Connect with us

Finance

Memilih Asuransi Kesehatan

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

 

Kesehatan merupakan salah satu aset penting sekaligus kunci kebahagiaan hidup seseorang. Untuk menjaganya, pola hidup sehat perlu diterapkan secara berkesinambungan. Terkait hal ini, perusahaan asuransi PT Axa Mandiri Financial Services (Axa Mandiri) berinisiatif mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat secara berkesinambungan melalui sebuah program bertajuk Axa Mandiri Fit Nation. Ajakan ini diwujudkan dengan cara menyediakan informasi seputar makanan sehat, tip dari ahli kesehatan, hingga olahraga masa kini yang tidak hanya membuat tubuh bugar tetapi memiliki manfaat sosial.

Menurut Director of In-Branch Channel Axa Mandiri, Tisye Dyah Retnojati, masyarakat Indonesia sudah semakin paham mengenai manfaat olahraga dan menjadikannya sebagai gaya hidup. Ia berharap, kegiatan yang dikampanyekan melalui program Fit Nation dapat menginspirasi masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan demi merencanakan secara lebih terhadap kesejahteraan orang-orang yang mereka cintai, termasuk juga merencanakan asuransi kesehatan untuk mengantisipasi biaya tak terduga di kemudian hari jika mengalami suatu penyakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit jumlahnya.

“Dengan kesehatan, masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini. Di waktu yang sama, mereka juga dapat merencanakan masa depan,” jelas Tisye.

Memilih asuransi kesehatan

Pentingnya perencanaan asuransi kesehatan tidak terlepas dari masalah kesehatan yang dapat timbul kapan saja dan bisa terjadi di segala usia, sementara biaya perawatan kesehatan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut berbagai literatur, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memilih layanan asuransi kesehatan.

  • Prioritaskan rawat inap

Biaya kesehatan mencakup rawat jalan dan rawat inap. Sebaiknya fokuskan pada asuransi yang menanggung biaya rawat inap karena perawatan ini yang menuntut biaya paling besar. Jika memiliki uang lebih, bisa mengambil tambahan asuransi rawat jalan.

  • Sesuaikan premi dengan kemampuan

Tingginya plafon berbanding lurus dengan besarnya premi. Makin mahal harga kamar rumah sakit, makin mahal preminya. Untuk itu sesuaikan premi dengan kemampuan agar tak memberatkan keuangan.

  • Asuransi kesehatan murni

Pilih asuransi kesehatan yang berdiri sendiri, bukan merupakan unit-link. Dalam unit-link, premi akan dibagi untuk asuransi jiwa, investasi, dan asuransi kesehatan. Porsi untuk kesehatan menjadi kecil, sehingga Anda harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan plafon lebih tinggi. Belum lagi, sejumlah potongan biaya unit-link yang jumlahnya tidak kecil dan makin mengurangi premi kesehatan.

  • Tanpa limit per perawatan

Pada umumnya, asuransi menerapkan dua jenis limit atau plafon yang membatasi jumlah maksimum klaim biaya kesehatan, yakni limit gabungan semua perawatan dan limit per perawatan. Misalnya, limit pertama membatasi gabungan semua biaya perawatan Rp 250 juta dalam setahun, sementara limit kedua membatasi biaya perawatan bedah Rp 10 juta setahun, biaya konsultasi Rp 10 juta setahun dan seterusnya. Pilih asuransi yang tidak membatasi biaya per perawatan agar pemegang polis fleksibel berobat berbagai perawatan selama limit total masih ada.

  • Nontunai

Dengan sistem cashless (nontunai), penggantian klaim menjadi lebih mudah. Saat masuk rumah sakit, penyelesaian tagihan cukup dengan menggesek kartu asuransi. Tidak perlu bayar dimuka, yang kemudian masih harus reimburse ke asuransi. Namun, pola ini mensyaratkan rumah sakit sudah bekerja sama dengan pihak asuransi karena rumah sakit harus memiliki dan memasang mesin untuk menggesek kartu asuransi. Jika tidak kerja sama, meskipun asuransi memiliki sistem klaim cashless, maka pembayaran tetap harus dilakukan di muka dan kemudian menyelesaikan dengan reimbursemen.

  • Jaringan rumah sakit luas

Klaim nontunai tidak dapat dilakukan di rumah sakit yang tidak memiliki kerja sama dengan asuransi. Karena itu, pilih asuransi yang memiliki jaringan kerja sama dengan banyak rumah sakit.

  • Hindari mengambil asuransi kesehatan via telepon

Banyak informasi yang tidak bisa disampaikan secara rinci jika penawaran dilakukan melalui telepon. Sebaiknya minta nomor kontak pihak asuransi yang nanti bisa dihubungi.

  • Masa tunggu penyakit

Asuransi kesehatan mensyaratkan masa tunggu. Beberapa penyakit tidak dapat diklaim selama jangka waktu tertentu sejak tanggal masa berlaku asuransi. Tanyakan ke pihak asuransi penyakit apa yang masuk masa tunggu dan berapa lama.

“Sebaiknya fokuskan pada asuransi yang menanggung biaya rawat inap karena perawatan ini berbiaya paling besar.”- Novita Hifni

Finance

Penilaian Selektif untuk Keringanan Kredit

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Restrukturisasi atau keringanan kredit dilakukan dengan proses penilaian yang selektif. Stimulus hanya berlaku bagi nasabah yang terdampak COVID-19.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Secara umum aturan ini berisi stimulus untuk nasabah yang usaha atau pekerjaannya terdampak pandemi. Stimulus berlaku untuk nasabah dengan plafon pinjaman hingga Rp 10 miliar dan termasuk dalam sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang antara lain mengatur alokasi untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha sebesar Rp 150 triliun.

Baca Juga: BI Perpanjang Kebijakan Penyesuaian Jadwal Kegiatan Operasional dan Layanan Publik

Ketua OJK Wimboh Santoso menjelaskan, pemerintah memberikan keleluasaan pada bank untuk menilai dan memberikan stimulus kepada nasabah. Stimulus ini dapat berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit.

“Banyak sekali sekarang perusahaan yang benar-benar turun. Misalnya, kalau hotel biasanya kreditnya sampai dengan Rp 10 miliar, penghuninya sudah berkurang, dia harus bayar-bayar biaya operasional. Kita kasih insentif untuk ditunda pembayaran (kredit) atau pengurangan bunga atau pokok. Ya, monggo saja kesepakatan para nasabah dan peminjam,” jelas Wimboh dalam telekonferensi, pada Rabu (1/4).

Menurut OJK, per 13 April 2020, sebanyak 166 perusahaan pembiayaan telah menyampaikan laporan terkait kebijakan penerapan program restrukturisasi. Di antaranya, PT Bank Central Asia (BCA) Finance, Mandiri Tunas Finance (MTF), PT Federal International Finance (FIF), PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance), Adira Finance, dan sebagainya. Pada 166 perusahaan itu, 215.708 nasabah sudah mengajukan restrukturisasi, dan baru 65.363 nasabah yang disetujui. Sisanya masih dalam proses penilaian.

“Ini bukan program gebyah uyah (menyamaratakan); hanya berlaku bagi yang terdampak COVID-19.”

Implementasi

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) merilis empat poin implementasi kebijakan. Pertama, tata cara pengajuan restrukturisasi yaitu dengan mengunggah dan mengisi formulir dari situs resmi perusahaan pembiayaan. Kedua, jenis restrukturisasi yang meliputi perpanjangan waktu, penundaan sebagian kredit, dan jenis lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan. Ketiga, syarat pengajuan restrukturisasi, yaitu nasabah yang terdampak langsung pandemi virus COVID-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 10 miliar, pekerja sektor informal atau pengusaha UMKM, tidak memiliki tunggakan sebelum 2 Maret 2020 saat pemerintah mengumumkan pandemi, pemilik unit kendaraan atau jaminan, dan kriteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan. Keempat, restrukturisasi dapat disetujui apabila jaminan kendaraan atau jaminan lainnya masih dalam penguasaan nasabah sesuai perjanjian pembiayaan.

Baca Juga: Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

Ketua APPI Suwandi Wiratno mengungkap, mayoritas nasabah mengira semua nasabah berhak menunda pembayaran kredit selama satu tahun. Padahal, perusahaan pembiayaanlah yang akan menentukan jenis stimulus yang diberikan berdasarkan penilaian selektif yang memerlukan waktu sedikitnya tujuh hari.

“Kita jelaskan ke masyarakat ini bukan program gebyah uyah (menyamaratakan); hanya berlaku bagi yang terdampak langsung. Jangan masyarakat semua mengklaim kena (dampak ekonomi COVID-19). Kalau semua enggak bayar (kredit), bank enggak bisa bayar tabungan (bunga) dan deposito masyarakat,” jelas Suwandi melalui telepon, Selasa (14/4).

Bahkan, ia mengatakan pengusaha yang memiliki beberapa bidang usaha dapat tetap membayar kredit secara normal. “Contoh sektor pariwisata turun, ternyata dia punya usaha lain yang tidak terganggu. Kita harapkan dia tetap bayar (kredit),” tambahnya.

Hal senada juga dikatakan Direktur Utama BCA Finance Roni Haslim. Menurutnya, menilai nasabah yang terdampak langsung secara ekonomi akibat COVID-19 merupakan tantangan tersendiri. Penilaian harus selektif untuk menghindari moral hazard. Akan tetapi, secara umum Roni menilai kebijakan restrukturisasi kredit memberikan manfaat bagi nasabah maupun perusahaan pembiayaan. Nasabah dapat mempertahankan kreditnya saat penghasilan menurun; perusahaan pembiayaan dapat menjaga tingkat kredit macet (non-performing financing/NPF).

Hingga 17 April 2020 sudah ada 22 ribu nasabah BCA Finance yang mengajukan restrukturisasi kredit dan baru 3.500 nasabah yang disetujui. “Sisanya sedang on process. Terkait proyeksi jumlah nasabah yang mengajukan masih dipikirkan. Yang bisa kita pastikan dari segi pertumbuhan bisnis akan menurun dibanding tahun lalu, tapi belum bisa kami pastikan turun berapa,” tambah Roni.

Sementara itu, Deputi Direktur Mandiri Tunas Finance (MTF) Bonifatius Perana Citra Ketaren menilai, penyediaan infrastruktur teknologilah yang jadi tantangan. Seperti yang diketahui seluruh proses pengajuan mengandalkan teknologi atau secara daring. MTF mencatat kini ada sekitar 9.000 nasabah yang mengajukan keringanan kredit melalui web perusahaan.

“Kebijakan restrukturisasi, kan, juga harus didukung oleh teknologi, termasuk inflow via web, email, dan call center karena kita sekaligus mendukung program pemerintah untuk melayani tanpa tatap muka langsung atau social distancing,jelas Bonifatius.

Ia menambahkan, MTF telah merevisi target penyaluran pembiayaan dari Rp 30,5 triliun menjadi Rp 14 triliun.

Baca Juga:  Insentif Pajak di Tengah Wabah

Sementara itu Iskandar, pengusaha transportasi asal Tangerang Selatan, mengatakan keleluasaan yang diberikan pemerintah membuat ketidakseragaman kebijakan pada banyak perusahaan pembiayaan.

“Ada yang saya harus ngurus ke kantornya, padahal, kan, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Ada juga leasing yang bagus—dari awal bulan menghubungi saya bahkan datang ke tempat usaha untuk menjelaskan syarat pengajuan,” kata Iskandar melalui telepon, Selasa (21/4).

Hingga kini, Iskandar masih menunggu hasil pengajuan keringanan kreditnya.

Lanjut baca

Breaking News

Ada Peluang Besar Investasi dan Pembiayaan Ramah Lingkungan di Indonesia

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ilustrasi Green Bond/Foto: Istimewa

Bank DBS Indonesia menilai, saat ini peluang investasi dan pembiayaan ramah lingkungan di Indonesia sangat besar. Tahun ini, pemerintah berencana menerbitkan kembali ‘Sukuk Ramah Lingkungan Global’.

“Sukuk ramah lingkungan global pertama kali diterbitkan Pemerintah Indonesia pada 2018 silam dengan nilai 3 miliar dollar AS. Rinciannya, sukuk bernilai 1,25 miliar dollar AS bertenor lima tahun dan 1,75 miliar dollar AS memiliki tenor 10 tahun,” kata External Communications Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia Dahlya Maryana dalam siaran pers, Kamis (28/5).

DBS menyebut, awal Juli 2018 lalu, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan atau green bond. SMI menjadi emiten pertama di Indonesia yang menerbitkan green bond. Rencananya, total nilai obligasi ramah lingkungan yang akan diterbitkan SMI sebesar Rp3 triliun.

SMI mengalokasikan dana hasil penerbitan Green Bond Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur ini untuk membiayai proyek infrastruktur ramah lingkungan. Di antaranya energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan air bersih. SMI mendapatkan bantuan arahan dari World Bank Group dalam penyusunan kerangka kerja obligasi ramah lingkungan ini.

Ada enam proyek ramah lingkungan yang akan dibiayai lewat penerbitan obligasi ini. Tiga proyek berhubungan dengan pembiayaan Light Rail Transit (LRT), yaitu LRT di Palembang, LRT di wilayah Jabodetabek, dan pembiayaan kepada PT Inka untuk pembuatan rolling stock gerbong LRT. Tiga proyek lagi adalah pembangkit listrik mini hidro di Sulawesi Utara dan Sumatera Barat, serta proyek pengolahan air bersih di Cilegon, Banten.

Kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan, seperti tertuang dalam 17 Sustainable Development Goals (SDGs), mendorong pertumbuhan investasi ramah lingkungan. Selama periode 2010-2014, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi investasi ramah lingkungan sudah sekitar 30,3 persen dari total nilai investasi, yaitu sebesar Rp 486 triliun dibanding total nilai investasi Rp 1.600 triliun. Dari realisasi tersebut, sebanyak 26,8 miliar dollar AS merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp 139,1 triliun merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Untuk menggenjot investasi ramah lingkungan, ada sejumlah insentif fiskal maupun nonfiskal yang diberikan Pemerintah Indonesia. Misalnya pembebasan pajak seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.159 tahun 2015 dan pengurangan pajak yang diatur lewat Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2016.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam Conference of Parties (COP) 15 pada 2009 di Kopenhagen, Denmark, untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41 persen (jika mendapat bantuan internasional) pada tahun 2020.

Komitmen Pemerintah Indonesia diperkuat melalui dokumen Intended Nationally Determined Contribution (INDC) yang pertama pada bulan November 2016 dengan ditetapkannya target unconditional  (dengan upaya sendiri) sebesar 29 persen dan target conditional (dengan bantuan internasional) hingga 41 persen dibandingkan skenario business as usual pada tahun 2030.

Proses transisi menuju pembangunan rendah emisi GRK ini butuh investasi dan pembiayaan yang sangat besar. International Finance Corporation (IFC), anak usaha dari World Bank Group, menaksir Indonesia butuh investasi sebesar 274 miliar dollar AS atau hampir Rp 3.870 triliun hingga 2030. Pembiayaan dan investasi sebesar ini terang sulit ditanggung semuanya oleh pemerintah. Perlu partisipasi banyak pihak, termasuk lembaga-lembaga keuangan untuk membiayai transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

Dalam laporan Green Finance Opportunities in ASEAN  yang diterbitkan oleh Bank DBS, disebutkan bahwa estimasi kebutuhan pembiayaan investasi ramah lingkungan di negara-negara ASEAN dari 2016 hingga 2030 sebesar 3 triliun dollar AS. Kebutuhan pembiayaan itu tersedot ke sektor infrastruktur (1,8 triliun dollar AS), energi terbarukan (US$400 miliar), efisiensi energi (400 miliar dollar AS), dan pertanian pangan (400 miliar dollar AS). Indonesia akan menyedot porsi terbesar, yaitu 36 persen dari kebutuhan pembiayaan itu.

Pada akhir 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance Roadmap). Definisi Keuangan Berkelanjutan menurut Peta Jalan ini adalah dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Menyusul Peta Jalan, OJK menerbitkan peraturan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik pada Juli 2017. Lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan rencana aksi tahunan keuangan berkelanjutan mereka mulai Januari 2019.—Waluyo Hanjarwadi.

Lanjut baca

Breaking News

Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kantor OJK Jakarta/Foto: Istimewa

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan lanjutan di sektor perbankan untuk memberikan ruang likuiditas dan permodalan perbankan. Kebijakan relaksasi ketentuan ini untuk menjaga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, kebijakan stimulus lanjutan ini dikeluarkan OJK setelah mencermati  dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan aktivitas perekonomian sehingga berefek kepada sektor keuangan melalui transmisi pelemahan sektor riil.

“OJK sangat berharap penanganan Covid–19 dapat segera mewujudkan aktivitas Kenormalan Baru (new normal) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga OJK dapat mengukur dan memitigasi risiko likuiditas dan kecukupan permodalan industri jasa keuangan,” kata dalam keterangan tertulis Kamis (28/5).

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada pertemuan virtual dengan Industri Jasa Keuangan pada Rabu (27/5), mengajak segenap unsur lembaga jasa keuangan, pemangku kepentingan dan regulator bersinergi mengantisipasi serta menjaga sentimen positif. Pada kesempatan itu, Wimboh menyampaikan sejumlah paket kebijakan stimulus lanjutan di sektor perbankan, yaitu

Kebijakan Relaksasi Untuk Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah, meliputi:

  1. Pelaporan/Perlakuan/Governance atas Kredit/Pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 (POJK Stimulus Covid–19).

Kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK Stimulus Covid-19 dilaporkan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan kolom Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan diisi “1 = Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi” dan kolom Keterangan diisi Covid-19.

Perlakuan Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi sesuai POJK Stimulus dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah atau Loan at Risk (LAR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Governance Persetujuan Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi sesuai POJK Stimulus Covid-19. Untuk mempercepat proses persetujuan kredit restrukturisasi yang mengacu pada POJK stimulus Covid-19 dan untuk menghindari penumpukan apabila mekanisme persetujuan harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi, maka perbankan dapat melakukan persetujuan restrukturisasi kredit dengan beberapa alternatif governance dengan tetap memperhatikan prinsip obyektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajaran.

  1. Penyesuaian Implementasi Beberapa Ketentuan Perbankan Selama Periode Relaksasi

Kewajiban pemenuhan Capital Conservation Buffer dalam komponen modal sebesar 2,5 persen dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi bank BUKU3 dan BUKU 4 untuk sementara ditiadakan sampai dengan 31 Maret 2021.

Kewajiban pemenuhan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) bagi bank BUKU 3, BUKU 4, dan Bank Asing harus dipelihara serendah-rendahnya sebesar 85 persen sampai dengan 31 Maret 2021. Bank wajib menyusun rencana tindak untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR menjadi 100 persen paling lambat 30 April 2021.

Penilaian Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Setelah tenggat waktu tersebut, penilaian kualitas AYDA kembali mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank berdasarkan periode kepemilikan oleh bank sejak AYDA dieksekusi tanpa memperhitungkan periode relaksasi.

Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan oleh bank untuk tahun 2020 dapat kurang dari 5 persen anggaran biaya sumber daya manusia.

  1. Penundaan Implementasi Basel III Reforms

Sejalan dengan siaran pers yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) pada tanggal 27 Maret 2020, implementasi standar Basel III Reforms di Indonesia yang antara lain mencakup perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko operasional, perhitungan ATMR untuk risiko kredit, perhitungan ATMR untuk risiko pasar dan credit valuation adjustment (CVA) ditunda menjadi 1 Januari 2023. Dengan demikian, dalam perhitungan Ketentuan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sampai dengan periode data Desember 2022, bank masih mengacu pada ketentuan mengenai ATMR yang saat ini berlaku.

Kebijakan Relaksasi Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BPR dan BPRS dapat membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum kurang dari 0,5 persen atau tidak membentuk PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar berupa penempatan pada bank lain dan kredit atau pembiayaan dengan kualitas Lancar untuk laporan bulanan sejak posisi April 2020.

Penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana antarbank (PDAB) untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS dikecualikan dari ketentuan BMPK atau BMPD, maksimal 30 persen dari modal BPR dan BPRS, untuk seluruh pihak terkait dan tidak terkait. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

Perhitungan AYDA berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Selanjutnya BPR/BPRS dapat menggunakan persentase nilai AYDA posisi 31 Maret 2020 sebagai faktor pengurang modal inti dan diharapkan dapat membantu bank memperkuat permodalan yang disebabkan kerugian sebagai dampak Covid-19. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

BPR dan BPRS dapat menyediakan dana pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM tahun 2020 kurang dari 5 persen dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan di atas akan dikeluarkan dalam bentuk POJK dan Surat Edaran OJK kepada perbankan. Sebelumnya, OJK sudah menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk perbankan dan restrukturisasi pinjaman di perusahaan pembiayaan.

Hingga 18 Mei 2020, 95 bank telah mengimplementasikan restrukturisasi kredit pada 4,9 juta debitur dengan nilai outstanding Rp 458,8 triliun. Sementara untuk perusahaan pembiayaan, hingga 26 Mei 2020, dari 183 perusahaan pembiayaan sudah melakukan restrukturisasi sebanyak 2,1 juta kontrak dengan jumlah outstanding Rp 66,78 triliun.—Waluyo Hanjarwadi

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News7 jam lalu

DBS dan Temasek Foundation Berikan Ribuan Makanan Siap Saji untuk Pekerja Lepas dan Masyarakat Terdampak

Temasek Foundation (TF) bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia memberikan bantuan makanan siap saji bagi pekerja harian lepas dan masyarakat...

Breaking News14 jam lalu

Industri Tembakau Dihantam Pandemi, Pemerintah Diharapkan Pikirkan Nasib Petani

Nasib tiga juta petani tembakau di Indonesia di ujung tanduk karena industri tembakau dihantam pandemi. Tanaman tembakau kini sedang memasuki...

Breaking News18 jam lalu

Pariwisata Bali Optimistis Bisa ‘Berteman’ dengan Covid-19

Ketua Pasar ASEAN dari Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali Febrina Budiman mengatakan, industri pariwisata di...

Breaking News1 hari lalu

OJK Imbau Pengelola Dana Tapera Ikuti Aturan Pemerintah

Pemerintah telah memberikan insentif untuk mempermudah beroperasinya pengelola dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP...

Breaking News2 hari lalu

Menaker Terbitkan Surat Edaran untuk Menjaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi

Untuk melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi Covid-19 Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor...

Breaking News2 hari lalu

Kemenparekaf Pilih Enam Bidang Usaha Prioritas untuk Uji Coba Protokol Tatanan Hidup Baru

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menetapkan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk...

Breaking News3 hari lalu

Dukung Petugas Medis, Ariston Thermo Sumbang Water Heater untuk RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Data BNPB pada 3 Juni 2020 menyebutkan,  ada 27.549 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 17.951 orang dalam perawatan,...

Breaking News4 hari lalu

Agar Bisnis Tetap Atraktif di Tengah Pandemi—Simulasi Skenario, Litigasi “Force Majeure”

“Para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga...

Breaking News4 hari lalu

40 Persen Pengguna Internet Asia Pasifik Hadapi Kebocoran Data Pribadi

Asyik berselancar di dunia maya membuat pengguna internet sering kali lupa diri. Entah sekadar main gim, mengunduh berkas gratis dari...

Breaking News5 hari lalu

Sambut Normal Baru, Yogyakarta Siapkan “Ubo Rampe” Buka Pariwisata

Sudah kangen suasana asri Yogyakarta? Jangan khawatir, tak lama lagi ini Kota Gudeg itu bakal membuka sektor pariwisatanya. Saat ini...

Trending