Connect with us

SPECIAL REPORT

Mengerek Level Inklusi Kesadaran Pajak

Diterbitkan

pada

Tidak hanya menanamkan kesadaran pajak pada generasi muda, Pajak Bertutur 2021 juga mengajak pemangku kepentingan untuk andil dalam literasi pajak.

Lima tahun lalu, tepatnya pada 11 Agustus 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk pertama kalinya melakukan peluncuran kegiatan Pajak Bertutur secara serentak di seluruh Indonesia. Kick off acara itu dilakukan Kantor Pusat DJP oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan beberapa pemangku kepentingan terkait.

Untuk menyegarkan ingatan, Pajak Bertutur (Patur) merupakan implementasi program Inklusi Kesadaran Pajak yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan reguler untuk jangka panjang. Kegiatan yang merupakan upaya DJP untuk membangun kesadaran pajak ini menyasar pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia.

DJP menyadari, sebagai administrator penerimaan pajak, ia tidak dapat bekerja sendiri menumbuhkan kesadaran pajak. DJP memerlukan peran serta seluruh pihak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rencana strategis yang kolaboratif antara kementerian/lembaga, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Pajak bukanlah melulu soal aturan dan kewajiban, tetapi juga konsep berbagi yang berkeadilan. Paradigma itulah yang sedang terus digaungkan DJP melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, menuju penguatan literasi perpajakan, termasuk melalui program Patur.

Tahun ini DJP mengangkat tema “Generasi Muda Sadar Pajak, Wujud Bela Negara”. Targetnya tentu saja masih sama, yaitu generasi muda. Sebab, pembangunan masa depan perpajakan Indonesia memerlukan generasi bangsa yang memiliki kesadaran pajak yang lebih baik. Artinya, budaya sadar pajak harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agar menjadi salah satu karakter generasi bangsa yang cinta tanah air dan sedia bela negara. Melaksanakan kewajiban perpajakan adalah salah satu wujud bela negara itu.

Patur 2021 menjadi puncak rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh DJP dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Dalam laporannya kepada Menkeu, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Rabu (25/08), menyampaikan harapannya agar generasi muda memahami bahwa bela negara tidak selalu berarti memanggul senjata menghadapi musuh, tapi dapat dilakukan dengan bentuk lain setiap saat.

“Misalnya, dengan cara mengikuti pendidikan kewarganegaraan, baik jalur pendidikan formal maupun nonformal dan juga membayar pajak yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan,” ungkapnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memang menyebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Membayar pajak juga merupakan bentuk nyata bela negara nonfisik di ranah  ketahanan nasional bidang ekonomi. Lebih dari itu, upaya bela negara, selain merupakan kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban demi negara dan bangsa.

Kegiatan Patur tahun ini dilakukan serentak di 34 Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dengan diikuti oleh 252 perguruan tinggi, sekitar 500 sekolah tingkat dasar dan menengah, serta lebih dari 18.000 pelajar dan mahasiswa.

Suryo mengatakan, untuk membangun kesadaran pajak di dunia pendidikan perlu upaya kampanye yang dilakukan secara terstruktur, terarah, dan terpadu. Maka seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan kampanye tahun ini dilakukan melalui kegiatan Patur, yaitu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan literasi kesadaran pajak kepada dunia pendidikan yang dilaksanakan selama sepekan dari jenjang sekolah tingkat dasar (SD), tingkat menengah (SMP), tingkat atas (SMA) dan tingkat perguruan tinggi.

Kegiatan ini juga disinergikan dengan Program Gerakan Literasi Nasional di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Gerakan Literasi Nasional merupakan upaya memperkuat sinergi antarunit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, gerakan ini juga menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, pegiat literasi, orangtua, dan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan publik dalam setiap kegiatan literasi menjadi sangat penting untuk memastikan dampak positifnya.

Manfaatkan saluran daring

Meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19, gerakan Patur tetap dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak, mulai dari ranah keluarga sampai ke sekolah dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hanya saja, bentuk kegiatannya lebih banyak dilakukan secara daring. Untuk menekan risiko penyebaran virus korona akibat pertemuan tatap muka, acara Patur 2021 dilaksanakan dengan format webinar, melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube DitjenPajakRI.

Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo, dilanjutkan dengan acara Menteri Menyapa oleh Menkeu dan Mendikbud Ristek, dan dimoderatori oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas).

Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, acara Patur tahun ini juga dimeriahkan dengan berbagai perlombaan, di antaranya adalah Lomba Cipta Game Edukasi Perpajakan, Lomba Tutur Pajak menyasar pembaca SD, SMP, SMA.

“Kami banyak melakukan berbagai macam lomba. Ada lomba Tutur Pajak yang bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kami menyasar pembaca SD SMP, SMA. Kami meminta penulis untuk menulis untuk segmentasi SD, SMP, SMA, supaya semua kalangan nanti punya bahan bacaan. Selain itu, kami juga menyusun semacam buku materi, materi yang nontextbook untuk SD, SMP, SMA,” jelasnya.

Selain itu, ada juga seminar penelitian dengan judul “Tax Education and Tax Awareness: An Analysis on Indonesian Tax Education Program” yang disajikan oleh Peneliti Ekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Christine Tjen beserta Tim peneliti Tax Education and Research Center (TERC) UI.

Pada acara itu juga diumumkan pemenang lomba Pajak.com Writing Festival (PWF) 2021, sebuah ajang kompetisi menulis artikel ilmiah perpajakan untuk kalangan mahasiswa Indonesia.

Tingkatkan level

Inge mengatakan, kegiatan Patur ini akan terus digalakkan demi mewujudkan cita-cita generasi emas sadar pajak pada 2045. Saat ini, DJP secara intens menginstruksikan kepada unit vertikalnya di level Kanwil untuk fokus meningkatkan inklusi kesadaran pajak ketimbang sekadar menambah kuantitas peserta Patur.

“Sekarang sudah banyak kampus yang ikut. Jangan cuma dikasih sharing session saja, jangan cuma bimtek dosennya, tapi bagaimana mereka kita tingkatkan levelnya dalam inklusi,” kata Inge.

Menurut Inge, untuk mendukung proses pembelajaran, kemampuan tenaga pendidik dalam menyampaikan nilai-nilai kesadaran pajak kepada peserta didik, perlu ditingkatkan dan diperkaya.

Inge juga berharap para fasilitator di Kanwil DJP ikut aktif dalam pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di kampus. Tingkat keterlibatan ini ke depan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Kanwil DJP.

Sementara, untuk pendidikan dasar, menengah dan atas, DJP juga sedang menyiapkan buku panduan untuk mengajar tentang pajak. Untuk saat ini, buku tersebut masih dalam tahap akan diajukan untuk dilakukan penilaian oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud Ristek.

“Nanti setelah penilaiannya oke dan mereka setuju, baru kita adakan piloting—mencari sekolah-sekolah mana yang mau kita jadikan uji coba,” ungkapnya.

Acara Patur ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat dan pemangku kepentingan dunia pendidikan dan menggerakkan mereka untuk memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

 

SPECIAL REPORT

Wadahi dan Awasi WP Strategis

Diterbitkan

pada

Delapan belas KPP Madya baru dibentuk di tubuh DJP. Pelayanan dan penerimaan pajak diharapkan meningkat.

Gong dipukul oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pertanda reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah diresmikan, Kamis (24/6). Beberapa transformasi akan dilakukan demi meningkatkan pelayanan prima dan penerimaan, antara lain perubahan cara kerja, pembagian beban yang lebih proporsional untuk menjalankan proses bisnis inti pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penambahan jumlah KPP Madya, perubahan komposisi WP yang terdaftar pada KPP Madya, serta perubahan struktur organisasi.

“Penambahan KPP yang baru ini 18 ditambah 20 (menjadi) 38 berarti KPP madya di dalam struktur penerimaan pajak kita akan bertanggung jawab untuk penerimaan sebesar 33,79 persen. Dukungan tata kerja kita menjadi sangat penting dalam menghadapi Covid-19,” kata Sri Mulyani.

Di tahun 2021 DJP memiliki target menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,58 triliun, jumlah ini naik 2,57 persen dibandingkan target penerimaan pajak tahun 2020. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar Rp 1.072,02 triliun, maka target penerimaan pajak tahun 2021 tumbuh 14,69 persen.

Secara teknis, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan, KPP Pratama diarahkan untuk lebih fokus pada penguasaan wilayah mencakup penguasaan informasi, pendataan, pemetaan subjek dan objek pajak melalui produksi data, pengawasan formal dan material SPT Masa dan SPT Tahunan.

Sementara, KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar, dan KPP Khusus akan fokus pada pengawasan terhadap WP strategis penentu penerimaan. Dengan demikian, diharapkan dapat menghimpun 80 persen hingga 85 persen dari total target penerimaan pajak secara nasional.

Suryo menekankan, penambahan jumlah KPP Madya baru di beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi masing-masing wilayah. Penambahan jumlah KPP Madya diiringi dengan perubahan komposisi Wajib Pajak (WP), yaitu menambah jumlah WP yang diadministrasikan dari 1.000 menjadi 2.000 WP per KPP.

“Wajib Pajak strategis di KPP masing-masing terutama Wajib Pajak yang berkelompok atau grup, beserta pemiliknya yang disatukan dalam tempat berdasarkan satu KPP Madya,” tambah Suryo.

DJP juga melakukan perubahan struktur organisasi pada KPP dengan memperkaya cakupan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh setiap seksi. Selain itu, dilakukan juga stratifikasi KPP Pratama, yaitu potensi perpajakan menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah seksi pengawasan. KPP Pratama Kelompok I memiliki enam seksi pengawasan, sedangkan KPP Pratama Kelompok II lima seksi. Seksi pengawasan merupakan pengganti seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon). Saat ini fungsi pelayanan dan konsultasi diampu oleh fungsional penyuluh.

Implementasi

Kepada Majalah Pajak, Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan I Agus Budi Prasetyo menyambut baik reorganisasi yang dilakukan DJP. Ia yakin pelayanan dan pengawasan akan jauh lebih fokus dan optimal karena WP lebih spesifik. KPP Pratama melayani WP kewilayahan, sedangkan KPP Madya mengawasi WP yang berkontribusi besar.

“Ini sangat bagus sekali karena diharapkan penerimaan yang selama ini ada di-manage dengan lebih kompeten, sehingga pelayanan juga lebih bagus. Di sisi lain, ke wilayahan nanti akan menambah tax base, sehingga kita bergerak bareng. Penerimaan tidak bertumpu terhadap Wajib Pajak tertentu, karena tax base-nya meningkat,” kata Agus di ruangannya, pada (21/7).

WP KPP Madya Dua Jakarta Selatan (Jaksel) I berjumlah 1.313 terdiri atas 1.284 WP Badan dan 30 WP Orang Pribadi (OP). Sebagian besar WP berasal dari Kanwil DJP Jaksel I, akan tetapi ada pula yang berasal dari KPP lain.

“Tidak semua WP di Madya berkontribusi besar, karena Wajib Pajak grup dijadikan satu, jadi ada yang kontribusi atau kepatuhannya biasa saja. Di sisi lain, mengapa demikian, karena bila satu grup terdaftar dalam satu KPP, KPP bisa memberikan layanan yang lebih bagus lagi.”

KPP Madya Dua Jaksel I mengimplementasikan pengawasan kolaboratif. Tugas pengawasan dilakukan oleh account representative (AR) dan fungsional pemeriksa hingga supervisior. Dengan demikian, analisis data dan penerbitan SP2DK (surat permintaan penjelasan data/atau keterangan) lebih sempurna. Di sisi lain, WP akan mendapat informasi atau imbauan yang lebih valid dan seirama.

Selain itu, KPP ini memiliki strategi membagi WP sektor unggulan di setiap seksi pengawasan. Sektor unggulan itu adalah pengolahan, perdagangan; jasa profesional, ilmiah, dan teknis; transportasi dan pergudangan; pertambangan dan pergudangan; konstruksi; pertanian, kehutanan, dan perikanan.

“Jadi, Seksi Pengawasan I fokus sektor perdagangan, II jasa, dan seterusnya,” tambah Agus.

Kemudian, KPP Madya Dua Jaksel I memaksimalkan pula data dan informasi WP dari Kantor Pusat DJP atau Kanwil berupa LHA alias laporan hasil analisis dan center for tax analysis (CTA), KPP pun memiliki amunisi data dari Approweb atau aplikasi profil berbasis web.

“Sebenarnya kita sudah punya sistem yang disediakan semua oleh Kantor Pusat. Lengkap. KPP hanya tinggal menjalankan dan improve. Contoh, data sudah disediakan—ada LHA, CTA, atau Approweb. Kita bisa melakukan analisis mandiri juga, namanya data penguji,” kata Agus.

CRM

Seluruh KPP Madya telah dibekali juga dengan CRM (compliance risk management) atau pengawasan WP berbasis risiko. Melalui sistem ini fiskus telah mempunyai pemetaan WP yang berisiko rendah sampai tinggi, salah satu fokusnya adalah potensi praktik transfer pricing. Dengan CRM, KPP akan terbantu dalam menyusun strategi pengawasan kepada tiap WP.

“Sekarang fokus pengawasan ada dua, namanya pengawasan pembayaran masa dan pengawasan kepatuhan material. Nah, dua utama ini tools-nya sudah semua disediakan oleh Kantor Pusat dan Kanwil,” kata Agus.

Hal yang senada juga diungkapkan Kepala KPP Madya Dua Jakarta Barat Samingun. Menurutnya, tujuan reorganisasi yang utama adalah meningkatkan produktivitas pengawasan dan fokus pada WP yang punya ability to pay. Untuk itu, DJP mengandalkan CRM untuk melakukan pengawasan pembayaran masa dan kepatuhan material yang bermuara pada penerimaan. Adapun target penerimaan pajak KPP Madya Dua Jakarta Barat (Madu) adalah Rp 9,42 triliun atau 21,53 persen dari target Kanwil DJP Jakarta Barat Rp 43,76 triliun.

“Sebab, sebenarnya tantangan di seluruh Asia Tenggara adalah penghindaran pajak masih tinggi. Artinya, menjadi tugas besar kita bersama agar meningkatkan kepatuhan WP dengan hak dan kewajiban dilakukan secara adil. Karena sistem kita self assessment, otoritas pajak wajib menilai data yang dilaporkan WP sudah benar atau belum. Untuk bisa menilai kita bisa punya data, baik data pemicu dan penguji,” jelas pria yang biasa disapa Sam ini, di ruangannya, Selasa (22/7).

Tak kalah penting, KPP yang melayani 2.577 WP ini menjunjung tinggi pola komunikasi yang baik dengan WP. Tanpa itu, rasa saling percaya pun akan sulit tumbuh diantara kedua belah pihak.

“Prinsip KPP salah satunya sinergi. Untuk saling kenal, pegawai harus menjalankan knowing your taxpayer, berikan layanan kepada WP sesuai dengan hak dan kewajiban WP, sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.”

Sinergi dengan bea dan cukai

Bersinergi juga turut menjadi kunci dari KPP Madya Kota Bekasi. Reza Saleh menuturkan, sejak menjabat sebagai kepala kantor ia langsung mengunjungi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi (KPPBC-Bekasi) untuk memperkukuh joint program. Kerja sama ini direncanakan berupa integrasi analisis data WP.

“Mereka menawarkan, beberapa pegawai KPP untuk melihat langsung proses bisnis mereka, mungkin 1-2 hari. Dari hasil pekerjaan bea cukai implementasi perpajakan nantinya bagaimana,” tambah Reza, pada Rabu (30/6).

Ia optimistis, joint program dapat meningkatkan penerimaan di kedua unit vertikal kementerian keuangan ini. Terlebih di tengah pandemi Covid-19, seluruh kementerian/lembaga harus bekerja bersama mencapai target total penerimaan negara. Adapun target penerimaan pajak KPP yang melayani 2.432 WP ini sebesar Rp 4,1 triliun.

“Untuk menggali potensi perpajakan WP yang melakukan ekspor dan impor maka pertukaran data dengan KPPBC-Bekasi menjadi penting. Hal ini karena pada saat di lapangan, pihak BC dapat melakukan cek fisik langsung terhadap barang yang akan di ekspor atau di impor. Sehingga apabila terdapat perbedaan antara fisik dan dokumen, maka hal ini akan berpengaruh terhadap harga pokok dan pajak masukan.”

Menurutnya, Kanwil DJP Jawa Barat III selalu memberi arahan untuk selalu bersinergi dengan pelbagai pihak untuk mengoptimalkan penerimaan. Selain dengan unit vertikal kementerian keuangan, KPP Madya Kota Bekasi sudah menjajaki kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Keduanya berencana menggali potensi perpajakan bersama.

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Peniup Nyawa Taman Kota

Diterbitkan

pada

Penulis:

Amanah mengemban tugas. Prinsip ini telah terpatri dalam diri Tri Rismaharini yang kini mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan sebagai menteri sosial. Sosok pekerja keras ini di berbagai kesempatan kerap menyatakan, ia berupaya sebaik mungkin untuk melayani dan membahagiakan seluruh warga agar tak ada orang yang mengalami kesulitan di masa kepemimpinannya karena hal itu menjadi tanggung jawabnya di dunia hingga akhirat kelak.

Perempuan kelahiran Kediri, Jawa Timur, 20 November 1961 ini baru saja menyelesaikan tugas kepemimpinan sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode dengan sederet prestasi dan penghargaan dunia.

Sebelum menjabat sebagai wali kota, ia meniti karier sebagai birokrat sejak 1990, mulai dari menjadi Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan hingga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

Pada 2010–2015 ia mengemban amanah sebagai Wali Kota Surabaya di periode pertama, kemudian berlanjut pada 2016–2021 untuk periode kedua. Doktor kehormatan dari Institut Teknologi Surabaya bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ini menorehkan banyak prestasi tingkat dunia selama kepemimpinannya. Di tahun 2013, Kota Surabaya meraih Future Government Awards 2013 tingkat Asia Pasifik untuk dua bidang yaitu pusat data dan inklusi digital.

Penataan Taman Bungkul dan taman-taman lainnya, dari yang sebelumnya telantar bahkan mati menjadi taman yang asri dan ramai dikunjungi, membuahkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa dalam ajang The 2013 Asian Townscape Award. Prestasi di bidang pelayanan publik diraih Surabaya pada akhir 2014 melalui penghargaan internasional Future City versi FutureGov untuk Surabaya Single Window.

Kepemimpinannya di tingkat global juga teruji. Dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia Pasifik pada September 2018 di Surabaya, Risma terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Asosiasi untuk masa bakti 2018–2020 menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hee-ryong.

World City Mayors Foundation menobatkan Risma sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia pada 2015, setelah Wali Kota Calgary (Kanada) di urutan pertama dan Wali Kota Ghent (Belgia) di posisi kedua. Penghargaan itu diberikan atas keberhasilannya menata Kota Surabaya menjadi jauh lebih asri dan rapi.

Pengabdian dan kerja kerasnya tak luput dari perhatian majalah terkemuka, Fortune, yang pada Maret 2015 memasukkan Risma ke dalam daftar 50 tokoh berpengaruh di dunia.

 

Lanjut baca

Populer