Connect with us

Breaking News

Membangun Sinergi Penanganan Transfer Pricing

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo membuka Forum Nasional Transfer Pricing (Fornas TP) 2020 pada Selasa-Kamis (25-27/8/2020).

Untuk membangun sinergi dalam penanganan masalah transfer pricing, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar  Forum Nasional Transfer Pricing (Fornas TP) 2020 pada Selasa-Kamis (25-27/8/2020).

Acara yang dilakukan secara virtual ini dibuka oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan diikuti oleh 371 pegawai DJP dari seluruh Indonesia, termasuk pegawai dari direktorat-direktorat di lingkungan Kantor Pusat DJP yang bertugas membuat peraturan dan merumuskan kebijakan strategis di bidang transfer pricing.

Forum diawali dengan diskusi panel empat pejabat Eselon II DJP, yaitu Direktur Perpajakan Internasional, Direktur Keberatan dan Banding, dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, serta Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan.

“Jangan sampai transfer pricing mereduksi basis pajak yang ada di Indonesia”, tegas Suryo Utomo ketika membuka Fornas TP 2020.

Menurut Suryo, transfer pricing bukanlah hal yang salah. Yang kurang tepat adalah ketika harga yang digunakan tidak wajar. Ia mengingatkan bahwa saat ini isu transfer pricing tidak hanya ada di Kanwil LTO (Kanwil DJP Wajib Pajak Besar) dan Kanwil Jakarta Khusus, tetapi sudah menjadi isu yang ada di setiap Kanwil DJP yang ada di seluruh Indonesia.

Suryo meminta kepada pegawai DJP yang bersinggungan dengan transfer pricing agar membaca dan memahami PMK 22 Tahun 2020, termasuk dalam konteks pengawasan, penyelesaian keberatan dan banding, pengawasan, dan penilaian—oleh Fungsional Penilai. Ia menekankan agar pegawai DJP dapat memahami transfer pricing dengan lebih sederhana, yaitu kewajaran harga transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan dapat menjelaskan transfer pricing kepada Wajib Pajak dengan lebih sederhana.

Direktur Perpajakan Internasional John Hutagaol, sebagai Penanggung Jawab Fornas TP 2020 menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bersama tentang risiko penghindaran pajak melalui transfer pricing dan merumuskan langkah bersama untuk menanganinya.

“Forum ini sebagai wujud keseriusan unit-unit kerja di DJP untuk bersinergi dalam menangani transfer pricing secara sistematis dan terstruktur, dimulai dari perumusan kebijakan yang tepat, penyusunan regulasi, pengawasan kepatuhan baik formal maupun materil, hingga penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien,” kata John.

Selain dari lingkungan DJP, forum ini juga menghadirkan narasumber andal di bidang transfer pricing yaitu Benson Ong yang merupakan Senior Advisor di Australian Taxation Office (ATO). Benson menjelaskan berbagai upaya ATO menggunakan risk assessment tools untuk menilai risiko transfer pricing Wajib Pajak, kemudian bertindak berdasarkan penilaian risiko tersebut.

John berharap, paparan Benson dapat menjadi masukan bagi para pegawai DJP, baik dalam perumusan kebijakan di kantor pusat maupun dalam penanganan transfer pricing di unit-unit kerja DJP.

Pada acara itu, hadir juga Achmad Amin, Kepala KPP Madya Batam yang membagikan pengalamannya dalam penanganan transfer pricing di wilayah kerja di KPP Madya Batam. Pengetahuan itu diharapkan dapat memotivasi dan menjadi role model bagi unit-unit kerja DJP lainnya dalam menangani penghindaran pajak melalui transfer pricing.

Pada hari kedua Fornas TP, diskusi penanganan transfer pricing dibagi menjadi dua working group. Working group yang pertama membahas dan mendiskusikan strategi pengawasan kepatuhan dan penggalian potensi atas transaksi, termasuk bagaimana DJP akan mendesain dan menggunakan tools untuk mendeteksi risiko penghindaran pajak melalui transfer pricing dengan menggunakan data yang dimiliki DJP, termasuk data CbCR. Sedangkan working group yang kedua bertugas memetakan dan mengidentifikasi regulasi dan penanganan transfer pricing dalam upaya penyelesaian sengketa perpajakan internasional yang efektif dan efisien.

Ketua Panitia Fornas TP 2020 Dwi Astuti menyebutkan, ada beberapa rekomendasi yang berhasil dirumuskan para peserta diskusi. Rekomendasi yang dihasilkan merupakan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menangani penghindaran pajak melalui transfer pricing, pemanfaatan data untuk analisis transfer pricing, dan regulasi penanganan penghindaran pajak melalui transfer pricing.

Dwi memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dalam diskusi akan menjadi rekomendasi resmi Fornas TP 2020 yang selanjutnya akan dibahas secara bersama-sama oleh direktorat-direktorat terkait di DJP untuk dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penanganan Transfer pricing di DJP.

Breaking News

Upaya Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun, masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat masih menjadi tantangan mengembangkan sektor itu. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Brand Ekonomi Syariah sebagai upaya penjenamaan (branding) ekonomi syariah di tengah masyarakat. Peresmian itu bertepatan dengan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara, Jakarta pada Senin, (25/1/21).

“Dalam rangkaian ikhtiar besar ini, saya juga menyambut baik peresmian Brand Ekonomi Syariah. Ini sangat penting untuk meningkatkan awareness masyarakat sebagai dukungan atas seluruh kegiatan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Jokowi.

Brand Ekonomi Syariah ini merupakan satu logo atau simbol milik negara yang dapat digunakan untuk menyatukan kebersamaan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menuturkan, jenama (brand) itu selanjutnya juga digunakan dalam upaya peningkatan literasi, edukasi, dan sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat.

Brand Ekonomi Syariah juga digunakan untuk peningkatan literasi, edukasi, serta sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah yang masif dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah,” tuturnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Sekretaris KNEKS menyampaikan bahwa peresmian Brand Ekonomi Syariah merupakan inisiasi dari KNEKS sebagai salah satu upaya menjawab tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Brand ekonomi syariah dapat digunakan seluruh kementerian dan lembaga serta para stakeholder yang bergerak di dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah pada setiap produk, program, kegiatan, maupun kampanye yang dilakukan,” ujarnya.

Acara peluncuran GNWU dan peresmian Brand Ekonomi Syariah dihadiri secara virtual oleh para menteri dan kepala lembaga negara, gubernur, pemangku kepentingan wakaf, hingga korporasi dan pemberi wakaf. Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mendampingi Presiden secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Lanjut baca

Breaking News

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Salah satu daerah terdamapak bencana alam di Indonesia/Foto: Istimewa

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan memadai dalam menghadapi bencana, salah satunya kesiapan pendanaan. Menurut Bank Dunia, Indonesia adalah negara dengan risiko bencana dengan peringkat ke-12 dari 35 negara di dunia. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terpapar risiko bencana. Dampak dari berbagai bencana ini sangat signifikan dan multidimensi, mulai dari merenggut korban jiwa hingga merugikan pembangunan dan ekonomi masyarakat, termasuk yang miskin dan rentan.

Dalam menghadapi risiko bencana, pemerintah selalu menyiapkan Dana Cadangan Bencana dalam APBN sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi bencana. Namun demikian, upaya ini perlu dilengkapi dengan kebijakan pendanaan yang bersifat proaktif untuk menurunkan dan memindahkan risiko yang dihadapi masyarakat dan keuangan negara. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pendanaan kegiatan mitigasi bencana dan pengasuransian aset masyarakat dan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Febrio Kacaribu menjelaskan, upaya proaktif pemerintah dalam pendanaan kegiatan mitigasi ini tertuang dalam Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI). Salah instrumen utama Strategi DRFI pemerintahan adalah inovasi skema pendanaan kolaboratif Pooling Fund Bencana (PFB). PFB adalah instrumen pendanaan utama pada Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) dan merupakan skema mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan mitra pembangunan untuk diakumulasikan dan dikembangkan bagi pendanaan penanggulangan bencana.

Menurut Febrio, PFB akan dikelola oleh unit pengelola dana yang berbentuk Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan. PFB menyentuh mulai dari tahap prabencana, darurat bencana, hingga pascabencana.

“Pemerintah Indonesia akan terus berinovasi dalam memitigasi risiko, menangani bencana, serta memulihkan pembangunan pasca bencana. Dengan adanya PFB, respons di bidang pendanaan ini diharapkan lebih tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Febrio melalui keterangan tertulis, Jumat (22/1/21).

Untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun PFB, Grup Bank Dunia telah menyepakati program Investment Project Financing with Performance-Based Conditions (IPF-PBCs) senilai 500 juta dollar AS. Program ini akan disertai hibah senilai 14 juta dollar AS dari Global Risk Financing Facility (GRIF), yaitu 10 juta dollar AS dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Program itu mengawal reformasi kebijakan dan akan digunakan untuk membangun kapasitas keuangan dan kelembagaan PFB serta perbaikan tata kelola pendanaan penanggulangan bencana.Tiga fokus utamanya adalah pendirian dan operasionalisasi PFB; peningkatan kesiapsiagaan untuk respons terhadap bencana yang lebih efektif di seluruh instansi pemerintah; dan pembangunan kapasitas dan sistem PFB untuk mendukung pendanaan penanggulangan bencana secara efektif.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu Luky Alfirman menambahkan, selain sebagai modality untuk memperkuat kesiapan dalam menghadapi bencana, IPF-PBCs juga telah menambah instrumen pembiayaan yang dimiliki dalam penyediaan budget support.

“Agar instrumen ini dapat dimanfaatkan dengan baik diperlukan sinergi antarunit, sehingga apa yang menjadi performance sebagai syarat pemanfaatan fasilitas ini dapat di-deliver sesuai dengan jadwal yang disepakati,” kata Luky. Ia menambahkan, sebagai executing agency program tersebut, BKF akan SP –2/BKF/2021 merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan pembentukan PFB dan pelaksanaan reformasi kebijakan yang menjadi komitmen dalam program ini.

Lanjut baca

Advertorial

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung dan Jakarta. Kelas pajak akan dikemas paralel bersamaan dalam dua metode kelas, yaitu kelas off-line (luring), yaitu peserta hadir ke lokasi venue acara, juga kelas on-line dengan peserta mengikuti acara secara virtual menggunakan aplikasi zoom on-line meeting.

Board of Community PajakMania Andika Hardianto mengatakan, peserta yang hadir ke venue akan dibatasi kuota jumlahnya dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Bagi peserta yang mengikuti kelas on-line juga tetap nyaman karena konsep tampilan didesain dengan sangat baik dan pembicara akan melakukan interaksi dengan peserta. Info lengkap tentang acara dan ketentuan bisa diakses di laman situs Komunitas  PajakMania” kata Andika di Jakarta, Jumat (22/1/21).

Tema yang akan dibawakan pada kelas pajak tahun ini pun beragam, antara lain Pemeriksaan Pajak; Penyusunan SPT Tahunan PPh (Orang Pribadi dan Badan); Pajak Internasional dan Penerapan P3B; dan Persiapan Penyusunan TP Doc.

Sebagai informasi, PajakMania adalah komunitas praktisi dan peminat perpajakan yang kini beranggotakan lebih dari 1000 orang. Anggota komunitas berasal dari berbagai latar belakang, seperti konsultan pajak, staf perpajakan perusahaan, fiskus (pegawai kantor pajak), mahasiswa hingga dosen di bidang perpajakan.

Sejak 2010, komunitas ini secara aktif berdiskusi tentang isu-isu terbaru atau wawasan terkini mengenai peraturan perpajakan di Indonesia. Komunitas ini juga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para anggotanya. Secara rutin, komunitas juga mengadakan pertemuan lewat acara bertajuk Kopdar PajakMania. Hingga kini, acara Kopdar PajakMania sudah diadakan lebih dari 13 kali di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan.

Komunitas PajakMania bekerja sama dengan berbagai pihak dan instansi secara rutin menyelenggarakan kegiatan forum diskusi seperti Kelas PajakMania dan Kopi Darat PajakMania. Forum diskusi ini terutama secara langsung membahas hal-hal kongkret dan teknis tentang penerapan aturan perpajakan. Topik atau tema yang dipilih adalah yang langsung terkait dengan hal yang dilakukan di tataran teknis, misalnya saat berhubungan dengan penggunaan aplikasi layanan on-line yang disediakan oleh DJP.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News17 jam lalu

Upaya Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun, masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat masih...

Breaking News4 hari lalu

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan...

Advertorial4 hari lalu

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung...

Breaking News4 hari lalu

Menyambung Nyawa Pariwisata

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.   Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata...

Breaking News5 hari lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News6 hari lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News1 minggu lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News1 minggu lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News1 minggu lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Breaking News2 minggu lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved