Connect with us

Research and Literature

Menelisik Implikasi Global Minimum Tax terhadap Indonesia

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi Kostaf Fia UI
Research and Literature KOSTAF FIA UI didukung Majalah Pajak menyelenggarakan Insightax First Edition

 

Majalahpajak.net – Pada tahun 2021 lalu, publik sempat dihebohkan dengan kebocoran dokumen Pandora Papers oleh The International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) yang mengungkap berbagai dokumen transaksi yang terjadi di antara tahun 1996-2020 dan memberi gambaran terkait praktik penghindaran pajak dalam skala global. Sebagaian besar laporan berkaitan dengan praktik penghindaran pajak melalui skema pendirian perusahaan cangkang guna mengakali tarif pajak tinggi di negara asal perusahaan tersebut.

Ditambah lagi, digital economy sebagai bagian dari transformasi perkembangan informasi dan komunikasi telah berhasil membuat teknologi lebih murah dan kuat, serta meningkatkan proses bisnis dan inovasi berbagai sektor ekonomi. Setidaknya, terdapat 14 perusahaan cangkang yang dilaporkan dalam laporan tersebut (DDTC News, 2021; OECD, 2015). Keempat belas perusahaan cangkang tersebut barulah yang terkuak. Belum lagi berbagai perusahaan cangkang yang belum terungkap dalam melakukan penghindaran pajak.

Hal tersebutlah yang kemudian mendorong berbagai pemimpin negara meningkatkan perhatian mereka terhadap perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (multinational companies /MNEs)[1] yang memanfaatkan celah ketentuan perpajakan antar-yurisdiksi dan melakukan pengalihan laba mereka ke beberapa negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Untuk merespons hal ini serta berdasarkan permintaan dari G20[2], pada tahun 2013, Organizations for Economic Co-Operation and Development (OECD) menerbitkan Base Erosion Profit Shifting (BEPS)[3] Actions Plan dengan salah satu tujuannya ialah untuk menjawab tantangan akibat digitalisasi ekonomi terhadap perpajakan (Asmarani, 2021b; OECD, 2015).

Setelah melalui berbagai diskusi, pada tanggal 21 Oktober 2021, OECD, pimpinan negara G20, dan negara anggota forum Inclusive Framework[4] mengesahkan pilar 2 yang menjadi kesepakatan bersama atau konsensus dalam upaya melindungi basis pemajakan melalui penetapan tarif efektif Pajak Penghasilan (PPh) badan minimum secara global (Global Minimum Tax), bersamaan dengan pilar 1 mengenai usulan solusi untuk menjamin basis dan hak pemajakan dalam konteks ekonomi digital yang lebih adil.

Terdapat dua rencana kebijakan dalam pilar 2, yaitu Global anti-Base Erosio Rules (GloBE) dan Subject to Tax Rule (STTR). Pilar 2 bersifat common approach sehingga tidak wajib untuk diimplementasikan, meskipun potensi pemajakannya lebih besar dari pilar 1. Namun, setiap negara tetap akan terdampak terlepas setuju atau tidaknya negara tersebut (Darussalam, 2022).

Skema Global Minimum Tax (GMT)

            Sebenarnya, konsep GMT memiliki kesamaan dengan alternative minimum tax (AMT), yaitu desain skema pemajakan yang bertujuan untuk menghindari perusahaan untuk tidak membayar pajak atau membayar pajak sangat kecil dibandingkan penghasilan mereka (Dhora, 2019). Sama seperti AMT, GMT merujuk pada skema untuk memastikan bahwa tidak terjadi penghindaran pajak yang dapat merugikan negara.

Selain itu, Skema minimum tax juga dianggap sangat efektif dalam mengatasi profit shifting[5] dan mampu meredam praktik kompetisi pajak antarnegara (IMF, 2019). Perbedaannya hanya terletak pada tingkat penerapan kebijakan tersebut, di mana GMT diimplementasikan di tingkat global atas penghasilan MNEs. Skema ini juga akan mengakibatkan MNEs dalam negeri harus membayar pajak minimum ketika memperoleh penghasilan dari luar negeri (Dhora, 2019).

Berdasarkan Inclusive Framework on BEPS (2021), skema pilar 2 diterapkan terhadap seluruh entitas konstituen[6] yang merupakan anggota MNEs dan memiliki penghasilan bruto sebesar EUR750 juta atau sekitar Rp11 triliun per tahun. Pilar 2 tidak berlaku terhadap MNEs yang ultimate parent atau induknya adalah entitas pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-profit, lembaga dana pensiun, lembaga penyedia dana investasi, dan real estate investment vehicle. Selain itu, pilar 2 juga mengecualikan imbal hasil dari kegiatan ekonomi substantif sebesar 5 -7,5% dari total penghasilan MNEs.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa GMT mengandung dua rencana kebijakan. Pertama, GloBE yang terdiri dari dua skema, yakni income inclusion rule (IIR) dan undertaxed payment rule (UTPR). Pajak minimum atas IIR dan UTPR adalah 15%. Jadi, IIR akan memaksa MNEs untuk membayar tarif efektif PPh Badan sebesar 15% di manapun lokasinya. Oleh sebab itu, jika negara tujuan investasi MNEs mengenakan tarif di bawah 15%, atas selisih tersebut akan menjadi beban pajak tambahan (top-up tax) yang dikenakan terhadap entitas induk di negara domisili. Sedangkan skema UTPR memiliki arti bahwa biaya yang dikeluarkan MNEs di negara domisili kepada entitas konstituen di negara yang memiliki tarif pajak efektif di bawah 15%, menjadi non-deductible. Apabila IIR sudah diterapkan di negara induk, maka UTPR tidak berlaku (OECD, 2021).

Contohnya, induk MNEs X Company berada di negara A. X Company memiliki anak perusahaan di negara B yang merupakan tax haven country dengan tarif pajak 0%. Selain itu, anak perusahaan X Company berada di negara C yang mendapat insentif berupa tax holiday. Berdasarkan ketentuan GMT, atas penghasilan anak perusahaan di negara B dan di negara C akan dipajaki di negara A selaku negara domisili sebesar 15% yang didapatkan dari 15% – 0%.

Kedua adalah skema STTR, di mana skema ini memungkinkan negara sumber untuk mengenakan pajak atas penghasilan afiliasi di negara domisili ketika penghasilan tersebut tidak atau dipajaki di bawah tarif pajak efektif sebesar 9%. STTR hanya akan dikenakan secara bilateral melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan melihat dari sisi negara sumber (OECD, 2021).

Skema STTR ditujukan untuk mewujudkan single tax principle, yakni penghasilan harus hanya dipajaki sekali dan harus menghilangkan double taxation maupun double non-taxation. Menurut Garcia (2019) dalam (Darussalam, 2022), hal tersebut disebabkan oleh negara-negara yang ternyata tidak atau hanya memajaki lebih sedikit daripada yang seharusnya, padahal ia memiliki hak untuk memajaki berdasarkan P3B.

Dampak GMT terhadap Indonesia

            Menurut Rahayu (2022), GMT memiliki beberapa manfaat bagi Indonesia, yaitu (1) sebagai sarana melindungi basis pajak Indonesia dalam menghadapi tekanan kompetisi pajak; (2) mereduksi peran tax haven countries melalui  skema profit shifting sehingga skema investasi akan lebih ringkas; dan (3) berdampak pada MNEs yang induknya berkedudukan atau menjalankan operasinya di Indonesia. Namun, yang menjadi persoalan adalah Indonesia lebih sering menjadi negara sumber dibandingkan menjadi negara domisili karena MNEs yang berada di Indonesia mayoritas berasal dari capital exporting countries (Darussalam, 2022).

Salah satu upaya Indonesia dalam memikat investor agar menanamkan investasi di Indonesia adalah melalui pemberian berbagai insentif pajak, seperti tax holiday, tax allowance dan super deductions, tarif PPh lebih rendah 3% untuk listed company, dan penyusutan dipercepat (accelerated depreciation). Kehadiran GMT tentu akan berdampak bagi pemberian insentif pajak dalam bentuk tax holiday[7]. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, berpendapat bahwa saat ini tengah dilakukan evaluasi atas kebijakan tax holiday sebagai dampak implementasi proposal Pilar 2 (Wildan, 2021

    *Diketahui bahwa Korea Selatan menerapkan IIR

**Diketahui bahwa PT Y memperoleh tax holiday sehingga tarif efektifnya 0%

 

Gambar 1. Ilustrasi Penerapan Tax Holiday di Indonesia

Sumber: Rahayu (2022),

Berdasarkan gambar 1 di atas, diketahui bahwa Indonesia menerapkan tax holiday bagi PT Y yang merupakan anak perusahaan Y Company di Korea Selatan sehingga tarif pajak efektifnya adalah 0%. Namun, Korea Selatan yang menerapkan IIR menyebabkan Korea Selatan dapat mengenakan top-up tax kepada Y Company sebesar 15% x 100.000 USD, yaitu 15.000 USD. Oleh sebab itu, manfaat pajak yang diterima Y Company ketika menanamkan investasinya di Indonesia melalui PT Y hanya sebesar 7% (22%-15%) karena tarif 15% tetap dikenakan di Korea Selatan selaku negara domisili.

Meskipun skema GloBE terlihat sangat ideal, bisa saja skema ini menyiratkan kepentingan ekonomi negara-negara maju saja. Mengapa? Karena skema tersebut bisa saja tidak hanya menyebabkan basis pajak di tax haven countries ditarik ke negara maju, tetapi juga basis pajak hasil kegiatan ekonomi substantif yang berasal dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh di mana pun MNEs memilih lokasi untuk berinvestasi, pasti akan dikenakan tarif pajak efektif minimum 15%.

Selain itu, GMT akan memaksa negara berkembang yang cenderung akan memberi insentif pajak guna menarik investor asing dalam melakukan real economic activity untuk bersaing dengan negara yang memiliki kemampuan lebih dalam memberikan insentif non-pajak. Hal ini tentunya justru akan mencederai wujud level playing field[8]. Oleh sebab itu, dibandingkan mengeliminasi kompetesi pajak, skema GMT justru akan mengeliminasi negara berkembang dalam kompetsisi untuk memperoleh investasi (Avi-Yonah, 2000; Septriadi, 2022).

Apa yang Harus Indonesia Lakukan ke Depannya?

Menurut Darussalam (2022), Indonesia dapat memanfaatkan kebijakan carve-out yang telah disepakati secara global di dalam Proposal Pilar 2. Diketahui bahwa dalam skema GloBE, terdapat formulaic substance carve-out yang akan menjadikan biaya sumber daya manusia (payroll) sebesar 10% dan kepemilikan harta berwujud (tangibel assets) sebesar 8% sebagai pengurang laba dalam perhitungan GMT (OECD, 2021).

Skema ini memang menjadi celah dalam implementasi skema GMT, tetapi perlu diperjuangkan oleh negara-negara yang sengaja melakukan relaksasi beban pajak MNSe. Oleh sebab itu, Indonesia selaku negara berkembang perlu melakukan peninjauan kembali besaran carve-out yang akan menjadi konsensus global guna menarik adanya real economic activity di Indonesia, seperti pembangunan pabrik dan sebagainya (Septriadi, 2022).

Selain itu, Indonesia juga perlu untuk melakukan peninjauan kembali terkait insentif pajak yang akan diberikan kepada investor asing, sebab dengan diimplementasikannya skema GloBE, Indonesia harus mulai beralih dari pemberian insentif pajak menjadi insentif non-pajak. Indonesia juga harus menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan dapat menjamin kepastian hukum karena iklim bisnis yang baik dari suatu negara (termasuk pemerintahan yang stabil, tenaga kerja yang terdidik, serta adanya infrastruktur yang memadai) jauh lebih penting dibandingkan sekadar pemberian insentif pajak tertentu (Avi-Yonah, 2000; Rahayu, 2022).

Indonesia juga perlu mencermati skema STTR yang menjadi bagian dari Pilar 2. Hal tersebut disebabkan oleh skema STTR yang dapat lebih menjamin basis pemajakan Indonesia yang cenderung menjadi negara sumber (Darussalam, 2022). Melalui skema STTR, Indonesia bisa memperoleh basis pemajakan minimum 9% atas penghasilan bunga, royalti, dan penghasilan jasa (OECD, 2021). Tak hanya itu, Indonesia perlu memaparkan isu-isu berkaitan negara berkembang pada forum G-20 pada November 2022 nanti dan melakonkan peran strategis selaku presidensi G-20, mengingat G-20 menjadi forum ekonomi global bersama negara-negara yang memiliki peran ekonomi signifikan di dunia (Septriadi, 2022).

Referensi

Asmarani, N. G. C. (2021a). Apa Itu Pemungut PPN PMSE? https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pemungut-ppn-pmse-29821

Asmarani, N. G. C. (2021b). Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD? https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pilar-1-dan-pilar-2-proposal-pajak-oecd-31707

Avi-Yonah, R. S. (2000). Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the Welfare State. Harvard Law Review, 113(7), 1575–1675. https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=articles

Darussalam. (2022). Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global. https://news.ddtc.co.id/mencermati-kesepakatan-pajak-minimum-global-31699

DDTC. (2016). Apa Itu Tax Holiday? https://news.ddtc.co.id/apa-itu-tax-holiday-6481

DDTC News. (2021). Pandora Papers dan Skandal Pajak Global, Ini yang Perlu Diketahui. https://news.ddtc.co.id/pandora-papers-dan-skandal-pajak-global-ini-yang-perlu-diketahui-33365

Dhora, K. A. (2019). Mencermati Global Minimum Tax dan Penerapannya. https://news.ddtc.co.id/mencermati-global-minimum-tax-dan-penerapannya-16003

G20. (2022). ABOUT THE G20: Participants. https://g20.org/about-the-g20/

IMF. (2019). Corporate Taxation in the Global Economy. Policy Papers, 19(007), 1. https://doi.org/10.5089/9781498302197.007

Inclusive Framework on BEPS. (2021). Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two). OECD. https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.pdf

Kompasiana. (2016). Mengenal “Profit Shifting”, si Biang Kerok Kerugian Negara. https://www.kompasiana.com/kotakireng/569b3da2b77a6159078a50b1/mengenal-profit-shifting-si-biang-kerok-kerugian-negara

Lamers, I., Mcharo, P., & Nakajima, K. (2014). Tax Base Erosion and Profit Shifting ( BEPS ) and International Economic Law. Trade and Investment Law Clinic Papers 2013, January, 1–77. www.tradelab.org

OECD. (2015). Action 1 Tax Challenges Arising from Digitalisation. https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action1/

OECD. (2021). Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy. https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf

Rahayu, N. (2022). PERKEMBANGAN TERKINI BEPS 2.O.

Septriadi, D. (2022). Bagaimana Kita Harus Menyikapi Pajak Minimum Global? https://news.ddtc.co.id/bagaimana-kita-harus-menyikapi-pajak-minimum-global-37136

Tambunan, A. P. I. (2020). Perlukah Inclusive Framework dalam Implementasi BEPS? https://news.ddtc.co.id/perlukah-inclusive-framework-dalam-implementasi-beps-21095

Wildan, M. (2021). Dampak Pajak Minimum Global ke Insentif Bukan Masalah Indonesia Saja. https://news.ddtc.co.id/dampak-pajak-minimum-global-ke-insentif-bukan-masalah-indonesia-saja-34194

 

[1] Multinational companies biasanya membentuk grup yang mencakup entitas induk dan entitas atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang tidak berlokasi di yurisdiksi yang sama dengan entitas induk (OECD, 2021).

[2] G20 adalah forum antarpemerintah yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Forum ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan perekonomian global (G20, 2022).

[3] Base Erosion merujuk pada pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, kedaulatan, dan prinsip keadilan perpajakan. Sedangkan profit shifting atau pengalihan laba merujuk pada salah satu cara dalam melakukan penggerusan pajak (Lamers et al., 2014).

[4] Forum Inclusive Framework adalah wadah bagi negara non-anggota G20 dan OECD yang turut serta dalam BEPS Action Plan (Tambunan, 2020).

[5] Profit shifting merujuk pada pemindahan keuntungan kepada perusahaan afiliasi yang biasanya terletak di negara yang memiliki tarif pajak paling rendah. Skema ini bertujuan untuk menghindari pajak yang terlalu besar (Kompasiana, 2016)

[6] Entitas konstituen adalah entitas yang merupakan bagian dari MNEs grup yang bisa berbentuk sebagai Bentuk  Usaha Tetap (BUT) ataupun entitas utama (OECD, 2021).

[7] Tax holiday adalah salah satu bentuk insentif pajak berupa pembebasan beban PPh badan atau pengurangan tarif

PPh badan yang ditujukan untuk perusahaan yang baru saja menanamkan modalnya di Indonesia untuk jangka

waktu tertentu (DDTC, 2016).

[8] Level playing field adalah kesetaraan perlakuan dalam perpajakan (Asmarani, 2021a)

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Research and Literature

Problematika Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Foto: Dok: DJP

 

Majalahpajak.net – Esensi dari sebuah kebijakan adalah untuk diketahui dan dipatuhi masyarakat. Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas tentang suatu kebijakan baru,  sosialisasi menjadi hal lumrah yang dilakukan pemerintah. Melalui sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat secara gradual mematuhi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun begitu, sosialisasi masih acap kali menjadi masukan pada tulisan-tulisan yang membahas implementasi sebuah kebijakan. Hal ini secara implisit mengindikasikan bahwa sosialisasi masih menjadi isu yang belum menemukan jalan keluar yang efektif agar dapat benar-benar tersampaikan kepada seluruh pihak yang dituju.

Isu sosialisasi tak terkecuali terjadi pada kebijakan pajak yang ditujukan bagi Wajib Pajak UMKM, seperti Kebijakan Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak sampai dengan Rp500 juta yang baru ditetapkan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sejak masih berbentuk rancangan, pokok-pokok perubahan atau penambahan dalam UU HPP telah disuarakan berulang kali melalui media-media DJP, pojok pajak, atau bentuk sosialisasi pemerintah lainnya.

Masalah Sosialisasi di Lapangan

Dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk terlebih dahulu memahami pesan yang ingin disampaikan pemerintah melalui aturan-aturan perpajakan. Berdasarkan data terakhir oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI pada 2019, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,47 unit (DataIndonesia, 2022). Angka ini jelas terus meningkat selama 3 tahun terakhir hingga 2022, salah satunya dipengaruhi pandemi Covid-19 yang membangun tekad masyarakat untuk membuka usaha agar bisa tetap memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hal ini berimbas pada hanya sekitar 2,3 juta UMKM dari total keseluruhannya pada tahun 2020 yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, itupun tidak semuanya rutin membayar pajak (Liputan6.com, 2020).

Baca Juga: Universitas Gunadarma Bersinergi Mendigitalkan UMKM

Kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan menjadi percuma apabila tidak dibarengi dengan kesadaran pelaku UMKM dan sosialisasi yang intensif dari pemerintah. Sosialisasi pajak dari pemerintah itu sendiri menjadi langkah yang paling berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, ada beberapa hal yang menyebabkan masih kurang efektifnya sosialisasi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan perpajakan bagi UMKM:

  1. Stigma Buruk Wajib Pajak terhadap Kebijakan Pajak dan Pemerintah

Masih banyak pelaku UMKM yang enggan memanfaatkan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP). Pelaku UMKM menganggap bahwa insentif dari pemerintah merupakan jebakan yang bisa memaksa mereka untuk ber-NPWP dan membayar pajak sehingga pelaku UMKM berusaha menghindari berurusan dengan petugas pajak. Tidak hanya itu, sistem perpajakan self assessment yang dianut pajak penghasilan (PPh) di Indonesia berarti tidak semua pelaku UMKM berkesempatan untuk didatangi petugas pajak. Hal ini akan membuat mereka merasa tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sehingga sosialisasi dari pemerintah pun tidak diperhatikan.

  1. Sosialisasi yang Tidak Menjangkau Seluruh Pelaku UMKM

Berbeda dengan masalah sebelumnya, nyatanya tidak semua Wajib Pajak UMKM mempunyai stigma buruk terhadap petugas pajak. Seringkali, mereka sejatinya ingin patuh, tetapi bahasa yang digunakan dalam peraturan cenderung sulit dimengerti yang membutuhkan interpretasi dari pemerintah yang lebih mudah dipahami. Banyak pula UMKM yang belum mengerti cara menyusun laporan keuangan atau melaporkan pajaknya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial saat ini sulit untuk dipisahkan dari aktivitas sehari-hari sebagian besar masyarakat Indonesia. Secara tidak langsung, media sosial sudah menjadi bagian yang selalu terlibat di dalam kehidupan orang Indonesia, tak terkecuali pemerintah yang banyak menggunakan media sosial, seperti Youtube, Instagram, dan Twitter untuk melakukan sosialisasi dan menjawab keluhan-keluhan dari Wajib Pajak.

Terlepas keunggulan dari penggunaan media sosial, DJP harus memastikan bahwa materi sosialisasi yang diberikan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara umum dan Wajib Pajak secara khusus. Namun, per Februari 2022  diketahui pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta orang, yaitu hanya sekitar 68,9% dari total populasi masyarakat Indonesia sebesar 277,7 juta orang (We are Social, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak semua Wajib Pajak, termasuk di dalamnya pelaku UMKM, menggunakan media sosial. Belum lagi, tidak menutup kemungkinan bahwa di antara Wajib Pajak yang menggunakan media sosial benar-benar mengerti penggunaan media sosial tersebut dengan baik.

Baca Juga: DJP Lakukan Sosialisasi Lanjutan UU Cipta Kerja di Jawa Timur

Alternatif Solusi

Media sosial harus dapat dimanfaatkan secara maksimal agar mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia saat ini. Namun, hambatan di atas menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai media sosialisasi belum tentu akan selalu berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini DJP perlu mengupayakan alternatif sosialisasi lainnya yang dapat menutupi kekurangan dari penggunaan media sosial dan lebih merangkul seluruh masyarakat, misalnya dengan mengupayakan kembali cara sosialisasi tradisional yang sudah cenderung ditinggalkan, seperti:

  1. Melaksanakan program pelayanan mobil pajak keliling. Mobil keliling dapat digunakan untuk memasang iklan tentang pajak, seperti himbauan atau ajakan membayar pajak. Selain itu, mobil keliling juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan perpajakan bagi Wajib Pajak.
  2. Menggencarkan pemasangan iklan, tidak terbatas pada lokasi besar, tetapi juga pada lokasi kecil yang cenderung jarang dilalui orang banyak.
  3. Menyelenggarakan seminar perpajakan pada sekolah-sekolah secara lebih rutin yang dapat dimulai dari sekolah dasar sehingga kesadaran pajak dapat terbangun sejak dini.
  4. Memperbanyak kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak UMKM dengan disertai sarana yang dapat mendukung usaha mereka, seperti halnya pada kegiatan sosialisasi UU HPP oleh DJP di Medan dengan mendirikan booth yang memamerkan produk-produk yang dijual UMKM.

Lanjut baca

Breaking News

Media Terbaik Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Di Tengah Pemulihan Pandemi: Review atas Program Pengungkapan Sukarela 2022

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi

 

Disusun Oleh: 1) Pangestuti Diah Rizki, 2) Nur’aini Andhivi, 3) Salsabila Annisa Zahra

                                   Mahasiswi Ilmu Administrasi Fiskal 2020, FIA UI

 

 

Majalahpajak.net – Serupa namun tak sama dengan program pengampunan pajak yang sebelumnya dilaksanakan di Indonesia, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang kerap disebut masyarakat sebagai Tax Amnesty (TA) jilid II adalah kesempatan kedua yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pada pengungkapan harta. Tidak seperti TA, PPS yang merupakan produk dari Undang-Undang No. 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hanya dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang pernah mengikuti TA dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Program yang berlangsung selama enam bulan ini, yaitu sejak 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP. Selain meningkatkan kepatuhan sukarela WP, PPS juga digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia (Kontan, 2022). Sampai akhir pelaksanaan PPS, diketahui bahwa pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sampai dengan Rp61,01 triliun. Dengan terkumpulnya penerimaan pajak yang cukup fantastis tersebut, tidak heran apabila Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan bahwa program ini tergolong program yang sukses terlaksana (Liputan6, 2022). Namun, jika dilihat dari sisi WP yang mengikuti PPS, dapat dikatakan bahwa program ini kurang diminati oleh WP.

Sejak awal, Suryo Utomo mengharapkan setidaknya satu juta WP dapat ikut berpartisipasi dalam PPS (DDTCNews, 2022). Namun, nyatanya sampai batas akhir pelaksanaan PPS, WP yang ikut berpartisipasi dalam program ini hanya 247.918 WP atau 24,79% dari target yang diharapkan. Tidak terpenuhinya target peserta PPS mengindikasikan bahwa sosialisasi PPS yang dilakukan pemerintah kurang masif. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad, yang menilai bahwa pemerintah belum cukup masif dalam melakukan sosialisasi PPS (DDTCNews, 2022).

Baca Juga: Mengungkap Pengungkapan Sukarela

Sebagai sebuah kebijakan yang cukup asing di mata masyarakat, peran sosialisasi sudah seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Hal ini karena suatu kebijakan adalah keputusan pemerintah yang dipilih dari sekian opsi alternatif yang tersedia. Untuk men-deliver hal tersebut, pemerintah perlu melakukan pembumian dari sistematika kebijakan yang kompleks melalui kegiatan sosialisasi. Bahkan, Widjayanti (2011) menyebutkan bahwa peran sosialisasi pemerintah berpengaruh pada citra pemerintah itu sendiri. Semakin baik pelayanan yang diberikan, semakin baik pula citra atau persepsi yang terbentuk pada publik. Dengan demikian, secara tidak langsung peran sosialisasi dalam tata kenegaraan akan berpengaruh pada eksistensi pemerintah itu sendiri.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jumlah WP yang mengikuti PPS 2022 hanya sebesar 1/5 dari total peserta TA 2016. Fakta tersebut didukung dengan informasi dari penelitian lapangan terhadap WP DKI Jakarta, terdapat banyak kritik yang mengarah pada keterbatasan pengetahuan terkait PPS. Sosialisasi secara personal atau sosial masih minim dirasakan oleh WP. Meski survey dilakukan kepada WP DKI Jakarta, yang notabenenya merupakan masyarakat ibukota, ternyata tidak semua WP merasa familiar dengan istilah-istilah perpajakan. Dari kondisi tersebut, dapat dibayangkan sekiranya respons yang berpotensi muncul dari WP daerah lainnya, di mana akses dan kecepatan penyebarluasan informasi belum semasif di DKI Jakarta. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi penting dalam hal menyampaikan bahasa kebijakan melalui kegiatan sosialisasi.

Kebanyakan dari WP melakukan komparasi antara sosialisasi TA 2016 dengan PPS 2022. WP mengungkapkan bahwa pada saat sosialisasi TA, DJP melakukan promosi secara besar-besaran dengan memanfaatkan media massa seperti koran harian, baliho di jalan raya, hingga standing banner pada tempat-tempat publik yang masif, serta arahan langsung dari para Account Representative. Berbeda dengan TA, WP tidak merasakan adanya upaya sosialisasi serupa atau bahkan lebih ekstra terkait kebijakan ini. Dengan demikian, WP merasa masih cukup asing dengan PPS, padahal manfaat yang diterima ketika mengikuti program ini terbilang sangat besar.

Berdasarkan penelitian lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan 48 responden yang merupakan WP terdaftar di KPP wilayah DKI Jakarta. Mayoritas responden menyatakan bahwa sosialisasi secara online lebih efektif untuk memperkenalkan kebijakan pemerintah. Alasan utama yang diungkapkan adalah mengenai luasnya cakupan yang dapat diraih. Selain itu, kondisi pandemi juga menjadi pertimbangan karena adanya pembatasan kegiatan secara offline. Dalam hal sarana sosialisasi, media sosial menjadi pilihan yang paling banyak diutarakan, yaitu sebanyak 31,5% dari seluruh responden. Berita TV, blast email, dan blast Whatsapp juga menjadi alternatif yang dipilih responden.

Baca Juga: Memudahkan yang Mau Jujur

Responden lainnya berpendapat bahwa sosialisasi secara offline lebih efektif karena bersifat lebih personal. Hal ini karena pendekatan personal secara langsung dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, dengan keterbatasan sosialisasi secara offline, pemerintah dipaksa untuk hanya berfokus kepada kelompok masyarakat yang dituju sehingga sosialisasi berjalan secara efektif. Dari pertimbangan tersebut, sarana sosialisasi secara offline yang paling banyak dipilih oleh responden adalah penyuluhan secara langsung dan sosialisasi oleh Account Representative.

Terlepas dari kondisi pandemi, sosialisasi secara online masih menjadi primadona WP. Hal ini didasarkan pada luasnya cakupan sosialisasi sehingga masyarakat secara umum, tidak terbatas pada WP, mendapatkan informasi mengenai kebijakan pemerintah. Walaupun informasi yang didapatkan WP tidak serinci sosialisasi secara langsung, setidaknya masyarakat mengetahui kebijakan apa saja yang tengah dilakukan pemerintah. Agar dapat memahami lebih lanjut, masyarakat dapat menelusuri atau mengajukan pertanyaan melalui kanal khusus secara online yang telah disediakan pemerintah pada media sosial ataupun web pemerintah.

Daftar Referensi

DDTCNews. (2022, April 19). PPS Sisa 2 Bulan, Dirjen Pajak Ingin 1 Juta WP Ungkapkan Hartanya. news.ddtc.co.id.https://news.ddtc.co.id/pps-sisa-2-bulan-dirjen-pajak-ingin-1-juta-wp-ungkapkan-hartanya-38570

DDTCNews. (2022, June 6). Belum Semua WP Mengerti, Sosialisasi PPS Perlu Lebih Masif. news.ddtc.co.id. https://news.ddtc.co.id/belum-semua-wajib-pajak-mengerti-sosialisasi-pps-perlu-lebih-masif-39625

Kontan. (2022, May 30). Dengan mengikuti PPS, Mendorong dan Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. kontan.co.id. https://keuangan.kontan.co.id/news/dengan-mengikuti-pps-mendorong-dan-mempercepat-pemulihan-ekonomi-nasional

Liputan6. (2022, July 19). Dirjen Pajak: Program Pengungkapan Sukarela Pajak Sukses Besar. liputan6.com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5018107/dirjen-pajak-program-pengungkapan-sukarela-pajak-sukses-besar

Widjayanti, A. (2011, Desember). Marketing dalam Sektor Publik. Jurnal Ilmu Administrasi, 8(3), 330-340

Lanjut baca

Breaking News

Penambahan Lapisan Tarif PPh Miliarder, Apa Sih Alasannya?

Diterbitkan

pada

Sumber: iStock

 

MAJALAHPAJKA.NET– Menjadi momok bagi perekonomian Indonesia sejak kehadirannya di awal tahun 2020. Terbukti melalui laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2020 menjadi satu-satunya tahun di mana Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan setelah krisis moneter 1998 (Asmara, 2020).

Tak sampai di situ, penurunan juga menyasar dalam kinerja penerimaan pajak akibat pandemi yang diukur melalui rasio pajak. Dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2020, rasio pajak mengalami penurunan hingga 8,33% dari 9,76% di tahun 2019.

Di balik masa krisis tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengungkapkan bahwa masa pandemi merupakan saat yang tepat untuk mempercepat  reformasi  perpajakan  melalui  penataan  ulang  kembali  sistem  perpajakan. Momentum   itu   telah   dimanfaatkan   pemerintah   melalui   pengesahan   Undang-Undang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan (UU  HPP)  pada  tahun 2021  lalu  (Dewan Perwakilan Rakyat, 2021).

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang termuat di dalam UU HPP terdapat pada perubahan lapisan atau bracket dan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dari empat menjadi lima lapisan.

Lapisan pertama, tarif 5% yang sebelumnya terbatas hanya sampai Rp50 juta, sekarang diperlebar hingga Rp60 juta. Lapisan kedua, tarif 15% dikenakan pada penghasilan di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta. Lapisan ketiga tidak berubah dari sebelumnya dengan tarif 25% untuk penghasilan Rp250 juta sampai Rp500 juta. Kemudian, untuk tarif 30% terbatas hingga penghasilan mencapai Rp5 miliar. Terakhir, pada lapisan baru, individu yang memiliki penghasilan di atas Rp5 miliar akan dikenakan tarif sebesar 35%.

Melalui implementasi UU HPP ini, perhitungan PPh OP akan berubah yang dimulai sejak tahun 2022 dan selanjutnya. Sebagai ilustrasi, tabel di bawah ini akan menggambarkan perbandingan beban pajak yang ditanggung Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dari ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan UU Nomor 7 Tahun 2021.

 

Berdasarkan tabel 1 di atas, beban pajak individu yang memiliki penghasilan di bawah Rp60 juta tidak mengalami perubahan. Untuk individu yang memiliki penghasilan lebih dari Rp60  juta  atau  misalnya  Rp120  juta  per  tahun,  akan  mendapatkan  keuntungan  atas berkurangnya pajak yang ditanggung melalui regulasi yang baru. Yang berarti kelompok tersebut dapat menghemat pembayaran pajak hingga Rp1 juta rupiah dari Rp4,9 juta menjadi Rp3,9 juta.

Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa perubahan regulasi menimbulkan kenaikan beban pajak mencapai Rp3.875.100.000,00 dari Rp3.528.800.000,00 atau selisih Rp346.300.000,00 bagi wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun. Peningkatan tarif tersebut telah dipertimbangkan sesuai kemampuan individu kelas atas dan sebagai bentuk pengganti atas turunnya tarif pada kelas bawah (Kristanti, 2022).

Lantas, apa saja pertimbangan penambahan bracket tersebut?

Pertama,   asas   keadilan.   Menteri   Keuangan   RI   Sri   Mulyani   mengungkapkan penambahan bracket tersebut sebagai wujud keadilan di masyarakat (Kurniati, 2022). Lebih lanjut,  berdasarkan  Naskah  Akademik   Rancangan  Undang-Undang  Ketentuan  Umum Perpajakan (NA RUU KUP), tarif progresif sebelumnya kurang mencerminkan keadilan karenamemiliki rentan yang luas. Misal, WP OP dengan penghasilan Rp510 juta per tahun dikenakan tarif yang sama dengan yang berpenghasilan Rp20 miliar per tahun sebesar 30%.

Kedua, sarana mengatasi peningkatan angka ketimpangan. Dari data BPS, nilai rasio gini Indonesia mengalami peningkatan, dari 0,380 pada September 2019 menjadi 0,385 di 2020 pada periode yang sama setelah sekian lama selalu menurun dari tahun 2015. Perlu diketahui, semakin tinggi rasio gini, maka akan semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan (Heryanah, 2017).

Pada saat  pandemi,  ketimpangan terlihat  jelas ketika  kemiskinan  yang  meningkat secara ekstrem diiringi dengan kenaikan harta dari orang kaya (Ferreira, 2021). Hal tersebut nyata apabila melihat laporan Global Wealth Databook 2021 oleh Credit Suisse, jumlah orang kaya Indonesia dengan kekayaan bersih lebih dari US$ 1 juta atau sekitar Rp14,5 miliar meningkat 61,7% pada tahun 2020. Di saat yang bersamaan, merujuk data BPS 2022, tingkat kemiskinan Indonesia meningkat 6% di bulan Maret dan 4% di bulan September.

Melalui konsep  ability  to  pay  pada  tarif pajak  progresif,  pemerintah  “memaksa” masyarakat kelas atas untuk memenuhi beban pajak sesuai kemampuan mereka dengan tujuan mengurangi adanya kecemburuan sosial (Rosdiana dan Irianto, 2012). Dengan begitu, peran pajak sebagai instrumen distribusi pendapatan dapat terpenuhi (Nugroho, 2021)

Ketiga, penerimaan PPh OP  masih tergolong rendah. Proporsi PPh OP Indonesia terhadap seluruh penerimaan pajak hanya mencapai 11% di tahun 2020. Angka tersebut cukup kecil apabila dibandingkan dengan negara maju, seperti Jepang dan Australia yang keduanya mencapai 19% dan 42%. Selain itu,  Malaysia dan Singapura justru mendapatkan angka yang lebih tinggi dengan mengantongi 24% dan 21% (OECD, 2022).

Keempat, dari sisi tarif dan jumlah bracket juga masih rendah. Tercatat di dalam NA RUU KUP, Thailand, Filiphina, dan Vietnam menyentuh angka 35% untuk tarif tertingginya. Sementara itu, Amerika Serikat berada pada tarif 37% yang diungguli Jepang dan Australia dengan  mematok  tarif  sama  sebesar  45%.  Kemudian,  jika  ditinjau  dari  jumlah  lapisan, Malaysia  memiliki 12  lapisan tarif,  sedangkan  Singapura  memiliki 10  lapisan.  Thailand, Vietnam, China, Jepang, dan Amerika Serikat kompak dengan 7 lapisan tarif.

Kelima, inflasi. Dalam laporan Bank Indonesia (BI) per Juli 2022, Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan inflasi dalam dua tahun belakangan. Terakhir pada bulan lalu,inflasi  mencapai 4,94%  yang  merangkak naik dari bulan Juni di angka 4,35%.  Adapun peningkatan yang paling signifikan terjadi dari Maret ke April 2022 sebesar 0,83%.

Berkaca dari negara lain, otoritas pajak Amerika Serikat atau Internal Revenue Service (IRS) berinisiatif untuk menyesuaikan bracket pajak setiap tahunnya karena adanya inflasi. Dari tahun 2019 ke 2020, penyesuaian batasan untuk tarif pajak individu yang belum menikah dengan tarif 10% dari US$9.700 ke US$9.875. Demikian juga pada tahun 2020 ke 2021, batasan tersebut berubah dari US$9.875 menjadi US$9.950 (Blokhin, 2021; El-Sibaie, 2018).

Adanya inflasi dapat meningkatkan jumlah gaji atau upah sehingga akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Namun, di samping kenaikan gaji, daya beli masyarakat tersebut tidak berubah karena dibarengi dengan naiknya harga barang dan jasa (Kristanti, 2022).

Dengan demikian, penambahan bracket dan kenaikan tarif tersebut selaras dengan apa yang dibutuhkan saat ini. Sangat wajar apabila kebijakan ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan stabilitas ekonomi setelah pandemi.

REFERENSI

Asmara,  C.  (2020).  Pertama  Sejak  1999,  Ekonomi  Indonesia  Akhirnya  Resesi!  CNBC Indonesia.    https://www.cnbcindonesia.com/news/20201106084005-4-199707/pertama-sejak-1999-ekonomi-indonesia-akhirnya-resesi

Badan Pusat   Statistik. (2022a).  Berita Resmi Statistik. Bps.Go.Id.https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2019/11/01/375/tingkat-penghunian-kamar–tpk– hotel–berbintang-dki-jakarta-pada-bulan-september-2019-mencapai-58-97-persen.html

Badan   Pusat   Statistik.   (2022b).   Gini   Ratio   Maret   2022   tercatat   sebesar   0,384. https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1933/gini-ratio-maret-2022-tercatat- sebesar-0-384.html

Bank   Indonesia.   (2022).   Data   Inflasi.   https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx Blokhin,     A. (2021). Are Tax Brackets Adjusted for Inflation? Investopedia.

htps://www.investopedia.com/ask/answers/111715/are-tax-brackets-adjusted- inflation.asp

Credit Suisse. (2021). Global wealth databook 2021. June.

Dewan  Perwakilan  Rakyat.  (2021).  Parlementaria  Terkini  –  Dewan  Perwakilan  Rakyat. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35149/t/UU+Harmonisasi+Peraturan+Perpajakan+ Bagian+Penting+dari+Reformasi+Pajak

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Konsisten Mengoptimalkan Peluang di Masa Menantang:Laporan Tahunan DJP. 13.

El-Sibaie, A. (2018). 2019-2020 Tax Brackets | 2019 Federal Income Tax Brackets & Rates.

Tax Foundation. https://taxfoundation.org/2019-tax-brackets/

Ferreira, F. (2021). Inequality and COVID-19 – IMF F&D. International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2021/06/inequality-and-covid-19- ferreira.htm

Heryanah, H. (2017). Kesenjangan Pendapatan Di Indonesia: Berdasarkan Susenas 2008, 2011

Dan  2013.  Jurnal  BPPK:  Badan  Pendidikan  Dan  Pelatihan  Keuangan,  10(2),  16.

|https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v10i2.26

Kristanti, K. M. (2022). Penyesuaian Lapisan dan Tarif PPh Orang Pribadi: Agresif atau

Progresif? Owner, 6(1), 709–721. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600

Kurniati, D. (2022). Tarif PPh OP Tertinggi 35%, Menkeu: WP Kaya Harus Sayangi yang Miskin. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/tarif-pph-op-tertinggi-35-menkeu-wp-kaya- harus-sayangi-yang-miskin-36660

Nugroho,   S.  (2021).   Wujud   Keadilan   Beban  Pajak   dalam   UU   HPP.   DDTCNews.

https://news.ddtc.co.id/wujud-keadilan-beban-pajak-dalam-uu-hpp-33748 OECD. (2022). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 (Issue 24). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Lanjut baca

Populer