencapai Rp 478,5 triliun. Demikian juga untuk pelanggan atau masyarakat yang bertransaksi aset kripto terhitung sampai dengan Periode Juli 2021 berjumlah 7,4 juta pelanggan. Untuk jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan saat ini jumlahnya sebanyak 229 aset kripto dari 11.363 jenis aset kripto yang diperdagangkan secara global.

 

Kemendag menyatakan pemerintah akan mempercepat pendirian bursa perdagangan khusus aset kripto. Mengapa penting dan seperti apa implementasinya nanti?

Awal pengaturan perdagangan aset kripto di Indonesia menggunakan pendekatan yang menetapkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat ditransaksikan di Bursa Berjangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK). Melalui UU PBK tersebut, pelaksanaan perdagangan Aset Kripto dilakukan melalui pasar fisik yang diselenggarakan oleh Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PBK. Melatarbelakangi hal tersebut, maka kelembagaan yang dibutuhkan dalam perdagangan pasar fisik aset kripto selain adanya pedagang fisik aset kripto juga dibutuhkan bursa berjangka aset kripto yang bertindak sebagai penyelenggara perdagangan aset kripto.

Mengenai rencana pembentukan bursa pasar fisik aset kripto saat ini masih dalam proses verifikasi terhadap dokumen persyaratan usulan pembentukan bursa aset kripto yang sedang diajukan oleh pihak bursa kepada Bappebti. Dalam permohonan tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi/dilengkapi oleh calon bursa. Diharapkan dalam akhir tahun ini, mereka sudah memenuhi seluruh persyaratan tersebut agar Bappebti dapat menerbitkan persetujuan sebagai Bursa Pasar Fisik Aset Kripto.

Kenapa harus ada bursa? Pertama, dalam langkah untuk melaksanakan amanah undang-undang. Ketika undang-undang mengatakan bahwa kripto adalah komoditas dan itu disebutkan karena kripto adalah komoditas dan untuk melakukan trading dari komoditas itu harus melalui bursa. Sehingga kami melaksanakan undang-undang, karena kripto adalah komoditas dan komoditas kripto ini di perdagangkan melalui bursa. Oleh karena itu, kami ingin mendirikan bursa ini sebagai wadah untuk trading kripto.

Kedua, memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pihak lain, baik pedagangnya, investornya, pelakunya, ekosistemnya, lingkungannya, sistemnya dan seterusnya. Ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian, keamanan, kenyamanan, kejelasan status hukum, dan tentunya keberlangsungan yang bisa memberikan perlindungan.

Ketiga, kami juga ingin dalam rangka membentuk ekosistem sehat ketika ada bursa itu akan jadi lebih terintegrasi. Jadi kalau orang trading kripto, konsumen, dia pasti akan melalui sebuah ekosistem maksudnya pasti ada kliringnya, akan ada pencatatannya, kustodian, semua itu sudah terekam secara sistematis. Sehingga itu akan semakin memberikan kepastian kepada masyarakat untuk trading kripto. Dan misalnya belum ada bursa, orang akan susah mau beli. Oke, beli ke pedagang, jaminannya nanti kalau misalnya kondisi memburuk, tiba-tiba pedagangnya susah, dia jualan dibeli konsumen tiba-tiba hilang. Itu bagaimana? Kalau ada bursa, enggak bisa begitu. Akan ada kliring, pencatatannya, dan seterusnya yang membuat akan ada pertanggungjawaban yang jelas dan transparan dan accountable.

Keempat, ini memberikan potensi dan peluang dan kesempatan kepada para pelaku khususnya untuk bisa mengembangkan ke depannya produk ekspor. bagaimana caranya produk ekspor? Contoh, nanti dengan adanya bursa tentu dengan ekosistem yang sehat akan lebih ada banyak peluang bagi para pelaku di bursa karena mereka sudah ada ekosistem yang sehat untuk bisa mengembangkan token sendiri. Kalau sekarang, kan, rata rata Bitcoin, itu dari luar, kan? Namun, kalau sudah ada bursa, pemainnya jelas, status hukumnya oke, pencatatannya bagus, administrasi segala macam semuanya sudah teregulasi dengan baik, pemerintah juga bisa lebih banyak ikut mengawasi, pasti ekosistem ini akan dengan sendirinya terbentuk sehingga pelaku akan termotivasi dan terdorong untuk kita bikin token sendiri. Itu potensi produksi untuk ekspor. Bangga dong kita, aset digital. Masyarakat internasional bisa beli token kita. Bangga dan itu sumber untuk pendapatan negara, ini baru di sisi token-nya. Belum lagi bisnis turunannya. Kalau kita sudah terbentuk seperti itu, banyak sekali bisnis turunannya. Misalnya, asuransi untuk memastikan perlindungan misalnya kita beli ini ada jaminan untuk bisa memberikan kompensasi.

Kelima, bicara penerimaan dan pendapatan negara. Saya ingin katakan bahwa ini potensial. Teknisnya bagaimana, saya pikir nanti Kemenkeu yang akan memberikan penjelasan karena itu ranah Kemenkeu kalau kita bicara penerimaan, bicara pajak. Namun, melihat dari perputaran yang luar biasa, pembentukan bursa akan kami bentuk bulan Desember mudah-mudahan. Bulan Juli 2021 perputaran transaksi kripto itu mencapai Rp 470 triliun lebih. Per harinya Rp 2 triliun lebih. Ini potensial untuk penerimaan negara. Artinya sesuatu yang dapat memberikan nilai lebih kepada masyarakat, tinggal nanti teknisnya itu semua kepada Kemenkeu. Kami hanya melihat dari sisi potensial.

Keenam, saya pikir sangat memberikan multiplier effect yang positif, dan tentunya dari sisi keamanan negara itu juga penting. Contoh, mencegah money laundering, mencegah hal yang biasa dilakukan oknum-oknum mendanai teroris. Kalau kita lihat pemberitaan di luar negeri, teroris banyak dapat sumber dana digital, enggak paka cash. Misalnya terorisnya negara A, funding-nya negara B, eksekusinya di negara C. Dengan (bursa) ini kan berarti meminimalisasi. Jadi, ini juga berdampak pada keamanan, national interest, national security yang tentunya kita semua berkepentingan, tidak hanya pemerintah tapi masyarakat juga berkeinginan mendapatkan situasi yang kondusif dan aman.

Ketujuh, saya pikir ini bisa menjadi preseden yang baik, ya, bagi masyarakat Indonesia, khususnya dan komunitas internasional pada umumnya. Kalau ini berhasil dilakukan establish di-launching di tahun 2021, ini akan menjadi bursa pertama di dunia yang diregulasi oleh pemerintah. Kalau di luar negeri sudah ada beberapa tapi (dikelola) swasta. Di Indonesia, kalau ini sudah akan berhasil dan tidak ada hambatan ini akan menjadi bursa pertama di dunia dan saya pikir ini bagus.

 

Salah satu tantangan teknologi komputasi on-line adalah kejahatan siber. Menurut Anda apakah SDM kita sudah mumpuni untuk menangani teknologi tinggi penuh risiko itu?

Untuk mengantisipasi kejahatan siber dalam perdagangan aset kripto, Bappebti telah mengantisipasinya dengan menerbitkan beberapa Peraturan Bappebti yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, antara lain mekanisme transaksi yang terjadi pada Sistem Pedagang Fisik Aset Kripto di Pasar Fisik Bursa Berjangka, sebagian aset kriptonya disimpan di wallet tempat penyimpanan (depository) dan sebagian lagi disimpan di Tempat Penyimpanan Pedagang Fisik Aset kripto, penyetoran dana baik transaksi beli/jual dananya dicatat dan disimpan pada rekening terpisah pada rekening terpisah Lembaga Kliring (70 persen) dan rekening terpisah pedagang fisik aset kripto (30 persen) dan serta dilaporkan dan diawasi oleh Bursa Berjangka dan Bappebti. Kemudian, pedagang fisik aset kripto wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System) dan ISO 27017 (cloud security) dan ISO 27018 (cloud privacy) apabila pedagang fisik aset kripto menggunakan cloud.

Selanjutnya, server yang dijadikan sebagai sistem perdagangan wajib ditempatkan di dalam negeri. Sama halnya juga bagi pengelola tempat penyimpanan aset kripto.

Untuk memberikan jaminan keamanan aset kripto yang disimpan, Bappebti mewajibkan penyimpanan dilakukan dalam bentuk hot storage dan cold storage, yang 50 persen dari total aset kripto yang dikelola pedagang fisik aset kripto wajib ditempatkan pada Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto dan yang telah memiliki perjanjian kerja sama penjaminan dengan pihak asuransi penyimpanan aset kripto.

Dari 50 persen aset kripto yang disimpan sendiri oleh pedagang fisik aset kripto, paling sedikit 70 persennya disimpan secara off-line atau cold storage dan paling besar 30 persen disimpan secara on-line atau hot storage.

Kami juga melarang memperdagangkan jenis aset kripto selain yang telah ditetapkan dalam Perba tentang daftar jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto termasuk juga dilarang menjual aset kripto yang diciptakan oleh calon pedagang fisik aset kripto yang bersangkutan atau pihak afiliasinya.

Lalu, denominasi wajib dalam mata uang IDR (Rupiah); Selain itu, dari sisi pemilikan dana pelanggan, Bappebti mengatur bahwa pedagang fisik aset kripto wajib menempatkan dana pelanggan sebesar 70 persen pada rekening terpisah yang di tempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka.

Pengawasan terhadap implementasi peraturan di bidang aset kripto oleh Bappebti senantiasa diperhatikan dan wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha. Bappebti telah menerbitkan Surat Edaran Kepala Bappebti yang pada pokoknya mewajibkan semua pedagang fisik aset kripto untuk menyampaikan laporan secara periodik, yaitu laporan transaksi, laporan keuangan harian, bulanan, triwulan dan tahunan serta laporan kegiatan tahunan.

Saat ini Bappebti sedang melakukan kajian dan kegiatan untuk melakukan pengawasan (pelaporan) berbasis risiko, yang perlu didukung sarana yang automasi (sistem) yang dapat memberikan deteksi (early warning system), sehingga kegiatan perdagangan aset kripto dapat diawasi dengan efisien dan efektif berbasis risiko dan kegiatannya dapat berjalan secara transparan, wajar dan tepercaya.

Bappebti juga melakukan kajian dan penyusunan standar akuntansi dan pelaporan baik atas transaksi keuangan, transaksi aset kripto, serta pelaporan pembukuan yang perlu dilakukan secara harian (terdapat dashborad yang bersifat real time), bulanan dan tahunan. Termasuk adanya sistem e-reporting yang menampung pelaporan secara real time dan berkala (yang sudah diimplementasikan untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi).

Kemudian melakukan penyempurnaan ketentuan yang berkelanjutan (continous improvement) sesuai dengan perkembangan yang terjadi di negara yang telah mengatur (benchmarking) serta mengikuti standar yang ditetapkan secara International seperti dalam G-20, Financial Action Task Force (FATF Rec 15 – New Technologies).

 

Banyak orang yang masih ragu dengan perdagangan atau investasi kripto karena memiliki risiko yang besar. Misalnya tak adanya nilai aset, fluktuatif dan spekulatif, dan ketakutan mengalami transaksi bodong. Bagaimana pemerintah membuat jaring pengamanan untuk memperkecil risiko itu?

Untuk melindungi masyarakat dalam perdagangan aset kripto, Bappebti telah mengantisipasinya dengan menerbitkan beberapa Peraturan Bappebti yaitu Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 dan terakhir dengan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Dalam peraturan tersebut diatur bahwa setiap calon pedagang fisik aset kripto wajib melaporkan kepada Bappebti seluruh identitas pelanggan yang telah terdaftar, melaporkan seluruh wallet yang dikelola, dan setiap proses penerimaan pelanggan bagi calon pedagang fisik aset kripto wajib dilakukan know your customer (KYC) serta pelanggan diberikan pemahaman atau penjelasan terkait risiko dan pelaksanaan transaksi aset kripto.

Selain itu, Bappebti melakukan berbagai upaya pengawasan yang dilakukan dengan berdasarkan Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 758/BAPPEBTI/SE/12/2019 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto. Dalam regulasi tersebut substansinya mewajibkan kepada calon pedagang fisik aset kripto antara lain melaporkan transaksi harian dan bulanan; melaporkan laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan (audited); melaporkan kegiatan tahunan (mencakup aktivitas operasional usaha Perusahaan selama 1 tahun); dalam melakukan penarikan atau dana, hanya diperbolehkan ke rekening milik pelanggan yang data dan identitasnya sama dengan identitas yang terdaftar pada saat pembukaan akun transaksi.

Selain Peraturan tersebut di atas, Bappebti juga telah menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa aset kripto yang layak dana aman untuk dijadikan sarana investasi. Pada saat ini sudah ada 229 aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Bappebti sebagai aset kripto yang dapat ditransaksikan di 13 pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti.

Kemudian, terkait pelaku TPPU dan TPPU menggunakan kripto, Bappebti telah menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 6 tentang Penerapan Program APU-PPT Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, yang pada intinya mewajibkan Pedagang Fisik Aset Kripto untuk menerapkan program APU/PPT, seperti mengimplementasikan kebijakan lima pilar—pengawasan aktif direksi dan komisaris, kebijakan dan prosedur, internal kontrol, sistem informasi, dan pelatihan SDM—serta mewajibkan pedagang fisik aset kripto untuk melakukan pengkinian data nasabah secara berkala; serta menjalankan kewajiban pelaporan terkait penerapan ketentuan di bidang APU/PPT.

 

 Anda juga tengah mendorong terciptanya regulasi pajak aset kripto untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat. Apa usulan dari Kemendag atau pelaku kripto terkait pengenaan pajaknya kelak? Dan sampai di mana pembahasannya dengan Kemenkeu?

Terkait pajak, Kemendag akan berkoordiansi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan, para pemangku kepentingan, serta instansi terkait lainnya. Hal ini untuk memastikan terciptanya iklim perdagangan aset kripto yang sehat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

Harapan Anda, kapan target aturan pajak perdagangan aset kripto ini bisa diimplementasikan?

Kemendag akan segera membahas aturan tersebut dengan Ditjen Pajak. Meskipun belum bisa dipastikan waktunya. Diharapkan aturan dapat segera diimplementasikan. Artinya, ada potensi penerimaan yang signifikan untuk negara. Sehingga perdagangan aset kripto dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Harapannya tercipta perdagangan aset kripto sehat sehingga dapat memberikan manfaat seperti menyediakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat, menyediakan salah satu sarana investasi bagi masyarakat; memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha Perdagangan aset kripto; memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi masyarakat yang terlibat dalam perdagangan aset kripto; dan mencegah transaksi ilegal seperti Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU- PPT).

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Up Close

Politik, Lahan Pengabdian dan Pelayanan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jerry Sambuaga/Foto: Rivan Fazry

Bagi Jerry, politik bukanlah ladang untuk mencari penghidupan, melainkan medan laga untuk memenangkan kepentingan masyarakat.

 

“Saya memang lahir, besar, tumbuh dan berkembang di keluarga politik. Bapak saya politisi, kakek saya juga politisi. Bahkan sebelum saya lahir, bapak saya sudah anggota DPR. Intinya keluarga politik,” kata Jerry kepada Majalah Pajak di Novotel Golf Resort & Convention Center, Bogor pada Senin 30 Agustus lalu.

Demikian Jerry Sambuaga,Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia kelahiran Jakarta 2 Juli 1985 ini, membuka cerita karier politiknya. Sang ayah, Theo L Sambuaga adalah politisi senior yang sudah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 1982—tiga tahun sebelum Jerry lahir. Selain berkali-kali menjadi anggota legislatif, ayahanda Jerry juga pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja pada Kabinet Pembangunan VII, juga Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman Indonesia pada era Kabinet Reformasi Pembangunan.

Pembicaraan di lingkungan keluarganya pun sering kali tak jauh dari topik politik—undang-undang, kebijakan, aturan, DPR, dan lain-lain—di meja makan sekalipun. Hal itu, langsung maupun tidak langsung memberikan ketertarikan dan kesadaran berpolitik kepada Jerry.

Ketertarikan itu membawa Jerry ingin mendalami politik secara keilmuan. Ia meyakini, dengan terjun ke dunia politik, ia kelak dapat melayani masyarakat lewat kebijakan yang baik. Maka selepas sekolah menengah atas, ia memilih melanjutkan studi Bachelor of Arts in Politics di Universitas San Francisco. Ilmu yang ia dapatkan di kampus itu ia imbangi dengan menimba pengalaman di berbagai organisasi, juga di ranah birokrasi. Di sela-sela belajar itu, Jerry terlibat aktif sebagai peneliti pada Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata (KIPS) di Departemen Luar Negeri pada tahun 2005, yang bertugas mengeksplorasi dan melakukan riset terkait terorisme, keamanan internasional, dan isu pertahanan.

Pada 2006, Jerry menjadi peneliti dalam misi penjaga perdamaian dan resolusi konflik, tepatnya pada Divisi Politik Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Tahun 2007, Jerry terlibat sebagai peneliti untuk ASEAN Regional Forum (ARF) di Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta yang bertugas menginvestigasi dan menganalisis konflik teritorial, pertahanan, keamanan, terorisme, dan militer di wilayah Asia Tenggara, sembari melanjutkan pendidikan S2-nya. Ia kemudian berhasil menamatkan studi Magister Hubungan Internasional dalam Kebijakan Keamanan Internasional di Universitas Columbia pada 2008.

Sebagai sosok yang sadar sejak awal bahwa politik bukanlah ladang untuk mencari mata pencaharian, pada 2009 ia mendirikan sebuah perusahaan konsultasi di bidang politik bernama The Zoom Strategist. Melalui perusahaan ini Jerry memberikan jasa mengkaji kebijakan dan strategi dalam bidang politik. Selain itu, sejak 2008, Jerry juga menjadi dosen yang aktif mengajar di beberapa kampus ternama seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Sam Ratulangi, London School of Public Relations, Universitas Pertamina, Universitas Paramadina, dan Universitas Indonesia.

“Karier politik itu sebagai lahan pengabdian, panggilan untuk melayani. Sehingga kita harus mempunyai kemandirian secara finansial. Saya melihat fenomena di masyarakat; banyak politisi dari kalangan pengusaha, pengacara, atau profesi lainnya. Saya pikir justru malah bagus, dia punya background kemandirian secara finansial. Ketika lepas dari politik, mereka balik lagi pada profesinya masing-masing,” kata Jerry.

Dengan kemandirian finansial itu, menurut Jerry, politisi tak lagi harus risau soal mata pencaharian sehingga fokusnya adalah mengemban amanah untuk membela kepentingan masyarakat.

“Politik itu bukanlah karier untuk mencari mata pencaharian, melainkan lahan pengabdian. Politic is my life, but is not for living,” rangkum Jerry.

Meniti dari awal

Meski menjadi anak pejabat senior yang berpengaruh, putra Manado itu menapaki jenjang kariernya di bidang politik dari awal. Setelah lulus S2, ia sempat menjadi Staf Ahli Ketua DPR RI selama satu tahun. Tugasnya menangani isu luar negeri, khususnya terkait hubungan DPR RI dengan parlemen-parlemen dunia. Tahun 2009 Jerry kemudian menjabat sebagai Staf Ahli Ketua DPD RI. Pekerjaan itu ia lakoni sembari mengambil pendidikan doktoral di Universitas Indonesia. Pria berpembawaan ramah ini akhirnya mendapatkan gelar doktor ilmu politik pada 2016, sekaligus menjadikannya Doktor Ilmu Politik termuda dari Universitas Indonesia.

“Seiring waktu berjalan, saya aktif di organisasi sampai di Partai Golkar. Dan saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ternyata di politik ini kita bisa melakukan banyak hal,” ujar pria yang juga pernah aktif sebagai Kolumnis di Harian Umum Suara Pembaruan ini.

Di Partai Golkar, Jerry aktif di kepengurusan DPP. Kemudian tahun 2014 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih sebagai Anggota Komisi I DPR RI untuk periode 2014–2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Utara tahun 2018. Pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar periode 2016–2018, dan setahun kemudian, tepatnya pada 25 Oktober 2019, ia diminta bergabung di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Perdagangan.

Kepada anak muda Indonesia, Jerry ingin berbagi bahwa yang terpenting dalam meniti karier adalah meniti dengan tekun, bekerja keras, dan berdisiplin pada setiap jenjang prosesnya.

“Kebanyakan generasi muda mungkin zaman sekarang inginnya instan, cepat, yang penting hasil. Mungkin sah saja. Namun, saya memaknai itu adalah proses, perjuangan, kerja keras, disiplin. Ada juga yang bilang keberuntungan. Ya, saya percaya dengan keberuntungan. I believe in luck, but the harder I work, the more luck I have,” urai Jerry.

Kini, di sela-sela kesibukannya sebagai pejabat politik di pemerintahan, bagi Jerry keluarga adalah yang utama. Maka setiap waktu senggang yang ia miliki senantiasa ia habiskan dengan anak dan istri tercinta, serta keluarga terdekatnya. Tak ketinggalan, ia akan menyempatkan membaca buku komik kesukaannya sejak masih kecil.

“Saya koleksi komik, mulai dari komik Hong Kong, Jepang, Indonesia. Sekarang waktu terbatas. Jadi, bacanya agak kurang-kurang,” kata Jerry sebelum mengakhiri perbincangan. “Tapi, kalau sudah baca itu bisa lupa waktu,” sambungnya berkelakar. Ia menyeruput cappuccino-nya, sebelum akhirnya pamit untuk mengisi sebuah acara seminar.

Lanjut baca

Up Close

Dengan Adaptasi, Masalah Teratasi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Adaptasi dan inovasi membuat performa Pegadaian tetap positif di tengah terpaan krisis.

 

Tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi”. Ungkapan tersebut sangat relevan dengan kondisi PT Pegadaian (Persero) saat ini. Menginjak usia ke 120 tahun pada 1 April 2021, eksistensi Pegadaian terbukti semakin kokoh dengan banyaknya raihan penghargaan atas capaian kinerja yang cemerlang.

Kiprah PT Pegadaian (Persero) di industri pergadaian sudah cukup panjang, bahkan dari sebelum republik ini terbentuk. Cikal bakal perusahaan ini dimulai dari berdirinya Van Leening Bank pada tahun 1746 ketika Nusantara dalam pendudukan VOC. Perusahaan ini akhirnya diambil alih dan dibubarkan oleh Pemerintah Inggris pada 1811 dan baru dibentuk lagi pada 1 April 1901 dengan nama Pegadaian Negara setelah Belanda kembali berkuasa. Setelah sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum—dari Jawatan hingga Perum, tahun 2012 lalu Pegadaian resmi berubah menjadi salah satu badan usaha milik negara (BUMN) dengan status persero.

Kini, eksistensi perusahaan yang mengusung tagline “mengatasi masalah tanpa masalah” ini terus berkibar. Dengan 4.085 gerai dan 17.000 agen yang tersebar di seluruh Indonesia, perusahaan ini telah menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Seiring kemajuan era teknologi informasi, Pegadaian juga telah mengembangkan layanan secara elektronik dengan aplikasi Pegadaian Digital untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi produk dan layanan Pegadaian kapan saja dan di mana saja.

Produk-produk Pegadaian juga beraneka ragam, tetapi dengan bisnis utama tetap pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Sementara bisnis pendukungnya meliputi pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, serta beraneka jasa lain seperti pengiriman uang, multi pembayaran on-line, jasa taksiran, jasa titipan, sertifikasi batu permata, dan safe deposit box.

Untuk menggali lebih jauh produk dan layanan Pegadaian, Majalah Pajak mewawancarai Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto.

Berikut petikannya.

 

Selama ini mindset orang awam tentang Pegadaian adalah perusahaan pelayanan jasa peminjaman uang dengan jaminan barang. Seperti apa profil Pegadaian dan apa saja produk andalannya?

Selain gadai, Pegadaian juga memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan jaminan fidusia (gadai BPKB). Produk dan layanan keuangan yang ditawarkan Pegadaian hampir sama dengan perbankan, bedanya kita tidak menghimpun dana nasabah. Selain itu, Pegadaian kini juga memiliki produk digital lending yang bekerja sama dengan perusahaan fintech.

Pegadaian memiliki berbagai produk dan fitur unggulan di samping gadai dan pinjaman mikro, di antaranya Gadai Peduli, Gadai Harian, Tabungan Emas, Cicilan Emas, Pembiayaan Haji, hingga Gadai Efek. Seluruh produk dan layanan tersebut dapat diakses masyarakat melalui 4.085 outlet dan 17.000 lebih agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain jaringan fisik tersebut, Pegadaian juga kini memiliki aplikasi Pegadaian Digital yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi produk dan layanan Pegadaian kapan saja dan di mana saja.

Selain mampu bertahan di tengah pandemi, Pegadaian mampu berinovasi hingga meraih penghargaan bergengsi dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Bisa diceritakan kategori apa saja penghargaan yang diperoleh Pegadaian?

Pegadaian memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020 untuk kategori Perusahaan Non-Publik Sektor Keuangan dengan aset di atas Rp 15 triliun yang mampu bertahan di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam kegiatan yang mengusung tema “Survive in Crisis: The Most Resilient BUMN 2020”, Pegadaian mendapatkan penghargaan The Most Resilient BUMN 2020, Best CEO BUMN 2020, dan Best CFO BUMN 2020.

Prestasi atau inovasi apa yang diraih Pegadaian hingga memenuhi kriteria untuk memperoleh penghargaan ini?

Kunci Pegadaian mampu mempertahankan performa positif meskipun tengah dilanda pandemi Covid-19 adalah melalui adaptasi yang cepat dalam menentukan prioritas dan strategi bisnis, di antaranya peningkatan transaksi digital melalui Pegadaian Digital Service; inovasi produk dan layanan seperti Kartu Emas, Gadai Tabungan Emas, Dropbox Gadai, Gadai Express, Gadai Peduli, Gadai Harian, dan lain-lain; penyesuaian strategi marketing dari off-line ke on-line melalui webinar, digital marketing, dan sebagainya; penyesuaian proses kerja WFH bagi sebagian karyawan dan menyediakan satellite and hybrid office untuk mengurangi mobilisasi karyawan; perluasan jaringan layanan dan pembayaran dengan partner bisnis dan agen untuk mempermudah akses transaksi produk Pegadaian; dan standardisasi seluruh outlet Pegadaian sesuai dengan protokol kesehatan (standar WHO).

Di masa pandemi Covid-19 ini perusahaan berhasil mempertahankan kinerja positif—nasabah dan omzet meningkat. Sejauh mana peningkatan omzet itu dari kinerja tahun sebelumnya?

Pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah nasabah sebesar 3 juta atau 22,2 persen dibandingkan tahun 2019 yang menunjukkan bahwa strategi akuisisi nasabah cukup berhasil khususnya melalui penetrasi produk Tabungan Emas dan Gadai Peduli. Sedangkan omzet pembiayaan telah berhasil disalurkan sebesar Rp 165,1 triliun atau meningkat 13,3 persen dibandingkan tahun 2019 yang menunjukkan bahwa ekspansi yang dilakukan cukup berhasil di masa pandemi khususnya melalui inovasi produk dan fitur gadai.

Strategi apa saja yang dilakukan Pegadaian sehingga menjadi perusahaan yang mampu survive?

Kami berusaha mengoptimalkan produk gadai melalui program-program marketing yang menarik. Kami juga terus berinovasi dan mengenalkan produk atau fitur baru seperti Gadai Peduli, Gadai Efek, Kartu Emas, Rahn Tanah, Gadai Express, hingga Cicilan Perhiasan berbasis Tabungan Emas; menambah jumlah agen dan memperbanyak kolaborasi dengan mitra bisnis; menambah mitra kerja dengan menjalin kerja sama dengan banyak instansi.

Selain itu, kami juga terus berupaya untuk mengakuisisi nasabah baru serta membantu pemulihan ekonomi nasional melalui Gadai Peduli, di mana nasabah yang meminjam Rp 1 juta tidak perlu membayar sewa modal atau bebas bunga selama tiga bulan. Di sisi lain, kami juga memberdayakan seluruh karyawan dan keluarganya sebagai marketer melalui program Employee Get Customer dengan reward yang sangat menarik; dan senantiasa berkomitmen untuk tetap menyalurkan pembiayaan mikro bagi pelaku UMKM.

Dari rilis yang Majalah Pajak terima, Anda pernah menyampaikan, untuk meningkatkan kinerja perusahaan, Anda melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai institusi. Siapa saja yang diajak kolaborasi/kerja sama dan seperti apa bentuknya?

Pegadaian menjalin MoU dengan menggandeng lebih dari 1.000 lembaga yang merupakan perusahaan BUMN, BUMD, institusi pemerintah, perusahaan swasta, dan organisasi kemasyarakatan. Bagi individu anggota mitra atau perusahaan-perusahaan tersebut kemudian akan diberikan fitur-fitur dan rate khusus. Kami juga memperluas agen Pegadaian, mengingat salah satu kelemahan Pegadaian adalah keterbatasan outreach (jangkauan).

Sebagai perbandingan, tahun 2019 perusahaan hanya memiliki sekitar 9.600 agen dan per Juni 2021 jumlahnya telah mencapai lebih dari 18.400 agen atau meningkat hampir dua kali lipat. Para agen Pegadaian tersebut diberikan sharing fee atau komisi yang menarik jika dapat menjual produk-produk Pegadaian. Upaya menjalin kerja sama dengan fintech dan e-commerce besar seperti Investree, Akseleran, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, OVO, Gojek, LinkAja, dan lainnya juga kami lakukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam bertransaksi produk dan layanan Pegadaian. Selain itu, untuk memperluas jaringan dan pasar kita juga melakukan kerja sama kolaboratif dengan BRI dan PNM dalam integrasi ekosistem UMi.

Pegadaian juga menawarkan produk Syariah—di mata Pegadaian, bagaimana prospek dan tantangan produk Syariah ini di pasar Indonesia?

Industri Pegadaian Syariah merupakan industri yang tengah berada pada fase tumbuh dan memiliki prospek yang bagus didukung dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang besar. Untuk itu, Pegadaian terus meningkatkan portofolio produk Syariah, melalui optimalisasi strategi marketing dan inovasi fitur-fitur baru seperti Amanah Fleet, Arrum Haji, Arrum Umroh dan Wisata, serta Rahn Tasjiliy Tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain membangun bisnis, apakah Pegadaian juga menjalankan peran edukasi kepada masyarakat, misalnya tentang literasi keuangan?

Kegiatan edukasi dan literasi tidak hanya dilakukan sendiri tetapi juga bekerja sama dengan berbagai pihak khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai BUMN atau instansi lembaga lainnya seperti Pertamina, BNI, BP2MI, KPK dan BNN.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 76 Tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, Pegadaian banyak melakukan kegiatan edukasi sesuai dengan target sasaran masyarakat yang ditetapkan oleh OJK seperti, ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, calon PMI (pekerja migran Indonesia) dan PMI, petani dan nelayan, pekerja dan eksekutif lainnya.

Edukasi yang pernah dilakukan bisa berbentuk ToT (training of trainer) ataupun edukasi dan literasi biasa dalam konsep off-line dan on-line (webinar). Webinar yang dilakukan dikemas dalam bentuk edutainment—edukasi entertainment—sehingga tetap dapat dinikmati dengan santai oleh mahasiswa seperti dalam kegiatan Indonesia Millenial Financial Summit. Kegiatan edukasi yang pernah dilakukan oleh Pegadaian bersama OJK bahkan sudah sampai dilakukan untuk PMI dan WNI yang ada di luar negeri seperti di Jeddah, Mekkah, Madinah, Tokyo, Seoul dan Busan.

Selain itu, Pegadaian juga turut berperan dalam dunia pendidikan melalui program The Gade Creative Lounge yang dibangun di universitas terbaik di Indonesia dengan tujuan semakin mengenalkan Pegadaian kepada generasi milenial dan generasi Z, melalui penyediaan ruangan diskusi dan belajar lengkap dengan sarana prasarana yang bagus dan nyaman, dengan begitu mahasiswa tidak merasa Pegadaian sebagai BUMN yang kaku apalagi jadul.

Pegadaian juga memiliki concern program pemberdayaan UMKM. Apa saja bentuknya?

Pegadaian memiliki produk dan layanan yang fit bagi pelaku UMKM dan ultramikro, yakni Gadai Reguler untuk keperluan short term dan Gadai BPKB untuk keperluan long term. Selain itu Pegadaian juga mempunyai program pendampingan nasabah atau pelaku ultra mikro baik secara onsite dan off-site. Di samping itu, di masa pandemi ini Pegadaian juga mengeluarkan program relaksasi dan program restrukturisasi.

Pemerintah telah mengesahkan PP Nomor 73 Tahun 2021 sebagai payung hukum pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi). Seperti apa konkretnya program UMi ini?

Holding UMi bertujuan untuk memberikan akses kepada usaha UMi yang belum mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan formal. Selain itu holding UMi juga mendukung pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja, penurunan kesenjangan sosial, dan tentunya peningkatan inklusi keuangan.

Peran seperti apa yang akan diambil Pegadaian melalui adanya UMi ini?

Selain kemudahan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat, Pegadaian berperan dalam mempercepat proses naik kelas nasabah ultramikro melalui produk unggulan gadai yang melayani kebutuhan pendanaan masyarakat yang bersifat short term. Dengan begitu, peran Pegadaian akan menjadi krusial dalam pemberdayaan pelaku usaha UMi melalui peningkatan kapabilitas dan pengembangan usaha dengan produk dan layanan keuangan yang dimiliki.

Apa saja keuntungan yang akan didapat oleh masyarakat/pelaku usaha mikro dengan adanya UMi ini?

Masyarakat akan mendapatkan akses layanan atau produk finansial yang lengkap, penurunan suku bunga pinjaman, akses jaminan dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, peningkatan inklusi dan literasi keuangan, dan pendampingan usaha yang berkualitas.

Kebijakan fiskal pemerintah tahun 2021 mempercepat program pemulihan ekonomi nasional, memperkuat perekonomian domestik. Apa saja peran yang dilakukan Pegadaian untuk mendukung program pemerintah itu, selain melalui UMi?

Pegadaian turut membantu masyarakat melalui produk Gadai Peduli, yang dikenalkan mulai bulan Mei 2020 dan kini telah dinikmati oleh lebih dari 3 juta nasabah. Dengan Gadai Peduli, nasabah dengan pinjaman Rp 1 juta dibebaskan biaya sewa modal (bunga 0 persen) selama 3 bulan. Perusahaan juga tetap menyalurkan pembiayaan nongadai (mikro) ditambah dengan program relaksasi dan restrukturisasi kredit untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Selain itu, Pegadaian juga turut membantu menyukseskan program eksternal pemerintah melalui penyaluran subsidi bunga dan juga penyaluran program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) selama masa pandemi.

Belakangan ini Pegadaian juga melakukan kerja sama integrasi data dengan DJP. Apakah tanggapan Anda terkait upaya pemerintah itu, dan seperti apa dampaknya bagi perusahaan?

Kami sangat mendukung adanya integrasi data dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bukti dukungan kami telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara DJP Kementerian Keuangan dengan Pegadaian tentang Integrasi Data Perpajakan, pada bulan April 2019 dan November 2020. Dengan integrasi data pajak akan memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam mengelola pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempermudah fiskus melakukan monitoring pelaksanaan ketentuan perpajakan.

Tentu saja dampaknya sangat positif, di tahap pertama dampak yang langsung kita dapatkan yaitu adanya kemudahan dalam pembuatan e-faktur dan pengecekan faktur secara hosttohost. Di samping itu sekarang kami sudah bisa melakukan sentralisasi pengelolaan pajak yang awalnya di setiap outlet kantor cabang mengelola sendiri. Sekarang kami sentralisasi ke kantor wilayah dan kantor pusat, sehingga meningkatkan akurasi dan validitas data yang akan mengurangi risiko kesalahan dalam pembayaran dan pelaporan.

Untuk tahap kedua, yang sekarang masih on process, dampak yang kami peroleh adalah dengan telah dilaksanakannya forum group discussion (FGD) mengenai general ledger (GL) tax mapping dengan KPP LTO 4 maka mempermudah kami dalam membuat pengembangan di sistem termasuk dashboard-nya, kemudian ada kepastian atas penentuan pengelompokan general ledger atau transaksi yang merupakan objek pajak.

Sampai saat ini pada tahap apa proses integrasi data tersebut?

Saat ini Pegadaian sudah menyelesaikan FGD G/L tax mapping dengan pihak Kantor Pajak tujuannya adalah untuk sinkronisasi dengan ketentuan pajak yang berlaku, di samping juga untuk meminimalisasi adanya potensi dispute dalam menginterpretasikan ketentuan pajak. Hasil dari sini dijadikan acuan selanjutnya dalam implementasi di sistem pajak kita baik mengenai tarif maupun perhitungannya sehingga angka output perhitungan pajak menunjukkan angka yang benar sesuai ketentuan pajak. Di sistem sudah dilakukan pengembangan atau kustomisasi untuk menyesuaikan format perhitungan untuk all tax. Dengan dukungan di sistem maka akan mempermudah user dalam melakukan eksekusi perhitungan pajak di setiap transaksinya dan akan mengurangi potensi human error.

Untuk tahap berikutnya, Pegadaian sedang dalam proses menyiapkan dashboard monitoring yang bisa langsung dilihat. Dashboard ini langsung terintegrasi dengan sistem yang ada di Pegadaian, sehingga bisa dilihat setiap saat dengan data yang real time. Pembuatan dashboard bertujuan memudahkan fiskus untuk melakukan monitoring data perpajakan yang ada di Pegadaian. Targetnya dashboard ini bisa dipakai fiskus di bulan September 2021 ini. Kami sangat berterima kasih sekali atas support dan bantuan dari KPP LTO 4 yang selalu setia mendampingi dan selalu menjadi teman diskusi, dalam mewujudkan integrasi data perpajakan di PT Pegadaian (Persero).

Lanjut baca

Up Close

Filosofi Angon Mister Solution

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto

Tidak harus berburu ke negeri jauh; falsafah kepemimpinan menunggu dipetik di pengangonan.

Pemimpin ibarat seorang peternak ayam. Begitulah falsafah kepemimpinan yang dijalankan Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto dalam mengelola perusahaan, termasuk memimpin Pegadaian selama dua tahun terakhir. Tak heran, di bawah kendali arek Kediri kelahiran 24 Januari 1965 ini, kinerja Pegadaian sangat gemilang, bahkan di tengah empasan krisis akibat pandemi. Berbagai penghargaan pun diraih oleh perusahaan pelat merah ini, baik penghargaan secara institusi maupun penghargaan untuk Kuswiyoto sendiri.

Selama dua tahun terakhir, Kuswiyoto setidaknya menerima sepuluh penghargaan dari berbagai media di tanah air. Mulai dari The Best CEO 2021, Employee’s Choice dari The Iconomics; The Best CEO BUMN 2020 di ajang Top BUMN Award oleh Bisnis Indonesia; The Best CEO 2021 pada ajang GRC Awards 2021 Business News; hingga The Most Variate Helper Heroes in The Pandemic Era, kategori Pawn Agency dari Warta Ekonomi. Bagi pria yang menempuh pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya ini, sederet penghargaan itu adalah cambuk semangat dan alat pengingat agar selalu mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang lebih baik. Semua prestasi itu berkat kesabarannya menjalankan filosofi “peternak ayam” yang ia dapatkan dari Asmawi Syam, Direktur Utama BRI periode 2015–2017 yang juga seniornya.

“Saya menerapkan model kepemimpinan sebagai ‘peternak ayam’ yang saya peroleh dari Bapak Asmawi Syam,” tutur Kuswiyoto kepada Majalah Pajak pada pertengahan Juli lalu.

Sebagai “peternak ayam”, yang dilakukan Kuswiyoto adalah senantiasa berusaha untuk membuat kandang yang nyaman. Artinya, harus bisa menciptakan ekosistem kerja yang kondusif dan tempat kerja yang nyaman agar karyawan dapat “bertelur” dengan baik. Kedua, tentu saja memberi nutrisi yang sehat. Maksudnya, dalam mencari nasabah, karyawan tidak dilepas begitu saja, tetapi diberikan arahan dan tuntunan yang jelas.

Selanjutnya adalah mengobati ayam yang sakit, yakni pemimpin harus dapat menjamin kompetensi karyawan dan secara merata meningkatkan kapabilitas mereka. Tak cukup sampai di situ, peternak juga harus mau membersihkan kandang. Artinya, harus bersedia menanggung kesalahan karyawan dan memaafkan jika ada kesalahan karyawan yang tidak disengaja.

“Terakhir, jika langkah-langkah tersebut sudah dilakukan, tetapi para ‘ayam’ tetap tidak juga produktif bertelur, maka sudah saatnya mengambil keputusan yang tegas,” kata peraih gelar MBA di bidang Keuangan dari Washington University, Amerika Serikat ini.

Selain filosofi peternak ayam yang ia dapat dari seniornya itu, Kuswiyoto mengatakan, prestasi yang ia peroleh itu tak lepas dari didikan yang ia dapatkan dari kedua orangtuanya.

“Ayah saya adalah seorang guru yang sangat sederhana. Figur yang selalu memberikan bimbingan kepada saya untuk hidup jujur, sederhana, berintegritas, berdedikasi, dan harus selalu bergaul dengan orang-orang yang baik,” tutur pria yang oleh salah satu sahabatnya selalu dipanggil dengan sebutan Mr. Solution ini.

Saat dipromosikan sebagai direktur utama PT Pegadaian, Bang Kus (Kuswiyoto) tetap sama, tidak berubah. Setiap (saya) ke Jakarta, Bang Kus selalu minta ditensiwalau mungkin tidak perlu, tapi Bang Kus ingin menghargai profesi saya sebagai dokter. Saya menjuluki bapak dua anak ini ‘Mr. Solution’. Memang tidak pernah ada yang ruwetsesuai slogan Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah”, demikian kesaksian Dokter Wachyudi Muchsin, sahabat Kuswiyoto. Dari catatan yang diunggah sang dokter di laman media lokal Makassar itu diceritakan, keduanya bersahabat saat Kuswiyoto menjadi pemimpin wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) wilayah Makassar.

Perjalanan karier dan pengalaman Kuswiyoto dalam mengelola perusahaan di bidang jasa keuangan memang cukup panjang. Ia pernah menjabat komisaris di PT Bringin Indotama Sejahtera Finance pada 2013 hingga 2014. Di perusahaan pelat merah, kariernya dimulai dengan menjadi pemimpin wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) wilayah Makassar pada 2014–2015. Tahun berikutnya, ia ditunjuk sebagai pemimpin wilayah Jakarta 1 di bank yang sama. Tahun 2015–2017 ia diangkat menjadi Direktur Manajemen Risiko BRI, kemudian menjadi Direktur Corporate Banking BRI. Kini, ia dipercaya menjadi pucuk pimpinan Pegadaian.

Bangun kepercayaan

Kuswiyoto menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan Pegadaian yang terus mendukung dan merealisasikan ide dan program korporat sehingga berdampak pada kinerja perusahaan yang baik secara keseluruhan. Dalam memimpin perusahaan, Kuswiyoto mengaku senantiasa berusaha memberikan contoh yang baik dan menularkan mindset positif kepada karyawannya.

“Setiap sikap dan perilaku seorang CEO akan menjadi sorotan seluruh insan perusahaan dan juga mitra bisnis,” kata Kuswiyoto.

Di masa pandemi ini, sebagai pemimpin perusahaan yang bergerak di sektor esensial, Kuswiyoto mengaku masih selalu masuk kantor. Apalagi perusahaan juga menyediakan hybrid office sehingga tidak harus selalu berkantor di kantor pusat.

Kuswiyoto mengatakan, meski banyak karyawan non-pelayanan yang menjalankan pola kerja work from home, produktivitas karyawan tetap terjaga, bahkan justru meningkat.

“Meskipun ada keterbatasan tatap muka, kami tetap berkoordinasi setiap waktu melalui virtual conference. Untuk menjaga produktivitas karyawan, yang paling penting adalah melalui building trust,kata Kuswiyoto.

Building trust atau membangun kepercayaan yang dimaksud Kuswiyoto adalah mengedepankan kesehatan dan keselamatan karyawan dan keluarganya; memberikan hak-hak secara utuh dan memberikan stimulus/reward penyemangat; menciptakan kondisi yang nyaman, fleksibel, dan kondusif dalam bekerja

Perusahaan juga memberikan apresiasi terhadap para karyawan dan unit kerja yang berkinerja excellence melalui Pegadaian Excellence Award serta memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan beasiswa kuliah di Luar Negeri. Selain itu, perusahaan juga memastikan seluruh karyawan buy-in terhadap setiap program yang digulirkan. Misalnya, menerapkan program Employee Get Customer sehingga seluruh karyawan beserta keluarganya turut mencari nasabah dan di akhir tahun mendapatkan reward menarik bagi marketer terbaik.

Lanjut baca

Populer