Connect with us

Breaking News

Mengenal Hak dan Kewajiban Pajak Bagi UMKM

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

Sebagaimana diketahui, Wajib Pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah salah satu kelompok Wajib Pajak yang diberikan fasilitas berupa kemudahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Melihat hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengungkapkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana telah diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh, Wajib Pajak tersebut diberikan fasilitas berupa pengenaan tarif PPh final 0,5 persen dari peredaran bruto usahanya.

Menurutnya, tarif PPh final 0,5 persen dapat digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) atau Badan Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Namun, pengenaan tarif PPh final tersebut memiliki masa berlaku. Berdasarkan Pasal 59 PP 55 Tahun 2022, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5 persen paling lama 7 tahun untuk Wajib Pajak OP, 4 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan 3 tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas. Jangka waktu tersebut terhitung sejak Wajib Pajak terdaftar bagi Wajib Pajak yang terdaftar setelah tahun 2018, atau sejak tahun 2018 bagi Wajib Pajak yang terdaftar sebelum tahun 2018.

“Jadi, misalnya Tuan A sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar tahun 2015, maka dia bisa menggunakan fasilitas tarif PPh final 0,5 persen mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Sementara misalnya Tuan B terdaftar tahun 2020, maka dia bisa memanfaatkan tarif PPh final 0,5 persen mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2026,” ungkapnya adlam keterangan resmi, dikutip Selasa (28/11).

Selain akibat telah berakhirnya masa berlaku tersebut, ia menambahkan bahwa tarif PPh final 0,5 persen dapat juga berakhir apabila dalam suatu Tahun Pajak, peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar atau Wajib Pajak dengan kemauan sendiri memilih untuk melakukan penghitungan normal menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh.

“Apabila dalam suatu Tahun Pajak berjalan, peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar, Wajib Pajak tersebut tetap dikenai tarif PPh final 0,5 persen sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan. Perhitungan normal baru dilakukan pada Tahun Pajak berikutnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dwi menyampaikan bahwa apabila pengenaan tarif PPh final 0,5 persen telah berakhir, Wajib Pajak wajib membuat pembukuan untuk dapat menghitung PPh terutang menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh. Namun demikian, apabila Wajib Pajak tersebut sampai dengan akhir masa berlakunya, masih memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar, Wajib Pajak tersebut boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Dengan NPPN, Wajib Pajak perlu mengalikan peredaran bruto dengan norma atau persentase yang telah ditetapkan untuk setiap jenis usaha atau pekerjaan bebasnya. Selain itu, Wajib Pajak tersebut juga wajib membuat pencatatan.

“Tujuan diberikannya masa berlaku tarif PPh final 0,5 persen tersebut adalah agar Wajib Pajak UMKM naik kelas dan berkembang menjadi Wajib Pajak yang lebih besar. Untuk itu, selama jangka waktu tersebut, kami terus berupaya mendampingi para Wajib Pajak UMKM untuk dapat berkembang, salah satunya melalui program kami yang disebut Business Development Service (BDS),” imbuhnya.

Selain itu, fasilitas bagi Wajib Pajak UMKM bahkan ditambah lagi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Pasal 60 PP 55 Tahun 2022.

“Fasilitas tersebut yaitu pembebasan pajak bagi Wajib Pajak UMKM yang menggunakan tarif PPh final 0,5 persen atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta dalam satu Tahun Pajak,” pungkas Dwi.

Breaking News

Apresiasi Wajib Pajak Prominent, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Gelar “Tax Gathering”

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Beberapa waktu lalu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Duren Sawit mengadakan kegiatan Tax Gathering Tahun 2024 bertempat di Grand Ballroom Klub, Kelapa Gading, Jakarta. Dimana kegiatan tersebut mengundang 50 Wajib Pajak Prominent penentu penerimaan di Wilayah Kecamatan Duren Sawit.

Dalam sambutannya, Kepala KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Amty Nurhayati memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Wajib Pajak yang telah menjadi pilar dalam pencapaian target sejak Tahun 2021 hingga 2023.

“Prestasi ini tidaklah terwujud tanpa dukungan penuh dari para wajib pajak, mitra, dan stakeholders lainnya. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan partisipasi Bapak Ibu semua,” ungkapnya dalam keterangan resmi, diterima Majalah Pajak pada Sabtu (24/02).

Pada kesempatan tersebut, ia meminta dukungan seluruh Wajib Pajak dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Lebih lanjut, Amty juga menyampaikan bahwa saat ini sistem di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang menjalani rangkaian Reformasi Perpajakan dimana sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 ini berfokus kepada Program Reformasi Perpajakan yang dinamakan PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan) atau yang lebih dikenal dengan CTAS (Core Tax Administrasi System) yang merupakan bagian dari tema Teknologi Informasi dan Basis Data serta Proses Bisnis dalam sistem Reformasi Perpajakan.

“Untuk jadwal sosialisasi kepada Wajib Pajak akan dilaksanakan sejak bulan JanuariMei untuk penyampaian materi Probis dan SOP PSIAP, dan untuk Edukasi Aplikasi secara Hands-on kepada Wajib Pajak akan di laksanakan pada bulan Mei-Juni dan Juli – Desember,” tambahnya.

Salah satu wajib pajak prominent yang hadir dalam kegiatan adalah Gisela Anastasia yang merupakan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Gisela menjelaskan terkait testimoni pelayanan selama menjalankan kewajiban perpajakan dan mengaku sangat terbantu dengan pelayanan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit saat melaporkan SPT Tahunannya.

“Terima kasih sekali untuk AR KPP Duren Sawit yang selalu mengingatkan juga membantu saat pelaporan SPT Tahunan. Pada kesempatan ini saya juga ikut mengajak seluruh peserta untuk melaporkan SPT Tahunan di awal waktu agar lebih nyaman,” ujar Gisela.

Kegiatan ditutup dengan Pelaporan SPT Tahunan bersama sebagai dukungan dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Duren Sawit (FORKOPINCAM) dalam rangka Pekan Panutan yang diwakili oleh Camat Duren Sawit Kelik Sutanto, Danramil 08/Duren Sawit Hadi Sasmungi, dan Kapolsek Duren Sawit AKP Sutikno.

Dengan diselenggarakannya kegiatan tax gathering tersebut, diharapkan agar kolaborasi dan sinergi yang terjalin antara KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dan seluruh wajib pajak, mitra, serta stakeholder terus berlanjut, sehingga target penerimaan APBN dapat tercapai sesuai harapan.

Continue Reading

Breaking News

Jalin Sinergi Tiga Pilar Kecamatan Tambora, KPP Pratama Jakarta Tambora Gelar “Gathering”

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.KPP Pratama Jakarta Tambora

Pembangunan nasional adalah tugas seluruh komponen bangsa. Setiap rakyat Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional untuk Indonesia Maju termasuk dengan membayar pajak sesuai ketentuan. Setiap rupiah yang dikumpulkan dari penerimaan perpajakan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mendukung hal tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tambora menggandeng Tiga Pilar Kecamatan Tambora melakukan sinergi dan kolaborasi melalui kegiatan gathering yang dilangsungkan di KPP Pratama Jakarta Tambora, beberapa waktu lalu.

Dimana kegiatan tersebut mengambil tema “Tambora Bersinergi, Berkarya Membangun Negeri” dan dihadiri langsung oleh Danramil 02/Tambora Mayor Infantri Muhlisin, Kapolsek Tambora Kompol Donny Agung Harvida, Camat Tambora Holi Susanto, Perwira Seksi Operasi Kodim Jakarta Barat Kapten CHB Wahidin, para lurah di lingkungan Kecamatan Tambora, para Babinsa Koramil02/Tambora, serta para Babinkamtibnas Polsek Tambora.

Dalam sambutannya, Kepala KPP Pratama Jakarta Tambora Eko Hadiyanto menyampaikan pentingnya peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mulai dari pembangunan infrastruktur antara lain Jembatan Youtefa di Papua, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rumah Sakit Komodo di Labuan Bajo, dan rehabilitasi sekolah di berbagai daerah yang sumber dananya berasal dari pajak sebesar 82 persen.

“Tahun ini, KPP Pratama Jakarta Tambora memperoleh amanah untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.053 miliar. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk Tiga Pilar di Kecamatan Tambora,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/02).

Dalam kesempatan tersebut, Eko juga mengajak seluruh peserta yang hadir untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum 31 Juli 2024 dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) sebelum 31 Maret 2024.

“Sebagai bentuk pelayanan optimal kepada masyarakat, KPP Pratama Jakarta Tambora akan membuka pojok pajak di seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Tambora serta beberapa pusat perniagaan,” tambahnya.

Sebelumnya, KPP Pratama Jakarta Tambora juga telah membuka layanan pojok pajak di Polsek Tambora pada tanggal 6 Februari 2024 dan di Kantor Kecamatan Tambora pada tanggal 19 Februari 2024.

Sementara itu, Danramil 02/Tambora Mayor Infantri Muhlisin menyambut baik kegiatan sinergi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah yang diinisiasi KPP Pratama Jakarta Palmerah ini. Selain itu, pihaknya juga memberikan dukungan penuh dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak tahun 2024.

“Menindaklanjuti pertemuan pada hari ini, kami sangat mendukung seluruh kebijakan dan proses-proses yang bertujuan untuk memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Muhlisin.

Continue Reading

Breaking News

Kemendag Fasilitasi Ekspor Perdana Produk UKM Ke Negara Nontradisional Senilai 2,14 Juta Dollar AS

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.kemendag.go.id

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Export Center Surabaya berhasil memfasilitasi dua pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menembus pasar internasional, khususnya nontradiosional. Pelaku UKM tersebut berhasil melakukan ekspor perdana produk dekorasi rumah dan perikanan dengan nilai total 2,14 juta dollar AS di Surabaya, Jawa timur (Jatim).

Pelaku UKM tersebut terdiri atas CV Wahana Surya dan PT Daya Matahari Utama. CV Wahana Surya dengan produk dekorasi rumah dan perabotan rumah tangga plastik berhasil melakukan ekspor senilai 2 juta dollar AS ke Tahiti dan Qatar. Sedangkan PT Daya Matahari Utama memulai penetrasi pasar internasionalnya dengan produk gurita ke Korea Selatan senilai 57,7 ribu dollar AS diikuti pengiriman lobster, tuna, dan makarel ke Malaysia senilai 79,8 ribu dollar AS.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Kemendag Didi Sumedi mengungkapkan, kesuksesan ekspor ini mencerminkan efektivitas strategi diversifikasi pasar yang telah lama dicanangkan Pemerintah Indonesia, khususnya dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang di pasar prospektif nontradisional.

Selain itu, dukungan kuat dan fasilitasi yang diberikan Export Center Surabaya menjadi faktor penting dalam membuka jalan bagi kedua perusahaan ini untuk mencapai pasar global.

“Saya mengapresiasi upaya keras kedua UKM tersebut dalam menggarap pasar ekspor baru. Walaupun dihadapkan pada tantangan logistik yang signifikan, terutama jarak antara Indonesia dan negara tujuan ekspor, namun keunikan produk dari tanah air kita menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan dari negara lain,” ungkapnya saat memimpin pelepasan ekspor, dikutip Rabu (21/02).

Ia menambahkan, pelepasan ekspor tersebut tidak hanya menandakan kesuksesan individual pelaku UKM yang terlibat, tetapi juga menegaskan keberhasilan strategi nasional dalam meningkatkan diversifikasi pasar ekspor.

“Dengan terus membangun momentum ini, diharapkan akan ada lebih banyak UKM Indonesia yang mampu memanfaatkan peluang ekspor, membawa produk-produk inovatif dan berkualitas tinggi ke pasar global, serta memberi kontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Arief Wibisono menegaskan bahwa inisiatif ini membuktikan komitmen Export Center Surabaya untuk secara pro aktif mendukung eksportir Jawa Timur (Jatim) dalam memperluas jangkauan pasar mereka.

“Ini adalah langkah konkret kami dalam mendorong peningkatan ekspor nasional dan menunjukkan potensi besar dari produk-produk lokal kita,” ujar Arief.

Continue Reading

Populer