Connect with us

Up Close

Memilih Satu dari Lima

Diterbitkan

pada

Foto : Rivan Fazry

 

 Kata orang hidup itu pilihan. Kalau mau sukses, Oscar percaya, seseorang harus memilih satu dari lima hal dalam hidup.

 

Majalahpajak.net – Keberadaan dan perkembangan jagat kripto di Indonesia tak lepas dari sosok Oscar Adam Darmawan, orang yang pertama memopulerkannya melalui pendirian PT Indodax Nasional Indonesia atau Indodax. Perusahaan rintisan lokapasar atau perdagangan aset kripto terbesar di Indonesia yang kini berumur sewindu ini menjadi penanda hadirnya instrumen investasi baru yang menjanjikan.

Saat ini, jumlah anggota di platform Indodax mencapai lebih dari 5,4 juta, dengan transaksi tertinggi mencapai Rp 2 triliun sehari, dan rata-rata transaksi harian di atas Rp 500 miliar. Selain di Jakarta, Indodax juga punya kantor perwakilan di Kuta, Bali.

Pencapaian itu juga diiringi apresiasi dari Kantor Wilayah DJP Bali untuk Indodax atas kepatuhan dan peningkatan membayar pajak pada KPP Madya Denpasar. Masih di tahun yang sama, Indodax juga meraih penghargaan sebagai Startup Aset Kripto Terbaik dari Dunia Fintech Awards, melengkapi aneka penghargaan yang telah diraih di tahun-tahun sebelumnya.

Dengan pasti, CEO Indodax ini mengatakan penghargaan yang paling bermakna adalah yang dari kantor pajak. Mendiang ayahnya selalu berpesan agar ia taat pajak. Selain itu, ia adalah bukti bahwa startup juga bisa taat pajak.

“Salah satu nasihat ayah yang saya ingat, kalau kita berbisnis enggak boleh melawan dua hal: pajak dan hukum. Dan Indodax satu-satunya startup kripto yang dapat penghargaan pembayar pajak tertib dari Kemenkeu yang diberikan lewat Kanwil DJP Bali,” tutur Oscar kepada Majalah Pajak di kantornya, Millennium Centennial Center, Jakarta Selatan, Rabu (11/5).

Baca Juga: Tiga Janji tentang Kripto

Pengusaha cilik

Bagi peraih penghargaan Fortune Indonesia 40 Under 40 ini, ayahnya adalah pahlawannya. Oscar kecil terkagum-kagum menyaksikan ayahnya bekerja keras sebagai sopir dan salesman, sebelum merintis bisnis yang mempekerjakan ratusan tenaga kerja.

“Saya terpancing. Kalau ayah saya bisa, kenapa saya enggak bisa?” kata pria kelahiran Semarang, 15 Desember 1985 ini.

Sejak kecil Oscar ingin menjadi entrepreneur. Ia menyaksikan susahnya keluarganya mencukupi kebutuhan. Ia bersekolah dengan sepatu yang sudah bolong, dan harus puas dengan pakaian dan mainan yang dikirim oleh sanak saudara.

Tanpa gengsi, Oscar cilik memulai usahanya dengan menjajakan penghapus berbagai karakter dan pulpen rotring kepada teman-teman di SD. Dari pengalaman berdagang itu, ia belajar banyak pengalaman berbisnis.

Pilihan hidup

Setelah lulus SMA, ia berkesempatan mengecap pendidikan di luar negeri—hasil ayahnya mengutang ke bank.

“Orangtua saya tipe yang merasa kalau anak pertama harus melangkah lebih jauh. Mereka enggak mau kalau saya di Indonesia. Jadi, biarpun pakai duit utang dan sebagainya, saya disekolahkan di Singapura,” kata Oscar Darmawan ini.

Dengan uang saku yang pas-pasan, Oscar yang sedari kecil terbiasa hidup sederhana itu membawa bekal mi instan berdus-dus untuk makannya sehari-hari.

“Gara-gara itu lambung saya rusak, karena mi satu dus bisa buat satu minggu lebih,” kenangnya.

Awalnya, Oscar bercita-cita menjadi dokter. Maka, di SMA ia pilih jurusan IPA.

“Bahkan waktu saya lulus SMP di Semarang, satu-satunya yang dapat nilai 100 waktu Ebtanas di satu kota cuma saya—di pelajaran biologi,” ucapnya.

Namun, Oscar juga punya kepandaian lain di bidang teknologi informasi (TI). Kala masih bersekolah di Semarang itulah, ia pernah jadi pemenang kedua di National Computer Programming Competition Jakarta. Maka, ketika dihadapkan dengan pilihan program studi kuliah di luar negeri, ia urung memilih jurusan kedokteran.

Oscar memilih dua program studi (prodi) sekaligus, yaitu Information Technology dan Information System di Monash University. Kedua prodi itu yang ia rasa bisa kuasai sekaligus disukai. Setelah lulus pada tahun 2006, Oscar sempat bekerja di Singapura. Namun, jiwa pebisnis yang dimilikinya sejak kecil itu seolah menariknya kembali untuk membuka usaha di Indonesia.

“Saya merasa setiap orang itu punya panggilan hidup masing-masing. Beberapa orang lebih baik bekerja sama orang, beberapa orang lebih baik jadi pengusaha. Kedua karakter ini berbeda, enggak bisa dipaksain. Saya juga bukan tipe yang percaya pada motivator yang mengatakan bahwa setiap orang itu bisa membuat usaha, itu enggak tepat juga. Karena justru karier itu cemerlang di mana dia benar-benar tepat di situasi itu,” ujarnya.

Awalnya, Oscar mendirikan PT Bumi Intermedia, sebuah software house yang menyediakan jasa website development, internet marketing, serta hosting provider. Dengan modal seadanya, ia bekerja dengan menyewa dua tempat duduk untuk dirinya dan satu staf lain di sebuah warung internet (warnet) secara bulanan. Oscar berkelakar, mungkin dari situ ide terciptanya co-working space, ruang bekerja yang disewakan dan lagi hit saat ini.

Bermula dengan satu staf, usahanya berkembang pesat sampai ia bisa mempekerjakan 30 orang. Baru pada tahun 2013, William Sutanto—yang saat ini menjadi Chief Technology Officer Indodax—membujuknya untuk terjun ke dunia blockchain dan crypto. Karena masih skeptis dan belum terlalu dikenal di Indonesia, Oscar bersama partnernya itu ke Cina agar langsung mempelajari dari exchanger di sana.

Baca Juga: Perhatian, Aset Kripto Kena Pajak!

“Setelah dari Cina, saya bilang, ‘Ayo, kita besarkan bisnis ini di Indonesia, karena saya melihat belum ada yang membuat ini di Indonesia.’ Jadi, kalau mau buat harus sekarang atau akan terlambat. Modal kami membuat usaha ini kecil, sekarang usaha ini berkembang sangat baik,” ucapnya.

Segala perjuangan Oscar pun terbayar sudah. Bapak satu anak ini sukses mengembangkan Indodax. Ia ingat ajaran ayahnya agar selalu memperlakukan karyawan sebagai keluarga, dan jangan pernah memandang remeh siapa pun. Seperti ayahnya, Oscar juga workaholic.

Ia mengatakan kalau hidup adalah tentang lima hal, dan kita cuma bisa hebat dalam salah satunya yakni agama, keluarga, teman, sosial, pekerjaan karena sehari cuma ada 24 jam.

“Lima hal ini semua bentuknya seperti bintang, berada di ujung-ujungnya. Kita enggak bisa memilih lima-limanya berhasil—karena berbeda alur. Kita harus memilih mana yang harus kita fokuskan. Mungkin saya tipe yang lebih memilih di pekerjaan daripada keempat lainnya. Saya percaya, pekerjaan paling penting karena pada saat saya berhasil di pekerjaan, minimal keluarga saya enggak ada yang kelaparan dan semoga keempat lainnya akan mengikuti,” akhirnya.

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Up Close

Temani Milenial Bela Negara

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry dan

 

MAJALAHPAJAK.NET – Merintis perusahaan konsultan pajak yang fokus pada klien dari kalangan pengusaha milenial, di masa pandemi yang penuh ketidakpastian, Founder dan CEO PT Lima Sekawan Indonesia atau Kantor Konsultan Hive Five Sabar Lumban Tobing tertantang untuk terus belajar dan berinovasi.

Bersama empat rekannya semasa kuliah, ia mengembangkan bisnisnya sebagai one stop business solution dengan visi untuk turut berkontribusi bagi negara. Dosen perpajakan di berbagai universitas yang rutin berolahraga dan beribadah ini tak pernah mematok tarif biaya untuk jasa konsultasi yang diberikan kepada klien. Komitmennya adalah mendampingi klien dalam membangun bisnis sejak awal berdiri, bertumbuh, bahkan di masa sulit. Ia meyakini, sesuatu yang disampaikan dengan hati akan diterima dengan hati pula.

Dalam perbincangan dengan Majalah Pajak di Jakarta, Rabu (27/07), ia menyampaikan pengalamannya dalam membangun bisnis, melakukan pendekatan dan menumbuhkan kesadaran pajak di kalangan pebisnis milenial, tantangan konsultan pajak di era digital, hingga harapannya dalam momentum 77 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berikut ini petikan perbincangan kami.

 Bagaimana Kantor Konsultan Hive Five ini dirintis?

Pada awal 2019, saya bertemu dengan empat teman semasa kuliah. Mereka yang baru kembali dari melanjutkan studi di Australia ini mempunyai bisnis, tapi tidak mengerti sama sekali tentang perpajakan di Indonesia dan minta bantuan saya. Sebelumnya saya sudah bekerja di kantor konsultan pajak selama enam tahun. Maka kami bangun perusahaan berbadan hukum, yakni PT Lima Sekawan Indonesia yang menempatkan saya sebagai founder dan mereka sebagai komisaris. Melalui perusahaan ini kami ingin turut berkontribusi ke negara. Pada 6 Januari 2019, kami membuat brand perusahaan dengan nama Hive Five dan saya yang mengoperasikan bisnisnya.

Seperti apa layanan yang diberikan Hive Five untuk para klien dan bagaimana inovasinya ketika di masa pandemi?

Awalnya kami berkantor di Kelapa Gading, Jakarta dengan menyewa ruko dan jumlah klien masih sedikit. Saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk kemudahan berusaha. Banyak orang yang ingin membuka usaha, tapi tidak mengerti bagaimana memulai dan menjalankan usahanya. Jadi, kami mengedukasi dan membimbing anak-anak muda yang mau buka usaha mulai dari legalitas pendirian usaha, laporan keuangan, branding, membuat website, hingga kewajiban perpajakannya. Kantor kami jadi one stop business solution mulai dari membuat badan hukum usahanya karena memang banyak pebisnis yang tidak ada legalitas usahanya. Padahal ada kewajiban perpajakan yang berbeda antara Orang Pribadi dan Badan. Kalau punya usaha, bentuklah badan hukum karena dari segi perbankan pun untuk dapat fasilitas kredit akan jauh lebih mudah.

Tagline perusahaan—One Stop Business Solution—kami perkenalkan pada Maret 2020. Untuk membantu memasarkan produk usaha, kami buatkan branding usaha, sampai mereka benar-benar bisa punya usaha yang bagus. Akhirnya bisnis kami makin besar. Sampai saat ini saya terus mengembangkan skill, pengetahuan, dan juga jaringan usaha melalui promosi digital dan edukasi.

Bisnis ini berdiri setahun sebelum pandemi. Kami sempat mengalami kondisi yang paling parah saat baru satu tahun berdiri di 2020 sudah muncul pandemi sementara fondasi bisnis belum kuat. Tapi puji Tuhan, dalam kondisi seperti itu justru usaha kami bisa berkontribusi bagi jenis-jenis usaha yang baru muncul seperti alat kesehatan, hand sanitizer, dan masker. Kami bantu dari segi perizinan usahanya. Ketika bisnis hotel, restoran dan banyak lagi lainnya meredup di saat pandemi, bisnis baru justru bertumbuh dan perlu legalitas. Apalagi kalau terkait dengan obat-obatan yang dijual ke masyarakat. Lalu bagaimana pengurusan proses Badan Pengujian Obat dan Makanan (BPOM), mereka tidak mengerti. Banyak yang kami bantu untuk pendirian usaha mereka di bidang masker. Jadi, omzet usaha kami justru naik ketika pandemi.

Kami edukasi juga mereka dari segi perpajakannya. Memang tidak semua diberikan fasilitas insentif pembebasan pajak oleh pemerintah, termasuk perusahaan-perusahaan baru itu tidak diberi insentif. Hanya sektor-sektor yang terdampak langsung yang menerima fasilitas insentif. Akhirnya, banyak yang tadinya tidak usaha di sektor tertentu lalu mengalihkan bisnisnya. Jadi, selama 2020–2021 kinerja usaha kami justru bagus.

Masalah lainnya adalah terkait penyewaan ruang kantor, mereka tidak sanggup bayar sewa ruko. Saat itu mereka juga tidak perlu ke kantor lagi karena pandemi. Jadi hanya butuh kantor untuk legalitas usaha. Maka kami siapkan kantor-kantor virtual. Kami proses semua proses legalitas usaha mereka secara on-line. Pengiriman dokumen, tanda tangan dokumen yang harus di hadapan notaris, kami buatkan supaya mereka tidak perlu ke kantor notaris karena selama pandemi tutup. Kami siapkan tim untuk bergerak ke lapangan untuk keperluan tanda tangan legalitas usaha mereka dan pengurusan on-line lainnya. Saat itu kami langsung berinovasi karena kalau tetap bertahan secara konvensional, usaha kami sudah tutup seperti perusahaan-perusahaan lain. Kondisi yang sulit di masa pandemi ini memaksa kami untuk inovasi.

Baca Juga: Kupas Tuntas Pajak UMKM dan Perusahaan

Usaha kami tetap bertahan, tidak ada pengurangan karyawan bahkan merekrut karyawan baru. Memang karyawan kami bekerja dari rumah, tapi kami bangun sistem agar tetap bisa bekerja optimal di masa pandemi. Akhirnya, banyak klien yang kami edukasi dari aspek prosedur perpajakan karena saat itu SPT tetap dilaporkan. Tidak ada peraturan perpajakan yang menghapus pelaporan SPT karena ada pandemi. Apalagi semua sudah beralih ke on-line karena kantor pajak pun tutup atau dibatasi. Akhirnya, banyak orang yang tidak mengerti cara mengurus pajak dari sebelumnya konvensional secara manual, lalu karena sudah disyaratkan harus mulai sistem on-line. Saat itulah kami hadir. Pelaporan dan perhitungan pembayaran melalui on-line terus naik sampai hari ini.

 Jadi, layanan yang diberikan semakin luas dan tidak hanya di bidang perpajakan saja?

Awalnya kami fokus di pajak. Tapi saya lihat ini peluang cukup besar. Kalau hanya pajak saja yang dibahas tanpa mengedukasi bisnis, orang enggak ada yang mau. Tapi kalau sudah mengajari sejak dari mendirikan usaha, menyediakan ruang kantor, mengajari laporan keuangan untuk penjualan, branding, omzet mereka secara tidak langsung akan naik. Bisnisnya bertumbuh sehingga pajak yang dibayar ke negara akan lebih besar. Kalau hanya menangani ujungnya saja, yaitu pajaknya, sementara bisnis mereka tidak jalan tentu percuma. Hal yang terpenting itu basis data perpajakan dulu. Jangan mengejar target pajak. Bagaimana perusahaan mau bayar pajak dalam kondisi rugi dan ekonomi tidak bertumbuh. Semua harus selaras. Situasi ekonomi harus kondusif, kebijakan pemerintah harus mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga ending-nya pada tax.

Banyak pebisnis yang tidak sanggup bayar sewa ruko untuk jangka waktu minimal 2–3 tahun, sementara bisnisnya belum tentu jalan. Kasihan mereka, modalnya sangat terbatas. Menghadapi persoalan ini, solusi yang kami tawarkan adalah paket pendirian usaha dan penyediaan ruang kantor sehingga tidak perlu sewa kantor mahal. Cukup sewa kantor Rp 2 juta per bulan di office tower di lokasi bonafide seperti Office 18 atau Equity Tower SCBD Sudirman dan itu resmi, mereka pun bisa menjadi PKP. Dulu, tahun 2016–2017 tidak bisa seperti itu. Pemerintah masih melihat kantor virtual ini sebelah mata. Kantor pajak tidak menyetujui pengukuhan PKP kalau kantor virtual. Akhirnya terbit surat edaran dirjen pajak yang memperbolehkan badan usaha untuk mendapat persetujuan PKP dengan kantor virtual. Saya apresiasi kantor pelayanan pajak agar jangan terlalu kaku dalam menerapkan aturan. Ini poin pentingnya.

Apa dampak dari kebijakan kantor pajak yang terlalu kaku dalam menerapkan aturan terkait kantor virtual terhadap pelaku bisnis?

Dulu untuk mendapat pengukuhan sebagai PKP aturannya memang harus ada kantor fisiknya. Petugas pajak melakukan survei keberadaan kantor usaha selama minimal satu tahun sewa, misal di ruko. Kalau aturannya seperti itu, bagaimana orang mau berbisnis dengan modal terbatas? Sedangkan ke depannya belum tentu juga bisnisnya bertahan dan bisa tumbuh karena di dunia bisnis tidak ada yang pasti. Akhirnya pelaku usaha tidak dikukuhkan sebagai PKP, padahal mereka mau jual barang/jasa ke badan pemungut, misalnya ke lawan transaksi yang butuh faktur pajak dari mereka. Mereka tidak bisa jual barang itu karena tidak PKP. Sedangkan lawan transaksi mereka yang membeli barang ini mensyaratkan PKP dengan mengeluarkan faktur pajak. Jadi, bisnis sudah terhambat karena kebijakan yang sangat kaku dari kantor pajak dengan mengharuskan ada kantor secara fisik. Padahal, dengan kantor virtual saja bisnis mereka bisa jalan, buat faktur pajak, dan pungut PPN untuk negara. Dengan adanya peraturan dirjen yang memperbolehkan kantor virtual untuk dikukuhkan sebagai PKP, saya yakin penerimaan dari PPN akan naik. Pengusaha bisa punya kantor virtual dan menjalankan bisnis, buka faktur pajak dan pungut PPN yang masuk ke negara.

Kalau DJP tidak beradaptasi dalam situasi ini, kondisinya akan seperti ini terus dan menghambat bisnis. Padahal, pemerintah selalu komitmen untuk menghadirkan kemudahan berusaha. Bereskan dulu di bagian hulunya ini jika ingin meningkatkan pemasukan ke kas negara. Sekarang layanan pajak sudah pakai e-faktur, dulu secara manual. Mungkin masih ada faktur pajak fiktif, tapi sekarang sulit karena sudah terdeteksi semua di server DJP. Bahwa ada faktur pajak yang dibuka dari PT A dan dijual ke PT B. Kalau PT A tidak melaporkan dengan benar akan terdeteksi di PT B. Apalagi jika PT B ini perusahaan besar, sehingga bisa cross-check siapa pembeli dan penjualnya.

Di situasi ekonomi yang tidak mudah dan penuh ketidakpastian, kebijakan harus lentur. Kalau terlalu kaku, bisnis tidak bisa jalan. Hal itu juga yang kami lakukan di Hive Five, harus lentur. Dari segi harga pun oke. Bahkan kalau pun keuntungan yang kami dapatkan sedikit tidak masalah, yang penting bisnisnya jalan dulu. Walau pun margin keuntungan kami turun, tapi banyak manfaatnya bagi bisnis yang dijalankan klien.

Menurut Anda, apa saja peran dan ruang lingkup yang dijalankan oleh konsultan pajak?

Ruang lingkup konsultan pajak sangat luas. Pertama, menjadi mitra pemerintah khususnya DJP dan sebagai jembatan penghubung kantor pajak ke Wajib Pajak (WP). Sebenarnya sampai saat ini ada gap antara kantor pajak dan WP. Ini terjadi karena persepsi masyarakat yang belum ada trust seratus persen pada kantor pajak dan melihat masih ada perilaku pejabat yang korupsi. Bahkan waktu kasus Gayus merebak, sempat muncul slogan untuk tidak bayar pajak karena masyarakat merasa dikhianati. Pengusaha sudah memberikan sebagian laba usahanya yang menjadi hak negara. Namun jangan disalahgunakan, karena untuk dapat laba ini tidak mudah. Maka, saya sangat setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi agar jangan beli produk-produk luar negeri dengan uang yang ditarik dari PPh 21 karyawan dan PPh Badan.

Tidak mudah untuk mengubah paradigma masyarakat tentang pajak. Ini perlu ada pendekatan dan edukasi. Maka kami sebagai tax consultant adalah mitra dan jembatan dari KPP. Tolong kami diberi kesempatan untuk bicara dan menyampaikan, karena WP mungkin tidak mau langsung bicara dengan fiskus apalagi dalam hal pemeriksaan. Kami sebagai mitra DJP akan lebih pas untuk menyampaikan karena selama ini WP lebih suka bicara dengan kami daripada dengan KPP. Ini sangat nyata. Dari ratusan klien yang kami kelola, mereka lebih nyaman konsultasi dengan saya daripada dengan fiskus. Artinya trust terhadap kantor pajak masih belum pulih. Mereka punya jembatan lewat kami. Jadi, peran konsultan pajak sangat luas dalam mengubah paradigma WP terhadap pajak. Kami harus hadir menjadi jembatan dan mitra untuk WP. Pastinya hak-hak WP harus dilindungi dan hak-hak DJP pun kami hormati. Kewajiban WP kami lakukan, namun kewajiban DJP juga tolong dilakukan. Permasalahannya WP tidak tahu apa yang jadi hak dan juga kewajibannya. Maka peran kami untuk mengedukasi mereka. Ini sangat dibutuhkan ke depan.

 Pola edukasi seperti apa yang sebaiknya diterapkan dalam menumbuhkan kesadaran pajak di kalangan pengusaha milenial?

Edukasi pajak sangat penting diberikan sejak kecil dan kita dalam hal ini terlambat. Selama ini pelajar dari tingkat sekolah dasar tidak pernah diajari tentang pajak, bahkan masih banyak mahasiswa fakultas ekonomi yang tidak memahami pajak. Ini sangat tragis. Aspek pertama yang perlu diperhatikan dalam mengedukasi pebisnis milenial tentang kewajiban pajak adalah melihat skala bisnisnya dulu. Cara edukasi ke bisnis pemula dengan bisnis yang sudah berkembang pesat pasti beda. Perlu pendekatan persuasi ke pebisnis pemula. Di sini peran konsultan pajak menjadi penting untuk membantu mengurusi pajak para pebisnis pemula. Kalau semua milenial mau buka usaha dan tidak ada yang jadi konsultan, lantas siapa yang mengurusi pajaknya? Target kami memang lebih fokus ke kalangan pebisnis muda yang baru merintis usaha. Bukan yang sudah berjalan lama dan dari segi perpajakannya sudah patuh. Jadi yang perlu dibimbing adalah kelompok anak muda. Dengan bonus demografi Indonesia, generasi muda ini merupakan harapan bangsa ke depan.

Baca Juga: Hive Five Permudah Legalitas Badan Usaha dan Tingkatkan Kepatuhan Perpajakan

Kalau perusahaan-perusahaan besar, dari segi kepatuhan sudah baik, laporan keuangan sudah diaudit oleh kantor akuntan publik dan sudah menjadi perhatian khusus dan top priority oleh KPP. Tapi di luar itu banyak bermunculan yang membuka bisnis baru. Ini jadi tantangan untuk melakukan pendekatan karena mereka belum teredukasi sejak di bangku kuliah. Apalagi setelah mereka menjalankan bisnis dengan segala risiko ketidakpastian, di sini peran kami sebagai konsultan pajak menjadi sangat penting untuk para pebisnis pemula. Kami harus kawal bisnis ini sejak kecil untuk selanjutnya bisa berkembang menjadi semakin besar. Jangan setelah bisnisnya besar, baru pajaknya diperiksa. Kejadian seperti ini banyak dijumpai, setelah perusahaan berjalan sepuluh tahun dan mencapai omzet besar, pajaknya baru diperiksa. Pengusaha bingung, akhirnya bisnis dipailitkan karena dia tidak punya kemampuan untuk melunasi utang pajaknya. Tapi kalau dibimbing sejak usahanya masih kecil dengan omzet masih Rp 100 juta lalu bisnisnya makin besar, dia sudah terbiasa dan teredukasi dengan kewajiban perpajakannya. Jadi, pengusaha tidak hanya berpikir tentang omzet besar tapi juga kewajiban pajaknya. Ini harus sejalan dan perlu dikawal dengan baik.

Kita juga harus hadir di setiap komunitas yang melibatkan anak-anak muda dan milenial, seperti komunitas olahraga, pencinta mobil mewah, dan sosialita. Menyampaikan pajak melalui komunitas sebagai sahabat tentu akan lebih mengena dibanding secara formal di kantor pajak.

Maka kita harus hadir di komunitas pebisnis muda untuk edukasi pajak yang bisa berkontribusi untuk bangsa ini. Ini yang saya lihat hingga saat ini belum banyak dilakukan oleh KPP. Kantor pajak menyampaikan edukasinya selama ini masih kaku seperti mengirim surat atau email saja. Kalau penyampaiannya melalui semua komunitas, saya yakin ini luar biasa dampaknya terhadap kepatuhan. Kesadaran pajak itu dibangun bukan hanya dengan cara dipanggil, disurati, atau diinterogasi seperti di kantor polisi. Ini masukan saya untuk DJP.

 Apa yang menjadi tantangan konsultan pajak dalam menjalankan perannya?

Pastinya terkait banyaknya bisnis yang baru bermunculan dan belum tersentuh oleh pajak, contohnya investasi kripto. Sebenarnya kripto sudah cukup lama, tapi aturan perpajakannya baru diterbitkan. Artinya selama ini terjadi loss penerimaan pajak dari bisnis kripto. Konsultan pajak harus bisa mendalami sektor-sektor tertentu yang belum disentuh oleh pajak karena regulasinya belum jelas. Pajak ini dipungut berdasarkan undang-undang (UU). Kalau dipungut tidak berdasarkan UU, itu namanya perampasan. Jadi, konsultan pajak adalah harus bisa melihat dengan jernih dan baik, menelusuri sektor-sektor yang belum tersentuh oleh pajak. Jangan hanya menangani bisnis yang sudah jelas. Bahkan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pun baru dibuat peraturannya dan ternyata kontribusinya cukup besar sewaktu pandemi karena semua orang belanja melalui on-line. Dengan perkembangan digitalisasi sekarang banyak sekali bermunculan bisnis baru melalui on-line yang belum bisa disentuh. Padahal di situ yang justru besar peran dan potensi ekonominya. Maka, perlu pelatihan yang cukup dan pendidikan berkelanjutan untuk bisa menyentuh sektor-sektor yang belum tersentuh oleh pajak. Memang butuh kerja sama dan dukungan DJP juga. Bukan hanya konsultan pajak yang perlu belajar, DJP juga harus terus belajar. Sehingga sewaktu diskusi bisa melihat masalah di titik yang sama.

Bagaimana strategi bisnis yang Anda jalankan, apa yang menjadi keunikan dan keunggulan Hive Five dibandingkan konsultan pajak yang lain?

Kami ingin membantu penerimaan negara. Hive Five merupakan one stop business solution. Intinya solusi satu pintu untuk segala urusan bisnis, tidak hanya bidang perpajakan tapi mendampingi pengusaha kecil dari mulai mengurus legalitas usaha, branding, hingga menjadi besar dan tidak lupa pada kewajiban pajaknya. Inilah yang membedakan kami dengan konsultan pajak lain yang hanya fokus di perpajakan saja. Saya sangat percaya bahwa kita tidak akan pernah bisa menerima pendapatan maksimal kalau bisnisnya saja tidak dikawal dari awal. Kita tidak akan bisa petik buah yang manis kalau dari pohonnya pun kita tidak tanam dengan baik. Hive Five menjadi pintu masuk mereka untuk memulai bisnis. Jadi dari awal bisnis mereka kami rawat, siram, beri pupuk, berbuah, dan buah inilah yang diambil oleh negara.

Kami cukup banyak membina pengusaha milenial, total ada 15.000 perusahaan yang sudah kami bangun. Memang tidak semua bisa survive di tengah pandemi, ada juga sekitar sepuluh persennya yang tidak bisa berlanjut. Sedangkan yang 90 persennya masih terus bertumbuh. Maka kami tidak pernah mematok tarif biaya, bahkan jasa yang kami berikan itu berdasarkan omzet yang dicapai klien. Kami mengikuti pergerakan bisnisnya. Saat omzet mereka turun, tarif jasa kami juga akan diturunkan. Kami menyesuaikan jasa yang diberikan terhadap pertumbuhan omzet mereka. Para klien ini kami dampingi saat omzetnya besar bahkan saat mereka dalam kondisi sulit. Kami melayani jasa ini dengan hati. Sesuatu yang disampaikan dari hati pasti akan diterima dengan hati juga.

Pajak merupakan wujud dari bela negara. Apa pandangan Anda tentang hal itu?

Bela negara adalah wujud kita mencintai bangsa ini. Sesuatu yang dicintai pasti dibela. Cara membelanya dengan menyerahkan apa yang menjadi hak negara dan jangan merampasnya. Pajak itu jelas hak negara. Kalau kita tidak menyerahkan haknya, berarti kita merampas haknya. Secara tidak langsung kita tidak mencintai bangsa ini.Kalau itu disadari bersama, tidak akan ada lagi penggelapan atau pengemplang pajak. Jadi, orang yang tidak membayar pajak itu secara tidak langsung merampas hak negara dan itu sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar.

Bagaimana Anda memaknai Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun?

Kita sangat mensyukuri kemerdekaan yang merupakan hasil pengorbanan para pahlawan. Saat ini kita sudah tidak perlu mengorbankan nyawa untuk negara. Cukup memberikan apa yang menjadi hak negara dan jangan merampasnya. Kita juga kita harus belajar untuk menyerahkan apa yang kita punya. Contoh saya punya kemampuan di bidang pendidikan. Cara saya mensyukuri kemerdekaan ini adalah dengan menciptakan mahasiswa berprestasi untuk bisa menopang negara dari segi sumber daya manusia. Begitu pula dengan peran saya sebagai konsultan pajak. Melalui upaya saya mendampingi para pengusaha dalam membangun bisnis dan menumbuhkan kepatuhan pajak, secara tidak langsung saya ikut berkontribusi untuk negara.

Lanjut baca

Up Close

Menebus Manisnya Visi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivanvazri

 

Melewati pahitnya perjuangan, pemuda Tapanuli Utara ini menggapai manisnya buah kehidupan di ibu kota. Visi, tekad, dan ketekunan belajar jadi senjata.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Anak kelima dari enam bersaudara ini sudah ditinggalkan sang ayah yang wafat ketika ia masih duduk di kelas empat sekolah dasar. Setamat sekolah teknik menengah, pria kelahiran Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 24 April 1982 ini tak bisa melanjutkan pendidikannya ke universitas lantaran keterbatasan biaya.

Sebenarnya Sabar Lumban Tobing, nama pemuda ini, sudah diterima di dua universitas negeri ternama melalui jalur prestasi berkat nilai rapornya yang selalu bagus. Namun karena ekonomi keluarga yang tak mencukupi, terpaksa ia tak mengambil kesempatan itu dan meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke Jakarta.

Sebuah pabrik elektronik di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta menerimanya bekerja sebagai buruh dengan jam kerja mulai dari pagi hingga petang. Rutinitas yang dijalani sebagai buruh dengan penghasilan yang pas-pasan membuatnya tersadar untuk bangkit meraih kehidupan yang lebih baik dengan meningkatkan kemampuan diri melalui jalur pendidikan. Ia memutuskan untuk mengambil kuliah sembari tetap bekerja.

Baca Juga: Hive Five Permudah Legalitas Badan Usaha dan Tingkatkan Kepatuhan Perpajakan

Dengan penghasilannya sebagai buruh pabrik, ia berusaha mencukupi kebutuhan hidup dan keperluan kuliahnya di bidang Keuangan dan Perbankan Universitas Kristen Indonesia.

Demi menghemat pengeluaran, ia hindari makan di kantin. Nasi goreng seharga Rp 5 ribu di kantin kampus sudah terhitung mewah baginya. Bahkan, air minum pun ia bawa sendiri dari tempat kos. Saat jam istirahat, ia mencari ruangan kelas yang kosong untuk menyantap bekalnya: nasi dan mi goreng.

“Saya punya tekad kuat. Melalui pendidikan inilah saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Modal itu bukan hanya uang, tapi pendidikan pun bisa mengantarkan kita ke kehidupan yang lebih baik,” ungkap Sabar.

Pukul empat dini hari ia sudah bangun, bekerja dari pagi hingga sore, dilanjutkan kuliah dari sore hingga malam, lalu pulang ke rumah masih harus belajar lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas. Pendidikan, mulai dari jenjang D3, sarjana, magister, akuntan, hingga mengambil program doktor sekarang ini seluruhnya ia biayai dengan perjuangan sendiri.

Kesungguhannya bekerja dan menuntut ilmu membuatnya mampu merampungkan aneka jenjang dan jenis pendidikannya dengan memuaskan. Kualifikasi yang mumpuni ini menjadi modal berharga baginya dalam meniti karier sebagai dosen, praktisi perpajakan, sekaligus pemimpin perusahaan.

Hari-harinya bertambah padat. Ia kerap menjadi narasumber di berbagai seminar perpajakan. Bahkan ia pernah didaulat sebagai pembicara untuk memberikan edukasi pajak bagi para nasabah prioritas di sebuah bank swasta terbesar di Indonesia.

“Saya percaya ada pesan Tuhan yang harus saya wujudkan melalui perusahaan yang saya bangun dengan keringat dan air mata. Itu harga yang harus dibayar lebih dulu, karena visi hidup saya sangat jelas. Sekarang banyak orang yang menikmati buah manisnya,” imbuhnya.

Ia kenang sosok yang amat berjasa dalam menempa keahliannya, yakni sang paman, Manosor Lumban Tobing. Praktisi pajak itu mewariskan pengalaman dan ilmu perpajakan lewat metode belajar yang khas, yakni menyalin dengan tangan dan meringkas isi peraturan perundang-undangan agar materi itu benar-benar dipahami dan terekam di memori.

Visi

Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, ia ingin membawa perusahaannya menjadi “the Big Four” yang benar-benar diperhitungkan di Indonesia. Dengan skala bisnis yang semakin berkembang, ia berharap perusahaannya tidak hanya memberikan efek domino bagi para karyawan dan mitra bisnis, tapi juga berkontribusi lebih besar bagi negara.

Baca Juga: Kupas Tuntas Pajak UMKM dan Perusahaan

Selama sembilan tahun menjadi dosen, ia menjumpai banyak mahasiswa yang tak punya visi atau tujuan ketika ditanya mau apa kelak saat sudah selesai kuliah. Lantaran tak memiliki tujuan hidup yang jelas, mereka tidak fokus dan mudah ikut arus. Ketika tren zaman berubah, jalan yang mereka tempuh pun berubah pula. Sementara usia terus bertambah. Waktu habis sia-sia dan prestasi tak teraih jua.

Maka, kepada generasi muda ia berpesan tentang pentingnya mempunyai visi yang jelas dan fokus dalam mewujudkannya.

“Saat fokus mencapai visi, apa pun hambatan ke depan pasti kita berupaya sekuat tenaga untuk melalui masa-masa sulit itu. Sebaliknya, kalau tanpa tujuan jelas, begitu ada tantangan akan langsung mundur,” ucapnya.

Lanjut baca

Up Close

Komunikasi dan Konsistensi Menjadi Kunci

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pemprov Jatim

 

MAJALAHPAJAK.NET – Penyampaian informasi secara efektif kepada publik tentang penggunaan dana yang bersumber dari penerimaan pajak untuk berbagai program pembangunan menjadi langkah penting dalam membangun trust (kepercayaan) masyarakat terhadap pemerintah.

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak mengemukakan, program-program pembangunan untuk kepentingan masyarakat seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan yang lebih baik, dan pembangunan infrastruktur harus tersampaikan secara luas sebagai justifikasi kepada publik. Dan itu bukan untuk tujuan pencitraan, melainkan agar masyarakat mengetahui bahwa penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat nantinya akan kembali ke masyarakat dan betul-betul dapat dirasakan manfaatnya.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di akhir pekan, Sabtu (02/07), pejabat daerah yang aktif menggunakan saluran media sosial untuk menyampaikan program kegiatan Pemerintah Provinsi Jatim ini mengungkapkan banyak hal terkait potensi ekonomi dan peran strategis Jatim sebagai daerah penyangga logistik bagi kawasan Indonesia Timur, transformasi digital di lingkungan pemerintahan dan masyarakat, penguatan UMKM dan tantangan ketenagakerjaan, upaya peningkatan kesadaran pajak di masyarakat, juga harapannya pada peringatan Hari Pajak 14 Juli 2022.

Berikut ini petikan wawancara kami.

Bagaimana pembagian tugas antara gubernur dan wakil gubernur, adakah bidang khusus yang diembankan ke wakil gubernur dan bagaimana menjaga kolaborasi yang ideal antara gubernur dan wakil gubernur?

Secara kewenangan pemerintahan tentu semua ultimate kepada Ibu Gubernur. Fungsi wakil dalam konteks ini adalah mem-back up segala hal yang dilakukan oleh Ibu Gubernur. Terkadang saya bisa mewakili Ibu Gubernur untuk urusan penyakit kuku dan mulut di peternakan, urusan diplomatik dengan duta besar, atau mewakili untuk urusan keagamaan. Jadi, tidak ada batasannya untuk mewakili apakah untuk menghadiri sebuah kegiatan maupun untuk mengikuti sebuah rapat terkait dengan infrastruktur dan sebagainya.

Memang di dalamnya ada hal-hal yang sifatnya lebih besar tingkat keterlibatan saya, namun sifatnya ad hoc. Jadi tidak secara terstruktur. Bisa saja ada tugas-tugas tertentu yang diembankan kepada saya seperti merancang program bantuan sosial saat pandemi Covid-19 tahun 2020. Kemudian kebijakan terkait infrastruktur pada saat kita sedang merestrukturisasi proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha misalnya. Hal-hal seperti itu terkadang dipercayakan kepada saya untuk mengambil porsi dalam kaitan koordinasi yang lebih besar. Tapi pada keseluruhannya, strategic decision making tetap di Ibu Gubernur.

Provinsi Jatim memiliki peran strategis di dalam peta logistik nasional sebagai penyangga sekitar 40 persen berbagai kebutuhan pokok untuk wilayah Indonesia Timur. Apa saja yang menjadi komoditas unggulan di Jatim dan bagaimana upaya Pemprov Jatim menjaga kesinambungan produktivitas maupun kualitas produk-produk unggulan itu?

Berbicara tentang komoditas unggulan, Jatim memang sebenarnya merupakan provinsi yang di satu sisi sudah sangat industrialized. Sektor manufaktur menyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim yaitu hampir sepertiga. Tetapi di sektor pertaniannya pun Jatim adalah lumbung pangan nasional, baik itu untuk padi, tebu, bahkan juga untuk komoditas peternakan seperti sapi perah, sapi pedaging, dan telur. Jadi, di sisi agriculture Jatim masih sangat strategis, tapi dari sisi industri manufaktur juga sangat besar sumbangsihnya bisa melebihi 22 persen atau hampir seperempat dari manufaktur di seluruh Indonesia. Begitu juga di sektor perikanan tangkap maupun perikanan budi daya. Kita mengetahui tambak-tambak baik udang maupun bandeng sudah sangat mengakar di masyarakat pesisir. Untuk perikanan tangkap, kami terus mendorong kesejahteraan nelayan dengan pembenahan-pembenahan pelabuhan dan tempat pelelangan yang ada di Jatim.

Ada sejumlah proyek strategis nasional di Jatim yang tertunda pembangunannya karena pandemi. Bagaimana kelanjutan proyek-proyek strategis nasional tersebut saat ini?

Pembangunan proyek strategis nasional di Jatim memang sangat terdampak oleh pandemi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 ada lebih dari 200 proyek yang disusun dengan koordinasi sangat intensif antara pemerintah pusat dan kami di pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota di Jatim.

Ada 38 kabupaten/kota yang menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk Jatim ada 40 juta jiwa yang merupakan seperenam dari jumlah penduduk Indonesia. Maka jumlah proyek-proyek strategis nasional ini juga cukup signifikan. Tidak sedikit yang berhasil dan dapat berjalan lancar, tetapi cukup banyak yang terdampak. Apalagi untuk proyek-proyek yang melibatkan investasi dari dunia usaha. Tentunya investasi ini bagi sesuatu yang sifatnya baru, akan melalui proses yang lebih panjang lagi di tengah masa pandemi. Tapi kami bersyukur bahwa capaian investasi Jatim di Kuartal I tahun 2022 mencapai pertumbuhan 39 persen dengan kombinasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Sedangkan pertumbuhan investasi secara nasional hanya 28,5 persen. Ini memberikan suatu optimisme bahwa dunia usaha akan kembali pulih dan proyek strategis nasional bisa kembali digenjot.

Tapi memang kami sadari bahwa ada perubahan kebijakan terkait prioritas anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19 dan memberikan penguatan bantuan sosial, sehingga alokasi pendanaan beberapa program infrastruktur dari dana-dana transfer maupun dari program-program kementerian dan lembaga tidak cukup.

Seperti apa kebijakan yang ditempuh Pemprov Jatim dalam menarik investasi, bagaimana kolaborasinya dengan kabupaten/kota dan instansi/lembaga terkait lainnya?

Rumusnya ada pada komunikasi dan konsistensi. Jadi, bagaimana kami menyikapi dinamika terkait ketenagakerjaan. Misalnya, bagaimana Pemprov Jatim membangun sebuah wadah dialog antara buruh, pelaku usaha, dan kami untuk memastikan terciptanya iklim yang kondusif dalam ketenagakerjaan. Jadi, tidak semata-mata ke sini maupun ke sana, tapi kami bisa mempertemukan di tengah dan menjaga kondusivitas situasi.

Pada saat pandemi, kami menjaga denyut nadi industri. Kami lebih baik bekerja keras melakukan pengawasan ekstra ketimbang melarang sepenuhnya kegiatan industri. Inilah yang kemudian menjadi sebuah landasan optimisme bagi pelaku-pelaku usaha untuk menjalankan industrinya di Jatim. Mereka mengetahui bahwa pemerintah daerah di Jatim ini sangat menghargai pelaku industri baik dari sisi ketenagakerjaan maupun juga dalam menghadapi pandemi. Hal-hal terkait konsistensi seperti inilah yang membuat mereka insya Allah merasa bahwa Jatim adalah tempat yang strategis untuk berinvestasi. Tapi di sisi lain kami juga membuka komunikasi seluas-luasnya dengan dunia usaha di dalam maupun luar negeri, termasuk dengan elemen diplomatik dari negara-negara sahabat, sehingga kendala yang dihadapi di lapangan bisa segera kami jawab.

Misalnya, pada saat ada peraturan mengenai genset yang harus bersertifikat, tapi masih ada kendala dalam pemrosesan tersebut di instansi terkait. Dengan membuka komunikasi, kami bisa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menentukan proses transisi agar sektor usaha tidak kemudian mandek atau bahkan pelaku usaha ketakutan karena dianggap melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah beberapa hal yang kami lakukan untuk bisa menjaga komunikasi dan konsistensi sebagai basis untuk menarik minat investasi.

Transformasi digital yang belakangan diakselerasi oleh pandemi kini telah menjadi keniscayaan. Apa yang dilakukan Pemprov Jatim dalam mendukung digitalisasi?

Pertama, kita memang menyadari bahwa digitalisasi ini adalah sesuatu yang sifatnya bukan lagi pilihan tapi keniscayaan. Tapi pertanyaannya, digitalisasi yang seperti apa. Saya ini paling hobi kalau ada instansi pemerintah meluncurkan aplikasi. Saya selalu mencoba aplikasinya, melihat sudah berapa yang download di Playstore atau Appstore. Karena terkadang kita berhenti di launching aplikasinya. Setelah itu bagaimana dampaknya pada transformasi business process, layanan publik untuk kepuasan masyarakat, terkadang belum terpantau. Inilah yang kami coba untuk mengubah paradigma itu. Transformasi digital ini berlaku di dua elemen, di pemerintahnya sendiri dan juga masyarakat.

Indeks Information and Communication Technology (ICT) menunjukkan bahwa di Jatim, hampir di banyak daerah justru government lebih maju dari society-nya dalam menerapkan ICT. Artinya, pemerintah menjadi lokomotif untuk menarik society supaya lebih melek digital. Transformasi digital ini penting juga untuk masyarakat dan dunia usaha karena landscape perekonomian masa depan itu demikian. Jumlah pembeli yang menggunakan marketplace semakin meningkat. Bagaimana kemudian pelaku UMKM bisa beradaptasi dengan era digital. Inilah yang ingin kami jawab dengan program Millenial Job Center (MJC). Ini adalah sebuah program ketenagakerjaan yang dipadukan dengan program pembinaan UMKM.

Kalau dulu orang jualan produk UMKM itu tinggal nitip di toko oleh-oleh atau rumah makan, sekarang mereka harus bisa melakukan penjualan di marketplace. Ini, kan, tidak sederhana. Kalau produknya dijual di rumah makan atau toko oleh-oleh, saingan dia hanya produk yang ada di satu rak di toko yang sama. Sedangkan kalau di marketplace saingannya bisa puluhan ribu kompetitor. Tetapi peluangnya juga lebih besar. Kalau di toko dia hanya mengandalkan orang-orang yang belanja di toko, sedangkan di marketplace dia bisa dapat jutaan potential buyers, tetapi produknya tidak bisa disentuh, dicicipi, dicium baunya sehingga dia harus membangun visual appeal atau daya tarik visual. Inilah yang kami dorong di MJC.

Kami mengidentfiikasi talenta-talenta muda yang mempunyai kompetensi di bidang itu tapi belum punya pengalaman. Kami mempertemukan talenta-talenta muda ini dengan pelaku UMKM, kemudian ada pendampingan, karena kalau orang baru yang tidak mempunyai pengalaman tentu klien belum begitu percaya. Jadi, kami mempertemukan mereka dan memberikan mentoring dari para fotografer, desainer grafis, programmer, digital marketer, dan sebagainya yang sudah punya pengalaman. Para mentor membimbing talenta-talenta muda ini untuk mengerjakan proyek transformasi digital UMKM. Ini sudah berjalan sejak 2019 dan agak melambat karena pandemi. Sekarang sudah ada sekitar empat ribu project yang dikembangkan dan siap untuk melakukan transformasi digital.

Itu dari sisi masyarakatnya. Dari sisi pemerintah, kemarin saat penyaluran bantuan sosial kami juga menggunakan big data dengan model cross tabulasi data berbasis NIK. Misalnya si A yang di dinas pendidikan adalah seorang wali murid di sekolah swasta. Kemudian di dinas sosial dia adalah penerima bantuan, di dinas pertanian dia sebagai anggota kelompok tani, di dinas kesehatan dia adalah pasien penyakit kronis. Dalam pelayanan untuk si A ini terkadang masih dengan cara ketuk pintu sendiri-sendiri sehingga tidak efisien. Kami mencoba melakukan cross tabulasi berbasis NIK dalam melayani kebutuhan warga. Kalau misalnya disampaikan gagal panen, kami bisa cek di sekolahnya. Mungkin kami bisa mengupayakan keringanan biaya pendidikan sehingga anaknya tidak putus sekolah. Kami bisa cek juga di dinas kesehatan. Saat ini kami sudah mengembangkan data warehouse atau semacam pergudangan data untuk menganalisis secara menyeluruh dan sinkronisasi data dari berbagai sektor. Titik tumpu untuk penguatan sektor UMKM juga ada di transformasi digital. Jadi, teknologi untuk society dan government.

Seperti apa gambaran masalah ketenagakerjaan di Jatim, angka pengangguran, dan upaya Pemprov Jatim dalam mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih luas?

Salah satu tantangan pandemi adalah memang angka pengangguran yang meningkat dan tentu bukan hal yang sederhana bagi suatu unit usaha yang tutup untuk dapat langsung buka lagi. Kita sadar bahwa sebelum pandemi pun sebenarnya banyak pelaku usaha di dunia yang juga menghadapi tantangan perubahan atau disrupsi. Tapi mereka masih berjalan usahanya karena tidak mungkin untuk menutup usaha yang sudah dirintis sekian lama. Mungkin ada faktor pride atau reputasi dan juga masalah pegawai. Tapi dengan adanya pandemi, alasannya sangat kuat untuk menutup usaha. Setelah menutup usahanya itu belum tentu dia bisa kembali langsung buka.

Sekarang pemerintah mendorong program re-skilling dan up-skilling agar kita bisa memastikan bahwa pekerja ini memiliki skill yang sesuai dengan peluang-peluang kerja yang ada. Kami mencermati di pendidikan vokasi tingkat SMK saat ini kebanyakan fokus di jurusan teknik mesin ringan, automotif ringan, dan teknik komputer jaringan. Padahal mungkin yang dibutuhkan lebih ke bidang multimedia, mekatronik, perikanan, pariwisata. Inilah sebabnya kami mencoba melakukan pemetaan dan bagaimana kemudian guru-guru yang ilmunya sama di pendidikan vokasi ini bisa disertifikasi untuk mengambil mata pelajaran yang dianggap lebih sinkron dengan peluang-peluang usaha atau peluang kerja yang ada di masa mendatang. Ini menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di negara kita.

 Realisasi pendapatan APBD 2021 Jatim mencapai 103,97 persen atau sebesar Rp 34,2 triliun dari target Rp 32,9 triliun dan menempati peringkat pertama nasional. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pencapaian tersebut?

Salah satunya tentu adalah masyarakat yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada segenap Wajib Pajak di Jatim yang telah tertib dan peduli kepada pembangunan bangsa kita. Yang tidak kalah penting saya ingin mengapresiasi insan-insan di dinas atau badan pendapatan daerah yang semuanya juga mendorong pelayanan lebih baik kepada publik. Kami bersyukur salah satu award nasional yang kami peroleh adalah berkaitan dengan Samsat 4.0. Ini merupakan wujud kerja sama yang baik dari Pemprov Jatim dengan Kepolisian Daerah Jatim dalam menghasilkan sebuah sistem pembayaran yang jauh lebih sederhana untuk penerimaan pajak. Layanan Samsat 4.0 menggunakan QR code, jadi masyarakat sama sekali tidak perlu secara fisik datang ke kantor pemerintah. Layanan ini dapat melakukan pengesahan pembayaran STNK atau perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara full online dengan memanfaatkan teknologi digital. Program ini mendapat apresiasi Outstanding Achievement Award 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk inovasi pemerintah dan ini mungkin salah satu kabar baik di tengah upaya kami untuk menggenjot realisasi pendapatan daerah di Jatim.

Bagaimana tingkat kesadaran pajak masyarakat di Jatim saat ini, seperti apa upaya yang dilakukan Pemprov Jatim dalam meningkatkan kesadaran pajak dan bagaimana kolaborasinya dengan pemangku kepentingan lain seperti dengan Kanwil DJP Jawa Timur?

Tentunya kami juga berusaha dan di sini ada peran penting dari fungsi humas. Kita harus bisa menyampaikan dengan efektif penggunaan dana masyarakat yang bersumber dari penerimaan pajak ini nantinya jadi apa. Apa manfaat yang diperoleh dan dirasakan oleh masyarakat dari pajak. Misalnya kami mendorong pendidikan gratis berkualitas, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan yang lebih baik. Program-program tersebut harus terkomunikasikan dan ini bukan masalah narsis atau pencitraan, tapi sebagai justifikasi kepada publik. “Ini loh, pemanfaatan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat sendiri.” Jadi pajak ini adalah kembali untuk masyarakat. Oleh karena itu kami betul-betul ingin mendorong efektivitas perencanaan program-program pembangunan. Ini salah satu upaya kami untuk meningkatkan trust dari publik terhadap perolehan pajak.

Kami tentunya berharap bukan hanya pajak provinsi, tapi segala jenis pajak ini dapat dilaksanakan, dipatuhi, ditunaikan oleh Wajib Pajak dengan sebaik-baiknya. Maka kami sekali lagi, salah satu langkahnya adalah mendorong antusiasme publik dengan melakukan pembangunan yang baik. Upaya yang kedua adalah mempermudah proses pembayaran pajak, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman. Ini sebabnya untuk pembayaran PKB kami bermitra dengan platform-platform atau e-wallet yang kemudian mereka bisa mempermudah proses pembayaran pajak. Terkadang kami incentivise juga dengan program-program seperti pemutihan yang dilakukan sebagai bentuk dari compassion atau kepedulian kepada warga, tapi juga untuk mendorong kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan untuk peringatan Hari Pajak 14 Juli 2022?

Saya tentu berharap bahwa segenap insan yang berada di garda terdepan untuk mengisi energi pembangunan negara kita dengan dana pajak dari masyarakat diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas mulia ini. Hari ini kita tidak memungkiri bahwa dalam kondisi pemulihan ekonomi, banyak pelaku usaha yang sedang berusaha untuk kembali bergeliat. Dan terkadang tidak sedikit yang mengaitkan tantangan-tantangan investasi mereka dengan kepatuhan pajak. Tapi saya adalah di antara mereka yang optimis bahwa sebenarnya pelayanan pajak yang baik dan penggunaan pajak yang amanah ini adalah suatu bentuk tanggung jawab pemerintah yang akan meningkatkan minat masyarakat untuk lebih patuh lagi dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

Lanjut baca

Populer