Connect with us

Topic

Mencetak Pemimpin Bangsa Sadar Pajak

Heru Yulianto

Published

on

Untuk meningkatkan kesadaran pajak kepada masyarakat, pemerintah memasukkan muatan inklusi kesadaran pajak ke dalam kurikulum pendidikan. Program itu diberlakukan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Untuk mencapai tujuan itu, Kementerian Keuangan melaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan beberapa kementerian. Salah satunya, dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo  mengatakan, 75 persen APBN dialokasikan untuk pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai program prioritas Presiden Joko Widodo, yaitu mempercepat program pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang keberhasilannya didukung, salah satunya, oleh penerimaan pajak.

Tjahjo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri mendukung gerakan kesadaran pajak yang dilakukan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, ia juga  mengaku selalu mengimbau para pegawai Kemendagri dan siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) agar  memiliki Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP). Ke depan, Tjahjo berharap para lulusan IPDN dapat menjadi calon pemimpin bangsa yang sadar pajak dan bisa menularkan kesadaran pajak tersebut ke generasi selanjutnya.

“IPDN sudah kami dorong kesadaran pajaknya karena hampir tiap tahun kita mencetak sekitar 2000 pegawai mulai dari golongan IIIA. Saya juga sudah minta kepada Dirjen Keuangan Daerah paling lambat akhir tahun ini seluruh pegawai Kemendagri sudah harus mempunyai NPWP,” jelas Tjahjo di Gedung Mar’ie Muhammad Kantor Pusat DJP pada Jumat (09/11)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Menjalin Lingkungan Riset Perpajakan

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Ilustrasi

Kebijakan yang tepat sasaran memerlukan riset mendalam. Tapi sebelum riset berakar menjadi budaya, sebuah lingkungan riset—yang memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan, pemimpin lembaga, dan para pelaku organisasi—harus terbangun.

 

Jika melihat jejak digital tentang riset untuk kebijakan publik selama beberapa tahun belakangan ini, hampir setiap kementerian/lembaga, dunia akademis atau elemen masyarakat lainnya menyerukan pentingnya membuat kebijakan berbasis riset atau penelitian. Barangkali lantas timbul pertanyaan, apakah selama ini kebijakan yang diambil pemerintah belum berdasarkan riset atau data yang mengacu pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat? Tentu saja negeri ini terus berbenah.

Sejak tumbangnya Orde Baru dan bangkitnya era Reformasi yang mengusung napas demokrasi dan transparansi di negeri ini, produk kebijakan yang dihasilkan pun semakin baik. Diakui atau tidak, pada Orde Baru, kebijakan lebih banyak dihasilkan oleh keputusan politik atau teknokrat yang diambil berdasarkan kepentingan kelompok atau bahkan individu, bukan kepentingan masyarakat yang notabene paling terdampak oleh produk kebijakan itu. Sementara produk-produk kebijakan yang ada saat ini tak semuanya baru. Atau kalau pun produk baru, dibuat dengan metode dan cara lama sehingga perlu dievaluasi kembali agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Menjelang akhir tahun lalu, Kementerian Keuangan pun menyerukan pentingnya jajaran Kementerian Keuangan merumuskan kebijakan berdasarkan riset. Pada pembukaan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) di Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang November 2018 lalu, Menteri Keuangan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, agar keuangan negara menjadi instrumen yang efektif, berhasil, berdaya guna, dan bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya, salah satu caranya adalah dengan terus-menerus melakukan perbaikan kebijakan berdasarkan penelitian berdasarkan bukti (evidence based).

Sri Mulyani meyakini, penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya.

Direktorat jenderal Pajak (DJP), sebagai unit vertikal Kementerian Keuangan pun mencoba menerjemahkan imbauan itu sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya sebagai institusi penghimpun penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengakui, penelitian sangat dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Riset yang mendalam dibutuhkan untuk perbaikan bidang perpajakan. Sementara riset yang dangkal justru dapat berujung pada perubahan atau kebijakan yang kurang efektif atau bahkan berdampak buruk. Robert menyebut perlunya membangun lingkungan penelitian (environment research) yang baik, dan ini memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan, pemimpin lembaga, dan para pelaku organisasi.

Penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya

Siap bekerja sama

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Muhammad Dimyati menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan DJP. Pihaknya bahkan telah menyiapkan peta jalan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017–2045. Di dalamnya terdapat sepuluh bidang fokus yang dapat dijadikan pedoman bagi para peneliti, termasuk substansi pajak dan ekonomi pajak yang masuk dalam bidang Sosial Humaniora (Soshum). Peta jalan itu dibentuk karena menurut Dimyati masih ada kesenjangan antara penelitian yang dilakukan dengan kebutuhan institusi. Banyak peneliti yang melakukan riset tidak berdasarkan kebutuhan institusi atau tidak sesuai dengan masalah kekinian. Hasil riset sering hanya untuk memenuhi kebutuhan si peneliti, misalnya untuk syarat kelulusan mahasiswa atau promosi seorang dosen dan profesi lainnya. Faktor lainnya juga disebabkan karena tidak adanya panduan yang kuat sebagai pedoman si peneliti.

Baca Juga: Tax Center” dalam Riset Pajak

Sejalan dengan Kemenristek Dikti, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia (UI), Haula Rosdiana mengatakan, perguruan tinggi, sebagai mata dan telinga rakyat, siap bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan penelitian perpajakan. Dengan keunggulan metodologinya, perguruan tinggi merupakan elemen penting dalam merumuskan setiap kebijakan perpajakan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Darussalam siap menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan. ATPETSI memiliki banyak ahli riset yang menjadi bagian dari tax center di kampus-kampus seluruh Indonesia. Ia optimistis, riset akan membawa pajak lebih fokus dalam pengembangan dan penentuan arah kebijakan perpajakan di masa mendatang. Hasil riset pula yang dapat mengungkap berbagai pertanyaan yang belum terjawab selama ini terkait target pajak yang tidak pernah tercapai sejak sunset policy tahun 2008. Darussalam menegaskan, ATPETSI mendukung sepenuhnya dan siap bergerak ke kampus-kampus yang sudah memiliki tax center untuk berkolaborasi dengan institusi pajak.

Dukungan juga datang dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI). Lembaga riset ini siap bersinergi dengan DJP, salah satunya dengan teknologi big data analytics. Kepala Pusat Penelitian Informatika LIPI Yan Rianto mengemukakan, dukungan big data akan meningkatkan efisiensi proses internal terkait akurasi dari analisis yang dilakukan petugas pajak. Melalui big data, prediksi dan analisis data bisa dilakukan secara komprehensif untuk menggali potensi pajak yang baru. Dengan cara itu, pembuat kebijakan dapat mengantisipasi regulasi yang perlu dikeluarkan terhadap sektor yang baru tumbuh seperti ekonomi digital.

Continue Reading

Topic

Bukan Era Memaksakan Pesan

Novi Hifani

Published

on

Besarnya jumlah pemilik akun media sosial menunjukkan ruang komunikasi ini telah menjadi pilihan favorit masyarakat dalam menyampaikan pesan.

Pemanfaatan media sosial (medsos) sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi di era digital tak terelakkan lagi. Besarnya pengguna internet khususnya medsos menjadi salah satu pendorong bagi banyak kalangan di masyarakat baik individu maupun institusi yang memilih medsos dalam berkomunikasi atau sosialisasi program.

Pegiat medsos yang juga berprofesi sebagai praktisi humas di salah satu perusahaan konsultan humas terkemuka, Wicaksono mengungkapkan tentang hasil survei terkini mengenai jumlah pemilik akun medsos di Indonesia yang mencapai lebih dari seratus juta orang atau hampir separuh dari total populasi penduduk.

“Kita sama-sama mengetahui, medsos adalah salah satu media komunikasi yang populer tidak hanya di Indonesia tapi dunia,” jelas pemilik akun @Ndorokakung ini kepada Majalah Pajak usai menjadi moderator dalam diskusi tentang “Property Outlook” di Jakarta, Kamis (24/1).

Dari data jumlah pemilik akun medsos yang terbilang sangat besar, urainya, hal ini menunjukkan bahwa medsos merupakan ruang komunikasi yang sangat besar bagi berbagai kalangan baik individu, organisasi sosial kemasyarakatan, perusahaan, maupun institusi pemerintahan.

“Dalam komunikasi di medsos itu mereka saling berbagi pendapat dan gagasan, termasuk juga melakukan transaksi apa pun,” ujarnya.

Kalau kantor pajak punya medsos, pengelolanya harus paham seperti apa informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi, ini bukan eranya lagi komunikator memaksakan pesannya.

Pesan harus relevan

Ia memaparkan, salah satu fungsi komunikasi secara umum termasuk juga di medsos adalah bagaimana membuat suatu pesan sampai kepada pihak yang diajak berkomunikasi. Oleh sebab itu jika ingin berinteraksi di medsos, maka penggunanya harus memahami dulu siapa targetnya seperti kelompok demografi usianya atau jenis kelaminnya. Dengan memahami targetnya, maka setiap pesan atau informasi yang disampaikan harus dikemas sedemikian rupa agar sesuai dengan karakter penerima pesan.

“Kalau targetnya dari kelompok milenial berarti kemasan pesan harus disesuaikan dengan karakteristik kelompok itu. Pahami hal-hal yang mereka sukai sehingga pesan itu dapat diterima dan menjadi sesuatu yang efektif,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya setiap pihak yang berkomunikasi di medsos untuk memiliki strategi tertentu. Strategi itu mencakup tentang tujuan berkomunikasi, bagaimana memproduksi konten, perencanaan waktu untuk mengubah konten, dan menyusun konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau kantor pajak punya medsos, pengelolanya harus paham seperti apa informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi, ini bukan eranya lagi komunikator memaksakan pesannya, tapi justru terbalik,” tuturnya. Dengan cara memberikan informasi yang tetap relevan, pembaca menjadi selalu membutuhkan dan menunggu informasi dari pemberi pesan.

Kalau yang terjadi sebaliknya, konten yang ditampilkan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka akun medsos itu lama kelamaan akan ditinggalkan. “Jadi, perlu strategi untuk merancang supaya konten-konten pajak itu relevan, informatif, dan bermanfaat,” paparnya.

Continue Reading

Topic

Manfaatkan Seleb Jagat Digital

Sejar Panjaitan

Published

on

Gbr: Ilustrasi

Kemajuan teknologi dan dunia digital sudah sangat lekat di mata para generasi muda, termasuk di kalangan mahasiswa. Karenanya, untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan beberapa kampus membentuk relawan pajak yang terdiri para mahasiswa/mahasiswi. Upaya ini juga sekaligus untuk memaksimalkan peran serta perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat melalui kemajuan teknologi.

Menurut salah satu staf pelaksana Direktorat P2Humas KPDJP Fauzan Zalasyani, animo mahasiswa untuk menjadi relawan pajak begitu besar, bahkan tahun ini semakin meningkat.

“Tahun lalu kami mulai pilot project. Dari pilot project itu kami lihat animo mahasiswa sangat tinggi. Jadi, tahun ini kami putuskan untuk lebih meluaskan scope-nya ke seluruh Indonesia,” ungkapnya saat di temui Majalah Pajak pada Rabu (23/01).

Ia juga menambahkan, tujuan mahasiswa menjadi relawan pajak adalah untuk mencari pengalaman dan ikut merasakan bagaimana berhadapan langsung dengan Wajib Pajak.

Baca Juga: Menghidupkan Tax Center dan Sosmed untuk Sosialisasi Pajak

Menurut Fauzan, kaum milenial merupakan strategi yang ampuh dan bisa menjadi ujung tombak DJP untuk menyosialisasikan pajak kepada sesama generasi milenial. Ia berharap penguatan bonding antara DJP dan relawan bisa semakin kuat sehingga bisa tercipta perubahan paradigma baru, yakni pajak yang semula dianggap sulit dan menakutkan menjadi lebih mudah dipahami dan mengasyikkan.

Platform yang tepat menurut aku buat menyosialisasikan pajak, ya, lewat media sosial seperti Twitter, Instagram, dan YouTube

Media sosial

Bagi kaum muda, dunia digital tak dapat dipisahkan dengan media sosial. Hal itu juga diyakini oleh Witasari, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Menurutnya, media sosial jika digunakan secara benar juga bisa berdampak positif bagi masyarakat banyak.

“Menurut saya, media sosial bisa menjadi kampanye pajak yang baik. Kebanyakan media sosial yang digunakan itu adalah Twitter dan Instagram. Nah, dari situ kita bisa menyuarakan pajak,” tuturnya.

Ia juga menambahkan, sosialisasi bisa dilakukan lewat layanan upload story di medsos. Misalnya, agar orang paham cara lapor pajak, atau sekadar memberi tahu kegiatan di kantor pajak seperti apa. Dengan cara itu, menurut Wita, kesan kaku dan menakutkan tentang pajak lambat laun menghilang.

Hal senada juga diungkapkan oleh mahasiswi Administrasi Perpajakan Vokasi Universitas Indonesia Nadya Hanum Humaira.

“Kalau buat kaum milenial sih, yang sudah kami tahu ya seperti sekarang sudah setiap hari pengguna smartphone itu sudah sangat banyak. Jadi, platform yang tepat menurut aku buat menyosialisasikan pajak ya, lewat media sosial seperti Twitter, Instagram, dan YouTube,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan animo masyarakat tentang pajak pun sudah mulai berubah. Itu terbukti lewat pengalamannya menjadi relawan pajak.

“Suatu hari ada gerombolan ibu-ibu penjual minuman datang ke kantor pajak untuk lapor pajak. Padahal, pas aku lihat bantu memandu untuk mengisi, penghasilan mereka enggak seberapa. Tapi mereka sudah ada kemauan untuk bareng-bareng datang ke KPP,” ungkap Nadya.

Baca Juga: Rambu dan Bumbu Kampanye Pajak di Ranah Maya

Nadya menganggap perlunya dukungan dari para selebgram atau publik figur dan dari influencer untuk ikut mengampanyekan pajak. Betapa tidak, para kaum milenial kebanyakan melihat bagaimana cara hidup, kebiasaan, dan apa saja yang dilakukan oleh artis idola mereka.

“Aku kepikiran kaya sekarang lagi booming lagi zamannya bikin web series atau YouTube series. Mungkin bisa dibikin dari DJP-nya kaya bikin YouTube series beberapa episode kaya menceritakan keluarga tapi lebih menekankan ke arah pembangunan yang dirasakan keluarga itu efeknya seperti apa buat keluarga itu,” tambahnya.

Hal itu juga dibenarkan oleh mahasiswi Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya Ananda Muliaturrahmah Ikhwani. Ia berpendapat generasi milenial terbiasa untuk ikut-ikutan apa yang sudah menjadi kebiasaan banyak orang, khususnya di media sosial. Maka, tinggal dibuat konten yang menarik, misalnya tentang bagaimana seorang influencer membayar pajak dan apa saja pandangan mereka  tentang pajak.

Mereka berharap DJP bisa lebih meningkatkan kerja sama dengan KPP, tax center untuk mengadakan kegiatan sosialisasi pajak untuk semua jurusan dan tidak terpaku hanya fakultas ekonomi saja. Lebih lanjut lagi mereka menjelaskan para kaum milenial itu lebih menyukai visual, transparan, dan yang penting mudah untuk dipahami. Maka, dengan adanya media sosial ini diharapkan dapat tercipta generasi milenial yang taat pajak di masa mendatang.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News6 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News6 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News6 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News7 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News7 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News8 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News9 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News1 tahun ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News1 tahun ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Trending