Connect with us

Research and Literature

Menelisik Implikasi Global Minimum Tax terhadap Indonesia

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi Kostaf Fia UI
Research and Literature KOSTAF FIA UI didukung Majalah Pajak menyelenggarakan Insightax First Edition

 

Majalahpajak.net – Pada tahun 2021 lalu, publik sempat dihebohkan dengan kebocoran dokumen Pandora Papers oleh The International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) yang mengungkap berbagai dokumen transaksi yang terjadi di antara tahun 1996-2020 dan memberi gambaran terkait praktik penghindaran pajak dalam skala global. Sebagaian besar laporan berkaitan dengan praktik penghindaran pajak melalui skema pendirian perusahaan cangkang guna mengakali tarif pajak tinggi di negara asal perusahaan tersebut.

Ditambah lagi, digital economy sebagai bagian dari transformasi perkembangan informasi dan komunikasi telah berhasil membuat teknologi lebih murah dan kuat, serta meningkatkan proses bisnis dan inovasi berbagai sektor ekonomi. Setidaknya, terdapat 14 perusahaan cangkang yang dilaporkan dalam laporan tersebut (DDTC News, 2021; OECD, 2015). Keempat belas perusahaan cangkang tersebut barulah yang terkuak. Belum lagi berbagai perusahaan cangkang yang belum terungkap dalam melakukan penghindaran pajak.

Hal tersebutlah yang kemudian mendorong berbagai pemimpin negara meningkatkan perhatian mereka terhadap perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (multinational companies /MNEs)[1] yang memanfaatkan celah ketentuan perpajakan antar-yurisdiksi dan melakukan pengalihan laba mereka ke beberapa negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Untuk merespons hal ini serta berdasarkan permintaan dari G20[2], pada tahun 2013, Organizations for Economic Co-Operation and Development (OECD) menerbitkan Base Erosion Profit Shifting (BEPS)[3] Actions Plan dengan salah satu tujuannya ialah untuk menjawab tantangan akibat digitalisasi ekonomi terhadap perpajakan (Asmarani, 2021b; OECD, 2015).

Setelah melalui berbagai diskusi, pada tanggal 21 Oktober 2021, OECD, pimpinan negara G20, dan negara anggota forum Inclusive Framework[4] mengesahkan pilar 2 yang menjadi kesepakatan bersama atau konsensus dalam upaya melindungi basis pemajakan melalui penetapan tarif efektif Pajak Penghasilan (PPh) badan minimum secara global (Global Minimum Tax), bersamaan dengan pilar 1 mengenai usulan solusi untuk menjamin basis dan hak pemajakan dalam konteks ekonomi digital yang lebih adil.

Terdapat dua rencana kebijakan dalam pilar 2, yaitu Global anti-Base Erosio Rules (GloBE) dan Subject to Tax Rule (STTR). Pilar 2 bersifat common approach sehingga tidak wajib untuk diimplementasikan, meskipun potensi pemajakannya lebih besar dari pilar 1. Namun, setiap negara tetap akan terdampak terlepas setuju atau tidaknya negara tersebut (Darussalam, 2022).

Skema Global Minimum Tax (GMT)

            Sebenarnya, konsep GMT memiliki kesamaan dengan alternative minimum tax (AMT), yaitu desain skema pemajakan yang bertujuan untuk menghindari perusahaan untuk tidak membayar pajak atau membayar pajak sangat kecil dibandingkan penghasilan mereka (Dhora, 2019). Sama seperti AMT, GMT merujuk pada skema untuk memastikan bahwa tidak terjadi penghindaran pajak yang dapat merugikan negara.

Selain itu, Skema minimum tax juga dianggap sangat efektif dalam mengatasi profit shifting[5] dan mampu meredam praktik kompetisi pajak antarnegara (IMF, 2019). Perbedaannya hanya terletak pada tingkat penerapan kebijakan tersebut, di mana GMT diimplementasikan di tingkat global atas penghasilan MNEs. Skema ini juga akan mengakibatkan MNEs dalam negeri harus membayar pajak minimum ketika memperoleh penghasilan dari luar negeri (Dhora, 2019).

Berdasarkan Inclusive Framework on BEPS (2021), skema pilar 2 diterapkan terhadap seluruh entitas konstituen[6] yang merupakan anggota MNEs dan memiliki penghasilan bruto sebesar EUR750 juta atau sekitar Rp11 triliun per tahun. Pilar 2 tidak berlaku terhadap MNEs yang ultimate parent atau induknya adalah entitas pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-profit, lembaga dana pensiun, lembaga penyedia dana investasi, dan real estate investment vehicle. Selain itu, pilar 2 juga mengecualikan imbal hasil dari kegiatan ekonomi substantif sebesar 5 -7,5% dari total penghasilan MNEs.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa GMT mengandung dua rencana kebijakan. Pertama, GloBE yang terdiri dari dua skema, yakni income inclusion rule (IIR) dan undertaxed payment rule (UTPR). Pajak minimum atas IIR dan UTPR adalah 15%. Jadi, IIR akan memaksa MNEs untuk membayar tarif efektif PPh Badan sebesar 15% di manapun lokasinya. Oleh sebab itu, jika negara tujuan investasi MNEs mengenakan tarif di bawah 15%, atas selisih tersebut akan menjadi beban pajak tambahan (top-up tax) yang dikenakan terhadap entitas induk di negara domisili. Sedangkan skema UTPR memiliki arti bahwa biaya yang dikeluarkan MNEs di negara domisili kepada entitas konstituen di negara yang memiliki tarif pajak efektif di bawah 15%, menjadi non-deductible. Apabila IIR sudah diterapkan di negara induk, maka UTPR tidak berlaku (OECD, 2021).

Contohnya, induk MNEs X Company berada di negara A. X Company memiliki anak perusahaan di negara B yang merupakan tax haven country dengan tarif pajak 0%. Selain itu, anak perusahaan X Company berada di negara C yang mendapat insentif berupa tax holiday. Berdasarkan ketentuan GMT, atas penghasilan anak perusahaan di negara B dan di negara C akan dipajaki di negara A selaku negara domisili sebesar 15% yang didapatkan dari 15% – 0%.

Kedua adalah skema STTR, di mana skema ini memungkinkan negara sumber untuk mengenakan pajak atas penghasilan afiliasi di negara domisili ketika penghasilan tersebut tidak atau dipajaki di bawah tarif pajak efektif sebesar 9%. STTR hanya akan dikenakan secara bilateral melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan melihat dari sisi negara sumber (OECD, 2021).

Skema STTR ditujukan untuk mewujudkan single tax principle, yakni penghasilan harus hanya dipajaki sekali dan harus menghilangkan double taxation maupun double non-taxation. Menurut Garcia (2019) dalam (Darussalam, 2022), hal tersebut disebabkan oleh negara-negara yang ternyata tidak atau hanya memajaki lebih sedikit daripada yang seharusnya, padahal ia memiliki hak untuk memajaki berdasarkan P3B.

Dampak GMT terhadap Indonesia

            Menurut Rahayu (2022), GMT memiliki beberapa manfaat bagi Indonesia, yaitu (1) sebagai sarana melindungi basis pajak Indonesia dalam menghadapi tekanan kompetisi pajak; (2) mereduksi peran tax haven countries melalui  skema profit shifting sehingga skema investasi akan lebih ringkas; dan (3) berdampak pada MNEs yang induknya berkedudukan atau menjalankan operasinya di Indonesia. Namun, yang menjadi persoalan adalah Indonesia lebih sering menjadi negara sumber dibandingkan menjadi negara domisili karena MNEs yang berada di Indonesia mayoritas berasal dari capital exporting countries (Darussalam, 2022).

Salah satu upaya Indonesia dalam memikat investor agar menanamkan investasi di Indonesia adalah melalui pemberian berbagai insentif pajak, seperti tax holiday, tax allowance dan super deductions, tarif PPh lebih rendah 3% untuk listed company, dan penyusutan dipercepat (accelerated depreciation). Kehadiran GMT tentu akan berdampak bagi pemberian insentif pajak dalam bentuk tax holiday[7]. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, berpendapat bahwa saat ini tengah dilakukan evaluasi atas kebijakan tax holiday sebagai dampak implementasi proposal Pilar 2 (Wildan, 2021

    *Diketahui bahwa Korea Selatan menerapkan IIR

**Diketahui bahwa PT Y memperoleh tax holiday sehingga tarif efektifnya 0%

 

Gambar 1. Ilustrasi Penerapan Tax Holiday di Indonesia

Sumber: Rahayu (2022),

Berdasarkan gambar 1 di atas, diketahui bahwa Indonesia menerapkan tax holiday bagi PT Y yang merupakan anak perusahaan Y Company di Korea Selatan sehingga tarif pajak efektifnya adalah 0%. Namun, Korea Selatan yang menerapkan IIR menyebabkan Korea Selatan dapat mengenakan top-up tax kepada Y Company sebesar 15% x 100.000 USD, yaitu 15.000 USD. Oleh sebab itu, manfaat pajak yang diterima Y Company ketika menanamkan investasinya di Indonesia melalui PT Y hanya sebesar 7% (22%-15%) karena tarif 15% tetap dikenakan di Korea Selatan selaku negara domisili.

Meskipun skema GloBE terlihat sangat ideal, bisa saja skema ini menyiratkan kepentingan ekonomi negara-negara maju saja. Mengapa? Karena skema tersebut bisa saja tidak hanya menyebabkan basis pajak di tax haven countries ditarik ke negara maju, tetapi juga basis pajak hasil kegiatan ekonomi substantif yang berasal dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh di mana pun MNEs memilih lokasi untuk berinvestasi, pasti akan dikenakan tarif pajak efektif minimum 15%.

Selain itu, GMT akan memaksa negara berkembang yang cenderung akan memberi insentif pajak guna menarik investor asing dalam melakukan real economic activity untuk bersaing dengan negara yang memiliki kemampuan lebih dalam memberikan insentif non-pajak. Hal ini tentunya justru akan mencederai wujud level playing field[8]. Oleh sebab itu, dibandingkan mengeliminasi kompetesi pajak, skema GMT justru akan mengeliminasi negara berkembang dalam kompetsisi untuk memperoleh investasi (Avi-Yonah, 2000; Septriadi, 2022).

Apa yang Harus Indonesia Lakukan ke Depannya?

Menurut Darussalam (2022), Indonesia dapat memanfaatkan kebijakan carve-out yang telah disepakati secara global di dalam Proposal Pilar 2. Diketahui bahwa dalam skema GloBE, terdapat formulaic substance carve-out yang akan menjadikan biaya sumber daya manusia (payroll) sebesar 10% dan kepemilikan harta berwujud (tangibel assets) sebesar 8% sebagai pengurang laba dalam perhitungan GMT (OECD, 2021).

Skema ini memang menjadi celah dalam implementasi skema GMT, tetapi perlu diperjuangkan oleh negara-negara yang sengaja melakukan relaksasi beban pajak MNSe. Oleh sebab itu, Indonesia selaku negara berkembang perlu melakukan peninjauan kembali besaran carve-out yang akan menjadi konsensus global guna menarik adanya real economic activity di Indonesia, seperti pembangunan pabrik dan sebagainya (Septriadi, 2022).

Selain itu, Indonesia juga perlu untuk melakukan peninjauan kembali terkait insentif pajak yang akan diberikan kepada investor asing, sebab dengan diimplementasikannya skema GloBE, Indonesia harus mulai beralih dari pemberian insentif pajak menjadi insentif non-pajak. Indonesia juga harus menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan dapat menjamin kepastian hukum karena iklim bisnis yang baik dari suatu negara (termasuk pemerintahan yang stabil, tenaga kerja yang terdidik, serta adanya infrastruktur yang memadai) jauh lebih penting dibandingkan sekadar pemberian insentif pajak tertentu (Avi-Yonah, 2000; Rahayu, 2022).

Indonesia juga perlu mencermati skema STTR yang menjadi bagian dari Pilar 2. Hal tersebut disebabkan oleh skema STTR yang dapat lebih menjamin basis pemajakan Indonesia yang cenderung menjadi negara sumber (Darussalam, 2022). Melalui skema STTR, Indonesia bisa memperoleh basis pemajakan minimum 9% atas penghasilan bunga, royalti, dan penghasilan jasa (OECD, 2021). Tak hanya itu, Indonesia perlu memaparkan isu-isu berkaitan negara berkembang pada forum G-20 pada November 2022 nanti dan melakonkan peran strategis selaku presidensi G-20, mengingat G-20 menjadi forum ekonomi global bersama negara-negara yang memiliki peran ekonomi signifikan di dunia (Septriadi, 2022).

Referensi

Asmarani, N. G. C. (2021a). Apa Itu Pemungut PPN PMSE? https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pemungut-ppn-pmse-29821

Asmarani, N. G. C. (2021b). Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD? https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pilar-1-dan-pilar-2-proposal-pajak-oecd-31707

Avi-Yonah, R. S. (2000). Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the Welfare State. Harvard Law Review, 113(7), 1575–1675. https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=articles

Darussalam. (2022). Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global. https://news.ddtc.co.id/mencermati-kesepakatan-pajak-minimum-global-31699

DDTC. (2016). Apa Itu Tax Holiday? https://news.ddtc.co.id/apa-itu-tax-holiday-6481

DDTC News. (2021). Pandora Papers dan Skandal Pajak Global, Ini yang Perlu Diketahui. https://news.ddtc.co.id/pandora-papers-dan-skandal-pajak-global-ini-yang-perlu-diketahui-33365

Dhora, K. A. (2019). Mencermati Global Minimum Tax dan Penerapannya. https://news.ddtc.co.id/mencermati-global-minimum-tax-dan-penerapannya-16003

G20. (2022). ABOUT THE G20: Participants. https://g20.org/about-the-g20/

IMF. (2019). Corporate Taxation in the Global Economy. Policy Papers, 19(007), 1. https://doi.org/10.5089/9781498302197.007

Inclusive Framework on BEPS. (2021). Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two). OECD. https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.pdf

Kompasiana. (2016). Mengenal “Profit Shifting”, si Biang Kerok Kerugian Negara. https://www.kompasiana.com/kotakireng/569b3da2b77a6159078a50b1/mengenal-profit-shifting-si-biang-kerok-kerugian-negara

Lamers, I., Mcharo, P., & Nakajima, K. (2014). Tax Base Erosion and Profit Shifting ( BEPS ) and International Economic Law. Trade and Investment Law Clinic Papers 2013, January, 1–77. www.tradelab.org

OECD. (2015). Action 1 Tax Challenges Arising from Digitalisation. https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action1/

OECD. (2021). Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy. https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf

Rahayu, N. (2022). PERKEMBANGAN TERKINI BEPS 2.O.

Septriadi, D. (2022). Bagaimana Kita Harus Menyikapi Pajak Minimum Global? https://news.ddtc.co.id/bagaimana-kita-harus-menyikapi-pajak-minimum-global-37136

Tambunan, A. P. I. (2020). Perlukah Inclusive Framework dalam Implementasi BEPS? https://news.ddtc.co.id/perlukah-inclusive-framework-dalam-implementasi-beps-21095

Wildan, M. (2021). Dampak Pajak Minimum Global ke Insentif Bukan Masalah Indonesia Saja. https://news.ddtc.co.id/dampak-pajak-minimum-global-ke-insentif-bukan-masalah-indonesia-saja-34194

 

[1] Multinational companies biasanya membentuk grup yang mencakup entitas induk dan entitas atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang tidak berlokasi di yurisdiksi yang sama dengan entitas induk (OECD, 2021).

[2] G20 adalah forum antarpemerintah yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Forum ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan perekonomian global (G20, 2022).

[3] Base Erosion merujuk pada pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, kedaulatan, dan prinsip keadilan perpajakan. Sedangkan profit shifting atau pengalihan laba merujuk pada salah satu cara dalam melakukan penggerusan pajak (Lamers et al., 2014).

[4] Forum Inclusive Framework adalah wadah bagi negara non-anggota G20 dan OECD yang turut serta dalam BEPS Action Plan (Tambunan, 2020).

[5] Profit shifting merujuk pada pemindahan keuntungan kepada perusahaan afiliasi yang biasanya terletak di negara yang memiliki tarif pajak paling rendah. Skema ini bertujuan untuk menghindari pajak yang terlalu besar (Kompasiana, 2016)

[6] Entitas konstituen adalah entitas yang merupakan bagian dari MNEs grup yang bisa berbentuk sebagai Bentuk  Usaha Tetap (BUT) ataupun entitas utama (OECD, 2021).

[7] Tax holiday adalah salah satu bentuk insentif pajak berupa pembebasan beban PPh badan atau pengurangan tarif

PPh badan yang ditujukan untuk perusahaan yang baru saja menanamkan modalnya di Indonesia untuk jangka

waktu tertentu (DDTC, 2016).

[8] Level playing field adalah kesetaraan perlakuan dalam perpajakan (Asmarani, 2021a)

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populer