Connect with us

Up Close

Menggali Berkah Gelombang Kedua

Diterbitkan

pada

Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga/Foto: Dok. Kemendag

Potensi ekonomi digital amat menjanjikan. Jika dimanfaatkan dengan tepat, ia bakal menjadi pendongkrak penting pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Kementerian Perdagangan menyikapinya?

 

Ketika pertama kali muncul lebih dari satu dekade lalu, Bitcoin menjadi cryptocurrency atau mata uang virtual dari dunia maya pertama yang berhasil diaplikasikan untuk bertransaksi di dunia nyata. Adalah Laszlo Hanyecz, seorang programer asal Florida, AS yang berhasil melakukan transaksi fisik pertama menggunakan Bitcoin. Kala itu ia membeli dua loyang Papa John’s Pizza seharga 10.000 Bitcoin (BTC). Nilai Bitcoin saat itu jika dikonversi ke dollar AS baru sekitar 0,0025 dollar AS, atau berkisar Rp 225 jika dirupiahkan dengan kurs tahun itu—sekitar Rp 9.000 per dollar AS. Kini, nilai 1 BTC mencapai kisaran Rp 715 juta. Artinya, Laszlo Hanyecz yang kini mendapat julukan “Bitcoin Pizza Boy” itu menjadi satu-satunya orang yang pernah membeli dua loyang piza seharga Rp 7,150 triliun jika dikonversi dengan valuasi Bitcoin saat ini.

Diakui atau tidak, Bitcoin menjadi salah satu contoh betapa aset kripto (crypto asset) yang tak lebih dari sekadar baris kode terenkripsi itu memiliki nilai ekonomi tinggi. Bahkan Elon Musk, pemilik perusahaan mobil listrik Tesla asal Amerika Serikat pernah menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran yang sah untuk pembelian produk mobil Tesla. Pernyataan Elon itu pun membuat harga Bitcoin melonjak drastis. Namun, kembali merosot setelah di kemudian hari ia menganulir keputusannya itu.

Terlepas dari fluktuasi valuasi dan kontroversi keberadaannya, aset kripto kini kian berkembang dan semakin banyak ragamnya. Aset digital ini kini diminati banyak orang sebagai alternatif investasi, termasuk di Indonesia. Kementerian Perdagangan mencatat, transaksi aset kripto di Indonesia melonjak pesat. Hingga Juli 2021, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 478,5 triliun, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang baru mencapai angka Rp 65 triliun. Kenaikan nilai transaksi itu ditopang oleh lonjakan pengguna aset kripto hingga dua kali lipat dalam setahun terakhir.

Dalam perbincangan kepada Majalah Pajak akhir Agustus lalu, Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga mengungkapkan, jumlah pengguna aset kripto mencapai 7,4 juta orang pada Juli 2021. Padahal, pada 2020 lalu jumlah penggunanya baru sekitar 4 juta orang.

Jerry mengatakan, keberadaan kripto akan mengubah pola-pola pengaturan ekonomi perdagangan lama dari berbasis otoritas negara menjadi otoritas pasar dan komunitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memberikan perhatian lebih pada kripto sehingga otoritas dan ketahanan ekonomi negara bisa terjamin. Maka, perdagangan aset kripto harus teratur dan terlembaga dan harus di bawah pengaturan negara sehingga dinamika dan dampaknya bisa dikelola dengan baik.

Meski demikian, Jerry menegaskan, aset kripto bukanlah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ia diperlakukan sebagai alat investasi yang dapat dimasukkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Melihat besarnya potensi ekonomi pada aset kripto itu Kemendag menilai, pemerintah harus turun tangan dalam pengaturan perdagangan aset kripto. Salah satunya dengan membentuk bursa aset kripto sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kemungkinan kerugian. Lebih dari itu, keberadaan bursa ini untuk mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kepada Majalah Pajak, Jerry membeberkan bagaimana Kementerian Perdagangan menyikapi fenomena berkembangnya aset digital ini dan rancangan regulasi yang akan dan sudah dibuat. Tentu saja, Jerry juga secara lebih luas membicarakan bagaimana Indonesia hendak memanfaatkan potensi ekonomi digital yang sudah hadir di depan mata. Berikut petikannya.

 

Kemendag mencatat, Ekonomi digital Indonesia diprediksi tumbuh hingga delapan kali lipat di tahun 2030, dari Rp 632 triliun menjadi Rp 4.531 triliun. Seperti apa lanskap konkret ekonomi digital di Indonesia saat ini dalam kaca mata Kemendag?

Pandemi Covid-19 merupakan momentum bagi pelaku usaha untuk menggali potensi ekonomi digital dalam melakukan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan internet. Pada 2025, nilai gross merchandise value (GMV) diperkirakan mencapai 133 miliar dollar AS dan menjadikan Indonesia dengan potensi ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN. Nilai ini diperkirakan akan setara dengan 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Hal itu tidak terlepas dari besarnya populasi Indonesia yang mencapai sekitar 272 juta penduduk, yang membuat Indonesia menjadi pemain penting dalam ekonomi digital di kawasan. Mengutip data Statista, 2021, pada 2018, pengguna internet di Indonesia mencapai 171 juta orang dan diperkirakan akan terus tumbuh pada beberapa tahun ke depan. Sementara itu, pada 2020, on-line shoppers di Indonesia mencapai 39,2 juta dan diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 43,9 juta pada 2022. Kenaikan on-line shoppers sejalan dengan peningkatan pengguna internet yang mencapai 202 juta orang pada 2021.

Sementara dari sisi pelaku usaha, lanskap bisnis ekonomi digital masih didominasi oleh e-commerce. Pada 2020, bisnis e-grocery mengalami peningkatan GMV hingga 400 persen, produk kecantikan/kosmetik meningkat hingga 80 persen, dan fesyen 40 persen. Bisnis on-line FMCG/Grocery diestimasi masih akan meningkat signifikan hingga beberapa periode ke depan.

Lebih lanjut, sektor pendukung seperti logistik juga diprediksi akan tumbuh masif sekitar 35 persen dan marketplace akan memiliki presentasi model bisnis yang seimbang antara C2C dan B2C hingga lima tahun ke depan.

 

Pertumbuhan ekonomi digital yang diprediksi itu apakah pertumbuhan natural/alami atau kondisional—misalnya hanya terjadi ketika arsitektur atau infrastruktur pendukungnya disiapkan terlebih dahulu?

Saya pikir pertumbuhan ekonomi digital, khususnya e-commerce bersifat natural atau alami karena adanya faktor pendorong dari sisi demand (kebutuhan) masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sudah condong pada aktivitas digital dapat dipenuhi secara natural atau alami oleh pelaku usaha karena adanya inovasi dan pemanfaatan teknologi yang terus tumbuh dan berkembang.

Namun demikian, peran kebijakan masih sangat penting. Melihat beberapa studi, pada beberapa negara seperti Amerika Latin, Asia Tenggara, dan sejumlah negara Asia bahwa pembangunan ekonomi digital melalui peraturan perdagangan digital yang efektif dan reformasi domestik akan membantu negara-negara dalam menciptakan diversifikasi ekonomi dengan pertumbuhan berkelanjutan berbasis inovasi. Penataan regulasi yang koheren masih diperlukan untuk mengantisipasi sekaligus memanfaatkan perkembangan perdagangan digital yang dinamis. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi digital dapat diakselerasi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi dapat tercapai apabila kita bisa mengembangkan SDM berkeahlian tinggi, mengoptimalkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata, dan menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan perusahaan start-up baru, serta menerbitkan regulasi yang mampu mengantisipasi perubahan digital yang dinamis. Regulasi dimaksud harus jelas, tegas, adil, tetapi bersifat adaptif, future ready, business friendly dan tidak menjadi beban biaya tinggi bagi pelaku usaha.

Pemanfaatan ekonomi digital Indonesia juga harus terus didorong. Saat ini pemanfaatan ekonomi digital Indonesia masih relatif kecil, dan masih terfokus untuk mempercepat dan mempermudah transaksi, serta meningkatkan akses informasi/transparansi. Adanya perkembangan teknologi gelombang baru atau second wave ekonomi digital dengan munculnya 5G, Internet of Things, Blockchain, Artificial Intelligence, dan Cloud Computing, harus dapat lebih dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, agar tidak lagi sekadar memfasilitasi transaksi namun juga produksi dan logistik, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mampu menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

 

Sektor apa saja yang paling dominan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi digital di Indonesia—misal, apakah e-commerce, fintech/jasa keuangan, logistik, atau produk digital?

Dalam lima tahun terakhir, ekonomi digital di Indonesia sudah menunjukkan potensi yang besar dalam kontribusinya bagi perekonomian. Periode pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 dianggap sebagai periode momentum dalam akselerasi ekonomi digital di Indonesia. Dalam praktiknya, ekonomi digital menurut Google dan Temasek tahun lalu adalah identik dengan internet economy yang dapat dibagi ke dalam empat kelompok usaha yang berjalan dengan mengandalkan teknologi informasi, yaitu e- commerce, transportasi daring, jasa travel daring, dan media daring. Berdasarkan perhitungan CAGR dari gross merchandise value (GMV), kelompok e-commerce diprediksi masih akan tumbuh hingga 2025 dengan nilai GMV sebesar 83 miliar dollar AS. Dengan demikian, e-commerce masih secara dominan akan merepresentasikan praktik ekonomi digital di Indonesia hingga beberapa tahun ke depan.

Sementara jika ditelaah lebih lanjut, menilik data Sirclo, 2020 lalu, sektor e-commerce terdiri dari marketplace, webstore, dan social media commerce, di mana e-tailing (marketplace dan webstore) masih akan mendominasi hingga tahun 2022 dengan nilai GMV sebesar 40 miliar dollar AS, sedangkan social media commerce sebesar 25 miliar dollar AS. Dengan demikian, yang dapat dilihat adalah adanya dominasi dari marketplace dan toko on-line (webstore) hingga beberapa tahun ke depan dalam ekonomi digital Indonesia.

 

Kemendag mengatakan tengah memanfaatkan gelombang kedua ekonomi digital dengan menciptakan ekosistem digital yang memfasilitasi produksi, logistik hingga transaksi. Seperti apa fasilitas yang diberikan?

Arus transaksi digital saat ini memang sudah mulai memasuki gelombang kedua dan ketiga dengan munculnya pemain-pemain di sektor baru di Indonesia. Contohnya, bidang health tech yang diisi Halodoc, Alodokter, Aido Health. Lalu, education technology seperti Ruangguru, Zenius, dan Ruang Belajar, serta finansial teknologi, seperti Dana, Ovo, dan Link Aja.

Dalam hal fasilitasi produksi, pemerintah memiliki rencana untuk mendorong lebih banyak UMKM produsen masuk ke platform e-commerce, salah satunya dengan membuat kebijakan yang tepat untuk membina UMKM produsen. Untuk melakukan upaya tersebut, pemerintah perlu memisahkan antara pelaku UMKM dengan kategori pedagang dan produsen. Kategorisasi ini dibutuhkan untuk membuat peraturan yang lebih tepat dan terarah dalam mengembangkan potensi UMKM, khususnya dalam memanfaatkan platform e-commerce bagi UMKM produsen.

Dalam hal logistik, sejak 2012, pemerintah fokus mengembangkan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Program ini juga ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Pengembangan Sislognas pada akhirnya harus sejalan dengan pengembangan ekonomi digital, khususnya perdagangan digital. Pemerintah berupaya terus mendorong terciptanya sistem logistik yang efisien dan cerdas, melalui kolaborasi dengan penyedia jasa e-commerce (marketplace) dan perusahaan logistik lokal. Secara prinsip, upaya pemerintah dalam mendorong onboarding UMKM ke dalam platform e-commerce secara otomatis akan terintegrasi dengan sistem logistik yang terus dikembangkan oleh penyedia. Berdasarkan informasi dari pengelola marketplace, sekitar 90 persen UMKM yang telah terdigitalisasi ke dalam platform e-commerce merasa terbantu dalam urusan kegiatan logistik.

Dalam hal transaksi, pemerintah bersama dengan otoritas moneter dan jasa keuangan akan terus mendukung pertumbuhan fintech dalam memudahkan transaksi perdagangan digital. Keamanan data, kenyamanan dan perlindungan konsumen akan menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam memanfaatkan gelombang kedua dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif.

E-commerce menjadi salah satu sektor dominan dari ekonomi digital yang sangat penting untuk dikembangkan bersama dengan sektor lainnya. Dari transaksi e-commerce sepanjang 2020, tercatat mencapai Rp 266,2 triliun. Tahun ini diprediksi bisa mencapai Rp 354,3 triliun atau meningkat 33,11 persen dibandingkan 2020. Upaya peningkatan pertumbuhan perdagangan melalui e-commerce diharapkan menjadi langkah awal yang akan diikuti oleh perkembangan sektor lainnya untuk menunjang kemajuan ekonomi digital di Indonesia.

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam memfasilitasi bertumbuhnya ekonomi digital di dalam negeri adalah dengan menyempurnakan Permendag 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penyempurnaan kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan keadilan perlakuan antara pelaku usaha dalam negeri dengan luar negeri dan pelaku usaha formal dengan informal, serta melindungi kepentingan nasional melalui penguatan pelaku usaha, produk lokal dan perlindungan kepada konsumen.

Penyesuaian kebijakan tersebut diharapkan juga dapat mengantisipasi tantangan dalam bentuk indikasi berkembangnya berbagai praktik perdagangan tidak sehat pada pasar Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce di Indonesia, seperti dumping atau predatory pricing. Konsekuensi dari praktik persaingan tidak sehat tidak hanya merusak struktur UMKM, tetapi juga mendistorsi pasar e-commerce Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memanfaatkan kerja sama dengan negara-negara ASEAN, untuk mendorong pertumbuhan e-commerce. Melalui perjanjian ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAOEC) yang saat ini masih dalam proses ratifikasi, diharapkan dapat membuka akses perdagangan internasional yang lebih luas bagi Indonesia, terutama di kawasan ASEAN.

Perjanjian tersebut juga diharapkan membantu meningkatkan penanaman modal, perdagangan barang dan jasa, dan membuka lebih banyak peluang kerja. Untuk memastikan persetujuan tersebut dapat memberi manfaat optimal, pemerintah akan memperkuat instrumen hukum terkait PMSE, salah satunya melalui penyempurnaan Permendag 50 Tahun 2020, dan memastikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi konsumen serta pelaku usaha di dalam negeri.

 

Untuk memajukan ekonomi digital perlu sinergi pemangku kepentingan lintas lembaga. Dengan siapa saja Kemendag bekerja sama, dan seperti apa kerja samanya?

Kemendag telah dan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder ekonomi digital. Saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menggagas terbentuknya Project Management Office (PMO) terkait ekonomi digital di Indonesia yang berfungsi sebagai sarana konsolidasi dan harmonisasi program pemerintah di bidang ekonomi digital. Keberadaan PMO diharapkan akan membuat berbagai upaya pengembangan ekonomi digital menjadi lebih praktis dan implementatif.

Secara umum, Kemendag melakukan komunikasi secara aktif dengan instansi pemerintah seperti Kominfo, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, hingga Bappenas untuk mendukung program onboarding UMKM dan dukungan lainnya.

Selanjutnya, Kemendag juga berkolaborasi dengan komisi persaingan usaha, dunia usaha dan asosiasi dalam upaya peningkatan daya saing, persaingan usaha yang sehat, dan efisiensi bisnis. Selain itu, Kemendag juga membangun komunikasi dengan masyarakat melalui komunitas kreatif dan lembaga yang terkait dengan perlindungan konsumen untuk mempersiapkan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

 

April lalu Kemendag bersama Kemenkominfo dan Kemenkop dan UKM menggelar rapat koordinasi Penyusunan Konsep Arsitektur Ekonomi Digital Indonesia (EDI). Apa itu EDI, dan apa tujuannya?

Tujuan pertemuan ketiga kementerian adalah untuk kolaborasi dan melakukan harmonisasi program yang sejalan dengan pengembangan ekonomi digital. Dalam progresnya, konsep arsitektur EDI akan diintegrasikan dengan konsep PMO terkait ekonomi digital di Indonesia yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Secara teknis, PMO merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan hilirisasi ekonomi digital Indonesia. Visi yang digagas adalah menjadikan Indonesia sebagai 10 besar dalam perekonomian global, yaitu Indonesia diharapkan dapat berperan lebih sebagai produsen teknologi dan inovasi terbesar di ASEAN. Kemudian terdapat beberapa potensi capaian. Pertama, ekonomi digital berkontribusi 18 persen terhadap PDB pada tahun 2030 atau mencapai Rp 4.500 triliun dan menguasai 40 persen potensi ekonomi digital ASEAN. Kedua, nilai e-commerce 2030 mencapai Rp 1.900 triliun. Ketiga, digital skill berkontribusi 7 persen terhadap PDB 2030 atau Rp 1.965 triliun. Dan keempat, lebih dari 10 juta tambahan lapangan pekerjaan dari kondisi saat ini pada tahun 2030. Dalam potensi capaian tersebut, Indonesia diharapkan menjadi pemain e-commerce terbesar di ASEAN dari hulu sampai hilir, termasuk logistik dan produk.

Adapun inisiatif yang akan diambil, antara lain membangun infrastruktur yang mendukung ekosistem ekonomi digital; mengembangkan literasi digital dan talenta digital sesuai kebutuhan Du-Di (dunia usaha-dunia industri), serta mendorong riset dan inovasi. Kami juga mendukung peningkatan kewirausahaan dan penciptaan start-up digital; meningkatkan daya saing ekonomi digital melalui digitalisasi pada sektor-sektor prioritas; menyusun kebijakan/regulasi ekonomi digital yang agile, tepercaya, aman, etis, dan berkelanjutan; serta mengembangkan sistem tata kelola data ekonomi digital yang berdaulat dan aman. Sementara sektor prioritas yang diusulkan antara lain perdagangan, UMKM, industri, keuangan, pendidikan, pertanian dan perikanan, pariwisata, kesehatan, keamanan siber, serta perlindungan data dan konsumen.

 

Kemendag juga sedang memfasilitasi ekonomi sistem digital, kira-kira fasilitas yang diberikan mereka itu seperti apa?

Saya pikir kalau dari sisi Kementerian Perdagangan, kami bicara soal komersialisasinya, regulasinya. Intinya kami sangat open terhadap perkembangan marketplace, ewallet ke depan yang tentunya mengedepankan prinsip yang sehat. Yang sehat itu seperti jangan sampai ada predatory pricing, itu harga yang tidak wajar. Contoh, barang dari luar negeri bisa langsung masuk harganya tidak kompetitif. Ada persaingan tidak sehat. Hal itu kami harus atur, organize dalam sebuah kondisi yang win-win solution buat semua.

Kami juga memberikan keberpihakan kepada UMKM. Misalnya—kita bicara tidak hanya digital tapi off-line juga ya. Contoh gerai-gerai minimarket yang ada di Indonesia. Itu, kan, ada aturannya—lebih dari 70-80 persen itu produk lokal yang dijajakan, yang dijual dan ditampilkan. Itu salah satu bentuk juga bagaimana kami ingin memajukan UMKM kita.

Kami juga memiliki kerja sama dalam rangka untuk memboosting UMKM dengan cara memberikan pelatihan, asistensi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM kita dalam melakukan usahanya. Contoh, kami datang ke daerah kesulitan mau ekspor. Kami berikan pendampingan, step-nya, prosedurnya apa saja. Kemendag juga miliki balai pelatihan ekspor. Di situ dikasih contoh yang simpel seperti membuat packaging itu juga salah satu keberpihakan UMKM. Kita juga punya Atdag (Atase Perdagangan), ada Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) itu kami sebar di 45 negara. Kalau Atdag di ibu kota negara, ITPC bukan di ibu kota negara yang kota besar. Mereka tugasnya melakukan business matching antara seller dengan buyer, demand dengan negara-negara tujuan mereka ditempatkan, mereka bisa mengidentifikasi. Contoh negara A mau ambil produk apa dari Indonesia, kan, tidak semua bisa kita ekspor kalau tidak tepat sasaran. Itulah fungsi dari Atdag dan ITPC yang secara masif menjadi ujung tombak dalam melakukan business matching dan mengidentifikasi produk apa yang bisa di ekspor.

Kita juga punya Free Trade Area (FTA) unit yang ada di Jakarta, Semarang, Makassar, Bandung dan beberapa kota besar yang memberikan sosialisasi terhadap perjanjian dagang. Perjanjian dagang manfaatnya juga besar. Contoh, per hari ini kita ada 23 perjanjian dagang yang sudah diratifikasi, maupun implementasi. Banyak sekali perjanjian dagang yang kita bahas ini dengan Australia misalnya—IA CEPA, banyak sekali yang kita dapatkan dan perjuangkan dan berhasil dicapai. Misalnya tarif biaya masuk produk Indonesia ke Australia hampir sekitar 7.000 produk. Nah, dari sekian itu, nol. Artinya, efisiensi cost, barang ekspor kita ke Australia tidak mengalami cost yang berlebihan. Jadi, mereka termotivasi, ekspor kita khususnya UMKM untuk meningkatkan ekonomi mereka. Belum lama lagi nanti beberapa hari ke depan kami dari Kemendag akan merealisasikan Indonesia UAE di Bogor. Menterinya akan datang untuk menyelesaikan perjanjian dengan Emirate Arab. Itu contoh bagaimana kita membuka peluang dan memberikan manfaat.

Intinya adalah ini semua upaya dan effort yang kami lakukan untuk memastikan semua hal itu bisa berjalan secara sinergi, integrasi, dan untuk saling mendukung semua sektor karena perdagangan itu on-line, off-line, segala jenis komoditas.

 

Kemendag menilai, aset kripto—banyak yang menyebutnya crypto currency—memiliki potensi besar dan bisa menjadi salah satu kontributor pendapatan negara. Menurut data Kemendag, seperti apa gambaran perdagangan aset kripto di Indonesia saat ini, dan sebesar apa potensinya?

Sebelumnya saya tegaskan, bahwa kripto di Indonesia ini di-treat sebagai komoditas, bukan sebagai nilai atau mata uang, bukan sebagai alat pembayaran. Karena banyak yang mengistilahkan kripto ini cryptocurrency. Di luar mungkin ada beberapa negara yang sudah bisa men-trade ini sebagai alat pembayaran. Namun, di Indonesia, sekali lagi saya sampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang kita, alat pembayaran yang sah dan diakui cuma satu, yaitu rupiah. Jadi, tidak ada lagi yang bisa menjadi alat pembayaran kecuali rupiah. Jadi kripto itu kami pandang sebagai aset kripto, kami membiasakan penggunaan istilah itu untuk semakin memberikan pemahaman yang pas dan akurat ke masyarakat bahwa kripto itu adalah komoditas dan itu sesuai dengan undang-undang juga yang mengatakan bahwa kripto adalah di-treat sebagai komoditas, bagian dari komoditas. Oleh karena itu, ruang lingkupnya berhubungan dengan Kemendag karena mengurus tentang komoditas, domainnya di Kemendag melalui Bappepti.

Dengan optimisme dan kebijakan yang tepat sasaran, bukan suatu hal yang tidak mungkin dalam waktu ke depan perdagangan aset kripto akan semakin berkembang dan memiliki diversifikasi yang kompetitif dari jenis aset investasi lainnya di Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya aset kripto yang diperdagangkan secara global termasuk di Indonesia. Saat ini juga semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi perdagangan aset kripto untuk mendapatkan keuntungan.

Jumlah jenis aset kripto yang diperdagangkan secara global dari waktu ke waktu terus bertambah dan saat ini jumlahnya terdapat sekitar 11.363 jenis aset kripto dan diperkirakan akan terus bertambah di waktu mendatang. Demikian juga kapitalisasi pasar saat ini sudah mencapai Rp 31.091 triliun dan diperkirakan nilainya akan terus meningkat.

Perkembangan transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia sejak diregulasi oleh pemerintah, mengalami tren yang meningkat pesat. Hal ini dapat dilihat dari nilai transaksi pada tahun 2020 sebesar Rp 65 Triliun dan pada 2021—periode Januari sampai dengan Juli—nilai transaksi telah mencapai Rp 478,5 triliun. Demikian juga untuk pelanggan atau masyarakat yang bertransaksi aset kripto terhitung sampai dengan Periode Juli 2021 berjumlah 7,4 juta pelanggan. Untuk jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan saat ini jumlahnya sebanyak 229 aset kripto dari 11.363 jenis aset kripto yang diperdagangkan secara global.

 

Kemendag menyatakan pemerintah akan mempercepat pendirian bursa perdagangan khusus aset kripto. Mengapa penting dan seperti apa implementasinya nanti?

Awal pengaturan perdagangan aset kripto di Indonesia menggunakan pendekatan yang menetapkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat ditransaksikan di Bursa Berjangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK). Melalui UU PBK tersebut, pelaksanaan perdagangan Aset Kripto dilakukan melalui pasar fisik yang diselenggarakan oleh Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PBK. Melatarbelakangi hal tersebut, maka kelembagaan yang dibutuhkan dalam perdagangan pasar fisik aset kripto selain adanya pedagang fisik aset kripto juga dibutuhkan bursa berjangka aset kripto yang bertindak sebagai penyelenggara perdagangan aset kripto.

Mengenai rencana pembentukan bursa pasar fisik aset kripto saat ini masih dalam proses verifikasi terhadap dokumen persyaratan usulan pembentukan bursa aset kripto yang sedang diajukan oleh pihak bursa kepada Bappebti. Dalam permohonan tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi/dilengkapi oleh calon bursa. Diharapkan dalam akhir tahun ini, mereka sudah memenuhi seluruh persyaratan tersebut agar Bappebti dapat menerbitkan persetujuan sebagai Bursa Pasar Fisik Aset Kripto.

Kenapa harus ada bursa? Pertama, dalam langkah untuk melaksanakan amanah undang-undang. Ketika undang-undang mengatakan bahwa kripto adalah komoditas dan itu disebutkan karena kripto adalah komoditas dan untuk melakukan trading dari komoditas itu harus melalui bursa. Sehingga kami melaksanakan undang-undang, karena kripto adalah komoditas dan komoditas kripto ini di perdagangkan melalui bursa. Oleh karena itu, kami ingin mendirikan bursa ini sebagai wadah untuk trading kripto.

Kedua, memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pihak lain, baik pedagangnya, investornya, pelakunya, ekosistemnya, lingkungannya, sistemnya dan seterusnya. Ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian, keamanan, kenyamanan, kejelasan status hukum, dan tentunya keberlangsungan yang bisa memberikan perlindungan.

Ketiga, kami juga ingin dalam rangka membentuk ekosistem sehat ketika ada bursa itu akan jadi lebih terintegrasi. Jadi kalau orang trading kripto, konsumen, dia pasti akan melalui sebuah ekosistem maksudnya pasti ada kliringnya, akan ada pencatatannya, kustodian, semua itu sudah terekam secara sistematis. Sehingga itu akan semakin memberikan kepastian kepada masyarakat untuk trading kripto. Dan misalnya belum ada bursa, orang akan susah mau beli. Oke, beli ke pedagang, jaminannya nanti kalau misalnya kondisi memburuk, tiba-tiba pedagangnya susah, dia jualan dibeli konsumen tiba-tiba hilang. Itu bagaimana? Kalau ada bursa, enggak bisa begitu. Akan ada kliring, pencatatannya, dan seterusnya yang membuat akan ada pertanggungjawaban yang jelas dan transparan dan accountable.

Keempat, ini memberikan potensi dan peluang dan kesempatan kepada para pelaku khususnya untuk bisa mengembangkan ke depannya produk ekspor. bagaimana caranya produk ekspor? Contoh, nanti dengan adanya bursa tentu dengan ekosistem yang sehat akan lebih ada banyak peluang bagi para pelaku di bursa karena mereka sudah ada ekosistem yang sehat untuk bisa mengembangkan token sendiri. Kalau sekarang, kan, rata rata Bitcoin, itu dari luar, kan? Namun, kalau sudah ada bursa, pemainnya jelas, status hukumnya oke, pencatatannya bagus, administrasi segala macam semuanya sudah teregulasi dengan baik, pemerintah juga bisa lebih banyak ikut mengawasi, pasti ekosistem ini akan dengan sendirinya terbentuk sehingga pelaku akan termotivasi dan terdorong untuk kita bikin token sendiri. Itu potensi produksi untuk ekspor. Bangga dong kita, aset digital. Masyarakat internasional bisa beli token kita. Bangga dan itu sumber untuk pendapatan negara, ini baru di sisi token-nya. Belum lagi bisnis turunannya. Kalau kita sudah terbentuk seperti itu, banyak sekali bisnis turunannya. Misalnya, asuransi untuk memastikan perlindungan misalnya kita beli ini ada jaminan untuk bisa memberikan kompensasi.

Kelima, bicara penerimaan dan pendapatan negara. Saya ingin katakan bahwa ini potensial. Teknisnya bagaimana, saya pikir nanti Kemenkeu yang akan memberikan penjelasan karena itu ranah Kemenkeu kalau kita bicara penerimaan, bicara pajak. Namun, melihat dari perputaran yang luar biasa, pembentukan bursa akan kami bentuk bulan Desember mudah-mudahan. Bulan Juli 2021 perputaran transaksi kripto itu mencapai Rp 470 triliun lebih. Per harinya Rp 2 triliun lebih. Ini potensial untuk penerimaan negara. Artinya sesuatu yang dapat memberikan nilai lebih kepada masyarakat, tinggal nanti teknisnya itu semua kepada Kemenkeu. Kami hanya melihat dari sisi potensial.

Keenam, saya pikir sangat memberikan multiplier effect yang positif, dan tentunya dari sisi keamanan negara itu juga penting. Contoh, mencegah money laundering, mencegah hal yang biasa dilakukan oknum-oknum mendanai teroris. Kalau kita lihat pemberitaan di luar negeri, teroris banyak dapat sumber dana digital, enggak paka cash. Misalnya terorisnya negara A, funding-nya negara B, eksekusinya di negara C. Dengan (bursa) ini kan berarti meminimalisasi. Jadi, ini juga berdampak pada keamanan, national interest, national security yang tentunya kita semua berkepentingan, tidak hanya pemerintah tapi masyarakat juga berkeinginan mendapatkan situasi yang kondusif dan aman.

Ketujuh, saya pikir ini bisa menjadi preseden yang baik, ya, bagi masyarakat Indonesia, khususnya dan komunitas internasional pada umumnya. Kalau ini berhasil dilakukan establish di-launching di tahun 2021, ini akan menjadi bursa pertama di dunia yang diregulasi oleh pemerintah. Kalau di luar negeri sudah ada beberapa tapi (dikelola) swasta. Di Indonesia, kalau ini sudah akan berhasil dan tidak ada hambatan ini akan menjadi bursa pertama di dunia dan saya pikir ini bagus.

 

Salah satu tantangan teknologi komputasi on-line adalah kejahatan siber. Menurut Anda apakah SDM kita sudah mumpuni untuk menangani teknologi tinggi penuh risiko itu?

Untuk mengantisipasi kejahatan siber dalam perdagangan aset kripto, Bappebti telah mengantisipasinya dengan menerbitkan beberapa Peraturan Bappebti yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, antara lain mekanisme transaksi yang terjadi pada Sistem Pedagang Fisik Aset Kripto di Pasar Fisik Bursa Berjangka, sebagian aset kriptonya disimpan di wallet tempat penyimpanan (depository) dan sebagian lagi disimpan di Tempat Penyimpanan Pedagang Fisik Aset kripto, penyetoran dana baik transaksi beli/jual dananya dicatat dan disimpan pada rekening terpisah pada rekening terpisah Lembaga Kliring (70 persen) dan rekening terpisah pedagang fisik aset kripto (30 persen) dan serta dilaporkan dan diawasi oleh Bursa Berjangka dan Bappebti. Kemudian, pedagang fisik aset kripto wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System) dan ISO 27017 (cloud security) dan ISO 27018 (cloud privacy) apabila pedagang fisik aset kripto menggunakan cloud.

Selanjutnya, server yang dijadikan sebagai sistem perdagangan wajib ditempatkan di dalam negeri. Sama halnya juga bagi pengelola tempat penyimpanan aset kripto.

Untuk memberikan jaminan keamanan aset kripto yang disimpan, Bappebti mewajibkan penyimpanan dilakukan dalam bentuk hot storage dan cold storage, yang 50 persen dari total aset kripto yang dikelola pedagang fisik aset kripto wajib ditempatkan pada Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto dan yang telah memiliki perjanjian kerja sama penjaminan dengan pihak asuransi penyimpanan aset kripto.

Dari 50 persen aset kripto yang disimpan sendiri oleh pedagang fisik aset kripto, paling sedikit 70 persennya disimpan secara off-line atau cold storage dan paling besar 30 persen disimpan secara on-line atau hot storage.

Kami juga melarang memperdagangkan jenis aset kripto selain yang telah ditetapkan dalam Perba tentang daftar jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto termasuk juga dilarang menjual aset kripto yang diciptakan oleh calon pedagang fisik aset kripto yang bersangkutan atau pihak afiliasinya.

Lalu, denominasi wajib dalam mata uang IDR (Rupiah); Selain itu, dari sisi pemilikan dana pelanggan, Bappebti mengatur bahwa pedagang fisik aset kripto wajib menempatkan dana pelanggan sebesar 70 persen pada rekening terpisah yang di tempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka.

Pengawasan terhadap implementasi peraturan di bidang aset kripto oleh Bappebti senantiasa diperhatikan dan wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha. Bappebti telah menerbitkan Surat Edaran Kepala Bappebti yang pada pokoknya mewajibkan semua pedagang fisik aset kripto untuk menyampaikan laporan secara periodik, yaitu laporan transaksi, laporan keuangan harian, bulanan, triwulan dan tahunan serta laporan kegiatan tahunan.

Saat ini Bappebti sedang melakukan kajian dan kegiatan untuk melakukan pengawasan (pelaporan) berbasis risiko, yang perlu didukung sarana yang automasi (sistem) yang dapat memberikan deteksi (early warning system), sehingga kegiatan perdagangan aset kripto dapat diawasi dengan efisien dan efektif berbasis risiko dan kegiatannya dapat berjalan secara transparan, wajar dan tepercaya.

Bappebti juga melakukan kajian dan penyusunan standar akuntansi dan pelaporan baik atas transaksi keuangan, transaksi aset kripto, serta pelaporan pembukuan yang perlu dilakukan secara harian (terdapat dashborad yang bersifat real time), bulanan dan tahunan. Termasuk adanya sistem e-reporting yang menampung pelaporan secara real time dan berkala (yang sudah diimplementasikan untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi).

Kemudian melakukan penyempurnaan ketentuan yang berkelanjutan (continous improvement) sesuai dengan perkembangan yang terjadi di negara yang telah mengatur (benchmarking) serta mengikuti standar yang ditetapkan secara International seperti dalam G-20, Financial Action Task Force (FATF Rec 15 – New Technologies).

 

Banyak orang yang masih ragu dengan perdagangan atau investasi kripto karena memiliki risiko yang besar. Misalnya tak adanya nilai aset, fluktuatif dan spekulatif, dan ketakutan mengalami transaksi bodong. Bagaimana pemerintah membuat jaring pengamanan untuk memperkecil risiko itu?

Untuk melindungi masyarakat dalam perdagangan aset kripto, Bappebti telah mengantisipasinya dengan menerbitkan beberapa Peraturan Bappebti yaitu Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 dan terakhir dengan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Dalam peraturan tersebut diatur bahwa setiap calon pedagang fisik aset kripto wajib melaporkan kepada Bappebti seluruh identitas pelanggan yang telah terdaftar, melaporkan seluruh wallet yang dikelola, dan setiap proses penerimaan pelanggan bagi calon pedagang fisik aset kripto wajib dilakukan know your customer (KYC) serta pelanggan diberikan pemahaman atau penjelasan terkait risiko dan pelaksanaan transaksi aset kripto.

Selain itu, Bappebti melakukan berbagai upaya pengawasan yang dilakukan dengan berdasarkan Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 758/BAPPEBTI/SE/12/2019 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto. Dalam regulasi tersebut substansinya mewajibkan kepada calon pedagang fisik aset kripto antara lain melaporkan transaksi harian dan bulanan; melaporkan laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan (audited); melaporkan kegiatan tahunan (mencakup aktivitas operasional usaha Perusahaan selama 1 tahun); dalam melakukan penarikan atau dana, hanya diperbolehkan ke rekening milik pelanggan yang data dan identitasnya sama dengan identitas yang terdaftar pada saat pembukaan akun transaksi.

Selain Peraturan tersebut di atas, Bappebti juga telah menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa aset kripto yang layak dana aman untuk dijadikan sarana investasi. Pada saat ini sudah ada 229 aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Bappebti sebagai aset kripto yang dapat ditransaksikan di 13 pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti.

Kemudian, terkait pelaku TPPU dan TPPU menggunakan kripto, Bappebti telah menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 6 tentang Penerapan Program APU-PPT Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, yang pada intinya mewajibkan Pedagang Fisik Aset Kripto untuk menerapkan program APU/PPT, seperti mengimplementasikan kebijakan lima pilar—pengawasan aktif direksi dan komisaris, kebijakan dan prosedur, internal kontrol, sistem informasi, dan pelatihan SDM—serta mewajibkan pedagang fisik aset kripto untuk melakukan pengkinian data nasabah secara berkala; serta menjalankan kewajiban pelaporan terkait penerapan ketentuan di bidang APU/PPT.

 

 Anda juga tengah mendorong terciptanya regulasi pajak aset kripto untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat. Apa usulan dari Kemendag atau pelaku kripto terkait pengenaan pajaknya kelak? Dan sampai di mana pembahasannya dengan Kemenkeu?

Terkait pajak, Kemendag akan berkoordiansi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan, para pemangku kepentingan, serta instansi terkait lainnya. Hal ini untuk memastikan terciptanya iklim perdagangan aset kripto yang sehat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

Harapan Anda, kapan target aturan pajak perdagangan aset kripto ini bisa diimplementasikan?

Kemendag akan segera membahas aturan tersebut dengan Ditjen Pajak. Meskipun belum bisa dipastikan waktunya. Diharapkan aturan dapat segera diimplementasikan. Artinya, ada potensi penerimaan yang signifikan untuk negara. Sehingga perdagangan aset kripto dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Harapannya tercipta perdagangan aset kripto sehat sehingga dapat memberikan manfaat seperti menyediakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat, menyediakan salah satu sarana investasi bagi masyarakat; memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha Perdagangan aset kripto; memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi masyarakat yang terlibat dalam perdagangan aset kripto; dan mencegah transaksi ilegal seperti Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU- PPT).

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Up Close

Demi Kebijakan Berkeadilan, Perempuan harus Dilibatkan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak FIA UI

Selain berkolaborasi dengan akademisi dan dunia usaha, pemerintah juga perlu memperkuat peran perempuan dalam mendesain kebijakan perpajakan yang berkeadilan.

Dalam acara “Sewindu Pengabdian Guru Besar” yang digelar di Universitas Indonesia (UI), Depok bertepatan dengan peringatan Hari Ibu pada 22 Desember 2021 lalu, Profesor Haula Rosdiana menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Supply Side Tax Policy Untuk Kesejahteraan Sosial: Memahami Detail dan Dynamic Complexity Dalam Perspektif Gender untuk Desain Kebijakan Perpajakan Berkeadilan.” Orasi itu menggetarkan, tapi sekaligus juga membuat tercenung—betapa pentingnya keterlibatan perempuan dalam mendesain kebijakan perpajakan.

Haula mengatakan, secara naluriah, perempuan mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap diri orang lain, sehingga ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati membuat perempuan mampu menangkap vibrasi tentang keadaan hati dan perasaan yang dialami orang lain.

Kepekaan sosial akan menghadirkan empati sosial apabila didukung dengan kecerdasan sosial. Di sinilah pentingnya penguatan peran perempuan dalam mendesain kebijakan perpajakan yang terintegrasi, berbasis solidaritas sosial sebagai prasyarat terwujudnya perpajakan berkeadilan. Sebab, keadilan perpajakan akan memperkokoh persatuan, sehingga membentuk kepatuhan perpajakan yang deliberative. Pada akhirnya, akan mewujudkan cita-cita NKRI untuk mencapai kemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hanya perempuan yang punya rahim, sehingga perempuan lebih peka dan cenderung mudah berempati,” demikian perempuan berdarah Banten dan Minang kelahiran 5 Januari 1971 itu mengutip kata-kata suaminya Edi Slamet Irianto.

Dengan sifat rahim yang dimilikinya, menurut Haula, perempuan cenderung lebih cepat terusik ketika terjadi ketimpangan sosial. Ketimpangan dalam keadilan perpajakan, mendistorsi kepatuhan perpajakan deliberative. Salah satu keunggulan perempuan dapat memahami meaning and understanding (verstehen) yang dapat menjadi kekuatan untuk menganalisis permasalahan, antara lain dalam melakukan riset dengan pendekatan kualitatif secara lebih komprehensif, holistik dan imparsial.

Perempuan juga bukan hanya mempunyai kemampuan cognitive empathy yang lebih baik, tetapi juga affective empathy, bahkan somatic empathy. Dalam konteks ini dapat dipahami mengapa peneliti perempuan lebih terusik dengan isu-isu perbedaan perlakuan insentif kebijakan perpajakan. Misalnya, tax cut untuk barang-barang yang bersifat mewah, sementara hak asasi yang esensial, seperti jasa pengelolaan limbah rumah tangga (domestik) tidak mendapat fasilitas perpajakan. Padahal, sistem pengolahan atau pengelolaan air limbah domestik mempunyai peran strategis dalam mendukung terciptanya SDM unggul untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045.

Dalam perbincangan selama hampir dua jam dengan Majalah Pajak, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia itu juga mengulas lanskap perpajakan di Indonesia secara luas, termasuk pandangannya soal Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Berikut petikannya.

 

Pemerintah telah beberapa kali melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, penerimaan pajak, perbaikan administrasi pajak dan sebagainya. Menurut Anda, seperti apa lanskap kebijakan perpajakan Indonesia saat ini?

Lanskap perpajakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Lanskap perpajakan Indonesia mulai benar-benar berubah setelah reformasi perpajakan pada tahun 1983, itu benar-benar reform. Mengubah official assessement ke self assessment, juga kebijakan indirect tax on consumption juga berubah drastis dari Pajak Penjualan (PPn) ke Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Makanya, meski sudah diundangkan tapi implementasinya ditangguhkan dulu (Perpu No 1 Tahun 1984 – ditangguhkan paling lambat 1 Januari 1986, lalu melalui PP No 1/1985 dan Keppres No 1/1985 dinyatakan mulai berlaku 1 April 1985) karena memang banyak sekali yang harus dipersiapkan. Apalagi bicara indirect tax, yang multistages. Maka pada awalnya hanya berlaku sampai ke Pedagang Besar.

Pada saat menentukan objek PPN juga begitu, semua diberlakukan bertahap. Legal character PPN, kan, general, artinya yang harus didesain adalah negative list policy (pada prinsipnya seluruh konsumsi baik barang maupun jasa dikenakan PPN, kecuali ditetapkan sebagai barang/jasa yang tidak dikenai PPN). Harusnya, negative list-nya ada di undang-undang, namun karena waktu itu Indonesia baru pertama kali menerapkan sistem PPN, maka untuk jasa akhirnya ada dua aturan, yaitu 13 jenis Jasa Tidak Kena Pajak (JTKP) diatur dengan PP No 28/1988 dan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak No PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 yang menetapkan 21 jenis jasa yang terutang PPN. Tapi itulah model pembelajaran bagaimana lanskap perpajakan berubah.

Seiring berjalannya waktu, mulai kemudian diberlakukan betul-betul multistages karena dianggap kapasitas administrasi pajak sudah siap. Bahkan dalam UU No 11/1994 objek PPN malah diperluas —terlepas pro-kontra terkait dengan teorinya—yaitu PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMB). Mulai juga ada Pasal 16B untuk fasilitas, ada PPN tidak dipungut, ada yang dibebaskan.

Kebijakan itu dipengaruhi oleh lingkungan strategis sekitarnya. Perubahan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 itu mulai berusaha untuk lebih memenuhi asas netralitas. Kalau PPN itu isunya netralitas, yaitu external neutrality dan internal neutrality. Untuk external neutrality, bagaimana kita mendorong daya saing supaya tidak ada cascading effect. PPN itu adalah pajak atas konsumsi dalam negeri (destination principle), jadi kalau ekspor dari Indonesia, maka di luar negeri akan menjadi impor sehingga di luar negeri akan dikenakan PPN. Makanya ekspor dijadikan objek PPN tapi dengan tarif nol persen (zero rate) supaya Pajak Masukannya bisa dikreditkan, sehingga bisa diminta refund (restitusi/pengembalian). Sebab, nanti masuk ke dalam negeri, di negara importir akan kena pajak. Supaya tidak double tax maka sebelum dia itu keluar dari dalam negeri domestik, dinetralisasi dulu semua pajak pajaknya. Itu yang disebut cross border adjustment. Makanya, kemudian ada kebijakan lanjutannya, yaitu percepatan atau pengembalian pendahuluan. Itu adalah part of untuk mendorong daya saing dan memberi keleluasaan cashflow. Itu strateginya.

Nah, karena Indonesia juga ingin menjadi negara pengekspor jasa, menjadi pemain global jasa, maka dalam UU No 42/2009 objek PPN (untuk tujuan cross boarder adjustment) diperluas bukan hanya BKP tapi juga JKP. Untuk jadi pemain global harus berdaya saing, dan daya saing itu apa sih? Konkretnya terlihat dalam cost, price selain juga feature. Coba lihat, baik menurut Porter maupun World Economic Forum, sama saja, kan? Istilah daya saing juga kata kuncinya adalah feature, ada cost, ada price. Pajak itu part of cost, loh. Karena itulah akhirnya dibuat kebijakan terobosan agar Indonesia menjadi global di sektor jasa.

Tapi kebijakan itu memang enggak bisa sekaligus diterapkan, makanya diberlakukan bertahap—karena harus ada aspek pengawasannya agar negara tidak dirugikan dengan VAT fraud maupun aggresive tax planning. Oleh sebab itu, ekspor JKP yang dijadikan objek PPN hanya yang masih bisa diawasi, yaitu yang melekat pada BKP-nya.

Satu lagi, kalau saya perhatikan, sekarang itu lanskap perpajakan berubah sekali terutama di era disrupsi dan digital ekonomi ini. Lanskap itu berubah, banyak hal yang berubah. Karena kita itu—dan banyak negara lain—masih menggunakan pendekatan yang konvensional dalam merumuskan bentuk usaha tetap (BUT), yaitu lebih kepada physical presence bukan economic presence. Nah, padahal di dunia maya, ini sudah beda lagi (tidak ada physical presence).

Saya merefleksi lagi ketika dulu pembahasan UU PPh. Waktu itu (saya) Tenaga Ahli di DPR untuk RUU PPh. Ketika itu Dirjen Pajak Pak Darmin Nasution, kami diskusinya asyik. Jadi, benar-benar adu argumentasi ilmiah. Waktu itu RUU PPh kan menjadikan dedicated server sebagai BUT (lihat Pasal 2 ayat (5) huruf p UU No 36/2008). Kebetulan karena disertasi saya komunikasi—jadi mengetahui industri telekomunikasi. Waktu itu diundang ke Kantor Pusat DJP membahas tentang dedicated server. Waktu itu ingat banget saya bilang, “Ini yakin dedicated server menjadi BUT? Nanti enggak ada loh, dedicated server. Nanti semua aktivitas usaha bisa dilakukan melalui handphone (gadget).” Bayangkan, itu tahun 2006–2007, tapi seharusnya sudah visioning – lihat jauh ke depan. Jadi, akhirnya kebijakan yang dedicated server (menjadi BUT) itu ada di undang-undang, tapi enggak efektif dalam jangka waktu panjang karena model bisnisnya berubah.

Disertasi saya tahun 2007 sudah ngomong e-commerce, set box tv, video on demand dan sebagainya. Tapi ketika itu, orang mungkin berkata: apa sih ini—sepertinya saya tidak membumi? Padahal, kenyataannya lanskap itu berubah dengan cepat. Akhirnya karena enggak siap, kita kehilangan hak pemajakan. Karena BUT itu penting sekali. Apalagi terkait business income, itu kan berlaku all or nothing. Kalau enggak ada BUT, ya negara sumber gigit jari, enggak bisa majakin. Kalau ada baru bisa dikenakan seluruh penghasilannya (bahkan bisa force of attraction rules). Sekarang, setelah semua terjadi, akhirnya apa yang dilakukan Indonesia maupun negara lain adalah menggunakan instrumen indirect tax. Itulah kemudian ada regulasi tentang PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Kami sebagai peneliti dulu sudah bilang, “Eh ada, loh, yang nanti akan kayak begini – seperti ini, tolong disiapkan.” Itulah kenapa perlu terus ABG (Academic, Business, and Government) itu diterapkan.

Kalau terkait kepatuhan pajak Indonesia yang masih rendah, atau tax ratio masih rendah, menurut Anda faktor apa yang memengaruhi?

Kalau masalah kepatuhan itu ada beberapa hal. Pertama, bicara teori tentang kepatuhan itu sendiri. Kepatuhan itu dipengaruhi oleh trust dan legitimasi. Itu yang paling menentukan. Kalau rakyat khususnya WP enggak trust maka dia enggak akan patuh. Kedua, legitimasi. Kenapa saya selalu mengusung mata kuliah tentang Demokrasi Kebijakan Publik dalam kelembagaan perpajakan? Pajak itu betul-betul instrumen yang sesungguhnya dari demokrasi, karena dari rakyat, untuk rakyat. Jadi, kebijakan fiskalnya harus sama kuatnya, mulai dari tax policy sama spending policy.

Dari tax policy-nya juga, rakyat juga harus yakin bahwa memang kebijakan pajaknya berkeadilan. Kalau tidak berkeadilan, jangan baperan juga kalau (rakyat protes), misalkan mereka bilang, “Kok, PPnBM Yacht dibebaskan (sedangkan sembako kena pajak)?”

Waktu itu, kan, bersamaan dengan ketentuan yang tiba-tiba hilang Pasal 4A Ayat (2) huruf b (UU No 42/2009) barang kebutuhan pokok, rakyat tahunya sembako akan dikenakan PPN. Ya, jangan baper juga. Coba lihat, draf RUU yang diusulkan, kan Pasal 4A ayat (2) huruf b dihapuskan, sementara di (pasal) 16B-nya enggak ada (pembebasan PPN untuk barang kebutuhan pokok). Kan, kasihan Ibu Menteri Keuangan, datang ke pasar-pasar, terus bilang (sembako) enggak akan kena PPN.

Rakyat sekarang itu enggak bodoh loh, mereka baca RUU-nya. Kalau dibilang enggak akan kena (PPN), mereka akan bertanya, loh, kok enggak ada di aturan barang tidak kena pajak? Enggak ada juga di Pasal 16B fasilitas PPN. Itu namanya PHP (pemberi harapan palsu). Wacana itu sudah telanjur melukai (rakyat). Dalam sosiologi, halo effect itu sangat memengaruhi. First impression, kan itu sangat menentukan dan membekas. Apalagi pada waktu itu—karena ingin mendorong pertumbuhan ekonomi—pemerintah membuat kebijakan menghapus dan menurunkan sebagian PPnBM.

Banyak pesan masuk ke saya, ngomel-ngomel—protes tentang RUU. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah berakhir, dengan muncul di Pasal 16B (UU No 7/2021), meskipun ada juga yang buat saya sedih karena dalam Pasal 16B terjadi kemunduran terkait hak asasi manusia itu salah satunya air dan sanitasi yang memadai. Saya begitu concern terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) antara lain terkait dengan akses terhadap air minum dan layanan sanitasi yang memadai. Tidak banyak yang peduli dengan kebijakan pajak atas kedua hal ini. Buktinya, rumusan yang ada dalam Penjelasan Pasal 16B huruf n UU PPN saat ini, menunjukkan belum adanya koordinasi yang memadai dan perhatian yang cukup, sehingga terjadi policy gap dan implementation gap akibat penggunaan terminologi yang tidak tepat, yaitu air bersih, bukan air minum.

Butuh waktu yang cukup lama untuk mengoreksi kebijakan ini, sementara VAT dispute terus bergulir akibat policy mismatch. Sengketa PPN atas air bersih/air minum perpipaan dan biaya sambung/biaya pasang dan biaya beban terus berlanjut meski sudah ada PP No 40/2015. Policy gap sebagai root of causes-nya. Sengketa pajak yang berulang dan berkepanjangan karena rangkaian proses mendapatkan keadilan mulai dari keberatan-banding hingga Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Solusi atas VAT dispute ini membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Penerbitan PP No 40/2015 pada tanggal 23 Juni 2015, hanya menyelesaikan sengketa air bersih sebagai BKP. Dengan diterbitkannya PP No 58/2021 yang ditetapkan 6 April 2021 dan diundangkan 7 April 2021 maka sengketa atas biaya sambung/biaya pasang air terselesaikan. Kejadian ini menunjukkan mahalnya policy cost akibat kebijakan pajak yang kurang selaras dengan upaya pemerintah untuk mencapai target MDGs/SDGs.

Undang-undang sekarang setback banget. Sesungguhnya kalau kita bicara mengenai undang-undang itu bukan sekadar bahwa pajak harus dibuat berdasarkan undang-undang, tapi di situ menunjukkan keberpihakan pemerintah. Saya selalu katakan bahwa ketika itu ada dalam regulasi, itulah sebetulnya yang menjadi politik perpajakannya pemerintah. Sehingga pemerintah bisa meyakinkan, “Oh pemerintah concern-nya ke sini, loh,” bisa meyakinkan ke rakyat.

DJP punya pemikiran kalau pajak itu ekor ekonomi. Kalau ada uangnya di situlah potensi pajaknya. Menurut Anda, sebaiknya seperti apa DJP dalam menyusun langkah-langkah, mempersiapkan regulasi ketika ada potensi ekonomi ke depan?

Mungkin kita harus baca buku The Sixth Sense. Buku itu bicara mengenai skenario planning. Saya mencoba menerapkan itu, karena sebagai seorang ibu itu punya sensing yang tinggi. Misalnya, dulu saat pengalihan PBB P2 ke daerah, saya sudah mewanti-wanti. Daerah sudah siap apa belum? Sense seorang ibu itu adalah, misalnya, (PBB P2) ini bagus, tapi daerah sudah siap apa belum, ya? Lalu harusnya ada langkah-langkah dilakukan supaya mereka (daerah) nanti benar-benar bisa mandiri. Jadi, sama seperti, “Eh, Nak, kamu sekarang mandiri ya. Ini Ibu kasih peralatan ini, nanti itu sawah yang petak sana bukan lagi punya si A, tapi punya kamu. Jadi, semua tergantung kamu mau panen atau semua nanti hasilnya buat kamu tapi kamu yang usahain.” Pertanyaannya adalah, disiapin apa enggak? Dikasih tahu apa enggak? Itu tanaman apa yang cocok untuk di sana? Bagaimana cara bercocok tanam?

Terbukti, saat tahun 2013 saya riset lagi, yang sibuk (mempersiapkan pendaerahan PBB P2) akhirnya Kanwil DJP, bukan pemerintah daerah. Sampai mereka bikin bimtek (bimbingan teknis), bahkan akhirnya dibuatkan template Raperda. Bayangkan coba, itu kan undang-undangnya ketok palu di 2009, berlaku di 2010. Jadi ketika di Januari sudah ketok palu, kan, harusnya kalau yang benar itu, dipersiapkan semua. Bikin roadmap. Begitu 2013 semua sudah siap, supaya 2014 itu benar-benar happy landing.

Nah, yang kadang bikin patah hati, ada kebijakan bagus tetapi enggak di-prepare dengan baik, akhirnya enggak berjalan dengan baik. Masa sih enggak ada yang melakukan sensing (dan visioning). Jadi, harus dibuat scenario planning, karena tidak ada hal yang pasti melainkan ketidakpastian itu sendiri. Termasuk misalnya, perubahan sistem pemilihan pemimpin di daerah yang menyebabkan ketidakpastian. Kebanyakan daerah itu, kalau pimpinan berganti, gerbongnya berganti. Bagaimana memastikan implementasi PBB P2 ini tidak terganggu karena turn over pegawai yang tinggi? Makanya waktu itu pas saya riset, seingat saya di Batam sampai bikin ketentuan, pokoknya siapa pun yang jadi pimpinannya untuk yang sudah ikut pelatihan bimtek PBB P2 enggak boleh diganti.

Bagaimana supaya ekosistem kepatuhan pajak bisa terwujud, lebih spesifik lagi bagaimana peran perempuan untuk membangun kepatuhan?

Secara naluriah, perempuan mempunyai rasa empati yang tinggi. Rasa empati mengandung makna kepekaan yang tinggi terhadap diri orang lain hingga ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain tersebut. Bahkan tanpa mendengar keluh kesah, empati seorang ibu akan membuatnya memahami penderitaan orang lain, sekalipun orang lain tersebut belum atau tidak pernah bercerita tentang kepedihan hidupnya. Empati membuatnya mampu menangkap vibrasi tentang bagaimana keadaan hati dan perasaan yang dialami orang lain. Kepekaan sosial akan menghadirkan empati sosial apabila didukung dengan kecerdasan sosial.

Oleh karena itulah, sangat diperlukan penguatan peran perempuan dalam mendesain kebijakan perpajakan yang terintegrasi, dengan berbasis solidaritas sosial, untuk mewujudkan perpajakan berkeadilan. Keadilan perpajakan akan memperkokoh persatuan sehingga membentuk kepatuhan perpajakan yang deliberative yang pada akhirnya akan mewujudkan cita-cita NKRI untuk mencapai kemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan sifat rahim yang dimilikinya, perempuan mempunyai kecenderungan lebih cepat terusik ketika terjadi ketimpangan sosial. Ketimpangan dalam keadilan perpajakan mendistorsi terwujud kepatuhan perpajakan yang deliberative. Keunggulan perempuan untuk memahami meaning and understanding (verstehen) dapat menjadi kekuatan untuk menganalisis permasalahan (antara lain dalam melakukan riset dengan pendekatan kualitatif) secara lebih komprehensif, holistik dan imparsial.

Perempuan juga bukan hanya mempunyai kemampuan cognitive empathy yang lebih baik, tetapi juga affective empathy bahkan somatic empathy. Dalam konteks ini dapat dipahami mengapa peneliti perempuan lebih terusik dengan isu-isu perbedaan perlakuan insentif kebijakan perpajakan—misalnya tax cut untuk barang-barang yang bersifat mewah, sementara hak asasi yang esensial, seperti jasa pengelolaan limbah rumah tangga (domestik) tidak mendapat fasilitas perpajakan. Padahal, sistem pengolahan atau pengelolaan air limbah domestik mempunyai peran strategis dalam mendukung terciptanya SDM Unggul untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045

Kalau kita bicara mengenai peran perempuan dalam perpajakan maka bicara tentang kontribusi perempuan di dalam ekosistem perpajakan. Perempuan itu secara alamiah karena dia seorang ibu maka dia juga akan menjadi seorang pendidik. Maka penting sekali kemudian menjelaskan tentang pajak ini kepada perempuan supaya paham. Tapi itu tidak akan terjadi kalau spending quality-nya enggak jalan. Ceritanya saya pernah melakukan community engagement di Kepulauan Seribu, di Pulau Pari. Ceritanya biar masyarakat tahu manfaat pajak. Saya tanya, “Ibu tahu enggak pajak itu apa?” “Enggak.” “Sekarang kan rapi, kan, Pulau Pari lagi dikembangkan. Ini uangnya dari mana?” Mereka jawab, “Dari kami, Bu.” “Sekolah, siapa yang bangun?” “Kami juga”. “Ada enggak yang dibangun oleh pemerintah?” “Enggak, Bu, ini semua dari kami.” Akhirnya mereka curhat bahwa pemerintah tidak memerhatikan, begini, begini. Akhirnya, meyakinkan mereka bahwa pajak bermanfaat itu sulit banget.

Tapi dari situ ada hikmahnya. Itu meyakinkan betapa pentingnya spending policy. Jadi kalau kita bicara pajak sebagai instrumen demokrasi dari rakyat untuk rakyat, ya memang harus dibuktikan. Jadi, jangan bicara kepatuhan kalau trust dan legitimasi itu enggak diberikan. Dan legitimasi itu bisa dilihat dari fiscal legitimacy, spending quality-nya. Masyarakat itu kalau mereka yakin bahwa public policy itu memang menunjukkan keberpihakan, public service mereka dapatkan, ya mereka pikir akan wajar untuk bayar pajak.

OECD juga mengusulkan bagaimana ke depan ada pajak yang ramah terhadap perempuan. Apa tanggapan Anda dan menurut Anda seperti apa pajak yang ramah terhadap perempuan?

Kalau mengamati dari OECD, sebenarnya juga riset-riset yang memang belum sempat dipublikasikan secara luas. Tapi kami sebenarnya sebagai perempuan itu merasakan (kewajiban pajak) itu belum berpihak kepada perempuan dan itu sejalan dengan OECD. Pertama, kita malah dipaksa dengan sistem perpajakan yang sekarang di Indonesia atau rezim perpajakan sekarang—atau dari dulu bahkan—memang dipaksa pisah harta dengan suami. Sebab, begitu perempuan itu digabungkan dengan suami dia langsung masuk layer yang tinggi. Jadi, itu tidak menguntungkan.

Maksudnya, kalau pun gabung dengan suami, tapi ketika penghitungan pajaknya bisa masing-masing, itulah yang OECD sekarang rumuskan juga. Jangan langsung ujug-ujug ke yang 25 persen atau 30 persen. Itu enggak nguntungin. Kedua, dari PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak). PTKP kita itu dibatasi tanggungan itu hanya tiga. Itu tidak sesuai dengan kearifan lokal kita. Kearifan lokal kita adalah, yang namanya ibu, mertua itu ikut juga dengan kita. Ketika tanggungan dibatasi hanya tiga, itu tidak sesuai dengan ability to pay yang sesungguhnya. Karena yang namanya income tax itu kita kan menganut accretion concept. Jadi, ability to pay-nya adalah accretion concept. Orang itu dikenakan pajak kalau dia sudah memenuhi dulu semua (kebutuhan dan tanggungan) itu kemudian masih ada tambahannya (lebihnya) dan tambahannya itulah yang dikenakan pajak. Filosofi penghasilan tidak kena pajak atau personal allowance adalah bahwa orang itu mencukupi dulu kebutuhan dari dirinya dan tanggungannya. Kalau masih ada lebihnya baru dikenakan pajak. Sekarang belum seperti itu, apalagi kalau perempuan dia misalnya single parent. Nah, ini dari hasil riset, kan, ternyata ada datanya, laki-laki itu rata-rata punya penghasilan lebih besar daripada perempuan. Jadi, sebagai single parent itu perempuan tambah berat (beban pajaknya).

Kalau di luar negeri seperti apa penetapan PTKP-nya, jumlah tanggungan dan sebagainya?

Saya pernah buat riset ini saat S2 tahun 1998. Tahun 1998 saya sudah mengusulkan, kalau mau adil—mostly kita itu bekerja penghasilannya dari employment income, lihat datanya. Bukan dari business income. Kalau yang business income itu kan mereka bisa itemized deduction, diperinci. Ada yang namanya biaya 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan). Itu bisa diperinci. Kalau punya sopir berarti bisa masuk biaya. Tol, bensin, dan sebagainya (masuk biaya). Tapi ketika dari employment income, itu dipaksa hanya bisa menggunakan satu struktur biaya yang disebut dengan biaya jabatan. Biaya jabatan itu semuanya 3M. Jadi, sama sebetulnya bisa seperti pasal 6 (Undang-Undang PPh). Tapi yang terjadi, dibatasi, hanya maksimum 5 persen. Sudah distandardisasi, eh, dilimitasi juga maksimum Rp 500 ribu per bulan. Jumlah Rp 500 ribu itu enggak cukup. Artinya, sebetulnya perempuan itu membayar pajak lebih besar. Saya sudah sampaikan itu ke pemerintah tahun 1998. Dia harus dibuka ruang untuk itemized deduction. Jadinya, Pasal 6 (Undang-Undang PPh) itu enggak boleh dibatasi hanya untuk yang bisnis, supaya equal treatment.

Lantas seperti apa yang ideal? Sebetulnya yang riset dulu (tahun) 1998 itu saya sudah bilang, harusnya ada perbedaan perlakuan. Misalnya kalau perempuan, apalagi single parent, terus dia punya anak kebutuhan khusus, maka PTKP-nya harus lebih besar. Di beberapa negara—ini bukan hanya perempuan dan laki-laki—pokoknya kalau ada keluarga yang punya anak berkebutuhan khusus maka dia ada tambahan PTKP karena membesarkan anak yang berkebutuhan khusus itu cost-nya lebih besar.

Itu baru satu contoh. Yang lain sebetulnya OECD juga sedang pikirkan—ini sebetulnya mereka sendiri masih mencari formatnya seperti apa. Namun saya sendiri mengusulkan—ini ide pemikiran saya sendiri—misalnya, terkait dengan cuti melahirkan. Ketika cuti melahirkan itu mungkin bisa saja diberikan semacam tax holiday-lah untuk PPh 21. Dalam bayangan saya ini perlu, kalau memang ada keberpihakan gender, apalagi PTKP itu dihitung di awal tahun. Kalau si anak ini lahirnya di tengah tahun kan belum dihitung PTKP-nya. Ini murni gagasan saya, ya. Paling tidak ada semacam tax holiday untuk PPh 21-nya, holding tax-nya selama dia cuti melahirkan.

Sejak dulu Anda sering memberikan masukan terkait kebijakan berdasar riset yang Anda lakukan, meski akhirnya belum tentu diterapkan. Seharusnya seperti apa idealnya hubungan antara pemerintah dan akademisi, terutama dalam menyusun kebijakan agar terbangun kebijakan yang baik dan tepat sasaran?

Ini yang kadang bikin sedih. Kami sudah riset, bikin rekomendasi, tetapi hanya ditumpuk saja. Kalau saya perhatikan sebetulnya banyak manfaat dan itu bisa dilihat dari negara lain juga. Misalnya di Australia, mau bikin kebijakan mereka bahkan bikin (pengumuman) di web, “Kami mau bikin kebijakan kaya begini, begini, silakan memberikan masukan”, tapi ada tenggat waktunya sampai tanggal sekian, sekian. Itu bagus banget. Artinya memang deliberatif banget. Jadi, kalau ngomongin demokrasi deliberatif, ya seperti itu karena itu berarti ada partisipasi. Karena kalau orang berpartisipasi, ketika itu diketok palu, ini sudah disepakati bersama.

Nah, apa kelebihan dari akademisi? Kalau government dia kuat di praktik, dia bisa tahu teknisnya seperti apa. Tapi, akademisi ini justru akan melengkapi dengan ketika misalkan ada satu masalah, akademisi pasti akan bicara filosofinya. Nah, itu juga yang saya lakukan di Komwasjak, kalau ada masalah saya bilang, “Kita cari root causes apa.” Kalau mau ngobatin, kita harus tahu penyakitnya apa, bukan kasih parasetamol untuk seluruh penyakit.

Ada tiga (akar masalah) yaitu theoritical and conceptual gap, policy gap, dan administrative gap atau implementation gap. Nah yang namanya conceptual theoritical gap itu kan ada teorinya, tapi teori itu ditabrak-tabrak. Nah, kalau seperti itu, sudah dipastikan ada problem nantinya, baik ketika merumuskan kebijakan maupun saat diimplementasinya. Maka step yang kedua adalah, didiagnosis, lihat policy-nya seperti apa. Kalau kemudian policy-nya yang memang enggak kuat secara teori maka policy-nya yang harus diubah. Bisa juga ternyata kebijakan itu justru yang ambigu yang membingungkan. Itu juga harus dievaluasi.

Tapi bisa jadi, conceptual theoritical gap-nya sudah tidak ada, policy gap-nya enggak ada—artinya kebijakan sudah bagus, tapi di level implementasi itu ada masalah. Nah implementasi bicara tadi human resource, infrastruktur dan seterusnya. Berarti kita identifikasi. Jadi, kalau kita bicara mengenai proses rumusan kebijakan yang baik, itu academic, business, and government harusnya dilibatkan.

Masih soal kebijakan, pemerintah dan DPR telah mengesahkan HPP, termasuk di dalamnya ada aturan tentang PPS. Pandangan Anda soal kebijakan itu seperti apa?

Kalau mengingat dari awal, saat tax amnesty (2016) itu saya bukan menentang tax amnesty. Saya cuma bilang, kalau mau tax amnesty ini ada prerequisite yang harus disiapkan loh. Tujuannya, antara lain mau memperluas basis data, sehingga ada potensi penerimaan pajak yang baru. Waktu itu saya bukan against pemerintah, tapi minta agar pemerintah, tolong disiapkan prerequisite-nya, salah satunya manajemen data. Pemerintah juga janji itu adalah yang terakhir kali, tidak akan ada lagi tax amnesty jilid-jilid berikutnya.

Saya juga ingat, pemerintah euforia banget katanya dunia akan belajar dari Indonesia—mencatat penerimaan yang terbesar dalam sejarah. Maka menjadi kaget ketika baca naskah akademik dan saya tahu naskah akademik RUU itu karena dikasih sama DPR, karena saya diminta untuk memberikan masukan. Begitu pas baca naskah akademiknya (PPS), kok kontradiktif.

Saya berharap pemerintah benar-benar open mind, open heart. Jadi, misalnya ada yang kasih masukan jangan baper terus enggak diundang lagi. Akademisi itu bukan sekadar kasih stempel.

Namun, itu, kan, ada proses politik. Saya juga paham. Ketika itu proses politik, itu bukan domain saya lagi. Pasti pemerintah punya pertimbangan tersendiri. Tentu itu tidak bisa dijelaskan ke publik. Cuma, saya inginnya kalau PPS 2022, jangan mengulang kesalahan yang sama seperti tax amnesty (2016). Jadi pemerintah harus bisa membuktikan memang betul PPS bukan meningkatkan penerimaan sesaat, bukan temporary, tapi secara jangka panjang akan berdampak dan akan memperkuat basis data. Buktikan itu supaya rakyat bisa percaya, jadi enggak kecewa, terutama Wajib Pajak yang selama ini patuh.

Pemerintah juga berencana mengintegrasikan NIK dengan NPWP. Bagaimana supaya rencana integrasi NIK terjadi karena wacana ini, kan, sudah lama?

Itu political will-nya yang harus kuat. Kalau itu bisa terjadi, bagus banget. Waktu saya riset di Australia tentang memperkuat ketahanan penerimaan negara melalui transformasi kebijakan pemeriksaan, dengan basis data yang kuat maka enggak ada lagi isu-isu terkait kualitas data, sengketa pembuktian, dan lain-lain. Di Australia karena mereka mempunyai semacam SIN itu, maka data taxpayer akan diketahui, tidak bisa buka tutup perusahaan atau keluar masuk kawasan ekonomi dengan berganti-ganti identitas, sehingga tax fraud bisa terdeteksi dengan baik.

Lanjut baca

Up Close

Akhir Indah Seorang Pasrah

Diterbitkan

pada

Penulis:

Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak FIA UI

Hingga saat ini ia satu-satunya guru besar perempuan di bidang kebijakan perpajakan. Pedas mengkritik, demi kemajuan NKRI.

Ceritakan kepadaku/kisah takdirku/tentang akhir indah/ketika aku pasrah/menerima sepenuh pedih/menyulut nalar/agar kembali mekar/menyambut hari baru….

Itulah sepenggal lirik dari lagu “Pasrah”. Digubah oleh Profesor Haula Rosdiana dari bait puisi yang ia ciptakan sebagai refleksi perjalanan hidupnya. Lagu itu diluncurkan tepat di Hari Ibu pada 22 Desember 2021 lalu, di Universitas Indonesia bertepatan dengan acara “Sewindu Pengabdian Guru Besar Perempuan Pertama Bidang Ilmu Kebijakan Pajak: Inspirasi Penguatan Peran Perempuan dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.

Diiringi petikan gitar akustik nan lembut, lagu itu terasa membangunkan kembali semangat siapa pun yang mendengarnya. Semangat bahwa pasrah bukanlah kalah, tetapi menata hati, berserah diri kepada Sang Pencipta setelah melakukan ikhtiar dengan maksimal. Sebuah pelajaran hidup yang hingga kini dipegang Haula Rosdiana yang diperolah dari ibunda tercinta.

Prof Haula—demikian perempuan kelahiran Bogor 5 Januari 1971 itu biasa disapa—memang tak menekuni karier profesional sebagai musisi. Ia adalah seorang akademisi, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Hingga saat ini ia bahkan menjadi perempuan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menyandang gelar sebagai Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak. Saat dikukuhkan sebagai Guru Besar pada tanggal 12 Juni 2013 yang lalu, Haula merupakan Guru Besar yang termuda di bidang perpajakan. Sebagai akademisi perpajakan, ia dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai kurang tepat atau kurang berpihak kepada rakyat. Dipandu naluri kasih seorang ibu, terkadang kritiknya memang keras, tetapi sangat konstruktif bagi kemajuan bangsa ini.

Akhir tahun 2021 lalu, tepat di Hari Ibu dan sewindu pengabdiannya sebagai guru besar, ia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Atas dedikasi dan pengabdiannya, saat itu Haula pun mendapatkan apresiasi langsung dari Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

“Sewindu pengabdian Profesor Haula Rosdiana menjadi guru besar perempuan pertama di bidang ilmu kebijakan pajak tentu bukan hal yang mudah. Merupakan sebuah kebanggaan negeri ini memiliki sosok perempuan inspiratif seperti Profesor Haula Rosdiana seorang pengajar, pendidik yang dapat menjadi panutan bagi generasi muda. Selamat kepada Profesor Haula Rosdiana, teruslah menginspirasi dan menguatkan peran perempuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Tak hanya dari Ibu Negara, ucapan selamat pun datang dari beberapa tokoh nasional dan publik figur, antara lain Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lestari Moerdijat; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Profesor I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga), Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah; Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman; Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto; Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo; Kepala Lemdik Polri Komjen. Rycko Amelza Dahniel; Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Sunarta; Ketua BPKP M. Yusuf Ateh; Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh; Ketua Komite Pengawas Perpajakan Mardiasmo; Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi; Dirjen Pajak Suryo Utomo; Dirjen Bea Cukai Askolani; Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo.

Dari kalangan perpajakan, terekam ucapan selamat dari tujuh mantan Dirjen Pajak, yakni Fuad Bawazier, Anshari Ritonga, Machfud Sidik, Fuad Rahmany, Ken Dwijugesteadi, dan Robert Pakpahan. Tak ketinggalan, anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun dan Puteri A. Komarudin. Sementara dari kalangan akademisi dan praktisi Perpajakan ada Prof. Bambang Brodjonegoro; Prof. Gunadi; Ning Rahayu; juga Managing Partner DDTC, Darussalam.

Ucapan juga datang dari sivitas akademika Universitas Indonesia, yaitu Rektor UI Prof. Ari Kuncoro; para Wakil Rektor;  Ketua DGB UI Prof. Harkristuti Harkrisnowo; dan Ketua MWA Prof Nachrowi, serta beberapa dekan dan wakil dekan juga turut memberikan ucapan.

“Kami bersyukur kepada berbagai kalangan yang memberikan ucapan atau testimoni karena hal itu menandkan perhatian yang luas terhadap perempuan dan (ilmu) perpajakan,” tutur Haula.

 

Ucapan selamat dan doa juga disampaikan oleh beberapa seniman/artis Indonesia, antara lain Maia Estianty, Anwar Fuady dan Candra Darusman. Hal yang tak kalah surprise bagi dirinya adalah ketika Jaya Suprana pendiri MURI (Museum Rekor Indonesia) menyampaikan ucapan selamat bahwa Haula berhak mendapatkan penghargaan MURI. Rupanya, MURI melakukan riset terlebih dahulu dan mendapatkan data dan fakta bahwa sejak Indonesia merdeka, baru ada 10 Guru Besar bidang perpajakan, salah satu dan satu-satunya perempuan adalah Haula Rosdiana. Bagi Haula, mendapatkan penghargaan MURI bukanlah tujuan, melainkan sejauh mana hasil pikir dan karyanya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Baginya MURI dimaknai sebagai bentuk penghargaan bagi kaum perempuan Indonesia untuk selalu berdedikasi dan berkontribusi, dalam membangun sistem perpajakan, sekaligus momentum untuk mengarusutamakan gender dalam membangun negara melalui kebijakan pajak yang berkeadilan sosial.

“Perempuan dan pajak adalah satu kesatuan dalam satu ekosistem yang saling berkaitan dan interdependensi untuk mewujudkan cita-cita NKRI, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,” kata Haula saat berbincang dengan Majalah Pajak di Universitas Indonesia, Depok pada Selasa, 28 Desember 2021 lalu.

Terbawa kuriositas

Haula bercerita, awalnya ia sama sekali tak terpikir untuk berkarier sebagai dosen fiskal, lebih spesifik lagi di bidang perpajakan. Namun, menurutnya karier ini adalah ketidaksengajaan yang membawa berkah. Sejak masih belia, cita-cita Haula ingin menjadi dokter gigi. Namun, selepas menempuh pendidikan menengah atas, orangtuanya menyarankannya mengambil jurusan fiskal. Sebagai putri keempat dari enam bersaudara, Haula menyadari beban orangtuanya yang juga harus membiayai pendidikan saudara-saudara kandungnya yang lain. Maka ia pun memilih mengikuti saran sang Mama.

“Saya harus menggantungkan mimpi karena orangtua punya keterbatasan. Ada tiga jurusan yang awalnya dipilihkan Mama. Yang pertama administrasi fiskal, dan alhamdulillah ini pilihan terbaik Mama,” ujar Haula.

Beruntung, sejak kecil Haula tumbuh di lingkungan keluarga yang cinta dengan ilmu pengetahuan sehingga ia menjadi sosok yang suka belajar. Tempat favoritnya adalah toko buku. Ia selalu senang ketika sang ayah mengajaknya jalan-jalan untuk membeli buku-buku bacaan.

“Waktu kecil, sepulang sekolah saya senang sekali bercerita tentang pelajaran hari itu. Dan semua wajib dengerin,” seloroh Haula mengenang. “Bagi belajar itu menyenangkan. Kebetulan saya juga punya sahabat yang sama-sama suka belajar. Jadi, kalau biasanya, kan, perempuan kumpul identik ngerumpi, kami asyik ngomongin tentang pelajaran, gembira setiap kali mendapatkan ilmu baru.”

Singkat kisah, atas dorongan ibu tercinta, Haula menempuh pendidikan S-1 Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia. Kala itu ia meraih Beasiswa Ikatan Dinas pada 1990–1992 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Meskipun pendidikan menengah atasnya di bidang biologi, ia pun bisa cepat menyesuaikan diri. Memasuki tahun kedua, karena prestasi akademiknya selalu di atas rata-rata, ia pun diminta menjadi asisten dosen. Dari posisi baru itu, ia mendapatkan tambahan dana untuk menunjang kebutuhan kuliahnya. Empat tahun kemudian, pada 1993 Haula meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi.

Semakin mendalami ilmu fiskal, perempuan berpembawaan ramah ini mengaku semakin cinta dengan ilmu perpajakan. Apalagi, ia selalu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap bidang-bidang pengetahuan baru.

“Saya juga ingin sharing ke yang lain. Harusnya kita itu enggak pernah bosan belajar pajak. Karena belajar pajak itu kita enggak hanya akan belajar regulasi, belajar akuntansi, tetapi kita akan belajar tentang industri-industri, juga kebijakan lain yang saling terkait dan itu menurut saya menyenangkan,” ujar perempuan yang kini juga menjadi Anggota Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan RI periode 2019-2022 ini. “Misalnya dulu ketika saya mempelajari telematika—bidangnya lebih luas dari telekomunikasi. Waktu itu sampai kepo banget, bandwidth itu apa sih? Transponder itu seperti apa sih? Saya sampai datangi Mastel dan APJII untuk tahu tentang itu.”

Haula juga berharap, rasa keingintahuan mendalam tentang ilmu pengetahuan dan suatu masalah juga dimiliki oleh mahasiswa, peneliti, akademisi, bahkan oleh para pembuat kebijakan, termasuk fiskus. Dengan mencari tahu, maka mereka akan memahami secara detail terhadap sebuah persoalan sehingga bisa mengambil tindakan yang tepat dan presisi.

Usai menempuh pendidikan S1, Haula melanjutkan pendidikan S-2 Ilmu Administrasi di kampus yang sama. Saat itu ia juga meraih Beasiswa Unggulan dari Bank Dunia pada 1997. Sembari menempuh pendidikan S2, di kampus ia diangkat menjadi staf pengajar di Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI hingga akhirnya lulus pada 1998. Tamat S2, dirinya pun diangkat menjadi Ketua Program Studi Administrasi Pajak D3 UI. Sembari mengajar, ia melanjutkan studinya ke jenjang S3. Selama menempuh pendidikan doktoral itu, Haula pernah menjabat staf ahli DPR-RI untuk Amandemen RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta RUU Pajak penghasilan pada 2005 hingga 2009. Ia juga pernah menjadi Observer United Nations the Committee of Experts on International Coopertion in Tax Matter, Department of Economic and Social Affair 2008–2011.

Pada 12 Juni 2013, Haula dikukuhkan sebagai guru besar perempuan pertama bidang ilmu kebijakan pajak, dan hingga memasuki sewindu pengabdiannya di dunia pendidikan, ia masih satu-satunya di Indonesia. Haula berharap, ke depan lebih banyak lagi generasi-generasi muda yang tertarik menekuni bidang ilmu kebijakan pajak, lebih khusus lagi kaum perempuan di Indonesia.

“Nadi peran perempuan itu kasih sayang, dalam arti kepekaan sosial dan empati. Ini kalau dikembangkan akan melahirkan kebijakan perpajakan yang berkeadilan sosial,” tutur Haula.

Meski menyandang jabatan akademik tertinggi sebagai profesor, di rumah, Haula tetaplah seorang ibu sekaligus seorang istri. Maka, di tengah kesibukannya sebagai akademisi, baginya keluarga tetaplah yang utama.

“Dalam urusan keluarga, saya itu konservatif banget. Jadi, keluarga itu tetap yang utama. Saya selalu bangun lebih awal menyiapkan semua keperluan untuk suami. Mama selalu mengajari, ada dua modal untuk perempuan untuk masuk ke surga. Pertama, jangan melakukan yang dilarang Tuhan. Kedua, taat sama suami. Jika suaminya rida, ia bisa masuk surga lewat pintu mana pun juga,” tutur istri Edi Slamet Irianto ini. Bagi Haula, berbakti pada suami adalah bentuk dedikasi dan wujud cinta pada Ilahi.

“Mungkin bagi anak zaman now, ini kuno sekali, tapi saya selalu berusaha meluangkan waktu sekadar mijitin suami, supaya suami kembali bugar (setelah lelah bekerja) juga untuk memperkuat bonding. Sebelum suami berangkat kantor, terkadang saya pakaikan kaus kaki beliau sambil mendoakan, ‘Ya Allah, muliakanlah suami saya. Jadikanlah setiap langkahnya menjadi amal saleh yang Engkau ridhai dan memuliakannya. Jauhkanlah dia dari segala mara bahaya,’” tutur Haula.

Di akhir pekan, bersama suami tercinta, agenda rutinnya adalah bersilaturahmi ke orangtua dan mertua ataupun bersama keluarga besar dan momong cucu-cucu.

Lanjut baca

Up Close

Melaju di Rel Ekosistem Transportasi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Bagaimana KAI mengubah pandemi yang memukul bisnisnya menjadi stasiun awal untuk mengakselerasi berbagai solusi.

Pandemi Covid-19 selama hampir dua tahun ini menjadi masa terberat bagi PT Kereta Api Indonesia (KAI). KAI adalah moda transportasi yang paling awal terkena imbas pandemi seiring dengan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat. Pendapatan angkutan penumpang moda transportasi warisan kolonial ini langsung anjlok dari Rp 8,6 triliun di tahun 2019, menjadi Rp 2,8 triliun di 2020.

Tentu KAI tak tinggal diam. Di bawah kendali Didiek Hartantyo, situasi sulit yang menuntut adaptasi cepat ini justru diubah menjadi momentum KAI untuk berinovasi di berbagai bidang, baik dari sisi pelayanan maupun penguatan bisnis. Alhasil, operator sepur pelat merah ini justru meraih banyak prestasi dan menyabet beberapa penghargaan, di antaranya penghargaan Public Service Excellence Award 2021 dalam ajang CNBC Indonesia Awards 2021, dan predikat Diamond pada kategori Best Crisis Management dalam ajang The 3rd ASEAN PR Excellence Awards 2021.

Yang lebih penting, dalam masa krisis ini KAI tetap bisa mempertahankan para karyawannya.

Untuk mengulik berbagai inovasi yang dilakukan KAI selama menghadapi pandemi dan strategi pengembangan KAI di masa mendatang, Majalah Pajak berbincang dengan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo. Apa saja upaya Didiek agar KAI tetap menjadi pilihan terbaik transportasi darat bagi masyarakat?

Berikut petikannya.

 

Selama hampir dua tahun pandemi, seperti apa dampak yang dialami KAI?

Pengaruh pandemi di Indonesia itu terjadi Maret. Pertengahan Maret itu mulai ada imbauan untuk membatasi kegiatan sosial. Nah, mulai pertengahan Maret itulah angkutan penumpang kereta api langsung terpengaruh. Saya memberikan gambaran bahwa awal Januari 2020, efek Natal dan tahun baru (Nataru) itu masih ada. Tanggal 2 Januari 2020, pendapatan kereta api satu hari itu Rp 38 miliar, itu memang pas libur dan Nataru. Kalau hari-hari biasa, pendapatan kami (KAI) itu untuk penumpang saja, mencapai Rp 23-24 miliar satu hari. Kalau weekend—Kamis sampai Minggu itu Rp 26-28 miliar. Itu berjalan sampai pertengahan Maret.

Begitu ada pengumuman dari Kementerian PAN RB, pembatasan sosial, itu turunnya langsung drastis. Setengah bulan Maret itu normal, setengah bulannya itu langsung drop. Sehingga angkutan kereta api mengalami penurunan yang sangat signifikan, lebih dari 90 persen. Yang kami jalankan hanya kereta Commuter (KRL) yang ada di Jabodetabek karena itu enggak bisa dihentikan karena penumpangnya itu berbagai segmen, dan ada beberapa masyarakat yang level bawah yang pendapatannya harian. Kalau tidak beroperasi, bagaimana mereka bisa mendapatkan pendapatan harian.

Jadi bayangkan, kalau angkutan KRL itu satu hari biasa 1 juta sampai 1,2 juta penumpang. Pada kondisi seperti ini tertekan sampai 200-an ribu penumpang. Kereta api jarak jauh juga begitu—mengalami penurunan yang signifikan. Kalau biasanya satu bulan itu bisa 6 juta penumpang, kalau kondisi seperti itu, hampir tidak ada. Nah menghadapi situasi itu, yang terkena langsung angkutan penumpang.

KAI mempunyai dua pilar pendapatan utama. Pertama, angkutan penumpang, kedua, angkutan barang. Itu pilar utama. Di samping itu ada pendapatan optimalisasi aset tapi jumlahnya tidak terlalu besar. Jadi, kalau dalam kondisi normal, tahun 2019 pendapatan angkutan penumpang itu Rp 8,6 triliun (setahun). Nah dampaknya di tahun 2020 pendapatan angkutan penumpang ini hanya Rp 2,8 triliun. Jadi, penurunan sangat signifikan. Sementara untuk angkutan barang ada penurunan tapi hanya sekitar 5 persen di 2020.

Menghadapi situasi seperti itu, langkah apa yang diambil oleh KAI?

Dalam situasi pandemi, isu nomor satu adalah mengenai kesehatan. Krisis kesehatan harus ditangani dengan cara-cara yang sehat. Bagaimana kami menyehatkan pegawai, dan para penumpang kami. Untuk itulah kami mempunyai empat strategi utama dalam basis manajemen ini. Pertama, protect the people dulu. Bagaimana kami melindungi manusianya, baik pegawai dan customer. Awal itu karena kami melihat urgensinya bahwa para pegawai kami itu langsung berhubungan dengan penumpang, sehingga kami lindungi mereka dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Di awal dulu itu sudah pakai masker, pakai face shield, pakai lengan panjang, sarung tangan dalam menghadapi para pelanggan. Karyawan kami lengkapi dengan alat kesehatan yang memadai, di stasiun kami pasang wastafel, sabun cuci tangan, sanitizer, ukur suhu penumpang—pokoknya semua protokol kesehatan sesuai dengan anjuran Satgas Covid-19 kami lakukan. Termasuk di keretanya. Jadi, kalau sebelumnya kami membersihkan kereta itu hanya kami cuci biasa, saat pandemi ini kami cuci dengan disinfektan. Sehingga kami yakinkan bahwa baik stasiun maupun sarana kereta kami itu steril.

Kedua, bagaimana kami melindungi customer kami. Prokes kami jalankan sangat agresif, sangat proaktif. Semua stasiun utama ada pengukuran suhu di atas 37,3, kami enggak boleh masuk. Masuk stasiun harus cuci tangan dan sanitizer dulu, mengurangi sentuhan, masuk ke kereta waktu itu sudah kami lengkapi dengan face shield, masker, dan selalu diingatkan melalui annoucer. Ini yang terus kami lakukan.

Kami juga melakukan sertifikasi. Kami menggandeng SafeGuard Label untuk protokol kesehatan. Itu kami lakukan 2020. KAI sebagai operator perjalanan transportasi yang pertama yang melakukan itu. SafeGuard Label itu diberikan oleh Sucofindo bersama dengan ureau Veritas dari Perancis. Jadi, internasional dan diaudit. Nah, ini terus berjalan.

Kedua, liquidity. Kami ingin yakinkan bahwa selama masa pandemi kas kereta api itu dapat berjalan dengan baik. Dapat dipahami bahwa pegawai kereta api itu untuk induknya ada 28 ribu orang, kemudian dengan grup usaha itu sekitar 44 ribu orang. Saya bersama direksi waktu itu berkomitmen di masa pandemi tidak ada PHK, tidak ada pengurangan kesejahteraan. Nah, inilah bagian dari yang pertama tadi, setelah protect kesehatan lalu protect kesejahteraan.

Jadi, liquidity management ini sangat penting. Bagaimana kami menjalankan kapal besar ini menghadapi gelombang pandemi yang sedemikian dahsyat. Kalau kita lihat slot barang tahun 2020 itu rasanya sedih sekali karena tidak ada penumpang sama sekali. Jadi, likuiditas perusahaan yang merupakan urat nadi perusahaan kami jaga. Bayangkan, untuk membayar pegawai itu rata-rata Rp 300 miliar itu harus kami jalankan. Memang, 2020 kami mengalami kerugian sekitar Rp 1,7 triliun, kalau dalam normal atau sebelumnya 2019 kami untungnya Rp 2 triliun. Nah cash flow itu yang rata-rata 1 tahun operasi itu kami positif Rp 3,5 triliun itu juga mengalami defisit sekitar Rp 500 miliar. Untuk itulah kami mendapatkan dana PEN dari pemerintah Rp 3,5 triliun yang sifatnya pinjaman.

Langkah ketiga adalah efisiensi. Efisiensi ini kami lakukan secara masif sekali. Bayangkan, dari angkutan penumpang yang sedemikian besar menurun jadi Rp 2,8 triliun, turunnya Rp 8 triliun. Itu biaya kami kita cut untuk efisiensi itu sekitar Rp 6 triliun. Jadi, potensi-potensi yang bisa kita cut, termasuk kami minta restrukturisasi pinjaman. Kredit-kredit investasi kami minta relaksasi sesuai dengan peraturan OJK. Kemudian dari sisi perpajakan pun juga demikian—saya mengucapkan terima kasih kepada DJP yang memberikan keringanan kepada kita di masa pandemi, bahkan beberapa pajak itu dinolkan. Itu saya sangat senang sekali bagaimana keberpihakan pemerintah melihat situasi seperti itu kita dibantu. Jadi, efisiensi kami lakukan secara masif, training kami tiadakan, perjalanan dinas kita tiadakan. Banyak hal yang kami lakukan sehingga bisa saving penurunan pendapatan yang sangat tajam.

Keempat, baru kami melakukan pengembangan potensi pendapatan yang lain. Aset itu kami dorong, Jadi, kalau barang sudah sedikit, penumpangnya turun banyak, optimalisasinya kita dorong. Inilah yang kami lakukan dan alhamdulillah dengan cara yang kami lakukan itu KAI masih bisa berjaya dan sekarang ini memang PPKM yang awal awalnya 4, kalau kita lihat tahun 2021 itu sebetulnya bulan Juni itu sudah mulai membaik.

Namun ada gelombang kedua varian Delta Juli 2021, itu tinggi sekali. Itu PPKM level 4 dan pembatasannya skala besar semua itu penumpangnya turun kembali dan bulan Juli. Agustus juga demikian, baru September mulai membaik dan tumbuh lagi, Oktober tumbuh lagi, November sudah membaik. Jadi, satu bulan kalau di bulan Oktober-November itu sekitar 1,9 juta penumpang jarak jauh. Tapi kalau normal itu 6 juta penumpang. Namun ini membangun harapan baru pada kami bahwa dengan protokol kesehatan yang baik kami ingin menyampaikan bahwa kami secara bertanggung jawab menjamin perjalanan kereta api aman, nyaman, selamat, dan sehat. Dan sekarang ini kami juga lakukan improvement lain termasuk bagaimana mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi.

Jadi, kalau Anda melakukan antigen di mana pun yang sudah terdaftar, masuk PeduliLindungi, maka di KAI Akses itu langsung terhubung. Jadi, teman-teman ticketing itu kalau misalnya tap QR Code-nya itu langsung vaksin pertama kapan, kedua kapan, antigen terakhir kapan, terekam di situ. Ini improvement yang artinya teman-teman itu dengan cepat bisa melayani tanpa sentuhan. Kemudian tes antigen itu kami lakukan di 75 stasiun dan tarifnya pun bersahabat. Jadi, pada saat banyak antigen di atas Rp 135 ribu, Rp 150 ribu, kami bikin Rp 85 ribu. Sekarang kami menyediakan Rp 45 ribu. Karena memang tiketnya murah, nih. Kalau antigennya mahal, maka takutnya mahalan antigen daripada tiketnya.

Kalau dari sisi optimalisasi angkutan barang itu seberapa signifikan dampaknya bagi penerimaan KAI di masa pandemi?

Angkutan barang itu kalau dalam kondisi normal di tahun 2019 kami mengangkut 47 juta ton. Di tahun 2020 itu ada penurunan sedikit sekitar 5 persen. Jadi, memang rata-rata per bulan tahun 2020 itu sekitar 37, 3 juta ton. Kalau satu tahun kira-kira 37, kali 12 itu. Nah di tahun 2021 ini selama 10 bulan sampai dengan Oktober ini sudah mencapai 42 ton. Jadi, kalau saya lihat secara kumulatif 2019 ke 2020 itu turun 5 persen. Sekarang ini sudah mulai naik 12 persen. Sekarang average-nya sekitar 4,2 juta ton sampai Oktober itu 42 juta ton.

KAI sekarang ini juga kan mengusung tagline adaptif, solutif dan kolaboratif. Bisa dijelaskan implementasi tagline KAI ini seperti apa?

Memang kami di masa pandemi itu harus melakukan adaptasi karena di suasana kebijakan yang berubah ubah maka kuncinya adalah adaptasi. Setiap kali ada perubahan kebijakan, kami langsung rapat BOD (dewan direksi) dan kita lakukan adjustment bidang aturan kami termasuk peraturan direksi yang menyangkut para pegawai.

Kemudian, kami ingin memberikan pemecahan masalah kepada pelanggan. Makanya, kami proaktif menyediakan antigen dengan biaya terjangkau. Dengan menyelenggarakan antigen di stasiun kami, waktunya bisa kami manage dengan baik. Kami turun sendiri bekerja sama dengan penyedia antigen itu untuk bisa memberikan biaya antigen yang terjangkau.

Kemudian yang kolaboratif, artinya dalam membuat solusi itu kita berkolaborasi dengan semua pihak. Bahkan, dengan Kementerian Kesehatan kami juga berkolaborasi terus bagaimana bekerja sama untuk selain mempersatukan, mengintegrasikan PeduliLindungi dengan KAI Akses. Kami juga melakukan transportasi tabung gas gratis untuk tujuan kesehatan. Jadi, pada saat pandemi ini kami mengangkut oksigen, baik yang dikirim oleh departemen kesehatan ke berbagai daerah maupun masyarakat yang berpartisipasi termasuk rumah sakit, dengan gratis.

Di masa pandemi keberpihakan ini juga kami bangun. Sudah dua kali di bulan November kami memberikan penghargaan kepada para pahlawan masa pandemi, yaitu para tenaga kerja kesehatan dokter, tenaga klinis, untuk bisa menggunakan transportasi dengan kereta api secara gratis selama satu bulan—termasuk dengan guru pahlawan tanpa tanda jasa, dosen, dan veteran. Jadi, selama bulan November, dalam rangka tema Hari Pahlawan kami memberikan tiket gratis sekitar 11 ribu tiket. Nah ini juga upaya kami ingin membangun kepada masyarakat bahwa kami berpartisipasi. Kemudian, juga di stasiun-stasiun yang menyediakan antigen itu kami melakukan vaksinasi gratis—ini kolaborasi juga. Kami tidak punya vaksin, tapi kami bisa melakukan vaksinasi. Vaksinnya disediakan oleh TNI-Polri dengan Kementerian Kesehatan dan kemudian dengan dinas kesehatan setempat. Kami membantu pemerintah melakukan vaksinasi karena saya meyakini bahwa vaksinasi merupakan kunci penyelesaian pandemi. Vaksin di stasiun itu bukan hanya terbatas untuk penumpang tapi juga untuk masyarakat sekitar.

Terkait digitalisasi kami dengar KAI sedang mengakselerasi juga, misalkan soal integrasi pembayaran dalam ekosistem transportasi dan sebagainya, mungkin bisa di ceritakan lebih jauh?

Dalam RJPP Kereta Api Indonesia tahun 2020–2024, visi KAI adalah menjadi solusi ekosistem transportasi yang terbaik untuk Indonesia. Nah untuk membangun solusi ekosistem transportasi, maka transformasi digital itu merupakan suatu keharusan. Bagaimana kami ingin membangun integrasi. Tanpa aspek digital, itu sulit. Kami bekerja sama dengan Pemprov DKI membangun integrasi transportasi di Jabodetabek. Sekarang ini sudah melakukan penataan ada enam stasiun, yaitu Tanah Abang, Pasar Senen, Juanda, Sudirman, Tebet, dan Palmerah. Di situ ada integrasi antarmoda. Kalau masyarakat setelah naik kereta api KRL, turun di stasiun tersebut maka untuk melanjutkan perjalanannya bisa langsung menggunakan Transjakarta, kemudian ada ojek, baik on-line maupun pangkalan. Kemudian moda transportasi yang lain, sekarang kami juga sudah melengkapi dengan integrasi tiketnya. Jadi, tiket yang digunakan pelanggan itu tiket yang bisa digunakan pada moda transportasi yang lain.

Kami juga kerja sama dengan JakLingko. Ini juga akan membantu suatu aplikasi yang super-apps yang nanti orang itu saat bertransportasi itu akan berdasarkan artificial intelligence (AI). Misalnya, bertransportasi dia akan diberikan masukan oleh sistem, naik apa yang paling efisien. Jadi, paling cepat dan paling murah. Jadi nanti berbagai alternatif ini akan terbentuk di situ.

Kemudian yang kedua, membangun ekosistem ini kan kereta api sebagai backbone-nya maka ada first mile dan last mile, yaitu kereta api bekerja sama dengan taksi Blue Bird. Dengan aplikasi KAI Akses, para pelanggan kereta api bisa memesan taksi dari rumah dan memesan taksi dari stasiun tujuan ke rumah yang bersangkutan. Jadi, servisnya akan bersifat end-to-end. Demikian juga dengan moda-moda transportasi lain kami sedang menggagas dengan Damri, Pelni, itu juga akan kami satukan karena ekosistem transportasi ini bukan hanya transportasi penumpang, tapi juga transportasi barang. Jadi, kami membangun efisiensi logistik berdasarkan ekosistem. Jadi, nanti kereta api ini akan masuk ke pelabuhan-pelabuhan, masuk ke kawasan-kawasan, sehingga angkutan barang itu hanya single handling. Dari pelabuhan, dibongkar dari kapal, langsung masuk ke kereta. Ini hanya bisa dilakukan kalau aplikasi kami itu terintegrasi dengan application programming interface (API).

Saat ini, kereta api sedang melakukan transformasi digital dibantu oleh McKinsey, konsultan strategis terbaik di dunia dalam rangka melakukan operasi kami dengan standar operator kelas dunia. Jadi, kami dibantu konsultan ini mempelajari, mengkaji, apa sih standar kelas dunia baik dari sisi operasinya, maintenance-nya, infrastruktur maupun maintenance rolling stock. Kemudian, di bidang human capital, managing operation-nya, di keuangan. Jadi, semuanya akan berbasis digital. Dengan perubahan yang fundamental ini, harapan kami setiap ada perubahan yang diikuti dengan perubahan model bisnis, maka kereta api dengan cepat akan beradaptasi.

Bagaimana KAI untuk menjaga atau meningkatkan kualitas SDM KAI agar kompatibel dengan arah perkembangan ekosistem digital yang dilakukan KAI?

SDM ini memang challenge paling utama karena apa pun yang kita lakukan maka yang akan menjadi sentra rohnya itu adalah SDM. Menyadari arti penting human capital ini, kami di KAI selalu mengembangkan opsi pengembangan pegawai, baik di bidang hard skill maupun soft skill. Kalau di hard skill itu sudah karena KAI dalam beberapa operasi, sarana, prasarana, itu bagus dan berjalan sudah baik. Nah, sekarang soft skill. Nah, mindset-nya. Jadi, sebenarnya transformasi digital itu adalah digital mindset. Bagaimana kita menyikapi segala sesuatu dengan pola pikir yang digital sehingga setiap melihat sesuatu bagaimana kita meng-adjust sistem kita, cara kerja kita. Inilah yang kami lakukan dengan pembelajaran di bidang soft skill. Makanya sekarang dalam satu dua tahun terakhir kami fokus membangun leadership capability dan pengembangan soft skill yang lain.

Kami bekerja sama dengan IPMI Institute di Kalibata itu untuk membentuk leadership di KAI, yaitu leadership program untuk membentuk talenta-talenta yang akan menerima tantangan KAI di masa depan. Kemudian kami juga melakukan reformasi budaya. Karena dengan budaya AKHLAK—amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, maka kami ingin membentuk insan KAI yang betul-betul berakhlak. Sehingga, mereka bukan hanya bekerja tapi ada meaning and purpose yang menjadi tujuan utama. Bekerja itu menjiwai, bekerja dengan hati, bekerja sebagai bagian dari ibadah. Apabila semua orang menjalankan sebaik-baiknya profesinya, terjadi harmonis. Bayangkan kalau enggak ada cleaning service toilet. Kalau toiletnya kotor, jadi kotor semua. Betapa kita memerlukan orang-orang yang bekerja dengan passionate, sesuai dengan tugasnya mempersembahkan yang terbaik. Kumpulan dari orang-orang yang terbaik itu akan memberikan layanan yang berkualitas.

Saat ini Covid-19 memang sudah melandai, tapi masih banyak juga penumpang yang masih khawatir bepergian. Apa pesan Anda bagi masyarakat untuk meyakinkan bahwa penumpang itu aman berkendara bersama KAI?

Kami direksi itu juga masyarakat. Jangan kaget kalau kami berada di area penumpang. Kami melakukan perjalanan dengan kereta api sendiri. Kami kalau naik kereta api tidak tinggal diam ya. Artinya, kami meyakinkan bahwa protokol kesehatan dijalankan. Memang banyak pelanggan kita juga yang suka lepas masker. Jangan sakit hati kalau kami ingatkan.

Kemudian, di masa pandemi ini kami juga melakukan perbaikan kualitas pelayanan. Pertama melalui percepatan waktu tempuh. Kalau ke Surabaya dulu 11,5 jam kemudian menjadi 8 jam 42 menit, sekarang ini hanya sekitar 8 jam 10 menit dan akan kami percepat menjadi 8 jam. Kemudian, perjalanan kereta api ke selatan ke Solo, yang semula 8 jam ini kami pangkas menjadi 7 jam. Ke Yogya juga demikian, yang semula 7 jam kami pangkas jadi 6 jam. Dalam perjalanan itu kami juga menyediakan fasilitas WiFi di atas kereta sehingga para pelanggan yang tetap membutuhkan WiFi itu sudah tersedia. Kami juga melengkapi toilet yang biasanya umum, sekarang toilet kami pisahkan pria dan wanita untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas.

Kemudian hal lain, kami ada live cooking di atas kereta. kami menyewa kurang lebih 15 chef untuk memasak di atas kereta untuk menyajikan makanan yang fresh. Jadi, ini menjadi suatu atraksi yang memberikan hiburan kepada masyarakat, sekaligus makan makanan yang fresh.

Dalam dua tahun pandemi ini, hikmah apa saja yang didapat KAI?

Hikmah yang kita ambil dari pembelajaran ini bahwa memang kita selalu harus beradaptasi dan jangan mengambil sesuatu itu karena sudah suatu keharusan atau take it for granted. Artinya, segala sesuatu itu harus kita perjuangkan dan kita usahakan.

Kedua, di masa pandemi ini kami tidak bisa tinggal diam. Artinya, ini membangkitkan semangat bagaimana kita untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Nah, inilah yang mendorong KAI melakukan transformasi teknologi di masa pandemi ini. Nanti pada saat pandemi sudah selesai, maka kecepatan kita untuk pulih bisa lebih cepat dan lebih baik. Maka, pada saat ulang tahun ke-76 beberapa waktu lalu, kami mengangkat tagline “Melayani lebih cepat dan lebih baik”. Artinya, kami ingin melayani service ke pelanggan yang lebih cepat dan baik. Kemudian cara kerja di internal kami harus lebih cepat dan baik. Dalam pola pengambilan keputusan juga lebih cepat dan baik, sehingga apa yang kita lakukan itu selalu ada progresnya cepat, tapi tanpa mengesampingkan aspek-aspek good governance.

Sejak beberapa tahun lalu DJP sudah melakukan integrasi data perpajakan ke beberapa BUMN. Di KAI seperti apa benefit integrasi data itu. Apakah lebih memudahkan dari sisi administrasi dan sebagainya, atau justru menambah pekerjaan bagi KAI?

Saya itu dulu sebagai Direktur Keuangan KAI sampai Mei 2020. Jadi saya sering berinteraksi dengan teman-teman DJP ya. Dulu, kan, orang dengan pajak takut. Jadi kami membangun kolaborasi dengan saling memahami. Maka kita bisa komunikasikan, potensi apa saja sih yang kita bisa garap. KAI itu dari tahun 2016 sampai tahun 2019 itu kontribusi pada negara meningkat terus. Bahkan di tahun 2019 itu sekitar Rp 3-3,5 triliun yang pertama dari pajak, yang kedua dari PNBP, yang ketiga dari dividen.

Menyangkut pajak, saya ingat waktu itu saya dipanggil ke KPP WP Besar. Beliau menyampaikan ini Pertamina dan PLN sudah melakukan integrasi pajak. Nah, mohon KAI juga seperti itu. Kami tanya, caranya bagaimana? Kami sudah pakai sistem SAP kemudian di pajak juga sudah. Saya bilang, kalau begitu tidak masalah. Diintegrasikan berarti saya kerjanya cuma satu kali tapi teman pajak dapat melihat langsung apa yang kami lakukan, transaksi-transaksi ini, faktur-faktur ini, itu bisa langsung diakses oleh teman-teman kantor pajak dan saya melihat ini sebuah kemajuan. Kami tidak perlu melaporkan ke kantor pajak tapi kantor pajak bisa langsung link akses ini bisa langsung. Nah, ini yang saya sangat support waktu itu.

Saya sangat mendukung good governance. Salah satunya adalah transparansi. Saya membangun transparansi dan di KAI ini sejak tahun 2016 itu saya kawal langsung. Saya basic-nya orang perbankan, orang manajemen risiko, sehingga faktor-faktor itu menjadi pegangan saya di mana pun saya ditempatkan. KAI saya kawal sendiri dari sisi keuangan, governance-nya, perpajakannya. Dan memang dalam perjalanan ini, tidak mungkin tidak ada perselisihan pajak. Perselisihan pajak itu selalu ada. Tapi saya bilang, enggak apa-apa, kita punya argumen sendiri-sendiri dengan pajak, tapi kita cari titik tengah, begitu diputuskan, ya kita harus hormat keputusan itu. Itu prinsip yang selalu saya pegang.

Dulu bahkan yang ngurusin pajak ini hanya level manajer. Saya bilang, enggak bisa, ini KAI pendapatannya seperti ini, kompleksitasnya juga seperti ini, maka ngurus pajak saya naikkan menjadi satu unit VP. Jadi, di bawah satu divisi. Nah, ini yang saya minta kompleksitasnya ditangani dengan benar agar jangan sampai menimbulkan permasalahan yang bisa lama. Maksimal satu tahun pajak sudah selesai. Jadi, saya ingin pajak selesai as soon as possible. Kemudian, dengan integrasi pajak, saya sangat senang karena kami bisa kerja lebih cepat dan perhitungan pajak benar-benar berdasarkan asas perpajakan yang benar.

Apa saran Anda untuk DJP terkait peningkatan layanan dan implementasinya di lapangan dalam konteks integrasi data ini?

Memang saya rasa itu secara periodik DJP dan KAI harus meeting untuk update status, ya. Sehingga permasalahan-permasalahan di lapangan itu selalu bisa ter-update. Jadi, menurut saya pada teman-teman DJP, minimal tiga bulan sekali itu harus ada meeting pajak sehingga kalaupun ada permasalahan, tiga bulan langsung ditangkap dan diatasi.

Lanjut baca

Populer