Connect with us

Topic

Mendampingi yang Susah Terdata

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Kementerian Koperasi dan UKM RI

Kemenkop UKM berupaya menyokong keberlangsungan UMKM terdampak pandemi korona dari segala sisi.

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Tak hanya itu, UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai pencipta pasar baru dan sumber inovasi.

Maka, tidaklah berlebihan pada Rapat Terbatas virtual pertengahan April lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menitahkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memitigasi dampak buruk Covid-19 terhadap keberlangsungan UMKM.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) RI, Hanung Harimba Rachman mengatakan, dampak pandemi korona dirasakan oleh Koperasi dan UMKM, baik dari sisi supply (penawaran) maupun demand (permintaan). Untuk itu, Kemenkop UKM tengah menjalankan sejumlah program sebagai upaya intervensi di kedua sisi tersebut untuk mengatasinya.

Baca Juga: Dukung UMKM, “Majalah Pajak” Luncurkan Rubrik UMKM Corner—Menggali Inspirasi dari Pakarnya

Dari sisi penawaran, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 123,46 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus sektor UMKM. Hanung mengklaim, per tanggal 27 Agustus 2020, bantuan tersalurkan sebanyak Rp 56.503,22 miliar atau 45,76 persen.

Pada 24 Agustus lalu, Presiden Jokowi juga meluncurkan program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap I kepada satu juta pelaku usaha mikro. Masing-masing pelaku usaha mikro ini akan mendapatkan modal kerja sebesar Rp 2,4 juta. Anggaran BPUM sebesar Rp 28,8 triliun ditargetkan untuk 12 juta pelaku usaha mikro yang unbankable—tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan.

“Program ini diharapkan dapat menambah modal kerja yang selama pandemi ini tergerus untuk kepentingan konsumsi serta integrasi usaha mikro ke dalam sistem keuangan inklusif. Selain itu, UMKM perlu diberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha atau izin edar produk, serta kepastian supply bahan baku yang murah,” Ungkap Hanung kepada Majalah Pajak melalui pernyataan tertulis, Rabu (2/9).

Sementara di sisi permintaan, Kemenkop UKM membantu pemasaran produk koperasi dan UKM melalui Belanja Produk UMKM oleh Pemerintah dan BUMN yang bisa diakses melalui laman UKM dan Bela Pengadaan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Ada potensi senilai Rp 321 triliun belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk dapat dioptimalkan UMKM.

Selain itu, Kemenkop UKM juga bersinergi dengan Kemenbumn menjalankan Pasar Digital (PaDi). Program yang dirilis pada 17 Agustus lalu ini mempertemukan UMKM dengan BUMN untuk mengoptimalkan, mempercepat, dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM.

Hanung menyebut, ada potensi setidaknya Rp 35 triliun dan 27 kategori produk UMKM yang bisa terserap. Saat ini, ada sembilan BUMN—dan secara bertahap ke BUMN lainnya—yang siap menyerap produk UMKM di berbagai kategori seperti alat tulis kantor, katering dan snack, serta pengadaan dan sewa furnitur.

Upaya lainnya, Kemenkop UKM juga melakukan onboarding digitalisasi UMKM di daerah-daerah dengan memanfaatkan katalog digital.

Baca Juga: Sunset Clause” agar UMKM Melek Pembukuan

“Katalog digital ini nantinya berisi produk UMKM serta tautan kontak penjual, sehingga dapat disebarkan dengan sederhana melalui platform chat ataupun media sosial, dan jika diklik akan langsung terhubung ke WhatsApp penjual,” terang Hanung.

Pemerintah harus membuat pajak ramah bagi UMKM. Pasalnya, hingga saat ini pelaku Koperasi dan UMKM terbilang sulit tertib administrasi pajak karena keterbatasan pengetahuan dan SDM.

Dilema data

Hanung menyampaikan, hingga saat ini tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang memiliki data lengkap UMKM, khususnya usaha mikro yang jumlahnya mencapai 63 juta pelaku.

“Mayoritas jumlah pelaku usaha pada level mikro, karakteristiknya sangat dinamis dan subsistence (hanya cukup untuk bertahan); perubahan jenis usaha yang dilakukan, dan pelaku yang mudah berpindah domisili, sehingga membuat pemerintah kesulitan melakukan pendataan,” imbuh Hanung.

Untuk itu, Kemenkop UKM memanfaatkan, menghimpun sekaligus konsolidasi data dengan berbagai pihak mulai dari Kementerian/Lembaga, perbankan, hingga dinas daerah.

“Kami jadikan momen ini untuk konstruksi data secara komprehensif, dengan melakukan cleansing data bersama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), sehingga data yang dihasilkan tetap prudent.”

Sekaligus, Hanung juga menampik anggapan tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tak harmonis dalam pengumpulan data pelaku UMKM.

Baca Juga: Teten: Big Data UMKM Parah, Kami Sulit Ambil Kebijakan

“Kemenkop UKM berkoordinasi cukup baik dengan pemerintah daerah secara formal dan informal, seperti membuat kelompok kerja pelaksanaan program. Hal tersebut didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Saat ini memang sulit dilakukan pendataan (langsung) karena penerapan physical distancing, karena itu Kemenkop UKM menghimpun dari berbagai sumber data.”

Pendampingan

Selain data, Hanung pun menuturkan kendala-kendala lain pada awal penanganan pandemi Covid-19, yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran. Misalnya saja, kesiapan institusi menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga negara lain.

Tantangan lainnya yakni kaidah pemerintah atau regulasi yang terlalu rigid (kaku) dalam pelaksanaannya; adanya kekhawatiran dalam pengambilan keputusan akibat permasalahan hukum dalam krisis-krisis ekonomi sebelumnya; serta program bertujuan ganda atau multi-objective, seperti program subsidi Kredit Usaha Rakyat yang dikaitkan dengan mendorong perluasan Wajib Pajak.

Namun, Hanung memastikan bahwa kendala-kendala itu telah tertanggulangi dengan adanya perbaikan regulasi dan kesiapan institusi; rasionalisasi tujuan, dan penyederhanaan prosedur pelaksanaan program; serta pengawalan lembaga-lembaga terkait dalam penyiapan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga dapat tepat sasaran juga aman secara hukum. Sementara, realisasi bujet yang tidak terserap perlu dilakukan redesign kebijakan atau inisiatif baru.

Hanung juga berpendapat pemerintah harus membuat pajak ramah bagi UMKM. Pasalnya, hingga saat ini pelaku Koperasi dan UMKM terbilang sulit tertib administrasi pajak karena keterbatasan pengetahuan dan SDM. Berdasarkan data yang dirangkum Kemenkop UKM, hingga akhir tahun 2019 tercatat baru 2,3 juta UMKM dari total 64 juta UMKM atau 3,5 persennya saja yang memiliki NPWP aktif dan patuh pajak.

Sebetulnya, Kemenkop UKM sudah menyiapkan pendampingan kepada UMKM dalam pengelolaan administrasi keuangan. Namun, untuk meningkatkan citra pajak yang ramah terhadap UMKM, Hanung menyatakan perlunya diberi perlakuan yang berbeda antara usaha besar dan UMKM.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Koperasi dan UMKM

“Perlu citra yang lebih baik terkait pajak di masyarakat, pemerintah mencoba hadir di masyarakat dengan memberikan advokasi dan sosialisasi yang intensif terkait pajak kepada pelaku usaha. Selain itu, pembayaran pajak untuk UMKM jangan bersifat mandatory, tetapi lebih menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.”

Di akhir pernyataan, Hanung berharap masyarakat bisa menjalankan protokol kesehatan sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Masyarakat juga harus belanja produk dalam negeri agar perekonomian dapat terus bergerak, dan mencegah resesi ekonomi.

 

Topic

Dorong Kepatuhan Sukarela

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan menjadi instrumen pelengkap untuk melanjutkan agenda reformasi perpajakan.

 

Pada acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) Tahun 2020 awal November lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Salah satunya adalah melanjutkan agenda reformasi di bidang perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo menyebutkan, sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, reformasi pajak yang sudah dilakukan meliputi reformasi proses bisnis, yaitu administrasi basis data dan sistem administrasi atau core tax; reformasi organisasi; dan reformasi kebijakan (policy reform) terkait sistem perpajakan yang ada.

Fundamental reformasi terkait kebijakan (policy reform) saat ini, menurut Suryo ada dua gambaran besar. Pertama, terkait mengumpulkan penerimaan (tax collection) dengan cara memperluas basis pemajakan dengan policy yang ada dan meningkatkan tax ratio. Hal itu menurut Suryo menjadi salah satu kunci DJP melakukan reformasi perpajakan dalam konteks administrasi. Kedua, pajak sebagai instrumen fiskal untuk mendorong, meningkatkan perekonomian. Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, pajak juga menjadi instrumen untuk menjaga bidang kesehatan dan menjaga aktivitas usaha agar pelaku bisnis bisa tetap bertahan dan berkembang.

Baca Juga:Untungkan Semua Pihak

Untuk menjaga kesehatan, pemerintah sudah menerbitkan PMK-28/PMK.03/2020 untuk ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan. Sedangkan untuk menjaga aktivitas bisnis, pemerintah melalui PMK-23/PMK.03/2020, yaitu insentif bagi Wajib Pajak (WP) Karyawan, UMKM, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, PPh pasal 22 Impor dibebaskan dan restitusi PPN dipercepat.

Menjawab isu keadilan berusaha, pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dan PPh WP Badan go public, memperluas  basis pajak dengan PMSE, dan menunjuk  pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri.

Sampai saat ini sudah ada 36 subjek pajak luar negeri yang ditetapkan sebagai pemungut PPN. Dari 36 pemungut itu, menurut Suryo enam di antaranya sudah menghasilkan penerimaan sebesar Rp 67 miliar pada September lalu.

“Ini adalah salah satu upaya meng- e keadilan berusaha di Indonesia,” kata Suryo pada acara Media Briefing Reformasi di Bidang Perpajakan pada Senin (12/10).

Tidak usah kami lakukan pemeriksaan kalau dirasa Wajib Pajak sudah lapor dengan benar, tidak perlu lagi kita lakukan penegakan hukum.”

Pelengkap

Suryo mengatakan, klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja menjadi pelengkap peraturan yang telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Berbagai kebijakan yang diambil menempatkan pajak sebagai bagian dari instrumen untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudahan berusaha itu salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pendanaan investasi.

Baca Juga: Sapu Jagat Kemudahan Berbisnis

“Kemudahan berusaha membutuhkan investasi. Itu berarti modal (capital), baik capital yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia,” tutur Suryo.

Agar investasi dari dalam dan luar negeri bisa masuk, pemerintah pun memberikan insentif yang dituangkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 berupa penurunan tarif PPh badan secara bertahap. Insentif lainnya dituangkan dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja, antara lain penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri serta penghasilan tertentu (termasuk dividen) dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia; pemberlakuan nonobjek PPh atas bagian laba atau sisa hasil usaha (SHU) koperasi serta dana haji yang dikelola BPKH, dan sebagainya.

Suryo mengatakan, kehadiran UU Cipta Kerja juga untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela, mengingat sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment.

“Jadi, bagaimana instrumen pajak bisa mendorong masyarakat untuk lebih patuh secara suka rela. Tidak usah kami melakukan pemeriksaan, kalau dirasa Wajib Pajak sudah melakukan pelaporan dengan benar, tidak perlu lagi kita melakukan penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, kepatuhan sukarela juga berkait erat dengan kepastian hukum. Adanya UU Cipta Kerja ini juga untuk meningkatkan kepastian hukum. “Pemerintah akan selalu berusaha menerbitkan aturan yang tidak multitafsir sehingga treatment perpajakan dimaknai sama,” imbuhnya.

Dengan berbagai penyederhanaan itu, Suryo optimistis ekonomi akan bergerak dan tumbuh, sehingga penerimaan pajak pun akan meningkat.

“Karena secara rule of thumb, aktivitas ekonomi tumbuh, ekspektasi penerimaan pajak juga akan menjadi buah dari aktivitas ekonomi itu. Pajak adalah ekor aktivitas ekonomi,” tegas Suryo.

Baca Juga: Tiga Tantangan Besar Perekonomian Pasca-pandemi

Lanjut baca

Topic

Aturan yang Lugas Bikin “Trust”

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Pelaksanaan UU Cipta Kerja harus diikuti dengan aturan turunan dan sistem perpajakan yang mumpuni.

 

Istilah omnibus law telah digaungkan sejak tahun lalu. Saat itu, pemerintah mengajukan dua rancangan undang-undang (RUU) omnibus law, yakni Cipta Kerja dan Perpajakan. Dalam perkembangan pembahasan UU Cipta Kerja antara DPR dengan pemerintah, akhirnya sebagian Omnibus Law Perpajakan masuk ke Cipta Kerja. Klaster perpajakan ini sebagai penyesuaian dari berbagai aspek pengaturan terkait investasi yang belum masuk dalam UU No. 2 tahun 2020.

Klaster perpajakan

Pasal-pasal yang termaktub dalam klaster perpajakan di UU Nomor 11 Tahun 2020 ini menuai polemik di tengah masyarakat. Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia Haula Rosdiana menjelaskan, sejatinya ada semangat perubahan yang dihadirkan pemerintah pada klaster perpajakan di UU ini.

Namun, ia menilai proses perancangan beleid sapu jagad ini tidak transparan karena tidak melibatkan akademisi atau ahli-ahli secara masif. Akibatnya, UU ini menimbulkan polemik seperti yang terjadi saat perancangan UU Tax Amnesty pada 2005 silam.

Baca Juga: Iktikad dan Salah Paham UU Cipta Kerja

“Jadi, akses RUU Cipta Kerja ini tidak terlalu dibuka luas sehingga memang kalau kemudian sempat jadi ramai karena dibilang ‘Loh, ini kok kaya—bahasanya memang provokatif banget—pasal selundupan?’ Tapi itu wajar kalau kemudian menimbulkan kecurigaan. Namanya juga enggak transparan, akhirnya banyak yang menduga-duga,” kata Haula saat ditemui Majalah Pajak di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (19/10).

Lebih lanjut, Haula merasa lega ada beberapa ketentuan pajak yang akhirnya berubah setelah sekian lama diperjuangkan kalangan akademisi. Salah satu di antaranya adalah ketentuan mengenai sanksi dan imbalan bunganya. Ia berpendapat, sanksi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak jika telat bayar, kurang bayar, atau melakukan pelanggaran lainnya selama ini cukup tinggi dan tak jarang jadi over taxation.

Haula mencontohkan sanksi keterlambatan penyampaian faktur pajak. Denda yang dikenakan sebelumnya adalah dua persen dari dasar pengenaannya dan ini memberatkan Wajib Pajak.

“Kalau orang terlambat bikin faktur itu, kan, berarti dia itu melaporkannya ke SPT juga terlambat. Sementara, kalau misalkan dia terlambat menyampaikan SPT itu, kan, ada SPT bunga. Jadi, jangan kemudian ada dua sanksi. Satu sanksi untuk keterlambatan faktur, kemudian ada lagi sanksi yang terkait dengan bunga karena terlambat untuk penyetorannya. Ini sebenarnya over taxation,” urainya.

Tantangan DJP

Meski menyambut positif, Haula juga tak menampik ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi DJP pascaberlakunya UU ini, jika tidak didukung oleh aturan turunan juga sistem perpajakan yang baik. Akademisi ini menyebut UU ini tidak holistik dan imparsial. Padahal, kebijakan pajak merupakan satu-satunya aturan yang harus komperehensif mulai dari aspek makro hingga aspek aturan pajaknya.

Seringkali, kebijakan yang bagus tidak diikuti dengan aturan pelaksanaannya, sehingga menyebabkan implementation gap. Anggota Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI ini mengatakan, kebijakan yang tidak diikuti aturan pelaksananya menunjukkan ketidaksiapan policy maker dalam mengeluarkan kebijakan.

“Good tax policy kalau enggak diikutin good tax administration bisa berantakan atau bisa melenceng dari tujuannya.”

Ada beberapa pasal yang sebetulnya tidak cukup hanya ada di undang-undang, harus ada penjelasannya. Makanya, begitu undang-undangnya ada, cepat itu dikeluarkan PP-nya, dikeluarkan PMK-nya. Good tax policy kalau enggak diikutin good tax administration bisa berantakan atau bisa melenceng dari tujuannya,” ucapnya.

Baca Juga: IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

“Mudah-mudahan nanti omnibus ini enggak tertatih-tatih karena ada perubahan yang sangat fundamental.”

Tak hanya itu, Haula juga berharap DJP dapat segera mengaplikasikan core tax system agar kemudahan perpajakan yang diatur melalui UU ini dapat seirama dengan sistem administrasi yang dimiliki DJP.

“Kalau sistemnya bagus, itu bahkan enggak perlu istilahnya dipercepat, sudah otomatis cepat. Kenapa? Karena mekanisme sudah otomatis, sudah by sistem. Kalau sudah seperti itu diterapkan, saya kira ini akan sangat baik. Kekhawatiran akan ada penyalahgunaan itu dapat diminimalisasi.”

Ketika core tax ada, informasi yang ada dapat terjelaskan, selain itu program sinergi bisa ditingkatkan antara DJP, DJBC, dan semua kementerian terkait.

“Kalau memang semua sudah terintegrasi, fine. Mungkin ini bisa mencegah potensi Wajib Pajak menemukan aggressive tax planning. Tapi, kalau misalnya enggak, bagaimana? Ini akan jadi satu permasalahan juga,” imbuhnya.

Haula pun beranggapan, kejelasan aturan dan sistem perpajakan yang mumpuni, akan menciptakan trust di kalangan WP sehingga collaborative tax compliance bisa terwujud.

“Kalau kita mengharapkan kepatuhan sukarela, itu terlalu banyak faktor yang memengaruhinya terutama masalah trust. Jadi, untuk mengharapkan voluntary tax compliance rasanya masih jauh sekali, lebih baik ambil yang realistis saja. Collaborative tax compliance melalui perbaikan sistem IT kita—core tax itu. Supaya tidak ada dusta di antara kita.”

Haula berpesan agar tujuan pemerintah menjalankan UU Cipta Kerja ini bisa tercapai supaya tak merugikan rakyat. Sebab, ketika pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas dan insentif fiskal ada revenue forgone atau tax potential lost. Ia berharap ini bisa didapatkan kembali melalui multiplier effect dengan magnitude yang lebih besar. Artinya semua fasilitas itu bermuara kepada aktivitas ekonomi yang bisa lebih besar.

“Dengan aktivitas ekonomi bergeliat jauh lebih besar, maka akan muncul sumber-sumber penerimaan perpajakan baru. Dan, pastikan ketika ini terjadi, potensi pemajakan itu bisa betul-betul di-collect dengan baik,” pungkasnya.

Baca Juga: Sapu Jagat Kemudahan Berbisnis

Lanjut baca

Topic

Untungkan Semua Pihak

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Tidak hanya menguntungkan investor, aturan dalam UU Cipta Kerja juga bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI Mukhamad Misbakhun menilai, pro dan kontra dalam sebuah UU itu adalah sebuah dinamika yang biasa dalam negara demokrasi. “Yang menerima penjelasan bisa menerima dan sebagainya, orang yang menerima itu juga dengan alasan yang logis dan masuk akal. Orang menolak kadang-kadang alasannya politik dan sebagai bagian dari dinamika masyarakat, ya silakan,” ucapnya saat ditemui Majalah Pajak di bilangan Senayan pada Kamis (22/10).

Menurutnya, UU Cipta Kerja merupakan arah kebijakan pemerintahan yang didukung rakyat dan secara politik mempunyai legitimasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dengan turun ke jalan dilakukan tanpa merugikan masyarakat.

Baca Juga: IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Disinggung tentang sejumlah kalangan yang menilai proses pembahasan dan pengesahannya yang terkesan tergesa-gesa dan menyalahi prosedur, Misbakhun menjelaskan bahwa pembahasan Omnibus Law sangatlah terbuka dan sudah sesuai dengan tata tertib DPR. Akan tetapi, ia membenarkan bahwa ada beberapa pembahasan yang sifatnya tertutup dari publik agar jangan sampai ada pembahasan atau ide yang terlalu awal dan belum final menjadi polemik di masyarakat.

Pria kelahiran Pasuruan, 29 Juli 1970 ini mengatakan pemerintah dan DPR telah sama-sama mengikuti prosedur. “Naskah akademiknya ada, draft UU-nya di bahas, daftar inventaris masalahnya ada, dan masing-masing daftar inventaris itu dibahas bersama sama antara semua fraksi yang mempunyai keterwakilan di DPR dengan pemerintah,” ujarnya.

Dengan adanya aturan dividen ini (pajak nol persen), saya yakin uang itu akan berputar kembali di Indonesia, diinvestasikan kembali ke Indonesia.

Untungkan semua pihak

Misbakhun menegaskan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat berdampak positif bagi perbaikan investasi di tanah air dan menguntungkan semua pihak. Baik dari sisi pemerintah, investor, maupun masyarakat. Ia meyakini dengan adanya aturan pajak dividen nol persen, misalnya, akan banyak investor yang menginvestasikan uangnya ke Indonesia.

Baca Juga: Bangun Persepsi lebih Positif tentang Pajak

“Dengan adanya aturan dividen (pajak nol persen) ini saya yakin uang itu akan berputar kembali di Indonesia, diinvestasikan kembali ke Indonesia, dan malah akan menggairahkan,” jelasnya.

Bergairahnya investasi akan menguntungkan masyarakat melalui bertambahnya lapangan kerja. Pemerintah pun diuntungkan.

“Dari (pembayaran) pajak tenaga kerja itulah pemerintah dapat. Walaupun tidak dapat dari sisi dividen. Dengan adanya investasi, maka turnovernya akan dapat dari putaran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dari investasi yang masuk,” imbuhnya.

Tentang penghapusan PPh atas dividen untuk mendorong penempatan dana produktif di Indonesia, menurutnya langkah ini cukup efektif karena mereka akan declare. Ia menjelaskan selama ini dividen sering disembunyikan, baik dalam dividen dibayar langsung (dividen interim) atau kemudian dividen ini mereka masukkan ke dalam return earning karena takut akan dikenakan pajak.

“Officer tax office”

Misbakhun juga mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat officer tax office agar perusahaan dapat mendaftarkan di Indonesia dan kalau perlu dengan tarif yang relatif rendah. Dengan begitu, pemerintah bisa mendapatkan data atas perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia maupun di luar negeri.

“Ide officer tax office ini harus menjadi pemikiran pemerintah di sektor keuangan ke depan. Kalau perlu kita bikinkan undang-undangnya,” ungkapnya.

Baca Juga: Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News3 hari lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News5 hari lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News7 hari lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News1 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News1 minggu lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News2 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Breaking News2 minggu lalu

Lagi, DJP Tunjuk 10 Badan Usaha Sebagai Pemungut PPN PSME

Jakarta, Majalahpajak.net –Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk sepuluh perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang...

Breaking News2 minggu lalu

Tokopedia Dapat Suntikan Dana dari Google dan Temasek

Jakarta, Majalahpajak.net – Tokopedia mendapatkan suntikan dana dari Google dan Temasek. Kedua perusahaan multinasional itu resmi menjadi salah satu pemegang...

Breaking News2 minggu lalu

Relawan Minta Tokoh Masyarakat Beri Teladan Terapkan Protokol Kesehatan

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membawa dampak yang begitu dahsyat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah kerap kali...

Analysis2 minggu lalu

Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi

Penurunan index harga saham gabungan sudah dua kali mengalami penurunan selama 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan pertama terjadi pada awal...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved