Connect with us

Recollection

Membumikan Pajak tanpa Teriak

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

 

Lewat tulisan, ia ingin menyampaikan kepada masyarakat, betapa pentingnya peran pajak—tanpa harus marah, apalagi berteriak.

Sekitar pukul 18:00 WIB, Johana Lanjar Wibowo sudah berada di dalam kereta Commuter Line menuju kediamannya di kawasan Depok. Nyaris setiap hari, Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima itu selalu menggunakan Moda transportasi umum untuk menuju kantornya yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta.

Jo—sapaan hangat Johana Lanjar Wibowo—mengaku begitu menikmati suasana padatnya kereta. Baginya, momen hiruk-pikuk suasana kereta merupakan sumber inspirasi untuk tulisannya.

“Saya melihat antusiasnya masyarakat naik kereta jadi mau teriak, ‘Ini (fasilitas) yang kalian gunakan dari uang pajak, Koh!’” seloroh Jo gemas. Maklum, sebagai pegawai pajak, agaknya pola pikir Jo memang tak bisa jauh dari urusan penerimaan pajak. Apalagi, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia tergolong masih rendah. Fakta itulah yang membuat Jo acap kali gelisah dan berusaha menganalisis yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan Wajib pajak di Indonesia.

Namun, Jo tak ingin membumikan kesadaran pajak dengan berteriak. Ia memilih medium yang lebih sepi, tetapi memiliki kekuatan tak bertepi, yakni tulisan. Hasil telaah itu kemudian ia tuangkan dalam sebuah tulisan yang ia bukukan. Buku pertamanya yang ia publikasikan berjudul KWSP Otimalkan Penerimaan Pajak.

Dalam buku itu, ia menyebut, faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah ketersediaan data yang memadai. Upaya yang sudah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data pun beragam. Mulai dari Pendaftaran Wajib Pajak Masal (PWPM), sunset policy, Sensus Pajak Nasional (SPN), amnesti pajak, dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KWSP).

Dalam tulisannya, Jo berpendapat bahwa KWSP merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan, lantaran juga dilakukan oleh instansi lainnya. Misalnya Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 223 Tahun 2016 Tentang KSWP dalam pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya regulasi itu, pemerintah daerah diwajibkan melakukan prosedur KWSP sebelum memberikan layanan publik, seperti izin usaha perdagangan, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain.

“Saya tidak men-judge Wajib Pajak, melainkan menonjolkan upaya pemerintah yang selama ini sudah dilakukan.”

“Saya ingin menjelaskan tentang pajak dengan edukatif kepada masyarakat, dan tidak menakut-nakuti, atau berteriak—marah-marah. Saya tidak men-judge Wajib Pajak, melainkan menonjolkan upaya pemerintah yang selama ini sudah dilakukan,” tutur Jo di ruang kerjanya akhir Desember 2017 lalu.

Rupanya padatnya rutinitas pekerjaan tak menyurutkan semangat dan produktivitasnya dalam menulis. Bagi pria yang mengawali karier sebagai pelaksana di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga tahun 2011 hingga 2013 itu, tantangan pekerjaan justru menjadi inspirasi tersendiri.

Misalnya, ketika sedang letih melayani Wajib Pajak menjelang periode akhir program Pengampunan Pajak tahun 2016 lalu. Alih-alih kehilangan semangat karena letih, Jo yang sering berada di kantor hingga pukul 04:00 WIB pagi itu justru kian bersemangat menuliskan pengalamannya melayani Wajib Pajak hingga menjelang pagi. Jo merasakan betapa antusiasnya Wajib Pajak mengikuti program itu hingga pukul 12:00 WIB malam. Hasil interaksinya dengan Wajib Pajak itu salah satunya menjadi tulisan berjudul “Pasca Tax Amnesty, Habis Gelap Terbitlah Terang” yang dimuat di media massa. Tulisan-tulisan Jo, sebagian ia kirimkan ke media internal kantor. Seperti pajak.co.id, Majalah Keuangan, juga Majalah Pajak. Di website milik pribadinya (johanalanjar.id) Jo rutin mem-posting gagasannya.

Diajak duet penulis idola

Selain menulis, membaca adalah aktivitas yang tak bisa terpisahkan bagi Jo. Kegemarannya membaca buku inilah yang membawanya pada kesempatan tak terduga. Pada pertengahan tahun 2016 tepatnya, ia berkenalan dengan pegawai pajak Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Erikson Wijaya yang menjadi penulis buku 1001 Hal Tentang Pajak. Melalui surat elektronik dan WhatsApp, Jo dan penulis idolanya itu pun saling bertukar pikiran.

Diskusi berujung pada ajakan Erikson untuk duet menulis buku. Temanya, tentu soal pajak. Merasa tertantang, Jo mantap menerima ajakan itu. Tepatnya, pada Desember 2016, proses pengerjaan buku itu di mulai.

Sejak saat itu, Jo mencoba mencari formulasi menulis isu-isu terkini soal perpajakan dengan penjabaran yang lebih sederhana agar mudah dipahami pembaca. Hingga kemudian memutuskan untuk menulis tentang Asset Tracing (penelusuran harta) dalam rangka pemeriksaan pajak. Jo mencoba menyederhanakan regulasi dengan realitas yang ada di lapangan.

Enam bulan berselang, bersama Erikson Wijaya, Jo membukukan beberapa tulisannya, yakni “Perlakukan Fiskal Atas Biaya Catu Beras Pada Perusahaan Kelapa Sawit”; “Bendahara Pemerintah: ‘Saka Guru’ APBN”; “Pre-Populated SPT–Sarana Pengawasan Pemberi Kerja”; dan masih banyak lagi. Dan tepat pada Juni 2017, buku setebal 252 halaman berjudul Isu–Isu Kontemporer Perpajakan terbit. Ia persembahkan buku ini untuk sang istri, Dinar Gusti Mahardika, dan kedua anaknya.

Sambutan dari berbagai kalangan pun berdatangan. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti mengungkapkan, bak pepatah tak kenal maka tak sayang, buku itu mencoba untuk memperlihatkan sisi lain dari sosok yang ditakutkan, yaitu pajak.

Tak kalah mengejutkan bagi Jo, Kepala KPP PMA Lima, Ana, mengapresiasi karyanya dengan membeli seribu buku dan dibagikan ke KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dan Wajib Pajak Besar.

“Saya sangat bangga pegawai mampu mengembangkan diri. Apalagi membuahkan karya,” kata Ana.

Bagi Jo, yang terpenting ia dapat menjadi kepanjangan tangan dari instansinya dalam mengedukasi masyarakat.

“Ini tugas saya menjadi abdi negara, sekaligus menyalurkan hobi. Saya ingin membumikan pajak,” ucap relawan Kemenkeu Mengajar ini.

Ingin jadi wartawan

Ketertarikan Jo pada membaca sesungguhnya sudah ada sejak kecil. Sejak sekolah dasar, pria kelahiran Demak, 23 Januari 1988 ini rajin membeli surat kabar Suara Merdeka, dan tabloid Yunior. Selain itu, ia juga rajin membaca buku-buku fiksi kumpulan cerita pendek. Menurutnya, membaca lebih mengasyikkan daripada bermain selayaknya anak kebanyakan. Sesekali ia mencoba mengarang puisi, tapi tak begitu seserius membaca.

“Lupa karena cuma corat-coret,” ucap Jo, mencoba mengingat saat Majalah Pajak memintanya membacakan salah satu puisi gubahannya.

Putra pertama dari pasangan Suwarno dan Sri Warsini ini juga suka sekali menonton acara berita. Ia terkesan dengan para wartawan yang gagah melaporkan peristiwa. “Sejak itu cita-cita saya jadi wartawan,” kenangnya tertawa.

Namun, ambisi kecilnya itu perlahan sirna ketika ia mulai jatuh cinta dengan matematika. Menurut Jo, matematika sangat menantang. Sejak itu ia mulai menggeser orientasi membacanya, dari dunia jurnalistik ke dunia sains matematika. Kala itu, ia persiapkan dirinya untuk ikut perlombaan olimpiade Matematika tingkat Sekolah Dasar Demak. Hampir setiap hari ia bergulat dengan rumus-rumus matematika, hingga tak sempat lagi membaca yang lain. Hasilnya, Jo kecil meraih peringkat pertama pada olimpiade itu.

Kedua orangtuanya, yang notabene adalah pengajar, berperan banyak mengantarkan Jo pada kegemilangan prestasi akademik. Di tingkat sekolah menengah pertama, ia pun meraih nilai sepuluh Ujian Nasional Matematika dan jumlah nilai Ujian Nasional tertinggi se-Kabupaten Demak tahun 2003.

Menapaki jenjang sekolah menengah atas, Jo kembali menantang dirinya untuk merantau ke kota Semarang. Alasannya sederhana: ia ingin punya lebih banyak teman antardaerah. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Semarang menjadi pilihannya.

“Saya suka tantangan. Sekolah di daerah orang mengajarkan untuk disiplin waktu dan dapat mudah beradaptasi. Apalagi SMAN 3 Semarang sekolah favorit, sekolahnya Ibu Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati,” kata penerima sertifikat Certified of Hypnotist dari ibhcenter.org ini.

Jiwa kompetisi semakin mendarah daging pada diri Jo. Meskipun perjalanan jauh antardaerah ia tempuh, ia selalu rajin dan disiplin belajar. Hal itulah yang akhirnya mengantarkannya kembali menjadi juara pertama Lomba Komputer Matematika se-Jawa Tengah tahun 2006 di tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat.

Prestasi itu sempat membuat Jo berbesar kepala. Ia merasa yakin betul menerima tantangan sang paman, Sridana Paminto, untuk dapat masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). “Durung pinter, yen durung ketampa STAN (Belum pandai, jika belum diterima STAN),” ucap Jo menirukan tantangan sang paman kala itu.

Namun takdir berkata lain. Saat itu Jo tak lolos dan memutuskan kuliah di Universitas Gadjah Mada. Di tahun berikutnya,ia membuktikan tantangan sang Paman, ia kukeuh mengikuti tes ujian masuk STAN dan diterima di program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Pemerintahan.

Saat menjadi mahasiswa, ia memulai menulis narasi harian di log pribadinya. Sesekali di sana ia mencurahkan kritiknya mengenai politik mahasiswa di kampus. Kini, fragmen perjalanan hidupan Jo membawanya kembali jatuh cinta pada dunia literasi. Ia seperti menemui titik baliknya kembali. Bahkan kini ia memprogram dirinya untuk bisa membaca satu buku, satu bulan.

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Dasar Akuntansi di Era Industri 4.0 | Majalah Pajak

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Recollection

Harmonikan Frekuensi Kemitraan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Musik tidak dihasilkan dari satu nada, melainkan kesatuan dan kesinambungan suara. Begitu pula kepatuhan pajak, DJP membutuhkan peran semua pihak.

Beberapa jam sebelum berbuka puasa, Rabu (5/5/2021), Majalah Pajak berkesempatan berbincang dengan Ikhwanudin di ruangannya. Kepala Seksi Kemitraan Wajib Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP ini rupanya baru saja selesai mengoordinasikan sosialisasi insentif pajak untuk Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI). Seperti diketahui, saat ini pemerintah memperpanjang masa pemberlakuan fasilitas insentif pajak berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Ya, beberapa tahun belakangan ini DJP terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari asosiasi, kementerian/lembaga, sivitas akademika, dan sebagainya. Sebab, sejatinya kepatuhan pajak merupakan cita-cita bersama untuk kemajuan Indonesia.

“Kita memperkuat jaringan kemitraan yang pada hakikatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, visi, komitmen, informasi,” kata pria yang biasa dipanggil Ikhwan ini.

DJP intensif menjalin koordinasi dengan asosiasi dunia usaha, yaitu Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Harmonisasi juga terjaga bersama empat asosiasi konsultan pajak, yaitu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (APKP2I), Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI), dan Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI).

Kunci strategi kemitraan yang dilakukan adalah saling membantu menyukseskan program kerja mitra. Ikhwan mencontohkan, “Asosiasi memiliki program kerja peningkatan kapasitas dan sosialisasi peraturan perpajakan; DJP membantu menyelenggarakan dan menghadirkan narasumber. Sebaliknya, di setiap penyusunan peraturan teknis, DJP melakukan serap aspirasi dan meminta asosiasi untuk memberi masukan.”

Contoh konkret, DJP melakukan diskusi intensif bersama asosiasi pengusaha dan konsultan dalam penyusunan draf Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Alhasil, tidak ada resistensi ketika aturan sapujagat itu terbit. Pola seirama dilakukan pula ketika penyusunan regulasi turunan UU CK, misalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9/2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha dan PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Bersama asosiasi, konsultan, mitra kerja lainnya, kita sama-sama menyusun program. Berjalan seperti satu tim. Semua menjalankan fungsinya mengedukasi kesadaran pajak, membangun sistem perpajakan yang baik,” kata eks-Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pamekasan ini.

Seksi Kerja Kemitraan Wajib Pajak P2Humas DJP juga bertugas menjajaki komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Komisi XI DPR RI. Sepanjang 2020–2021, DPR dan DJP menyamakan persepsi mengenai UU CK klaster perpajakan.

“Dengan Komisi XI DPR RI kami melakukan sosialisasi bersama dengan melibatkan unit eselon I lainnya di Kemenkeu. Kami juga mengundang kepala daerah setempat. Semua menyamakan frekuensi bagaimana kebijakan nantinya dapat diimplementasikan dengan baik,” kata Ikhwan.

DJP bersyukur saat ini semua elemen dapat satu suara melantunkan kesadaran pajak. “Saya pikir selama ini hanya miskomunikasi. Padahal, mereka semua menunggu untuk saling diskusi, memberi masukan yang baik bagi perpajakan di Indonesia,” tambahnya.

DJP juga menjembatani masyarakat untuk mengenal investasi di pasar modal dan membantu pengusaha untuk melakukan initial public offering (IPO). Upaya itu diwujudkan melalui kerja sama yang dibina dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam penyelenggaraan kegiatan bertajuk Go Public Workshop Road to initial public offering (IPO) yang diikuti lebih dari 2.000 Wajib Pajak (WP) dan acara puncak bertema Capital Market Summit and Expo (CMSE).

Dalam kegiatan yang berlangsung pada tahun 2020 itu, DJP menerima apresiasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory organization (SRO), yakni PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) karena mendukung kemajuan pasar modal Indonesia.

“Berkat acara CMSE itu ada peningkatan WP yang contribute di sana. Karena WP awalnya takut masuk (BEI). Kami jelaskan, WP kalau masuk bursa, laporannya menjadi rapi dan terbuka karena melalui audit terlebih dahulu. Mereka yang masuk ke bursa formatnya berstandar internasional,” jelas Ikhwan.

DJP merangkul pula 287 tax center di universitas di seluruh Indonesia. Mahasiswa dan dosen diajak berperan memberi konsultasi perpajakan, khususnya ketika masa pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Komitmen ini dituangkan dalam penyelenggaraan Forum Tax Center Nasional dan penandatanganan kesepakatan bersama Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI).

“Dulu ATPETSI dan DJP berjalan sendiri-sendiri. Setelah kita komunikasi, ternyata tujuannya sama, mengedukasi kesadaran pajak. Ke depan kami ingin mengembangkan tax center supaya perannya lebih luas. Itu masih didiskusikan kita bantu infrastrukturnya,” kata Ikhwan.

Musik alat komunikasi

Ikhwan memang tumbuh dari lingkungan yang menjunjung tinggi nilai gotong royong. Perusahaan multinasional tempat ia bekerja mengandalkan kerja sama antardivisi dalam mencapai target perusahaan.

“Saya bekerja di bagian keuangan dan akuntansi, kadang membantu divisi lain di bagian marketing biar targetnya tercapai. Kalau di swasta saling bekerja sama, yang penting target tercapai. Etos kerja di swasta dulu jadi penentu, bahwa kerja maksimal, bekerja lebih dari yang semestinya tapi terukur dan adil,” kenang pria kelahiran Lampung, 28 Mei 1975 ini.

Meneropong lebih jauh, nilai kebersamaan telah tertanam sejak Ikhwan kecil. Ayahnya, Abdullah Ali Akbar, membangun keharmonisan sembilan anaknya melalui musik. Seluruh anak wajib menguasai alat musik yang berbeda supaya dapat melantunkan lagu bersama.

“Ternyata Bapak menggunakan musik sebagai alat komunikasi. Bapak mengajarkan kesembilan anaknya sejak kecil untuk nge-jam bareng biar saling kompak. Nge-jam, mencairkan hubungan, ketawa-ketawa. Lagu favorit kami dulu ‘Melayang’ (January Christy) dan ‘Kumpul Bocah’ (Vina Panduwinata),” kenang pria yang piawai memainkan gitar ini.

Kala itu, ayahnya berpesan agar seluruh anaknya memiliki studio musik sendiri di rumahnya masing-masing. Jika ada salah satu yang kesulitan biaya, saudara lainnya harus saling membantu. Kini keinginan itu pun terwujud.

Bakat bermain musik juga menjadi modal bagi Ikhwan dalam bergaul. Ketika menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kanwil DJP Jakarta Barat, musik digunakan Ikhwan sebagai sarana membangun kerja sama. Ia dan tim bahkan sempat menciptakan lagu bersama.

Jakbar berkibar yakin menang/bekerja keras juga bekerja cerdas/ menjunjung integritas/saling sinergi dengan sepenuh hati demi ibu pertiwi,” begitu penggalan lagu berjudul “Jakbar Berkibar” itu.

Lanjut baca

Recollection

Jadi Insinyur Mesin Kehumasan

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kepiawaiannya membangun relasi sejak remaja menjadi fondasinya dalam memperkuat sinergi antara DJP dengan pemangku kepentingan. Ia ingin semua pihak turut andil membangun kesadaran pajak.

Beberapa hari setelah pelantikannya sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, awal Februari lalu Majalah Pajak menghubungi Neilmaldrin Noor melalui pesan singkat untuk berkenalan sembari menanyakan beberapa hal seputar perkembangan penyampaian SPT Tahunan. Tak sampai 10 menit, pria yang biasa disapa Neil ini sudah merespons.

Pola serupa terjadi sepanjang tiga bulan setelah menjabat. Kebetulan kami cukup intens mengonfirmasi segala isu perpajakan kepadanya. Ia tetap responsif dan menjawab pertanyaan hingga tuntas.

Neil ternyata memang terbiasa membuka ruang komunikasi secara intensif kepada para juru warta sejak ia menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Nusa Tenggara; Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara; Jawa Timur I; Jawa Barat I. Bedanya, kini jumlah pesan singkat dari pewarta lebih banyak masuk di gawainya. Beberapa waktu belakangan Neil pernah menerima hingga 50 pesan dari pewarta dalam sehari.

“Saya sudah terbiasa berinteraksi dengan teman-teman di media lokal. Seperti di Jawa Timur media sangat dekat sekali dengan kita, sinerginya sudah sangat terasa. Sebisa mungkin kita memberikan respons kepada teman-teman media, setidaknya kami menjelaskan. Membangun komunikasi yang baik sangat penting, agar tidak terjadi salah tafsir. Teman-teman media pun dengan senang hati membantu memberitakan,” kata Neil kepada Majalah Pajak, di ruangannya, Senin (27/4).

Menurutnya, saat ini DJP tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun kepercayaan. Seluruh pihak harus saling berkomunikasi dan berkolaborasi membangun kesadaran pajak. Beberapa tahun belakangan, DJP memang membangun upaya ini. Misalnya, program inklusi kesadaran pajak yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

“Sebenarnya menjaga citra ini bukan hanya pekerjaan P2Humas. Justru seberapa baik pun kehumasan mempunyai strategi tapi kalau tidak didukung oleh teman-teman yang di lapangan (Kanwil, KPP) dan seluruh masyarakat, maka akan sia-sia. Karena citra akan terbentuk dari kepercayaan semua pihak,” kata Neil.

Oleh karena itu, strategi P2Humas DJP saat ini adalah memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi, komunitas, dan kementerian/lembaga. Sosialisasi Kesadaran Pajak ditanamkan secara serempak dari hulu ke hilir agar Indonesia mencapai rasio kepatuhan berkualitas. Artinya, tidak hanya sebatas kepatuhan formil, yakni menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu, tetapi juga kepatuhan material, yaitu mengisi SPT Tahunan dengan sebenar-benarnya.

“DJP perkuat sinergi agar mencapai level kepatuhan berkualitas. Pengujian kepatuhan material sudah lebih kepada peningkatan produktivitas pengawasan Wajib Pajak (WP) strategis dan kewilayahan. Efektivitas pemanfaatan data pihak ketiga AEOI (automatic exchange of information) juga kita analisis dan kami turunkan ke kantor wilayah, sampai teman-teman KPP,” jelasnya.

Di sisi lain, DJP terus berusaha meningkatkan layanan perpajakan, khususnya pada saat pandemi Covid-19. Layanan serba-elektronik ditingkatkan mulai dari e-Filing, e-Faktur, e-Bupot, dan sebagainya. Di tengah pandemi DJP mengakselerasi program click, call, dan counter (3C). Artinya, WP tak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya, semua layanan mengandalkan teknologi informasi.

Di tengah pandemi, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci peningkatan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi (OP). Per 31 Maret SPT Tahunan WP OP meningkat 26,6 persen dari 8,9 juta (2020) menjadi 11,3 juta (2021).

Hal senada juga diterapkan dalam hal penyuluhan. DJP bekerja sama dengan universitas melalui program relawan pajak dan menggandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memberi edukasi pajak kepada usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Jadi, memang P2humas tahun ini memperkuat penyuluhan. Seperti apa yang digariskan pimpinan, bagaimana penyuluhan-penyuluhan ini bisa memperluas basis pajak,” tambahnya.

Sebelumnya, Neil juga punya pengalaman di bidang penyuluhan. Di tahun 2006, ia menjabat sebagai Kepala Subdit Pengembangan Penyuluhan di Direktorat Transformasi Proses Bisnis. Tugas utamanya mendesain kebijakan transformasi bisnis, memonitor pelaksanaan, menyosialisasikan ke unit vertikal DJP seluruh Indonesia (KPP atau KP2KP), menghimpun saran, memperbaiki, dan mengevaluasi.

Kala itu, DJP tengah membangun prototipe e-SPT. Neil bertanggung jawab memastikan pengembangan e-SPT dapat memenuhi sasarannya dan dapat diimplementasikan dengan baik. Lebih dari satu dekade berlalu, kini e-SPT sudah mapan diimplementasikan oleh seluruh WP.

“Kita intens di teman-teman di lapangan, KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) seluruh Indonesia, membina hubungan sebagai salah satu tugas melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap proses bisnis dari penyuluhan,” kata Neil.

Pada periode itu, DJP tengah melakukan reformasi jilid II yang menitikberatkan pada peningkatan kontrol internal DJP dan pelayanan kepada WP. Ini dilakukan dengan mereformasi proses bisnis dan teknologi informasi.

Kemudian, dibuat pula standar operating procedure (SOP) pelayanan perpajakan untuk memberikan panduan baku dalam pelayanan. Produk yang terkenal masa itu adalah 16 layanan unggulan DJP, salah satunya perihal pembuatan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dalam satu hari kerja.

Modif automotif

Neil baru menyadari, keterampilannya membangun relasi sebenarnya telah terpupuk sejak remaja. Sejak di SMP hingga di kampus, ia gemar berkumpul.

“Saya senang berteman dengan semua kalangan. Itu mungkin memberikan saya insight bagaimana bergaul. Bagi saya belajar itu kebutuhan. Seperti kita lapar, ya makan; ngantuk, ya tidur,” kata pria kelahiran 4 Juli 1969 ini.

Selain itu, Neil muda juga senang memodifikasi kendaraan, terutama mobil. Tanpa disadari kesenangan yang diwariskan sang ayah ini membentuk karakter Neil menjadi pribadi yang disiplin, tekun, dan berpikir sistematis dalam menyelesaikan masalah.

“Dari hobi modifikasi ternyata diajarkan bahwa kita harus berpikir runut—ketika membongkar, kita harus pelajari masalahnya apa, bagaimana menyelesaikannya, kemudian kita memerhatikan prosesnya sehingga mengembalikan lagi ke kondisi yang lebih baik. Melatih proses berpikir dalam mengambil keputusan dan kebijakan,” kata pria pencinta olahraga bersepeda ini.

Kegemarannya ini membuat Neil muda bercita-cita menjadi insinyur teknik mesin. Terlebih ayahnya juga merupakan insinyur teknik sipil yang berkarier di sebuah kementerian.

“Waktu sekolah saya ambil jurusan fisika (IPA) karena waktu sekolah saya punya bayangan, cita-cita saya ingin seperti ayah—ASN, insinyur teknik. Tapi enggak tahu dapat hidayah dari mana, saya pilih kuliah ekonomi,” kata alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana ini.

Rupanya di bangku kuliah itu, kegemarannya kepada matematika membuatnya kian tertarik kepada ilmu ekonomi. Karier Neil pun diawali dengan menjadi staf di bagian keuangan di salah satu perusahaan Jepang.

Sekitar satu setengah tahun berjalan, ia ingin melanjutkan pendidikan strata dua di bidang ekonomi. Akan tetapi, keinginan itu akan sulit terwujud jika Neil masih bekerja di perusahaan itu, karena ritme pekerjaan di sana sangat padat.

“Pesan orangtua, kita harus terus belajar. Ketika itu saya melihat bahwa saya perlu pengetahuan yang lebih banyak lagi,” kenang Neil.

Akhirnya, takdir mempertemukan Neil dengan momentum seleksi tes masuk DJP pada tahun 1995. Ia mendapat informasi, DJP memberikan peluang besar kepada pegawainya untuk menimba ilmu bahkan ke luar negeri.

Setelah diterima, Neil memulai karier di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Gambir dan turut andil dalam proses pemekaran KPP Gambir Satu dan Dua. Sekitar dua tahun kemudian, mimpinya terwujud: Ia berangkat ke Illinois, AS untuk menimba ilmu di University of Illinois at Urbana-Champaign.

 

Lanjut baca
/

Populer