Connect with us

Up Close

Menggali Berkah Gelombang Kedua

Diterbitkan

pada

Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga/Foto: Dok. Kemendag

Potensi ekonomi digital amat menjanjikan. Jika dimanfaatkan dengan tepat, ia bakal menjadi pendongkrak penting pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Kementerian Perdagangan menyikapinya?

 

Ketika pertama kali muncul lebih dari satu dekade lalu, Bitcoin menjadi cryptocurrency atau mata uang virtual dari dunia maya pertama yang berhasil diaplikasikan untuk bertransaksi di dunia nyata. Adalah Laszlo Hanyecz, seorang programer asal Florida, AS yang berhasil melakukan transaksi fisik pertama menggunakan Bitcoin. Kala itu ia membeli dua loyang Papa John’s Pizza seharga 10.000 Bitcoin (BTC). Nilai Bitcoin saat itu jika dikonversi ke dollar AS baru sekitar 0,0025 dollar AS, atau berkisar Rp 225 jika dirupiahkan dengan kurs tahun itu—sekitar Rp 9.000 per dollar AS. Kini, nilai 1 BTC mencapai kisaran Rp 715 juta. Artinya, Laszlo Hanyecz yang kini mendapat julukan “Bitcoin Pizza Boy” itu menjadi satu-satunya orang yang pernah membeli dua loyang piza seharga Rp 7,150 triliun jika dikonversi dengan valuasi Bitcoin saat ini.

Diakui atau tidak, Bitcoin menjadi salah satu contoh betapa aset kripto (crypto asset) yang tak lebih dari sekadar baris kode terenkripsi itu memiliki nilai ekonomi tinggi. Bahkan Elon Musk, pemilik perusahaan mobil listrik Tesla asal Amerika Serikat pernah menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran yang sah untuk pembelian produk mobil Tesla. Pernyataan Elon itu pun membuat harga Bitcoin melonjak drastis. Namun, kembali merosot setelah di kemudian hari ia menganulir keputusannya itu.

Terlepas dari fluktuasi valuasi dan kontroversi keberadaannya, aset kripto kini kian berkembang dan semakin banyak ragamnya. Aset digital ini kini diminati banyak orang sebagai alternatif investasi, termasuk di Indonesia. Kementerian Perdagangan mencatat, transaksi aset kripto di Indonesia melonjak pesat. Hingga Juli 2021, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 478,5 triliun, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang baru mencapai angka Rp 65 triliun. Kenaikan nilai transaksi itu ditopang oleh lonjakan pengguna aset kripto hingga dua kali lipat dalam setahun terakhir.

Dalam perbincangan kepada Majalah Pajak akhir Agustus lalu, Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga mengungkapkan, jumlah pengguna aset kripto mencapai 7,4 juta orang pada Juli 2021. Padahal, pada 2020 lalu jumlah penggunanya baru sekitar 4 juta orang.

Jerry mengatakan, keberadaan kripto akan mengubah pola-pola pengaturan ekonomi perdagangan lama dari berbasis otoritas negara menjadi otoritas pasar dan komunitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memberikan perhatian lebih pada kripto sehingga otoritas dan ketahanan ekonomi negara bisa terjamin. Maka, perdagangan aset kripto harus teratur dan terlembaga dan harus di bawah pengaturan negara sehingga dinamika dan dampaknya bisa dikelola dengan baik.

Meski demikian, Jerry menegaskan, aset kripto bukanlah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ia diperlakukan sebagai alat investasi yang dapat dimasukkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Melihat besarnya potensi ekonomi pada aset kripto itu Kemendag menilai, pemerintah harus turun tangan dalam pengaturan perdagangan aset kripto. Salah satunya dengan membentuk bursa aset kripto sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kemungkinan kerugian. Lebih dari itu, keberadaan bursa ini untuk mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kepada Majalah Pajak, Jerry membeberkan bagaimana Kementerian Perdagangan menyikapi fenomena berkembangnya aset digital ini dan rancangan regulasi yang akan dan sudah dibuat. Tentu saja, Jerry juga secara lebih luas membicarakan bagaimana Indonesia hendak memanfaatkan potensi ekonomi digital yang sudah hadir di depan mata. Berikut petikannya.

 

Kemendag mencatat, Ekonomi digital Indonesia diprediksi tumbuh hingga delapan kali lipat di tahun 2030, dari Rp 632 triliun menjadi Rp 4.531 triliun. Seperti apa lanskap konkret ekonomi digital di Indonesia saat ini dalam kaca mata Kemendag?

Pandemi Covid-19 merupakan momentum bagi pelaku usaha untuk menggali potensi ekonomi digital dalam melakukan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan internet. Pada 2025, nilai gross merchandise value (GMV) diperkirakan mencapai 133 miliar dollar AS dan menjadikan Indonesia dengan potensi ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN. Nilai ini diperkirakan akan setara dengan 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Hal itu tidak terlepas dari besarnya populasi Indonesia yang mencapai sekitar 272 juta penduduk, yang membuat Indonesia menjadi pemain penting dalam ekonomi digital di kawasan. Mengutip data Statista, 2021, pada 2018, pengguna internet di Indonesia mencapai 171 juta orang dan diperkirakan akan terus tumbuh pada beberapa tahun ke depan. Sementara itu, pada 2020, on-line shoppers di Indonesia mencapai 39,2 juta dan diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 43,9 juta pada 2022. Kenaikan on-line shoppers sejalan dengan peningkatan pengguna internet yang mencapai 202 juta orang pada 2021.

Sementara dari sisi pelaku usaha, lanskap bisnis ekonomi digital masih didominasi oleh e-commerce. Pada 2020, bisnis e-grocery mengalami peningkatan GMV hingga 400 persen, produk kecantikan/kosmetik meningkat hingga 80 persen, dan fesyen 40 persen. Bisnis on-line FMCG/Grocery diestimasi masih akan meningkat signifikan hingga beberapa periode ke depan.

Lebih lanjut, sektor pendukung seperti logistik juga diprediksi akan tumbuh masif sekitar 35 persen dan marketplace akan memiliki presentasi model bisnis yang seimbang antara C2C dan B2C hingga lima tahun ke depan.

 

Pertumbuhan ekonomi digital yang diprediksi itu apakah pertumbuhan natural/alami atau kondisional—misalnya hanya terjadi ketika arsitektur atau infrastruktur pendukungnya disiapkan terlebih dahulu?

Saya pikir pertumbuhan ekonomi digital, khususnya e-commerce bersifat natural atau alami karena adanya faktor pendorong dari sisi demand (kebutuhan) masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sudah condong pada aktivitas digital dapat dipenuhi secara natural atau alami oleh pelaku usaha karena adanya inovasi dan pemanfaatan teknologi yang terus tumbuh dan berkembang.

Namun demikian, peran kebijakan masih sangat penting. Melihat beberapa studi, pada beberapa negara seperti Amerika Latin, Asia Tenggara, dan sejumlah negara Asia bahwa pembangunan ekonomi digital melalui peraturan perdagangan digital yang efektif dan reformasi domestik akan membantu negara-negara dalam menciptakan diversifikasi ekonomi dengan pertumbuhan berkelanjutan berbasis inovasi. Penataan regulasi yang koheren masih diperlukan untuk mengantisipasi sekaligus memanfaatkan perkembangan perdagangan digital yang dinamis. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi digital dapat diakselerasi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi dapat tercapai apabila kita bisa mengembangkan SDM berkeahlian tinggi, mengoptimalkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata, dan menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan perusahaan start-up baru, serta menerbitkan regulasi yang mampu mengantisipasi perubahan digital yang dinamis. Regulasi dimaksud harus jelas, tegas, adil, tetapi bersifat adaptif, future ready, business friendly dan tidak menjadi beban biaya tinggi bagi pelaku usaha.

Pemanfaatan ekonomi digital Indonesia juga harus terus didorong. Saat ini pemanfaatan ekonomi digital Indonesia masih relatif kecil, dan masih terfokus untuk mempercepat dan mempermudah transaksi, serta meningkatkan akses informasi/transparansi. Adanya perkembangan teknologi gelombang baru atau second wave ekonomi digital dengan munculnya 5G, Internet of Things, Blockchain, Artificial Intelligence, dan Cloud Computing, harus dapat lebih dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, agar tidak lagi sekadar memfasilitasi transaksi namun juga produksi dan logistik, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mampu menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

 

Sektor apa saja yang paling dominan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi digital di Indonesia—misal, apakah e-commerce, fintech/jasa keuangan, logistik, atau produk digital?

Dalam lima tahun terakhir, ekonomi digital di Indonesia sudah menunjukkan potensi yang besar dalam kontribusinya bagi perekonomian. Periode pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 dianggap sebagai periode momentum dalam akselerasi ekonomi digital di Indonesia. Dalam praktiknya, ekonomi digital menurut Google dan Temasek tahun lalu adalah identik dengan internet economy yang dapat dibagi ke dalam empat kelompok usaha yang berjalan dengan mengandalkan teknologi informasi, yaitu e- commerce, transportasi daring, jasa travel daring, dan media daring. Berdasarkan perhitungan CAGR dari gross merchandise value (GMV), kelompok e-commerce diprediksi masih akan tumbuh hingga 2025 dengan nilai GMV sebesar 83 miliar dollar AS. Dengan demikian, e-commerce masih secara dominan akan merepresentasikan praktik ekonomi digital di Indonesia hingga beberapa tahun ke depan.

Sementara jika ditelaah lebih lanjut, menilik data Sirclo, 2020 lalu, sektor e-commerce terdiri dari marketplace, webstore, dan social media commerce, di mana e-tailing (marketplace dan webstore) masih akan mendominasi hingga tahun 2022 dengan nilai GMV sebesar 40 miliar dollar AS, sedangkan social media commerce sebesar 25 miliar dollar AS. Dengan demikian, yang dapat dilihat adalah adanya dominasi dari marketplace dan toko on-line (webstore) hingga beberapa tahun ke depan dalam ekonomi digital Indonesia.

 

Kemendag mengatakan tengah memanfaatkan gelombang kedua ekonomi digital dengan menciptakan ekosistem digital yang memfasilitasi produksi, logistik hingga transaksi. Seperti apa fasilitas yang diberikan?

Arus transaksi digital saat ini memang sudah mulai memasuki gelombang kedua dan ketiga dengan munculnya pemain-pemain di sektor baru di Indonesia. Contohnya, bidang health tech yang diisi Halodoc, Alodokter, Aido Health. Lalu, education technology seperti Ruangguru, Zenius, dan Ruang Belajar, serta finansial teknologi, seperti Dana, Ovo, dan Link Aja.

Dalam hal fasilitasi produksi, pemerintah memiliki rencana untuk mendorong lebih banyak UMKM produsen masuk ke platform e-commerce, salah satunya dengan membuat kebijakan yang tepat untuk membina UMKM produsen. Untuk melakukan upaya tersebut, pemerintah perlu memisahkan antara pelaku UMKM dengan kategori pedagang dan produsen. Kategorisasi ini dibutuhkan untuk membuat peraturan yang lebih tepat dan terarah dalam mengembangkan potensi UMKM, khususnya dalam memanfaatkan platform e-commerce bagi UMKM produsen.

Dalam hal logistik, sejak 2012, pemerintah fokus mengembangkan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Program ini juga ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Pengembangan Sislognas pada akhirnya harus sejalan dengan pengembangan ekonomi digital, khususnya perdagangan digital. Pemerintah berupaya terus mendorong terciptanya sistem logistik yang efisien dan cerdas, melalui kolaborasi dengan penyedia jasa e-commerce (marketplace) dan perusahaan logistik lokal. Secara prinsip, upaya pemerintah dalam mendorong onboarding UMKM ke dalam platform e-commerce secara otomatis akan terintegrasi dengan sistem logistik yang terus dikembangkan oleh penyedia. Berdasarkan informasi dari pengelola marketplace, sekitar 90 persen UMKM yang telah terdigitalisasi ke dalam platform e-commerce merasa terbantu dalam urusan kegiatan logistik.

Dalam hal transaksi, pemerintah bersama dengan otoritas moneter dan jasa keuangan akan terus mendukung pertumbuhan fintech dalam memudahkan transaksi perdagangan digital. Keamanan data, kenyamanan dan perlindungan konsumen akan menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam memanfaatkan gelombang kedua dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif.

E-commerce menjadi salah satu sektor dominan dari ekonomi digital yang sangat penting untuk dikembangkan bersama dengan sektor lainnya. Dari transaksi e-commerce sepanjang 2020, tercatat mencapai Rp 266,2 triliun. Tahun ini diprediksi bisa mencapai Rp 354,3 triliun atau meningkat 33,11 persen dibandingkan 2020. Upaya peningkatan pertumbuhan perdagangan melalui e-commerce diharapkan menjadi langkah awal yang akan diikuti oleh perkembangan sektor lainnya untuk menunjang kemajuan ekonomi digital di Indonesia.

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam memfasilitasi bertumbuhnya ekonomi digital di dalam negeri adalah dengan menyempurnakan Permendag 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penyempurnaan kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan keadilan perlakuan antara pelaku usaha dalam negeri dengan luar negeri dan pelaku usaha formal dengan informal, serta melindungi kepentingan nasional melalui penguatan pelaku usaha, produk lokal dan perlindungan kepada konsumen.

Penyesuaian kebijakan tersebut diharapkan juga dapat mengantisipasi tantangan dalam bentuk indikasi berkembangnya berbagai praktik perdagangan tidak sehat pada pasar Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce di Indonesia, seperti dumping atau predatory pricing. Konsekuensi dari praktik persaingan tidak sehat tidak hanya merusak struktur UMKM, tetapi juga mendistorsi pasar e-commerce Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memanfaatkan kerja sama dengan negara-negara ASEAN, untuk mendorong pertumbuhan e-commerce. Melalui perjanjian ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAOEC) yang saat ini masih dalam proses ratifikasi, diharapkan dapat membuka akses perdagangan internasional yang lebih luas bagi Indonesia, terutama di kawasan ASEAN.

Perjanjian tersebut juga diharapkan membantu meningkatkan penanaman modal, perdagangan barang dan jasa, dan membuka lebih banyak peluang kerja. Untuk memastikan persetujuan tersebut dapat memberi manfaat optimal, pemerintah akan memperkuat instrumen hukum terkait PMSE, salah satunya melalui penyempurnaan Permendag 50 Tahun 2020, dan memastikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi konsumen serta pelaku usaha di dalam negeri.

 

Untuk memajukan ekonomi digital perlu sinergi pemangku kepentingan lintas lembaga. Dengan siapa saja Kemendag bekerja sama, dan seperti apa kerja samanya?

Kemendag telah dan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder ekonomi digital. Saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menggagas terbentuknya Project Management Office (PMO) terkait ekonomi digital di Indonesia yang berfungsi sebagai sarana konsolidasi dan harmonisasi program pemerintah di bidang ekonomi digital. Keberadaan PMO diharapkan akan membuat berbagai upaya pengembangan ekonomi digital menjadi lebih praktis dan implementatif.

Secara umum, Kemendag melakukan komunikasi secara aktif dengan instansi pemerintah seperti Kominfo, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, hingga Bappenas untuk mendukung program onboarding UMKM dan dukungan lainnya.

Selanjutnya, Kemendag juga berkolaborasi dengan komisi persaingan usaha, dunia usaha dan asosiasi dalam upaya peningkatan daya saing, persaingan usaha yang sehat, dan efisiensi bisnis. Selain itu, Kemendag juga membangun komunikasi dengan masyarakat melalui komunitas kreatif dan lembaga yang terkait dengan perlindungan konsumen untuk mempersiapkan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

 

April lalu Kemendag bersama Kemenkominfo dan Kemenkop dan UKM menggelar rapat koordinasi Penyusunan Konsep Arsitektur Ekonomi Digital Indonesia (EDI). Apa itu EDI, dan apa tujuannya?

Tujuan pertemuan ketiga kementerian adalah untuk kolaborasi dan melakukan harmonisasi program yang sejalan dengan pengembangan ekonomi digital. Dalam progresnya, konsep arsitektur EDI akan diintegrasikan dengan konsep PMO terkait ekonomi digital di Indonesia yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Secara teknis, PMO merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan hilirisasi ekonomi digital Indonesia. Visi yang digagas adalah menjadikan Indonesia sebagai 10 besar dalam perekonomian global, yaitu Indonesia diharapkan dapat berperan lebih sebagai produsen teknologi dan inovasi terbesar di ASEAN. Kemudian terdapat beberapa potensi capaian. Pertama, ekonomi digital berkontribusi 18 persen terhadap PDB pada tahun 2030 atau mencapai Rp 4.500 triliun dan menguasai 40 persen potensi ekonomi digital ASEAN. Kedua, nilai e-commerce 2030 mencapai Rp 1.900 triliun. Ketiga, digital skill berkontribusi 7 persen terhadap PDB 2030 atau Rp 1.965 triliun. Dan keempat, lebih dari 10 juta tambahan lapangan pekerjaan dari kondisi saat ini pada tahun 2030. Dalam potensi capaian tersebut, Indonesia diharapkan menjadi pemain e-commerce terbesar di ASEAN dari hulu sampai hilir, termasuk logistik dan produk.

Adapun inisiatif yang akan diambil, antara lain membangun infrastruktur yang mendukung ekosistem ekonomi digital; mengembangkan literasi digital dan talenta digital sesuai kebutuhan Du-Di (dunia usaha-dunia industri), serta mendorong riset dan inovasi. Kami juga mendukung peningkatan kewirausahaan dan penciptaan start-up digital; meningkatkan daya saing ekonomi digital melalui digitalisasi pada sektor-sektor prioritas; menyusun kebijakan/regulasi ekonomi digital yang agile, tepercaya, aman, etis, dan berkelanjutan; serta mengembangkan sistem tata kelola data ekonomi digital yang berdaulat dan aman. Sementara sektor prioritas yang diusulkan antara lain perdagangan, UMKM, industri, keuangan, pendidikan, pertanian dan perikanan, pariwisata, kesehatan, keamanan siber, serta perlindungan data dan konsumen.

 

Kemendag juga sedang memfasilitasi ekonomi sistem digital, kira-kira fasilitas yang diberikan mereka itu seperti apa?

Saya pikir kalau dari sisi Kementerian Perdagangan, kami bicara soal komersialisasinya, regulasinya. Intinya kami sangat open terhadap perkembangan marketplace, ewallet ke depan yang tentunya mengedepankan prinsip yang sehat. Yang sehat itu seperti jangan sampai ada predatory pricing, itu harga yang tidak wajar. Contoh, barang dari luar negeri bisa langsung masuk harganya tidak kompetitif. Ada persaingan tidak sehat. Hal itu kami harus atur, organize dalam sebuah kondisi yang win-win solution buat semua.

Kami juga memberikan keberpihakan kepada UMKM. Misalnya—kita bicara tidak hanya digital tapi off-line juga ya. Contoh gerai-gerai minimarket yang ada di Indonesia. Itu, kan, ada aturannya—lebih dari 70-80 persen itu produk lokal yang dijajakan, yang dijual dan ditampilkan. Itu salah satu bentuk juga bagaimana kami ingin memajukan UMKM kita.

Kami juga memiliki kerja sama dalam rangka untuk memboosting UMKM dengan cara memberikan pelatihan, asistensi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM kita dalam melakukan usahanya. Contoh, kami datang ke daerah kesulitan mau ekspor. Kami berikan pendampingan, step-nya, prosedurnya apa saja. Kemendag juga miliki balai pelatihan ekspor. Di situ dikasih contoh yang simpel seperti membuat packaging itu juga salah satu keberpihakan UMKM. Kita juga punya Atdag (Atase Perdagangan), ada Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) itu kami sebar di 45 negara. Kalau Atdag di ibu kota negara, ITPC bukan di ibu kota negara yang kota besar. Mereka tugasnya melakukan business matching antara seller dengan buyer, demand dengan negara-negara tujuan mereka ditempatkan, mereka bisa mengidentifikasi. Contoh negara A mau ambil produk apa dari Indonesia, kan, tidak semua bisa kita ekspor kalau tidak tepat sasaran. Itulah fungsi dari Atdag dan ITPC yang secara masif menjadi ujung tombak dalam melakukan business matching dan mengidentifikasi produk apa yang bisa di ekspor.

Kita juga punya Free Trade Area (FTA) unit yang ada di Jakarta, Semarang, Makassar, Bandung dan beberapa kota besar yang memberikan sosialisasi terhadap perjanjian dagang. Perjanjian dagang manfaatnya juga besar. Contoh, per hari ini kita ada 23 perjanjian dagang yang sudah diratifikasi, maupun implementasi. Banyak sekali perjanjian dagang yang kita bahas ini dengan Australia misalnya—IA CEPA, banyak sekali yang kita dapatkan dan perjuangkan dan berhasil dicapai. Misalnya tarif biaya masuk produk Indonesia ke Australia hampir sekitar 7.000 produk. Nah, dari sekian itu, nol. Artinya, efisiensi cost, barang ekspor kita ke Australia tidak mengalami cost yang berlebihan. Jadi, mereka termotivasi, ekspor kita khususnya UMKM untuk meningkatkan ekonomi mereka. Belum lama lagi nanti beberapa hari ke depan kami dari Kemendag akan merealisasikan Indonesia UAE di Bogor. Menterinya akan datang untuk menyelesaikan perjanjian dengan Emirate Arab. Itu contoh bagaimana kita membuka peluang dan memberikan manfaat.

Intinya adalah ini semua upaya dan effort yang kami lakukan untuk memastikan semua hal itu bisa berjalan secara sinergi, integrasi, dan untuk saling mendukung semua sektor karena perdagangan itu on-line, off-line, segala jenis komoditas.

 

Kemendag menilai, aset kripto—banyak yang menyebutnya crypto currency—memiliki potensi besar dan bisa menjadi salah satu kontributor pendapatan negara. Menurut data Kemendag, seperti apa gambaran perdagangan aset kripto di Indonesia saat ini, dan sebesar apa potensinya?

Sebelumnya saya tegaskan, bahwa kripto di Indonesia ini di-treat sebagai komoditas, bukan sebagai nilai atau mata uang, bukan sebagai alat pembayaran. Karena banyak yang mengistilahkan kripto ini cryptocurrency. Di luar mungkin ada beberapa negara yang sudah bisa men-trade ini sebagai alat pembayaran. Namun, di Indonesia, sekali lagi saya sampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang kita, alat pembayaran yang sah dan diakui cuma satu, yaitu rupiah. Jadi, tidak ada lagi yang bisa menjadi alat pembayaran kecuali rupiah. Jadi kripto itu kami pandang sebagai aset kripto, kami membiasakan penggunaan istilah itu untuk semakin memberikan pemahaman yang pas dan akurat ke masyarakat bahwa kripto itu adalah komoditas dan itu sesuai dengan undang-undang juga yang mengatakan bahwa kripto adalah di-treat sebagai komoditas, bagian dari komoditas. Oleh karena itu, ruang lingkupnya berhubungan dengan Kemendag karena mengurus tentang komoditas, domainnya di Kemendag melalui Bappepti.

Dengan optimisme dan kebijakan yang tepat sasaran, bukan suatu hal yang tidak mungkin dalam waktu ke depan perdagangan aset kripto akan semakin berkembang dan memiliki diversifikasi yang kompetitif dari jenis aset investasi lainnya di Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya aset kripto yang diperdagangkan secara global termasuk di Indonesia. Saat ini juga semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi perdagangan aset kripto untuk mendapatkan keuntungan.

Jumlah jenis aset kripto yang diperdagangkan secara global dari waktu ke waktu terus bertambah dan saat ini jumlahnya terdapat sekitar 11.363 jenis aset kripto dan diperkirakan akan terus bertambah di waktu mendatang. Demikian juga kapitalisasi pasar saat ini sudah mencapai Rp 31.091 triliun dan diperkirakan nilainya akan terus meningkat.

Perkembangan transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia sejak diregulasi oleh pemerintah, mengalami tren yang meningkat pesat. Hal ini dapat dilihat dari nilai transaksi pada tahun 2020 sebesar Rp 65 Triliun dan pada 2021—periode Januari sampai dengan Juli—nilai transaksi telah mencapai Rp 478,5 triliun. Demikian juga untuk pelanggan atau masyarakat yang bertransaksi aset kripto terhitung sampai dengan Periode Juli 2021 berjumlah 7,4 juta pelanggan. Untuk jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan saat ini jumlahnya sebanyak 229 aset kripto dari 11.363 jenis aset kripto yang diperdagangkan secara global.

 

Kemendag menyatakan pemerintah akan mempercepat pendirian bursa perdagangan khusus aset kripto. Mengapa penting dan seperti apa implementasinya nanti?

Awal pengaturan perdagangan aset kripto di Indonesia menggunakan pendekatan yang menetapkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat ditransaksikan di Bursa Berjangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK). Melalui UU PBK tersebut, pelaksanaan perdagangan Aset Kripto dilakukan melalui pasar fisik yang diselenggarakan oleh Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PBK. Melatarbelakangi hal tersebut, maka kelembagaan yang dibutuhkan dalam perdagangan pasar fisik aset kripto selain adanya pedagang fisik aset kripto juga dibutuhkan bursa berjangka aset kripto yang bertindak sebagai penyelenggara perdagangan aset kripto.

Mengenai rencana pembentukan bursa pasar fisik aset kripto saat ini masih dalam proses verifikasi terhadap dokumen persyaratan usulan pembentukan bursa aset kripto yang sedang diajukan oleh pihak bursa kepada Bappebti. Dalam permohonan tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi/dilengkapi oleh calon bursa. Diharapkan dalam akhir tahun ini, mereka sudah memenuhi seluruh persyaratan tersebut agar Bappebti dapat menerbitkan persetujuan sebagai Bursa Pasar Fisik Aset Kripto.

Kenapa harus ada bursa? Pertama, dalam langkah untuk melaksanakan amanah undang-undang. Ketika undang-undang mengatakan bahwa kripto adalah komoditas dan itu disebutkan karena kripto adalah komoditas dan untuk melakukan trading dari komoditas itu harus melalui bursa. Sehingga kami melaksanakan undang-undang, karena kripto adalah komoditas dan komoditas kripto ini di perdagangkan melalui bursa. Oleh karena itu, kami ingin mendirikan bursa ini sebagai wadah untuk trading kripto.

Kedua, memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pihak lain, baik pedagangnya, investornya, pelakunya, ekosistemnya, lingkungannya, sistemnya dan seterusnya. Ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian, keamanan, kenyamanan, kejelasan status hukum, dan tentunya keberlangsungan yang bisa memberikan perlindungan.

Ketiga, kami juga ingin dalam rangka membentuk ekosistem sehat ketika ada bursa itu akan jadi lebih terintegrasi. Jadi kalau orang trading kripto, konsumen, dia pasti akan melalui sebuah ekosistem maksudnya pasti ada kliringnya, akan ada pencatatannya, kustodian, semua itu sudah terekam secara sistematis. Sehingga itu akan semakin memberikan kepastian kepada masyarakat untuk trading kripto. Dan misalnya belum ada bursa, orang akan susah mau beli. Oke, beli ke pedagang, jaminannya nanti kalau misalnya kondisi memburuk, tiba-tiba pedagangnya susah, dia jualan dibeli konsumen tiba-tiba hilang. Itu bagaimana? Kalau ada bursa, enggak bisa begitu. Akan ada kliring, pencatatannya, dan seterusnya yang membuat akan ada pertanggungjawaban yang jelas dan transparan dan accountable.

Keempat, ini memberikan potensi dan peluang dan kesempatan kepada para pelaku khususnya untuk bisa mengembangkan ke depannya produk ekspor. bagaimana caranya produk ekspor? Contoh, nanti dengan adanya bursa tentu dengan ekosistem yang sehat akan lebih ada banyak peluang bagi para pelaku di bursa karena mereka sudah ada ekosistem yang sehat untuk bisa mengembangkan token sendiri. Kalau sekarang, kan, rata rata Bitcoin, itu dari luar, kan? Namun, kalau sudah ada bursa, pemainnya jelas, status hukumnya oke, pencatatannya bagus, administrasi segala macam semuanya sudah teregulasi dengan baik, pemerintah juga bisa lebih banyak ikut mengawasi, pasti ekosistem ini akan dengan sendirinya terbentuk sehingga pelaku akan termotivasi dan terdorong untuk kita bikin token sendiri. Itu potensi produksi untuk ekspor. Bangga dong kita, aset digital. Masyarakat internasional bisa beli token kita. Bangga dan itu sumber untuk pendapatan negara, ini baru di sisi token-nya. Belum lagi bisnis turunannya. Kalau kita sudah terbentuk seperti itu, banyak sekali bisnis turunannya. Misalnya, asuransi untuk memastikan perlindungan misalnya kita beli ini ada jaminan untuk bisa memberikan kompensasi.

Kelima, bicara penerimaan dan pendapatan negara. Saya ingin katakan bahwa ini potensial. Teknisnya bagaimana, saya pikir nanti Kemenkeu yang akan memberikan penjelasan karena itu ranah Kemenkeu kalau kita bicara penerimaan, bicara pajak. Namun, melihat dari perputaran yang luar biasa, pembentukan bursa akan kami bentuk bulan Desember mudah-mudahan. Bulan Juli 2021 perputaran transaksi kripto itu mencapai Rp 470 triliun lebih. Per harinya Rp 2 triliun lebih. Ini potensial untuk penerimaan negara. Artinya sesuatu yang dapat memberikan nilai lebih kepada masyarakat, tinggal nanti teknisnya itu semua kepada Kemenkeu. Kami hanya melihat dari sisi potensial.

Keenam, saya pikir sangat memberikan multiplier effect yang positif, dan tentunya dari sisi keamanan negara itu juga penting. Contoh, mencegah money laundering, mencegah hal yang biasa dilakukan oknum-oknum mendanai teroris. Kalau kita lihat pemberitaan di luar negeri, teroris banyak dapat sumber dana digital, enggak paka cash. Misalnya terorisnya negara A, funding-nya negara B, eksekusinya di negara C. Dengan (bursa) ini kan berarti meminimalisasi. Jadi, ini juga berdampak pada keamanan, national interest, national security yang tentunya kita semua berkepentingan, tidak hanya pemerintah tapi masyarakat juga berkeinginan mendapatkan situasi yang kondusif dan aman.

Ketujuh, saya pikir ini bisa menjadi preseden yang baik, ya, bagi masyarakat Indonesia, khususnya dan komunitas internasional pada umumnya. Kalau ini berhasil dilakukan establish di-launching di tahun 2021, ini akan menjadi bursa pertama di dunia yang diregulasi oleh pemerintah. Kalau di luar negeri sudah ada beberapa tapi (dikelola) swasta. Di Indonesia, kalau ini sudah akan berhasil dan tidak ada hambatan ini akan menjadi bursa pertama di dunia dan saya pikir ini bagus.

 

Salah satu tantangan teknologi komputasi on-line adalah kejahatan siber. Menurut Anda apakah SDM kita sudah mumpuni untuk menangani teknologi tinggi penuh risiko itu?

Untuk mengantisipasi kejahatan siber dalam perdagangan aset kripto, Bappebti telah mengantisipasinya dengan menerbitkan beberapa Peraturan Bappebti yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, antara lain mekanisme transaksi yang terjadi pada Sistem Pedagang Fisik Aset Kripto di Pasar Fisik Bursa Berjangka, sebagian aset kriptonya disimpan di wallet tempat penyimpanan (depository) dan sebagian lagi disimpan di Tempat Penyimpanan Pedagang Fisik Aset kripto, penyetoran dana baik transaksi beli/jual dananya dicatat dan disimpan pada rekening terpisah pada rekening terpisah Lembaga Kliring (70 persen) dan rekening terpisah pedagang fisik aset kripto (30 persen) dan serta dilaporkan dan diawasi oleh Bursa Berjangka dan Bappebti. Kemudian, pedagang fisik aset kripto wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System) dan ISO 27017 (cloud security) dan ISO 27018 (cloud privacy) apabila pedagang fisik aset kripto menggunakan cloud.

Selanjutnya, server yang dijadikan sebagai sistem perdagangan wajib ditempatkan di dalam negeri. Sama halnya juga bagi pengelola tempat penyimpanan aset kripto.

Untuk memberikan jaminan keamanan aset kripto yang disimpan, Bappebti mewajibkan penyimpanan dilakukan dalam bentuk hot storage dan cold storage, yang 50 persen dari total aset kripto yang dikelola pedagang fisik aset kripto wajib ditempatkan pada Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto dan yang telah memiliki perjanjian kerja sama penjaminan dengan pihak asuransi penyimpanan aset kripto.

Dari 50 persen aset kripto yang disimpan sendiri oleh pedagang fisik aset kripto, paling sedikit 70 persennya disimpan secara off-line atau cold storage dan paling besar 30 persen disimpan secara on-line atau hot storage.

Kami juga melarang memperdagangkan jenis aset kripto selain yang telah ditetapkan dalam Perba tentang daftar jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto termasuk juga dilarang menjual aset kripto yang diciptakan oleh calon pedagang fisik aset kripto yang bersangkutan atau pihak afiliasinya.

Lalu, denominasi wajib dalam mata uang IDR (Rupiah); Selain itu, dari sisi pemilikan dana pelanggan, Bappebti mengatur bahwa pedagang fisik aset kripto wajib menempatkan dana pelanggan sebesar 70 persen pada rekening terpisah yang di tempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka.

Pengawasan terhadap implementasi peraturan di bidang aset kripto oleh Bappebti senantiasa diperhatikan dan wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha. Bappebti telah menerbitkan Surat Edaran Kepala Bappebti yang pada pokoknya mewajibkan semua pedagang fisik aset kripto untuk menyampaikan laporan secara periodik, yaitu laporan transaksi, laporan keuangan harian, bulanan, triwulan dan tahunan serta laporan kegiatan tahunan.

Saat ini Bappebti sedang melakukan kajian dan kegiatan untuk melakukan pengawasan (pelaporan) berbasis risiko, yang perlu didukung sarana yang automasi (sistem) yang dapat memberikan deteksi (early warning system), sehingga kegiatan perdagangan aset kripto dapat diawasi dengan efisien dan efektif berbasis risiko dan kegiatannya dapat berjalan secara transparan, wajar dan tepercaya.

Bappebti juga melakukan kajian dan penyusunan standar akuntansi dan pelaporan baik atas transaksi keuangan, transaksi aset kripto, serta pelaporan pembukuan yang perlu dilakukan secara harian (terdapat dashborad yang bersifat real time), bulanan dan tahunan. Termasuk adanya sistem e-reporting yang menampung pelaporan secara real time dan berkala (yang sudah diimplementasikan untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi).

Kemudian melakukan penyempurnaan ketentuan yang berkelanjutan (continous improvement) sesuai dengan perkembangan yang terjadi di negara yang telah mengatur (benchmarking) serta mengikuti standar yang ditetapkan secara International seperti dalam G-20, Financial Action Task Force (FATF Rec 15 – New Technologies).

 

Banyak orang yang masih ragu dengan perdagangan atau investasi kripto karena memiliki risiko yang besar. Misalnya tak adanya nilai aset, fluktuatif dan spekulatif, dan ketakutan mengalami transaksi bodong. Bagaimana pemerintah membuat jaring pengamanan untuk memperkecil risiko itu?

Untuk melindungi masyarakat dalam perdagangan aset kripto, Bappebti telah mengantisipasinya dengan menerbitkan beberapa Peraturan Bappebti yaitu Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 dan terakhir dengan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Dalam peraturan tersebut diatur bahwa setiap calon pedagang fisik aset kripto wajib melaporkan kepada Bappebti seluruh identitas pelanggan yang telah terdaftar, melaporkan seluruh wallet yang dikelola, dan setiap proses penerimaan pelanggan bagi calon pedagang fisik aset kripto wajib dilakukan know your customer (KYC) serta pelanggan diberikan pemahaman atau penjelasan terkait risiko dan pelaksanaan transaksi aset kripto.

Selain itu, Bappebti melakukan berbagai upaya pengawasan yang dilakukan dengan berdasarkan Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 758/BAPPEBTI/SE/12/2019 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto. Dalam regulasi tersebut substansinya mewajibkan kepada calon pedagang fisik aset kripto antara lain melaporkan transaksi harian dan bulanan; melaporkan laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan (audited); melaporkan kegiatan tahunan (mencakup aktivitas operasional usaha Perusahaan selama 1 tahun); dalam melakukan penarikan atau dana, hanya diperbolehkan ke rekening milik pelanggan yang data dan identitasnya sama dengan identitas yang terdaftar pada saat pembukaan akun transaksi.

Selain Peraturan tersebut di atas, Bappebti juga telah menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa aset kripto yang layak dana aman untuk dijadikan sarana investasi. Pada saat ini sudah ada 229 aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Bappebti sebagai aset kripto yang dapat ditransaksikan di 13 pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti.

Kemudian, terkait pelaku TPPU dan TPPU menggunakan kripto, Bappebti telah menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 6 tentang Penerapan Program APU-PPT Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, yang pada intinya mewajibkan Pedagang Fisik Aset Kripto untuk menerapkan program APU/PPT, seperti mengimplementasikan kebijakan lima pilar—pengawasan aktif direksi dan komisaris, kebijakan dan prosedur, internal kontrol, sistem informasi, dan pelatihan SDM—serta mewajibkan pedagang fisik aset kripto untuk melakukan pengkinian data nasabah secara berkala; serta menjalankan kewajiban pelaporan terkait penerapan ketentuan di bidang APU/PPT.

 

 Anda juga tengah mendorong terciptanya regulasi pajak aset kripto untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat. Apa usulan dari Kemendag atau pelaku kripto terkait pengenaan pajaknya kelak? Dan sampai di mana pembahasannya dengan Kemenkeu?

Terkait pajak, Kemendag akan berkoordiansi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan, para pemangku kepentingan, serta instansi terkait lainnya. Hal ini untuk memastikan terciptanya iklim perdagangan aset kripto yang sehat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

Harapan Anda, kapan target aturan pajak perdagangan aset kripto ini bisa diimplementasikan?

Kemendag akan segera membahas aturan tersebut dengan Ditjen Pajak. Meskipun belum bisa dipastikan waktunya. Diharapkan aturan dapat segera diimplementasikan. Artinya, ada potensi penerimaan yang signifikan untuk negara. Sehingga perdagangan aset kripto dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Harapannya tercipta perdagangan aset kripto sehat sehingga dapat memberikan manfaat seperti menyediakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat, menyediakan salah satu sarana investasi bagi masyarakat; memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha Perdagangan aset kripto; memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi masyarakat yang terlibat dalam perdagangan aset kripto; dan mencegah transaksi ilegal seperti Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU- PPT).

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Up Close

Haram bila tidak Taat Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry

 

Majalahpajak.net – Perusahaan rintisan (startup) Indodax yang bergerak di sektor industri kripto menerapkan berbagai strategi bisnis dalam mengembangkan usaha, salah satunya adalah kepatuhan terhadap pajak. CEO Indodax Oscar Darmawan memandang pajak sebagai aspek yang sangat penting dalam berbisnis, sekaligus sebagai sarana untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah sebagai regulator. Menurutnya, kepatuhan terhadap pajak akan berbuah kepercayaan dari pemerintah pada potensi sektor usaha yang sedang dijalani termasuk di industri aset kripto, sehingga tercipta ekosistem yang kondusif bagi perkembangan bisnis kripto di masa depan. Sebaliknya, bisnis sebesar apa pun yang dibangun perusahaan akan sangat mudah jatuh jika tidak taat pajak.

Dalam perbincangan dengan tim redaksi Majalah Pajak di Kantor Indodax, Gedung Millenium Centennial Center, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (11/05), ia mengungkapkan pengalaman dan tantangan dalam merintis bisnis aset kripto, pandangannya tentang potensi dan regulasi bisnis aset kripto di Indonesia, juga mimpinya dalam membawa Indodax menjadi perusahaan rintisan teknologi kebanggaan Indonesia yang bisa melakukan penawaran saham perdana (IPO) dan diakui sebagai perusahaan terbuka dengan pencapaian profit yang berkesinambungan.

Berikut ini petikan perbincangan kami.

Bagaimana awal bisnis kripto yang Anda jalani hingga sekarang berkembang menjadi perusahaan Indodax?

Awalnya di tahun 2013 sampai 2018 fokus bisnis yang kami jalani lebih banyak pada jual-beli Bitcoin. Kemudian pada 2018 kami melihat ada pergeseran bahwa kripto itu bukan hanya Bitcoin semata. Maka kemudian perusahaan kami berganti nama menjadi Indodax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sejak berganti nama itu kami fokus mengembangkan marketplace berbagai aset kripto yang ingin diperdagangkan di Indonesia. Bisnis kami pertama kali beroperasi di Jakarta. Kemudian kami melihat Bali sebagai pusat perkembangan kripto karena banyak ekspatriat yang hidup dari bisnis kripto, akhirnya kami pindah ke Bali. Perkembangan bisnis kripto mulai bagus. Kami melihat pemerintah mulai melirik bisnis kripto. Kami mulai membina hubungan dengan pemerintah, maka kami kembali ke Jakarta. Hubungan kami dengan otoritas pajak di Bali sudah terjalin dengan baik. Jadi, kami fokus secara PT di Jakarta, tapi dari segi pajaknya ada di Bali.

Seperti apa strategi bisnis yang Anda terapkan dalam menangkap peluang dan membidik pasar untuk meningkatkan usaha?

Kami melihat yang paling penting dalam bisnis adalah speed, itu menjadi penentu. Kedua, aspek yang sangat penting dalam berbisnis adalah kepatuhan terhadap pajak. Kita bisa coba flexible dengan aturan yang ada, istilahnya startup minta maaf daripada permisi. Tapi pajak itu antara ya dan tidak. Sebesar-besarnya bisnis kalau tidak taat pajak itu jatuhnya sangat mudah.

Kita sedikit kilas balik di bisnis aset kripto. Jika pada awal menjalani bisnis itu kami putuskan untuk tidak peduli dengan pajak, revenue pasti lebih besar. Tapi hubungan kami dengan pemerintah tidak akan sebaik sekarang. Pemerintah tidak akan bisa melihat potensi perkembangan dan sumbangan devisa dari bisnis kripto. Mungkin sekarang kripto sudah benar-benar menjadi aset haram seratus persen di Indonesia dan sudah keluar dari ekosistem di negara ini. Itu adalah dampak buruk yang terjadi akibat dari kita tidak taat pajak.

Dampak lainnya, mungkin kalau memang masih ada bisnis kripto dan kita tidak taat pajak, tiba-tiba semua transaksi kita PPN-nya terutang dan setelah itu mati. Sampai kapan pun PPN terutang itu harus dibayar. Oleh karena itu, saya selalu percaya kalau berbisnis itu pajaknya harus dipikirkan dulu dan jangan bermain-main dengan pajak. Ketiga, kita harus memastikan kepuasan customer. Tanpa customer, sebagus apa pun produk akan percuma. Oleh sebab itu, bisnis kami menitikberatkan pada customer service.

Apa saja tantangan yang dihadapi di bisnis kripto selama ini?

Tantangan pertama terkait regulasi di Indonesia. Tantangan yang kedua ada di konsumen karena produk kami adalah produk baru. Artinya kami harus berani mengedukasi customer. Investasi kami ada di aspek edukasinya. Pelanggan harus paham produk kami, baru kemudian mereka akan menggunakan produk tersebut. Ini tantangan kami, yakni bagaimana mengedukasi customer. Kami menjalin kerja-sama dengan berbagai kampus yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan edukasi secara nyata. Indodax juga memiliki platform edukasi daring gratis bernama Indodax Academy yang isinya menjelaskan soal kripto dan blockchain. Dengan adanya platform ini, member yang baru tidak perlu takut untuk berinvestasi kripto karena kami menyediakan ilmu yang bisa dipelajari terlebih dahulu. Jadi, kami benar-benar mengedukasi tentang apa itu Bitcoin, bagaimana cara transaksinya dan mengapa transaksi blockchain itu akan mengubah teknologi internet.

Bagaimana pandangan Anda tentang pertumbuhan dan perkembangan aset kripto di Indonesia?

Kami melihat perkembangannya cukup bagus dan positif khususnya setelah adanya peraturan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas) karena masyarakat menjadi lebih tenang. Kalau kita lihat dari sudut pandang kelompok yang masuk kalangan A dan B, mereka hanya mau investasi di platform-platform yang memiliki kejelasan hukum. Bagi orang awam atau orang teknologi yang baru memulai karier, mereka kurang peduli tentang risikonya dalam transaksi kripto, ada PT atau tidak. Tapi kalau kalangan A dan B, mereka hanya mau transaksinya di tempat-tempat yang sudah ada dasar hukumnya. Oleh karenanya, saya percaya aturan kripto memang penting.

Seberapa besar potensi industri aset kripto dan kontribusinya bagi perekonomian nasional?

Saya percaya kalau industri aset kripto pada akhirnya volume perdagangannya akan sama atau bahkan bisa lebih dari perdagangan pasar saham di Indonesia.

Kita bisa lihat beberapa token di Indonesia mulai cukup bagus. Contohnya yang terakhir ini kita me-listing salah satu token. Itu suatu project yang secara kualitas game tidak kalah dengan game yang ada di internasional. Secara pola permainan tokennya punya fungsi nyata. Yang lainnya yang cukup bagus adalah dari Rans Entertainment yang secara konsep bagus. Ke depannya mereka akan bisa lebih berkembang lagi. Saat ini Indonesia mulai beralih untuk tidak lagi sebagai konsumen tapi juga produsen. Kita masih menghadapi tantangan dalam memasyarakatkan koin asli Indonesia.

Bangsa ini memiliki kelemahan, yaitu terkadang suka meremehkan produk dalam negeri. Berbeda dengan bangsa Korea ketika bicara produk buatan Korea, mereka akan lebih tergerak untuk membeli. Orang Jepang lebih tergerak membeli produk buatan Jepang daripada AS. Sedangkan di negara kita, saat bicara produk Indonesia dan AS, bangsa kita selalu pilih produk AS. Sementara produk dalam negeri hanya menjadi alternatif. Padahal, kalau kita lihat, sebenarnya produk lokal itu bukan sesuatu yang negatif. Seharusnya kita lebih bangga dengan industri dalam negeri. Anak-anak Indonesia banyak yang pintar dan barang-barang produksi lokal juga banyak yang bagus.

Apa keunggulan berinvestasi di aset kripto?

Pertama, transaksi aset kripto lebih transparan dan lebih susah “digorengnya”. Pasar kripto di Indonesia, AS, Tiongkok, Jepang itu semuanya tersambung menjadi satu. Jadi, kalau kita memang mau “menggoreng”, maka harus “menggoreng” seluruh pasar dunia. Sama seperti transaksi emas. Anda mau “menggoreng” harga emas, maka harus “menggoreng” transaksi emas di seluruh dunia. Tapi kita tidak bicara koin yang kecil dengan market cap yang kecil karena kalau market cap kecil tetap mudah “digorengnya”. Apalagi produk berbasis komoditas yang ada sentimen dan suplai itu pasti bisa “digoreng”. Hanya ini lebih transparan.

Kedua, aset kripto ini naik-turunnya relatif cepat. Meskipun di spot market, tapi pergerakannya cepat. Sehingga potensi orang untuk mendapatkan keuntungan maupun kerugian itu cukup banyak. Kenapa spot market itu penting, karena spot market menawarkan solusi ketika Anda punya uang, Anda bisa beli barang, Anda sendiri yang menentukan kapan jual dan beli. Harga berapa Anda mau beli dan harga berapa Anda mau jual. Biasanya yang pergerakannya cepat itu kan derivatif bukan spot market. Bicara derivatif, terkadang pada saat Anda tidak mau jual tapi akan dipaksa jual karena Anda kena margin call. Jadi, Anda tidak benar-benar punya freedom untuk memutuskan kapan saat menjual dan membeli. Dan kripto itu pasar terbesarnya adalah spot. Oleh karena ini spot market, orang tidak akan dipaksa untuk menjual barangnya. Kalau dia tidak mau jual, ya tidak rugi.

Apa saja risiko yang harus dipahami masyarakat yang ingin berinvestasi di aset kripto?

Kita harus mengetahui produk kripto itu pada dasarnya adalah social experiment. Semua produk kripto bahkan Bitcoin sekali pun adalah eksperimen. Ini adalah teknologi baru yang sifatnya baru diuji coba. Risikonya kalau baru diuji coba, teknologi ini bisa take off atau bahkan hilang begitu saja. Ini bicara Bitcoin, belum koin-koin yang lebih kecil. Oleh karena ini bicara eksperimen, mungkin 50 tahun mendatang produk yang Anda lihat sekarang tidak akan ada lagi. Ini seperti era dotcom di tahun 1995. Saham-saham di masa itu apakah semuanya hilang sama sekali, kan tidak juga. Masih ada Yahoo!, Google. Tapi selain yang besar-besar ini yang lainnya hilang. Saya kira kripto akan sama. Awalnya ada ribuan tapi nanti akan menyempit dan tersisa yang besar-besar, sementara yang lainnya akan hilang. Customer harus pintar-pintar memilih produk aset kripto yang bagus, punya kejelasan dan mempertimbangkan produk yang bisa hilang dari market.

Faktor-faktor apa yang dapat memengaruhi supply dan demand aset kripto?

Supply dan demand aset kripto dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, dari teknologinya sendiri. Teknologinya dipakai untuk tujuan apa dan kebutuhan apa. Contohnya Ethereum dipakai untuk menjalankan aplikasi. Kedua, faktor makro ekonomi. Misalnya, sekarang harga Bitcoin sedang turun itu karena faktor The Fed menaikkan suku bunga. Otomatis dollar AS banyak masuk ke negara AS yang kemudian membuat harga semua komoditas sekarang turun. Karena lebih menarik untuk menaruh uangnya di bank daripada dipakai untuk investasi yang belum pasti. Ketiga, faktor yang terkait dengan teknologi blockchain. Contohnya Bitcoin setiap empat tahun ada halving period yang memotong supply Bitcoin. Pada saat terjadi halving period, suplainya dipotong tiba-tiba. Itu membuat harganya naik. Tapi begitu harganya sudah naik, akan terjadi harga turun karena momentum taking profit. Jadi akan kembali ke titik awalnya.

Sekarang faktor kebijakan dari negara-negara besar sudah tidak terlalu memengaruhi naik-turunnya kripto. Ketika awal kemunculan bisnis kripto memang faktor itu sangat berdampak. Seperti berita pemerintah Tiongkok melarang kripto, seketika dampaknya langsung membuat harga kripto turun. Ketika Pemerintah AS meregulasi kripto, kebijakan itu langsung memengaruhi harga. Tapi sekarang sudah tidak terlalu memberikan efek karena produk kripto ini adalah produk yang terdesentralisasi. Masyarakat sudah cukup pintar dan paham bahwa pada saat satu negara tidak mendukung sedangkan negara lainnya mendukung, mereka cukup menggunakannya di negara yang mendukung itu saja.

Para manajer investasi saham teknologi sekarang ini sebagian dananya (sekitar 10–15 persen) ditempatkan juga ke Bitcoin. Sehingga pada saat uang mereka masuk di bursa saham Nasdaq atau lainnya, dananya juga masuk di investasi kripto. Pada saat mereka keluar dari Nasdaq, uang di kripto juga keluar. Jadi, pergerakan harga aset kripto saat ini mulai mengikuti pergerakan harga di pasar saham.

Adakah yang bisa dilakukan investor untuk menjaga nilai aset kripto?

Hal pertama yang perlu dilakukan investor adalah jangan terlalu cepat untuk membeli dan menjual. Terkadang investor begitu melihat harganya turun, pada saat itu mereka tidak menjual, mereka belum rugi karena ini pasar spot. Produk spot adalah produk yang kalau kita belum mau rugi, kita jangan jual dulu. Tunggu momentumnya naik baru kita jual. Itu kelebihan pasar spot. Investor harus mengetahui kapan saat beli dan kapan harus jual. Oleh karena itu, sangat penting untuk orang yang membeli aset kripto agar menggunakan uang “dingin” karena dia tidak akan digeser oleh bunga bank. Jadi, harus gunakan dana yang idle, jangan uang dapur.

Bagaimana pandangan Anda tentang bursa kripto?

Bursa kripto itu sesuatu yang positif. Kami sangat mendukung adanya bursa kripto sebagai self regulator organization untuk mengatur dan memastikan perdagangan kripto di Indonesia yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di bisnis kripto dengan adanya bursa akan membuat bisnis ini lebih tertata rapi.

Bagaimana pandangan Anda terhadap pemberlakuan regulasi pajak kripto di Indonesia?

Sangat positif. Aturan pajak ini adalah kemenangan besar untuk para trader aset kripto. Kita harus berterima-kasih karena ini seperti kebijakan tax amnesty dulu. Karena tanpa adanya aturan pajak yang sekarang, kalau Anda profit dari kripto, Anda harus bayar pajak 20 sampai 35 persen sesuai tarif PPh masing-masing. Tapi dengan adanya ketentuan pajak yang baru, yaitu 0,1 persen untuk PPh dan 0,1 persen untuk PPN artinya Anda bisa menebus kripto Anda dengan cara trading di tempat yang memiliki izin dari Bappebti dengan tarif pajak hanya 0,2 persen. Tarifnya memang kelihatan mahal dengan fee trading jadi dua kali lipat. Tapi secara praktiknya kalau dilihat dari pemahaman bahwa ini adalah uang yang bersih setelah membayar pajak, regulasi ini sesuatu yang positif. Jadi murah sebenarnya. Secara trading aset kripto, aturan pajak ini sesuatu yang baik. Tapi kalau secara industri aset kripto memang plus-minus buat kami. Kami jadi kurang kompetitif dibandingkan perusahaan luar negeri karena perusahaan luar negeri dikenakan fee lebih murah.

Kuncinya adalah bagaimana pemerintah bisa meminta industri-industri asing yang menarget masyarakat Indonesia untuk mengikuti aturan pajak yang ada di Indonesia. Kan seharusnya dengan aturan pemerintah yang ada sekarang, mereka kena PPN 0,2 persen. Bagaimana Kementerian Keuangan menagih pajak yang seharusnya dibayarkan oleh industri-industri luar negeri yang memiliki member Indonesia. Kalau industri dalam negeri saya kira pasti akan taat pajak. Industri luar negeri ini yang mau atau tidak mereka tunduk pada aturan perpajakan di Indonesia. Seperti ketika Kemenkeu versus Google atau Netflix dan Kemenkeu berhasil menang semua. Saya berharap besaran pajak kripto bisa diturunkan, totalnya bisa disamakan seperti di bursa saham. Karena saat ini pajaknya dua kali lebih mahal. Pajak di bursa saham besarnya 0,1 persen sudah termasuk semuanya. Sedangkan di kripto ada PPh, PPN yang totalnya jadi 0,21 persen. Maka kami berharap pajak kripto diturunkan supaya trader kripto tidak terlalu berat. Ini bukan tentang kepentingan bisnis kami tapi tentang konsumen. Karena yang dipungut pajak itu konsumen, bukan kami saja.

Di tahun 2021, Indodax menerima penghargaan dari KPP Madya Denpasar, Bali atas kepatuhan membayar pajak. Apa makna penghargaan itu bagi Indodax?

Yang pertama kami sangat berterimakasih kepada pemerintah. Saya tidak pernah membayangkan bahkan mimpi pun tidak, bahwa akan dapat penghargaan pajak. Ini mungkin penghargaan termahal. Penghargaan pajak ini suatu yang positif dan menandakan bahwa kami berkontribusi pada negara. Kedua, ini menandakan bahwa usaha jenis baru seperti startup yang biasa dikatakan orang tidak mau bayar pajak, ternyata startup seperti Indodax bisa bayar pajak. Kami bahagia dan bangga mendapatkan penghargaan ini.

Bagaimana pandangan Anda terhadap kolaborasi pemerintah dalam mengatur investasi kripto di Indonesia saat ini?

Saya kira sudah sangat bagus. Pemerintah mengaturnya dengan sangat rapi. Saat ini investasi kripto diatur di bawah Kementerian Perdagangan melalui Bappebti sehingga pengaturannya sangat fit. Semua komoditas memang diatur di Bappebti. Ini akan sangat bagus kalau bisa seperti sekarang. Sempat ada rumor bahwa kripto akan diatur di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saya kira kurang tepat kalau diatur di OJK, karena kripto ini komoditas. Dengan kita men-treat kripto sebagai barang, aturan perpajakan, aturan cara perdagangannya semua akan lebih rapi. Oleh karena itu, saya sangat berharap agar kripto tetap diatur di bawah Bappebti. Jangan sampai malah diatur OJK. Kalau diatur di OJK artinya pengaturannya akan diulangi dari awal, kripto akan diatur lebih sebagai perdagangan uang. Kita akan mengulangi apa yang sudah diatur negara ini selama empat tahun terakhir dari 2018.

Apa rencana bisnis Indodax selanjutnya?

Mimpi kami di Indodax adalah bisa IPO menjadi perusahaan terbuka. Karena kami percaya bahwa dengan cara itu kami bisa membuat proses bisnis di Indodax ini bukan hanya sekadar pemilik dari founderfounder pemegang saham tapi kami bisa membuat Indodax menjadi perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dan kita bisa membuat prosesnya lebih transparan, pertanggungjawabannya lebih terbuka dan melalui Indodax kita bisa mendukung industri blockchain yang ada di Indonesia. Maka mimpi kami adalah menjadi perusahaan terbuka (Tbk), sebagai perusahaan startup yang dapat dibanggakan. Kami sudah menjadi salah satu startup yang profitable.

Kedua, kami bisa melihat bagaimana Indodax menjadi perusahaan yang selalu berusaha menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Indodax menerapkan perpajakan yang cukup rapi. Sekarang kami ingin bisa diberi kesempatan untuk menjadi perusahaan Tbk. Tentunya perizinan perusahaan Tbk dari OJK.

Kami ingin menjadi Coinbase-nya Indonesia. Kami setiap tahun membagi dividen kepada pemegang saham.

Indodax ini startup yang dari awal pola bisnisnya bukan untuk valuation game. Kami tidak bermain di valuation game. Kami fokus di strategic partnership. Pemegang saham Indodax saat ini adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, tujuan sama yakni membesarkan Indodax. Harapannya OJK memberikan “lampu hijau” sehingga kami menjadi produk yang membanggakan di Indonesia. Bahwa startup teknologi bisa IPO dan bisa profitable. Jadi, meraih profit dulu secara berkesinambungan, baru IPO. Bukan untung karena IPO.

Lanjut baca

Up Close

Memilih Satu dari Lima

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry

 

 Kata orang hidup itu pilihan. Kalau mau sukses, Oscar percaya, seseorang harus memilih satu dari lima hal dalam hidup.

 

Majalahpajak.net – Keberadaan dan perkembangan jagat kripto di Indonesia tak lepas dari sosok Oscar Adam Darmawan, orang yang pertama memopulerkannya melalui pendirian PT Indodax Nasional Indonesia atau Indodax. Perusahaan rintisan lokapasar atau perdagangan aset kripto terbesar di Indonesia yang kini berumur sewindu ini menjadi penanda hadirnya instrumen investasi baru yang menjanjikan.

Saat ini, jumlah anggota di platform Indodax mencapai lebih dari 5,4 juta, dengan transaksi tertinggi mencapai Rp 2 triliun sehari, dan rata-rata transaksi harian di atas Rp 500 miliar. Selain di Jakarta, Indodax juga punya kantor perwakilan di Kuta, Bali.

Pencapaian itu juga diiringi apresiasi dari Kantor Wilayah DJP Bali untuk Indodax atas kepatuhan dan peningkatan membayar pajak pada KPP Madya Denpasar. Masih di tahun yang sama, Indodax juga meraih penghargaan sebagai Startup Aset Kripto Terbaik dari Dunia Fintech Awards, melengkapi aneka penghargaan yang telah diraih di tahun-tahun sebelumnya.

Dengan pasti, CEO Indodax ini mengatakan penghargaan yang paling bermakna adalah yang dari kantor pajak. Mendiang ayahnya selalu berpesan agar ia taat pajak. Selain itu, ia adalah bukti bahwa startup juga bisa taat pajak.

“Salah satu nasihat ayah yang saya ingat, kalau kita berbisnis enggak boleh melawan dua hal: pajak dan hukum. Dan Indodax satu-satunya startup kripto yang dapat penghargaan pembayar pajak tertib dari Kemenkeu yang diberikan lewat Kanwil DJP Bali,” tutur Oscar kepada Majalah Pajak di kantornya, Millennium Centennial Center, Jakarta Selatan, Rabu (11/5).

Baca Juga: Tiga Janji tentang Kripto

Pengusaha cilik

Bagi peraih penghargaan Fortune Indonesia 40 Under 40 ini, ayahnya adalah pahlawannya. Oscar kecil terkagum-kagum menyaksikan ayahnya bekerja keras sebagai sopir dan salesman, sebelum merintis bisnis yang mempekerjakan ratusan tenaga kerja.

“Saya terpancing. Kalau ayah saya bisa, kenapa saya enggak bisa?” kata pria kelahiran Semarang, 15 Desember 1985 ini.

Sejak kecil Oscar ingin menjadi entrepreneur. Ia menyaksikan susahnya keluarganya mencukupi kebutuhan. Ia bersekolah dengan sepatu yang sudah bolong, dan harus puas dengan pakaian dan mainan yang dikirim oleh sanak saudara.

Tanpa gengsi, Oscar cilik memulai usahanya dengan menjajakan penghapus berbagai karakter dan pulpen rotring kepada teman-teman di SD. Dari pengalaman berdagang itu, ia belajar banyak pengalaman berbisnis.

Pilihan hidup

Setelah lulus SMA, ia berkesempatan mengecap pendidikan di luar negeri—hasil ayahnya mengutang ke bank.

“Orangtua saya tipe yang merasa kalau anak pertama harus melangkah lebih jauh. Mereka enggak mau kalau saya di Indonesia. Jadi, biarpun pakai duit utang dan sebagainya, saya disekolahkan di Singapura,” kata Oscar Darmawan ini.

Dengan uang saku yang pas-pasan, Oscar yang sedari kecil terbiasa hidup sederhana itu membawa bekal mi instan berdus-dus untuk makannya sehari-hari.

“Gara-gara itu lambung saya rusak, karena mi satu dus bisa buat satu minggu lebih,” kenangnya.

Awalnya, Oscar bercita-cita menjadi dokter. Maka, di SMA ia pilih jurusan IPA.

“Bahkan waktu saya lulus SMP di Semarang, satu-satunya yang dapat nilai 100 waktu Ebtanas di satu kota cuma saya—di pelajaran biologi,” ucapnya.

Namun, Oscar juga punya kepandaian lain di bidang teknologi informasi (TI). Kala masih bersekolah di Semarang itulah, ia pernah jadi pemenang kedua di National Computer Programming Competition Jakarta. Maka, ketika dihadapkan dengan pilihan program studi kuliah di luar negeri, ia urung memilih jurusan kedokteran.

Oscar memilih dua program studi (prodi) sekaligus, yaitu Information Technology dan Information System di Monash University. Kedua prodi itu yang ia rasa bisa kuasai sekaligus disukai. Setelah lulus pada tahun 2006, Oscar sempat bekerja di Singapura. Namun, jiwa pebisnis yang dimilikinya sejak kecil itu seolah menariknya kembali untuk membuka usaha di Indonesia.

“Saya merasa setiap orang itu punya panggilan hidup masing-masing. Beberapa orang lebih baik bekerja sama orang, beberapa orang lebih baik jadi pengusaha. Kedua karakter ini berbeda, enggak bisa dipaksain. Saya juga bukan tipe yang percaya pada motivator yang mengatakan bahwa setiap orang itu bisa membuat usaha, itu enggak tepat juga. Karena justru karier itu cemerlang di mana dia benar-benar tepat di situasi itu,” ujarnya.

Awalnya, Oscar mendirikan PT Bumi Intermedia, sebuah software house yang menyediakan jasa website development, internet marketing, serta hosting provider. Dengan modal seadanya, ia bekerja dengan menyewa dua tempat duduk untuk dirinya dan satu staf lain di sebuah warung internet (warnet) secara bulanan. Oscar berkelakar, mungkin dari situ ide terciptanya co-working space, ruang bekerja yang disewakan dan lagi hit saat ini.

Bermula dengan satu staf, usahanya berkembang pesat sampai ia bisa mempekerjakan 30 orang. Baru pada tahun 2013, William Sutanto—yang saat ini menjadi Chief Technology Officer Indodax—membujuknya untuk terjun ke dunia blockchain dan crypto. Karena masih skeptis dan belum terlalu dikenal di Indonesia, Oscar bersama partnernya itu ke Cina agar langsung mempelajari dari exchanger di sana.

Baca Juga: Perhatian, Aset Kripto Kena Pajak!

“Setelah dari Cina, saya bilang, ‘Ayo, kita besarkan bisnis ini di Indonesia, karena saya melihat belum ada yang membuat ini di Indonesia.’ Jadi, kalau mau buat harus sekarang atau akan terlambat. Modal kami membuat usaha ini kecil, sekarang usaha ini berkembang sangat baik,” ucapnya.

Segala perjuangan Oscar pun terbayar sudah. Bapak satu anak ini sukses mengembangkan Indodax. Ia ingat ajaran ayahnya agar selalu memperlakukan karyawan sebagai keluarga, dan jangan pernah memandang remeh siapa pun. Seperti ayahnya, Oscar juga workaholic.

Ia mengatakan kalau hidup adalah tentang lima hal, dan kita cuma bisa hebat dalam salah satunya yakni agama, keluarga, teman, sosial, pekerjaan karena sehari cuma ada 24 jam.

“Lima hal ini semua bentuknya seperti bintang, berada di ujung-ujungnya. Kita enggak bisa memilih lima-limanya berhasil—karena berbeda alur. Kita harus memilih mana yang harus kita fokuskan. Mungkin saya tipe yang lebih memilih di pekerjaan daripada keempat lainnya. Saya percaya, pekerjaan paling penting karena pada saat saya berhasil di pekerjaan, minimal keluarga saya enggak ada yang kelaparan dan semoga keempat lainnya akan mengikuti,” akhirnya.

Lanjut baca

Up Close

Tiga Janji tentang Kripto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry dan Dok. ICCA

 

Majalahpajak.net – Kehadiran organisasi Indonesian Crypto Consumers Association (ICCA) yang resmi berdiri pada 1 April 2022 semakin memperkuat ekosistem industri aset kripto di tanah air. Ketua ICCA Rob Raffael Kardinal menyatakan, kehadiran ICCA merupakan bentuk respons terhadap perkembangan industri aset kripto dan diharapkan dapat menjadi ruang menyuarakan pendapat bagi investor dan pengguna aset kripto serta produk turunannya.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Kantor ICCA, Jalan Bungur Besar Raya No. 85A, Jakarta Pusat, Rabu (20/04), alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang hobi e-sport ini menyampaikan pandangannya tentang potensi industri aset kripto, tantangan dalam menyatukan visi untuk memajukan industri kripto, penerapan pajak kripto, dan optimismenya dalam mewujudkan Indonesia sebagai hub kripto di Asia.

Berikut ini petikannya.

Apa yang melatarbelakangi berdirinya ICCA, apakah dipicu oleh munculnya keresahan dan maraknya transaksi kripto di masyarakat?

Ada tiga hal yang saya janjikan kepada pemerintah dan ini merupakan visi dan misi ICCA. Pertama, literasi dan investasi. Kedua, memajukan Indonesia untuk menjadi hub kripto di Asia. Ketiga, capital inflow dari luar negeri. Keresahan yang muncul di masyarakat karena banyak yang menganggap kripto itu sebagai robot trading. Ada yang bertanya perbedaan kripto dengan pinjaman on-line. Kami ingin menjelaskan perbedaan kripto dengan investasi lainnya. Ini menjadi pemicu kami untuk mendirikan ICCA.

Ada orang yang mengaku kena tipu di investasi kripto. Saya katakan, bagaimana caranya kena tipu di kripto sementara orang itu beli sendiri dan semua dia pegang sendiri. Membuka account di kripto ini sangat simpel, kita tinggal foto KTP setelah itu deposit dan withdraw sendiri. Yang membeli koin itu mereka sendiri. Lantas bagaimana bisa ditipu oleh diri sendiri? Ternyata ketika ditelusuri ada satu orang yang mengatakan, kalau mau trading kripto harus melalui dia. Dan ketika uangnya sudah diserahkan malah tidak dilakukan trading. Artinya penipuan ini delik umum, permasalahan bukan di kripto. Sedangkan kripto hanya dijadikan topik saja. Jadi, kalau mau investasi kripto, lakukan trading sendiri saja. Melalui gawai juga bisa dilakukan dengan mudah dan tidak terlalu membingungkan. Kami ingin nantinya ketika orang mau beli kripto sudah ada guideline di website ICCA. Kebutuhan informasi tentang modul akan kami layani dan bisa diunduh dengan bebas tanpa biaya. Misalnya, modul tentang basic of blockchain dan juga kripto.

Bagaimana struktur organisasi yang diterapkan di ICCA?

Sekarang ini struktur organisasi ICCA masih menerapkan konsep kepengurusan supaya ramping dan cepat akselerasinya. Setelah itu kami akan terbuka untuk semua orang karena di kripto ini ada komunitas. Mungkin nanti kami akan memberikan kartu anggotanya dalam bentuk NFT yang lebih ke arah kripto. Rencana ini masih digodok lagi. Tapi memang kami ingin semua orang bisa memberikan kontribusi di sini. Ada banyak komunitas di Indonesia tapi biasanya tidak terhubung dengan pemerintah dan jalan sendiri-sendiri sesuai token yang dimiliki. Ada beberapa komunitas yang sudah kami hubungi dan mereka mau bergabung dengan ICCA. Kami ingin membuat open community dan bagi yang ingin masuk ke investasi kripto bisa lebih dulu membahasnya dengan ICCA. Kami akan menerima masukan-masukan dari masyarakat dan memahami yang jadi kebutuhannya. Kami terbuka untuk publik. Siapa saja bisa akses, bertanya, dan memberi masukan. Kami ingin asosiasi ini dipandang benar-benar untuk kepentingan umum dan sama sekali tidak ada eksklusivitas. Jika ditanya tentang apa pun, selama masih dalam tugas pokok dan fungsi asosiasi ini akan kami coba jawab.

Apa saja keunggulan investasi aset kripto dibandingkan investasi yang lain?

Pertama, investasi aset kripto lebih mudah diakses oleh siapa saja. Kalau mau buat account saham belum tentu selesai dalam sehari. Kripto ini sangat simpel prosesnya paling lama dua hari dan bisa langsung trading. Kedua, tidak ada minimum order. Investasi bisa dilakukan dengan mudah. Kita bisa withdraw 24 jam kalau ada hal mendesak. Kalau dana ditempatkan di saham tentu repot penarikannya ketika sedang mendesak. Jadi, keunggulannya dari segi kemudahan dan efisiensi. Ketika situasi jam 23.00 malam, kita bisa langsung mengeluarkan uang dari kripto karena market berlangsung 24 jam. Jadi, benar-benar efisien dan bisa withdraw di jam berapa pun.

Terkait safe atau tidak safe, itu bergantung bagaimana cara kita berinvestasi. Kalau secara komoditas, emas juga safe. Hanya nilai emas tidak bisa bergerak kencang. Memang di kripto ketika naiknya lebih cepat bisa lebih dari 25 persen. Tapi ketika turun di bawah 25 persen juga tidak ada suspend. Jadi, bergantung manajemen risikonya. Faktor amannya adalah dari segi lebih likuid karena bisa diperdagangkan di setiap waktu. Naik-turunnya aset kripto bisa dipengaruhi oleh perkembangan informasi terkini yang dapat memberikan sentimen negatif atau positif. Misalnya informasi tentang etherium yang diterima penggunaannya untuk membeli Tesla, maka harganya pasti naik karena ada mass adoption. Sementara kabar tentang Pemerintah Tiongkok melarang kripto, ini jadi sentimen negatif bagi nilai kripto.

Menurut Anda, apa yang mendorong investasi kripto bisa melejit di Indonesia?

Di era globalisasi ini kita dengan mudah mengikuti perkembangan dunia dan kita ada tendensi untuk mengikuti negara-negara lain. Yang paling memicu adalah ketika Pemerintah AS memutuskan untuk meregulasi kripto, negara-negara lain tidak mau ketinggalan. Negara-negara besar bukan menolak tapi malah meregulasi kripto. Ketika bahasa regulasi ini keluar, akhirnya memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi di semua negara. Kripto mendapat exposure lebih dan investornya terus bertambah.

Bagaimana pandangan Anda tentang bursa kripto, apa urgensinya bagi industri kripto di Indonesia?

Bursa bisa menjadi bagus sekali selama yang menjadi tujuannya adalah kepentingan publik. Tapi kalau bursa didirikan oleh salah satu pihak, menurut saya tidak baik. Kalau itu bursa BUMN dan mengaturnya hanya on certain level of trading tentu boleh, karena itu memang fungsi pengawasan dari pemerintah. Namun jika diberikan ke satu pihak, ini tidak adil. Jadi, bursa kripto itu penting selama yang dikedepankan adalah kepentingan publik. Faktanya sekarang hubungan antarlembaga dan kementerian masih belum sejalan. Sedangkan bursa mesti didukung oleh semua, karena ada kegiatan kliring, lalu ada kustodian yang masuk dalam ranah kewenangan OJK. Kalau mereka belum ada hubungan yang saling sinergi, bursa tidak akan berjalan. Jadi, utamakan kepentingan publik karena yang dijaga oleh lembaga publik ini adalah kepentingan publik. Kalau bursa sudah sesuai dengan kepentingan publik, pasti bisa berjalan. Di luar negeri sudah banyak contohnya, misalnya Kementerian Transformasi Digital di Ukraina yang benar-benar fokus menangani urusan terkait aset kripto dan juga bursa kripto. Di Indonesia belum ada seperti itu.

Aspek-aspek apa saja yang perlu dipahami masyarakat yang ingin berinvestasi di aset kripto?

Jangan berinvestasi kripto karena mengikuti orang lain. Karena bisa jadi ketika bertransaksi orang itu membeli di harga murah, sedangkan saat dirinya baru mulai berinvestasi itu masuknya terlambat dan harga sudah mahal. Hal seperti ini yang harus dicermati karena kripto bukan aset ajaib yang bisa tiba-tiba langsung naik terus. Kripto sama seperti aset komoditas lainnya yang bisa naik dan bisa turun.

Ada yang berpandangan aset kripto tidak jelas fluktuasi naik turunnya dan bisa tinggi sekali fluktuasinya. Sekarang jika kita lihat fenomena pandemi pertama muncul, harga komoditas seperti minyak bumi anjlok. Lalu sekarang komoditas seperti nikel saat ini naik sampai 300 persen. Artinya, sama saja karena ini memang dinamika pasar. Yang membuat harga saham tidak bisa naik dan turun itu karena dibatasi. Coba kalau dibuka batasnya, akan sama saja. Jadi, kalau orang melihat aset kripto tidak stabil dan tidak volatile, hal itu bergantung pada pengelolaannya. Ada orang yang lebih senang mengambil risiko tinggi namun punya peluang mendapat keuntungan besar (high risk, high return). Ada sebagian orang yang justru sebaliknya, tidak mau ambil risiko yang terlalu besar. Kalau mengikuti orang lain, kita tidak mengerti fundamentalnya seperti apa, tidak paham koin yang dibeli bisa untuk apa. Jadi, salah kita sendiri yang membeli tanpa berpikir.

Bagaimana pandangan Anda terkait penerapan aturan pajak kripto di Indonesia?

Setelah membaca semua hal terkait penerapan aturan pajak kripto di Indonesia, hal yang saya ingin lihat adalah pengaplikasiannya. Kita belum bisa mengetahui bagusnya aturan hukum yang dibuat kalau belum diterapkan. Kami di ICCA berpandangan, daripada protes kenapa kripto harus dipajaki, lebih baik jalani saja dulu. Nanti lihat bagaimana penerapannya. Kalau memang tidak cocok, bisa dilakukan penyesuaian. Setidaknya aturan pajak kripto itu adalah satu step untuk ekosistem kripto ke depan bahwa aset kripto sudah dianggap legal di republik ini. Jadi, sudut pandangnya lebih general, tapi melihatnya lebih positif. Jangan belum apa-apa sudah protes. Ini bukan berarti saya mendukung pemerintah begitu saja. Tapi pasti ada kajian sehingga sampai pemerintah mau melakukan ini. Kita bernegara ini tidak mungkin asal-asalan. Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan karena memang kripto wajib dikenakan pajak. Sesuatu barang yang dipajaki maka statusnya legal, sehingga dengan sendirinya mematahkan pandangan berbagai pihak yang mengatakan bahwa kripto ilegal.

Saat ini yang paling penting adalah mass adoption dari kripto dan blockchain ini untuk digunakan dalam banyak hal. Teknologi ini sangat bagus kalau bisa dipakai sesuai tujuan yang benar. Tapi kembali lagi pada bagaimana cara pemakaiannya karena teknologi itu seperti dua mata pisau. Misalnya, pisau itu bisa digunakan untuk memotong buah apel tapi bisa juga melukai orang. Kalau banyak masyarakat yang masih takut untuk berinvestasi di kripto karena ada yang mengalami penipuan, ini tugas kita bersama untuk menjaga dan memberikan literasi kepada orang-orang yang berkeinginan masuk di kripto. Dengan adanya legalitas melalui pengenaan pajak, maka kripto menjadi legal. Kita sudah menang di satu posisi karena pemerintah akhirnya mengakomodasi dan mengakui aset kripto ini sebagai sesuatu yang legal. Jadi, sudah tidak ada tanda tanya lagi karena sudah dipajaki. Karena tidak mungkin sesuatu yang ilegal itu dipajaki.

Apakah aspek yang terkait dengan perizinan dan aturan pajak kripto nantinya akan termasuk sebagai materi untuk konsultasi atau inklusi kepada kelompok masyarakat yang menjadi target ICCA?

Kalau untuk action itu mungkin terlalu dalam. Tapi kalau saya jelaskan ke mahasiswa tentu dari sudut pandang mereka yang mencoba untuk berinvestasi di kripto. Kalau mereka mencoba lebih jauh untuk menjadi trader juga, mungkin saya akan buat bidang sendiri supaya mereka daftar di situ saja sehingga bisa menentukan kemampuan mereka. Saya bisa bantu mereka untuk cari beasiswa ke luar negeri yang sudah banyak sekolah yang khusus mendalami blockchain. Saya bisa membuat suatu wadah inkubator dan memberikan exposure misalnya ke perusahaan-perusahaan di luar negeri yang memang bergerak di bidang exchange atau blockchain.

Artinya fokus ICCA lebih kepada menghasilkan bibit-bibit trader baru di industri kripto?

Ya, karena semakin banyak trader maka mereka juga bisa mengajari teman-temannya sehingga tugas kami dalam meliterasi akhirnya dimudahkan dengan banyaknya trader. Setidaknya di lingkungan keluarga mereka sendiri juga pasti bertanya. Istilahnya ini tebar bibit. Setelah mereka mulai mengerti dan membentuk sebuah ekosistem yang lebih besar, akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Goals dari misi ini adalah hub. Saat capital dari kripto ini di negara-negara lain mungkin masih bingung mau ditanggapinya seperti apa, kami ingin orang-orang di luar negeri nyaman untuk masuk ke Indonesia. Contohnya ada exchange yang pindah dari India ke Dubai karena Pemerintah India membuat peraturan sesukanya dan tidak disesuaikan dengan kondisi. Pemerintah India mengenakan pajak 30 persen. Itu tidak masuk akal. Akhirnya corporation pindah ke Dubai. Kami tidak mau sampai seperti itu. Perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti Indodax dan Tokocrypto bisa saja pindah ke Singapura jika mereka merasa ditekan. Kalau mereka pindah ke negara lain, maka yang rugi Indonesia. Saat ini top 3 kota-kota di Indonesia untuk kripto ada di Jakarta, Surabaya, dan Bali.

Apa rencana program dan kegiatan ICCA selanjutnya?

Di bulan Mei 2022 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional nanti rencananya kami akan mengadakan focus group discussion skala besar di Surabaya dengan menghadirkan Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Tema yang diangkat tentang kebangkitan generasi muda dalam kegiatan ekonomi melalui blockchain dan kripto.

Pada November 2022 ICCA rencananya akan mengadakan annual event yang pertama di Bali. Kegiatan selama enam hari setelah agenda G20 itu berskala internasional sehingga diharapkan dapat menaikkan sektor pariwisata dan lainnya. Momentumnya tepat. Kami didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan daerah juga pelaku-pelaku usaha di sana. Beberapa tokoh yang dipandang sebagai pencetus di dunia kripto seperti yang membuat etherium akan kami undang. Melalui kegiatan berskala internasional ini, kami ingin menunjukkan seberapa besar potensi dari industri kripto ini bisa memberikan kontribusi untuk perekonomian Indonesia. Dengan hadirnya tamu-tamu undangan dari luar negeri, saya bisa membuktikan ke pemerintah seberapa besar efek dari investasi kripto. Kita bisa bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai hub kripto. Orang-orang dari luar negeri benar-benar mau menempatkan investasinya ke Indonesia. Dengan adanya aliran masuk capital inflow tentu ini akan menaikkan ekonomi Indonesia.

Adakah penolakan kelompok masyarakat tertentu terhadap kripto?

Sejauh ini tidak pernah ada penolakan. Saat saya mendatangi sejumlah pesantren bahkan mereka menanyakan kapan bisa diajari juga tentang kripto. Beberapa waktu lalu kelompok pesantren di Jawa Timur menyampaikan kesediaannya mencarikan sekitar 40 ribu santri dan meminta saya untuk menerangkan kepada mereka tentang kipto. Jadi, kami malah diminta datang ke lingkungan pesantren untuk menjelaskan. Saya bertemu dengan banyak stakeholders di Jawa Timur dan tidak ada penolakan. Malah mereka happy.

Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan Indonesia sebagai hub kripto di Asia?

Kripto dan blockchain ini banyak “ibunya” sehingga terkadang membuat bingung. Secara teknologi, kripto dan blockchain berada dalam kewenangan Kementerian Kominfo. Lalu juga dinaungi oleh Kemendag, sementara jika terkait pajaknya maka ini diatur di Kemenkeu. Terkait Security Token Offering (STO), yakni sistem penawaran yang tidak melalui IPO, maka kewenangan ini ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi, tantangannya adalah bagaimana agar semuanya bisa satu visi sehingga investor tidak bingung ketika ingin masuk ke Indonesia. Institusi yang menaungi aset kripto saat ini begitu banyak dan tujuan dari masing-masing institusi tersebut belum tentu sama. Saya harus berkeliling ke OJK, Bank Indonesia, Kemendag, Kominfo, lalu Kemenkeu. Mungkin akan lebih rapi kalau nanti dibuat satu badan khusus ekonomi digital yang menangani kripto daripada jalur koordinasinya harus terpisah-pisah, seperti Bekraf yang dulunya bagian dari Kemenparekraf, sekarang akhirnya jadi badan khusus.

Seberapa optimistis Anda untuk Indonesia bisa menjadi hub aset kripto di Asia?

Saya sangat optimistis. Ada beberapa informasi yang bisa saya bagikan tentang banyaknya exchange di luar negeri yang berminat masuk ke Indonesia. Saya selalu mengatakan kepada mereka, kalau hanya jualan barang luar negeri saja tanpa membantu mengedukasi lebih baik tidak usah. Kita menyambut baik keinginan mereka untuk masuk ke Indonesia, tapi mereka juga harus memberikan sesuatu. Minimal mereka mendirikan kantornya di Indonesia. Jangan malah mendirikan kantor di Singapura sementara bisnisnya di Indonesia. Kalau mereka mendirikan kantor di Indonesia, ini bisa menciptakan lapangan kerja dan membantu mengedukasi dalam wadah inkubator. Kalau ingin menjadikan Indonesia sebagai hub kripto di Asia setidaknya kita membuat satu tempat seperti Silicon Valley dalam skala kecil di kawasan seluas 1 hektare di Puncak, Jawa Barat atau Surabaya, Jawa Timur. Di sana kita kumpulkan komunitas untuk belajar. Sekarang yang mau support adalah orang-orang dari luar negeri yang ingin membuka investasi di Indonesia. Memang harus ada timbal-baliknya untuk Indonesia. Saya mendukung pemerintah untuk mengenakan pajak kripto karena itu juga. Yang dikenakan pajak bukan investor lokal saja melainkan semuanya termasuk investor luar negeri.

Lanjut baca

Populer