Connect with us

Breaking News

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Sejar Panjaitan

Published

on

Penulis : Novita Hifni

Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama.

Pengembangan masyarakat (community development) menjadi salah satu fokus penting dalam kegiatan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) di perusahaan semen PT Holcim Indonesia Tbk. General Manager CSR PT Holcim Indonesia Tbk, Ummu Mukarnawati mengemukakan, pihaknya menerapkan strategi program CSR yang bertujuan mengeksplorasi manfaat dari keberadaan perusahaan bagi masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Dalam diskusi strategi dan inovasi CSR di Jakarta beberapa waktu lalu, Ummu mengungkapkan kegiatan program pendidikan untuk masyarakat sekitar pabrik di Tuban, Jawa Timur ketika perusahaannya mulai beroperasi di wilayah tersebut pada 2015.

Kegiatan pemberdayaan di bidang pendidikan itu mampu memunculkan bakat terbaik dan bermanfaat bagi warga sekitar maupun perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat pabrik mulai beroperasi.

“Lewat pemberdayaan yang menghasilkan talenta dan siap diserap oleh perusahaan, maka pandangan bahwa masyarakat di sekitar pabrik hanya jadi penonton dengan sendirinya terhapus,” urainya.

Pelatihan ahli bangunan

Holcim juga bersinergi dengan program pemerintah daerah dalam pengembangan masyarakat, salah satunya lewat kegiatan pelatihan untuk ahli bangunan yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri, Jawa Timur pada Februari 2017 lalu.

Sebanyak 94 ahli bangunan diberi pelatihan untuk turut mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang salah satu kegiatannya adalah perbaikan fasilitas umum. Para ahli bangunan dilatih untuk dapat mendirikan fasilitas umum yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Kegiatan pelatihan bagi ahli bangunan dilakukan Holcim sejak 2015 untuk membantu para ahli bangunan menyempurnakan pengalaman yang telah dimiliki. Materi pelatihan meliputi pengetahuan dasar material dan struktur bangunan, cara penggunaan mortar dan beton, serta pengetahuan tentang keselamatan kerja agar dapat mengerti tentang karakter produk yang digunakan dan cara kerjanya.

Pada awalnya kegiatan ini diberi nama Akademi Pekerja Bangunan, lalu bertransformasi menjadi Akademi Ahli Bangunan Holcim. Sekarang dikenal sebagai Pelatihan Ahli Bangunan Prima.

Hingga 2016, tercatat lebih dari 29.000 ahli bangunan dari berbagai kota di Indonesia sudah diberikan pelatihan oleh Holcim. Jika sebelumnya para tukang bangunan mencampurkan bahan adukan semen, pasir, dan air dengan takaran sendiri, melalui kegiatan pelatihan mereka diberikan ilmu yang terukur. Selain itu, mereka juga mendapatkan sertifikat yang bermanfaat bagi masa depan pekerjaannya sebagai ahli bangunan.

Para ahli bangunan dilatih untuk dapat mendirikan fasilitas umum yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Breaking News

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Sejar Panjaitan

Published

on

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga pendidikan agar SDM sesuai kebutuhan.

Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif “Making Indonesia 4.0” sebuah peta jalan untuk mengimplementasikan strategi menuju era Fourth Industrial Revolution (4IR) atau Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI, Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara mengungkapkan, kehadiran era Industri 4.0 ini merupakan sebuah peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia sekaligus sebagai akselerator cita-cita Indonesia menjadi 10 besar negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia.

Ngakan mengatakan, era Industri 4.0 adalah lompatan besar bagi sektor industri, ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor industri. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital untuk mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik.

Menurut Ngakan, penerapan Industri 4.0 akan menciptakan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan kompetensi tinggi. Untuk itu, dibutuhkan transformasi keterampilan bagi SDM industri di Indonesia yang mengarah kepada bidang teknologi informasi. Ia menyebut, sebuah penelitian yang dilakukan terhadap industri yang ada di Jerman menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja akan meningkat secara signifikan hingga 96 persen, khususnya di bagian penelitian dan pengembangan dan pengembangan software. Untuk Indonesia, Ngakan memprediksi, era industri ini ke depan setidaknya akan menciptakan peluang sekitar 10 juta orang tenaga kerja baru. Ditambah penyerapan tenaga kerja dari industri yang sudah mapan sebelumnya sekitar 20 juta, sehingga pada 2030 mendatang, diperkirakan serapan tenaga kerja Indonesia akan meningkat menjadi sekitar 30 juta orang. Hal itu karena industri.

“Jadi, era Industri 4.0 akan meningkatkan produktivitas industri kita dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih bernilai tambah tinggi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang,” ungkapnya saat ditemui Majalah Pajak di kantor BPPI Kementerian Perindustrian pertengahan Agus lalu.

Selain itu, menurut Ngakan, ke depan akan ada shifting pekerjaan, tidak hanya di manufaktur saja, tapi akan berkembang ke supply chain, logistik,dan litbang Dengan penggunaan teknologi terkini dan berbasis internet, akan muncul pula permintaan jenis pekerjaan baru yang cukup banyak, seperti pengelola dan analis data digital, serta profesi yang dapat mengoperasikan teknologi robot untuk proses produksi di industri.

Namun, Ngakan menegaskan, untuk menjamin keberlangsungan sistem Industry 4.0 ini, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi oleh industri. Antara lain adalah ketersediaan sumber daya listrik yang melimpah, murah, dan sustainable, serta ketersediaan infrastruktur jaringan internet dengan bandwidth yang besar dan jangkauan luas (wide coverage). Selain itu, harus didukung ketersediaan pusat data dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau, ketersediaan infrastruktur logistik modern, dan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung kebutuhan industri sesuai dengan karakter Industry 4.0.

Kesiapan SDM

Ada lima teknologi utama yang menurut Ngakan menopang pembangunan sistem Industry 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. Karenanya perlu banyak pembenahan bagi sektor industri nasional terutama di sisi penguasaan teknologi dari sumber daya manusia (SDM) yang ada. Celakanya, siap atau tidak tidak siap era ini harus dihadapi.

“Siap atau tidak siap, mau, tidak mau kita memang sedang mengarah ke Industri 4.0. Karena semua negara bergerak ke arah Industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka sehingga nanti daya saing meningkat,” ujarnya.

Untuk mempersiapkan kemampuan SDM, Ngakan menyebut, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan mengusung konsep link and match antara industri dengan lembaga pendidikan. Hingga saat ini, program pendidikan vokasi yang diluncurkan di beberapa wilayah Indonesia itu melibatkan sekitar 600 perusahaan, dengan menggandeng hampir 2000 sekolah menengah kejuruan.

Ngakan mengatakan Kementerian Perindustrian juga melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan beberapa lembaga pendidikan, baik di Indonesia maupun dari luar negeri, seperti Singapura dan Beijing. Misalnya MoU dengan Tsing Hua University di Beijing untuk belajar sistem kurikulum di sana yang bisa diadopsi untuk pendidikan di Indonesia.

Ngakan mengajak semua komponen bangsa, baik dari kementerian, asosiasi, pelaku industri, dan masyarakat umum ikut berperan dalam menyukseskan indusrti 4.0.

“Karena masyarakat juga harus di edukasi, mereka melek internet, digitalisasi, kemudian UKM itu harus dirangkul,” tuturnya.

Selain itu, pada sektor manufaktur menurut Ngakan juga mengingatkan perlunya rescaling atau up-scaling kemampuan SDM sesuai kebutuhan industri. Up-scaling, misalnya, meningkatkan penguasaan teknologi internet, pemahaman pengolahan data, pengolahan big data, dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam perawatan peralatan mereka. Sedangkan rescaling adalah memberikan keterampilan baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya.

Continue Reading

Breaking News

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Sejar Panjaitan

Published

on

Penulis: Aditya Wibisono

 

Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang semula tahun 2024 menjadi tahun 2020. Ini adalah ketiga kalinya DJP mengalami reformasi perpajakan sejak tahun 1983 dengan adanya reformasi undang-undang perpajakan.

Tujuan yang ingin dicapai di jilid III ini antara lain terwujudnya institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel selain sinergi antarlembaga yang optimal, terwujudnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang tinggi dan mencapai tax ratio 15 % (walaupun perhitungan World Bank menunjukkan bahwa untuk menjalankan standar pembangunan yang berkelanjutan, tax ratio yang dibutuhkan adalah 16%).

Tujuan terakhir dari reformasi perpajakan adalah terwujudnya peningkatan kepercayaan WP terhadap institusi pajak yang signifikan. Dibarengi keandalan pengelolaan basis data dan administrasi perpajakan, diharapkan kepatuhan WP, baik formal maupun material, akan meningkat.

Latar belakang diperlukannya reformasi perpajakan jilid III ini berbeda dibanding sebelumnya. Kali ini ada perlambatan ekonomi global, sebut saja yang diakibatkan oleh Trump Effect, perlambatan ekonomi Tiongkok, tingkat bunga negatif dan kenaikan suku bunga oleh the FED. Semua itu berdampak pada defisit neraca perdagangan Indonesia yang berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang akhirnya  sampai pada rendahnya kepatuhan WP.

Tim reformasi perpajakan sebenarnya telah mempersiapkan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan reformasi perpajakan tersebut dengan 21 inisiatif strategis yang akan membuat Direktorat Jenderal Pajak menjadi institusi yang lebih baik, mulai dari penguatan tugas dan fungsi sampai dengan penyusunan RUU Bea Meterai. Namun, ada hal yang tidak kalah penting dari geliat reformasi perpajakan yang saat ini sedang bergulir, yaitu dukungan baik dari eksternal maupun internal.

Ada hal yang tidak kalah penting dari geliat reformasi perpajakan yang saat ini sedang bergulir, yaitu dukungan baik dari eksternal maupun internal.

Ada hal yang tidak kalah penting dari geliat reformasi perpajakan yang saat ini sedang bergulir, yaitu dukungan baik dari eksternal maupun internal.

Dukungan eksternal

Kerja tim Reformasi Perpajakan akan menjadi lebih berat tanpa adanya dukungan yang konsisten dari seluruh pihak. Dukungan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk tentunya. Misalnya, peraturan yang menjadi dasar bagi perubahan menyeluruh di organisasi sebesar DJP, anggaran, peran pimpinan dan juga dukungan dari seluruh pegawai yang tentunya menginginkan agar DJP dapat menjadi institusi yang lebih baik dan dapat dibanggakan.

Tidak berlebihan rasanya jika peran serta seluruh pihak ini akan menentukan momentum reformasi perpajakan sampai dengan berakhirnya nanti. Untuk mewujudkan hal ini, Direktur Jenderal Pajak bahkan melantik 298 Duta Komunikasi Reformasi Perpajakan dari seluruh unit kerja DJP dengan harapan mereka akan membantu menggaungkan reformasi perpajakan ini. Mustahil rasanya para pegawai DJP yang saat ini sudah berjumlah lebih dari 42 ribu akan seluruhnya mendukung program reformasi jika mereka tidak mengerti bahkan tahu bahwa saat ini reformasi sedang berlangsung.

Seluruh duta komunikasi yang dilantik, terpilih dari berbagai unit dengan kriteria yang telah ditentukan yang utamanya memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni agar mampu menyampaikan pesan dan materi reformasi perpajakan kepada para pegawai di kantor di mana para duta komunikasi tersebut bekerja.

Duta komunikasi tersebut juga telah berkomitmen untuk menyampaikan pesan reformasi perpajakan dalam berbagai bentuk, seperti rapat pembinaan, kegiatan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, apel rutin bulan dan sebagainya. Bahkan untuk membantu kerja pada duta ini, strategi komunikasi reformasi perpajakan sesuai kondisi masing-masing kantor pun disusun agar seluruh kegiatan penyampaian pesan reformasi perpajakan ini bisa fokus.

Seandainya dukungan dari seluruh pegawai dapat diperoleh, akan lebih mudah bagi pihak eksternal untuk turut mendukung juga program reformasi perpajakan ini terutama untuk para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, penting rasanya bagi seluruh pihak untuk dapat memelihara momentum reformasi perpajakan dalam berbagai bentuk dan upaya agar dukungan terhadap keberhasilan program reformasi dapat terus terjaga.

Keberhasilan reformasi perpajakan akan bermuara pada peningkatan trust WP terhadap DJP, peningkatan jumlah WP, keandalan pengelolaan basis data dan administrasi perpajakan serta integritas dan produktivitas aparat perpajakan. Reformasi perpajakan ini diharapkan dapat menjadi momentum positif pasca-Amnesti Pajak.

Continue Reading

Breaking News

Tiga Pilar Sukses Pajak

Heru Yulianto

Published

on

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki izin praktik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 3.836 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam seminar nasional yang diadakan IKPI di Jakarta, Kamis (29/8), asosiasi konsultan pajak terbesar di Indonesia ini mengangkat tema pentingnya kepatuhan sukarela wajib pajak (WP), IKPI, dan fiskus sebagai kunci keberhasilan pemungutan pajak.

“Jika tiga pilar yakni WP, konsultan pajak, dan DJP mempunyai semangat yang sama, ini bisa menjadi kunci keberhasilan pemungutan pajak,” ungkap Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengemukakan, pengetahuan para konsultan pajak harus semakin maju dan tidak hanya berbasis pada institusi formalitas semata.

“Harus ada perubahan yang berefek langsung ke WP dalam melakukan perbaikan dari segala dimensi yang ada, termasuk soal Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum IKPI Kismantoro Petrus menjelaskan aspek penting yang terdapat dalam RUU konsultan pajak, yaitu kemandirian dan profesionalisme.

“Jadi, kita menyediakan kemudahan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan membatasi agar masyarakat tidak terkecoh dengan konsultan pajak yang tidak kompeten di bidangnya,” tutur Kismantoro. Ia menambahkan, terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara dan mencegah praktik penghindaran pajak.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan peran strategis konsultan pajak yang berada di antara WP dan otoritas pajak. Menurutnya, berbagai perubahan yang terjadi di era digital akan turut berdampak terhadap fungsi konsultan pajak yang juga mengalami disrupsi.

“Konsultasi sekarang tidak perlu tatap muka, maka mungkin akan berbasis aplikasi. Konsultan pajak harus melakukan penyesuaian dan meningkatkan kemampuan baik kompetensi maupun soft skill,” kata Prastowo.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News3 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News3 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News3 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News3 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News4 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News5 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News9 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News11 bulan ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News12 bulan ago

Majalah Pajak Print Review

Trending