Connect with us

Management

Mendampingi Optimisme Masyarakat

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Foto: Dok Pribadi

Kebijakan pemerintah harus disertai dengan kemampuan untuk mendampingi masyarakat dalam membangun optimisme.

 

Sebagai seorang ilmuwan dan analis pasar, baru kali ini penulis melihat rontoknya bursa efek global dalam waktu yang sangat singkat. Saat pandemi ini tiba di Amerika Serikat tempo lalu, hanya dalam hitungan hari, indeks Nikkei turun sekitar 16 persen. Demikian pula beberapa indeks seperti Dow Jones, juga turun hingga 20 persen. Indeks bursa dalam negeri juga sempat bertengger di posisi 4.000-an setelah di awal Januari dibuka di level 6.000-an.

Aksi global perlemahan indeks bursa ini mencerminkan aksi jual yang masif dilakukan investor, dalam jumlah yang sangat besar. Apakah kepercayaan investor sudah hilang? Atau itu hanya sekadar kepanikan sesaat?

Kita berharap ini hanyalah kepanikan sesaat. Namun jika ditelusuri lebih lanjut ternyata kepanikan itu cukup beralasan. Harus diakui bahwa daya penyebaran virus Covid-19 sangat cepat. Ketika penanganannya kurang tepat maka mutasi virus dari satu orang ke orang lain terjadi begitu cepat. Alhasil, aktivitas bisnis dan ekonomi terpaksa dihentikan hingga pandemi berakhir.

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

Namun patut disayangkan bahwa tanda-tanda berakhirnya pandemi ini belum juga terlihat. Inilah yang memicu ketidakpastian ekonomi. Para penyandang dana alias investor panik karena kondisi tersebut berpotensi menurunkan nilai investasi yang dimiliki. Alhasil, atas rasionalitas tersebut maka perlahan tapi pasti mereka mengambil keputusan untuk keluar sejenak dari pasar.

Faktor kepanikan massal juga dialami oleh masyarakat khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar hidup, dalam hal ini pangan. Setelah sempat “berebut” masker dan hand sanitizer, beberapa produk bahan pokok seperti gula sempat langka di pasaran. Kepanikan berlanjut, kali ini terjadi pada sisi stabilitas ekonomi keluarga. Di satu sisi, pengeluaran di masa pandemi secara otomatis membengkak. Rumah tangga mulai mengalokasikan dana lebih untuk menjaga kesehatan maupun untuk membiayai perawatan akibat terpapar virus. Padahal di sisi lain pemasukan banyak yang berkurang.

Bagaimanapun, hati yang gembira adalah obat yang mujarab.

Bila dicermati pada tataran makro, rumusannya sangat sederhana. Ekonomi akan berangsur pulih saat pandemi Covid-19 tuntas. Dengan kata lain untuk hitungan beberapa bulan ke depan, pekerjaan rumah terbesar adalah menekan angka penyebaran virus. Oleh karenanya, kita sangat berharap pada efektivitas kebijakan pemerintah melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ketegasan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini otomatis akan mampu menekan kepanikan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, kebijakan ini harus disertai dengan kemampuan untuk mendampingi masyarakat dalam membangun optimisme bahwa pandemi ini akan berakhir.

Baca Juga: Meracik Siasat Penyelamatan

Sejak satu bulan terakhir kita telah diajarkan untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Satu pesan yang terlewatkan adalah bagaimana masyarakat secara konsisten wajib membangun dan meningkatkan produktivitasnya walau semua aktivitas dilakukan di rumah.

Sejenak kita pasti menemui kesulitan dalam melakukannya. Namun sejumlah kalangan menanggapinya dengan sangat positif. Ada begitu banyak seminar atau pelatihan daring yang bahkan dilakukan secara gratis. Topik yang dibahas terkait bagaimana upaya untuk terlepas dari cengkeraman Covid-19. Inilah angin segar yang perlu bersama-sama diembuskan oleh segenap anak Bangsa. Sudah saatnya kita bangkit, melakukan apa yang kita bisa demi terus terciptanya suasana kondusif menuju Indonesia kuat. Sebab melalui optimisme ini, setiap pihak akan lebih mawas diri sehingga besar kemungkinan pandemi dapat segera berakhir. Saat waktu itu tiba kita akan lebih siap melakukan percepatan pemulihan ekonomi.

Mari kita sama-sama ambil bagian agar gaung optimisme ini semakin luas terdengar. Sebab bagaimanapun, hati yang gembira adalah obat yang mujarab.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Aries Heru Prasetyo,

Vice Dean for Research and Innovation PPM School of Management

Breaking News

Menjaga Keberlanjutan Fiskal di masa “New Normal”

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kinerja manufaktur global pada Juni melanjutkan tren perbaikan yang mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas ekonomi global. Data Purchasing Managers Indeks (PMI) beberapa negara menunjukkan aktivitas manufaktur telah kembali menggeliat di bulan Juni, begitu pula Indonesia yang sudah meninggalkan titik terendahnya.

“Perekonomian di bulan Juni sudah ada beberapa hal yang menunjukkan pembalikan. Dan ini yang menjadi alasan untuk kita, untuk bisa terus berpacu meningkatkan sentimen dan tren positif ini,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa secara daring pada  Senin (20/7/20).

Namun, kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan situasi geopolitik dunia, serta dampak lanjutan dari perang dagang di tahun sebelumnya, membuat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagian besar negara di dunia masih melambat. Pada kuartal kedua tahun ini, perekonomian Singapura yang sangat tergantung pada perdagangan internasional resmi jatuh ke dalam resesi, setelah tertekan hingga negatif 12,6 persen. Di sisi lain, ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia berbalik menguat sejauh positif 3,2 persen.

Pemerintah berkomitmen untuk merespons pandemi dengan kehati-hatian (prudent) dan penuh kewaspadaan sehingga kebijakan yang ditempuh dapat lebih terarah dan terukur. Untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah tekanan global dan ketidakpastian akibat pandemi, Pemerintah telah memberikan stimulus fiskal untuk tiga prioritas utama yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan bagi dunia usaha, yang termaktub dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Hal ini sejalan dengan langkah-langkah extraordinary yang dilakukan oleh banyak negara G-20 untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, yang mencakup kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, yang mana secara keseluruhan dukungan fiskal di negara G-20 mencapai sekitar USD10 triliun. Langkah-langkah itu disampaikan pada pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G-20 pada 18 Juli 2020. Di dalam pertemuan ini juga menyepakati bahwa respons kebijakan diperlukan untuk pemulihan yang merata, yaitu kebijakan domestik harus fokus untuk pemulihan yang aman, kebijakan kolektif dari G-20 sangat penting untuk memulihkan pertumbuhan dunia, dan perlunya dimanfaatkan kesempatan untuk keberlanjutan dan inklusivitas masa depan. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi Juli 2020.

Mulai Bergerak Positif

Sri Mulyani menyampaikan, secara umum, pertumbuhan ekonomi di Triwulan II diperkirakan memasuki zona negatif dibandingkan triwulan sebelumnya, karena Triwulan II diduga merupakan puncak pandemi. Namun, realisasi pada Juni membawa angin segar yang telah menunjukkan peningkatan akibat kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menyongsong tatanan kehidupan normal baru (new normal) dan membaiknya perdagangan internasional yang mendorong kinerja perpajakan. Selain itu, implementasi pemulihan ekonomi nasional yang efektif serta peningkatan kuantitas dan kualitas belanja Pemerintah menjadi driver pertumbuhan yang mendorong konsumsi masyarakat mulai rebound dan produksi mulai tumbuh, yang mana menunjukkan bahwa sektor riil mulai membaik dan degup ekonomi mulai naik.

Selain itu, kenaikan konsumsi listrik di seluruh sektor pada bulan Juni menjadi sinyal pemulihan ekonomi yang mengindikasikan adanya peningkatan produksi barang dan jasa serta peningkatan aktivitas ekonomi seiring penerapan new normal di beberapa daerah. Hal ini juga tecermin pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di bulan Juni 2020 mengindikasikan optimisme konsumen membaik. Sementara itu, dari sisi moneter dan keuangan, arus modal asing mulai masuk kembali ke tanah air.

Pendapatan negara membaik pada Juli 2020

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan Semester I atau hingga Juni 2020 masih mengalami tekanan, yaitu mencapai Rp 811,18 triliun atau 47,72 persen dari target pada APBN-Perpres 72/2020, tumbuh negatif 9,83 persen (yoy). Realisasi Pendapatan Negara dari Penerimaan Perpajakan mencapai Rp624,93 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp184,52 triliun, sementara realisasi dari Hibah mencapai Rp1,74 triliun.

Mayoritas komponen penerimaan pajak mengalami tekanan pertumbuhan selama periode Januari-Juni 2020 seiring dengan aktivitas ekonomi yang masih melambat akibat Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Meskipun sebagian besar sektor tertekan di periode Januari – Juni 2020, kinerja penerimaan pajak dan sektoral seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan real estat, serta jasa keuangan dan asuransi pada bulan Juni ini mulai membaik dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara sektor transportasi dan pergudangan tumbuh positif.

Lebih lanjut, komponen penerimaan perpajakan dari Kepabeanan dan Cukai selama periode Semester I 2020 mencapai 45,32 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020, atau tumbuh 8,84 persen (yoy). Penerimaan Kepabeanan dan Cukai didukung oleh penerimaan cukai terutama Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tumbuh 14,2 persen (yoy). Sementara itu, Penerimaan Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK) masih tertekan masing-masing sebesar negatif 4,62 persen dan negatif 18,19 persen, terdampak oleh pelemahan perdagangan internasional dan aktivitas ekonomi nasional.

Sejalan dengan kinerja penerimaan pajak, kinerja penerimaan BM dan BK seluruh sektor pada bulan Juni ini mulai membaik dibandingkan bulan sebelumnya. Penerimaan BM dan BK tumbuh masing-masing 15,92 persen dan 105,3 persen (yoy), salah satunya didukung peningkatan aktivitas ekspor dan impor. Laporan BPS periode Januari-Juni 2020 juga mengonfirmasi tanda-tanda perbaikan yakni ekspor Indonesia di bulan Juni mencapai USD12,03 miliar atau tumbuh positif 15,09 persen (mom) dan 2,28 persen (yoy), dan nilai impor Indonesia sebesar USD10,76 miliar, naik 27,56 persen (mom) namun turun 6,36 persen (yoy).

Sementara di sisi PNBP, realisasinya sampai dengan Semester I 2020 mencapai Rp 184,5 triliun atau 62,7 persen dari target dalam APBN-Perpres 72/2020, turun 11 ,8 persen (yoy). Sementara itu, realisasi PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) di periode yang sama mencatat pertumbuhan positif masing-masing sebesar 9,9 persen dan 43,8 persen (yoy).

Belanja Negara untuk penanganan Covid-19

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juni 2020 sebesar Rp 1.068,94 triliun atau sekitar 39,02 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020, yakni tumbuh positif 3,3 persen (s). Realisasi Belanja Negara itu meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 668,53 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp400,42 triliun. Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terutama didorong oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp99,43 triliun atau tumbuh 41,04 persen (yoy), yang dipengaruhi oleh penyaluran berbagai program bantuan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan di tengah pandemi Covid-19. Program bantuan sosial ini menjadi program Pemerintah yang memegang peran penting dalam menahan laju peningkatan penduduk miskin, di mana sesuai rilis BPS angka kemiskinan di bulan Maret 2020 meningkat menjadi 9,78 persen, dibandingkan di bulan Maret 2019 sebesar 9,41 persen. Selain itu, belanja modal juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar Rp37,7 triliun atau 8,7 persen (yoy) didukung oleh percepatan pelaksanaan kegiatan di awal tahun, dan pelaksanaan program padat karya untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya realisasi TKDD sampai dengan Juni 2020 mencapai Rp400,42 triliun atau 52,42 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp360,21 triliun (52,00 persen) dan Dana Desa Rp40,20 triliun (56,47 persen). Realisasi penyaluran belanja TKDD Semester I 2020 tumbuh negatif 0,9 persen (yoy), namun realisasi penyalurannya di bulan Juni tumbuh positif 43,72 persen dipengaruhi kebijakan penanganan dampak Covid-19 di daerah. Hingga akhir Juni 2020, realisasi Dana Transfer Khusus tumbuh positif 15,5 persen (yoy) ditopang realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik, terutama penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD) yang lebih cepat dari 2019. Selain itu penyaluran DAK Fisik juga lebih tinggi karena adanya relaksasi syarat penyaluran DAK Fisik untuk penanganan Covid-19 dan perbaikan penyelesaian kontrak. Sementara itu, realisasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Otonomi Khusus & Dana Keistimewaan DIY hingga akhir Juni 2020 juga tumbuh positif jauh lebih baik dibandingkan 2019. Hal ini sejalan juga dengan realisasi penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, karena perubahan mekanisme penyaluran menjadi langsung ke Rekening Desa.

Stimulus Fiskal Penanganan Covid-19 dan PEN

Di bidang perlindungan sosial, Pemerintah telah merealisasikan sebesar Rp  72,5 triliun atau 35,6 persen terhadap pagunya hingga akhir Juni 2020. Realisasi ini antara lain untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp24,1 triliun, kartu sembako sebesar Rp20,5 triliun, kartu prakerja sebesar Rp2,4 triliun, bansos sembako sebesar Rp1,4 triliun, dan bansos tunai sebesar Rp15,6 triliun.

Untuk mengakselerasi upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan mekanisme burden sharing, melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang kedua (SKB II). Dengan adanya SKB II ini, terdapat adanya kepastian dalam hal sumber pembiayaan untuk mendukung upaya Pemerintah tersebut dengan beban yang lebih efisien, namun tetap menjaga integritas pasar keuangan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan fiskal di tahun 2020. Realisasi defisit APBN hingga Juni 2020 mencapai Rp257,76 triliun atau sekitar 1,57 persen PDB. Realisasi pembiayaan anggaran hingga Juni 2020 mencapai Rp416,18 triliun (40,05 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020), utamanya bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp421,55 triliun yang terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp430,40 triliun dan realisasi pinjaman (neto) sebesar negatif Rp8,85 triliun.

Pada bulan Juni 2020, Pemerintah berhasil memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global, sejalan dengan strategi pembiayaan Pemerintah tahun 2020 termasuk untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan penanganan dampak Covid-19, melalui penerbitan Sukuk Global senilai USD2,5 miliar dengan oversubscribe sebesar 6,7 kali. Penerbitan Sukuk Global dilakukan dengan menerapkan strategi oportunistik, yaitu dengan memanfaatkan timing yang tepat sehingga mendapatkan biaya yang efisien dengan kupon rendah.

Pandemi Covid-19 yang masih sulit diprediksi ini menyebabkan kondisi perekonomian semakin penuh tantangan. Pemerintah yang berkomitmen untuk menempatkan APBN sebagai instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia, memproyeksikan angka defisit melebar di angka 6,34 persen terhadap PDB. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas penanganan Covid-19, termasuk di dalamnya untuk pemulihan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan prinsip prudent, akuntabel dan transparan.

 

Lanjut baca

Breaking News

Bank Permata Andil dalam Program Penjaminan Kredit Modal Kerja Bagi UMKM

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Retail Banking PermataBank – Djumariah Tenteram (kiri depan) bersama perwakilan bank-bank yang berpartisipasi menandatangani perjanjian kerjasama Program Penjaminan Kredit Modal Kerja Bagi UMKM bersama Jamkrindo dan Askrindo/Foto: Dok. PermataBank

Penandatanganan kerja sama bersama Askrindo dan Jamkrindo dilakukan sebagai salah satu langkah dukungan terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional.

PT Bank Permata Tbk (PermataBank) menjadi salah satu bank yang ikut serta menandatangani kemitraan bersama Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan Pemerintah Indonesia dalam Program Penjaminan Kredit Modal Kerja Bagi UMKM.

Kerja sama ini merupakan komitmen PermataBank untuk memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesa melalui pembiayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penandatangan dilakukan oleh Direktur Retail Banking PermataBank, Djumariah Tenteram bersama dengan perwakilan bank lain yang berpartisipasi dengan perwakilan dari Jamkrindo dan Askrindo pada Selasa, (7/7/2020).

Acara juga disaksikan oleh oleh Direktur Utama PermataBank, Ridha D.M. Wirakusumah serta lima menteri yaitu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN), Erick Thohir, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM), Teten Masduki.

Direktur Retail Banking PermataBank Djumariah Tenteram mengatakan, UMKM merupakan salah satu nasabah strategis PermataBank yang banyak terdampak akibat pandemi COVID-19, untuk itu dengan kepercayaan yang diberikan Pemerintah dan kerja sama dengan Jamkrindo dan Askrindo, PermataBank siap untuk memberikan dukungan terhadap program Penjaminan Kredit Modal Kerja  Bagi UMKM.

“Hal ini sejalan dengan visi kami untuk menjadi bank pilihan dengan terus membina kemitraan dan menciptakan nilai bermakna bagi nasabah. Dengan kerjasama ini kami percaya dapat membantu roda perekonomian industri domestik pada khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya,” kata Djumariah.

Sebagai skema program ini, Pemerintah Indonesia memberikan penjaminan kredit modal kerja sebesar 5 triliun rupiah. UMKM yang melakukan pinjaman sampai dengan 10 miliar rupiah, premi untuk penjaminan kreditnya akan dibayarkan oleh Pemerintah, dengan penjamin Jamkrindo dan Askrindo. Kebijakan ini akan menjadi penggerak bagi perbankan dalam menyalurkan pinjaman terhadap UMKM dengan kebijakan restrukturasi kredit.

Lanjut baca

Management

Strategi Efisiensi di Tengah Krisis Ekonomi

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok PPM Manajemen

Di masa krisis, perusahaan harus mencari strategi untuk meminimalkan biaya produksi dan mempertahankan penjualan dan profit.

Pada masa krisis ekonomi, banyak perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi mereka di segala bidang. Dalam arti yang singkat, perusahaan harus meminimalkan biaya produksi untuk mempertahankan tingkat penjualan dan profit, dan minimal memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan sejenis di pasarnya.

Ada tiga dimensi yang dapat dilihat berkaitan dengan efisiensi ini (Baye, 2003). Pertama, fungsi produksi, dengan Optimal Input Substitution dan Cost-Minimizing Input Rule. Optimal Input Substitution adalah perusahaan mengganti input produksi yang dapat meminimalisasi biaya produksi karena harga dari salah satu inputnya naik. Misalnya, mengurangi jumlah labor (tenaga kerja) dengan menambah capital (teknologi), atau mencari raw material substitusi dengan harga lebih murah tapi tetap memberi value yang, paling tidak, sama baiknya.

Sedangkan dalam Cost-Minimizing Input Rule, peminimalan biaya dilakukan dengan tambahan biaya yang lebih sedikit pada satu input dibandingkan pengurangan biaya pada input lain. Misalnya melakukan pembelian raw material lebih besar atau kontrak jangka panjang untuk mengurangi harga per unit, dengan pengiriman sesuai kebutuhan (bukan dalam skala besar). Harapannya adalah dalam jangka 6–12 bulan krisis ekonomi akan berakhir, perusahaan memperoleh untung dari pembelian yang lebih murah.

Baca Juga: Indonesia dan Krisis Kepemimpinan

Kedua, faktor Firm Size/Concentration Ratio, yaitu besaran yang menyatakan berapa besar sales perusahaan terhadap industri yang sejenis. Semakin besar sales atau profit perusahaan terhadap perusahaan lain di industri yang sejenis, maka semakin besar Firm Size/Concentration Ratio perusahaan tersebut. Sehingga, meskipun perusahaan tersebut melakukan efisiensi biaya dan tetap meningkatkan harga, tingkat penjualannya masih dapat menguasai pasar karena masyarakat sudah mengetahui produknya itu.

Kalau persentase penurunan penjualannya masih lebih kecil dari persentase penurunan pasar secara nasional, berarti  perusahaan masih memiliki Concentration Ratio yang tinggi. Strategi promosi yang bersifat sosial akan memberi manfaat moneter setelah krisis ekonomi berakhir.

Perusahaan dapat meminimalisasi biaya dengan menghasilkan produk yang tetap sama kualitasnya, misalnya dengan cara menjual produk yang lebih kecil volumenya tapi harga jual per satuan volumenya lebih besar. Hal ini juga untuk meraih segmen pasar bagi konsumen yang tidak mengkonsumsi produk tersebut terlalu banyak, meskipun biasanya strategi ini berhasil bagi perusahaan yang memiliki Concentration Ratio cukup besar.

Strategi di atas disebut dengan Just Noticeable Difference/JND, yaitu dengan mengurangi volume produk sedikit demi sedikit tanpa dapat dirasakan konsumen, dan menjual produk itu dengan harga yang sama seperti sebelum dikurangi volumenya.

Fungsinya bukan hanya untuk menekan biaya produksi sehingga bisa menghasilkan produk dengan harga yang lebih murah, tapi juga untuk menimbulkan daya tarik bagi konsumen. Namun demikian, daya tarik berupa dari sisi kemasan tidak perlu dibuat terlalu berlebihan, sebab kemasan yang terlalu menarik dapat menimbulkan kecurigaan konsumen bahwa produsen lebih mementingkan pengembangan kemasan daripada produk yang akan dikonsumsi masyarakat.

Selain itu, pada masa krisis ekonomi, penjualan perusahaan pasti menurun. Namun ketika persentase penurunan penjualannya masih lebih kecil dari persentase penurunan besaran pasar secara nasional, artinya perusahaan tersebut masih memiliki Concentration Ratio yang tinggi. Artinya, nama besar perusahaan baik, dan jika dilakukan strategi promosi yang bersifat sosial, perusahaan semakin erat menggandeng konsumen dan kelak akan memperoleh manfaat moneter setelah krisis ekonomi berakhir.

Baca Juga: Mengatur Keuangan Pribadi pada Masa Kenormalan Baru

Yang terakhir adalah faktor Transaction Cost dan Investments. Yang termasuk di dalam Transaction Cost adalah biaya mendapatkan supplier, biaya kesepakatan harga dari input, dan biaya investasi dan pengeluaran lain. Sementara itu, Investments dalam arti khusus mencakup biaya pengadaan aset dan tenaga kerja. Perusahaan harus mencari titik optimum dari biaya investasi dan output yang dihasilkan nanti.

Dari sini kita bisa melihat bahwa masa krisis ekonomi adalah peluang bagi perusahaan untuk mencari jenis investasi teknologi yang baru, peluang mempererat kerja sama dengan supplier, dan peluang menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Semua peluang ini ibarat investasi yang akan diraih setelah badai krisis berlalu.

Ricky Virona Martono (Faculty PPM Manajemen)

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News6 jam lalu

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.   Menteri Keuangan Sri Mulyani yang...

Breaking News24 jam lalu

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum...

Breaking News1 hari lalu

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak...

Breaking News2 hari lalu

Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Sejak didapuk menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019 lalu, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu...

Breaking News3 hari lalu

DJP: Perlu “Effort” Perusahaan Agar Insentif Pajak Bagi Karyawan Bisa Dimanfaatkan

Pengusaha mengaku kerepotan untuk melaksanakan insentif PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP). Mereka menilai,...

Breaking News3 hari lalu

Kawal Wajib Pajak Agar Tak Terjerumus Dalam Pidana Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan seminar on-line perpajakan bertajuk “Peran Konsultan...

Breaking News4 hari lalu

Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Jika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, pendapatan riilnya merosot tajam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan...

Breaking News5 hari lalu

Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Sejak beberapa bulan terakhir, harga emas kian meroket. Pada awal Agustus ini, misalnya, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero)...

Breaking News6 hari lalu

Jakarta Perpanjang PSBB Transisi dan Berlakukan Lagi Aturan Ganjil-Genap

Kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia belum juga reda. Hingga Jumat (31/7/2020), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, mengumumkan, kasus terkonformasi...

Breaking News6 hari lalu

Rayakan Iduladha, PT KAI Berikan Diskon Perjalanan Hingga 25 Persen

Perayaan Iduladha tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Antara lain merosotnya penjualan hewan Kurban yang dialami pedagang di berbagai daerah...

Populer