Connect with us

Breaking News

Menganalisis Dampak Covid-19 Terhadap Transfer Pricing

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Wabah virus Covid-19 telah mengubah tatanan hidup dunia, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Banyak bisnis mengalami kerugian bahkan sampai gulung tikar. Merebaknya Covid-19 juga berdampak dalam analisis transfer pricing. Misalnya, dalam analisis kesebandingan. Pada saat suatu perusahaan merugi, isu yang paling utama adalah apakah perusahaan yang merugi dapat digunakan sebagai pembanding?

Untuk menganalisis dampak pandemi terhadap berbagai isu transfer pricing, Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia disingkat (AKP2I) menggelar diskusi panel secara virtual bertajuk “Dampak Pandemi Covid pada Penentuan Harga Transaksi Afiliasi pada Kamis (28/10/21).

Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh mengatakan, saat ini pengetatan transfer pricing sangat tajam. Ia menyebut, tahun 2010 lalu transfer pricing masih menjadi domain pemeriksaan dan penggalian potensi tanpa dukungan undang-undang yang konkret. Namun, saat ini transfer pricing sudah lebih rinci. Meskipun dalam beberapa kasus, menurut Suherman masih terdapat ketidakadilan. Meski demikian, sebagai konsultan pajak, harus mematuhi aturan yang berlaku.

“Bagi kami, apa yang sudah ditulis dalam aturan, apakah itu undang-undang atau peraturan pelaksanaan, yang penting kami mengerti aturannya. Untuk itu, diskusi ini menghadirkan narasumber yang akan membahas das sollen (transfer pricing), baik dari sisi desain, aturan dan pelaksanaan,” kata Suherman.

Diskusi AKP2I kali itu menghadirkan beberapa narasumber dari MUC Consulting, seperti TP Partner MUC Consulting Wahyu Nuryanto, TP Manager MUC Consulting Kusumo Ferby, dan TP Manager MUC Consulting Sutiah Sidik.

Dalam paparannya, Wahyu Nuryanto menyampaikan, transfer pricing adalah proses penetapan harga transfer atau transaksi afiliasi yang sebenarnya sangat biasa dan sangat wajar terjadi. Namun, menjadi perhatian institusi perpajakan karena proses penetapan harga transaksi afiliasi ini berpotensi disalahgunakan.

“Penetapan harga yang tidak wajar ini bisa disalahgunakan untuk memperkecil atau menghindari kewajiban pajak. Sehingga diatur, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu hatus menyusun Transfer Pricing Documentation (TP Doc),” jelas Wahyu.

Wahyu menjabarkan pengaruh Covid-19 adalah adanya pembatasan sosial dan aktivitas sehingga berdampak pada disrupsi rantai usaha, permintaan (menurun/meningkat), perubahan behaviour dari multinational enterprise (MNE)  groups, dan perubahan kesepakatan antar pihak afiliasi. Hal ini akan berpengaruh terhadap transfer pricing.

Sesuai dengan PMK-213/PMK.03/2016, salah satu dokumen penentuan harga transfer atau TP Doc adalah dokumen lokal. Wahyu menyoroti tantangan dalam praktik penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen lokal, antara lain transaksi afiliasi perlu dijabarkan dengan komprehensif, pemilihan metode transfer pricing yang paling tepat, penjelasan tentang perubahan karakteristik usaha, dan penjelasan tentang perubahan-perubahan ketentuan kontrak dengan pihak afiliasi.

Selain itu, Wahyu juga menyoroti beberapa isu dalam analisis benchmarking, seperti penggunaan laporan keuangan beberapa tahun (multiple year analysis) dalam menguji tahun pajak Wajib Pajak dan keterbatasan data pembanding.

Pada diskusi itu, TP Manager MUC Consulting Sutiah Sidik membawakan materi tentang analisis kesebandingan. Ia menjelaskan, dampak yang disebabkan pandemi Covid-19 memberikan tantangan tersendiri bagaimana menerapkan analisis kesebandingan.

“Dalam melakukan analisis transfer pricing, biasanya mengandalkan data historis. OECD menyarankan beberapa pendekatan praktis yang dapat digunakan untuk dilakukannya comparability adjustment,” kata Sutiah.

Sutiah menjelaskan, informasi kontemporer yang dapat digunakan dalam analisis kesebandingan meliputi  sales volume (volume penjualan), capacity utilization (pemanfaatan kapasitas), biaya luar biasa, government assistance (bantuan pemerintah), government intervention (intervensi pemerintah), interim financial statement (laporan keuangan interim), macroeconomic information (informasi ekonomi makro), statistical method (metode statistik) dan budget and actual (anggaran dan aktual).

Dalam pendekatan budget and actual ini, misalnya, analisis yang dilakukan mencakup analisis variance atas laporan laba rugi budget (pre-Covid-19) dan hasil aktual; dilakukan adjusment atas hasil aktual jika pandemi Covid–19 tidak terjadi (dampak positif dan negatif) dan didukung oleh bukti data dan dokumen atas dampak tersebut; dokumentasi alasan kenapa adanya kenaikan biaya atau penurunan penjualan dengan memperhitungkan fungsi, aset dan risiko; dan dampak dari bantuan pemerintah.

Sementara itu, TP Manager MUC Consulting Kusumo Ferby menjabarkan dari sisi Advance Pricing Agreement (APA). Ferby menjelaskan, dampak Covid-19 terhadap APA yang sedang berjalan. Menurutnya, APA yang sedang berjalan tetap harus dipatuhi, kecuali terdapat hal yang dapat membuat APA teranulir. Misalnya tidak tercapainya critical assumption. Pada dasarnya APA memiliki critical assumption mengenai kondisi ekonomi dan operasional yang dapat memengaruhi transaksi yang dicakup di dalam APA. Selain itu, APA mengatur kondisi apa saja yang menyebabkan critical assumption tidak tercapai dan konsekuensinya sehingga perlu dicek case by case, sebab, pandemi Covid-19 tidak memiliki dampak yang sama terhadap semua perusahaan. Kemudian, Ferby menyarankan, jika menurut Wajib Pajak critical assumption sudah tidak relevan karena pandemi, Wajib Pajak perlu melakukan diskusi dengan fiskus sebelum melakukan perubahan terhadap APA.

Breaking News

Elektrifikasi untuk Keberlanjutan Bisnis

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Perusahaan menempuh elektrifikasi di era digital sebagai salah satu upaya untuk menjaga sustainability

 

Majalahpajak.net, Jakarta-Keberlanjutan (sustainability) telah menjadi isu penting yang mempengaruhi seluruh aspek bisnis mulai dari investor, konsumen, pengusaha, tenaga kerja, hingga lingkungan sosial  yang saling terkait satu sama lain. Martogi Siahaan selaku CEO Auto2000 sekaligus Presiden Indonesia Marketing Association (IMA) DKI Jakarta mengemukakan, sustainability menjadi topik  yang perlu mendapat perhatian dalam menjalankan bisnis di segala sektor, termasuk industri jasa (service industry). Ia mencontohkan keterkaitan isu sustainability tentang penerapan konsep ramah lingkungan dengan bisnis Auto2000 yang bergerak di industri jasa bidang automotive, salah satunya adalah mengenai elektrifikasi. Menyinggung peran perusahaan dalam mendukung ekosistem industri ramah lingkungan, menurutnya sistem engine yang terkait dengan elektrifikasi  di sektor automotif bukan satu-satunya jawaban. Martogi mengatakan, permasalahan utamanya adalah bagaimana mengurangi emisi karbon di alam dan ini dapat dilakukan secara kolaboratif melalui banyak cara.

Sejalan dengan strategy Toyota dalam mengurangi emisi karbon,  multi pathway produk  Toyota menjadi jawabannya, diantaranya adalah Auto2000 menjual Toyota Innova Hybrid dan bZ4X . Selain itu Auto2000 telah menjalankan berbagai inisiatif program ramah lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, air, dan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi Auto200 terhadap lingkungan sosial.

Baca Juga: Peluang Inovasi Sektor Industri dari Emisi Karbon Dampak Perubahan Iklim

“Bagi kami di Auto2000, sustainability bukan bagian yang terpisah dari industri secara keseluruhan. Apalagi dalam pelayanan kami kepada pelanggan. Lewat IMA, kami  mengangkat topik sustainability agar para marketer mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia bisnis,”kata Martogi kepada Majalah Pajak di sela-sela acara Gathering & Networking bertema “The Road to Sustainability in Service Industry” yang diselenggarakan IMA DKI Jakarta di Menara Astra, Jakarta, Kamis (19/01).

Ia memaparkan, IMA sebagai wadah organisasi  bagi para marketer di Indonesia dengan reputasi yang baik memiliki momentum untuk melangsungkan berbagai pertemuan dan menjalin networking dengan pelanggan. Agenda pertemuan secara offline kini dapat terselenggara  seiring berakhirnya kebijakan pembatasan sosial. Organisasi IMA juga memiliki program sertifikasi khusus profesional marketer yang dikeluarkan oleh Asia Marketing Federation sebagai induk organisasi.

Direktur Hubungan Internasional AMF Andi Rahim menyatakan, saat ini semua industri memiliki tantangan yang sama karena umumnya masih menggunakan bahan bakar fosil. Seiring perkembangan di era digital, jelasnya, maka proses elektrifikasi harus berjalan untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil.

“Elektrifikasi adalah salah satu yang membuat industri bisa sustainable. Kalau sumbernya masih bahan bakar fosil, maka bisnis itu tidak akan sustainable karena dalam jangka waktu tertentu semua bahan bakar fosil akan habis,”terang Andi.

Baca Juga: BKF : Pajak Karbon Disiapkan , Target Penurunan Emisi Ditingkatkan

Pertemuan IMA DKI Jakarta menghadirkan pembicara Maria Ariesta Utha yang merupakan Dosen dan Peneliti Universitas Trisakti. Ia menerangkan secara komprehensif tentang konsep sustainability dalam  ISO 26000 dan keterkaitannya dengan Environment, Sosial, Governance (ESG) serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Pembicara kedua menghadirkan Ajib Hamdani dari Asosiasi Pengusaha Indonesia sekaligus Dewan Redaksi Majalah Pajak yang memberikan paparan tentang makro ekonomi Indonesia dengan berbagai potensi dan tantangan di tahun 2023. Ajib menguraikan tentang tiga indikator  ekonomi Indonesia , yaitu PDB tahun 2021 yang sebesar Rp16.970,8 triliun, jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 273,8 juta jiwa, dan pertumbuhan ekonomi Kuartal III 2022  sebesar 5,72 persen. Adapun lima program yang menjadi prioritas pemerintah adalah : peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk  produktivitas dan daya saing, keberlanjutan infrastruktur, debirokratisasi, deregulasi, dan transformasi ekonomi.

Lanjut baca

Breaking News

Kanwil DJP Jakbar Beberkan Empat Pilar Kunci Sukses Penerimaan Pajak Tahun 2022

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Majalahpajak.net, Jakarta-Menutup tahun 2022, Kantor Wilayah (Kanwil ) Direktorat Jenderal Pajak (DIP) Jakarta Barat (Jakbar) telah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 59.609.642155.255 atau 117,38 persen dari target penerimaan pajak tahun 2022 yaitu sebesar Rp 50.781.861.665.000.

Kepala Kantor Wilyah DJP Jakbar Suparno mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak tahun 2022 tersebut tumbuh sebesar 36,05 persen jika dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2021.

“Kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakbar tersebut ditopang oleh sektor perdagangan sebesar 45 persen dan industri pengolahan sebesar 18 persen. Adapun sektor-sektor lain memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (24/01).

Ia menyampaikan, terdapat empat pilar kunci sukses sebagai strategi keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak. Pertama, jumlah Wajib Pajak bayar meningkat. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran diukur dengan CR (coverage ratio) antara jumlah Wajib Pajak bayar terhadap Wajib Pajak terdaftar.

Baca Juga: Pajak Bersahabat, Target Didapat

Kedua, keteraturan Wajib Pajak bayar meningkat. Upaya pengawasan pembayaran masa yang mendorong Wajib Pajak membayar teratur sesuai dengan jenis kewajiban pajaknya (payment of compliance).

Ketiga, kewajaran Wajib Pajak bayar meningkat. upaya pengawasan kepatuhan material agar Wajib Pajak membayar wajar sesuai dengan keadaan yang sebesarnya (strength of figure).

Keempat, terdapat kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Sebagai hasil upaya edukasi dan penyuluhan serta ekstensifikasi yang berkesinambungan akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar

Suparno juga mengatakan bahwa sebagai enabler tools untuk mengimplementasikan empat pilar kunci sukses tersebut, pihaknya memanfaatkan aplikasi Engine090 dan Badak (Pengayaan Basis Data Perpajakan) dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan, pengawasan (intensifikasi dan ekstensifikasi), pemeriksaan, penilaian dan penagihan.

Baca Juga: Lingkarkan Pajak ke Kepala Naga

Tidak hanya itu saja, salah satu strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2023, Kanwil DJP Jakbart juga telah membentuk Komite Kepatuhan yang bertugas merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data Wajib Pajak.

“Kanwil DJP Jakbar menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada para Wajib Pajak dan segenap stakeholder atas tercapainya target penerimaan pajak tahun 2022. Selanjutnya diharapkan adanya partisipasi, dukungan dan kerja sama yang terjalin baik dari seluruh Wajib Pajak dan stakeholder terkait,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

“Family Office” Merespons Transformasi Struktural Penempatan Dana

Diterbitkan

pada

 

Majalah Pajak, Jakarta – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengubah kebijakan perpajakan atas penghasilan dividen, fundamental lanskap pemajakan global, dan keterbukaan informasi keuangan. Di samping itu, Nomor Identitas Kependudukan (NIK) telah terintegasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Akibatnya, model penghindaran pajak dengan skema pembentukan special purpose vehicles (SPV)/trusts di luar negeri yang terdapat dalam Panama Papers, Paradise Papers, dan Pandora Papers sudah tidak relevan lagi. Konsep family office diyakini dapat memberikan respons atas transformasi struktural penempatan dana dari luar negeri ke dalam negeri.

Business and Legal Advisor of TheTitan.asia Suharno menjelaskan, melalui Pasal 4 Ayat 3 UU Ciptaker tentang penghasilan, penghasilan berupa dividen bukan merupakan objek pajak. Hal inilah yang menjadi perubahan fundamental kebijakan pemajakan dividen, sehingga yang sebelumnya high wealth individual (HWI) lebih memilih memanfaatkan dananya ke luar negeri, kini memiliki opsi untuk menempatkan dananya di dalam negeri.

“Kaitannya dengan model penempatan dana, dapat kita kaitkan dengan transformasi struktural, maka kita bisa melihat datanya secara luas, yaitu bagi HWI. Kesempatan para HWI untuk bisa menempatkan dananya di Indonesia, karena ketika menempatkan di Indonesia dia juga bukan objek pajak, terutama bagi para entrepreneur, bagi para taipan-taipan, karena kalau bicara perusahaan, owner bagi perusahaan itu sendiri enggak perlu menempatkan dananya di luar negeri dalam rangka tax purpose,” jelas Suharno kepada Majalah Pajak, (20/1).

Baca Juga: Makna Klaster Pajak di UU Cipta Kerja

Di sisi lain, keuntungan bagi Pemerintah Indonesia, sesuai amanah Pasal 4 Ayat 3 UU Ciptaker, dana yang di bawa ke tanah air wajib diinvestasikan selama tiga tahun. Dalam UU tentang Pengampunan Pajak dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dana itu harus disalurkan ke dalam sektor riil atau sektor moneter. Dan penempatan di Indonesia tidak dibatasi melalui sertifikat Surat Berharga Negara (SBN); serta disalurkan melalui investasi di bidang hilirisasi dan energi baru dan terbarukan (EBT).

“Jadi disinilah peranan dari dana itu yang kemudian ditempatkan di Indonesia selama tiga tahun dan Wajib Pajak HWI mendapatkan fasilitas, yaitu tidak dikenakan pajak. Negara mendapatkan value added economy, yaitu dananya akan tumbuh, baik itu yang ditempatkan pada sektor riil ataupun di sektor moneter. Negara pun untung, jadi win win solution,” jelas Suharno.

Perubahan lanskap pemajakan Indonesia juga akan tereskalasi dengan pengintegrasian NIK dan NPWP mulai Juli 2022 lalu. Integrasi ini juga merupakan ketentuan yang diatur dalam UU HPP. Senior Advisor of TheTitan.asia Muhamad Fajar Putranto mengapresiasi penyatuan NIK dan NPWP untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Ke depan, Indonesia juga berpotensi besar menerapkan skema single identity number (SIN).

Fajar memandang, ke depan, SIN dapat ditetapkan sebagai administrasi tunggal bagi setiap warga negara, sehingga menjadi satu data dan informasi yang terintegrasi. Sebab syarat dasar sebuah negara, utamanya harus mengatur orang/warga negara dengan pencatatan administrasi terkini (sistem teknologi), memiliki wilayah, dan pengakuan negara lain.

Baca Juga: Mengungkap Pengungkapan Sukarela

“SIN itu bisa kemana-mana, apalagi nanti Indonesia akan mengarah pada CBDC (Central Bank Digital Currency). SIN itu juga bukan soal pajak, tetapi menjadi sistem administrasi negara yang terintegrasi. Sejak bayi lahir, capture wajah, kemudian data dioptimasi direkam dalam satu data dan sistem. Kalau sudah SIN, semua kegiatan akan terekam, mau ngapa-ngapain juga membutuhkan satu sistem saja,” jelas Fajar.

Secara simultan, Indonesia juga telah melaksanakan konsensus global berupa pertukaran data informasi secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) sejak tahun 2018. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selama 2020, Indonesia telah menerima informasi keuangan dari 78 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan Indonesia/Wajib Pajak Indonesia.

Business and Legal Advisor of TheTitan.asia Nadia Ambar Shofiya meyakinkan, konsep family office dapat menjadi guideline atas transformasi struktural, pengintegrasian NIK dan NPWP, peluang penerapan SIN, dan AEoI. Sebab perubahan itu akan membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DJP semakin prima, tidak ada lagi celah untuk Wajib Pajak menghindar dari pajak. Di sisi lain, perubahan struktural justru memberikan benefit bagi Wajib Pajak.

“Karena tidak hanya informasi basic identity, tapi transaksi keuangan, perpajakan, dan segala macam bisa dibuka. Jadi pergerakan Wajib Pajak akan terbatas dan mau tidak mau mereka harus pindahkan (dana yang sebelumnya di luar negeri). Misalnya, penempatan dana di Singapura, itu bukan cuma dari pajaknya yang dikenakan, tapi juga dari bisnis spending-nya di negara itu diperhitungkan. Jadi ujungnya, bisa jadi dia keluar uang lebih banyak daripada (menempatkan dana) di Indonesia sebenarnya. ” kata Nadia.

Business and Legal Advisor of TheTitan.asia Maisya Sabhira juga menambahkan, kedepannya TheTitan.asia berencana untuk menjalin partnership dengan beberapa stakeholders, seperti perbankan, asuransi, dan kantor hukum sebagai bentuk services yang terintegrasi dalam family office ini.

“Kita seperti one stop solution services untuk para HWI. Jadi kita construct sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Mulai dari family constitution-nya, estate and succession planning, agar bisnis keluarga tersebut dapat bertahan antar generasi, termasuk memitigasi adanya risiko perselisihan dalam keluarga.” tambah Maisya.

Nah, apabila Anda ingin mengetahui konsep family office ini secara lebih komprehensif dalam merespons transformasi struktural, pengintegrasian NIK dan NPWP, peluang penerapan SIN, dan AEoI. Senior Advisor of TheTitan.asia Muhamad Fajar Putranto dan tim Business and Legal Advisor of TheTitan.asia (Suharno, Nadia Ambar Shofiya, dan Maisya Sabhira) akan memaparkannya dalam acara Diskusi Panel TaxPrime 2023 bertema Indonesia Tax Outlook 2023: Navigating Tax Opportunities and Risks. Secara keseluruhan, ada lima topik yang akan didiskusikan dalam acara Diskusi Panel TaxPrime 2023 yang diselenggarakan pada Kamis, 2 Februari 2023 pukul 09.00–12.00 WIB secara daring (webinar) melalui aplikasi Zoom.

Diskusi panel akan dihadiri oleh beberapa narasumber lain yang telah ahli di bidangnya. Berikut daftar lengkap narasumber:

  • Machfud Sidik M.Sc. (Direktur Jenderal Pajak tahun 2000-2001, Senior Advisor TaxPrime).
  • Robert Pakpahan (Direktur Jenderal Pajak tahun 2017-2019, Senior Advisor TaxPrime).
  • Wawan Setiyo Hartono (Senior Advisor TaxPrime) dan Teguh Wisnu Purbaya (Tax Compliance and Audit Advisor TaxPrime).
  • Emanuel Dewo Adi W. (Senior Advisor TaxPrime) dan Bayu Rahmat Rahayu (Transfer Pricing and International Tax Advisor TaxPrime).

Webinar yang menggandeng Majalah Pajak sebagai media partner ini gratis dan terbuka untuk umum. Ayo daftarkan diri Anda melalui tautan berikut https://bit.ly/TaxOutlook2023TaxPrime dan pastikan kehadiran Anda pada tanggal 2 Februari 2023 di Diskusi Panel TaxPrime 2023, Indonesia Tax Outlook 2023: Navigating Tax Opportunities and Risks.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi: +62 811-1390-4848 (Fisa Maharani) atau +62 811-1910-9889 (Friska Olivia) atau ikuti media sosial TaxPrime: Instagram (@taxprime_indonesia), dan LinkedIn (TaxPrime). See you there!

Lanjut baca

Populer