Terhubung dengan kami

Taxclopedia

Menebak Kebijakan Pemerintah Pasca-Amnesti Pajak

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh: Harisman Isa Mohamad

Selesai sudah gebyar Amnesti Pajak yang berlangsung sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, atau selama kurun waktu sembilan bulan. Capaian yang diraih sangat luar biasa, terutama pada deklarasi harta dalam negeri, yakni mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun serta tambahan kurang lebih 48.000 Wajib Pajak (WP) baru.

MP Vol XXXIX Taxclopedia - Setelah TA - Gambar 1Namun, berdasarkan data di atas, harapan utama Amnesti Pajak untuk memperoleh dana segar dari repatriasi sepertinya tidak tercapai. Peserta amnesti yang merepatriasi hartanya hanya 10 persen dari total harta deklarasi yang mencapai Rp 4.788 triliun. Padahal, berdasarkan hasil riset yang dirilis oleh lembaga survei ternama internasional seperti Mckinsey, potensi harta WP yang berada di luar negeri lebih dari Rp5.000 triliun. Analisis tersebut tak terlalu berbeda dengan data potensi milik Kementerian Keuangan, yang memperkirakan harta WP di luar negeri mencapai lebih dari Rp 3.650 triliun.

Pada tahun 2018 mendatang, kita akan menyambut era keterbukaan data bernama AEOI (Automatic Exchange of Information), di mana seluruh negara yang telah memenuhi syarat sebagai peserta AEOI akan secara otomatis bertukar data terkait transaksi ekonomi. Proses ini akan melibatkan para pelaku ekonomi dan keuangan di negaranya dan negara peserta AEOI, sehingga tidak ada lagi yang dapat disembunyikan atas data transaksi ekonomi dan keuangan oleh WP.

Dilihat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, menurut penulis, ada dua kebijakan besar yang akan diambil pemerintah pasca-Amnesti Pajak.

Pertama, mengoptimalkan penegakan hukum sesuai amanat Undang-Undang Pengampunan Pajak. Berikut petikan isi pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 terkait hal ini.

BAB VIII

PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP

Pasal 18

(1)      Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

(2)      Dalam hal:

  1. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan
  2. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

 (3) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

(4) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dari pasal 18 ini bisa kita simpulkan bahwa pasca-Amnesti Pajak, DJP akan fokus pada dua jenis WP, yakni:

  1. WP yang sudah mengikuti Amnesti Pajak tetapi masih ada hartanya yang kurang dilaporkan dalam surat pernyataan harta, dan;
  2. WP yang tidak mengikuti Amnesti Pajak yang tentu saja hartanya belum dilaporkan sama sekali kepada negara melalui surat pernyataan harta.

Apa alat pemerintah dalam penegakan hukum ini? Yang pasti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi kerahasiaan perbankan atau keuangan yang melekat pada para nasabah keuangan dari WP. Aturan ini jelas akan mempermudah langkah DJP dalam penegakan hukum sekaligus penggalian potensi perpajakan. (Pada Rubrik “Taxclopedia” berikutnya, segala sesuatu yang terkait dengan PERPPU No. 1 tahun 2017 ini akan dibahas lebih gamblang.)

Kedua, kebijakan pemerintah berikutnya, yakni melanjutkan reformasi di bidang perpajakan.

Langkah yang paling mendesak adalah merevisi atau mengamandemen Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)—yang merupakan Tata Aturan Formal atau baku perpajakan di negara ini—dan juga Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang terkait tata aturan material perpajakan. Selanjutnya yakni melakukan reformasi di bidang organisasi, SDM, teknologi Informasi dan Basis Data serta Proses Bisnis yang terangkum dalam gambar di bawah ini:

MP Vol XXXIX Taxclopedia - Setelah TA - Gambar 2

Kesimpulannya, akan ada dua agenda besar yang segera dilakukan DJP pasca-Amnesti Pajak, yakni secara eksternal dan internal. Eksternal dilakukan dengan mengupayakan penegakan hukum sekaligus penggalian potensi, sedangkan secara internal yaitu melakukan perbaikan atau reformasi ke arah institusi DJP yang lebih baik lagi. Ini tentunya sesuai dengan jargon yang dicanangkan, “Menjadi institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel.

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Taxclopedia

PAS Final, Cara Pas Bebas Sanksi Pajak

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Tax People Share!
  • 50
  • 70
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    120
    Shares

Oleh: Harisman Isa Mohamad

Pengungkapan Aset Sukarela (PAS) dengan tarif PPh Final adalah intisari dari PMK 165 Tahun 2017. Pemerintah berupaya memberikan fasilitas pembebasan sanksi administrasi bagi para peserta Tax Amnesty (TA) dan Non-TA atas harta yang luput atau kurang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta, yaitu harta yang diperoleh dalam rentang tahun 1985 s.d 2015.

Pemerintah, menurut hemat penulis bermain dengan cerdik dengan adanya peraturan ini. Mengapa cerdik? Sebelum memaparkan kecerdikan pemerintah, akan kami uraikan penjelasan secara ringkas pengertian PAS Final, seperti berikut:

  1. PAS-Final adalah prosedur yang memberikan kesempatan bagi WP untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam SPH (peserta TA) maupun belum dilaporkan dalam SPT setelah berakhirnya periode Amnesti Pajak dengan syarat tertentu.
  2. PAS-Final berlaku sejak disahkan dan tidak berbatas waktu selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan.
  3. Yang dapat memanfaatkan PAS-Final adalah:
  4. Wajib Pajak Orang Pribadi
  5. Wajib Pajak Badan
  6. Wajib Pajak Tertentu (Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran usaha atau pekerjaan bebas sampai dengan Rp 4,8 miliar dan/atau karyawan dengan penghasilan sampai dengan Rp 632 juta).

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PAS-Final:

  1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. Membayar PPh Final atas pengungkapan Harta Bersih;
  3. Belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atas harta yang diungkapkan;
  4. Tata cara pengungkapan Harta Bersih adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, yaitu:

  • Bukti pelunasan PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih (Kode Akun Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 422);
  • Daftar rincian Harta dan Utang dalam bentuk softcopy dan hardcopy beserta dokumen-dokumen pendukung;
  • Daftar Utang serta dokumen pendukung;
  • Dokumen penilaian oleh instansi terkait (Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Jasa Penilai Publik) atas harta yang tidak terdapat pedoman penentuan nilainya;

Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan PAS-Final melalui SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, termasuk membayar PPh Final atas harta yang belum diungkap/dilapor;

Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPh Final ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima SPT Masa.

PAS Final dapat diajukan padaKantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih.

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kring Pajak adalah tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih.

Dengan berakhirnya periode Pengampunan Pajak, apabila ditemukan data mengenai harta-harta yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak maka harta-harta tersebut dikenai Pajak Penghasilan ditambah dengan Sanksi 200% atau 2% per bulan selama maksimal 24 bulan.

Prosedur PAS-Final memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak peserta Tax Amnesty (TA) maupun non-peserta TA untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan saat periode Pengampunan Pajak agar terhindar dari pengenaan Sanksi Administrasi sesuai dengan UU Pengampunan Pajak.

“Selain menguntungkan DJP, PAS-Final juga memberikan early warning Kepada Wajib Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP.”

Cerdik

Sekilas adanya PAS Final seolah-olah adalah Tax Amnesty Jilid Dua, karena dibuka lagi kesempatan untuk para Wajib Pajak untuk menyampaikan kembali pengakuan dosa atas kewajiban perpajakannya masa lampau. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah karena dalam aturan ini dimungkinkan bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya melalui pelaporan harta-harta yang mereka peroleh selama ini. Namun, terlepas dari sudut pandang dan kontroversi tentang munculnya aturan dalam PMK No. 165 ini, penulis melihat sebaliknya bahwa pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak bermain dengan cerdik memanfaatkan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak terkait sanksi bagi peserta TA dan bukan peserta TA. Apa itu?

  1. Dengan adanya data yang semakin terbuka dan terintegrasi dengan basis data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak maka maka pemerintah semakin percaya diri akan banyaknya peluang atau potensi perpajakan yang akan didapatkan, terlebih di 2018 Automatic Exchange of Information (AEOI) antarnegara akan diberlakukan dan juga hilangnya kerahasiaan data perbankan/keuangan untuk kepentingan perpajakan.
  2. Ditjen Pajak untuk menyukseskan program PAS Final ini pastinya setelah memperoleh data yang akurat maka kemungkinan masuknya penerimaan negara semakin besar.

Contoh kasus:

Franco, pengusaha besar dengan omzet selalu di atas Rp 10 miliar, tidak mengikuti Program Amnesti Pajak. Ternyata, dia lupa ada tabungannya yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan. Nilai tabungan itu sebesar Rp 2 miliar. Franco khawatir akan dikenai sanksi Pasal 18 UU TA. Apa yang bisa Franco lakukan?

JIKA MEMBUAT SPT MASA PPh FINAL

(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)

PENGHASILAN Rp 2.000.000.000

PPH FINAL

Rp 2.000.000.000 x 30%= Rp 600.000.000

(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)

JIKA DITEMUKAN OLEH PEMERIKSA

(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)

PENGHASILAN Rp 2.000.000.000

PPH FINAL

Rp 2.000.000.000 x 30% = Rp 600.000.000

(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)

DITAMBAH SANKSI

Rp 600.000.000 x 2% = Rp 12.000.000

(Ditambah sanksi Pasal 18 UU TA: 2% per bulan, maksimal 24 bulan)

Misal ditemukan pada tahun 2018, dan hartanya diperoleh tahun 2010, maka sanksinya adalah:

Rp 600.000.000 x 2% x 24 bulan = 288.000.000

Maka DJP melalui AR-nya akan berkirim surat kepada Franco tersebut agar mengikuti program PAS Final untuk menghindari sanksi-sanksi pasca-TA bila suatu waktu dilakukan pemeriksaan.

Cara seperti ini pastinya selain menguntungkan DJP juga memberikan early warning Kepada Wajib Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP, WP diberikan pilihan yang jauh lebih ringan risikonya dengan memilih mengikuti program PAS Final.

Kita lihat saja nanti di tahun 2018 apakah akan terjadi lagi antusiasme Wajib Pajak pada saat TA 2016, atau sebaliknya menjadi antitesis pemerintah dari aturan ini? Patut untuk kita simak bersama.

===Boks===

Dasar Hukum:

  • Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  • PP No. 36 tahun 2017 Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan
  • Peraturan Menteri Keuangan No.165 / PMK.03/ 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Lanjutkan Membaca

Taxclopedia

PP 36 2017 Pasca-Amnesti Pajak: Ancaman dengan Jaminan Kepastian Hukum

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Penulis: Harisman Isa Mohamad

 

Gegap gempita Amnesti Pajak sudah berakhir. Namun, setelahnya, ada dua pasal dalam Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016 yang membutuhkan kepastian hukum kepada para peserta amnesti pajak maupun bukan peserta. Pasal itu adalah Pasal 13 dan Pasal 18.

Pasal 13

Ayat (1) menyebutkan, Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk harus menyampaikan laporan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri mengenai:

Realisasi pengalihan dan investasi atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang harus mengalihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau penempatan atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

Ayat (2), Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri dapat menerbitkan dan mengirimkan surat peringatan setelah batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan dalam hal Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau Wajib Pajak yang menyatakan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

Ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan atas surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kirim.

Ayat (4), Dalam hal berdasarkan tanggapan Wajib Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan/atau Pasal 8 ayat (7), berlaku ketentuan:

Terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Ayat (5), Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku ketentuan mengenai perlakuan khusus dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

Ayat (1), Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

Ayat (2), Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Ayat (3), Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Ayat (4), Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sehingga dapat penulis klasifikasikan atau kategorisasi Wajib Pajak menjadi tiga (3) jenis :

 

No Kategori WP Perlakuan Perpajakan Batas Waktu penetapan
1. Peserta program amnesti pajak dan ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam SPH Harta bersih yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan Tidak ada
2. Peserta program amnesti pajak yang gagal melaksanakan komitmen repatriasi atau investasi dalam negeri Harta bersih tambahan yang diungkapkan dalam SPH dianggap sebagai penghasilan tahun pajak 2016 Tidak ada.
3. Bukan amnesti pajak dan ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Harta bersih yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan pada saat ditemukan 3 tahun sejak UU Pengampunan Pajak berlaku (s.d 30 Juni 2019)

 

 

Untuk WP Peserta TA kategori I dapat diperinci sebagai berikut:

  1. ditemukan Harta lain yang tidak diungkapkan dalam SPH
  2. tidak benar dalam mengungkapkan Harta dalam SPT terakhir
  3. diterbitkan Surat Pembetulan Sket yang berisi penyesuaian nilai Harta.

Sedangkan, untuk WP Peserta TA kategori II diperinci sebagai berikut:

  1. tidak jadi repatriasi atau tidak menginvestasikan selama 3 tahun
  2. mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke luar NKRI sebelum 3 tahun.

Dan bagi WP yang memilih tidak mengikuti program TA apabila ditemukan Harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh maka juga terkena aturan dari PP No. 36 ini.

PP No. 36 ini tidak akan menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau di bawah PTKP atau memiliki Harta dari warisan dan/atau hibah yang sudah dilaporkan dalam SPT pewaris dan/atau pemberi hibah sebagai wujud keberpihakan dari pemerintah.

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak atas Objek Pajak berupa Harta yang dianggap Penghasilan:

Kategori Wajib Pajak Terkait dengan pelaporan harta Dasar Pengenaan Pajak Tarif PPh Final
Wajib Pajak Peserta TA Gagal repatriasi/investasi/ holding 3 tahun Harta Bersih tambahan dalam SKET WP Badan = 25%

WP OP = 30%

WP Tertentu *) = 12,5%

Belum/kurang ungkap Harta dalam SPH (dilakukan penilaian oleh DJP) *) Harta Bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam SPH
SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah UU TA tidak benar Selisih lebih Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir dengan Harta sebelum SPT PPh

Terakhir + Harta yang bersumber dari penghasilan dan/atau Setoran Modal pada Tahun Pajak Terakhir

Penyesuaian nilai harta berdasarkan Surat Pembetulan atas SKet Selisih lebih Harta dalam SKET dengan Harta dalam Surat Pembetulan atas SKET
Wajib Pajak Bukan Peserta TA Belum lapor Harta dalam SPT (dilakukan penilaian oleh DJP) *) Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh

 

*) Penilaian DJP atas harta yang belum/kurang lapor baik dalam SPH untuk WP peserta TA maupun dalam SPT untuk WP bukan peserta TA:

  1. Harta berupa kas dan setara kas = Nilai Nominal
  2. Harta berupa selain kas dan setara kas = berdasarkan prinsip umum penilaian seperti nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni NJOP/NJKB, bila penilaian yang ditetapkan pemerintah tidak tersedia maka nilai yang ditetapkan berdasarkan standar penilaian.

*) WP Tertentu adalah dengan kriteria sebagai berikut :

Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp. 4,8 Miliar;

Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp. 632 Juta seperti karyawan; atau

Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan ketentuan:

  1. jumlah penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas paling banyak Rp. 632 juta;
  2. jumlah bruto penghasilan bruto paling banyak Rp. 4,8 miliar yang bersumber gabungan:

dari usaha dan/atau pekerjaan bebas selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

Contoh:

Tuan Tukinno merupakan pengusaha katering, pada tahun 2015, Tukinno hanya menerima penghasilan berupa:

Penghasilan usaha katering sebesar Rp. 2 miliar yang dikenai PPh yang bersifat final (PP 46);penghasilan sebagai pelawak di televisi sebesar Rp. 500 juta yang dikenai PPh yang bersifat tidak final.

Maka, penghasilan bruto Tuan Tukinno adalah Rp. 2,5 miliar, mengingat Tuan Tukinno menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun 2015, maka tarif yang berlaku bagi Tuan Tukinno sebesar 12,5%.

Dari paparan di atas maka penulis memberikan penegasan kepada Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak secara sadar dan telah mengisi SPH dengan sebaik-baiknya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan dikeluarkannya aturan ini. Sebab, aturan ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak bila di kemudian hari terdapat adanya perbedaan laporan atas harta atau tidak dapat mengalihkan hartanya ke dalam negeri akan dikenakan tarif pajak beserta sanksinya sesuai dengan undang-undang pengampunan pajak dan PP No. 36 ini.

Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak masih ada peluang tidak akan terkena dampak dari penerapan PP No. 36 ini dengan melakukan pembetulan SPT atas harta-harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT tahun pajak terakhir.

Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak masih ada peluang tidak akan terkena dampak dari penerapan PP No. 36 ini dengan melakukan pembetulan SPT atas harta-harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT tahun pajak terakhir.

Lanjutkan Membaca

Taxclopedia

Pajak Bertutur, Langkah Awal Menuju Indonesia Emas 2045

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Sebuah rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) pecah pada 11 Agustus lalu untuk sebuah kegiatan pendidikan serentak yang melibatkan 127.459 siswa aktif tingkat SD, SMP dan SMA serta mahasiswa perguruan tinggi. Pajak Bertutur, nama kegiatan ini, berlangsung dari Sabang sampai Merauke, melibatkan 2.182 sekolah dan perguruan tinggi.

Selain mendengarkan materi kesadaran pajak, permainan, dan kemasan acara menarik lainnya, peserta juga menyimak kuliah umum oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan ber-teleconference dengan peserta di sebelas perguruan tinggi di Indonesia.

Kegiatan edukasi dini perpajakan, atau meminjam istilah teknisnya Pajak Bertutur, pada 11 Agustus 2017 bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, dari sisi penyelenggara pendidikan formal. Sekolah (SD, SMP, SMA) dan perguruan tinggi memberikan reaksi positif dengan menyambut penuh kegiatan Pajak Bertutur yang disampaikan oleh unit-unit kerja DJP yang tersebar pada kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak di 34 provinsi. Data yang penulis dapatkan secara langsung dari rekan-rekan pegawai DJP di kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak menguatkan pernyataan di atas.

Para tenaga pendidik, seperti guru berpartisipasi aktif dengan menyiapkan para peserta didiknya secara optimal pada saat berlangsungnya kegiatan pajak bertutur. Bahkan perguruan tinggi yang pada bulan Agustus memasuki masa libur pascaujian pertengahan semester pun menyambut kegiatan ini dengan memanggil mahasiswanya untuk hadir di kampus-kampus mereka. Terlihatlah sebuah awal yang bagus untuk kegiatan berikutnya yang bersifat rutin, bahwa nantinya pajak mendapatkan tempat di kalangan pendidik dan anak didik sebagai bagian inklusi materi pelajaran yang wajib diketahui dan dipelajari. Bahwa pajak telah memberikan kontribusi nyata atas peningkatan kualitas pendidikan di negara ini melalui sumbangsih besar pada APBN untuk penerimaan negara sehingga memungkinkan terjadinya kegiatan atau proses pendidikan di semua jenjang pendidikan formal dan nonformal.

Hal lainnya dari respons positif tersebut adalah citra atau gambaran masyarakat pendidikan negara ini tentang pajak yang terlihat baik di mata mereka. Tidak adanya penolakan-penolakan sekolah milik pemerintah bahkan sekolah nonpemerintah menguatkan kesimpulan di atas. Anak-anak SD, SMP dan SMA sudah tidak memberikan citra negatif, seorang aparat pajak identik dengan seorang oknum aparat pajak yang populer saat itu, yakni Gayus. Atau berbagai jargon negatif lainnya terkait dengan istilah pajak ketika diperdengarkan di hadapan mereka yang identik dengan kata korupsi, kolusi dan beberapa citra negatif lainnya. Namun, untuk kalangan mahasiswa perguruan tinggi yang dikenal kritis bisa jadi beberapa citra negatif ini masih ada di benak mereka, meski jumlahnya relatif tidak banyak.

Sudut pandang kedua, dari sisi penyelenggara kegiatan Pajak Bertutur, yakni DJP. Kegiatan dengan jumlah partisipasi yang besar dan serentak menunjukkan tidak adanya resistensi atau penolakan dari kalangan masyarakat, khususnya kalangan pendidikan. Itu merupakan bekal positif dan memberikan semangat serta gairah baru bagi rekan-rekan pegawai DJP ketika nantinya diminta terjun langsung berhadapan dengan para siswa memberikan materi penyadaran pajak di semua jenjang pendidikan formal.

DJP pada dasarnya telah melakukan berbagai langkah untuk mendekat dengan dunia pendidikan seperti melaksanakan tax goes to school, high school tax roadshow hingga berbagai kegiatan lainnya yang dekat dengan pelajar. Bahkan, untuk perguruan tinggi, DJP membentuk wadah Tax Center. Namun kegiatan ini dinilai belum terlalu berhasil karena sifatnya yang hanya temporary dan tidak masif. Maka kegiatan Pajak Bertutur bisa dikatakan sebuah terobosan yang signifikan untuk mengatasi problematika penerimaan sektor pajak yang tidak kunjung tercapai dari tahun ke tahun. Tax ratio yang rendah, perilaku masyarakat yang cenderung terus menghindari pajak, adalah sebagian contoh problematika yang tak kunjung bisa diselesaikan.

Tentunya momen yang demikian baik ini jangan sampai menjadi berantakan, misalnya oleh kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan program kesadaran pajak secara dini ini. DJP harus belajar banyak dari institusi pemerintah lainnya yang sudah memulai edukasi sejak dini, di antaranya adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Prestasi-prestasi yang diraih DJP harus menjadi trending topic di tengah masyarakat dan kalangan pendidikan untuk terus menimbun citra positif di mata mereka. Di sisi lain, jangan sampai terulang peristiwa negatif yang melibatkan oknum pajak yang tentu saja akan membuat program ini berjalan stagnan karena munculnya reaksi negatif dari kalangan dunia pendidikan. Ini yang harus dijaga bersama oleh seluruh pimpinan DJP dan pegawai DJP yang tersebar di Indonesia.

Bukan tugas ringan tentunya, tetapi menjadi orang optimistis tentu lebih baik daripada menjadi orang yang pesimistis. Orang pesimistis melihat kesulitan dalam setiap peluang yang muncul dalam kehidupannya. Orang optimistis melihat peluang dalam setiap kesulitan yang muncul dalam kehidupannya. Orang pesimistis selamanya akan menjadi pecundang, sedangkan orang optimistis selamanya akan jadi pemenang.

Maka, tahun 2045 tepat 100 tahun kemerdekaan Republik ini, bangsa dan negara ini akan menjadi bangsa dan negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi serta kesuksesan dalam berbagai sektor kehidupan lainnya yang tentu saja edukasi kesadaran pajak secara dini memiliki andil dalam mewujudkan Indonesia Emas. Semoga!

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News1 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

Tax People Share!8374      157SharesPT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di...

Breaking News2 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Tax People Share!         Post Views: 2.129

Breaking News4 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

Tax People Share!          Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri...

Breaking News4 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Tax People Share!        Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan...

Breaking News5 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Tax People Share!        Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat...

Breaking News7 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Tax People Share!        Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang...

Breaking News12 bulan lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Tax People Share!        Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan,...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Tax People Share!        Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun...

Analysis2 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Tax People Share!        Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak...

Breaking News2 tahun lalu

Ini Cara Kerja Listrik Tenaga Air Versi Tri Mumpuni

Tax People Share!        Air dari sungai dibendung kemudian dialirkan melalui parit. Kira-kira 300 hingga 500 meter dari bendungan, sebagian air dialirkan...

Advertisement Pajak-New01

Trending