Connect with us

Topic

Menakar Keseriusan Indonesia 

Diterbitkan

pada

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Langkah menuju pembangunan berkelanjutan kian ditingkatkan melalui kebijakan yang pro lingkungan dalam bentuk penerapan berbagai insentif maupun pajak hijau. 

Tren ekonomi di berbagai negara semakin nyata mengarah pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Indonesia turut menyikapi tren global itu melalui serangkaian kebijakan pro lingkungan, salah satunya dengan menyiapkan insentif untuk industri ramah lingkungan.

Secara umum industri ramah lingkungan dimaknai sebagai semua proses kegiatan operasional dari hulu hingga ke hilir yang senantiasa mendukung keberlanjutan dan menghasilkan produk dengan eksternalitas negatif yang rendah.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Hidayat Amir menyatakan, isu lingkungan dan ekternalitas negatif merupakan isu yang sangat penting. Untuk itu pemerintah segera menyikapi berbagai isu terkait lingkungan dan produk industri yang menghasilkan eksternalitas negatif dengan serangkaian langkah taktis dan tepat sasaran. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk ekonomi hijau adalah memberikan insentif untuk kendaraan listrik melalui Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan.

Hidayat menjelaskan, mobil listrik merupakan salah satu produk yang memiliki eksternalitas negatif rendah dibandingkan mobil berbahan bakar minyak. Selain menyiapkan insentif untuk mobil listrik, imbuhnya, ada juga disinsentif untuk mobil beremisi tinggi.

Ia mengungkapkan, pemerintah melalui BKF telah menggagas pajak emisi karbon. Instrumen yang akan digunakan adalah cukai sebagai alat untuk membatasi eksternalitas. Cukai ini akan menggantikan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor.

“Kami menyiapkan PPnBM kendaraan bermotor ditranslasikan menjadi cukai dengan memasukkan eksternalitas emisi,” jelas Hidayat.

Keseriusan pemerintah menuju ekonomi hijau juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika menjadi pembicara di forum virtual yang mengangkat tema “High Level Opening Dialogue of the Green Fund Private Investment for Climate Conference.”

Sri Mulyani meyakini, implementasi green recovery akan menjadi pendorong transformasi ekonomi dunia dan Indonesia akan terus melanjutkan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon. Menurutnya, sebelum pandemi Covid-19 merebak, Indonesia sudah berupaya membuat suatu fondasi bagi pelaksanaan ekonomi hijau dan beberapa kebijakan strategis terkait iklim lainnya. Program penanganan perubahan iklim telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 melalui strategi pembangunan rendah karbon.

Dari segi pembiayaan, ungkapnya, sejak 2018 Indonesia telah menerbitkan Sovereign Global Green Sukuk setiap tahunnya sejak 2018 dengan total nominal yang berhasil dihimpun mencapai 2,75 miliar dollar AS. Dana dari penerbitan sukuk ini dialokasikan untuk membiayai transportasi yang berkelanjutan seperti pembangunan jalur rel ganda dan pembangunan kapal hemat energi.

Pemerintah memanfaatkan dana sukuk hijau untuk mitigasi banjir dan daerah rentan bencana serta akses terhadap sumber energi yang terbarukan. Penggunaan dana ini juga untuk proyek pengelolaan limbah dan efisiensi energi di seluruh negeri. Pada 2019, pemerintah telah menerbitkan sukuk hijau retail pertama dunia dengan total investasi sebesar 100 juta dollar AS.

Untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar hampir 408 miliar dollar AS untuk stimulus fiskal guna mengatasi pandemi serta program pemulihan ekonomi. Dari total stimulus fiskal yang dianggarkan, sebanyak 29 persen digunakan untuk skema perlindungan sosial dan 42 persen untuk insentif perpajakan, kredit dan stimulus untuk UMKM, BUMN serta korporasi. Stimulus ini juga termasuk pendanaan yang dialokasikan untuk proyek hijau padat karya seperti proyek respirasi mangrove yang mencakup 50 ribu hektare dan mempekerjakan 25 ribu.

“Indonesia saat menghadapi krisis di masa pandemi ini tetap bisa menciptakan lapangan pekerjaan, namun dalam waktu yang sama juga melaksanakan beberapa proyek hijau,” jelas Sri Mulyani.

Ia juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam upaya penerapan ekonomi hijau. Selama lima tahun terakhir atau kurun waktu 2016–2020, Indonesia telah mampu mendanai sekitar 34 persen kebutuhan dasar untuk pembiayaan penanganan perubahan iklim secara nasional setiap tahunnya. Untuk mengisi celah pembiayaan 66 persen ini, sektor swasta didorong dapat berperan dalam partisipasi pembiayaan untuk mendorong aksi penanganan perubahan iklim. Sektor swasta bisa berperan penting dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek iklim karena memiliki keahlian pada sektor khusus, teknologi dan efisiensi serta sumber pembiayaan.

Ia memahami, masih terdapat berbagai tantangan bagi pihak swasta seperti regulasi, pasar keuangan yang belum berkembang, jangka waktu yang sangat panjang, dan risiko untuk sebuah proyek yang terkait dengan green program. Namun, pemerintah memberikan dukungan kebijakan dan kerangka peraturan yang menguntungkan bagi sektor swasta agar mereka tidak hanya merasa nyaman tetapi juga memiliki kepercayaan untuk berinvestasi di proyek ramah lingkungan.

Pemerintah tengah merancang skema kerja sama pemerintah dan badan usaha yang inovatif untuk mendukung sektor swasta, salah satunya berupa pemanfaatan blended finance dan pembentukan The SDG Indonesia One sebagai instrumen untuk mengumpulkan pembiayaan dari BUMN, sektor swasta, dan lembaga amal. Pemerintah juga telah mendirikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang bertugas mengelola dana lingkungan hidup secara berkelanjutan.

“Ekonomi hijau yang inklusif adalah hal yang seharusnya kami lakukan untuk mengatasi tantangan Covid-19 dan perubahan iklim. Kita bisa pulih dari pandemi global dan maju bersama menghadapi perubahan iklim,” tegas Sri Mulyani.

Pajak hijau

Sebelumnya, pada Juli 2019 kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) bersama Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) telah sepakat untuk mengoptimalkan pajak hijau, yakni pendapatan pajak yang menyertakan aspek lingkungan.

Menteri KLHK Siti Nurbaya menyatakan, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam rencana pembangunan ekonomi. Data OECD mengungkapkan, pendapatan pajak hijau di Indonesia pada 2016 mencapai 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih tergolong rendah dibandingkan mayoritas negara-negara OECD lainnya yang berada di level lebih dari 1 persen.

Perpajakan di Indonesia saat ini belum ada klasifikasi pajak hijau. Adapun penerapan pajak hijau masih searah dengan pembagian penerimaan pajak berdasarkan sektor, mulai dari pertambangan, industri pengolahan, hingga konstruksi yang seluruhnya berpotensi merusak lingkungan. Dalam laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) realisasi pendapatan sumbangan sektor pertambangan periode Januari–Mei 2019 tercatat sebesar Rp 28,9 triliun atau turun 12,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Padahal, kontribusi pajak pertambangan di tahun 2018 tumbuh fantastis 85,4 persen.

Industri pengolahan berkontribusi Rp 132,35 triliun atau turun 2,7 persen dibanding tahun 2018. Sementara kontribusi tahun 2018 naik 15,7 persen. Sektor konstruksi dan real estate menyumbang Rp 30,92 triliun atau tumbuh 5,6 persen, tetapi tak sebanding dengan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 16,1 persen.

Sementara itu realisasi pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp 294,1 triliun setara 35,5 persen dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 828,29 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 7,1 persen, melambat bila dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 14,3 persen. Ketiga sektor itu memiliki dampak terhadap lingkungan, seperti dalam penggunaan energi batu bara yang mengeluarkan emisi karbondioksida. Dari sisi industri pengolahan, minyak kelapa sawit yang bertumpu pada perkebunan bisa merusak hutan. Sektor konstruksi dan real estate tak terlepas dari penggunaan kendaraan bermotor yang pada kenyataannya belum mampu mendorong pengguna untuk membeli kendaraan beremisi rendah.

Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya telah menekankan, harus ada spesifikasi yang jelas tentang pajak hijau karena kegiatan perusahaan yang dapat merusak lingkungan bisa masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Contohnya, usaha perikanan yang terindikasi merusak lingkungan maka dikenakan PNBP. Atau pajak jalan tol yang masuk ke pajak daerah.

Topic

Kata Kunci Gairah Ekonomi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kesamaan persepsi, sinergi, dan integrasi menjadi kata kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah di masa pandemi.

Seiring berlakunya desentralisasi, setiap daerah, baik di level kabupaten/kota maupun provinsi memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya untuk kepentingan masyarakat mereka, termasuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Artinya, strategi pembangunan nasional tak akan berjalan tanpa mempertimbangkan potensi dan dinamika daerah. Maka, program-program pembangunan nasional pun harus mengacu pada upaya menciptakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah. Dengan demikian, keselarasan persepsi, kemauan bersinergi dan integrasi menjadi kata kunci bagi keberhasilan pembangunan. Terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Dalam konteks pandemi Covid-19, pemerintah pusat membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengurangi dampak mewabahnya virus ini. Selain penanganan krisis kesehatan, program ini juga sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi di berbagai sektor. Program itu antara lain pinjaman PEN ke daerah yang mengalami dampak Covid-19 yang relatif parah agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah; dukungan kelayakan untuk proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU); dan penempatan uang negara pada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Berbagai dukungan itu terbukti mampu menggeliatkan ekonomi di daerah yang selama satu setengah tahun terakhir lesu. Kondisi ini juga diakui oleh Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Ia mengatakan, penanganan pandemi membutuhkan kerja bersama dari semua elemen, termasuk pemerintah pusat. Sutan mengapresiasi pemerintah pusat yang tidak hanya memberi bantuan dana, tetapi juga berbagai perhatian lain, semisal biaya perawatan pasien Covid-19 hingga vaksin gratis. Berkat bantuan itu, hingga saat ini wilayahnya belum pernah masuk dalam zona merah Covid-19.

Untuk menyelamatkan kalangan usaha terdampak, terutama sektor UMKM, Pemkab Dharmasraya mengadakan kegiatan pelatihan bagi pengelola UMKM. Ia juga melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan bagi pelaku UMKM dari Presiden RI. Sekitar 5.000 UMKM di Kabupaten Dharmasraya diusulkan menerima bantuan agar dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya di masa pandemi.

Demikian halnya dengan Provinsi Bali. Pulau Dewata itu mendapat Rp 6,14 triliun dana PEN yang dianggarkan untuk program perlindungan sosial, kesehatan, dunia usaha, padat karya tunai, juga dukungan bagi pelaku UMKM. Kolapsnya ekonomi Bali ini menjadi perhatian utama pemerintah pusat—dan tentunya pemerintah daerah—di tahun pemulihan ini. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bahkan menyatakan, percepatan pemulihan perekonomian Bali butuh kebijakan khusus yang bersifat spasial. Presiden dan sejumlah pejabat negara pun menekankan pentingnya pemulihan ekonomi Bali dan mengajak semua pihak bahu-membahu memulihkan Bali.

Di sisi perbankan, BPD pun cukup berhasil menjalankan peran. Alokasi dana PEN yang dipinjamkan oleh pemerintah pusat sebagian besar disalurkan untuk mengungkit sektor produktif. Tahun ini, pemerintah telah melakukan penempatan dana PEN pada 22 BPD sebesar Rp 16,45 triliun dengan target leverage kredit hingga 3 kali atau mencapai hampir Rp 50 triliun.

Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) Wimran Ismaun menyampaikan, hingga pertengahan tahun ini, BPD telah menyalurkan kredit dari penempatan uang negara sebesar Rp 36,4 triliun kepada UMKM maupun non-UMKM. Selain menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, BPD juga menyalurkan kredit kepada UMKM yang juga bersumber dari dana sendiri bersama dengan penempatan dana pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Di luar itu, BPD juga telah melakukan restrukturisasi kredit berupa rescheduling maupun penurunan suku bunga kepada nasabah, baik UMKM maupun bukan.

Keseriusan sinergi mutualistik antara pemerintah pusat dan daerah juga ditunjukkan dengan komitmen integrasi data dan informasi untuk mencapai kemandirian fiskal di masa mendatang. Proses ini sudah dimulai sejak tahun 2019 lalu melalui perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kolaborasi ini untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan daerah melalui pertukaran data dan informasi perpajakan, data perizinan, serta data atau informasi lainnya.

Kerja sama ini sangat fair mengingat pemerintah daerah mendapatkan dana alokasi umum dan dana transfer yang lainnya dari pusat. Di sisi lain, DJP juga diminta mendukung data agregat potensi pajak daerah, misalnya data potensi pajak restoran, perhotelan, atau hiburan. Mengingat DJP memiliki data Pajak Pertambahan Nilai yang dihasilkan dari sektor-sektor itu.

Demi memperkuat sinergi, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pun mengusulkan pertukaran data antara DJP dan pemda dapat masuk dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). RUU itu kini tengah dibahas bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain sinergi dan kerja sama itu, yang tak kalah penting adalah kesamaan persepsi setiap daerah dalam menjalankan suatu kebijakan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy Nicolas Mandey, antara lain, meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam memahami dan menegakkan aturan.

Lanjut baca

Topic

Inovasi Digital belum Tersusul Literasi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Inovasi digital perbankan menciptakan kemudahan dan efisiensi. Namun, kehadirannya harus diimbangi literasi keuangan digital yang memadai bagi masyarakat.

Seiring pembatasan aktivitas sosial di ruang publik pada masa pandemi Covid-19, pola interaksi masyarakat di banyak hal pun telah bergeser, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Wabah ini seakan menjadi momentum mengakselerasi pengembangan digitalisasi serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pandemi ini juga menggeser pola kebiasaan konsumen dan pelaku bisnis. Di sektor jasa keuangan, misalnya, perbankan berlomba-lomba membuat berbagai layanan digital untuk kemudahan bertransaksi dan memberikan pelayanan kepada nasabah mereka.

Bagi konsumen, digitalisasi perbankan membuat cara bertransaksi dan berinteraksi jadi lebih mudah, cepat dan efisien. Demikian juga bagi institusi perbankan. Digitalisasi terbukti mampu membuat bank lebih efisien. Fakta itu terlihat dari penurunan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) bank umum konvensional pada Maret 2021. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, rasio BOPO sebesar 86,44 persen pada Maret 2021 dibandingkan dengan posisi sama di tahun lalu yang sebesar 88,84 persen.

BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menjalankan aktivitas usaha utamanya. Sementara pendapatan operasi adalah pendapatan utama bank yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil BOPO berarti semakin efisien perbankan dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Salah satu bank yang merasakan efisiensi berkat inovasi digital adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Pada Mei 2021 rasio BOPO bank ini menurun dibandingkan posisi Desember 2020. BTN menargetkan hingga akhir tahun 2021 rasio BOPO diproyeksikan akan semakin turun hingga mencapai target di bawah 90 persen.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengklaim, pada masa pandemi ini transaksi melalui layanan digital banking atau e-channel perseroan mencapai 96 persen dari total transaksi. Dari total transaksi finansial melalui e-channel dan teller sebesar 200.885.753 transaksi dan total transaksi e-channel sebesar 192.183.992 transaksi.

“Kenaikan jumlah transaksi melalui e-channel itu mengindikasikan bahwa layanan mobile banking, internet banking dan cash management system (CMS) telah memudahkan nasabah dalam bertransaksi. BTN akan terus berupaya semakin memperkuat layanan digital banking di tengah pandemi Covid-19 yang masih belum usai,” kata Haru dalam pernyataannya di Jakarta pertengahan Juli lalu.

Ada enam fokus strategi yang dilakukan BTN untuk memperkuat layanan digitalnya. Pertama, akuisisi pengguna layanan digital BTN, baik nasabah baru dan nasabah existing serta meningkatkan transaksi dengan meningkatkan aktivitas pemasaran produk digital banking. Kedua, mengembangkan fitur layanan berbasis kebutuhan personal. Dengan demikian, nasabah bisa menikmati kebutuhan layanan terkini yang ada. Ketiga, akselerasi penambahan fitur dan layanan pembayaran serta layanan pembelian pada semua channel layanan digital.

Keempat, BTN akan membangun sistem layanan baru yang secara langsung dapat meningkatkan pengguna dan transaksi pada kanal layanan digital. Kelima, memperkuat layanan BTN Housing Ecosystem baik layanan bagi pengembang perumahan maupun masyarakat penghuni dari perumahan tersebut (pra-KPR, realisasi KPR, pasca-KPR) agar selalu terhubung dengan BTN. Terakhir, process acceleration, yaitu percepatan penambahan fitur, layanan pembayaran dan layanan pembelian pada semua kanal layanan digital dengan menerapkan proses partnership dan pengembangan aplikasi yang efisien dan efektif.

Tak mau ketinggalan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) pun melakukan hal serupa. Salah satu anggota Himbara ini juga mampu menekan BOPO berkat inovasi digital dan automasi proses bisnis menjadi lebih efisien. Pada Mei 2021, BOPO BNI berada di angka 79,3 persen atau membaik dari posisi akhir tahun 2020 yang berada di angka 93,3 persen.

Corporate Secretary BNI Mucharom mengatakan, per Maret 2021, jumlah pengguna BNI Mobile Banking mencapai 8,56 juta atau tumbuh 58,4 persen dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 5,41 juta nasabah. Nilai transaksinya mencapai Rp 138 triliun pada Maret 2021 atau tumbuh 33,2 persen dibandingkan pada Maret 2020 yang hanya sebesar Rp 103 triliun.

Menurut Mucharom, tingginya animo pengguna BNI Mobile Banking karena fitur-fitur yang tersedia di dalamnya kian mempermudah nasabah. Misalnya Biometric Login, User-ID Auto Filling, Point+ Integration, Account Opening, Loan Aplication, Credit Card Integration, hingga tersedianya QR Payment. Ke depan, untuk memanjakan nasabahnya, BNI berencana menanamkan fitur Personal Finance Management hingga SME Solution Integration.

Selain BNI Mobile Banking, penguatan BNI Direct dan Integrated Portal juga menjadi salah satu langkah BNI untuk menjaga rasio BOPO. BNI Direct dirancang bagi nasabah untuk dapat melakukan transaksi perbankan secara menyeluruh menggunakan portal dan aplikasi yang meliputi fitur layanan Payment Management, Collecting Management, Liquidity Management, Value Chain Management, dan Open Banking Solution.

Terintegrasi

Perbankan swasta pun enggan ketinggalan. PT Bank Central Asia Tbk (BCA), misalnya, semakin getol melakukan inovasi digital sektor perbankan dan finansial. Fitur terbaru yang ditawarkan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia itu adalah digital banking #DibikinSimpel dalam upaya mempermudah nasabah, termasuk bagi milenial saat bertransaksi perbankan. Hingga Maret 2021, layanan mobile banking BCA tercatat sebesar Rp 852 triliun. Angka tersebut tumbuh 37,1 persen secara tahunan. BCA juga terus memperkuat ekosistem finansial, penyempurnaan dan modernisasi dari infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki. Hal ini untuk mendukung keandalan dan keamanan berbagai layanan perbankan transaksi digital.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia (Persero) Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, digitalisasi bukan sekadar membangun kanal baru, tetapi juga ekosistem yang terintegrasi. Menurutnya, peralihan nasabah yang terbiasa internet banking dan mobile banking pun masih relatif susah karena masing-masing nasabah memiliki pandangannya sendiri. Ada yang berasumsi token dan pin masih lebih aman. Selain itu, karena sudah menjadi kebiasaan, pandangan mereka pun susah diubah.

“Jika aplikasi digital banking ingin user friendly, maka harus bisa menghadirkan semua yang dibutuhkan nasabah. Saat ini, BCA juga berupaya untuk memperkuat ekosistem digitalnya dengan memperkuat platform ekosistem dan kolaborasi fintech,” kata Jahja dalam Webinar bertajuk “Bank Digital: Solusi Kemudahan Bertransaksi di Tengah Pandemi” di Jakarta Juni lalu.

Tujuan kolaborasi dengan fintech itu menurut Jahja adalah untuk mendorong inovasi. Misalnya, bagaimana cara kerja fintech, cara mengatasi masalah, dan cara mendapatkan data. Sepanjang pandemi ini, Jahja mengklaim, BCA sudah bisa melakukan on-line open account, sekitar 11 ribu akun nasabah yang didaftarkan secara on-line tanpa harus datang ke cabang. Sejak sistem itu dikenalkan tahun lalu sudah 2,6 juta nasabah BCA yang berhasil membuka rekening on-line.

Dukungan literasi

Selain fokus berinovasi, seyogianya perbankan juga memiliki tanggung jawab untuk membangun literasi keuangan digital kepada masyarakat. Porsi akselerasi inovasi dan literasi keuangan digital haruslah seimbang, dan seirama. Sebab, faktanya saat tingkat literasi digital masyarakat Indonesia tergolong masih rendah.

Tahun lalu, di hadapan para pelaku fintech, Presiden Joko Widodo menyampaikan, tingkat literasi keuangan digital Indonesia baru mencapai 35,5 persen. Sementara berdasarkan survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), indeks literasi digital nasional ada di angka 3,47 dari skala 1-4. Hal ini menunjukkan bahwa indeks literasi digital RI ada di level sedang, tetapi belum mencapai tingkat yang baik.

Rendahnya literasi keuangan digital itu membuat masyarakat masih mudah tertipu oleh kejahatan siber (cyber crime), mulai risiko pencurian data pribadi, fraud, hingga kasus dana hilang nasabah di perbankan. Kejahatan itu terjadi bukan hanya semata-mata masalah keamanan sistem perbankan, tetapi sering kali karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem keuangan digital.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, banyak pengaduan konsumen terkait layanan jasa keuangan digital, mulai dari kasus sederhana hingga kejahatan kompleks. Contohnya kasus pencurian nomor Personal Identification Number (PIN) dan One-Time Password (OTP) yang sering kali dilakukan melalui sambungan telepon. Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk memahami keuangan digital agar bisa menggunakan layanan keuangan secara optimal sekaligus memahami manfaat, risiko serta hak dan kewajibannya. Dengan pemahaman yang memadai, konsumen tidak akan mudah ditipu atau menjadi korban kejahatan digital.

Lanjut baca

Topic

Transformasi Digital atau Mati Gradual

Diterbitkan

pada

Penulis:

Inovasi dan transformasi ke arah ekonomi digital menjadi keniscayaan. Dunia usaha di segala sektor pun kini berpacu untuk beradaptasi.

Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-76 pada 17 Agustus 2021 di tengah pandemi dengan jumlah penyebaran virus Covid-19 dan angka kematian yang masih tinggi. Tantangan ini harus dihadapi oleh pemerintah dan segenap lapisan masyarakat secara bergotong-royong dengan segala upaya dan keyakinan untuk bisa mengatasinya.

Kalangan pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi pun cepat beradaptasi dan melakukan berbagai terobosan agar bisa bertahan di masa kenormalan baru yang telah berubah drastis selama setahun terakhir sejak pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020. Upaya adaptasi dan berbagai terobosan baru membuat sejumlah sektor usaha mampu bertahan bahkan mengalami pertumbuhan di masa sulit. Sektor perbankan dan jasa keuangan, perdagangan dan transportasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, informasi dan komunikasi (infokom), energi, pangan, dan industri manufaktur mampu mengantisipasi perubahan dan menciptakan peluang pasar baru melalui serangkaian inovasi seiring perkembangan di era ekonomi digital.

Chatib Basri selaku ekonom senior yang juga mantan menteri keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpandangan, dunia usaha yang bisa bertahan di tengah pandemi adalah mereka yang bisa melakukan inovasi dan bertransformasi ke arah digital. Menurutnya, dunia usaha dapat melakukan penyesuaian dengan penerapan pembatasan sosial melalui inovasi secara tepat dan cermat.

“Dunia usaha harus bisa bertransformasi ke arah digital. Nanti yang bisa bertahan, mereka yang bisa transformasi ke digital economy,” kata Chatib di acara webinar tentang proyeksi ekonomi beberapa waktu lalu.

Transformasi digital sektor usaha

Kini berbagai inovasi dan transformasi digital telah bermunculan di berbagai sektor usaha yang menjadi solusi dan memberi kemudahan bagi masyarakat di saat harus membatasi kegiatan sosial karena pandemi.

Sektor jasa kesehatan menghadirkan inovasi baru berupa layanan telemedis dengan pemanfaatan teknologi. Layanan kesehatan jarak jauh ini memungkinkan pasien dan tenaga kesehatan bisa saling berbicara tanpa harus tatap muka secara fisik. Tidak sedikit masyarakat yang kini memanfaatkan jasa telemedis yang ditawarkan oleh perusahaan rintisan (start-up) di bidang layanan kesehatan.

Jasa pendidikan juga melakukan inovasi baru dengan menghadirkan sistem belajar daring dari perusahaan start-up di bidang layanan pendidikan seperti Ruang Guru dan Zenius.

Sektor jasa keuangan bahkan sudah lebih dahulu bertransformasi sejak 2017 seiring perkembangan ekonomi digital.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan, persaingan global telah menuntut transformasi digital di dalam setiap lini kehidupan. Oleh karenanya sektor yang ada di Indonesia juga harus cepat bertransformasi agar mampu berkompetisi.

“Era digital ini pasti borderless. Untuk itu kami sudah mempunyai masterplan bagaimana mendigitalkan sektor keuangan Indonesia. Sekarang orang mau transfer uang tidak usah pergi ke bank. Ini bentuk dari produk digital di perbankan,” jelas Wimboh.

Ia menerangkan, saat ini OJK tengah berupaya untuk mengarahkan kredit bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah secara digital. Hal ini tentunya membutuhkan proses dan adaptasi panjang. Nantinya layanan kredit akan menjadi lebih mudah, murah, cepat, dan menjangkau kawasan yang lebih luas.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam mengembangkan sektor keuangan di tengah kondisi geografis sebagai negara kepulauan adalah tidak semua kawasan atau daerah dapat tersentuh layanan keuangan. Jika layanan keuangan dihadirkan secara fisik, tentu faktor tingginya biaya yang akan menjadi pertimbangan.

“Transformasi digital menjadi salah satu solusi dari tantangan geografis negara kita. Pengaruhnya luar biasa sehingga kita yakin dengan digital ini sektor keuangan akan menjangkau nasabah yang lebih banyak bahkan dengan ongkos yang lebih murah,” paparnya.

Saat ini ekosistem keuangan digital semakin berkembang dan mampu berkontribusi positif bagi perekonomian nasional. Perkembangan positif ini ditandai dengan maraknya perusahaan-perusahaan rintisan di bidang layanan keuangan digital.

Di sektor industri manufaktur, beberapa subsektor mencapai pertumbuhan positif di kuartal IV tahun 2020 meski di tengah kondisi tekanan ekonomi akibat pandemi. Industri logam dasar tumbuh 11,46 persen dengan meningkatnya permintaan luar negeri. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 8,45 persen, terutama dipacu oleh peningkatan permintaan domestik terhadap sabun, cairan pembersih tangan, dan disinfektan serta peningkatan produksi obat-obatan, multivitamin, dan suplemen makanan. Industri makanan dan minuman tumbuh 1,66 persen. Demikian halnya industri automotif yang mengalami peningkatan penjualan 43,98 persen dan industri semen yang mencatatkan kenaikan sebesar 3,11 persen.

Kementerian Perindustrian terus mendorong dan memfasilitasi sektor manufaktur dalam transformasi industri 4.0. Terdapat tujuh sektor prioritas berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, automotif, elektronik, kimia, farmasi, dan alat kesehatan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi menyatakan, Program Making Indonesia 4.0 yang telah dijalankan sejak tahun 2018 sebagai strategi transformasi industri 4.0 untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional sangat membantu dan memudahkan perusahaan industri dalam menyesuaikan protokol kesehatan selama pandemi.

“Percepatan transformasi digital menjadi keniscayaan. Negara yang mampu mengikuti perubahan digitalisasi akan lebih mudah untuk berkembang di pasar domestik dan internasional. Sebaliknya, negara yang transformasi digitalnya berjalan lambat akan sulit menguasi pasar,” jelas Dodi.

 

Lanjut baca

Populer