Connect with us

Up Close

Memetik Buah Laku Baik

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry dan Dok. Pribadi

 

Kesederhanaan dan kejujuran yang dibiasakan dalam laku hidup, membawanya meraih banyak prestasi. Syamsuar bermimpi Riau menjadi jantung Sumatera.

 

Majalahpajak.net – Lepas waktu zuhur, tim Majalah Pajak telah siap menanti kedatangan Gubernur Provinsi Riau Syamsuar di rumah dinasnya. Maklum, agenda Pak Syam selalu padat. Pria 68 tahun kelahiran Jumrah, Bangko, Rokan Hilir, Riau ini tetap aktif dan energik. Aktivitasnya bisa diintip di akun Instagramnya. Bak membaca diary, Anda akan menyimak foto dan vidoe kegiatan dinasnya sehari-hari.

Sebelum menemui kami pada Selasa siang (8/3) itu, Pak Syam menghadiri peresmian salah satu kantor advokat di Pekanbaru. Memanfaatkan momen pekan kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak, ia menyelipkan pesan pajak di acara itu.

“Kami katakan kalau kami sudah menyampaikan laporan pajak melalui e-Filing. Jadi, biar tahu advokat itu tentang kewajiban pajaknya. Kami menyampaikan itu supaya mereka juga taat pajak,” katanya mengawali perbincangan.

Taat dan jujur

Pak Syam kerap menyampaikan nilai kejujuran, integritas, ketaatan terhadap peraturan, serta norma agama secara lugas dalam berbagai kesempatan. Ia percaya prinsip-prinsip itulah yang membuatnya mampu menjaga muruah seorang gubernur di bumi Lancang Kuning.

“Kedua orangtua berpesan agar kami menjadi anak yang saleh dan anak yang berguna. Kami dirawat dengan sangat lembut namun tegas. Ayah dan ibu marah jika kami berbuat salah,” tuturnya.

Ketaatan dan transparansi juga ia tegakkan dengan rajin menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sudah 13 kali Pak Syam melaporkan hartanya sejak 2003, saat menjabat sebagai wakil bupati Siak. Ia satu-satunya kepala daerah yang menerima penghargaan LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain memberi teladan kepada pejabat wajib lapor di lingkungan Provinsi Riau, Pak Syam juga menerbitkan regulasi Peraturan Gubernur Riau No. 14 tahun 2017 dan Keputusan Gubernur Riau No. 1296 tahun 20220 sebagai motivasi agar mereka dapat memberikan laporan secara disiplin dan tepat waktu.

Baca Juga : Bayar Pajak itu Wujud Bela Negara

“Pejabat yang telah diamanahkan untuk mengelola pemerintahan harus menjadi role model kepemimpinan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.

Pun dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia mengklaim terus berupaya mewujudkan good governance. Seluruh proses pada siklus pengelolaan keuangan daerah dipastikannya harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang digariskan dalam perundang-undangan.

Sementara pada tahapan pelaksanaan dan pelaporan keuangan, ia menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digagas Kementerian Dalam Negeri.

“Tugas kami selanjutnya adalah memperkuat kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah, sehingga lebih responsif dan adaptif dalam mengimpelementasikan perubahan regulasi keuangan yang sangat cepat dan dinamis,” ujar Pak Syam.

Tak heran, sejak 2012 Riau selalu memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI. Sementara, realisasi belanja APBD Riau sampai 31 Desember 2021 berkisar 90 persen, dan realisasi pendapatan tahun 2021 mencapai Rp 8,9 triliun atau 97,13 persen dari target.

Suami Misnarni ini mengungkapkan, dari semua capaian serta prestasi yang diraihnya selama menjabat di pemerintahan, penghargaan Pin Emas Ayah dan Bunda Yatim Piatu yang ia dan istrinya dapatkan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah yang paling bermakna baginya.

“Sebetulnya, diberi atau tidak diberi penghargaan pun tidak masalah karena ini sudah tugas kami sebagai pemimpin rakyat yang dalam hal ini memang kami sebagai ayah dan bunda anak yatim. Saya menangis di sana, belum pernah saya menangis saat mendapat penghargaan,” ucapnya.

Pak Syam memimpikan Riau menjadi jantung Sumatera, sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan yang maju baik di taraf nasional maupun internasional. Ia pun mendambakan kelestarian nilai kemelayuan yang dikenal santun dan memuliakan adat istiadat dan persatuan.

Setia mengabdi

Pak Syam besar di keluarga petani sehingga masa kecilnya tak jauh dari ladang, sawah, dan sungai. Ia sering diajak kedua orangtuanya menumbuk padi, mengirik, hingga mengangin—memisahkan padi yang berisi dengan yang kosong.

Di luar itu, Pak Syam akan sibuk bermain dengan sebayanya, bermain bola, galah panjang, dan permainan rakyat lainnya. Saat magrib tiba, Pak Syam kecil salat dan mengaji di masjid bersama teman-temannya, menenteng obor buluh bambu yang bersumbukan sabut kelapa.

Meski keadaan ekonomi tak berkecukupan, kedua orangtua Pak Syam memastikan anak-anaknya bisa sekolah—setidak-tidaknya sampai bangku SMA. Pak Syam membalasnya dengan prestasi dan perilaku baik di sekolah.

Lulus SD pada 1966, ia harus bersekolah di Bagan Siapi-api karena di kampungnya tidak ada SMP. Ia dititipkan di rumah makcik (bibi) dan pakcik (paman).

Saat itu ayahnya menguatkan, “Pandai-pandai membawa hidup.” Maka, tak cuma belajar, di usia 12 tahun itu ia pun mencuci piring, menyapu halaman, dan sebagainya, sepulang sekolah.

Baca Juga : Seputar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Setelah lulus SMA Negeri Bengkalis pada 1972, ia merantau ke Sawahlunto, Sumatera Barat dan bekerja sebagai buruh di sebuah perseroan komanditer batu bara. Pak Syam juga mendaftar ke Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN—sekarang IPDN) tetapi tak lolos seleksi. Satu pintu berkarier sebagai pegawai negeri tertutup, tapi pintu lain justru terbuka: ia ditawari menjadi tenaga honorer di Dinas Pendapatan di Bengkalis pada 1976, menggantikan seorang pegawai yang telah pensiun, dan setahun kemudian, ia diangkat menjadi pegawai negeri.

Sembari bekerja, Pak Syam beberapa kali mendaftar lagi ke APDN hingga berhasil di tahun 1983. Lulus setelah empat tahun belajar di akademi itu, Pak Syam ditugaskan di kantor Gubernur Riau sebelum akhirnya bertugas sebagai kepala subbagian protokol di Kabupaten Bengkalis. Dari sana, aneka jabatan silih berganti ia jalani.

 

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Up Close

Tiga Janji tentang Kripto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry dan Dok. ICCA

 

Majalahpajak.net – Kehadiran organisasi Indonesian Crypto Consumers Association (ICCA) yang resmi berdiri pada 1 April 2022 semakin memperkuat ekosistem industri aset kripto di tanah air. Ketua ICCA Rob Raffael Kardinal menyatakan, kehadiran ICCA merupakan bentuk respons terhadap perkembangan industri aset kripto dan diharapkan dapat menjadi ruang menyuarakan pendapat bagi investor dan pengguna aset kripto serta produk turunannya.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Kantor ICCA, Jalan Bungur Besar Raya No. 85A, Jakarta Pusat, Rabu (20/04), alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang hobi e-sport ini menyampaikan pandangannya tentang potensi industri aset kripto, tantangan dalam menyatukan visi untuk memajukan industri kripto, penerapan pajak kripto, dan optimismenya dalam mewujudkan Indonesia sebagai hub kripto di Asia.

Berikut ini petikannya.

Apa yang melatarbelakangi berdirinya ICCA, apakah dipicu oleh munculnya keresahan dan maraknya transaksi kripto di masyarakat?

Ada tiga hal yang saya janjikan kepada pemerintah dan ini merupakan visi dan misi ICCA. Pertama, literasi dan investasi. Kedua, memajukan Indonesia untuk menjadi hub kripto di Asia. Ketiga, capital inflow dari luar negeri. Keresahan yang muncul di masyarakat karena banyak yang menganggap kripto itu sebagai robot trading. Ada yang bertanya perbedaan kripto dengan pinjaman on-line. Kami ingin menjelaskan perbedaan kripto dengan investasi lainnya. Ini menjadi pemicu kami untuk mendirikan ICCA.

Ada orang yang mengaku kena tipu di investasi kripto. Saya katakan, bagaimana caranya kena tipu di kripto sementara orang itu beli sendiri dan semua dia pegang sendiri. Membuka account di kripto ini sangat simpel, kita tinggal foto KTP setelah itu deposit dan withdraw sendiri. Yang membeli koin itu mereka sendiri. Lantas bagaimana bisa ditipu oleh diri sendiri? Ternyata ketika ditelusuri ada satu orang yang mengatakan, kalau mau trading kripto harus melalui dia. Dan ketika uangnya sudah diserahkan malah tidak dilakukan trading. Artinya penipuan ini delik umum, permasalahan bukan di kripto. Sedangkan kripto hanya dijadikan topik saja. Jadi, kalau mau investasi kripto, lakukan trading sendiri saja. Melalui gawai juga bisa dilakukan dengan mudah dan tidak terlalu membingungkan. Kami ingin nantinya ketika orang mau beli kripto sudah ada guideline di website ICCA. Kebutuhan informasi tentang modul akan kami layani dan bisa diunduh dengan bebas tanpa biaya. Misalnya, modul tentang basic of blockchain dan juga kripto.

Bagaimana struktur organisasi yang diterapkan di ICCA?

Sekarang ini struktur organisasi ICCA masih menerapkan konsep kepengurusan supaya ramping dan cepat akselerasinya. Setelah itu kami akan terbuka untuk semua orang karena di kripto ini ada komunitas. Mungkin nanti kami akan memberikan kartu anggotanya dalam bentuk NFT yang lebih ke arah kripto. Rencana ini masih digodok lagi. Tapi memang kami ingin semua orang bisa memberikan kontribusi di sini. Ada banyak komunitas di Indonesia tapi biasanya tidak terhubung dengan pemerintah dan jalan sendiri-sendiri sesuai token yang dimiliki. Ada beberapa komunitas yang sudah kami hubungi dan mereka mau bergabung dengan ICCA. Kami ingin membuat open community dan bagi yang ingin masuk ke investasi kripto bisa lebih dulu membahasnya dengan ICCA. Kami akan menerima masukan-masukan dari masyarakat dan memahami yang jadi kebutuhannya. Kami terbuka untuk publik. Siapa saja bisa akses, bertanya, dan memberi masukan. Kami ingin asosiasi ini dipandang benar-benar untuk kepentingan umum dan sama sekali tidak ada eksklusivitas. Jika ditanya tentang apa pun, selama masih dalam tugas pokok dan fungsi asosiasi ini akan kami coba jawab.

Apa saja keunggulan investasi aset kripto dibandingkan investasi yang lain?

Pertama, investasi aset kripto lebih mudah diakses oleh siapa saja. Kalau mau buat account saham belum tentu selesai dalam sehari. Kripto ini sangat simpel prosesnya paling lama dua hari dan bisa langsung trading. Kedua, tidak ada minimum order. Investasi bisa dilakukan dengan mudah. Kita bisa withdraw 24 jam kalau ada hal mendesak. Kalau dana ditempatkan di saham tentu repot penarikannya ketika sedang mendesak. Jadi, keunggulannya dari segi kemudahan dan efisiensi. Ketika situasi jam 23.00 malam, kita bisa langsung mengeluarkan uang dari kripto karena market berlangsung 24 jam. Jadi, benar-benar efisien dan bisa withdraw di jam berapa pun.

Terkait safe atau tidak safe, itu bergantung bagaimana cara kita berinvestasi. Kalau secara komoditas, emas juga safe. Hanya nilai emas tidak bisa bergerak kencang. Memang di kripto ketika naiknya lebih cepat bisa lebih dari 25 persen. Tapi ketika turun di bawah 25 persen juga tidak ada suspend. Jadi, bergantung manajemen risikonya. Faktor amannya adalah dari segi lebih likuid karena bisa diperdagangkan di setiap waktu. Naik-turunnya aset kripto bisa dipengaruhi oleh perkembangan informasi terkini yang dapat memberikan sentimen negatif atau positif. Misalnya informasi tentang etherium yang diterima penggunaannya untuk membeli Tesla, maka harganya pasti naik karena ada mass adoption. Sementara kabar tentang Pemerintah Tiongkok melarang kripto, ini jadi sentimen negatif bagi nilai kripto.

Menurut Anda, apa yang mendorong investasi kripto bisa melejit di Indonesia?

Di era globalisasi ini kita dengan mudah mengikuti perkembangan dunia dan kita ada tendensi untuk mengikuti negara-negara lain. Yang paling memicu adalah ketika Pemerintah AS memutuskan untuk meregulasi kripto, negara-negara lain tidak mau ketinggalan. Negara-negara besar bukan menolak tapi malah meregulasi kripto. Ketika bahasa regulasi ini keluar, akhirnya memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi di semua negara. Kripto mendapat exposure lebih dan investornya terus bertambah.

Bagaimana pandangan Anda tentang bursa kripto, apa urgensinya bagi industri kripto di Indonesia?

Bursa bisa menjadi bagus sekali selama yang menjadi tujuannya adalah kepentingan publik. Tapi kalau bursa didirikan oleh salah satu pihak, menurut saya tidak baik. Kalau itu bursa BUMN dan mengaturnya hanya on certain level of trading tentu boleh, karena itu memang fungsi pengawasan dari pemerintah. Namun jika diberikan ke satu pihak, ini tidak adil. Jadi, bursa kripto itu penting selama yang dikedepankan adalah kepentingan publik. Faktanya sekarang hubungan antarlembaga dan kementerian masih belum sejalan. Sedangkan bursa mesti didukung oleh semua, karena ada kegiatan kliring, lalu ada kustodian yang masuk dalam ranah kewenangan OJK. Kalau mereka belum ada hubungan yang saling sinergi, bursa tidak akan berjalan. Jadi, utamakan kepentingan publik karena yang dijaga oleh lembaga publik ini adalah kepentingan publik. Kalau bursa sudah sesuai dengan kepentingan publik, pasti bisa berjalan. Di luar negeri sudah banyak contohnya, misalnya Kementerian Transformasi Digital di Ukraina yang benar-benar fokus menangani urusan terkait aset kripto dan juga bursa kripto. Di Indonesia belum ada seperti itu.

Aspek-aspek apa saja yang perlu dipahami masyarakat yang ingin berinvestasi di aset kripto?

Jangan berinvestasi kripto karena mengikuti orang lain. Karena bisa jadi ketika bertransaksi orang itu membeli di harga murah, sedangkan saat dirinya baru mulai berinvestasi itu masuknya terlambat dan harga sudah mahal. Hal seperti ini yang harus dicermati karena kripto bukan aset ajaib yang bisa tiba-tiba langsung naik terus. Kripto sama seperti aset komoditas lainnya yang bisa naik dan bisa turun.

Ada yang berpandangan aset kripto tidak jelas fluktuasi naik turunnya dan bisa tinggi sekali fluktuasinya. Sekarang jika kita lihat fenomena pandemi pertama muncul, harga komoditas seperti minyak bumi anjlok. Lalu sekarang komoditas seperti nikel saat ini naik sampai 300 persen. Artinya, sama saja karena ini memang dinamika pasar. Yang membuat harga saham tidak bisa naik dan turun itu karena dibatasi. Coba kalau dibuka batasnya, akan sama saja. Jadi, kalau orang melihat aset kripto tidak stabil dan tidak volatile, hal itu bergantung pada pengelolaannya. Ada orang yang lebih senang mengambil risiko tinggi namun punya peluang mendapat keuntungan besar (high risk, high return). Ada sebagian orang yang justru sebaliknya, tidak mau ambil risiko yang terlalu besar. Kalau mengikuti orang lain, kita tidak mengerti fundamentalnya seperti apa, tidak paham koin yang dibeli bisa untuk apa. Jadi, salah kita sendiri yang membeli tanpa berpikir.

Bagaimana pandangan Anda terkait penerapan aturan pajak kripto di Indonesia?

Setelah membaca semua hal terkait penerapan aturan pajak kripto di Indonesia, hal yang saya ingin lihat adalah pengaplikasiannya. Kita belum bisa mengetahui bagusnya aturan hukum yang dibuat kalau belum diterapkan. Kami di ICCA berpandangan, daripada protes kenapa kripto harus dipajaki, lebih baik jalani saja dulu. Nanti lihat bagaimana penerapannya. Kalau memang tidak cocok, bisa dilakukan penyesuaian. Setidaknya aturan pajak kripto itu adalah satu step untuk ekosistem kripto ke depan bahwa aset kripto sudah dianggap legal di republik ini. Jadi, sudut pandangnya lebih general, tapi melihatnya lebih positif. Jangan belum apa-apa sudah protes. Ini bukan berarti saya mendukung pemerintah begitu saja. Tapi pasti ada kajian sehingga sampai pemerintah mau melakukan ini. Kita bernegara ini tidak mungkin asal-asalan. Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan karena memang kripto wajib dikenakan pajak. Sesuatu barang yang dipajaki maka statusnya legal, sehingga dengan sendirinya mematahkan pandangan berbagai pihak yang mengatakan bahwa kripto ilegal.

Saat ini yang paling penting adalah mass adoption dari kripto dan blockchain ini untuk digunakan dalam banyak hal. Teknologi ini sangat bagus kalau bisa dipakai sesuai tujuan yang benar. Tapi kembali lagi pada bagaimana cara pemakaiannya karena teknologi itu seperti dua mata pisau. Misalnya, pisau itu bisa digunakan untuk memotong buah apel tapi bisa juga melukai orang. Kalau banyak masyarakat yang masih takut untuk berinvestasi di kripto karena ada yang mengalami penipuan, ini tugas kita bersama untuk menjaga dan memberikan literasi kepada orang-orang yang berkeinginan masuk di kripto. Dengan adanya legalitas melalui pengenaan pajak, maka kripto menjadi legal. Kita sudah menang di satu posisi karena pemerintah akhirnya mengakomodasi dan mengakui aset kripto ini sebagai sesuatu yang legal. Jadi, sudah tidak ada tanda tanya lagi karena sudah dipajaki. Karena tidak mungkin sesuatu yang ilegal itu dipajaki.

Apakah aspek yang terkait dengan perizinan dan aturan pajak kripto nantinya akan termasuk sebagai materi untuk konsultasi atau inklusi kepada kelompok masyarakat yang menjadi target ICCA?

Kalau untuk action itu mungkin terlalu dalam. Tapi kalau saya jelaskan ke mahasiswa tentu dari sudut pandang mereka yang mencoba untuk berinvestasi di kripto. Kalau mereka mencoba lebih jauh untuk menjadi trader juga, mungkin saya akan buat bidang sendiri supaya mereka daftar di situ saja sehingga bisa menentukan kemampuan mereka. Saya bisa bantu mereka untuk cari beasiswa ke luar negeri yang sudah banyak sekolah yang khusus mendalami blockchain. Saya bisa membuat suatu wadah inkubator dan memberikan exposure misalnya ke perusahaan-perusahaan di luar negeri yang memang bergerak di bidang exchange atau blockchain.

Artinya fokus ICCA lebih kepada menghasilkan bibit-bibit trader baru di industri kripto?

Ya, karena semakin banyak trader maka mereka juga bisa mengajari teman-temannya sehingga tugas kami dalam meliterasi akhirnya dimudahkan dengan banyaknya trader. Setidaknya di lingkungan keluarga mereka sendiri juga pasti bertanya. Istilahnya ini tebar bibit. Setelah mereka mulai mengerti dan membentuk sebuah ekosistem yang lebih besar, akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Goals dari misi ini adalah hub. Saat capital dari kripto ini di negara-negara lain mungkin masih bingung mau ditanggapinya seperti apa, kami ingin orang-orang di luar negeri nyaman untuk masuk ke Indonesia. Contohnya ada exchange yang pindah dari India ke Dubai karena Pemerintah India membuat peraturan sesukanya dan tidak disesuaikan dengan kondisi. Pemerintah India mengenakan pajak 30 persen. Itu tidak masuk akal. Akhirnya corporation pindah ke Dubai. Kami tidak mau sampai seperti itu. Perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti Indodax dan Tokocrypto bisa saja pindah ke Singapura jika mereka merasa ditekan. Kalau mereka pindah ke negara lain, maka yang rugi Indonesia. Saat ini top 3 kota-kota di Indonesia untuk kripto ada di Jakarta, Surabaya, dan Bali.

Apa rencana program dan kegiatan ICCA selanjutnya?

Di bulan Mei 2022 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional nanti rencananya kami akan mengadakan focus group discussion skala besar di Surabaya dengan menghadirkan Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Tema yang diangkat tentang kebangkitan generasi muda dalam kegiatan ekonomi melalui blockchain dan kripto.

Pada November 2022 ICCA rencananya akan mengadakan annual event yang pertama di Bali. Kegiatan selama enam hari setelah agenda G20 itu berskala internasional sehingga diharapkan dapat menaikkan sektor pariwisata dan lainnya. Momentumnya tepat. Kami didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan daerah juga pelaku-pelaku usaha di sana. Beberapa tokoh yang dipandang sebagai pencetus di dunia kripto seperti yang membuat etherium akan kami undang. Melalui kegiatan berskala internasional ini, kami ingin menunjukkan seberapa besar potensi dari industri kripto ini bisa memberikan kontribusi untuk perekonomian Indonesia. Dengan hadirnya tamu-tamu undangan dari luar negeri, saya bisa membuktikan ke pemerintah seberapa besar efek dari investasi kripto. Kita bisa bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai hub kripto. Orang-orang dari luar negeri benar-benar mau menempatkan investasinya ke Indonesia. Dengan adanya aliran masuk capital inflow tentu ini akan menaikkan ekonomi Indonesia.

Adakah penolakan kelompok masyarakat tertentu terhadap kripto?

Sejauh ini tidak pernah ada penolakan. Saat saya mendatangi sejumlah pesantren bahkan mereka menanyakan kapan bisa diajari juga tentang kripto. Beberapa waktu lalu kelompok pesantren di Jawa Timur menyampaikan kesediaannya mencarikan sekitar 40 ribu santri dan meminta saya untuk menerangkan kepada mereka tentang kipto. Jadi, kami malah diminta datang ke lingkungan pesantren untuk menjelaskan. Saya bertemu dengan banyak stakeholders di Jawa Timur dan tidak ada penolakan. Malah mereka happy.

Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan Indonesia sebagai hub kripto di Asia?

Kripto dan blockchain ini banyak “ibunya” sehingga terkadang membuat bingung. Secara teknologi, kripto dan blockchain berada dalam kewenangan Kementerian Kominfo. Lalu juga dinaungi oleh Kemendag, sementara jika terkait pajaknya maka ini diatur di Kemenkeu. Terkait Security Token Offering (STO), yakni sistem penawaran yang tidak melalui IPO, maka kewenangan ini ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi, tantangannya adalah bagaimana agar semuanya bisa satu visi sehingga investor tidak bingung ketika ingin masuk ke Indonesia. Institusi yang menaungi aset kripto saat ini begitu banyak dan tujuan dari masing-masing institusi tersebut belum tentu sama. Saya harus berkeliling ke OJK, Bank Indonesia, Kemendag, Kominfo, lalu Kemenkeu. Mungkin akan lebih rapi kalau nanti dibuat satu badan khusus ekonomi digital yang menangani kripto daripada jalur koordinasinya harus terpisah-pisah, seperti Bekraf yang dulunya bagian dari Kemenparekraf, sekarang akhirnya jadi badan khusus.

Seberapa optimistis Anda untuk Indonesia bisa menjadi hub aset kripto di Asia?

Saya sangat optimistis. Ada beberapa informasi yang bisa saya bagikan tentang banyaknya exchange di luar negeri yang berminat masuk ke Indonesia. Saya selalu mengatakan kepada mereka, kalau hanya jualan barang luar negeri saja tanpa membantu mengedukasi lebih baik tidak usah. Kita menyambut baik keinginan mereka untuk masuk ke Indonesia, tapi mereka juga harus memberikan sesuatu. Minimal mereka mendirikan kantornya di Indonesia. Jangan malah mendirikan kantor di Singapura sementara bisnisnya di Indonesia. Kalau mereka mendirikan kantor di Indonesia, ini bisa menciptakan lapangan kerja dan membantu mengedukasi dalam wadah inkubator. Kalau ingin menjadikan Indonesia sebagai hub kripto di Asia setidaknya kita membuat satu tempat seperti Silicon Valley dalam skala kecil di kawasan seluas 1 hektare di Puncak, Jawa Barat atau Surabaya, Jawa Timur. Di sana kita kumpulkan komunitas untuk belajar. Sekarang yang mau support adalah orang-orang dari luar negeri yang ingin membuka investasi di Indonesia. Memang harus ada timbal-baliknya untuk Indonesia. Saya mendukung pemerintah untuk mengenakan pajak kripto karena itu juga. Yang dikenakan pajak bukan investor lokal saja melainkan semuanya termasuk investor luar negeri.

Lanjut baca

Up Close

Keseimbangan Lewat Jalur Pengajaran

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry dan Dok. Pribadi

 

Raffael percaya, pendidikan akan mengubah nasib bangsa. Sebagai ketua umum ICCA, ia ingin memasyarakatkan kripto dan membangun banyak sekolah di Indonesia.

 

Majalahpajak.net – Sekitar dua tahun belakangan, demam aset kripto melanda Indonesia. Pembahasannya pun muncul di mana-mana, baik di ranah formal sampai media sosial. Semakin tenar, harga berbagai jenis aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana pun kian membumbung tinggi.

Menurut Kementerian Perdagangan, jumlah pelanggan aset kripto di Indonesia sudah mencapai 11,2 juta orang pada 2021, dengan transaksi menyentuh angka Rp 859,4 triliun. Padahal, tahun sebelumnya pelanggan kripto baru berkisar 5 juta orang. Fenomena pertumbuhan pasar kripto yang begitu pesat itu menggelitik rasa ingin tahu kami terhadap seluk-beluknya dari sisi investor—yang dalam komunitas mereka disebut sebagai crypto enthusiast atau blockhain maximalist.

Kami pun menghubungi Rob Raffael Kardinal, Ketua Umum Indonesian Crypto Consumers Association (ICCA) sekaligus investor yang telah lama menekuni dunia kripto. Setelah beberapa kali mencocokkan jadwal yang terus berbenturan dengan agendanya yang padat, kami akhirnya berkesempatan berbincang dengan Raffael secara eksklusif di kantornya, di bilangan Jakarta Pusat, Rabu siang (20/4).

Raffael mengatakan, sejak dikukuhkan sebagai ketua umum ICCA pada 1 April lalu, aktivitas kesehariannya hingga kini dipenuhi agenda janji temu dengan para petinggi negara, akademisi, asosiasi, hingga sesama crypto enthusiast.

“Jadwal saya memang agak kacau belakangan ini. Kebetulan, hampir semua kementerian pengin mengobrol, dan hampir setiap hari juga ditanya orang untuk jelasin kripto ini,” ucapnya mengawali perbincangan.

Aktivis kripto

Raffael mulai mendengar istilah kripto sejak tahun 2013—atau 4 tahun setelah Bitcoin lahir—itu pun karena hobinya di bidang teknologi informasi (TI) dan e-Sport. Kala itu, kripto terus dihubungkan dengan sesuatu yang negatif, mulai dari penipuan digital, wadah pencucian uang dan teroris, hingga dianggap sebagai produk baru dari perusahaan multilevel marketing (MLM).

Namun, Raffael dan komunitas gim on-line saat itu sudah memakai Bitcoin untuk membeli item dari berbagai jenis gim. Rasa penasarannya untuk mempelajari dunia blockchain dan kripto kian membuncah sejak kemunculan Monero atau XMR sebagai mata uang kripto yang terdesentralisasi, privat, dan tak terlacak. Karena memiliki anonimitas tambahan di dalamnya, Monero disebut juga sebagai koin hitam.

Baca Juga: Menggali Berkah Gelombang Kedua

Itu berbanding terbalik dengan prinsip Bitcoin dengan buku besar publiknya yang menyimpan semua transaksi token dalam riwayat transaksi dan bisa dilihat semua orang. Raffael meyakini, teknologi blockchain yang menjadi dasar transaksi kripto bisa menjadi simbol keterbukaan dan bukan sebaliknya. Menurutnya, blockchain merupakan teknologi yang ideal untuk dipakai di setiap instansi pemerintahan dan perusahaan karena sifatnya yang transparan.

Blockchain itu terbuka, semua orang bisa akses. Dan itu enggak bisa di-override. Jadi, hal yang bagus juga buat ledger accounting karena jejak digitalnya ada,” kata penyuka warna putih ini.

Banyaknya kesimpangsiuran informasi yang beredar tak memadamkan tekad Raffael untuk mulai berinvestasi kripto pada 2017, meski orangtua dan keluarganya menentangnya. Hanya istrinya, Deborah Jessica, satu-satunya orang yang memercayai dan mendukung keputusannya kala itu.

“Waktu itu saya cerita ke Papa kalau suatu saat ini akan gede, tapi beliau masih khawatir dan bilang bisnis ini enggak kelihatan dan enggak ada bentuknya. Cuma karena sudah punya usaha sendiri, saya mulai investasi Bitcoin pertama kali tahun 2017 harganya Rp 250 juta (per keping). Jadi, harganya sudah lumayan banget waktu itu,” ucapnya.

Sebagai pendukung revolusi kripto, Raffael yang punya latar belakang pendidikan sarjana hukum ini bersikeras ingin memasyarakatkan dan memastikan adopsi massal kripto di Indonesia, sekaligus mengedukasi para investor pemula dengan menginisiasi ICCA pada akhir 2020.

“Waktu itu saya bilang, sewaktu-waktu harus ada badan atau asosiasi yang melindungi konsumen kripto. Tapi bukan melindungi yang kalau ada masalah terus bantu langsung. Enggak. Tapi mendidik—memberikan literasi berinvestasi, memberikan pengertian blockchain itu apa, NFT itu apa. Jadi, benar-benar semua basic-nya itu terpenuhi. Saya juga bersyukur ambil fakultas hukum. Jadi, kalau ditanya tentang peraturan saya ngerti juga,” jelasnya.

Dengan memilih dan berfokus pada jalur edukasi, ia ingin membuat peminat kripto juga bisa menelurkan produk-produk yang bisa diterima di dunia dan menjadi kebanggaan Indonesia.

“Saya ambil jalur untuk mengajarkan orang-orang ini karena saya merasa kita masih sebagai pengikut. Padahal, penduduk kita banyak, dan secara skill enggak kalah sama mereka. Masa kita mesti ngebanggain produk luar negeri di sini? Seperti interview saat ini, saya enggak bisa ngomongin produk Indonesia karena enggak ada koin Indonesia yang diterima di dunia,” imbuhnya.

Sebagai bentuk keseriusannya, ia tengah menjajaki kerja sama dengan Bina Nusantara (Binus) University untuk menemukan bibit-bibit berbakat yang bisa dikirim ke beberapa perusahaan exchange kenalannya di luar negeri. Selain itu, ia bersama ICCA juga tengah merancang pedoman dan kurikulum yang harapannya bisa dipakai di SMK dan perguruan tinggi.

Raffael bilang, banyak anak muda Indonesia yang sangat berbakat di dunia TI, sehingga perlu diarahkan ke arah yang benar sejak dini supaya kelak bisa menjadi developer atau programmer yang dipekerjakan di perusahaan kenamaan dunia, macam Google, Microsoft, Ethereum, dan lainnya.

“Saya ajukan ke pemerintah yang sekarang, sama-sama berbuat supaya bisa ekspor developer, blockchain director. Itu, kan bakal lebih bagus, karena added value-nya ada. Jadi, itu program ICCA, kami akan kirim mereka ke beberapa exchange di luar negeri untuk belajar lebih dalam lagi. Kita kerja sama dengan beberapa perusahaan di luar negeri yang mau ngebantu hal itu.”

Bangun “legacy”

Sosok Raffael yang sangat peduli dengan pendidikan dan berjiwa entrepreneur bisa jadi diturunkan dari kedua orangtuanya. Ia adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Robert Joppy Kardinal dan Elizabeth Kardinal. Sejatinya, masa kecil pria kelahiran Jakarta 30 Desember 1995 ini tak ubahnya seperti anak-anak lain sebayanya, senang bermain aneka permainan fisik seperti kelereng, layangan, atau sepak bola.

Baru pada umur delapan tahun, Raffael mulai mengenal dan terobsesi dengan komputer. Raffael kecil mempelajari teknologi komputer secara autodidak, dan bisa memprediksi kalau teknologi yang dapat dilakukan komputer akan menggantikan keberadaan barang fisik di masa depan.

“Saya tahu ke depannya buku dan lain-lain itu pasti akan hilang. Waktu SD itu saya sudah ngomong itu ke orangtua. Cuma zaman itu, kalau kita ngomong gitu enggak ada yang percaya,” ungkapnya.

Beranjak SMP, kemampuan mengoprek komputer dan berselancar di internet dilengkapi dengan keahlian bermain gim on-line. Raffael juga memetik cuan dari situ dengan menjual beragam item gim. Baru saat SMA, ia memberanikan diri untuk mendirikan usaha jasa pembuatan aplikasi, sampai akhirnya mendapatkan klien dari berbagai perusahaan besar di sektor perbankan dan migas.

Ia besar di pemukiman padat penduduk di daerah Sunter, dengan lingkungan yang heterogen dan majemuk. Keluarganya pun demikian, karena ayahnya berasal dari Papua, sedangkan ibunda dari Semarang. Keberagaman itu membuat hidupnya berwarna sejak kecil. Di sisi lain, ayahnya yang saat ini duduk bertugas di Komisi X DPR RI merupakan politikus kawakan. Ayahnya tercatat menjabat di kursi DPR sejak tiga periode sebelumnya sekitar tahun 2004. Pun dengan kakaknya, Rob Clinton Kardinal yang saat ini menjabat Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga: Menilik Risiko dan Potensi Kripto

Kendati tumbuh di keluarga politikus dan telah banyak tawaran menjadi anggota partai menghampirinya, Raffael mengklaim belum tergoda karena merasa belum siap dan menguasainya. Ia ingin, jika kelak memutuskan terjun ke politik bisa memberikan manfaat kepada orang lain.

“Saya mau masuk politik dalam kondisi benar-benar sudah matang menguasai semuanya. Jadi, bukan karena orangtua saya siapa, dan jangan sampai ke sana itu malah enggak ngasih impact apa-apa,” tuturnya.

Namun, kebiasaan yang sering ia lihat dari orangtuanya yang telah membangun banyak sekolah di Papua memikatnya hingga kini. Ia ingin memastikan legacy yang telah dibangun kedua orangtuanya itu bisa terus terjaga bahkan membuatnya lebih baik lagi, dan meneruskannya kepada anak-cucunya kelak. Raffael mengatakan, pendidikan termasuk permasalahan utama di Papua. Ia banyak melihat bagaimana masyarakat dewasa di sana tidak bisa membaca.

“Saya bersama keluarga sama-sama punya visi bahwa pendidikan bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Jadi, saya ingin sekali membangun sekolah-sekolah gratis, enggak hanya di Papua tetapi di seluruh Indonesia. Mungkin nanti kalau sudah dikasih waktu yang tepat, pasti akan saya buat,” kata bapak dua anak ini.

Raffael juga terus mengingat pesan kedua orangtuanya agar ia tak merasa kerasan dengan fasilitas kemudahan atau kenyamanan yang didapat selama ini, sehingga bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada orang lain yang kekurangan.

“Kita jangan sampai merasa nyaman di posisi sekarang, kita jangan settle dulu karena kenyamanan itu adalah sebuah racun. Jadi, dengan posisi lebih ini, kita harus membantu orang yang kekurangan, supaya ada keseimbangan,” tutupnya.

Lanjut baca

Up Close

SDA Optimalkan, Lingkungan Lestarikan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry

Majalahpajak.net – Setiap daerah mempunyai keunggulan sekaligus tantangan tersendiri. Pemerintah daerah setempatlah yang harus mengelola hal itu secara optimal. Provinsi Riau menyimpan sejumlah potensi sumber daya alam (SDA) berlimpah di berbagai sektor usaha. Namun ia juga punya kawasan gambut yang memerlukan penanganan khusus dan kolaborasi lintas sektor agar fungsi ekologis dan ekonomisnya tetap terjaga. Upaya memaksimalkan keunggulan SDA dan mengatasi tantangan dalam mitigasi bencana alam telah memacu pemerintah di bumi lancang kuning ini untuk menggulirkan sejumlah kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat sekaligus kelestarian lingkungan.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Pekanbaru, Riau, Selasa (08/03), Gubernur Provinsi Riau Syamsuar memaparkan strateginya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menjalankan Program Riau Hijau untuk penyelamatan lingkungan, dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk optimalisasi penerimaan melalui upaya peningkatan kepatuhan pajak. Tentu, ia juga menyampaikan kritiknya atas sejumlah segi hubungan keuangan pusat dan daerah.

Pandemi Covid-19 membuat ekonomi nasional dan daerah sempat terkontraksi. Seperti apa kondisi ekonomi Riau dalam masa-masa pemulihan ekonomi sekarang ini?

Pertumbuhan ekonomi Riau membaik di tahun 2021 sebesar 3,36 persen dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi 1,13 persen. Ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir atau semenjak 2012 yang mencapai 3,76 persen. Industri Pengolahan memberikan kontribusi tertinggi terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi produksi sebesar 27,70 persen dengan subsektor yang dominan industri makanan dan minuman (CPO) sebesar 20,83 persen. Pertanian, kehutanan, perikanan berkontribusi sebesar 19,32 persen. Pertambangan dan penggalian berkontribusi 20,37 persen dengan subsektor dominan pertambangan minyak dan gas bumi sebesar 14,43 persen.

Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap nilai PDRB dari sisi pengeluaran adalah ekspor sebesar 36,20 persen, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 35,51 persen, dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/investasi sebesar 33,67 persen. Upaya peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah pada subsektor perkebunan (kelapa sawit, kelapa, dan karet) ditempuh melalui pemberian bantuan bibit berkualitas dan pupuk, peremajaan kebun kelapa sawit rakyat dan kebun kelapa serta bantuan alat pascapanen.

Salah satu kebijakan yang membuat harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit stabil dan cenderung naik adalah Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau. Nilai Tukar Petani (NTP) terus meningkat dari 100,27 (2019) menjadi 130,34 (2020) dan mencapai 148,38 (2021). Kebijakan lainnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah membangun infrastruktur ke pusat-pusat industri, sentra pertanian maupun pariwisata melalui pembangunan jalan dan sarana pendukung lainnya.

Potensi SDA Riau cukup melimpah, seperti sektor pertambangan, hutan, lahan gambut, perikanan, pertanian, dan perkebunan. Dari masing-masing sektor itu, mana yang paling dominan dan seperti apa perannya dalam pendapatan asli daerah (PAD)?

Berdasarkan struktur APBD 2021, PAD Riau sebesar 35,96 persen terhadap total pendapatan daerah, dengan kontribusi berasal dari pajak daerah. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Riau dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) sebesar 12,41 persen, dengan proporsi terbesar dari sektor pertambangan dan kehutanan. Lifting minyak bumi Riau tahun 2021 sebesar 66,1 juta barel atau 96,9 persen dari target 2021. Sedangkan untuk gas bumi sebesar 86,9 persen. Capaian ini cukup realistis di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan ketidakstabilan harga minyak dan gas bumi global yang turut memengaruhi pergeseran dan tertundanya proyek fasilitas produksi dan pengeboran sumur minyak dan gas bumi di Riau. Minyak, gas bumi, dan batu bara merupakan komoditas unggulan di sektor pertambangan yang tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu. Komoditas lainnya adalah pertambangan timah di Kabupaten Kepulauan Meranti dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa tanah urug, sirtu, pasir sungai, dan kerikil.

Bagaimana Pemprov Riau memanfaatkan lahan gambut—yang luasnya cukup dominan di Riau—agar fungsi ekologis dan ekonomis dapat seimbang?

Luas kawasan gambut mencapai 5.355.374 hektare atau sekitar 59,55 persen luas Provinsi Riau. Berdasarkan fungsinya, sebanyak 2.637.704 hektare dari kawasan gambut itu adalah hutan lindung dan 2.717.670 hektare sebagai areal budidaya. Lahan gambut memiliki fungsi hidrologis karena mampu menyimpan air dalam jumlah sangat besar. Lahan gambut di Riau berada pada kemiringan 0–8 persen atau cenderung datar dan sebagian besarnya memiliki risiko banjir antara sedang sampai tinggi.

Isu kerusakan lahan gambut di Riau banyak dipicu oleh perubahan kondisi tutupan lahan berhutan yang menyebabkan perubahan karakteristik pada fungsi hidrologis gambut. Perubahan tutupan lahan berhutan menyebabkan perubahan tinggi muka air tanah sehingga gambut menjadi kering dan mudah terjadi kebakaran, apalagi jika membuka lahan dengan membakar. Pemprov Riau melakukan berbagai langkah untuk menjaga keseimbangan fungsi ekologis dan ekonomis kawasan gambut tetap terjaga, mulai dari membentuk Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Daerah, menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Riau, serta implementasi Rencana Aksi Riau Hijau.

Saat ini penyusunan Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam tahap fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Langkah lainnya adalah pengembangan komoditas pertanian yang ramah/adaptif untuk gambut seperti kelapa, sagu, kopi liberika, nanas dan pinang. Lalu menjalankan restorasi gambut dengan konsep 3R, yaitu rewetting sekitar 1.700 sekat kanal, revegetasi lahan gambut seluas sekitar 112,5 hektare dan revitalisasi ekonomi terhadap 110 kelompok masyarakat.

Pemprov Riau melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan melalui pembentukan Satgas Karhutla dan juga membangun Desa Mandiri Peduli Gambut yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dan akademisi. Kepadatan penduduk yang terus meningkat menambah tekanan terhadap ekosistem gambut, baik melalui meningkatnya luas lahan pertanian maupun untuk kebutuhan permukiman dan infrastruktur. Tantangan lain dalam pengelolaan gambut adalah perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanfaatan ekosistem gambut secara tidak terencana. Ekosistem gambut hampir seluruhnya telah dikelola dalam bentuk konsesi perizinan, terutama sektor kehutanan dan perkebunan.

Padi dan jagung merupakan komoditas tanaman pangan utama di Riau. Apa saja yang dilakukan Pemprov Riau untuk mewujudkan hasil pertanian yang optimal?

Target produksi padi dalam RPJMD Riau Tahun 2019–2024 sebesar 471.116 ton GKG/tahun. Gerakan Riau Bertani (Bergerak Tanam Padi) untuk peningkatan produksi padi melakukan berbagai langkah strategis berupa penggunaan benih unggul melalui pengembangan penangkaran padi di setiap kabupaten/kota sentra-sentra padi dan penggunaan pupuk berimbang melalui pengembangan Budidaya Tanaman Sehat (BTS). Peningkatan Indeks Pertanaman dilakukan dengan optimalisasi lahan dan air, tata kelola jaringan irigasi, pembangunan tanggul persawahan dan pengaman pantai sehingga lahan sawah dapat ditanami lebih dari satu kali dalam setahun, pengembangan varietas unggul baru. Mekanisasi juga dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi dan mutu.

Upaya lainnya adalah pengembangan kelembagaan berbasis korporasi petani. Pembentukan badan usaha milik petani dapat berupa koperasi, bermitra dengan BUMN, BUMD, Bumdes dan sumber permodalan lainnya. Adapun peningkatan produksi jagung ditempuh melalui identifikasi potensi lahan baku, pemanfaatan lahan replanting sawit dan karet, serta pemanfaatan lahan tidur.Untuk pemasaran hasil jagung, Pemprov Riau telah menjalin kerja sama dengan Sumatera Barat dalam memenuhi kebutuhan industri dan pakan ternak.

Salah satu permasalahan di Riau adalah terjadinya kebakaran lahan termasuk di lahan gambut. Apa penyebabnya dan bagaimana Pemprov Riau memitigasi hal itu?

Riau didominasi oleh kawasan gambut yang telah banyak dibuka, baik secara legal maupun ilegal, sehingga menjadi kering dan mudah terbakar. Selain itu masih adanya perilaku masyarakat yang belum ramah lingkungan seperti membuka lahan dengan membakar, membuang puntung rokok sembarangan, dan illegal logging juga memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pemprov Riau telah menetapkan 12 kebijakan strategis untuk pengendalian karhutla melalui komitmen bersama pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan antara pemprov dan kabupaten/kota beserta Satgas Karhutla Provinsi Riau yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BRGM, BMKG, dan lainnya. Pemetaan kembali daerah rawan bencana, penerapan sistem informasi/aplikasi peringatan dini titik hot spot, dan patroli bersama Satgas Karhutla Provinsi Riau dilakukan dengan melibatkan pemegang konsesi dan masyarakat di tingkat tapak. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melibatkan perguruan tinggi.

Riau masih menjadi produsen CPO terbesar di Indonesia. Seperti apa kontribusi ekonomi Riau dari sektor sawit dan sejauh apa dampak komoditas sawit bagi ekonomi petani?

Pola pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit di Riau dikembangkan dalam bentuk Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Besar Swasta, dan perkebunan rakyat. Luas tutupan kelapa sawit di Riau mencapai 3,387 juta hektare atau 20,68 persen dari total luas tutupan kelapa sawit di Indonesia. Produksi CPO Riau tahun 2020 mencapai 8,54 juta ton atau 19,62 persen dari total CPO Indonesia yang sebesar 44,76 juta ton dengan total nilai ekspor mencapai 7,81 miliar dolar AS. Kontribusi CPO ini berasal dari produksi perkebunan rakyat sebesar 4,73 juta ton (55,39 persen), Perkebunan Besar Swasta 3,45 juta ton (40,40 persen) dan Perkebunan Besar Negara 0,36 juta ton (4,21 persen). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Agustus 2021 mencatat, serapan tenaga kerja terbesar di Riau adalah dari bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 38,59 persen. Data Sakernas 2018 mengungkapkan, hampir sepertiga tenaga kerja di Riau bekerja di sektor perkebunan. Artinya, 30 persen tenaga kerja di Riau bekerja di sektor perkebunan.

Salah satu tantangan yang dialami petani sawit Riau adalah murahnya harga beli dari tengkulak. Bagaimana upaya Pemprov Riau mengatasi hal ini?

Penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun oleh Pemprov Riau (termasuk 25 provinsi lain penghasil sawit) adalah hanya untuk petani plasma (kelembagaan pekebun plasma yang bermitra dengan perusahaan perkebunan). Dengan demikian sebagian besar petani yang dikelompokkan sebagai petani swadaya sangat mendominasi dan cenderung hanya memperoleh harga pembelian TBS berdasarkan harga pasar (tidak mengacu pada penetapan harga pemerintah). Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau dan disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 05 Tahun 2021 yang mengatur empat komponen, yaitu tata cara penetapan harga pembelian TBS, tata cara pelaporan Biaya Operasional Tidak Langsung, fasilitas kemitraan kelembagaan pekebun plasma dan pekebun swadaya dengan perusahaan perkebunan, pengawasan terhadap proses penetapan harga pembelian TBS.

Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pada 2016 Riau menjadi yang pertama untuk proyek revitalisasi ini. Seperti apa kelanjutannya?

Mekanisme Program PSR sejak 2017 sampai 2021 sudah diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 jo Nomor 15 Tahun 2020 dan melibatkan Kementan, dinas perkebunan Provinsi Riau, serta dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota. Sejak direalisasikan tahun 2016, Program PSR di Riau terus dilanjutkan ke seluruh kabupaten/kota penghasil kelapa sawit. Diperkirakan terdapat 40.000 hektare perkebunan kelapa sawit rakyat yang perlu diremajakan. Realisasi peremajaan sawit rakyat periode 2017–2021 seluas 31.319 hektare dengan dana tersalur mencapai Rp 850 miliar yang dinikmati oleh 110 kelembagaan petani dan melibatkan 12.894 pekebun tersebar di sembilan kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Pemprov Riau berperan dalam koordinasi dan fasilitasi terhadap usulan PSR kabupaten/kota, khususnya memastikan lahan yang diusulkan memiliki legalitas yang cukup dan berada di luar kawasan hutan sehingga program ini menjadi tepat sasaran dan tepat guna.

Pemprov Riau mencanangkan Program Riau Hijau dalam pengelolaan lingkungan. Seperti apa implementasi program tersebut?

Riau Hijau adalah optimalisasi pengelolaan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan perguruan tinggi, swasta, organisasi nonpemerintah, dan media. Dukungan APBD Riau tahun 2020–2022 terhadap implementasi Riau Hijau antara lain pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, energi terbarukan, penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, serta penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan. Rencana Aksi Riau Hijau meliputi rehabilitasi lahan kritis seluas 17.380 hektare, sosialisasi Riau Hijau terhadap 120 orang petugas lapangan dan kepala desa, penanaman varietas padi mekongga dan Inpari 42. Riau menjadi salah satu provinsi percontohan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia dan saat ini sedang dilakukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon (RPRK) Provinsi Riau.

Sejauh mana pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan sektor-sektor SDA dominan?

Di sektor pertambangan, Pemprov Riau telah memiliki dokumen blue print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat secara terarah dan berkelanjutan. Di sektor kehutanan, Pemprov Riau memfasilitasi perhutanan sosial sebagai bagian dari rencana aksi Riau Hijau. Fasilitasi terhadap peremajaan kebun rakyat dilakukan di sektor perkebunan. Sektor kelautan dan perikanan mengadakan penyediaan benur/benih ikan bagi petambak. Sedangkan sektor pertanian mengadakan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan petani untuk meningkatkan produksi.

Sebesar 20 persen dari nilai pajak pemerintah pusat (Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam negeri/WPOPDN dan PPh Pasal 21) dikembalikan kepada daerah. Artinya, semakin bagus kesadaran dan kepatuhan pajak di suatu daerah akan kian besar pula alokasi dana yang diterimanya. Menurut Anda, bagaimana kesadaran pajak masyarakat Riau saat ini?

Berdasarkan data realisasi penerimaan DBH Pajak Penghasilan WPOPDN dan PPh Pasal 21 bagian Pemprov Riau tahun 2020–2021, kesadaran perpajakan masyarakat cukup baik. Rata-rata peningkatan realisasi PPh WPOPDN pasal 25 dan pasal 29 tahun 2020–2021 sebesar 78,57 persen serta PPH Pasal 21 sebesar 72,41 persen. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 34,01 persen dibandingkan 2020. WP yang telah menyampaikan SPT Tahunan hingga 31 Maret 2021 sebesar 68,03 persen dari target 397.907 WP. Peningkatan itu telah mendongkrak realisasi setoran SPT mencapai 270.711 WP. Ini berarti kepatuhan atau kesadaran perpajakan masyarakat tumbuh.

Apa ikhtiar peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak yang Anda jalankan di Riau? Sejauh mana peran dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam hal iniDJP , misalnya?

Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2019 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha Atau Pekerjaan di Provinsi Riau merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Pajak Penghasilan. Upaya lainnya melalui Surat Edaran Gub Riau Nomor 327/SE/2020 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha yang melakukan Usaha atau Pekerjaan di Provinsi Riau yang ditujukan kepada bupati/wali kota se-Provinsi Riau. Hal ini penting karena masih banyak perusahaan di Riau menggunakan NPWP di luar wilayah Provinsi Riau.

Sejauh ini, peran dan keterlibatan kanwil DJP sudah cukup optimal. Hal ini ditunjukkan dengan mengadakan Bincang Pajak on air di stasiun radio dan publikasi melalui media, membuat video testimoni ajakan penyampaian SPT Tahunan oleh kepala daerah, pimpinan instansi/lembaga dan tokoh masyarakat, mengajak 20 organisasi mitra (perguruan tinggi dan/atau tax center) bersama para mahasiswa sebagai relawan pajak dalam memberikan edukasi dan asistensi layanan pengisian SPT Tahunan. Ada pula aksi simpatik dan kampanye SPT Tahunan melalui berbagai perlombaan, yakni Virtual Run, Virtual Ride, dan webinar dalam Program Spectaxcular 2021.

Jika dipersilakan seluas-luasnya mengomentari atau mengkritisi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, apa saja yang ingin Anda utarakan?

Pemda perlu dilibatkan dalam perhitungan DBH Pajak yang bersumber dari PBB P51, PPh WPOPDN, PPh Pasal 21, dan DBH SDA. Dalam upaya peningkatan DBH pajak kepada daerah, perlu ada kejelasan terkait sistem informasi/database perpajakan terhadap data pegawai pada kantor cabang perusahaan baik badan hukum, badan usaha dan perseorangan serta kantor pemerintah sehingga pegawai yang bekerja di kantor cabang atau daerah akan memberikan kontribusi langsung terhadap DBH bagi daerah.

Ada beberapa hal yang perlu dikritisi pada UU Nomor 1/2022 tentang HKPD. Opsen (pungutan tambahan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diatur dalam UU HKPD dinilai multitafsir. Misalnya, tarif maksimal pajak kendaraan bermotor sebesar 1,2 persen dan akan dikenai opsen sebesar 66 persen.

Tafsir pertama adalah beban WP yang akan dibayarkan nanti adalah 1,2 persen (tarif maksimal pajak) ditambah 66 persen (opsen) atau dua pertiga dari 1,2 persen tarif maksimal pajak. Ketika semua dijumlahkan, maka total beban WP menjadi 1,99 persen. Tafsir kedua, yaitu dari 1,2 persen tarif maksimal PKB, 66 persennya (setara 0,79 persen dari perolehan pajak yang dibayarkan WP) dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota. Sisanya 0,33 persen dari tarif maksimal (setara 0,41 persen perolehan pajak dari WP) kembali ke pemprov sebagai pemegang kewenangan PKB. Ini artinya pemprov mendapatkan hanya 0,41 persen (penerimaan PKB) yang tadinya di UU PDRD dapat sekitar 1,5 persen (tarif maksimal). Pada bab penjelasan ditegaskan bahwa opsen dimaksud tidak menambah beban WP, yang artinya tafsir kedualah yang kemungkinan besar diaplikasikan pada PP turunan dari UU HKPD ini.

Definisi dari formulasi ini harus diperjelas mengingat fasilitas, SDM, operasional dan upaya-upaya peningkatan pendapatan PKB seluruhnya ditanggung oleh pemprov. Jika benar tafsir kedua yang berlaku, tentunya pemprov akan kehilangan potensi cukup besar dari sektor PKB dan BBNKB. Sedangkan di satu sisi potensi dari opsen pajak mineral bukan logam dan batuan bagi Pemprov Riau potensinya tidak signifikan mengacu kondisi geografisnya. Perubahan porsi pembagian DBH antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota pada beberapa jenis pendapatan di Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 perlu ditinjau kembali karena akan memengaruhi penerimaan DBH yang diterima provinsi. Pembagian porsi DBH lebih untuk pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 123 (ayat 1) menyatakan, pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya, antara lain dapat berupa bagi hasil yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Maka perlu segera diterbitkan aturannya dalam bentuk konkret. RPP tentang UU No.1/2022 tentang HKPD semestinya berpihak secara lebih proporsional kepada pemprov dan pemkab/kota. Terdapat loss pendapatan yang bersumber dari PBB terhadap perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 1.893 juta hektare. Permasalahan ketelanjuran ini diharapkan dapat diselesaikan bersama dengan pemerintah pusat.

Lanjut baca

Populer