Connect with us

Recollection

Membidik Pengabdian tak Macam-Macam

Majalah Pajak

Published

on

Foto: MajalahPajak

Layaknya memanah, bekerja harus merentangkan tekad. Fokus membidik sasaran, patuh pada rambu-rambu yang telah ditentukan, dan tak perlu “neko-neko”.

Usai sesi wawancara pada Jumat siang (25/10), Purwitohadi mengajak kami keluar dari ruang kerjanya menuju lantai empat, Gedung Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan. Di lantai empat itu ada taman kecil yang biasanya difungsikan pegawai sebagai ruang bersantai atau olahraga. Tangan kanan Purwito, sapaan akrab Purwitohadi, tampak menenteng busur hijau berjenis recurve, lengkap dengan anak panahnya.

Sejak satu tahun belakangan, Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) II BKF itu mulai menyukai hobi memanah. Ia pernah mendaratkan anak panahnya tepat di garis kuning papan target dan mendapat nilai 10—skor tertinggi. Hari itu Majalah Pajak sengaja memintanya untuk memeragakan kegemarannya memanah.

“Tadi pagi saya sudah panahan. Kita cuma untuk foto, ya,” kata Purwito.

Bagi Purwito, memanah bukan sekadar olahraga biasa. Melalui olahraga ini, banyak filosofi yang bisa ia maknai. Ia memandang, memanah selaras dengan prinsip kerja untuk mencapai tujuan. Memahami target, lalu fokus membidik pada titik yang telah ditentukan.

“Fokus ke depan, kerjo ojo neko-neko (kerja jangan macam-macam).” Maksudnya, menjadi Aparatur Sipil Negara harus mencengkeram integritas dan loyalitas. “Garis kuning saya maknai sebagai prinsip yang enggak bisa dipindah, enggak bisa dipengaruhi. Tapi, kita punya busur dan anak panah yang bisa dikendalikan dengan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan kekuatan,” ungkap Magister Manajemen Universitas Krisnadwipayana ini.

Wejangan Bapak

Prinsip yang dipegang Purwito saat ini adalah hasil gemblengan orangtua dan perjalanan hidup yang ia alami di masa lalu. Dulu, Purwito dan keluarga hidup serbapas-pasan. Ayahandanya, Sunarno adalah seorang pegawai magang di Kantor Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk membantu ekonomi keluarga ibundanya, Sumarni berjualan bubur.

 “Sambil momong saya, Ibu jualan di depan rumah saudara. Kami belum punya rumah, masih numpang sana-sini. Bapak sering bilang ke Ibu, saya, dan Adik, ‘Sabar. Bapak kerja lurus, enggak neko-neko’,” kenang pria kelahiran Sukoharjo 26 Mei 1974 ini.

Saat masih sekolah taman kanak-kanak, Purwito dibawa orangtuanya pindah ke Semarang karena sang ayah harus melanjutkan sekolah ke APDN—sekarang Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Di sana keluarganya tinggal di rumah saudaranya lainnya. Setelah lulus sekolah, ayahnya resmi menjadi amtenar.

“Bapak masih belum bisa beli rumah. Saya sering melihat Ibu menangis karena ada masalah dengan pemilik rumah. Ibu juga bantu jualan kelontong di meja panjang, di depan rumah. Dulu PNS golongan bawah, supaya bisa hidup, istri kerja nyambi-nyambi,” ungkap Purwito.

Kondisi itu berlangsung sampai ia duduk di bangku kelas satu sekolah menengah atas. Namun, ia tetap bersyukur karena masa remajanya ia habiskan untuk membantu ibunya menjaga toko sembari mengerjakan tugas sekolah atau sekadar membaca buku.

“Keseharian saya ya kalau enggak belajar, ya, jaga warung. Jarang main karena enggak banyak teman dekat juga. Enggak neko-neko-lah?” kata alumnus SMAN 3 Surakarta ini tertawa.

Beberapa tahun kemudian, karier ayahnya naik. Dari mantri polisi pamong praja, sekretaris di beberapa kecamatan, menjabat sebagai camat,lalu menjadi asisten pribadi bupati. Kehidupan pun membaik. Dari ayahnya ia belajar menjadi pemimpin yang rendah hati. Purwito melihat, kedua orangtuanya selalu memberi perhatian kecil kepada pegawainya.

“Kadang ada atasan yang kita sudah bekerja keras, salah sedikit dimarahi. Saya enggak mau begitu ke anak buah. Setiap Jumat saya juga berupaya makan bersama dengan pegawai. Saya belajar dari orangtua,” ungkapnya.

Jadi amtenar

Purwito pun mengikuti jejak ayahnya menjadi amtenar. Lulus sekolah Program Diploma (Prodip) Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang PKN STAN, Purwito ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1996. Selepas melanjutkan pendidikan Prodip IV STAN, ia ditempatkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa pada 2001 sebagai pelaksana. Purwito lalu mengajukan diri masuk ke KPP Wajib Pajak (WP) Besar Dua tahun 2002. Waktu itu, ada pendirian Kantor Wilayah (Kanwil) DJP WP Besar sebagai salah satu rangkaian modernisasi DJP.

“Saya bersyukur karena LTO (Large Taxpayer Office/Kanwil WP Besar) kantor yang modern, menjunjung tinggi integritas, bersih. Kedudukan fiskus harus setara dengan WP sehingga fiskus tidak boleh sewenang-wenang, kepatuhan WP juga bagus,” kata dia.

Di KPP WP Besar, Purwito bertugas menangani pengawasan dan pelayanan WP terkait proses permohonan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi perusahaan yang membeli barang modal dalam rangka ekspansi.

Tahun 2009, Purwito dimutasi ke BKF sebagai Kepala Subbidang PPN dan PPnBM. Tugas baru itu menurutnya dapat melengkapi kapasitasnya. “Sebelumnya tujuh tahun berkutat dengan operasional, sekarang lingkup kerjanya lebih pada rekomendasi kebijakan,” syukurnya.

Analis regulasi pajak

Purwito menilai tempat barunya ini semakin memperkukuh nilai integritas dan loyalitas. Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu, Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, semakin menambah spiritnya untuk mengabdi.

Tahun 2015 hingga sekarang, Purwito menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II, salah satu unit pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF. Purwito menjelaskan, tugas BKF bukan sekadar menganalisis regulasi, tapi juga harus menjadi koordinator antarkementerian dan lembaga. Ia mencontohkan, BKF menjadi pengkaji sekaligus koordinator dalam penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Dalam prosesnya juga BKF mesti mengoordinasi Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal kekayaan negara), DJP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan lain-lain.

Belum lama ini BKF juga turut andil menyusun rancangan omnibus law, gabungan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UUPPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Bu Menteri (Menteri Keuangan) menunjuk DJP (koordinator) omnibus law, tapi BKF ikut juga membantu. Proses rancangannya mulai sekitar Juni 2019,” kata Purwito.

Meski terbilang singkat, ia mengatakan omnibus law merupakan rancangan yang sudah diperhitungkan secara matang dan strategis untuk menarik investasi di Indonesia. Rancangan itu juga merupakan kajian dari pelaku usaha dan pengamat.-Aprilia Hariani

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Recollection

Merintis Desain Reformasi

Majalah Pajak

Published

on

Foto: MajalahPajak

Pak Poeng bercerita tentang terobosan “by system”-nya selama menjadi Dirjen Pajak (2001–2006), juga tentang mimpinya yang tertolak.

Pak Poeng, melangkah memasuki Aula Chakti Budhi Bhakti (CBB), Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada Senin pagi (15/7) sekitar pukul 08.37 WIB. Ia hadir sebagai tamu kehormatan eks-Dirjen Pajak periode 2001-2006. Pemilik nama lengkap Hadi Poernomo ini duduk di baris pertama bersama Anshari Ritonga (Dirjen Pajak 1999-2000), Ahmad Fuad Rahmany (Dirjen Pajak 2011-2014), dan tamu penting lainnya.

Tak begitu lama setelah kedatangannya, perhelatan Hari Pajak 2019 dibuka dengan atraksi visual yang menampilkan rekam jejak perpajakan Indonesia serta potret para dirjen pajak pendahulu. Dalam video berdurasi 11:30 menit itu nama Pak Poeng dinobatkan sebagai penggagas reformasi perpajakan jilid II. “Reformasi perpajakan jilid ke II dilakukan. Pada tahun 2002 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau LTO. Sebagai strategi pemantauan pajak dengan mengumpulkan Wajib Pajak (WP) besar dalam satu administrasi perpajakan. Hal ini diikuti dengan pembentukan Kantor Pelayanan Khusus dan Madya,” demikian narasi dalam video.

Acara berlanjut. Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI), Sri Mulyani Indrawati memberi pemaparan agenda reformasi perpajakan saat ini meliputi pilar organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan. Di sela-sela penjelasan, Sri Mulyani menyebut, bahwa pilar reformasi perpajakan yang tengah dijalankan sejatinya telah dirintis ketika Pak Poeng menjabat.

Gedung Mar’ie Muhammad rencananya sebagai tempat DJP, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan bea cukai. Itu mimpi seorang dirjen—tapi ditolak.

“Pak Hadi (Pak Poeng) pemikirannya banyak sekali. Visi Pak Hadi untuk akses informasi kini tercapai dengan AEoI dan keterbukaan informasi keuangan. Pada era Pak Hadi desain reformasi perpajakan sudah dimulai untuk meningkatkan basis pajak,” puji Sri Mulyani disambut tepuk tangan Dirjen Pajak Robert Pakpahan, diikuti tamu lainnya.

Baca Juga : Pak Poeng dan GBHP

Dewasa ini, keterbukaan informasi data perbankan telah diatur dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor I Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Regulasi itu memberi wewenang DJP untuk mendapat akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain. Secara global, aturan tersebut juga merupakan infrastruktur pelaksanaan konsensus internasional yang diinisiasi oleh G20/Organisation for Economic Cooperation and Develepment (OECD), yaitu Automatic Exchange of Information (AEoI).

Di era Pak Poeng, gagasan pertukaran data informasi secara otomatis telah ia konstruksikan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2004 tentang Rincian Cetak Biru (blue print) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001 Sampai Dengan Tahun 2010. Ungkap Pak Poeng, ada enam program reformasi perpajakan yang ditargetkan.- Aprilia Hariani

Selanjutnya baca “Majalah Pajak” Vol: 65-2019

majalahpajak.net

(lebih…)

Continue Reading

Recollection

Kemewahan Hidup si Gandung

Aprilia Hariani K

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Melalui berbagai tulisan dan kajian perpajakan yang ia publikasikan, ia ingin mempromosikan pajak sebagai instrumen distribusi kesejahteraan dan manifestasi keadilan.

 

Siang menjelang sore kali itu sisa terik matahari belum sepenuhnya hilang. Cahayanya yang memantul di dinding-dinding bukit karst yang memagari Desa Ngunut, Palayen, Gunungkidul, Yogyakarta kala itu masih menyilaukan. Namun, segerombol bocah tampak tak peduli. Mereka menyelinap di balik pepohonan jati ranggas di sepanjang kawasan perbukitan itu. Di musim kemarau seperti itu, tak ada kegiatan lain lebih menyenangkan bagi mereka kecuali membetot tali layang-layang yang tengah mengudara. Terkadang, mereka bahkan sengaja saling menggesekkan benang gelasan—benang layang-layang yang sudah dilumuri serbuk kaca—untuk mengadu kekuatan tali layang-layang mereka. Jika tali putus, sang pemilik dianggap kalah dan harus merelakan layang-layang kesayangan mereka menjadi objek rebutan.

Jauh nun di bawah perbukitan itu, sepetak lapangan sepak bola tak seberapa luas juga terlihat mulai dipadati para pemain bola cilik tanpa alas kaki. Sementara sekira 500 meter dari lapangan bola itu, di teras sebuah rumah, seorang bocah tengah asyik membaca artikel di rubrik “Bola” pada surat kabar Kedaulatan Rakyat sembari sesekali menyesap segelas teh tubruk hangat yang tersaji di mejanya. Ia seolah tak peduli dengan keriaan teman-teman sebayanya. Selain surat kabar, di atas meja itu juga tergeletak majalah Tempo yang mengantre untuk dibaca.

Bocah yang hobi membaca itu biasa dipanggil Gandung—kelak publik akan lebih mengenalnya sebagai Yustinus Prastowo, penulis produktif buku-buku ekonomi dan perpajakan, juga penulis artikel di berbagai media massa. Ia kini juga dikenal sebagai salah seorang akademisi dan praktisi perpajakan di Indonesia. Prastowo mengaku, panggilan Gandung adalah sapaan yang disematkan oleh keluarga dan rekan-rekan sebayanya kecil.

“Dalam bahasa Jawa, gandung berarti ‘anak laki-laki’,” tutur pria yang kini akrab disapa Pras itu mengisahkan masa lalunya.

Di kelas empat sekolah dasar, bahan bacaan Pras sudah melampaui kelaziman anak-anak seusianya. Namun, itulah kegemaran pria kelahiran Gunungkidul, 4 April 1976 itu. Nyaris setiap hari, sepulang sekolah ia akan lebih senang menekuni surat kabar atau majalah di rumah sang paman, ketimbang menghabiskan waktu dengan bermain layang-layang. Jika pun ingin bermain, hal itu akan ia lakukan setelah ritual membaca siang ia tuntaskan.

Setelah membaca koran atau majalah yang ia pinjam dari sang paman, Gandung akan menyalin atau merangkum kembali di kertas berita olahraga yang ia baca. Ia bahkan menyalinnya dua rangkap. Satu untuk arsip, satu lagi untuk ia tempelkan di majalah dinding sekolah. Bak tampilan koran halaman depan, Gandung menyematkan namanya di kolom penanggung jawab berita dan penulis. “Penanggung Jawab Berita dan Penulis: Gandung”, demikian ia menuliskannya.

Dulu, biasanya ia tertarik membaca dan menyalin berita tentang sepak bola, khususnya tentang fans club AC Milan dan pemain kesukaannya—Ruud Gullit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard.

“Kemewahan yang saya rasakan waktu kecil adalah suka membaca dan menulis. Apalagi tulisan kita dibaca orang, menjadi sumber informasi. Sejak kecil Gandung memang ingin jadi wartawan,” ungkap Pras tertawa.

Kesenangan menerbitkan selebaran informasi olahraga itu semakin membuncah. Pras memiliki komitmen menerbitkannya seminggu sekali. Hal itu berlangsung selama dua tahun atau dari kelas empat hingga enam SD hingga eksistensi koran ala Gandung itu mengantarkan Pras pada predikat Wartawan Cilik. Bahkan, dengan pengetahuan lebih soal sepak bola, oleh kawan-kawannya Pras dijadikan semacam manajer pertandingan bola.

“Kaya manajer gitu. Jadi, saya bilang main bola formasinya 4-3-3 atau 4-4-2. Teman saya percaya saja karena saya dianggap punya informasi itu dari koran,” kata Pras.

Saya bersyukur dengan kemewahan hobi membaca dan menulis. Dan, saya senang membagikan pengetahuan dan informasi yang saya miliki.

Pastor dan rumah belajar

Kegemarannya pada buku semakin menjadi. Di tingkat sekolah menengah pertama (SMP), buku bacaan Pras bertema teologi. Terlebih ia juga terinspirasi sosok pastor nasionalis dari Belanda bernama Antonio Lammers, SJ yang keras tapi sayang pada anak-anak. Menurut Pras, ia juga terinspirasi Romo Mangunwijaya, yang tak hanya rohaniwan, tapi juga aktivis sosial yang kerap membela kaum miskin dan membuatkan rumah untuk penduduk miskin di Yogyakarta. Hingga suatu ketika, Pras memohon restu pada sang ayah Stefanus Atmodjo untuk menjadi pastor.

Ojo, duwe anak mung loro (Jangan, punya anak cuma dua),” ucap adik Maria Priatmirahwati ini menirukan perkataan ayahanda kala itu.

Pras tak berkecil hati. Ia kembali menekuni hobi membaca dan menuliskannya seperti sedia kala. Apalagi sang ayah semakin menggiringnya untuk lebih senang membaca. Nyaris setiap bulan ia diajak membeli buku ke pusat kota. Di masa itu, ia banyak melahap novel-novel sejarah. Misalnya yang ia ingat, buku karangan Y.B Mangunwijaya berjudul Burung-Burung Manyar yang diterbitkan sekitar tahun 1981.

Jiwa nasionalis Pras remaja semakin terbangun. Di tengah arus urbanisasi yang membuat rekan sebayanya merencanakan merantau ke Jakarta, Pras justru membangun semacam rumah belajar gratis untuk masyarakat sekitar. Sepulang sekolah, Pras mengajar anak-anak yang buta aksara ataupun sekadar membantu mengerjakan tugas sekolah.

“Sekali lagi saya bersyukur dengan kemewahan hobi membaca dan menulis. Dan, saya senang membagikan pengetahuan dan informasi yang saya miliki. Makanya rumah saya sering dipenuhi orang belajar,” kata langganan juara kelas ini.

Aktivitas remaja Pras juga dipadati dengan berjualan mainan di lapangan kamping dan membantu sang ibunda Caecilia Sukirah menanam bawang di ladang sewaan, sekitar satu kilometer dari rumahnya. Maklum, waktu itu penghasilan ayahnya sebagai guru pas-pasan, bahkan kerap minus.

“Momen itu bermula saat saya menemukan slip gaji Bapak di bawah baju. Ternyata minus. Dari situ kami bertani bawang dan saya jualan mainan, makanan, apa pun, untuk membantu keluarga,” kenang Pras.

Kegelisahan sang amtenar

Demi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Pras pun memilih masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang gratis. Setelah lulus karier pertamanya dilakoni sebagai staf administrasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Negara dan Daerah (PND) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Khusus tahun 1997. Menjadi amtenar sempat membuat Pras gelisah. Jiwanya bukan di situ. Hingga suatu waktu, Pras pun mencurahkan isi hatinya kepada ayahanda.

“Pak, sepertinya aku tidak cocok jadi PNS,” katanya saat itu.

Apalagi, cinta lamanya pada teologi bersemi kembali. Ia lantas mengikuti forum kajian filsafat di sela-sela bekerja. Bukan cinta semu semata. Tak lama kemudian Pras mendaftar di pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara atas saran budayawan, pastor, dan peraih doktor kehormatan bidang teologi dari Universitas Luzern Swiss bernama Franz Graf Von Magnis atau tersohor dengan nama Franz Magnis Suseno. Pada waktu hampir bersamaan ia juga melanjutkan studi di Program Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.

Tesisnya waktu itu telah dibukukan dan diluncurkan pada tahun 2014. Judulnya, Ekonomi Insani: Kritik Karl Polanyi Terhadap Sistem Pasar Bebas. Pada tesis itu Pras menulis mengenai kritikan telak sejarawan ekonomi Karl Polanyi yang menilai dinamika ekonomi yang tak lagi koheren dengan dinamika sosial.

“Semangat pencarian kebenaran yang tak mengenal lelah menginspirasi saya untuk menulis tema filsafat yang lebih membumi dan kontekstual. Polanyi menyarikan, ekonomi insani adalah bentuk ketertanaman ekonomi dalam tata kehidupan manusia secara keseluruhan,” jelas pengagum Bapak Proklamator Mohammad Hatta ini.

Pergerakan bawah tanah juga dilakoni Pras saat masih terdaftar sebagai pegawai pajak. Ia terlibat dalam advokasi dan penelitian di Perkumpulan Prakasa, Komisi Anggaran Independen (KAI), Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Internasional NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Tifa Foundation, dan lain-lain. Ia juga turun demo menjelang runtuhnya rezim Soeharto 1998. Tulisan-tulisannya tentang pajak, ekonomi, filsafat, kala itu juga sering menghiasi media massa.

Mundur dari PNS

Hobi membaca dan menulisnya tak pernah tergadai. Tahun 2010 Pras mengundurkan diri sebagai PNS DJP dan memilih fokus pada bidang akademis dan aktivis. Tulisannya kian menyebar di mana-mana. Ia juga menjadi narasumber isu ekonomi dan perpajakan di media cetak maupun elektronik. “Enggak jadi wartawan, tapi syukurnya bisa menulis di media. Sama-sama menulis,” ungkap Pras tersenyum.

Pras juga sempat bergabung sebagai manajer di SF Consulting, Tax Patner Di RSM AAJ, dan senior advisor di Enforce Advisory. Seiring waktu, Pras bercita-cita untuk mengabdi kepada negara dalam bidang kajian dan penelitian perpajakan. Menurutnya, pajak merupakan instrumen distribusi kesejahteraan dan manifestasi keadilan. Tahun 2014, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), di mana ia menjadi Direktur Eksekutifnya, berdiri.

Pras lantas diajak begabung dalam kelompok kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pokja APBN) Tim Transisi Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla, anggota Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2015, anggota Tim Penasihat Tim Reformasi Perpajakan serta Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai Kemenkeu sejak 2016 hingga sekarang.

Ia juga tetap aktif menulis dan menelurkan sejumlah buku. Di antaranya, Risiko Memiliki NPWP, Panduan Lengkap Pajak, Pintar Menghitung Pajak, Pengampu (n)an Pajak, Antologi Perpajakan Indonesia, dan Taxing Women: Analisis Kebijakan Perpajakan Indonesia terhadap Perempuan dari Perspektif Teori Kritis.

“Hingga saat ini kemewahan dalam hidup tetap sama. Bukan soal jadi wartawan atau tidak. Tapi tetap menulis, membaca, dan memberi informasi kepada khalayak,” tutup dosen yang pernah mengajar di Universitas Tarumanagara, Universitas Kristen Indonesia, dan Universitas Atmajaya Jakarta, dan terakhir di Politeknik Negeri Keuangan STAN ini.

Continue Reading

Recollection

Ajakan Sajak pada Analis Pajak

Aprilia Hariani K

Published

on

Gbr. Dok Majalah Pajak

Alif

Tak bercabang

Tegak berdiri

Tinggi yang menjulang

Kokoh sekuat tekad

Lurusmu selalu beku

Penggalan puisi itu tak sengaja terbaca oleh Dega Pripinda, teman sebangku Rosyid Bagus Ginanjar Habibi sewaktu duduk di bangku kelas tiga Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Boyolangu, Jawa Timur. Kala itu, pelajaran Fisika tengah berlangsung. Bagus—panggilan akrab Rosyid Bagus Ginanjar Habibi—hanya memberi kode untuk diam. Setelahnya Bagus kembali menulis sajak di halaman belakang buku tulisnya. Ia menyematkan judul “Sebatang Alif” pada puisinya itu. Menurut Bagus, puisi itu diilhami sajak “Dzikir” karya sastrawan 1980-an D. Zawawi Imron.

Hingga saat ini, Bagus, yang kini menjabat sebagai Staf Subbidang Pajak Penghasilan (PPh) Industri Ekstraktif Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu masih mengenang masa-masa itu.

“Saya duduk paling belakang, jadi enggak ketahuan guru kalau lagi coret-coret (menulis puisi). Apalagi pas pelajaran Fisika, soalnya enggak terlalu suka,” ungkap pria kelahiran Tulungagung, 26 Juni 1988 ini sembari ketawa saat wawancara dengan Majalah Pajak di D’Nox Café, Jakarta, Senin (28/1).

Pengalihan konsentrasi di kelas, bukan sekali-dua kali terjadi. Bagus memastikan, nyaris setiap ada pelajaran fisika, istirahat, dan jam pelajaran kosong ia gunakan untuk mengarang puisi. Baginya, puisi adalah ungkapan hati yang jujur dan romantis.

Suatu hari, seorang guru biologi bernama Zainudin berulang tahun. Bagus inisiatif memberi kejutan dengan membacakan puisi karangannya berjudul “Selamat Ulang Tahun”, di sela-sela pelajaran. Berharap terkesima, malah sang guru sinis.

“Anak-anak, biarkan saja. Lanjut belajar!” kata Bagus menirukan sang guru kala itu. Momen itu pun disambut gelak tawa seisi kelas. “Malulah. Untungnya waktu sekolah saya memang dikenal suka jail,” kata Bagus, mesem.

Namun, berkat peristiwa itu, Bagus semakin tersohor sebagai siswa “gombal” yang gemar bersajak, sekaligus mengantarkan namanya menjadi peserta dan koordinator lomba cipta puisi tingkat Kabupaten Tulungagung tahun 2006.

Ia ingat puisi yang diperlombakan berjudul “Gadis Bergaun Bidadari”. Sajak ini Bagus ciptakan sebagai ungkapan rasa kagum terhadap seorang gadis di sekolah. Secuil baitnya, “Sosok bidadari yang begitu indah, menggelayut dalam pikiranku, bersenandung dalam lampu temaram, mengiringi langkah roda kereta di tengah malam.”

Kendati tidak menang, puisi “Gadis Bergaun Bidadari” menjadi isi sekaligus judul bukunya yang diterbitkan oleh Guepedia tahun 2018.

Puisi mendidik kita tanpa menggurui. Setiap kata mengandung ilmu dan ungkapan hati yang jujur dan romantis.

Penyair cilik

Sesungguhnya perkenalan Bagus pada puisi sudah berlangsung saat ia duduk di bangku kelas empat Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Majan, Tulungagung, Jawa Timur. Kala itu, sang kepala sekolah Murto Srijannah, meminta Bagus mengikuti perlombaan baca puisi mewakili sekolah. Tanpa pikir panjang Bagus pun mengamini. Apalagi, ia sudah memiliki kemampuan berpidato di khalayak sebelumnya.

Bagus mencoba kembali mengingat judul puisi yang ia bawakan di lomba itu. Sekitar 20 hingga 25 detik Bagus termenung. “Judulnya lupa, karena puisi sudah ditentukan panitia, tapi saya ingat puisi tentang perjuangan di masa penjajahan Belanda. Isinya sangat menyentuh,” kata pria yang hobi naik gunung ini.

Namun yang ia ingat, sang bunda Siti Mudawamatun dan ayahanda Edi Kasturi yang notabene guru agama sangat senang mendengar kabar keikutsertaan Bagus dalam lomba itu.

“Pesan ibu, membaca puisi harus menjiwai dan dihayati. Tidak perlu berlebihan, karena puisi bukan gombalan,” kenang pencinta olahraga lari ini.

Sang kepala sekolahnya pun turut melatih kemampuan membaca puisi Bagus. “Kata Ibu Murto berpesan membaca puisi tidak perlu hafal bait sepenuhnya, karena bukan hafalan. Baca puisi mesti dirasakan,” tambahnya lagi. Bagus mampu mengalahkan para finalis dan masuk nominasi lomba puisi tingkat SD se-Kabupaten Tulungagung.

Sejak momen itu, ketertarikannya pada puisi semakin mendalam. Syukurnya, Ibunda mendukung minat Bagus. Saban bulan Ibunya selalu membawakan majalah dari Departemen Agama yang di dalamnya ada kajian ilmu agama yang dikemas dalam puisi.

“Puisi mendidik kita tanpa menggurui. Setiap kata mengandung ilmu dan ungkapan hati yang jujur dan romantis,” kata penggemar sastrawan Taufiq Ismail dan Mustofa Bisri alias Gus Mus ini.

Tak heran jika Bagus tumbuh menjadi remaja yang puitis. Tak banyak bicara tapi pandai menjahit dan merekam kata. Sudah tak terhitung diksi yang ia tulis di masa SD hingga SMA. Sayang, karyanya tak ia arsipkan.

Analis fiskal

Impiannya menjadi mahasiswa sastra bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang harus padam lantaran biaya. Sebagai anak pertama dari lima bersaudara, Bagus berusaha mengalah demi pendidikan adik-adiknya. Ia pun memilih kuliah di Politeknik Keuangan Negara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lantaran gratis.

“Realistis masuk PKN STAN karena setelah lulus tiga tahun saya sudah punya ikatan dinas, bisa menyekolahkan adik,” kenang alumnus Pondok Pesantren Tanwirul Afkar ini.

Tahun 2010 ia telah bertugas sebagai staf Subbidang Pengembangan Pegawai BKF Kemenkeu, tahun berikutnya jadi staf subbidang Organisasi sampai 2015, dan sekarang mengemban tanggung jawab sebagai staf subbidang PPh Industri Ekstraktif.

“Ya, saya bukan guru bahasa Indonesia atau pengarang. Saya analis fiskal. Subbagian PPh industri ekstraktif sendiri mengelola isu perpajakan perusahaan tambang di Indonesia,” kata Bagus dengan senyum mengembang.

Meski harus mengubur dalam-dalam impiannya, Bagus mengaku sangat bersyukur dapat mengabdi pada negara. Ia bangga dapat menjadi bagian dari BKF yang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut sebagai “otaknya Kemenkeu.”

Puisi untuk menteri

Tahun 2017, Kemenkeu menghelat lomba baca puisi untuk memperingati Hari Oeang. Ya, tentu, Bagus ikut serta. Dengan membawakan puisi syarat kritik berjudul “Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” gubahan Gus Mus, ia menyabet juara II dan juara favorit.

Fragmen itu pula yang membuat finalis Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspiratif Tingkat Nasional 2018 ini kerap diminta untuk membuat dan membawakan puisi di pelbagai acara institusi.

Contohnya, ketika acara Kemenkeu Muda yang menulis puisi “Jangan Pernah Putus Asa Mencintai Negeri Ini”, serta puisi “Jangan Pernah Putus Asa Mencintai Indonesia” yang ia persembahkan untuk Menkeu Sri Mulyani di Raker BKF bertajuk Fiscal Day di Bali (2018).

“Menulis puisi ‘Jangan Pernah Putus Asa Mencintai Indonesia’ untuk Ibu Menteri membuat jantung berdebar lebih cepat. Beliau sosok luar biasa. Apalagi waktu menulis hanya sehari, inspirasi saya kumpulkan dari komentar Bu Menteri,” ungkap Bagus.

Sampai sekarang, Bagus menyimpan baik-baik puisi itu di ponselnya. Ia lantas membacakan di hadapan kami, “Kau yang berani melawan korupsi, kau yang merasa kecewa tapi tetap bekerja, kau yang selalu menikmati pekerjaan demi pengabdian, kau yang menghabiskan waktu untuk kemuliaan.”

Gairah bersajak kembali menggelora. Bagus kini aktif membaca puisi di Rumah Seni Asnur Depok. Bahkan, dua sajak karya Bagus turut dimasukkan dalam antologi Doa Seribu Bulan yang diterbitkan Rumah Seni Asnur Depok. Buku tersebut di tulis oleh penyair tingkat ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Brunei Darussalam.

Rasa syukurnya juga tak terbendung tatkala BKF memberi tugas baru menjadi editor majalah Warta Fiskal—majalah internal BKF. Untuk meningkatkan minat membaca analisis dan penelitian fiskal, rencananya Bagus akan menghadirkan rubrik puisi atau sastra di majalah itu.

“Dengan ada sajian puisi atau karya fiksi lainnya, saya berharap masyarakat atau pegawai lebih tertarik membaca majalah Warta Fiskal. Karena BKF ini, kan, pusatnya analisis kebijakan yang diambil oleh Kemenkeu,” harap peraih juara pertama lomba menulis nonartikel pada perayaan ulang tahun ke-11 BKF tahun ini.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News1 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Breaking News1 bulan ago

Mitra DJP dalam Usaha Mencapai Target Penerimaan Negara

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Bapak Robert Pakpahan...

Breaking News2 bulan ago

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program...

Breaking News3 bulan ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News3 bulan ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News4 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News4 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News4 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News6 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Trending