Connect with us

Opinion

Menggairahkan Pajak UMKM

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Persoalan peningkatan pembayaran pajak, pemerintah tampaknya masih menghadapi tantangan yang besar dalam waktu yang cukup lama ke depan. Upaya merancang peta jalan target pendapatan dalam rentang yang waktu yang panjang tampaknya sangat diperlukan. Pemerintah harus mampu mengkorelasikan antara pendapatan pajak pemerintah dengan perbaikan iklim investasi dan kapasitas melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sektor ini merupakan sumber pendapatan pajak masa depan yang sangat potensial, karena 99% pelaku usaha di Indonesia dengan perkiraan jumlah total sebanyak 58 juta unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persoalannya adalah bagaimana menjadikan sektor UMKM ini dari potensi pajak, menjadi sumber pajak yang signifikan melalui berbagai kebijakan.

Persoalan yang terkait dengan UMKM di Indonesia adalah kebanyakan UMKM bergerak di sektor informal. Kegiatan usaha UMKM yang terdaftar secara resmi di Indonesia sangat rendah. Dan diperkirakan lebih rendah dari kondisi yang terjadi di ASEAN seperti Kamboja dan Vietnam. Lebih dari itu, semakin lamanya UMKM berada di sektor informal menunjukkan kurangnya insentif bagi mereka untuk masuk ke sektor formal. Berdasarkan survey yang dilaksanakan Bank Dunia pada tahun 2009, hanya 25% UMKM yang mendaftar secara resmi ketika mereka memulai usaha.

Di isni tampak bahwa penanganan kemudaha berusaha atau iklim investasi pada umumnya perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kenyataan sehari-hari, UMKM non formal tidak luput dari pungutan tidak resmi, baik dari oknum aparat pemerintah maupun para “preman”.

Kedua, upaya mengentaskan UMKM menjadi WP memerlukan proses nurturing (pengasuhan) yang sistematis di antara instansi terkait. DJP jangan sampai terkesan hanya mau menerima “barang jadi” dan kurang berusaha di dalam proses nurturing UMKM ini menjadi WP.

Untuk hal seperti ini DJP bisa segera memulainya dengan cara duduk bersama pemerintah pusat untuk mebuat pola kerja, missalkan saja dari mulai pendataan jumlah, masalah, dan keinginan UMKM yang ada; pemilihan lokasi usaha bebas pungutan; peningkatan kapasitas usaha dan administrasi; dan model promosi yang tepat sesuai dengan potensial buyers.

Dinukil dari rubrik “OPINION” Dian Adiana Rae MP XVII l 2015

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinion

Ekonomi Dicap “Turun Kelas”, Bagaimana Indonesia Bergegas?

Ajib Hamdani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pada 1 Juli 2021 lalu, Bank Dunia mengabarkan bahwa ekonomi Indonesia turun kelas dari negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income country). Kriteria yang digunakan dalam penurunan kelas ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada tahun 2020. PDB per kapita adalah PDB dibagi dengan jumlah penduduk.

Kalau kita mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Indonesia tahun 2019 adalah sebesar Rp 15.833,9 triliun. Dengan penduduk sebesar 268 juta, maka PDB per kapita Indonesia tahun 2019 sebesar 4.174,9 dollar AS. Pada tahun tersebut ekonomi tumbuh sebesar 5,02 persen.

Selanjutnya pada tahun 2020, PDB Indonesia sebesar 15.434,2 triliun. Dengan jumlah penduduk   271 juta orang, maka PDB per kapita Indonesia tahun 2020 menjadi 3.911,7 dollar AS. Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi, minus sebesar 2,07 persen.

Bank Dunia pada tahun 2019 membuat kriteria batasan PDB per kapita untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar 3.996 dollar AS. Kemudian pada tahun 2020 membuat revisi batasan, di mana negara masuk kategori berpenghasilan menengah atas ketika PDB per kapita minimal 4.096 dollar AS.

Kalau kita bedah secara detail, ada dua hal yang menjadi penyebab utama “penurunan” kelas ekonomi Indonesia ini. Pertama, karena kondisi pandemi, di mana tren pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas 5 persen pada tahun 2019, terhantam pandemi yang mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, sehingga agregat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 anjlok menjadi minus. PDB secara keseluruhan menjadi terkontraksi. Faktor kedua, karena perubahan kriteria yang dibuat oleh Bank Dunia tentang batasan negara berpenghasilan menengah atas, yang kebetulan dilakukan pada tahun 2020, bersamaan dengan terjadinya pandemi. Dan pada dasarnya, ketika pada tahun 2019 Indonesia masuk ke kategori negara berpenghasilan menengah atas, masuk dalam garis batas tipis. Sehingga ketika pada tahun 2020 kriterianya dinaikkan oleh Bank Dunia, di sisi lain ekonomi sedang terkontraksi, maka Indonesia turun kelas masuk ke negara berpenghasilan menengah bawah, tipis di bawah garis batas kriteria. Ini kondisi turun kelas yang “relatif wajar”.

Apa yang selanjutnya perlu dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha dan seluruh masyarakat menyikapi penurunan kelas ini? Semua pemangku kepentingan harus fokus pada dua sisi, yaitu sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Sisi kesehatan, dengan fokus utama menghadapi pandemi, bagaimana target awal 2022 sudah terbangun herd immunity dengan minimal 70 persen masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi. Kondisi kesehatan seperti inilah yang membuat aktivitas ekonomi kembali relatif normal. Sedangkan sisi ekonomi, pemerintah harus fokus dengan gagasan besar Presiden Jokowi dalam membangun ekonomi, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan hilirisasi ekonomi. Peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Sedangkan hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan yang dipunyai oleh Indonesia serta fokus dengan arah orientasi ekspor dan substitusi impor. Kondisi inilah yang akan membuat ekonomi Indonesia meningkat pesat.

Selanjutnya, ada hal mendasar secara ekonomi menjadi masalah di Indonesia, dan semakin tajam terjadi karena pandemi yang berkepanjangan. Yaitu adanya tingkat kesenjangan yang masih tinggi. Gini ratio di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 0,380. Ketika terjadi pandemi, justru masyarakat menengah bawah yang paling terdampak. Sedangkan masyarakat atas justru bisa memanfaatkan kekayaan karena mereka mempunyai likuiditas dan sumber daya yang bisa menambah pundi-pundi kekayaannya. Indikasi ini bisa terlihat dari meningkatnya angka gini ratio pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,385. Permasalahan utama sebuah negara untuk bisa melompat menjadi negara maju dari negara berkembang adalah karena tingkat kesenjangan yang tinggi, middle income trap. Karena sumber daya ekonomi kurang merata tersebar di masyarakat. Harus ada upaya nyata dan konsisten yang dilakukan pemerintah agar kesejahteraan bisa lebih merata di masyarakat. Karena hal ini tidak bisa terjadi secara alamiah. Harus ada intervensi dari pemerintah melalui kebijakan atas kewenangan yang melekat.

Turunnya kelas Indonesia secara ekonomi, dari negara berpendapatan menengah atas menjadi negara berpendapatan menengah bawah, menjadi pengingat pemerintah harus fokus dengan intervensi kebijakannya untuk menangani kesehatan di jangka pendek, dan mengoptimalkan keunggulan serta potensi ekonomi yang ada, kembali pada program utama presiden, untuk jangka panjang. Pada tahun 2022 Indonesia akan kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas.

 

Magelang, 12 Juli 2021

Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI)

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Opinion

PPKM Darurat—Masyarakat Sehat, Laju Ekonomi Tak Terhambat

Ajib Hamdani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Presiden Jokowi resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku pada tanggal 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali. Keputusan ini diambil Presiden setelah mendapat masukan dari para menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. PPKM darurat diberlakukan akibat lonjakan virus korona yang makin cepat, imbas adanya virus varian baru.

Dengan ketatnya ketentuan-ketentuan dalam PPKM Darurat yang ada, sebenarnya idealnya pemerintah sekalian menetapkan lockdown. Tetapi ada dua hal mendasar kalau kebijakan lockdown ditetapkan. Pertama, masalah database penduduk yang belum valid dan terintegrasi. Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta orang, akan menjadi permasalahan ketika lockdown dibuat di saat identifikasi penduduk belum bisa presisi karena permasalahan database ini.

Permasalahan kedua adalah tentang alokasi dana sebagai konsekuensi yang harus disediakan pemerintah untuk menjamin warga negaranya. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2020 sekitar Rp 15.434 triliun. Dengan proporsi konsumsi sekitar 57 persen, atau sekitar Rp 8.797 triliun maka pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 169 triliun setiap minggu. Ketika PPKM Darurat diberlakukan selama dua minggu maka pemerintah perlu menggelontorkan dana sekitar Rp 338 triliun. Kebutuhan dana inilah yang kembali menjadi bottlenecking untuk menetapkan kebijakan lockdown. Sehingga PPKM Darurat menjadi sebuah pilihan jalan tengah.

PPKM Darurat ini menjadi kebutuhan bersama, termasuk masyarakat luas untuk bisa menekan laju penyebaran Covid-19. Paralel dengan ini pemerintah harus terus mendorong dua hal. Pertama, adalah terus mengedukasi tentang pentingnya protokol kesehatan (prokes) dan disiplin. Kedua, terus mengakselerasi program vaksinasi, sehingga target pemerintah bisa terealisasi—awal tahun 2022 sudah lebih dari 70 persen masyarakat divaksin dan terbangun herd immunity. Pada kondisi kesehatan bisa terkontrol inilah, ekonomi akan kembali rebound dan membuat keseimbangan baru.

Dari sisi ekonomi, pemerintah sangat optimistis kuartal kedua bisa tumbuh sampai dengan 7 persen. Angka yang perlu dikoreksi karena pada akhir kuartal kedua, sudah mulai terjadi lonjakan Covid dan momentum lebaran kurang maksimal memberikan kontribusi karena terjadi banyak pembatasan. Sehingga aliran orang dan aliran uang agak terhambat. Namun, secara umum dalam konteks ekonomi, kuartal ketiga sedang mengalami momentum yang positif. Tren pertumbuhan ekonomi kuartal pertama masih minus di angka -0,74 persen, kemudian menjadi (perkiraan) positif di kuartal kedua. Selain itu, indikator purchasing manager’s index (PMI) juga dalam tren yang positif. Bulan Maret PMI di angka 53,2 kemudian April menunjukkan angka 54,6 dan Mei terus naik ke 55,3. Artinya, sektor manufaktur mengalami tren positif dan ini akan memberikan multiplier efect dalam ekosistem bisnis yang ada di Indonesia.

Dengan tren ekonomi yang sedang naik, tapi kemudian sisi kesehatan mengalami tekanan, pemerintah perlu mengambil langkah yang komprehensif. Di sisi permintaan, pemerintah harus terus menopang kemampuan konsumsi masyarakat. Yang paling praktis adalah kembali menggelontor bantuan sosial atau BLT. Kemudian di sisi suplai dan produksi, pemerintah harus terus mendorong lebih banyak likuiditas yang mengalir di masyarakat dan pelaku usaha. Instrumen fiskal dan moneter harus dioptimalkan. Pemberian kredit mudah dan murah, perlu terus didorong, dan kebijakan pajak harus pro dengan masyarakat luas dan pro dengan UKM.

Dengan komprehensifnya langkah-langkah yang diambil pemerintah, harapan masyarakat adalah PPKM Darurat ini bukan menjadi paradoks atas harapan meroketnya pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini, tetapi sekadar sebuah “langkah mundur” sedikit dari pemerintah, untuk bisa lebih laju melesat di sisa waktu sampai akhir 2021. Sehingga target pertumbuhan ekonomi secara agregat di tahun 2021 sebesar 4,5-5,5 persen bisa tercapai.

 

Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI)

Lanjut baca
/

Populer