Connect with us

Breaking News

Menganalisis Dampak Covid-19 Terhadap Transfer Pricing

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Wabah virus Covid-19 telah mengubah tatanan hidup dunia, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Banyak bisnis mengalami kerugian bahkan sampai gulung tikar. Merebaknya Covid-19 juga berdampak dalam analisis transfer pricing. Misalnya, dalam analisis kesebandingan. Pada saat suatu perusahaan merugi, isu yang paling utama adalah apakah perusahaan yang merugi dapat digunakan sebagai pembanding?

Untuk menganalisis dampak pandemi terhadap berbagai isu transfer pricing, Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia disingkat (AKP2I) menggelar diskusi panel secara virtual bertajuk “Dampak Pandemi Covid pada Penentuan Harga Transaksi Afiliasi pada Kamis (28/10/21).

Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh mengatakan, saat ini pengetatan transfer pricing sangat tajam. Ia menyebut, tahun 2010 lalu transfer pricing masih menjadi domain pemeriksaan dan penggalian potensi tanpa dukungan undang-undang yang konkret. Namun, saat ini transfer pricing sudah lebih rinci. Meskipun dalam beberapa kasus, menurut Suherman masih terdapat ketidakadilan. Meski demikian, sebagai konsultan pajak, harus mematuhi aturan yang berlaku.

“Bagi kami, apa yang sudah ditulis dalam aturan, apakah itu undang-undang atau peraturan pelaksanaan, yang penting kami mengerti aturannya. Untuk itu, diskusi ini menghadirkan narasumber yang akan membahas das sollen (transfer pricing), baik dari sisi desain, aturan dan pelaksanaan,” kata Suherman.

Diskusi AKP2I kali itu menghadirkan beberapa narasumber dari MUC Consulting, seperti TP Partner MUC Consulting Wahyu Nuryanto, TP Manager MUC Consulting Kusumo Ferby, dan TP Manager MUC Consulting Sutiah Sidik.

Dalam paparannya, Wahyu Nuryanto menyampaikan, transfer pricing adalah proses penetapan harga transfer atau transaksi afiliasi yang sebenarnya sangat biasa dan sangat wajar terjadi. Namun, menjadi perhatian institusi perpajakan karena proses penetapan harga transaksi afiliasi ini berpotensi disalahgunakan.

“Penetapan harga yang tidak wajar ini bisa disalahgunakan untuk memperkecil atau menghindari kewajiban pajak. Sehingga diatur, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu hatus menyusun Transfer Pricing Documentation (TP Doc),” jelas Wahyu.

Wahyu menjabarkan pengaruh Covid-19 adalah adanya pembatasan sosial dan aktivitas sehingga berdampak pada disrupsi rantai usaha, permintaan (menurun/meningkat), perubahan behaviour dari multinational enterprise (MNE)  groups, dan perubahan kesepakatan antar pihak afiliasi. Hal ini akan berpengaruh terhadap transfer pricing.

Sesuai dengan PMK-213/PMK.03/2016, salah satu dokumen penentuan harga transfer atau TP Doc adalah dokumen lokal. Wahyu menyoroti tantangan dalam praktik penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen lokal, antara lain transaksi afiliasi perlu dijabarkan dengan komprehensif, pemilihan metode transfer pricing yang paling tepat, penjelasan tentang perubahan karakteristik usaha, dan penjelasan tentang perubahan-perubahan ketentuan kontrak dengan pihak afiliasi.

Selain itu, Wahyu juga menyoroti beberapa isu dalam analisis benchmarking, seperti penggunaan laporan keuangan beberapa tahun (multiple year analysis) dalam menguji tahun pajak Wajib Pajak dan keterbatasan data pembanding.

Pada diskusi itu, TP Manager MUC Consulting Sutiah Sidik membawakan materi tentang analisis kesebandingan. Ia menjelaskan, dampak yang disebabkan pandemi Covid-19 memberikan tantangan tersendiri bagaimana menerapkan analisis kesebandingan.

“Dalam melakukan analisis transfer pricing, biasanya mengandalkan data historis. OECD menyarankan beberapa pendekatan praktis yang dapat digunakan untuk dilakukannya comparability adjustment,” kata Sutiah.

Sutiah menjelaskan, informasi kontemporer yang dapat digunakan dalam analisis kesebandingan meliputi  sales volume (volume penjualan), capacity utilization (pemanfaatan kapasitas), biaya luar biasa, government assistance (bantuan pemerintah), government intervention (intervensi pemerintah), interim financial statement (laporan keuangan interim), macroeconomic information (informasi ekonomi makro), statistical method (metode statistik) dan budget and actual (anggaran dan aktual).

Dalam pendekatan budget and actual ini, misalnya, analisis yang dilakukan mencakup analisis variance atas laporan laba rugi budget (pre-Covid-19) dan hasil aktual; dilakukan adjusment atas hasil aktual jika pandemi Covid–19 tidak terjadi (dampak positif dan negatif) dan didukung oleh bukti data dan dokumen atas dampak tersebut; dokumentasi alasan kenapa adanya kenaikan biaya atau penurunan penjualan dengan memperhitungkan fungsi, aset dan risiko; dan dampak dari bantuan pemerintah.

Sementara itu, TP Manager MUC Consulting Kusumo Ferby menjabarkan dari sisi Advance Pricing Agreement (APA). Ferby menjelaskan, dampak Covid-19 terhadap APA yang sedang berjalan. Menurutnya, APA yang sedang berjalan tetap harus dipatuhi, kecuali terdapat hal yang dapat membuat APA teranulir. Misalnya tidak tercapainya critical assumption. Pada dasarnya APA memiliki critical assumption mengenai kondisi ekonomi dan operasional yang dapat memengaruhi transaksi yang dicakup di dalam APA. Selain itu, APA mengatur kondisi apa saja yang menyebabkan critical assumption tidak tercapai dan konsekuensinya sehingga perlu dicek case by case, sebab, pandemi Covid-19 tidak memiliki dampak yang sama terhadap semua perusahaan. Kemudian, Ferby menyarankan, jika menurut Wajib Pajak critical assumption sudah tidak relevan karena pandemi, Wajib Pajak perlu melakukan diskusi dengan fiskus sebelum melakukan perubahan terhadap APA.

Breaking News

Era Baru Kepatuhan Berkelanjutan dimulai Pasca-PPS Berakhir

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ruruh Handayani

 

Majalahpajak.net – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan menjadi salah satu instrumen penting untuk menyongsong visi Indonesia Maju 2045. Pasalnya, program yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini koheren dengan Reformasi Pajak Jilid III yang memuat reformasi administrasi dan kebijakan.

Fungsional Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Banten Agus Puji Priyono mengatakan, pasca-PPS merupakan era baru pajak yang memuat kepatuhan sekaligus penerimaan pajak yang berkelanjutan, didukung oleh peningkatan pelayanan, data dan informasi yang dimiliki DJP, serta supervisi (enforcement). Dengan ketiga pendorong itu, maka wajah perpajakan Indonesia ke depan bukan lagi berdasarkan kepatuhan sukarela, tetapi kepatuhan kolaborasi.

“Berbagai lembaga riset dan organisasi internasional sekarang membahasakan kepatuhan kolaborasi, bukan lagi kepatuhan sukarela. Hal ini karena Wajib Pajak merasa otoritas pajak punya power, dan Wajib Pajak harus percaya. Jadi di sini ada power of authority dan trust in the authority. Ini akan menjadikan kepatuhan kolaborasi Wajib Pajak,” kata Agus di webinar Kelas Tax Center Universitas Pamulang (Unpam), bertema “Reformasi Wajah Baru Perpajakan Pasca PPS: Pajak Kita Untuk Kita”, Sabtu (25/6).

Di hadapan sekitar 70 peserta yang hadir, Agus juga menjelaskan, iklim kepatuhan kolaborasi (voluntary cooperation) dapat dihadirkan melalui keseimbangan antara legitimate power dan kepercayaan yang berdasarkan kognitif atau kesadaran. Sebaliknya, kalau otoritas pajak hanya mengandalkan penegakan hukum, maka hubungan kepada Wajib Pajak akan bersifat koersif, dan timbul iklim antagonis.

“Jadi sekarang yang tengah dibangun adalah voluntary cooperation atau kerja sama sukarela antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Untuk menyeimbangkannya, mesti ada dua pilar untuk mewujudkannya yakni transparansi dan partisipasi melalui reformasi perpajakan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, PPS merupakan ajakan pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat Wajib Pajak. Melalui PPS, pemerintah menawarkan kesempatan untuk masyarakat bisa melakukan pemutihan pajak dengan mengungkapkan semua aset atau harta dengan tarif yang rendah.

Di sisi lain, PPS yang diiringi reformasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi tax gap.

“Karena dari potensi yang ada, kita naikkan agar tingkat kepatuhannya lebih tinggi. Inilah mengapa ada reformasi administrasi, reformasi perpajakan. Ini akan terwujud. Setelah PPS berakhir maka masyarakat masuk dalam babak baru di mana keterbukaan informasi jadi keniscayaan. Otoritas pajak punya sistem informasi teknologi yang modern, dan enforcement,” jelasnya.

Baca Juga: Ketum IKPI: Jangan Lewatkan PPS yang Sarat Manfaat

Untuk itu, Agus kembali mengingatkan agar Wajib Pajak bisa memanfaatkan kesempatan ini sebelum akhir periode pada 30 Juni mendatang.

“Harapannya, masyarakat bisa merespons. Ini adalah program baik dari pemerintah untuk melindungi masyarakat asal memang mengikuti ketentuan yang berlaku, semua aset diungkapkan. Kenapa disebut tax amnesty jilid 2? Ya, memang ada kelanjutan dari tax amnesty jilid 1, di mana dibagi menjadi dua kebijakan. Kebijakan 1 untuk alumni TA, kebijakan 2 untuk WPOP yang baru menjadi peserta,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Program Studi Akuntansi Unpam Effriyanti Kurniawan mengatakan, pemahaman mengenai pajak masih menjadi hal yang penting karena banyak masyarakat yang masih takut dengan pajak.

“Begitu dengar kata-kata pajak, mereka rasanya mau balik badan. Padahal pajak adalah dari kita untuk kita. Pajak adalah suatu media, merefleksikan ada tanggung jawab di sana akan ada manfaat. Kita sudah merasakan manfaat selama ini dari sarana dan prasarana yang ada, tetapi memang rata-rata pemahaman mengenai pajak masih sangat sedikit,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mendukung adanya kegiatan Kelas Tax Center, agar mahasiswa sebagai agen perubahan bisa mengubah paradigma negatif pajak di ruang publik.

“Ini yang harus kita ubah. Bahwa sebagai generasi muda, mahasiswa bisa menginformasikan kepada dunia luar sana bahwa pajak adalah media kita untuk berkontribusi terhadap pembangunan, baik pembangunan daerah pun pembangunan nasional. Sehingga, kita bisa dengan bangga mengatakan bahwa ini adalah negara kita. Kemajuan negara kita juga bergantung kepada kita semua,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Dukung Penerapan ESG, Dirkeu dan SDM BEI Raih Penghargaan “Green Kartini”

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry

 

Majalahpajak.net – Sebagaimana diketahui, Bursa Efek Indonesia (BEI) mendukung penerapan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) di pasar modal. Sebab, penerapan ESG pada produk investasi secara tidak langsung akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Atas dasar itulah, Majalah Pajak memberikan Penghargaan Green Kartini: 10 Most Green-Driven Female Leaders kepada Direktur Keuangan (Dirkeu) dan Sumber Daya Manusia (SDM) BEI Risa E Rustam atas perannya fokus dalam melakukan program sustain ability di pasar modal.

Dewan Redaksi Majalah Pajak Ajib Hamdani mengungkapkan, Majalah Pajak sangat mengapresiasi terhadap pemimpin perempuan. Terlebih, jika dilihat dari data Women and Business tahun 2020, menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara 4 besar yang menempatkan para perempuan menjadi pemimpin pemimpin.

Baca Juga: Keselarasan sejak di Lantai Bursa

“Kami melihat bahwa bagaimana gerakan modern pengarusutamaan gender menjadi gerakan modern yang dibangun sejak zaman Kartini dulu, makanya kita ambil momen tersebut. Kami berharap kedepannya akan ada Ibu Risa selanjutnya yang bisa menjadi pemimpin di masing-masing bidang,” ungkapnya saat memberikan penghargaan di Gedung BEI, Rabu (22/06).

Ia menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi bursa BEI yang terus mendorong literasi keuangan kepada masyarakat termasuk yang mengintegrasikan terhadap ESG dan menjadi rujukan dari para investor global maupun lokal.

“Kami melihat bagaimana BEI punya komitmen luar biasa sebagai engine untuk menggerakkan ekonomi, dan apresiasi luar biasa bekerja sama dengan semua stakeholder termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DPJ),” tambahnya.

Ajib pun berharap Majalah Pajak dapat terus berkontribusi terhadap pendorong sektor ekonomi berkelanjutan.

“Semoga sinergi yang terbangun antara Majalah Pajak dengan BEI terus terjalin dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga: Selamat Berlabuh, Ekonomi Baru

Sementara itu, Dirkeu dan SDM BEI Risa E Rustam memberikan apresiasi sebesa-besarnya kepada Majalah Pajak atas dinobatkan dirinya menjadi salah satu dari 10 Green Kartini versi Majalah Pajak. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan program-program literasi dan edukasi kepada calon investor, masyarakat umum melalui head office BEI maupun kantor perwakilan di 30 provinsi.

“Terima kasih atas penghargaannya dan apresiasinya. Kebetulan saya disini juga advocate G20 Empower, jadinya pas banget karena sejak kita gabung di sustainable stock exchange taun 2019, banyak sekali program ESG atau SDGs terutama yang diusung oleh World Federation of Exchanges dan Sustainable Stock Exchange, yang sekarang menjadi pedoman kita untuk fokus dalam program sustain ability,” jelasnya.

Disingung soal tantangan penerapan ekonomi hijau, Risa juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai regulasi dan aturan, serta menggandeng stakeholder lainnya untuk menyelesaikan tantangan seperti terbatasnya SDM dan belum memadainya insentif produk keuangan berkelanjutan.

“Tidak hanya itu saja, kedepannya juga nanti kita akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi untuk publik dan stakeholder kita di pasar modal tentang kesetaraan gender dan women empowerment,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Harus Sejalan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry

 

Wacana perpanjangan cuti hamil selama enam bulan memerlukan kajian mendalam terkait produktivitas dan daya saing  agar upaya memajukan aspek aspek kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa sejalan

 

Majalahpajak.net – Usulan  perpanjangan cuti hamil dan melahirkan menjadi enam bulan untuk pekerja perempuan yang disampaikan Ketua DPR RI  Puan Maharani mendapat tanggapan dari kalangan pengusaha. CEO Sintesa Group yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyatakan pentingnya melakukan kajian dan riset lebih lanjut terkait wacana memperpanjang cuti hamil enam bulan karena hal ini tidak hanya terkait dengan cost (biaya) tapi juga aspek lainnya seperti produktivitas dan daya saing. Riset perlu dilakukan untuk melihat perbandingan kondisi dunia usaha di Indonesia dengan negara-negara kompetitor.

Menurutnya, upaya mendorong kesejahteraan ibu dan anak tentu menjadi perhatian semua pihak baik kaum perempuan maupun laki-laki. Namun perpanjangan cuti enam bulan belum tentu menjadi satu-satunya solusi atau jalan keluarnya. Ia memaparkan realitas selama  ini dengan tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia yang masih ketinggalan dan perlu menjadi perhatian karena berkorelasi dengan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

“Kami siap mendukung dan akan membuat analisis lebih lanjut agar ada solusi yang lebih baik untuk menyeimbangkan aspek kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,”kata Shinta saat menerima apresiasi 10 Most Green-Driven Female Leaders 2022 dari Pimpinan Redaksi Majalah Pajak, Aldino Kurniawan  di Menara Duta, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/06).

Baca Juga: Kesetaraan Gender Jadi Pertimbangan

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan penghargaannya kepada Majalah Pajak sebagai media yang tidak sekadar isu tentang pajak, fiskal, dan ekonomi  tetapi juga mulai memberikan perhatian pada isu tentang kesetaraan gender dan  kepemimpinan perempuan di tempat kerja serta isu lingkungan. Menurutnya, kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan ekonomi hijau melainkan juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) khususnya poin ke-5.

Majalah Pajak hebat, bisa mengangkat sosok-sosok pemimpin perempuan dan isu lingkungan di Hari Kartini. Karena Indonesia tidak bisa hanya sekadar tumbuh dari segi pertumbuhan ekonomi, tapi  equity yaitu aspek sosial dan lingkungannya juga sangat penting,”ungkap Shinta.

Ia memaparkan dua aspek penting dalam isu kesetaraan gender, yaitu kewirausahaan perempuan (seperti di sektor UMKM) dan perempuan di tempat kerja (workplace) sebagai profesional di perusahaan maupun  buruh. Kepemimpinan perempuan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan Gross Domestic Product, namun di sisi lain masih ada tantangan di tempat kerja karena perempuan memerlukan fleksibilitas untuk mengembangkan karier dan kehidupan keluarganya. Sehingga perlu komitmen dari  perusahaan dan tempat kerja untuk mempunyai ekosistem tempat kerja yang memadai bagi perempuan, seperti : ruang laktasi dan day-care untuk pengasuhan anak.

Baca Juga: Sistem Perpajakan Kita Memberatkan Perempuan?

Ia berpandangan,  saat ini masih ada gap atau perbedaan antara perempuan dan laki-laki di tempat kerja dari segi pendapatan dan recruitment. Isu kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi dan perlu menjadi perhatian perusahaan. Adapun isu yang terkait kewirausahaan perempuan adalah lebih kepada bagaimana perempuan pengusaha UMKM bisa mendapatkan akses permodalan dan juga pelatihan.

“Masing-masing komponen ini perlu keberpihakan yang lebih diarahkan untuk mencapai kesetaraan. Bukan lantas perempuan lebih penting dari pria. Karena faktanya saat ini perempuan masih sangat ketinggalan, makanya harus disejajarkan,”terangnya.

Pada momentum Hari Kartini 21April 2022, Majalah Pajak membuat daftar 10 perempuan yang melalui kepemimpinannya mampu mendorong bisnis yang berkelanjutan dengan latar-belakang jabatan chief (executive, financial, operating) fficer, direktur, pengusaha, atau founder di ruang lingkup sektor usaha yang meliputi keuangan, infrastruktur, pertambangan, industri, migas, dan telekomunikasi.

Lanjut baca

Populer