Connect with us

Report

Mengawal Alih Perilaku WP

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Kebanggaan dan rasa percaya diri pegawai dijadikan pemantik inovasi. Pemangku kepentingan dirangkul agar serempak berkontribusi.

Sejak menakhodai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (KPP Pratama Kupang) tahun 2018 silam, Moch Luqman Hakim ingin seluruh pegawai bangga terhadap tugasnya. Menurutnya, kebanggaan harus menjadi modal dasar dalam mengabdi, sebelum melakukan berbagai pembenahan eksternal.

Semangat “Kupang bukan tempat pembuangan” ia tanamkan. “Di mana pun Anda berada, ditempatkan, Anda harus memberikan kontribusi terbaik, karena itu akan jadi legacy Anda,” kata Luqman kepada Majalah Pajak, Selasa (19/1).

Menurutnya, paradigma positif itu akan menjadi amunisi ampuh bagi KPP dalam menghadapi setiap tantangan. Terbukti di awal kepemimpinannya, KPP Kupang mampu merancang digitalisasi pemberkasan melalui aplikasi bernama SiPangkas, yang menyingkat pencarian dokumen menjadi hanya beberapa detik saja.

“Ada dua jenis anak muda di dunia. Mereka yang menuntut perubahan atau mereka yang menciptakan perubahan. We choose to be change makers. Kebetulan staf saya luar biasa,” kata Luqman. “Kita cerita sinergi (eksternal) dimulai dari trust building dengan sesama rekan kita. Saling percaya memudahkan kita bersinergi antarseksi, antar-individu. Ini kemudian merangsang teman-teman berinovasi.

Tantangan terbesar lain pegawai hadapi adalah luasnya wilayah kerja KPP Kupang. Cakupan wilayah kerja meliputi empat pulau, yakni Kota Kupang dan Kabupaten Kupang; Kepulauan Sabu Raijua; Kepulauan Rote; dan Kepulauan Alor. Sedangkan KPP Kupang berlokasi di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Artinya untuk menuju KPP, Wajib Pajak (WP) dari kepulauan lain harus menggunakan transportasi laut atau udara.

Ubah kebiasaan

Untuk mengatasi masalah itu, pegawai KPP Kupang merancang sendiri aplikasi Layanan Online Satu Pintu. Di dalamnya ada menu “booking antrean online”; “informasi perpajakan”; “pesan tertulis via whatsapp dan email”; “live chat”, dan sebagainya. Pembangunan Layanan Online Satu Pintu bahkan sudah dilakukan sebelum layanan tanpa tatap muka digalakkan lantaran pandemi Covid-19.

“Wilayah kerja KPP Kupang terluas di Kanwil (Kanwil DJP Nusa Tenggara), maka kami shifting taxpayers behavior menuju layanan berbasis on-line. Adanya pandemi ini semakin memberikan akselerasi untuk mengubah tax payer behavior, kata Luqman.

Kini, perubahan kebiasaan tampak dari kian minimnya antrean pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masa pajak 2019.

“Kita sampaikan itu (lapor di batas waktu akhir) akan merugikan kedua belah pihak—kantor pajak tidak optimal melayani; WP harus meluangkan waktu banyak karena harus mengantre cukup lama,” kata Luqman.

Kendati tak semudah membalikkan telapak tangan, Luqman optimistis seluruh WP akan cepat beradaptasi. Pasalnya tantangan terbesar selama ini datang dari kesenjangan infrastruktur digital di setiap wilayah, bukan berasal dari kemauan WP.

“Permasalahan hampir sama di Indonesia, apalagi yang pulau-pulau, tidak semua sinyal sama. Kota Kupang sinyalnya lebih stabil, untuk Sabu dan Rote beberapa kali ada gangguan. Namun, kita tidak patah semangat, sudah kita petakan (WP), 70 persen WP ada di kota,” ungkap Luqman.

Layanan yang prima itu tecermin dalam hasil survei kepuasan WP—99,88 persen WP puas atas pelayanan di tahun 2020. Sepanjang tahun pandemi, 82 persen WP terlayani secara daring.

Edukasi perpajakan yang efektif membuat peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Tahun 2020, sebanyak 2.110 WP yang melapor, meningkat dari 994 WP pada tahun sebelumnya. Dari 2.110 WP ini, 91 persen menggunakan layanan e-Filing. Pencapaian ini membuahkan hasil Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepatuhan SPT Tahunan KPP Kupang terbesar di Kanwil DJP Nusa Tenggara, yakni 120 persen.

Gotong royong

Namun, menurut Luqman, segala pencapaian KPP merupakan hasil gotong royong semua pihak. Sejak 2018 KPP Kupang menggandeng media lokal— antara lain Pos Kupang, Timor express, Victory News—untuk mengedukasi WP. Luqman meyakini media massa adalah mitra strategis KPP dalam menghimpun penerimaan dan membudayakan kepatuhan.

“Kita punya grup WhatsApp khusus dengan media cetak dan on-line. Kami rangkul mereka. Semua kegiatan KPP, perkembangan pajak kita menjadi berita. Ini menjadi bagian dari transparansi dan akhirnya menimbulkan rasa percaya antara WP dan KPP,” kata Luqman. “Informasi yang ditulis bisa mengubah mindset pajak bukan sesuatu yang harus dihindari.”

Sinergi diawali melalui kunjungan Luqman ke kantor berita masing-masing media massa. Ia ingin meyakinkan bahwa media adalah pilar demokrasi yang punya peranan besar dalam kemajuan negara.

Bersama salah satu media, Kantor Pelayanan Terbaik se-Kanwil DJP Nusa Tenggara 2019 ini memiliki acara sosialisasi perpajakan bernama Ngobrol Asyik di kanal YouTube. Luqman memberi kesempatan kepada pegawainya untuk tampil secara bergilir di acara pekanan itu.

KPP peraih peringkat pertama Pengelolaan Jejaring Sosial dan Kegiatan Kehumasan Tingkat Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2019 ini juga punya agenda kelas menulis opini dan berita yang difasilitasi oleh media. Maka, tak heran jika tulisan pegawai KPP Kupang kerap menghiasi kolom opini di media cetak lokal maupun nasional dan mengisi berita kegiatan di portal resmi DJP (pajak.go.id).

KPP Kupang menenun pula sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya, yaitu dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia.

“Kuncinya dalam membangun komunikasi, kita harus nguwongke. Kita memosisikan bahwa mereka yang terpenting—partner strategis kita. Dengan demikian stakeholders bisa bersatu, memiliki tujuan bersama untuk membangun voluntary compliance,” kata pria kelahiran Semarang, 3 September 1970 ini.

Bersama Pemda, KPP Kupang saling mengintegrasikan data perpajakan WP dan saling berkoordinasi terkait dengan urusan administrasi perpajakan daerah. Terlebih kontribusi terbesar penerimaan KPP berasal dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib (56 persen); jasa keuangan dan asuransi (14 persen); konstruksi (11 persen); perdagangan (7 persen); transportasi dan pergudangan 3 persen; lainnya (9 persen).

“Di sini, masing-masing pulau ada pelabuhan dan bandara. Keluar-masuknya barang melalui dua pintu. Nah, dengan kita menjalin kerja sama, data perikanan bisa diperoleh,” kata Luqman.

Di tengah pandemi 2020, KPP Kupang mampu menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 1,135 triliun atau 95,48 persen dari target. Capaian ini merupakan realisasi terbaik di lima tahun terakhir.

 

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Report

Tantangan masih Mengapit Industri Sawit

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Wilijanto Wakil Direktur PT Indapo

Industri sawit menjadi variabel penting dalam roda perekonomian nasional. Sudah seyogianya semua yang terlibat menjaga produktivitas, iklim usaha, dan daya saing.

Indonesia merupakan produsen utama kelapa sawit di dunia. Sampai saat ini, Indonesia memiliki 55 persen pangsa pasar global, mengungguli Malaysia yang berada di posisi kedua dengan porsi terhadap pasar global sebesar 28 persen. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) yang dihasilkan sepanjang 2020 mencapai 51,627 juta ton.

Industri sawit menyumbang sekitar Rp 14 triliun sampai Rp 20 triliun per tahun dalam bentuk pajak dan bukan pajak. Perkebunan sawit menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Industri ini berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi sekitar 17 juta pekerja—7 juta pekerja di antaranya di kebun sawit rakyat.

Salah satu perusahaan yang turut berkontribusi di sektor sawit adalah PT Perusahaan Perkebunan & Dagang Indah Pontjan (PT Indapo). Perusahaan ini memiliki tiga perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 1.800 hektare yang berada di Kebun Deli Muda, Kebun Tanjung Beringin, dan Kebun Lau Pakam. Semuanya berlokasi di Sumatera Utara.

PT Indapo memiliki dua jenis pabrik yaitu pabrik pengolahan kelapa sawit dan pabrik minyak goreng. Meski tengah menghadapi pandemi, PT Indapo mampu menghasilkan produksi sawit sebesar 23.800 ton, dan produksi CPO mencapai 23.200 ton di tahun 2020.

Telah berdiri sejak sebelum tahun 1901, PT Indapo sarat nilai historis. Awalnya, perusahaan ini bernama NV. Asahan Cultuur Maatschappy hingga tahun 1962, yang kemudian dalam pengelolaannya bergabung dengan Kebun Matapao dan Kebun Sungai Paret. Gabungan pengelolaan ini bernama Societe Financiere des Caouchoucs (SOCFIN).

Saat masa konsesinya telah habis dan tidak diperpanjang, pengelolaan kebun pun diserahkan kepada pemerintah Indonesia yang selanjutnya dipercayakan kepada Firma Sinar Bhakti pada tanggal 28 Februari 1962.

Dengan Hak Guna Usaha selama 25 tahun yang saat ini terus diperpanjang hingga tahun 2037, nama perusahaan pun diubah menjadi Perseroan Terbatas Perusahaan Perkebunan & Dagang Indah Pontjan.

Ramah lingkungan

Wakil Direktur PT Indapo Wilijanto menyampaikan, PT Indapo memiliki visi menjadi perusahaan kelapa sawit yang lestari, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan. Untuk itu, perusahaan melakukan pengolahan limbah pabrik, dan berupaya melakukan inovasi terbaru agar dapat meningkatkan kemajuan perusahaan dan kesejahteraan karyawan.

“Perusahaan juga sudah mematuhi peraturan pemerintah dari Kementerian Pertanian dengan ikut serta dalam sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System), sehingga perusahaan dapat memberikan gambaran baik tentang sektor kelapa sawit,” ujar Wili melalui pernyataan tertulis kepada Majalah Pajak, Jumat (19/2).

Melalui sertifikasi ISPO, Wili mengklaim perusahaan juga telah menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, berhubungan baik dengan masyarakat, dan menyerap tenaga kerja penduduk lokal.

Tantangan demi tantangan

Dengan ragam peran dan kontribusinya, sudah semestinya sektor sawit yang menjanjikan dan strategis ini dikawal oleh seluruh komponen masyarakat. Sebab, pelaku usaha sawit masih menghadapi beberapa tantangan. Wili mengemukakan, situasi perekonomian global yang tak menentu membuat harga minyak berfluktuasi dan sulit untuk diprediksi.

“Untuk itu, perusahaan harus dapat selalu menjaga kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Apalagi, di masa pandemi sekarang, perekonomian di Indonesia cenderung turun. Perusahaan juga harus memerhatikan ekonomi sekaligus kesejahteraan dan kesehatan karyawan yang mengalami dampak buruk dari Covid-19,” katanya.

Wili pun menyampaikan, tantangan lain yang kerap datang yakni faktor keamanan lahan kebun. Manajemen kerap mendapati pencurian hasil produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kebun-kebun mereka.

“Dengan mengikuti kepatuhan pajak, perusahaan merasakan fasilitas seperti jalan tol yang menunjang operasional perusahaan dalam efisiensi. Namun, untuk keamanan yang lebih terjamin belum dapat kami rasakan, karena masih ada hasil produksi TBS Kelapa Sawit yang dicuri,” ungkapnya.

Fasilitas pajak

Wili mengatakan bahwa dalam menjalankan ISPO, perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi sejak Februari 1986 ini membutuhkan biaya-biaya yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Untuk itu, ia berharap agar semua biaya itu dapat diakui sebagai biaya, dan tidak dikoreksi fiskal.

Ia pun mengakui Ditjen Pajak telah melakukan sejumlah inovasi yang semakin memudahkan Wajib Pajak, seperti e-Billing dan e-Filing.

“Dengan fasilitas on-line ini, kami sangat menikmati kemudahannya. Tidak perlu lagi mengantre dan menghabiskan waktu berjam-jam bahkan bisa berhari-hari hanya untuk melakukan pelaporan pajak,” ucapnya.

Wili pun berharap, ke depan pemerintah dapat menyederhanakan peraturan perpajakan, sehingga tidak ada grey area yang selalu menimbulkan perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan fiskus. Ia mencontohkan pada penentuan harga pembelian TBS yang pelaksanaannya tidak jelas.

Grey area ini yang selalu menjadi temuan pada saat pemeriksaan, dan menjadi perdebatan yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan,” katanya.

Menurutnya, penentuan harga sudah harus berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota/Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada aturan Permentan nomor 1 tahun 2018, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 29 Tahun 2018.

Lanjut baca

Report

Satukan Persepsi untuk Target lebih Tinggi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

KPP dan pemerintah daerah kompak meraih target penerimaan pajak dan meningkatkan APBD demi kemajuan daerah.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi (KPP Tebing Tinggi) memiliki wilayah kerja di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Salah satu KPP unit vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara II ini mampu meraih target penerimaan pajak 106,26 persen di masa pandemi 2020 lalu. Sejumlah strategi dan inovasi dilakukan dengan dua cara—intensifikasi dan ekstensifikasi. Keduanya dilakukan serempak bersama pemerintah daerah (pemda).

Menurut Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi Womsiter Sinaga, bekerja sama bersama pemda merupakan implementasi dari kebijakan penguasaan berbasis kewilayahan yang ditetapkan oleh DJP melalui Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2020 yang terbit di awal tahun lalu.

“Kami menyikapi kebijakan ini dengan strategi berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebagai pemilik wilayah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. KPP tidak dapat bekerja sendirian, karena pemerintah daerah yang mengetahui pemilik perusahaan—siapa pemilik perkebunan, siapa pemilik pertambangan, orang kaya,” kata pria yang biasa disapa Wom ini, kepada Majalah Pajak secara virtual, Kamis (11/2).

Sejak menjabat di tahun 2019, Wom mulai melakukan pendekatan yang dilanjutkan dengan pembentukan tim koordinasi mulai dari desa atau kelurahan, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini dilakukan supaya komunikasi berjalan intensif di masing-masing wilayah. Bagi Wom, strategi komunikasi yang tepat adalah kunci lahirnya sinergi berkelanjutan, bukan sekadar seremonial semata.

Sebagai gambaran, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 17 kecamatan, 237 desa, 6 kelurahan, 1.222 dusun. Sementara Kota Tebing Tinggi terbagi atas 5 kecamatan dan 35 kelurahan. Di tingkat desa, KPP mengoptimalkan pajak dari penggunaan dana desa. Satu desa rata-rata pajak yang dipungut sekitar Rp 50–60 juta.

“Secara berkala kita melakukan kunjungan-kunjungan ke desa-desa, mengumpulkan kepala desa di sana. Kita berikan pemahaman bahwa uang pajak yang dikumpulkan oleh DJP itu hampir 60 persen ditransfer ke daerah, dikelola menjadi dana transfer, sebagai sumber dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dana alokasi umum, dan dana alokasi bagi hasil pajak. Dana bagi hasil pajak ini, kan, terdiri dari PBB (Pajak Bumi Bangunan), PBHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), setoran dari pasal PPh 21 Karyawan, PPh Pasal 25. Kalau ini meningkat di pemda setempat, akan meningkat juga dana bagi hasil,” urai Wom.

Pola senada turut dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota setempat. Pemahaman akan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah mesti digaungkan ke semua pihak. Peraih Magister Manajemen dari Institut Pertanian Bogor ini menilai, keberhasilan kerja sama meliputi tiga faktor, dilindungi oleh aturan yang berlaku, sinkronisasi kegiatan, dan adanya tujuan bersama. Sinergi antara KPP Tebing Tinggi dan Pemda diejawantahkan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) soal kepatuhan pajak untuk seluruh OPD.

“Sekda menerbitkan surat ke seluruh OPD memerintahkan, ‘tidak membayar tagihan ke seluruh pemenang tender pengadaan barang dan jasa, pelaksana kegiatan proyek, apabila tidak mencantumkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) KPP Tebing Tinggi’. Cara ini sangat efektif,” kata Kepala Seksi KPP Penanaman Modal Asing Satu periode 2015-2019 ini.

Berkat mekanisme itu, KPP Tebing Tinggi mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dari lima sektor unggulan di wilayah kerja, sektor perdagangan besar dan eceran (berkontribusi 34 persen); pertanian, kehutanan, perikanan (16 persen): administrasi pemerintahan (16 persen), jasa keuangan (11 persen), industri pengolahan (9 persen); lainnya (14 persen).

“Kami tetap menggandeng pemda, camat, kepala desa untuk memetakan dan menggali potensi dari sektor unggulan. Mereka sebagai informan yang akan membantu KPP,” tambah Wom.

Secara simultan, KPP Tebing Tinggi juga melakukan pemanfaatan data dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Laporan ini secara lengkap menyajikan informasi mengenai bisnis yang berjalan di daerah itu, seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan sebagainya.

“Dan sebenarnya kita tidak kekurangan data jika itu dimanfaatkan,” yakinnya.

Pembagian WP

Wom bersyukur, DJP menetapkan pembagian pengawasan kepada WP strategis dan WP kewilayahan. Pola ini sebagai strategi bagi KPP menghadapi melimpahnya jumlah WP dan luasnya wilayah kerja yang harus dikuasai.

Sebagai gambaran, KPP Tebing Tinggi memiliki WP terdaftar 154.126 dengan jumlah WP wajib lapor SPT sekitar 46.578. Sementara jumlah account representative (AR) hanya 25 orang. Kini, KPP tidak membagi rata jumlah WP yang dilayani atau diawasi oleh AR. Sebanyak 8 AR ditugaskan masing-masing mengawasi 63 WP strategis. Sementara 14 AR, masing-masing mengawasi 3.500 WP kewilayahan. Ada pula 3 AR pelayanan yang bertugas di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I.

Adapun pengertian WP strategis menurut Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2020, adalah WP dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar dan tidak termasuk WP cabang dan WP instansi pemerintah. Sedangkan, kriteria, jumlah, dan mekanisme penentuan WP strategis diatur dalam Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

“Kebijakan membagi WP strategis dan pengawasan kewilayahan sangat tepat. Selama ini DJP ibarat mesin yang over kapasitas, banyak WP terdaftar tetapi tidak dapat dijangkau semuanya. Orientasi pengawasan lebih dititikberatkan kepada WP yang sudah lapor dan bayar. WP yang tidak lapor dan tidak bayar malah tidak terlalu diawasi,” kata Wom.

Selain itu, strategi pada bidang pengawasan pun dilakukan. Antara lain, menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK); mengulas secara saksama laporan hasil pemeriksaan (LHP) prioritas, seperti lebih bayar di atas Rp 500 juta; manajemen restitusi; dan sebagainya.

Dalam hal penagihan, KPP melakukan kebijakan pengawasan kepada 100 besar WP penunggak, memperbanyak blokir, bersinergi dengan kepolisian dalam kegiatan yang berisiko.

“Wajib Pajak yang punya utang pajak, tapi dia enggak mau bayar tetapi memiliki aset atau tabungan, kita blokir. Tahun 2020 kita melakukan 30 blokir. Sangat efektif,” kata Kepala Seksi KPP Madya Batam ini periode 2011-2015.

Dalam hal pelayanan, di awal tahun KPP meluncurkan layanan tanpa turun (lantatur) atau lazim disebut drive thru. Inovasi ini sebagai respons KPP Tebing Tinggi dalam memberikan layanan di era pandemi. Layanan yang diberikan diantaranya pembayaran pajak melalui mesin electronic data capture (EDC), permohonan kode e-billing.

Ekstraperan

Dari aneka rupa strategi, hal yang tak kalah penting bagi Wom adalah menumbuhkan semangat kerja ekstra kepada para pegawainya. Sebab di masa pandemi Covid-19 ini pegawai harus tetap menjalankan tugas sekaligus menjaga kesehatan. Apalagi pegawai tak hanya fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) saja, melainkan multifungsi. Contohnya, Pelaksana di Seksi Pelayanan dilibatkan pula dalam penyisiran wilayah, pengumpulan data, pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan lain-lain. Sebagai bentuk apresiasi, Wom memberikan penghargaan kepada pegawai teladan pada setiap satu semester.

“Karena di era sekarang kita bekerja tidak bisa normal-normal saja, ekstraperan. SDM harus lincah—multitasking. Saling mendukung antarteman, berlomba-lomba melakukan yang terbaik kepada kantor. Sebagai pemimpin, kita harus begitu juga. Ikut turun ke lapangan, melakukan yang maksimal untuk target penerimaan,” kata Wom.

Berkat strategi dan semangat pegawai, KPP Tebing Tinggi mampu meraih juara pertama Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kanwil DJP Sumatera Utara II Tahun 2020. Di tahun 2021 KPP memiliki target sekitar Rp 399,72 miliar atau naik 10,56 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak di tahun 2020.

Lanjut baca

Report

Kelola Loyalitas dengan Kualitas

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kesetiaan pelanggan dijaga lewat ketersediaan produk dan komunikasi yang baik dengan distributor.

Merek (jenama), penjenamaan (branding), dan identitas merek merupakan kunci sukses sebuah perusahaan agar produk yang dipasarkan bisa terus diingat dan dipercaya konsumen. Saking kuatnya suatu merek, masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya sering menyebutkan nama merek alih-alih jenis produknya.

Kekuatan merek seperti ini juga menempel pada Olympic, merek pionir di kelompok meja belajar model bongkar pasang (knock-down). Olympic Group juga merupakan korporasi yang hingga kini mampu mempertahankan bisnis dan identitas merek melalui konsistensi, nilai, juga inovasi produk.

Tak heran, produk yang ada sejak tahun 1982 terus diingat masyarakat hingga kini. Selain gencar menjaga kesadaran merek (brand awareness) dengan promosi di berbagai platform, perusahaan juga menjaga ketersediaan produknya agar mudah ditemukan di pasar dengan menggandeng mitra distributor atau penjual produk.

Kepercayaan konsumen

PT Putra Timor Sentosa merupakan kantor perwakilan Olympic Group yang bertugas menggandeng mitra distributor dan menjaga ketersediaan produk di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), meliputi Atambua, Flores, Maumere, dan Sumba. Tak sekadar memasarkan produk besutan Olympic Group dengan bendera merek Olympic, Frontline (furnitur kantor), dan Olympast (perabot plastik); perusahaan yang beroperasi sejak 2009 ini juga memproduksi kasur pegas dan sofa Olympic Group bermerek Procella.

Direktur PT Putra Timor Sentosa Rudhy Gunawan mengatakan, produk-produk Olympic Group sangat diminati dan dipercaya oleh masyarakat NTT hingga mereka menjadi pelanggan setia baik untuk pemenuhan kebutuhan pribadi (rumah) maupun perkantoran. Sebagai pemimpin pasar, perusahaan ini mengandalkan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen akhir.

Rudhy memastikan, kepercayaan itu dipeliharanya dengan tetap mengutamakan kualitas produk, layanan garansi produk, serta ketepatan waktu dalam ketersediaan dan distribusi barang. Tidak hanya itu, hubungan perusahaan dengan distributor juga dipastikan tetap terjalin dengan baik.

“Kami ciptakan suasana kekeluargaan dalam menjalin hubungan dengan distributor sehingga komunikasi yang terjalin menjadi lebih terbuka dan fleksibel,” ucap Rudhy kepada Majalah Pajak saat wawancara virtual, Selasa (26/1).

Lewati badai pandemi

Kondisi keuangan yang baik terempas kala virus korona menerpa Indonesia. Rudhy mengklaim, sepanjang April dan Mei tingkat penjualan di wilayahnya menurun tajam hingga 80 persen. Penurunan penjualan ini memaksa perusahaan berhenti produksi dan merumahkan karyawannya selama kurang lebih dua bulan.

Perusahaan juga harus berpikir keras mengurangi penumpukan barang-barang yang telanjur diproduksi dan didatangkan dari pulau Jawa, akibat daya beli masyarakat yang melemah. Apa pun dilakukan agar produk-produknya bisa terjual, walau dengan keuntungan sangat minimal. Semenjak omzet menurun, misalnya, pembelian satu produk pun mendapat potongan harga, supaya barang tidak bertumpuk. “Meskipun untungnya sedikit, kami jalani juga,” kata Rudhy.

Peran pajak

Rudhy mengaku lega karena perusahaan selama ini patuh terhadap aturan perpajakan sehingga bisa turut memanfaatkan insentif pajak yang disediakan pemerintah. Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan diskon angsuran PPh Pasal 25 yang diterima perusahaan sangat membantu arus kas perusahaan saat melewati krisis.

“Insentif pemerintah itu benar-benar terasa sekali membantu kami,” ujarnya.

Ia berharap, insentif yang berakhir Desember 2020 bisa dilanjutkan pemerintah di tahun 2021 untuk menopang arus kas dan meringankan beban pajak perusahaan.

Di sisi lain, Rudhy juga menyadari bahwa kepatuhan pajak perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Kupang ini turut membantu pemulihan ekonomi nasional.

“Kami menyadari pemerintah membutuhkan dana yang sangat banyak, apalagi membantu masyarakat Indonesia yang banyak ini,” kata Rudhy. “Nah, kami sebagai masyarakat juga harus membantu pemerintah, salah satunya dengan ketaatan kita membayar pajak.”

Ia pun merasakan sendiri kemudahan dan pelayanan yang diberikan kantor pajak. Bahkan, bila ada masalah, KPP terbuka untuk menerima penjelasan.

“Karena ada selisih kurang bayar, kami ke sana (KPP) waktu itu minta penjelasan mana yang menjadi kendalanya, mana yang menjadi masalah. Kok bisa kami kurang bayar?” kata Rudhy. “Kantor pajak memberikan data yang di-compare sama data kepunyaan kami, sehingga bisa jelas. Masalah itu pun cepat selesai, tanpa perlu menunggu-menunggu lagi.”

Dengan pajak yang lebih humanis dan memudahkan, bagi Rudhy tak ada lagi alasan untuk takut apalagi sampai tak taat pajak.

“Kita enggak usah takut dan malas untuk bayar pajak, kita laporkan saja apa yang menjadi kewajiban pajak. Dengan membayar pajak, kita juga turut membantu masyarakat sekitar yang lebih membutuhkan melalui pemerintah,” tutupnya.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved