Connect with us

Management

Mendampingi Optimisme Masyarakat

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Foto: Dok Pribadi

Kebijakan pemerintah harus disertai dengan kemampuan untuk mendampingi masyarakat dalam membangun optimisme.

 

Sebagai seorang ilmuwan dan analis pasar, baru kali ini penulis melihat rontoknya bursa efek global dalam waktu yang sangat singkat. Saat pandemi ini tiba di Amerika Serikat tempo lalu, hanya dalam hitungan hari, indeks Nikkei turun sekitar 16 persen. Demikian pula beberapa indeks seperti Dow Jones, juga turun hingga 20 persen. Indeks bursa dalam negeri juga sempat bertengger di posisi 4.000-an setelah di awal Januari dibuka di level 6.000-an.

Aksi global perlemahan indeks bursa ini mencerminkan aksi jual yang masif dilakukan investor, dalam jumlah yang sangat besar. Apakah kepercayaan investor sudah hilang? Atau itu hanya sekadar kepanikan sesaat?

Kita berharap ini hanyalah kepanikan sesaat. Namun jika ditelusuri lebih lanjut ternyata kepanikan itu cukup beralasan. Harus diakui bahwa daya penyebaran virus Covid-19 sangat cepat. Ketika penanganannya kurang tepat maka mutasi virus dari satu orang ke orang lain terjadi begitu cepat. Alhasil, aktivitas bisnis dan ekonomi terpaksa dihentikan hingga pandemi berakhir.

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

Namun patut disayangkan bahwa tanda-tanda berakhirnya pandemi ini belum juga terlihat. Inilah yang memicu ketidakpastian ekonomi. Para penyandang dana alias investor panik karena kondisi tersebut berpotensi menurunkan nilai investasi yang dimiliki. Alhasil, atas rasionalitas tersebut maka perlahan tapi pasti mereka mengambil keputusan untuk keluar sejenak dari pasar.

Faktor kepanikan massal juga dialami oleh masyarakat khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar hidup, dalam hal ini pangan. Setelah sempat “berebut” masker dan hand sanitizer, beberapa produk bahan pokok seperti gula sempat langka di pasaran. Kepanikan berlanjut, kali ini terjadi pada sisi stabilitas ekonomi keluarga. Di satu sisi, pengeluaran di masa pandemi secara otomatis membengkak. Rumah tangga mulai mengalokasikan dana lebih untuk menjaga kesehatan maupun untuk membiayai perawatan akibat terpapar virus. Padahal di sisi lain pemasukan banyak yang berkurang.

Bagaimanapun, hati yang gembira adalah obat yang mujarab.

Bila dicermati pada tataran makro, rumusannya sangat sederhana. Ekonomi akan berangsur pulih saat pandemi Covid-19 tuntas. Dengan kata lain untuk hitungan beberapa bulan ke depan, pekerjaan rumah terbesar adalah menekan angka penyebaran virus. Oleh karenanya, kita sangat berharap pada efektivitas kebijakan pemerintah melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ketegasan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini otomatis akan mampu menekan kepanikan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, kebijakan ini harus disertai dengan kemampuan untuk mendampingi masyarakat dalam membangun optimisme bahwa pandemi ini akan berakhir.

Baca Juga: Meracik Siasat Penyelamatan

Sejak satu bulan terakhir kita telah diajarkan untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Satu pesan yang terlewatkan adalah bagaimana masyarakat secara konsisten wajib membangun dan meningkatkan produktivitasnya walau semua aktivitas dilakukan di rumah.

Sejenak kita pasti menemui kesulitan dalam melakukannya. Namun sejumlah kalangan menanggapinya dengan sangat positif. Ada begitu banyak seminar atau pelatihan daring yang bahkan dilakukan secara gratis. Topik yang dibahas terkait bagaimana upaya untuk terlepas dari cengkeraman Covid-19. Inilah angin segar yang perlu bersama-sama diembuskan oleh segenap anak Bangsa. Sudah saatnya kita bangkit, melakukan apa yang kita bisa demi terus terciptanya suasana kondusif menuju Indonesia kuat. Sebab melalui optimisme ini, setiap pihak akan lebih mawas diri sehingga besar kemungkinan pandemi dapat segera berakhir. Saat waktu itu tiba kita akan lebih siap melakukan percepatan pemulihan ekonomi.

Mari kita sama-sama ambil bagian agar gaung optimisme ini semakin luas terdengar. Sebab bagaimanapun, hati yang gembira adalah obat yang mujarab.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Aries Heru Prasetyo,

Vice Dean for Research and Innovation PPM School of Management

Management

Cara Terbaik Memotong Gaji

Ricky Virona Martono

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Pemotongan gaji yang dilakukan secara mendadak akan menimbulkan efek kekhawatiran karyawan, ketidakpercayaan kepada atasan, dan demotivasi.

 

Pandemi Covid-19, berdampak pada krisis ekonomi, berbagai perusahaan berusaha (bahkan, terburu-buru) melakukan efisiensi. Pada akhirnya, demi menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan melakukan pemotongan gaji karyawan.

Bahkan beberapa klub sepak bola elite Eropa ikut memotong gaji para pemainnya, sebut saja FC Barcelona dan Juventus. Besarannya bervariasi, di mana karyawan yang lebih senior atau gaji terbesar, mengalami besaran pemotongan gaji yang lebih besar pula.

Baca Juga: Jutaan Pekerja Kena PHK, Aji Mumpung Pengusaha?

Di Indonesia sama saja, kita paham bahwa menurut data historis, krisis ekonomi relatif berulang, yaitu pada tahun 1998, 2008, dan 2020. Latar belakangnya beragam, dampaknya bagi Indonesia pun tidak sama besarnya. Namun demikian intinya tetap sama, perusahaan harus bertahan dengan pendapatan yang menurun.

Sebelum memotong gaji karyawan, ada langkah awal yang dapat dilakukan, yaitu melihat struktur biaya dan memangkas pada komponen biaya terbesar. Masalahnya, perusahaan selalu terburu-buru mendorong usaha efisiensi dan cost reduction ketika krisis datang.

Karyawan pun dikirim ke pelatihan selama satu-dua hari dengan harapan karyawan langsung memperoleh ide mengenai usaha efisiensi yang dapat diterapkan di perusahaan dan memberi manfaat besar dalam waktu cepat.

Jika perlu, biaya-biaya administrasi atau tunjangan harian dipotong demi efisiensi. Dengan jumlah karyawan yang besar, maka akumulasi pemotongan tunjangan akan memberi dampak langsung pada faktor biaya dengan cepat.

Dalam setiap munculnya krisis ekonomi, langkah terburu-buru ini selalu berulang. Perusahaan baru merasa kepepet setelah krisis datang. Sebenarnya, budaya efisiensi harus dimulai pada kondisi ekonomi normal, dan dirasakan manfaatnya pada masa krisis.

Di tengah-tengah kondisi krisis dan terburu-buru inilah, cara “terbaik” dan “tercepat” adalah melakukan PHK dan/atau pemotongan gaji.

Baca Juga: Syarat Utama Lolos Administrasi Kartu Prakerja

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158, intinya menyatakan bahwa PHK dapat dilakukan jika karyawan terbukti terlibat tindak kriminal. Kemudian pada Pasal 165 dinyatakan bahwa PHK hanya dapat dilakukan karena perusahaan pailit. Dengan regulasi tersebut, mau tidak mau, pemotongan gaji menjadi salah satu pilihan. Yang paling ideal adalah tidak meneruskan karyawan dengan status kontrak.

Pemotongan gaji karyawan tanpa didahului tindakan serupa oleh level tertinggi akan menimbulkan kekhawatiran karyawan dan gagalnya usaha perusahaan melakukan perbaikan.

Langkah pemotongan

Lalu, bagaimana jika perusahaan terpaksa melakukan pemotongan gaji? Kita dapat melakukan benchmark ke beberapa organisasi atau perusahaan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pemotongan gaji.

Pertama, level teratas organisasi wajib mempersiapkan dan mengeksekusi strategi penghematan biaya dan meyakinkan karyawan bahwa kondisi organisasi/perusahaan mampu bertahan melewati krisis. Selain itu perlu disampaikan potensi pemasukan (sales) perusahaan selama krisis dan kondisi keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan aman.

Kedua, pemotongan gaji perlu menunjukkan kepedulian level teratas organisasi/perusahaan akan adanya sense of crisis. Pada tahun 1998, beberapa perusahaan di Indonesia melakukan pemotongan gaji pada level direksi terlebih dahulu. Pada tahun 2020, Garuda Indonesia menghapus tunjangan direksinya. Ini adalah langkah direksi untuk menunjukkan sense of crisis, meskipun mungkin saja jumlahnya tidak seberapa dibanding biaya operasional perusahaan.

Baca Juga: Kinerja Solid di Masa Sulit

Bagaimana mungkin level teratas organisasi tidak memulai potongan gaji dirinya sendiri, tapi langsung mendorong/mengajak/menganjurkan bawahannya melakukan hal tersebut. Pemotongan gaji karyawan tanpa didahului tindakan serupa oleh level tertinggi akan menimbulkan kekhawatiran karyawan akan kondisi keuangan perusahaan dan gagalnya usaha-usaha perusahaan melakukan perbaikan.

Jika kondisi memaksa, maka pemotongan gaji barulah diterapkan secara bertahap pada level-level di bawah direksi. Langkah terakhir adalah memotong gaji karyawan pada level menengah. Sementara itu, gaji karyawan pada level bawah sedapat mungkin dipertahankan.

Langkah ketiga dilakukan bersamaan dengan langkah pertama dan kedua, yaitu direksi perusahaan melakukan usaha-usaha yang dapat menumbuhkan optimisme karyawan.

Pemotongan gaji karyawan yang dilakukan secara mendadak melalui pengumuman, misalnya melalui e-mail, akan menimbulkan efek kekhawatiran karyawan. Karyawan menjadi tidak percaya kepada atasan dan akhirnya menimbulkan demotivasi karyawan.

Strategi tanpa langkah-langkah yang baik akan menunjukkan bahwa sikap manajerial perusahaan tidak berusaha merangkul karyawan terlebih dahulu.

Baca Juga: Pendanaan Industri Kreatif Melejit Saat Krisis

Ricky Virona Martono (Core Faculty PPM Manajemen)

Lanjut baca

Finance

Pinjaman Mudah buat Penembus Pasar Dunia

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

LPEI meluncurkan pinjaman dengan syarat dan suku bunga ringan kepada UKM yang ingin mengekspor produk dan jasanya. Caranya?

 

Pada edisi lalu, kami telah membahas alternatif solusi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bertahan di tengah pandemi melalui pinjaman tanpa bunga yang diluncurkan oleh organisasi nirlaba Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kali ini, pemerintah meluncurkan pembiayaan ekspor kepada usaha kecil menengah (UKM).

Secara teknis, kebijakan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372/KMK.08/2020 Tentang Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Kepada LPEI Dalam Usaha Mendukung UKM Berorientasi Ekspor.

Baca Juga : Mendampingi yang Susah Terdata

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menuturkan, dampak Covid-19 sangat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha tak terkecuali pelaku UKM. Oleh sebab itu, PKE menyediakan fasilitas pembiayaan dengan persyaratan dan suku bunga yang ringan. Kebijakan ini selaras dengan agenda pemulihan ekonomi nasional yang memfokuskan dukungan terhadap UMKM.

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing para pelaku UKM dengan cara memberikan dukungan fasilitas pembiayaan ekspor bagi pelaku UKM yang memiliki potensi ekspor, namun terkendala masalah akses kepada fasilitas perbankan,” kata Luky dalam acara sosialisasi program secara virtual, Selasa (8/9).

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Heri Setiawan mengatakan, kebijakan ini merupakan program lanjutan dari pembiayaan komersial yang telah dilakukan sebelum pandemi. Beberapa program yang telah berhasil dilaksanakan adalah PKE gerbong penumpang kereta api, PKE ketahanan usaha, PKE pesawat udara, PKE komoditas ke kawasan Afrika, dan PKE pengembangan sektor pariwisata. Keberhasilan PKE sebelumnya diharapkan mampu memantik semangat pelaku usaha UKM untuk kembali bangkit di tengah badai pandemi.

Syarat dan plafon

Lantas, bagaimana cara UKM mengakses fasilitas dan apa saja syaratnya?

Kepada Majalah Pajak Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas memastikan semua UKM komoditas maupun jasa dapat memanfaatkan pembiayaan dengan tujuan ekspor di berbagai negara. Syarat utama yang ditetapkan adalah usaha termasuk dalam UKM sesuai dengan definisi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Syarat utamanya, usaha termasuk dalam UKM sesuai UU No 20 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, memiliki usaha produktif minimal dua tahun, mempunyai laporan keuangan, punya NPWP, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), surat keterangan domisili usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB).

Syarat selanjutnya meliputi, memiliki usaha produktif minimal dua tahun, mempunyai laporan keuangan, punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), surat keterangan domisili usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB).

Baca Juga: “Sunset Clause” agar UMKM Melek Pembukuan

“Saat melakukan pengajuan fasilitas UKM atau calon debitur tidak memiliki tunggakan kredit di bank atau tidak sedang dalam proses klaim atau tidak memiliki utang subrogasi pada perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi. Bagi UKM yang telah memperoleh kredit dari bank atau lembaga lainnya, tetap dapat memanfaatkan fasilitas PKE ini asal memenuhi persyaratan tertentu dan memiliki jaminan sesuai yang telah ditentukan.”

Proses service level agreement (SLA) akan disepakati selama 20 hari kerja setelah seluruh dokumen dari calon debitur atau UKM dinyatakan lengkap oleh LPEI. Plafon yang diberikan kepada segmen kecil berikisar Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar, segmen menengah mulai Rp 2 miliar hingga Rp 15 miliar, sementara untuk plafon besar di atas Rp 10 miliar wajib memiliki laporan keuangan tahunan yang telah diaudit untuk periode terakhir. “All in pricing 6 persen (bunga pembiayaan),” sebut James.

Apabila pelaku usaha membutuhkan dana yang lebih besar dari plafon, misal di atas Rp 15 miliar, maka UKM dapat dilakukan penggabungan dengan fasilitas sebelumnya, yakni pembiayaan komersial LPEI.

“LPEI berharap UKM semakin kuat sehingga bisa mengakses pembiayaan komersial biasa,” jelas James.

Program PKE untuk UKM turut berkerja sama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asuransi dan penjaminan.

Hingga 15 September 2020, LPEI telah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan UKM, di antaranya PT Urchindize Indonesia, dan PT Kevinindo Anugrah. PT Urchindize Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di industri ikan teri dan telah mengekspor produknya ke Jepang, Singapura dan Taiwan. PT Kevinindo Anugrah bergerak di perdagangan kancing dari kulit kerang yang di ekspor ke Korea Selatan, Jepang, dan Hongkong.

Selain itu, LPEI menandatangani nota kerja sama pembiayaan ke pemasok dari PT Pancamitra bernama M. Ichsan. Ia merupakan pemasok ikan dan udang air tawar yang produknya telah diekspor ke Amerika Serikat dan Jepang.

“Skema supply chain financing untuk mendorong terbentuknya sinergi, saling dukung, antar-rantai pasok ekspor agar produk Indonesia benar-benar mampu memenuhi permintaan pasar ekspor,” sebut James.

Baca Juga: Menggali Kontribusi Sektor UMKM

UKM dapat mengajukan pembiayaan ke kantor LPEI yang tersebar di kota DKI Jakarta, Medan, Surabaya, Surakarta, Makassar, Balikpapan, Batam, dan Denpasar. Kendati kantor LPEI terbatas, James memastikan dapat menyalurkan pembiayaan ke UKM di seluruh Indonesia.

Lanjut baca

Management

Cara Terbaik Memotong Gaji

Ricky Virona Martono

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Pemotongan gaji yang dilakukan secara mendadak akan menimbulkan efek kekhawatiran karyawan, ketidakpercayaan kepada atasan, dan demotivasi.

 

Pandemi Covid-19, berdampak pada krisis ekonomi, berbagai perusahaan berusaha (bahkan, terburu-buru) melakukan efisiensi. Pada akhirnya, demi menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan melakukan pemotongan gaji karyawan.

Bahkan beberapa klub sepak bola elite Eropa ikut memotong gaji para pemainnya, sebut saja FC Barcelona dan Juventus. Besarannya bervariasi, di mana karyawan yang lebih senior atau gaji terbesar, mengalami besaran pemotongan gaji yang lebih besar pula.

Baca Juga: Jutaan Pekerja Kena PHK, Aji Mumpung Pengusaha?

Di Indonesia sama saja, kita paham bahwa menurut data historis, krisis ekonomi relatif berulang, yaitu pada tahun 1998, 2008, dan 2020. Latar belakangnya beragam, dampaknya bagi Indonesia pun tidak sama besarnya. Namun demikian intinya tetap sama, perusahaan harus bertahan dengan pendapatan yang menurun.

Sebelum memotong gaji karyawan, ada langkah awal yang dapat dilakukan, yaitu melihat struktur biaya dan memangkas pada komponen biaya terbesar. Masalahnya, perusahaan selalu terburu-buru mendorong usaha efisiensi dan cost reduction ketika krisis datang.

Karyawan pun dikirim ke pelatihan selama satu-dua hari dengan harapan karyawan langsung memperoleh ide mengenai usaha efisiensi yang dapat diterapkan di perusahaan dan memberi manfaat besar dalam waktu cepat.

Jika perlu, biaya-biaya administrasi atau tunjangan harian dipotong demi efisiensi. Dengan jumlah karyawan yang besar, maka akumulasi pemotongan tunjangan akan memberi dampak langsung pada faktor biaya dengan cepat.

Dalam setiap munculnya krisis ekonomi, langkah terburu-buru ini selalu berulang. Perusahaan baru merasa kepepet setelah krisis datang. Sebenarnya, budaya efisiensi harus dimulai pada kondisi ekonomi normal, dan dirasakan manfaatnya pada masa krisis.

Pemotongan gaji karyawan tanpa didahului tindakan serupa oleh level tertinggi akan menimbulkan kekhawatiran karyawan dan gagalnya usaha perusahaan melakukan perbaikan.

Di tengah-tengah kondisi krisis dan terburu-buru inilah, cara “terbaik” dan “tercepat” adalah melakukan PHK dan/atau pemotongan gaji.

Baca Juga: Syarat Utama Lolos Administrasi Kartu Prakerja

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158, intinya menyatakan bahwa PHK dapat dilakukan jika karyawan terbukti terlibat tindak kriminal. Kemudian pada Pasal 165 dinyatakan bahwa PHK hanya dapat dilakukan karena perusahaan pailit. Dengan regulasi tersebut, mau tidak mau, pemotongan gaji menjadi salah satu pilihan. Yang paling ideal adalah tidak meneruskan karyawan dengan status kontrak.

Langkah pemotongan

Lalu, bagaimana jika perusahaan terpaksa melakukan pemotongan gaji? Kita dapat melakukan benchmark ke beberapa organisasi atau perusahaan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pemotongan gaji.

Pertama, level teratas organisasi wajib mempersiapkan dan mengeksekusi strategi penghematan biaya dan meyakinkan karyawan bahwa kondisi organisasi/perusahaan mampu bertahan melewati krisis. Selain itu perlu disampaikan potensi pemasukan (sales) perusahaan selama krisis dan kondisi keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan aman.

Kedua, pemotongan gaji perlu menunjukkan kepedulian level teratas organisasi/perusahaan akan adanya sense of crisis. Pada tahun 1998, beberapa perusahaan di Indonesia melakukan pemotongan gaji pada level direksi terlebih dahulu. Pada tahun 2020, Garuda Indonesia menghapus tunjangan direksinya. Ini adalah langkah direksi untuk menunjukkan sense of crisis, meskipun mungkin saja jumlahnya tidak seberapa dibanding biaya operasional perusahaan.

Bagaimana mungkin level teratas organisasi tidak memulai potongan gaji dirinya sendiri, tapi langsung mendorong/mengajak/menganjurkan bawahannya melakukan hal tersebut. Pemotongan gaji karyawan tanpa didahului tindakan serupa oleh level tertinggi akan menimbulkan kekhawatiran karyawan akan kondisi keuangan perusahaan dan gagalnya usaha-usaha perusahaan melakukan perbaikan.

Baca Juga: Kinerja Solid di Masa Sulit

Jika kondisi memaksa, maka pemotongan gaji barulah diterapkan secara bertahap pada level-level di bawah direksi. Langkah terakhir adalah memotong gaji karyawan pada level menengah. Sementara itu, gaji karyawan pada level bawah sedapat mungkin dipertahankan.

Langkah ketiga dilakukan bersamaan dengan langkah pertama dan kedua, yaitu direksi perusahaan melakukan usaha-usaha yang dapat menumbuhkan optimisme karyawan.

Pemotongan gaji karyawan yang dilakukan secara mendadak melalui pengumuman, misalnya melalui e-mail, akan menimbulkan efek kekhawatiran karyawan. Karyawan menjadi tidak percaya kepada atasan dan akhirnya menimbulkan demotivasi karyawan.

Strategi tanpa langkah-langkah yang baik akan menunjukkan bahwa sikap manajerial perusahaan tidak berusaha merangkul karyawan terlebih dahulu.

Ricky Virona Martono (Core Faculty PPM Manajemen)

 

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News18 jam lalu

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp...

Breaking News2 hari lalu

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini...

Breaking News3 hari lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News3 hari lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News4 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News4 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News1 minggu lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News1 minggu lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News2 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News2 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved