Connect with us

Recollection

Membidik Pengabdian tak Macam-Macam

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: MajalahPajak

Layaknya memanah, bekerja harus merentangkan tekad. Fokus membidik sasaran, patuh pada rambu-rambu yang telah ditentukan, dan tak perlu “neko-neko”.

Usai sesi wawancara pada Jumat siang (25/10), Purwitohadi mengajak kami keluar dari ruang kerjanya menuju lantai empat, Gedung Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan. Di lantai empat itu ada taman kecil yang biasanya difungsikan pegawai sebagai ruang bersantai atau olahraga. Tangan kanan Purwito, sapaan akrab Purwitohadi, tampak menenteng busur hijau berjenis recurve, lengkap dengan anak panahnya.

Sejak satu tahun belakangan, Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) II BKF itu mulai menyukai hobi memanah. Ia pernah mendaratkan anak panahnya tepat di garis kuning papan target dan mendapat nilai 10—skor tertinggi. Hari itu Majalah Pajak sengaja memintanya untuk memeragakan kegemarannya memanah.

“Tadi pagi saya sudah panahan. Kita cuma untuk foto, ya,” kata Purwito.

Bagi Purwito, memanah bukan sekadar olahraga biasa. Melalui olahraga ini, banyak filosofi yang bisa ia maknai. Ia memandang, memanah selaras dengan prinsip kerja untuk mencapai tujuan. Memahami target, lalu fokus membidik pada titik yang telah ditentukan.

“Fokus ke depan, kerjo ojo neko-neko (kerja jangan macam-macam).” Maksudnya, menjadi Aparatur Sipil Negara harus mencengkeram integritas dan loyalitas. “Garis kuning saya maknai sebagai prinsip yang enggak bisa dipindah, enggak bisa dipengaruhi. Tapi, kita punya busur dan anak panah yang bisa dikendalikan dengan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan kekuatan,” ungkap Magister Manajemen Universitas Krisnadwipayana ini.

Wejangan Bapak

Prinsip yang dipegang Purwito saat ini adalah hasil gemblengan orangtua dan perjalanan hidup yang ia alami di masa lalu. Dulu, Purwito dan keluarga hidup serbapas-pasan. Ayahandanya, Sunarno adalah seorang pegawai magang di Kantor Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk membantu ekonomi keluarga ibundanya, Sumarni berjualan bubur.

 “Sambil momong saya, Ibu jualan di depan rumah saudara. Kami belum punya rumah, masih numpang sana-sini. Bapak sering bilang ke Ibu, saya, dan Adik, ‘Sabar. Bapak kerja lurus, enggak neko-neko’,” kenang pria kelahiran Sukoharjo 26 Mei 1974 ini.

Saat masih sekolah taman kanak-kanak, Purwito dibawa orangtuanya pindah ke Semarang karena sang ayah harus melanjutkan sekolah ke APDN—sekarang Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Di sana keluarganya tinggal di rumah saudaranya lainnya. Setelah lulus sekolah, ayahnya resmi menjadi amtenar.

“Bapak masih belum bisa beli rumah. Saya sering melihat Ibu menangis karena ada masalah dengan pemilik rumah. Ibu juga bantu jualan kelontong di meja panjang, di depan rumah. Dulu PNS golongan bawah, supaya bisa hidup, istri kerja nyambi-nyambi,” ungkap Purwito.

Kondisi itu berlangsung sampai ia duduk di bangku kelas satu sekolah menengah atas. Namun, ia tetap bersyukur karena masa remajanya ia habiskan untuk membantu ibunya menjaga toko sembari mengerjakan tugas sekolah atau sekadar membaca buku.

“Keseharian saya ya kalau enggak belajar, ya, jaga warung. Jarang main karena enggak banyak teman dekat juga. Enggak neko-neko-lah?” kata alumnus SMAN 3 Surakarta ini tertawa.

Beberapa tahun kemudian, karier ayahnya naik. Dari mantri polisi pamong praja, sekretaris di beberapa kecamatan, menjabat sebagai camat,lalu menjadi asisten pribadi bupati. Kehidupan pun membaik. Dari ayahnya ia belajar menjadi pemimpin yang rendah hati. Purwito melihat, kedua orangtuanya selalu memberi perhatian kecil kepada pegawainya.

“Kadang ada atasan yang kita sudah bekerja keras, salah sedikit dimarahi. Saya enggak mau begitu ke anak buah. Setiap Jumat saya juga berupaya makan bersama dengan pegawai. Saya belajar dari orangtua,” ungkapnya.

Jadi amtenar

Purwito pun mengikuti jejak ayahnya menjadi amtenar. Lulus sekolah Program Diploma (Prodip) Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang PKN STAN, Purwito ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1996. Selepas melanjutkan pendidikan Prodip IV STAN, ia ditempatkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa pada 2001 sebagai pelaksana. Purwito lalu mengajukan diri masuk ke KPP Wajib Pajak (WP) Besar Dua tahun 2002. Waktu itu, ada pendirian Kantor Wilayah (Kanwil) DJP WP Besar sebagai salah satu rangkaian modernisasi DJP.

“Saya bersyukur karena LTO (Large Taxpayer Office/Kanwil WP Besar) kantor yang modern, menjunjung tinggi integritas, bersih. Kedudukan fiskus harus setara dengan WP sehingga fiskus tidak boleh sewenang-wenang, kepatuhan WP juga bagus,” kata dia.

Di KPP WP Besar, Purwito bertugas menangani pengawasan dan pelayanan WP terkait proses permohonan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi perusahaan yang membeli barang modal dalam rangka ekspansi.

Tahun 2009, Purwito dimutasi ke BKF sebagai Kepala Subbidang PPN dan PPnBM. Tugas baru itu menurutnya dapat melengkapi kapasitasnya. “Sebelumnya tujuh tahun berkutat dengan operasional, sekarang lingkup kerjanya lebih pada rekomendasi kebijakan,” syukurnya.

Analis regulasi pajak

Purwito menilai tempat barunya ini semakin memperkukuh nilai integritas dan loyalitas. Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu, Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, semakin menambah spiritnya untuk mengabdi.

Tahun 2015 hingga sekarang, Purwito menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II, salah satu unit pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF. Purwito menjelaskan, tugas BKF bukan sekadar menganalisis regulasi, tapi juga harus menjadi koordinator antarkementerian dan lembaga. Ia mencontohkan, BKF menjadi pengkaji sekaligus koordinator dalam penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Dalam prosesnya juga BKF mesti mengoordinasi Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal kekayaan negara), DJP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan lain-lain.

Belum lama ini BKF juga turut andil menyusun rancangan omnibus law, gabungan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UUPPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Bu Menteri (Menteri Keuangan) menunjuk DJP (koordinator) omnibus law, tapi BKF ikut juga membantu. Proses rancangannya mulai sekitar Juni 2019,” kata Purwito.

Meski terbilang singkat, ia mengatakan omnibus law merupakan rancangan yang sudah diperhitungkan secara matang dan strategis untuk menarik investasi di Indonesia. Rancangan itu juga merupakan kajian dari pelaku usaha dan pengamat.-Aprilia Hariani

Recollection

Syukur di Detak ‘Jantung Negara’

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Baginya, menjaga semangat bekerja dan mengabdi adalah manifestasi dari rasa syukurnya kepada Sang Pencipta.

 

Sepanjang pertengahan Mei lalu, nama Kepala Subdirektorat (Subdit) Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional (PPSPI) Dwi Astuti, kerap menghiasi pamflet seminar virtual. Di antaranya, “Advance Pricing Agreement (APA): Upaya Meminimalkan Sengketa Perpajakan Terkait Isu Transfer Pricing” yang dihelat Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada (14/5), lalu diskusi yang digelar MUC Consulting bertajuk “Dampak Covid-19 Terhadap Praktik Perpajakan Internasional” pada (17/5).

“Saya senang ketika ditugaskan berbagi ilmu tentang international tax. Saya ingin ilmu perpajakan internasional bisa lebih banyak diketahui. Makanya salah satu impian saya memopulerkan pajak internasional, tidak hanya di internal DJP (Direktorat Jenderal Pajak) tapi juga ke luar,” tutur Ewie, sapaan Dwi Astuti, kepada Majalah Pajak melalui webinar, Kamis (21/5).

Ia mengungkapkan, forum perpajakan internasional tengah sibuk membahas langkah strategis dalam menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi korona. Sebab kondisi saat ini sangat berpotensi menimbulkan penyesuaian dari pelaku usaha multinasional.

Adjustment ini adalah suatu konsekuensi logis yang timbul nantinya. Kita lihat nanti secara transaksionalnya, kita lihat catatannya—pembukuannya, fact and ciscumstances-nya. Kita lihat kesebandingannya, Kalau misalnya pelaku usaha mengatakan klaim rugi atas sektor usaha tertentu, maka akan lihat sektor usaha lainnya yang bisa dijadikan pembanding,” jelas Ewie.

Pemerintah Indonesia telah melakukan fungsi pencegahan itu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2015 yang kemudian diperbaharui melalui PMK-22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer atau Advance Pricing Agreement (APA).

“APA ini diarahkan untuk menyepakati kebijakan harga transfer (transfer pricing) Wajib Pajak (WP) di awal, agar ke depannya tidak terjadi dispute antara WP dan DJP,” jelas Ewie.

Baca Juga: Mengenal “Transfer Pricing

DJP, tempat Ewie bekerja, juga menjalankan fungsi pengembangan kapasitas perpajakan internasional kepada pegawai DJP dan masyarakat. Ewie beberapa kali terlibat dalam sinergi bersama organisasi internasional dalam setiap pelatihan, misalnya dengan International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) Belanda, Australian Tax Office, National Tax Administration of Japan, serta National Tax Service of Korea.

Mengkhianati janji jabatan berarti menggali lubang kuburnya sendiri.

Perjuangkan gagasan

Ada pengalaman berkesan saat Ewie mengikuti forum Task Force on Digital Economy (TFDE) OECD di Paris pada tahun 2017. Kala itu, Ewie beserta peserta dari negara berkembang lainnya memperjuangkan usulan pemajakan digital yang berkeadilan.

“Kami mengusulkan, Indonesia sebagai salah satu negara pasar seharusnya mendapat remunerasi atas fungsinya sebagai marketing jurisdiction atas transaksi di Indonesia kepada konsumen dalam negeri yang dilakukan oleh para global player. Berdasarkan ketentuan domestik maupun Internasional yang masih konvensional, Indonesia tidak memiliki hak pemajakan atas transaksi tersebut,” paparnya.

Usulannya menjadi salah satu poin pembahasan. Saat itu proposal atas pembagian hak pemajakan negara pasar berdasarkan nexus diperolehnya penghasilan, user participations, dan juga base erosion and profit shifting concept.

Karena proposal itu diajukan oleh negara maju, seperti USA, France, Germany, UK, formula hak pemajakannya masih berpihak pada negara maju yang jumlahnya beberapa negara saja, dibandingkan dengan porsi hak pemajakan yang diberikan kepada negara pasar, termasuk Indonesia. Well, Indonesia dan beberapa perwakilan dari negara pasar memperjuangkan agar hak pemajakan ini seharusnya didasarkan pada keadilan, dan fungsi yang seimbang antara negara investor dan negara pasar, antara produsen dan konsumen, serta antara demand dan supply,” tegas Ewie. Usulannya ini tengah dikembangkan menjadi unified approach concept dan menjadi pembahasan utama yang akan ditentukan pada akhir 2020 mendatang.

Pengalaman yang tak terlupa lainnya adalah waktu Ewie didaulat sebagai Ketua Pelaksana Harian Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) ke 49 di Yogyakarta pada Oktober 2019. Ewie bertugas mengoordinasi seluruh rangkaian acara yang dihadiri oleh 170 partisipan dari 17 yurisdiksi anggota dan 14 organisasi internasional. Keberhasilan penyelenggaraan SGATAR yang membahas, antara lain,  pemajakan digital, transfer pricing, dan automatic exchange of information (AEoI) ini diapresiasi peserta. Bahkan, otoritas pajak Republik Korea Selatan secara khusus memberikannya piagam penghargaan.

Baca Juga: Pengetahuan dan Ketrampilan “Transfer Pricing”

“Itu juga sebagai penyemangat saya untuk mengabdi memberikan yang terbaik,” kenang Ewie.

Semangat mengabdi

Baginya, menjaga semangat merupakan manifestasi dari rasa syukurnya kepada Sang Pencipta. Ewie bangga bisa mengabdi di DJP, instansi yang ia anggap sebagai jantung negara. Jika terhenti detaknya, negara akan binasa.

Kesadaran itu mulai tertanam sejak Ewie menjabat sebagai Kepala Seksi Pemotongan atau Pemutungan Pajak Penghasilan (PPh) Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa tahun 2000 dan terlibat dalam tim Reformasi Perpajakan Jilid II yang ditandai dengan pembentukkan Kantor Wajib Pajak Besar. Ia bertugas sebagai pengajar kode etik, khususnya menyoal integritas abdi negara.

“Saat modernisasi itu saya semangat sekali menjadi trainer kode etik. Saya ingatkan janji ASN, tidak menerima apa pun yang kita tahu atau kita mengerti berkaitan dengan tugas yang dilaksanakan. Tidak peduli berapa yang diterima, lima rupiah pun akan saya proses. Mengkhianati janji jabatan berarti menggali lubang kuburnya sendiri,” tegas kelahiran Subang, 5 Oktober 1967 ini.

Kemudian di tahun 2006 Ewie pindah tugas menjadi Kepala Subdit Metoda dan Materi Penyuluhan. Setahun berikutnya ia menjabat sebagai Kepala Subdit Banding dan Gugatan II. Di fase ini Ewie mendapat musibah dengan tertangkapnya Gayus Tambunan yang merupakan salah satu staf di direktoratnya. Ia kecewa, usahanya menanamkan integritas selama ini seakan tiada guna.

“Walaupun pegawai itu bukan staf saya langsung, saya sangat marah sekali. Saya merasa dikhianati. Bukan cuma saya sebetulnya, tapi seluruh pegawai (merasa dikhianati),” ujarnya.

Peristiwa itu membuatnya mendapat berbagai tekanan publik, hingga ia sempat berniat keluar dari DJP.

“Hingga pada satu titik saya mengambil sikap, biar Tuhan yang membuktikan,” katanya lirih.

Badai berlalu. Ewie lalu ditugaskan di Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah sebagai Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas). Di sana ia kembali menjahit semangat untuk mengabdi. Bahkan, Ewie mencoba memantik pegawai lain untuk selalu menjaga integritas dan tak lelah menghimpun penerimaan.

“Ini adalah titik balik saya untuk membuktikan kualitas diri. Saya bikin program yang bagus, sistem kerja di Jakarta saya bawa ke Banjarmasin. Saya bangun kerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun kesadaran pajak, menyebarluaskan manfaat pajak bagi pembangunan daerah kepada masyarakat luas,” kata Ewie.

Beberapa tahun berikutnya, ia menahkodai KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih. Di sana Ewie membenahi sistem kerja pegawai.

“Saya tanya ke pegawai, ‘Kenapa sih enggak semangat? Mereka bilang, ‘Kita, kan, KPP kecil, Bu. Penerimaan di bawah Rp 1 triliun. Lagi pula, potensi kita cuma perumahan.’ Saya jawab, ‘mobil BMW semewah itu kalau enggak ada pentilnya enggak akan jalan. Rp 1.300 triliun tanpa Rp 890 miliar juga tidak akan pernah tercapai. Ayo semangat, jalan dengan kepala tegak. Jangan melihat seberapanya, tapi bagaimana KPP saling melengkapi, saling menggenapi.’”

Dari Cempaka Putih, Kepala Kantor Terbaik 2014–2015 di Kanwil DJP Jakarta Pusat ini dipindahkan ke KPP Pratama Jakarta Tanah Abang II. Di sana, ia meluncurkan Kios Pelayanan Pajak di Pasar Tanah Abang dan Mal Thamrin City pada September 2015. Inovasinya itu diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dan Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito.

“Pasar Tanah Abang kan pasar retail pakaian paling besar se Asia Tenggara, tapi saat itu kontribusi pajaknya masih sangat kecil. Dari puluhan ribu kios hanya 4 ribu yang terdaftar. Kita semua semangat turun ke lapangan, ngobrol sama pedagang, ternyata pedagang enggak ada waktu ke KPP. Berkat pos pelayanan, hasil setoran (pajak) bulan Oktober sampai Desember besarnya empat kali jumlah setoran dari Januari sampai Oktober,” syukur Ewie.

Baca Juga: Money Follows Program’

Tahun ini tepat 28 tahun Ewie mengabdi. Menurutnya tidak ada yang berubah, Ia selalu berusaha energik dalam setiap tugas. “Kalau kata teman, saya pakai baterai alkaline,” tutupnya sembari tertawa.

Lanjut baca

Recollection

Terbentuk Kuat karena Benturan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok Pribadi

Benturan demi benturan yang ia songsong, mengantarnya ke tempat dan karya yang ia ingini: di balik layar penyusun kebijakan.

Kira-kira pukul 21:10 WIB, Rabu (29/4), Andi Nugroho Suryo Kuncoro baru menerima telekonferensi dengan Majalah Pajak. Penulis pidato dan Analis Kebijakan Pusat Analisis dan Harmonisasi (Pushaka) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini terpaksa mengundur jadwal wawancara pada sore hari lantaran harus menyempurnakan bahan pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro dan Postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Setelahnya, Andi merampungkan risalah rapat Kabinet Indonesia Maju dan Presiden RI.

“Mohon maaf, ya. Harap maklum. Jam kerja agak anomali, 24 jam per tujuh hari. Jadi, by request banget untuk mendukung rapat para pimpinan. Seperti misalnya kemarin saya sudah sanggupin jadi narsum, tiba-tiba pas lagi ngisi acara, saya diminta menyimak ratas (rapat terbatas) Menteri dengan Presiden,” ucap Andi yang masih berkemeja biru muda—seragam Kemenkeu setiap Rabu—memulai perbincangan.

Meski begitu, Andi merasa sangat bersyukur telah dipercaya berkontribusi, berproses, dan menjadi bagian dari tim di balik layar. Terlebih, saat pemerintah tengah menyusun kebijakan yang velox et exactus—cepat dan akurat—dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19.

Baca Juga: Fisik Sehat, Kerja Semangat

“Menjadi speechwriter waktu tidur jadi berkurang, paling lama empat jam sehari, tapi saya justru senang dan enjoy. Memang dasarnya saya suka baca buku dan menulis. Saya jadi paham bagaimana policymakers bersakit-sakit, bekerja keras, dan dituntut superadaptif di situasi resesi dan krisis multidimensi akibat COVID-19. Saya enggak berhenti belajar dan beradaptasi. Lama kelamaan akan terbiasa dan pasti akan ketemu ritmenya, apa pun medannya,” ujarnya.

Andi lantas memberi gambaran tugas yang ia emban sejak Januari 2020 itu. Misalnya, pada hari Selasa (28/4), Sri Mulyani dijadwalkan memberikan konferensi pers. Maka, di hari sebelumnya (27/4), Andi bersama tim mengumpulkan input dari seluruh unit eselon I terkait untuk mendukung bahan pemaparan. Setelah itu, Andi menjahitnya menjadi naskah pidato atau pun bahan pemaparan konferensi pers. Kemudian, draf diserahkan kepada Menkeu atau Wamenkeu untuk ditelaah.

“Untuk membuat naskah pidato non-seremonial, lanskap kebijakan dan arus keadaan ekonomi, sosial, dan politik harus dianalisis dan diharmoniskan. Unit kerja di Kemenkeu, kan jamak, ada yang ngomongin fiskal, kekayaan negara, pajak, surat utang negara, cukai, atau lainnya. Biasanya saya diberi waktu sehari atau dua hari untuk menulis semuanya dalam satu speech,” kata pria kelahiran Bantul, Yogyakarta, 35 tahun silam ini.

Namun, tentu jadwal Menkeu tidak konstan. Banyak perubahan agenda tak terduga yang menuntutnya sigap sepanjang waktu. Sebagai contoh, Selasa lalu, Andi mendadak harus menyusun naskah materi telekonferensi dengan para ekonom nasional dan analis kebijakan di Indonesia. Kala itu, Andi kudu menyelesaikannya dalam dua jam saja.

‘‘Kuncinya kita mesti saksama dan komprehensif memahami arah kebijakan publik dan fokus pemerintah. Apalagi kami, tim, bukan cuma menulis data. Tim bekerja menganalisis kebijakan,“ tambahnya.

Seperti yang diketahui, kini pemerintah telah fokus menyusun kebijakan menangkal resesi akibat COVID-19 yang ditempuh melalui pemberian stimulus, relaksasi, refocusing anggaran, strategi pembiayaan, penjaminan risiko, dan sebagainya.

“Semua stimulus fokusnya kesehatan publik, social safety net, dan dukungan UMKM. Seluruh dunia fokusnya sama, cara boleh jamak, tapi serupa countercyclical-nya. Sekarang ini semua kebijakan untuk mengantisipasi agar krisis kesehatan tak tereskalasi menjadi krisis sosial, ekonomi, dan politik lebih mendalam. This pandemic is a new species of crisis, kegotongroyongan orang Indonesia diuji betul kali ini,” ungkap Andi.

Baca Juga: BI Perpanjang Kebijakan Penyesuaian Jadwal Kegiatan Operasional dan Layanan Publik

Namun, Andi yakin, Indonesia bisa menghadapi kondisi ini karena telah teruji pada krisis 1998 dan 2008.

“Semakin terbiasa kita dengan krisis, semakin kuat jiwa kita. Saya punya semangat hidup, terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk,” ucap Andi mengutip tulisan Tan Malaka dalam bukunya Dari Penjara ke Penjara.

Berburu beasiswa

Prinsip itu pula yang Andi tanamkan saat memburu beasiswa ke luar negeri sekitar delapan tahun silam. Kala itu, Andi masih menjabat pemeriksa di KPP di Kanwil DJP Bali. Ia ingin mendalami ilmu kebijakan ekonomi agar dapat dipercaya di posisi yang lebih strategis.

Semakin terbiasa kita dengan krisis, semakin kuat jiwa kita. Saya punya semangat hidup, terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.

‘‘DJP sifatnya administratif, ilmu yang saya dapatkan banyak sekali. Kita menjadi streetwise karena kita kontak langsung dengan mikronya, tak sekadar makronya. Buat saya, DJP membekali saya dengan microfundamental yang jarang dimiliki para ekonom. Sudah waktunya saya hijrah belajar makronya di ranah kebijakan. Bahwa selama ini kita sebagai enforcer melihat UU adalah untuk ditegakkan, kini saatnya saya berpikir tentang bagaimana UU itu diciptakan. Misalnya, kenapa tarifnya tidak disesuaikan dengan kondisi investasi nasional; konsumsi; arus barang, jasa, dan kapital; dan lain sebagainya termasuk dinamika geopolitik global,” kata pengagum Amartya Sen (pemenang penghargaan Nobel di bidang ekonomi tahun 1998) ini.

Jauh sebelum itu, semasa kuliah, Andi sudah termotivasi untuk melanjutkan sekolah dari mentornya di Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Zezen Zaenal Mutaqin. Ia juga terinspirasi oleh Rektor UIN Azyumardi Azra tahun 2006 yang merupakan peraih beasiswa Fullbright di Universitas Colombia.

“Saya dapat exposure kuliah ke luar negeri malah dari UIN, bukan dari STAN. Jadi, tahun 2005 itu walaupun saya anak STAN, saya malah mainnya ke UIN. Dari Formaci juga saya belajar untuk berani ngomong, belajar berdiskusi dengan semua komponen organisasi kampus seperti PMII, HMI, HTI, GMNI, semua bisa rukun membahas filsafat, ilmu sosial dan ekonomi,” ungkap Andi.

Dari Formaci pula pria kerkacamata bulat ini mulai tertarik membaca buku-buku karangan Karl Marx, Adam Smith, Bastiat, Von Mises, Joseph E.Stiglitz (peraih Nobel bidang ekonomi tahun 2001), E.F. Schumacher, Amartya Sen, dan sebagainya. Bahkan, ia pun mendalami ilmu hermeneutika, cabang filsafat yang mempelajari interpretasi makna.

“Sampai sekarang poin buku Amartya Sen menjadi landasan berpikir saya. Bagaimana mengukur kesejahteraan manusia di suatu teritori itu tak boleh melulu dengan GDP (gross domestic bruto). Makanya beliau menemukan human development index, beyond just GDP. Pembangunan bukan diukur dari GDP, tapi bagaimana distribusi pembangunan di daerah memberi kemerdekaan pada manusia segala kelas, termasuk kemerdekaan mengakses kesehatan, pendidikan, energi tanpa segregasi dan diskriminasi,” papar Andi.

Baca Juga: Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

Singkat kisah, setelah lulus dari Program Diploma Akuntansi PKN STAN dan enam tahun bertugas di DJP, Andi mencoba mewujudkan mimpinya dengan mengikuti tujuh kali seleksi beasiswa di Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution (SPIRIT), Fullbright, Stuned, Chevening, United States Agency for International Development (USAID), dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hasilnya, gagal. Proses ini ia jalani dari tahun 2011 hingga 2016.

“Sebenarnya saya sudah diterima USAID, tapi enggak dapat izin dari pusat (DJP). Alasannya saya enggak tahu. Ini benturan pertama saya yang terberat,” kenangnya.

Untungnya, semangat Andi masih sekuat baja. Ia kembali mencoba peruntungan ke delapannya dengan mengikuti seleksi beasiswa Financial Education and Training Agency (FETA) angkatan pertama—beasiswa untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkeu dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang dananya berasal dari Bank Dunia. Syukurnya, kali ini Andi lolos.

Di tengah menjalani karantina di Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) PKN STAN, Andi mendapat Letter of Acceptance (LoA)surat yang menyatakan diterima menjadi mahasiswa—dari tujuh universitas di Amerika sekaligus yakni, dari Duke University, University of Southern California (USC), School of International and Public Affairs (SIPA) Columbia University, State University of New York (SUNY) at Buffalo, University of Denver, dan Cornell University.

Ya, tujuh kali gagal, di tujuh kampus ternama pula Andi diterima. Andi lantas memilih Prodi Ekonomi di SUNY karena ia ingin konsisten mendalami ekonomi. Namun, berapa hari setelahnya staf Kepala PPSDM memberi arahan untuk membatalkan pilihan itu.

“Daftar beasiswa sudah sakit, daftar ke kampus di New York itu susah. Sudah dapat LoA senang-senang, eh, malah ditegur. Kata Kepala PPSDM, ‘Ngapain ngambil economics, ngambil public policy atau administration policy saja. Saya sedih banget waktu itu. Ya, sudah, mungkin terbentur lagi, tetap lanjut,” kenang suami Nawang ini.

Jejak Ben Anderson

Tak ingin berlarut dalam kesedihan, ia memutuskan mengambil program Economic and Financial Policy di Cornell University. Kali ini Andi punya tiga alasan. Pertama, ia ingin mengikuti jejak profesor sejarah dan politik dari Cornell University yang sudah meneliti tentang Indonesia sejak Presiden RI Sukarno yakni, Ben Anderson. Kedua, Andi ingin merasakan pengalaman penulis novel Para Priyayi Umar Kayam saat kuliah di Cornell University. Ketiga, ia tertantang menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang meraih master di bidang kebijakan ekonomi dan keuangan dari Cornell University.

Maka, ayah Shah Wildan Dipo Alam, Cornell Digdaya Nawasandi, dan Abyasa Cayuga ini menjalani studi dengan maksimal. Setahun setelahnya ia mulai menyusun tesis mengenai dampak makroekonomi dan sosioekonomi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Penelitiannya, yang disupervisi oleh Profesor Norman T. Uphoff dan Profesor Iwan Jaya Azis ini, menggunakan 1.295 variabel untuk menghitung dampak kebijakan pengampunan pajak terhadap indikator makroekonomi dan sosioekonomi seperti, pengangguran, kesenjangan ekonomi, investasi, dan sebagainya. Penelitian itu menghasilkan tujuh simulasi. Salah satu simulasi menyimpulkan, bahwa kebijakan pengampunan pajak bisa menimbulkan kontraksi bagi perekonomian dalam negeri.

“Kebijakan tax amnesty bisa sukses, tapi dengan ongkos melebarnya income inequality antara urban dan rural, ataupun rich and poor jika repatriasi dibarengi dengan perilaku risk taking dari perbankan dengan menempatkan dana tersebut ke instrumen keuangan berisiko tinggi,” ungkap Andi.

Kesimpulan tesisnya pun membuat Profesor Iwan khawatir. ‘‘Prof Iwan nanya gini, ‘Apa kamu siap pulang ke Indonesia dimusuhi oleh para pembuat kebijakan? Saya jawab, ‘Saya yakin hasil penelitian ini saya tarik dari model ekonomi yang benar—bukan sekadar evaluasi before and after dari ekonometrik. Tapi mengukur dampak jika ada atau tidak adanya tax amnesty,’” papar Andi.

Baca Juga: Ini Panduan Normal Baru Wajib Diterapkan Instansi atau Perusahaan

Setelah menjalani tugas belajar, Andi pulang ke tanah air dan bertugas di Seksi Pemeriksaan Transfer Pricing Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP tahun 2018. Menurut Andi, selama sekitar 13 tahun berkarier di DJP ia memetik kesimpulan bahwa tak ada gading yang tak retak, kebijakan fiskal selalu mengandung lag.

“Menjadi pegawai DJP kita dituntut memahami banyak behavior Wajib Pajak dan interaksi antarperusahaan. Akhirnya, kita punya dasar ilmu mikroekonomi yang baik. Menjadi auditor pajak contohnya, harus terlatih guts-nya dalam mendeteksi skema tax avoidance (penghindaran pajak) maupun tax evasion (penggelapan pajak),” kata Andi.

Kini, Andi bertugas di posisi yang ia dambakan dulu. Bekerja pada tataran penyusunan kebijakan. Ia semakin yakin kita adalah tuan atas waktu kita sendiri. Kita bebas memilih untuk diam atau berjuang.

“Terbentur, terbentur, terbentur, nantinya kita akan terbentuk. Sekolah, cari beasiswa, bekerja, semua itu pasti banyak benturannya. Lebih baik kita hancur lebur lalu bangun kembali, daripada mengeluh atau termangu diri. Karya kita sekarang adalah hasil kerja kita di masa lalu,” kata putra sulung Isti Widayati dan Kuwatono ini, mengakhiri perbincangan.

Lanjut baca

Recollection

Cekatan Menangkal Hoaks

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok Pribadi

Di tengah Pandemi COVID-19 ia dituntut ekstra cekatan menyampaikan informasi. Jangan sampai publik panik karena termakan hoaks.

 

Belum genap seminggu Rahayu Puspasari menakhodai Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, ia mesti bekerja maraton menyampaikan informasi secara rinci kepada awak media mengenai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dikeluarkan pada (15/3).

Baca Juga: Refleksi Rectoverso

Puspa, sapaan karib perempuan kelahiran Pontianak 2 Februari 1972 ini mengatakan, strategi komunikasi Kemenkeu yaitu menyampaikan informasi dengan cepat dan rinci. Jangan sampai publik menjadi korban hoaks (informasi bohong) sehingga menimbulkan kepanikan. Begitu amanat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantiknya, Senin (9/3).

“Kontestasi dalam informasi begitu banyak dan itu juga kreatif. Bahkan full timer untuk membuat hoaks, sehingga kita harus mampu menangkal itu,” Puspa mengulang pesan Sri Mulyani.

Menurut Puspa, di era kemajuan teknologi ini hoaks tidak bisa dihindari. Sebab setiap warga negara memiliki kepentingannya masing-masing, baik kepentingan politik maupun ekonomi. Maka sang juru bicara atau jubir pemerintah dituntut ekstra cekatan mengendalikannya.

Dalam konteks menghadapi Pandemi COVID-19, publik juga mesti bijak memfilter informasi yang membanjiri jagat media sosial. Puspa meyakinkan, pemerintah fokus pada krisis kesehatan sekaligus mengantisipasi dampak ekonominya.

“Dalam situasi sekarang masyarakat harus mengikuti kapten kapal. Jangan sampai kocar-kacir hanya karena hoaks. Kalau masyarakat tidak panic buying, stok kita aman, tidak akan kekurangan. Pemerintah terus berkoordinasi aktif untuk melakukan antisipasi dampaknya terhadap perekonomian nasional,” tegas Puspa, melalui telepon, pada pertengahan Maret 2020.

Baca Juga: Mudik Resmi Dilarang, Ada Denda Bagi yang Melanggar

Seperti diketahui pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Menteri Keuangan bertindak sebagai salah satu pengarah yang bertugas menjaga stabilitas fiskal, refocusing anggaran, menyelamatkan sektor-sektor informal, dan membantu sektor usaha yang terdampak. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Puspa menjelaskan, secara umum Perppu mengatur langkah mitigasi pengeluaran tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun. Rinciannya, yaitu Rp 75 triliun intervensi di bidang kesehatan dalam penanggulangan COVID-19; Rp 110 triliun untuk tambahan jaringan pengamanan sosial; Rp 70,1 triliun untuk mendukung industri melalui insentif pajak dan bea masuk serta stimulus Kredit Usaha Rakyat; lalu Rp 150 triliun untuk pemulihan ekonomi pasca-COVID-19.

Di bidang perpajakan, Perppu itu berisi penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dari 25 persen menjadi 22 persen di tahun 2020 dan di tahun 2021 menjadi 20 persen. Lalu, penurunan tarif PPh Badan go public sebesar 3 persen atau lebih rendah dibandingkan dari tarif umum.

“Pemerintah sebagai yang sering diserang hoaks harus bergerak cepat menangkalnya dengan memviralkan informasi melalui teman-teman media—KLI memberikan penjelasan melalui siaran pers, KLI standby melayani wawancara melalui telepon, konferensi pers kita di situasi genting pun kita lakukan melalui aplikasi,” tegasnya.

“Dalam situasi sekarang masyarakat harus mengikuti kapten kapal. Jangan sampai kocar-kacir hanya karena hoaks.”

Tekad jadi ASN

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat kepala biro KLI, Puspa menyadari, pekerjaannya itu sangat protokoler, menuntut kecermatan dan kehati-hatian dalam menyampaikan pesan dari lembaganya. Namun, ia senang melakukan pengabdian itu karena sejak muda ia telah bercita-cita menjadi ASN, tepatnya saat ia masih di bangku Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 1 Yogyakarta sekitar tahun 1989. Puspa resah dengan beberapa kawannya yang kerap mengkritik pemerintah dan ASN.

Baca Juga: Aphantasia

“Saya sama teman-teman sering diskusi soal negara. Mereka kebanyakan menyalahkan pemerintah—pokoknya semua gara-gara pemerintah. Bahkan, ya, mereka tutup mata sama program pemerintah yang bagus. Karena pemikiran kita semua sudah begitu, pemerintah negatif,” kenang pengagum Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela ini.

Tekad menjadi ASN semakin menggebu tatkala pada 1990 ia terpilih mengikuti pertukaran pelajar ke Akenohoshi Kooto Gakko—salah satu SMA di Jepang. Selain belajar, Puspa aktif memperkenalkan budaya tanah air lewat beragam festival di sekolah itu. Bahkan, ia sempat menjadi guru les bahasa Indonesia untuk teman sekelasnya.

“Mungkin karena keterbatasan informasi—di tahun itu belum ada internet. Jadi, teman-teman di sana (Jepang) banyak yang bertanya tentang Indonesia. Ternyata kita lebih bisa mengapresiasi Indonesia justru ketika kita ada di luar,” kata Puspa.

Setahun kemudian, ia pulang ke tanah air untuk melanjutkan persiapan ujian sekolah sekaligus tes masuk perguruan tinggi. Puspa lantas memilih Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang Politeknik Keuangan Negara STAN—agar bisa menjadi ASN. Ia ingin menjadi bagian dalam reformasi birokrasi.

Terlibat reorganisasi

Karier Puspa sebagai ASN dimulai pada 1994. Lulus dari STAN, ia menjadi pegawai di Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tiga tahun kemudian ia melanjutkan pendidikan di Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta. Tak lama, ia mendapat tugas belajar di Universitas Monash Australia untuk jurusan manajemen strategis.

Setelah mendapat gelar Master of Business Administration (MBA), Puspa dipercaya menjabat sebagai Kepala Subbidang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. Kala itu ia turut menjadi salah satu anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004. Secara umum tugas KSAP adalah mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai acuan yang wajib diterapkan dalam menyusun serta melaporkan laporan keuangan pusat dan daerah.

Syahdan, ia didaulat menjadi Sekretaris Satuan Tugas Reorganisasi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) kini menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kata Puspa, tugas pertama DJKN yaitu, penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian, pemetaan permasalahan BMN, koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

“Perubahan itu titik awal LKPP keluar dari disclaimer opinion menjadi opini wajar dengan pengecualian dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Semua hasil kerja bakti bersama,” kata peserta diklat Negotiation and Competitive Decision Making di Harvard Business School ini.

Sekitar tahun 2009, Puspa melanjutkan pendidikan doktoralnya di Universitas Curtin Australia. Setelah lulus Puspa diamanahi tugas sebagai Pelaksana (Fungsional Umum) Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IA DJKN pada 2011, lalu menjabat Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan Dipisahkan I DJKN di tahun 2014.

Di tahun yang sama, ibu dua anak ini ditugaskan oleh Menteri Keuangan ke-28 Muhammad Chatib Basri untuk menjadi Ketua Tim Pengkaji Pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sesuai tata cara pendirian Badan Layanan Umum. LMAN didirikan pada 16 Desember 2015 berdasarkan PMK No. 219/PMK.01/2015 dengan tugas di antaranya, pelayanan pengembangan usaha, analisis pasar properti, pengembangan strategi bisnis jasa penilaian dan konsultasi manajemen aset, pengadaan, konstruksi, dan lain-lain. Pada 2017 Puspa diangkat menjadi Direktur LMAN dan menjabat sebagai Direktur Utama LMAN di tahun 2018.

Baca Juga: Gaungkan Dukungan—dan Kritikan

“Waktu itu saya bikin kajiannya, membentuk organisasinya, dari A sampai Z. Jadi, saya selalu dikasih tugas mengawal yang baru atau menghadapi situasi sulit. Memulai sesuatu yang baru tidak mungkin menggunakan cara lama dan biasa,” kata pencinta olahraga menyelam ini.

Kini, Puspa mengemban tugas baru sebagai Kepala Biro KLI. Di bawah kepemimpinannya, vokalis Band Bhinneka Swara ini berencana mengubah strategi komunikasi tiap instansi di bawah Kemenkeu.

“Karena baru dilantik dan langsung menghadapi masalah COVID-19, saya baru menyisir kekuatan atau kekurangan secara umum. Intinya ke depan saya ingin, misal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan lainnya fokus pada tugasnya. Kalau sekarang, kan, DJP bikin strategi komunikasi juga—bikin majalah, sosialisasi di media sosial,” kata penggemar penyanyI Celine Dion dan Lea Simanjuntak ini.

Menurut Puspa, pencapaian hidupnya tak terlepas dari doa dan wejangan kedua orangtuanya yang ia pegang teguh hingga sekarang. Ibundanya Sumadji mengajarkannya untuk berpikir visioner, jalani penuh keyakinan, dan raih pendidikan setinggi mungkin. Sedangkan ayahandanya mengajarkannya untuk disiplin dan jangan pantang menyerah.

“Biasanya tantangan justru datang dari lingkungan internal kita—perasaan enggak percaya, enggak bisa, susah. Perasaan itu ternyata membombardir kita. Nah, di situ kita harus punya keyakinan untuk mencoba,” tutupnya.-Aprillia Hariani

 

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News6 hari lalu

10 Perusahaan Global ini Menjadi Pemungut PPN Produk Digital yang Dijual di Indonesia

Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan...

Breaking News6 hari lalu

Modal Nabung di Himbara, UMKM Bisa Sekalian Bikin NPWP

Pemerintah akan mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lewat perbankan. Ada empat perbankan...

Breaking News7 hari lalu

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.   Menteri Keuangan Sri Mulyani yang...

Breaking News1 minggu lalu

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum...

Breaking News1 minggu lalu

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak...

Breaking News1 minggu lalu

Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Sejak didapuk menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019 lalu, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu...

Breaking News1 minggu lalu

DJP: Perlu “Effort” Perusahaan Agar Insentif Pajak Bagi Karyawan Bisa Dimanfaatkan

Pengusaha mengaku kerepotan untuk melaksanakan insentif PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP). Mereka menilai,...

Breaking News1 minggu lalu

Kawal Wajib Pajak Agar Tak Terjerumus Dalam Pidana Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan seminar on-line perpajakan bertajuk “Peran Konsultan...

Breaking News1 minggu lalu

Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Jika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, pendapatan riilnya merosot tajam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan...

Breaking News2 minggu lalu

Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Sejak beberapa bulan terakhir, harga emas kian meroket. Pada awal Agustus ini, misalnya, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero)...

Populer