Connect with us

Opinion

Membangun Kesadaran Pajak Lewat Citra Secarik Batik

Diterbitkan

pada

Melalui batik, DJP telah mengenalkan pajak sekaligus menunjukkan komitmennya untuk memajukan UMKM

Sebuah peribahasa mengatakan “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Peribahasa ini juga berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap elemen negara harus bersatu dan bergotong-royong untuk membangun negara Indonesia. Salah satu wujud gotong-royong yang dapat dilakukan adalah dengan membayar pajak. Hal ini karena pajak merupakan sumber utama APBN untuk pembangunan Indonesia. Namun, saat ini budaya gotong-royong membayar pajak belum optimal. Sebab, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah. Sebagian bahkan belum menyadari bahwa pajak telah banyak berkontribusi bagi kehidupan mereka. Ini permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan agar semangat gotong-royong membangun Indonesia melalui kesadaran membayar pajak kian meningkat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Salah satu cara yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan program inklusi kesadaran pajak. Menurut laman www.edukasi.pajak.go.id, inklusi kesadaran pajak merupakan sebuah program kerja sama antara DJP dengan kementerian yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan, baik bagi peserta didik, guru, ataupun dosen. Melalui program inklusi kesadaran pajak, DJP berharap dapat mendidik generasi muda agar nantinya memiliki budaya dan karakter berwawasan kebangsaan, seperti cinta tanah air, bela negara, dan kesadaran membayar pajak.

Saat ini Indonesia masih belum mampu menghimpun penerimaan pajak yang ideal. Dikutip dari laman www.pajak.go.id, pada tahun 2018 tax ratio Indonesia baru mencapai 11,5 persen. Artinya, pajak yang dikumpulkan oleh negara hanya sekitar 11 persen dari total aktivitas perekonomian nasional. Di sisi lain, pajak masih menjadi penopang terbesar anggaran pembangunan nasional. Pada tahun 2019, pajak menyumbang 82,5 persen dari total APBN. Apabila kesadaran pajak masyarakat meningkat, tentu tax ratio akan meningkat. Dengan demikian, sumbangsih pajak terhadap pembangunan Indonesia juga akan meningkat. Oleh karena itu, kesadaran membayar pajak merupakan aset besar Indonesia di masa mendatang.

Sosialisasi Melalui Visual

Program inklusi kesadaran pajak telah dilaksanakan dengan baik oleh DJP. Meski demikian, DJP tetap memerlukan sebuah inovasi-inovasi untuk menyosialisasikan kesadaran pajak. Inovasi ini juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi kejenuhan masyarakat dengan metode-metode yang selama ini umum dilakukan. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan DJP adalah dengan melakukan sosialisasi kesadaran pajak melalui visual. Media visual merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyampaikan pesan. Seperti kata pepatah, “A picture is worth a thousand words”. Sebuah gambar dapat bernilai ribuan kata.

DJP telah mengambil langkah yang baik dengan membuat logo sadar pajak. Logo ini dapat menjadi sebuah brand tentang kesadaran pajak. Logo ini akan memudahkan masyarakat untuk mengingat tentang pentingnya kesadaran pajak.

Gambar 1. Logo Sadar Pajak (www.pajak.go.id)

 

Batik Sadar Pajak

Logo sadar pajak yang dibuat oleh DJP sangat estetik. Untuk mendekatkan pajak dengan masyarakat, penulis yang kebetulan adalah salah satu pengusaha batik asal Kota Yogyakarta, pada tahun 2018 mencoba mengaplikasikan logo tersebut dalam secarik batik. Batik ini merupakan inisiasi antara Penulis dengan Sanityas Jukti Prawatyani yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP DIY.

 

Gambar 2. Batik Sadar Pajak (Edisi 1)

Batik ini merupakan bukti dari kegigihan pegawai pajak dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak bagi masyarakat. Penulis tergerak untuk ikut membantu sosialisasi kesadaran pajak setelah beberapa kali mendengarkan paparan Sanityas tentang manfaat pajak bagi masyarakat. Penulis menyadari bahwa ternyata pajak telah memberikan kontribusi besar, mulai dari beasiswa sekolah hingga fasilitas kesehatan yang telah diterima penulis. Akhirnya batik ini berhasil menarik minat pegawai pajak. Daya tarik tersebut juga tidak terlepas dari makna filosofis yang terkandung dalam desain batik sadar pajak. Desain ini mengombinasikan motif klasik kawung dengan logo sadar pajak.

Logo sadar pajak menggambarkan semangat yang tinggi dari DJP untuk menanamkan kesadaran pajak. Motif kawung dipilih untuk menggambarkan kebijaksanaan. Dalam hal ini, artinya harapan agar masyarakat Indonesia dapat bersikap bijaksana dengan bersedia menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Selain itu, empat bulatan dalam motif kawung dengan pusat di tengah menunjukkan struktur semesta (kosmologi). Bentuk menyilang di tengahnya merupakan gambaran pusat energi alam semesta. Dalam konteks ini berarti ketika seluruh masyarakat Indonesia sadar dan bersedia membayar pajak, maka akan ada energi luar biasa untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia.

Kekuatan Visualisasi

Sebuah penelitian dalam buku Visual Storytelling A Brief Practical Guide menunjukkan bahwa seseorang lebih cepat dan mudah menangkap informasi dalam bentuk visual. Sekitar tahun 1960-an, Profesor Albert Mehrabian dari University of California melakukan penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hanya 7 persen makna dari pesan ditangkap melalui kata-kata (verbal) dan 38 persen makna dari pesan ditangkap melalui vokal. Sedangkan 55 persen atau yang paling besar makna dari pesan ditangkap melalui visual.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Cheryl L. Grady dan tim yang juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemrosesan pesan yang dibawa oleh gambar dan kata-kata dalam memori. Gambar melibatkan banyak representasi dan asosiasi dengan pengetahuan lain, sehingga manusia akan lebih mudah mengingat pesan yang disampaikan oleh gambar daripada kata-kata.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menggunakan visual akan memberikan kekuatan penyampaian pesan yang baik. Pada kasus batik sadar pajak, batik pajak edisi 1 dengan desain filosofis akan memberikan semangat lebih bagi para pegawai DJP dengan adanya kebanggaan bahwa mereka membantu pembangunan negara dengan cara mengajak masyarakat membayar pajak. Sementara batik pajak edisi 2 dengan tema manfaat pajak lebih menggambarkan secara jelas manfaat dari pajak. Dengan gambar yang lebih jelas disertai keterangan makna batik, diharapkan Wajib Pajak yang melihat atau memakainya akan selalu teringat bahwa pajak memiliki manfaat di segala bidang. Dengan demikian, akan timbul kebanggaan dan kerelaan untuk membayar pajak karena Wajib Pajak akan merasa dirinya ikut serta dalam pembangunan Indonesia.

Sarana Sosialisasi Manfaat Pajak

Batik sadar pajak memang memiliki makna filosofis yang mendalam, akan tetapi batik ini hanya beredar di lingkungan pegawai DJP. Batik ini belum dapat mengomunikasikan pesan pada masyarakat umum. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi batik sadar pajak dengan desain berbeda untuk dapat membantu sosialisasi manfaat pajak. Salah satu contohnya adalah seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Batik Sadar Pajak (Edisi 2/ Manfaat Pajak)

Batik ini memberikan gambaran manfaat pajak di Indonesia, meliputi untuk pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial, fasilitas umum, pariwisata, keagamaan, keamanan, pertahanan, transfer daerah, lingkungan hidup, dan dana desa. Batik ini menggunakan konsep motif klasik sekar jagad yang menggambarkan keindahan dan kejayaan Indonesia setelah masyarakatnya sejahtera karena meningkatnya kesadaran dalam membayar pajak. Dengan batik ini, diharapkan masyarakat menjadi semakin tahu bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk pembangunan Indonesia. Dengan demikian kesadaran membayar pajak yang dimiliki masyarakat semakin tinggi.

DJP juga dapat menggunakan batik untuk sosialisasi dengan cara menyediakan batik sadar pajak sebagai suvenir kegiatan DJP dan membuat seragam dengan batik bertema kesadaran pajak. Selain itu, batik ini juga dapat digunakan untuk kegiatan sosialisasi misalnya dengan menjelaskan manfaat dari pajak melalui motif batik. Bahkan DJP dapat menyosialisasikan kesadaran pajak dengan kegiatan membatik bersama-sama dengan selembar kain kecil bermotif sadar pajak.

Batik memiliki keunggulan sebagai media pendukung sosialisasi kesadaran pajak, di antaranya karena batik dapat diterima semua kalangan. Batik merupakan budaya asli Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Saat ini batik telah menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Selain dapat diterima oleh semua kalangan di Indonesia, batik juga dapat digunakan baik ketika acara formal ataupun nonformal.

Selama ini belum ada instansi yang menggunakan batik sebagai media sosialisasi program. Penggunaan batik sebagai media sosialisasi yang dilakukan DJP dapat menjadi terobosan baru yang akan menarik perhatian banyak kalangan. Hal ini karena selama ini belum ada instansi yang menggunakan batik sebagai media sosialisasi. Terobosan ini tentunya akan berdampak positif, khususnya untuk target anak muda yang biasanya menyukai hal-hal yang baru. Desain batik dapat dibuat semenarik mungkin, sehingga dapat diterima semua usia.

Selain itu, melalui batik DJP telah menunjukkan komitmennya untuk kemajuan UMKM. Selama ini DJP terus melakukan perbaikan, baik dalam hal program ataupun pelayanan. Namun, di kalangan masyarakat khususnya UMKM, sebagian besar masih dianggap DJP adalah institusi yang menakutkan. Oleh karena itu, DJP harus lebih merangkul para pelaku UMKM. Dengan melibatkan para pelaku UMKM yang ada di daerah untuk membuat batik sadar pajak, berarti DJP secara langsung telah ikut berkontribusi dalam kemajuan usaha UMKM.

Keunggulan lainnya, batik menjadi alat branding bagi instansi yang mencintai produk lokal. Penggunaan batik sebagai media sosialisasi akan menciptakan brand bahwa DJP mencintai produk-produk lokal. Hal semacam ini akan membuat masyarakat semakin peduli dengan DJP dan tentu saja akan berdampak positif terhadap citra DJP yang semakin baik.

Kesadaran Pajak, Aset Masa Depan

Penggunaan batik sadar pajak sebagai salah satu media sosialisasi akan memberikan dampak positif untuk peningkatan kesadaran pajak masyarakat. Dengan adanya peningkatan kesadaran pajak masyarakat, khususnya para generasi muda, akan memberikan dampak positif untuk perkembangan Indonesia di masa mendatang. Sebab, generasi muda saat ini akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa mendatang.

Apabila mereka telah memiliki kesadaran pajak sejak dini, mereka akan secara sukarela menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk pajak. Bahkan mereka akan mengajak teman-temannya untuk ikut serta membangun Indonesia melalui pajak. Dengan adanya generasi-generasi seperti ini, kemungkinan di masa depan tidak perlu lagi ada tagline “Orang Bijak Taat Pajak” ataupun “Bangga Bayar Pajak”. Hal ini karena masyarakat sudah merasa bahwa pajak merupakan suatu kebutuhan, layaknya makan dan minum. Masyarakat akan secara sukarela bersama-sama mendukung pembangunan Indonesia dengan membayar pajak. Dengan demikian, pendapatan pajak pasti akan meningkat, sehingga pembangunan Indonesia dapat lebih optimal.

 

*) Miftahudin Nur Ihsan, S.Pd/Penerima Penghargaan Edutax DJP RI 2019 “Pencipta Batik Sadar Pajak”

 

Miftahudin Nur Ihsan, S.Pd, Founder Smart Batik Indonesia. Penerima Penghargaan Edutax DJP RI 2019 “Pencipta Batik Sadar Pajak"

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinion

Keterbatasan bukan Pembatas

Diterbitkan

pada

Penulis:

Rivan
Dian Anggraeni, Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP/ Foto: Dok. Pribadi dan DJP

Kaum disabilitas berhak mendapatkan akses yang setara dalam edukasi perpajakan. Mereka juga berhak berbagi inspirasi.

Penulis: Dian Anggraeni, Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP/ Foto: Dok. Pribadi dan DJP

 

Untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap tanggal 3 Desember, Direktorat Jenderal Pajak menghelat acara bertajuk “Isyarat Cinta untuk Negeri”. Acara ini merupakan kegiatan edukasi pajak yang ditujukan untuk kaum disabilitas, khususnya penyandang tunarungu.

Acara yang berlangsung pada tanggal 6 Desember 2021 di Aula Chakti Buddhi Bakti Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ini, dihadiri oleh seratus penyandang disabilitas rungu di bawah naungan Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Kepemudaan. Edukasi perpajakan yang dikemas dalam bentuk gelar wicara, mendatangkan narasumber yang juga merupakan penyandang tunarungu.

Narasumber yang pertama adalah Komisioner Komisi Nasional Disabilitas RI, Ibu Rachmita Maun Harahap, ST., M.SN. Ibu Rachmita yang akrab dipanggil Ibu Mita juga berprofesi sebagai dosen aktif di Universitas Mercu Buana Jakarta. Berbekal gelar Doktor Ilmu Seni Rupa dan Desain dari ITB, Ibu Mita mengajar jurusan Desain Komunikasi Visual.

Narasumber kedua adalah seorang anak muda, putra penyanyi senior Dewi Yull. Adalah Surya Sahetapy, yang wajah tampannya sudah sering wira-wiri di layar kaca maupun jagat media sosial. Tak puas mengantongi gelar sarjana dari Sampoerna University, Surya kini melanjutkan studi beasiswa untuk meraih gelar master di Rochester Institute of Technology, USA.

Ibu Mita, Surya dan penyandang disabilitas rungu yang lain lebih senang dipanggil dengan sebutan Teman Tuli.

Edukasi kepada Teman Tuli berlangsung semakin seru dengan John Martin sebagai moderator. Selain menyampaikan kisah yang sangat inspiratif dari para narasumber, acara gelar wicara juga menyampaikan manfaat pajak bagi negara. Para Teman Tuli antusias dalam mengikuti dan mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi. Keterbatasan tidak menjadi kendala berarti dalam penyampaian edukasi, karena turut hadir pula juru bahasa isyarat dalam acara tersebut.

Melalui acara ini, Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Direktorat P2Humas menunjukkan dukungan kepada teman-teman disabilitas bahwa mereka berhak mendapatkan akses atas informasi perpajakan yang setara.

Kesetaraan merupakan satu kata yang sangat bermakna bagi Teman Tuli. Diperlakukan sama dan memperoleh hak secara penuh sebagai sesama makhluk Tuhan merupakan perjuangan besar dalam hidup mereka. Hal ini dirasakan juga oleh salah satu Teman Tuli yang sangat inspiratif, Putri Santoso salah satu co-founder Kopi Tuli. Darinya kita dapat belajar banyak hal.

Berbincang dengan wanita cantik berusia 30 tahun berdarah Solo–Cirebon, benar-benar menguras perasaan. Rasa haru sontak mengalir melihat wanita muda yang secara fisik memliliki keterbatasan, tapi semangat dan daya juangnya tidak mengenal batas.

Tanpa kendala komunikasi yang berarti, Putri bercerita mengenai kisah hidupnya yang tidak mudah. Di usia 6 tahun, ibunya harus berusaha keras mencari sekolah yang mau menerimanya di SD umum. Sepuluh SD menolak untuk menerima Putri sebagai salah satu muridnya. Bukan tanpa alasan ibunya mendaftarkan Putri di sekolah umum. Sejak dini, ibunya sudah menyiapkan Putri untuk dapat survive di tengah masyarakat. Sejak usia setahun, sang ibu sudah memasukkan Putri ke Taman Latihan Observasi Tuli untuk belajar gerakan mulut. Putri tidak disembunyikan dan dianggap sebagai aib dalam hidup ibunya. Dengan bangga ibunya selalu mendorong dan memotivasi Putri untuk tampil percaya diri.

Menginspirasi

Takdir yang cukup pahit sudah harus dijalani Putri dan ibunya. Ketika Putri masih berusia dua bulan di dalam kandungan, Tuhan memanggil ayahnya. Sang ibu, ditinggal suami dalam keadaan mengandung dan harus menanggung beban serta duka yang dalam.

Karena putra pertama terlahir normal dan tidak ada keluarga yang tuli, ibunya tidak menyadari jika putri keduanya terlahir Tuli. Sampai ketika perayaan ulang tahun yang pertama, Putri tidak memberikan respons atas suara-suara tepuk tangan dalam perayaan ulang tahunnya.

Sebesar apa pun dukungan yang diberikan Ibunda, tekanan dalam lingkungan pergaulan tetap membuat Putri tertekan. Sungguh tidak mudah menjalani hari-hari yang penuh dengan ejekan dan perundungan. Bukan hanya teman sepermainan yang mengucilkan dan mengejek. Guru-guru pun tidak semua yang dapat menerima keterbatasan Putri. Kata-kata menyakitkan seperti goblok atau budek sering dilontarkan tanpa perasaan hanya karena Putri tidak merespons ketika dipanggil. Sampai ketika menginjak SMP kelas 2, Putri tidak tahan. Saat itu Ia ingin mengakhiri hidupnya.

Dengan hati yang hancur mendapati Putri seperti itu, ibunda terus mendorong dan membesarkan hatinya. Hingga akhirnya ketika menginjak bangku SMA, Putri mulai merasa lega. Di SMA, ia banyak mendapatkan teman yang bisa menerimanya. Di bangku SMA pula, Putri berkenalan dengan pria tambatan hati, yang kelak menikahinya delapan tahun kemudian.

Selepas SMA, Putri yang memiliki mimpi menjadi wanita karier, melanjutkan kuliah di Universitas Bina Nusantara jurusan Desain Komunikasi Visual. Tempaan hidup yang sudah dialaminya membuat Putri tidak patah arang ketika ijazah S1 yang ia jadikan modal untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan tidak diperhitungkan. Lagi-lagi keterbatasan menjadi alasan penolakan pengajuan lamaran-lamarannya. Mimpi menjadi wanita kantoran ia kubur. Darah pengusaha yang mengalir deras dari almarhum ayahnya, menginsipirasi Putri merintis usaha. Dimulai dengan membuka yayasan yang memberikan pelatihan kepada teman-teman Tuli, Putri banyak menerima pesanan berupa baju seragam, kue dan lain-lain.

Pada tahun 2018, dengan dukungan suami bersama dua Teman Tuli lain, Putri mendirikan Kopi Tuli. Semangat dan idealisme yang menyala terang dalam hidup Putri, membuat Putri tidak tanggung-tanggung mengelola kafe ini. Putri mempekerjakan sesama Teman Tuli di kafenya. Bahkan, salah satu barista Kopi Tuli terdaftar dalam rekor MURI sebagai barista Tuli pertama.

Dalam dua tahun Kopi Tuli terus berkembang dan mulai menambah jumlah gerainya. Hingga sebelum pandemi, Kopi Tuli sudah memiliki tiga gerai.

Sejak awal mendirikan Kopi Tuli, Putri sudah membereskan seluruh administrasi terkait, termasuk pendaftaran NPWP. Tidak hanya NPWP atas Kopi Tuli, namun Putri juga mewajibkan seluruh karyawannya untuk memiliki NPWP. Putri turun tangan sendiri memastikan pajak-pajak terkait usaha maupun karyawannya sudah dilaksanakan dengan baik.

Guncangan yang diakibatkan oleh pandemi, turut dirasakan Putri dan Kopi Tulinya. Mengaku semakin banyak menombok selama dua tahun terakhir, Putri terpaksa menutup dua gerai Kopi Tuli. Namun, bukan Putri namanya kalau menyerah. Putri tetap semangat dan optimistis bahwa suatu saat nanti, ia bisa membuka kembali gerai-gerai Kopi Tuli. Apa yang dilakukan Putri telah menginspirasi Teman Tuli lainnya. Setelah Kopi Tuli, kini mulai banyak gerai-gerai kopi lain yang dimiliki dan dikelola oleh Teman Tuli.

Selain sibuk mengembangkan bisnisnya, Putri disibukkan oleh permintaan untuk menjadi narasumber dari berbagai pihak termasuk instansi-instansi besar. Saat ini pun Putri sedang mempersiapkan diri untuk keberangkatannya ke Amerika Serikat pada medio 2022 ini untuk melanjutkan beasiswa pendidikannya.

Jika sudah begini, bukan hanya haru yang saya rasa, tapi juga malu. Putri memang terlahir tidak sempurna, tapi semangat juang untuk mencapai kesetaraan yang jauh melampaui semangat banyak orang normal, telah menyempurnakan nilainya di mata Tuhan dan makhluk-Nya.

Dengan senyum yang selalu tersungging di wajah cantiknya, Putri menutup perbincangan dengan mata berbinar, “Saya yakin, Allah memiliki maksud yang baik dan akan memberikan yang terbaik buat saya”.

Lanjut baca

Opinion

IKN, Momentum atau Beban Ekonomi Nasional?

Diterbitkan

pada

Penulis:

Sidang paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Januari 2022 secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Nagara (IKN) menjadi Undang-undang IKN. Dengan disahkannya RUU tersebut, maka rencana pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi kenyataan. Keberadaan UU ini akan membuat pemerintahan selanjutnya wajib meneruskan langkah pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Artinya, mulai 2024 dan seterusnya, pemerintah wajib menanggung dan menjalankan keputusan presiden saat ini, yakni Presiden Joko Widodo.

Yang selanjutnya perlu kita cermati adalah kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dan kesiapan Penajam Paser Utara ini menjadi ibu kota negara. Situs ikn.go.id pada Selasa 18 Januari 2022 menampilkan angka kebutuhan dana senilai Rp 375,7 triliun. Rinciannya, Rp 252,5 triliun bersumber dari APBN, kemudian 123,2 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta dan BUMN.

Sedangkan versi buku saku IKN, pendanaan ibu kota baru ini mencapai Rp 466 triliun. Ketika orientasi pembiayaan menyangkut APBN, pemerintah harus berhati-hati dalam me-manage utang. Karena posisi per November 2021, utang telah menyentuh angka Rp 6.713,24 triliun, atau setara dengan 39,38 persen PDB. Rasio utang ini akan terus bertambah pada tahun 2022 ini, karena direncanakan pemerintah akan kembali menambah utang sebesar Rp 973,6 triliun untuk kembali menambal kekurangan APBN 2022.

Tahun 2022 akan menjadi tahun yang krusial, karena berbarengan dengan momentum tahun terakhir pemerintah boleh menggunakan instrumen UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menangani Pandemi Covid-19, di mana pemerintah bisa membuat rancangan defisit APBN lebih dari 3 persen PDB.

Hal strategis kedua adalah, mulai berjalannya agenda politik menuju pileg dan pilpres mulai di semester kedua nanti. Agenda politik ini tentunya membutuhkan konsentrasi pemerintah dalam mengatur kebijakan-kebijakan ekonomi agar tetap bisa stabil dan tumbuh sesuai dengan proyeksi awal. Dengan disetujuinya UU IKN ini, menambah daftar panjang fokus pemerintah untuk bisa mengatur keuangan dan utang negara agar lebih managable.

Selain keuangan negara, yang perlu diukur oleh pemerintah adalah biaya sosial yang timbul di masyarakat dan aspek psikologis masyarakat yang bisa mempengaruhi asumsi makro ekonomi. Dengan perpindahan orang dan pemerintahan ke tempat yang baru, akan cenderung membuat  inflasi meningkat, karena faktor kegiatan ekonomi yang tidak normal. Pemerintah sedang berupaya keras menaikkan pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini tergerus oleh melonjaknya inflasi, sehingga secara umum bisa mereduksi kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2022 ini adalah tahun yang strategis bagaimana Indonesia bisa bangkit kembali secara ekonomi pasca pandemi. Jangan sampai keuangan negara terbebani untuk kebijakan-kebijakan yang justru menambah berat. Misalnya, belajar dari kebijakan kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemudian menjadi beban APBN dalam perjalanannya.

UU IKN telah disetujui. Untuk selanjutnya bukan memperdebatkan apakah kita setuju atau tidak setuju dengan kebijakan perpindahan ibu kota ini. Tetapi, memberikan masukan ke pemerintah, agar bagaimana momentum di tahun 2022 ini pemerintah pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pro dengan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai, program pemindahan IKN ini menjadi beban masyarakat dan anak cucu kita di masa depan. Selanjutnya, kita akan sama-sama melihat di masa depan, apakah IKN ini akan menjadi momentum atau justru beban buat ekonomi nasional.

 

Jakarta, 19 Januari 2022

Ajib Hamdani (Pengamat Ekonomi IndiGo Network)

Lanjut baca

Opinion

7 Alasan Ikut PPSWP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Suharno Direktur TaxPrime Academy dan EduNesia

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak adalah peluang emas yang terlalu berharga untuk dilewatkan.

Penulis: Suharno, Direktur TaxPrime Academy dan EduNesia

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP) telah dirilis dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 29 Oktober 2021. PPSWP adalah program pengungkapan kekayaan bersih secara sukarela atas harta kekayaan yang diperoleh Wajib Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta kekayaan tersebut.

Tapi, kenapa harus ikut PPSWP? Menurut hemat penulis, setidaknya ada tujuh alasan kuat mengapa WP perlu ikut PPSWP.

Pertama, pemerintah memiliki data keuangan dan data nonkeuangan yang luas. Menurut Saji Ijiyemi, “Information is power”. Pernyataan ini sejalan dengan keberhasilan pemungutan pajak di negara maju, yaitu karena data dan informasi keuangan WP dan transaksi dapat dikumpulkan secara memadai.

Sejak tahun 2007, pemerintah telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk memperoleh informasi keuangan dari seluruh instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan Pasal 35A UU KUP. Namun, karena hasilnya belum optimal, pemerintah menerbitkan PERPPU 1/2017 yang mengharuskan bank dan lembaga keuangan untuk secara otomatis menyampaikan informasi keuangan setiap nasabah kepada pemerintah. Kemudian, sejak 2018 Indonesia telah menerima pasokan data keuangan secara otomatis berdasarkan konsensus Automatic Exchange of Information (AEoI) dari sebagian besar negara di dunia, termasuk negara tax haven. Alhasil, saat ini otoritas pajak memiliki data yang telah diklarifikasi dalam SPT senilai Rp 5.646 triliun (795.505 WP) dan data dari AEOI yang sedang diklarifikasi kepada WP sebesar Rp 676 triliun (50.095 WP).

Kedua, nomor KTP sekarang dijadikan sebagai NPWP. Penerapan nomor KTP sebagai pengganti NPWP sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2 Ayat (1a) UU HPP berdampak luas kepada WP. Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP akan membuat terintegrasinya seluruh data keuangan, aset, pendapatan, dan lain-lain dari seluruh instansi pemerintah atau swasta dalam satu orang. Hal ini sangat memudahkan otoritas pajak memantau kepatuhan WP.

Ketiga, aplikasi big data analytics untuk menilai kepatuhan pajak. Penerapan big data analytics diyakini sangat mampu meningkatkan penerimaan pajak. Otoritas pajak saat ini sedang mengembangkan core tax system yang akan secara signifikan membantu memantau kepatuhan WP; pengawasan terhadap data perpajakan akan jauh lebih komprehensif dan real-time. Maka, WP tidak punya pilihan lain selain melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) UU KUP.

Keempat, tarif pajak dalam PPSWP jauh lebih rendah daripada tarif normal. Salah satu daya tarik Program PPSWP adalah tarif pajak yang ditawarkan jauh lebih rendah ketimbang tarif pajak penghasilan normal, baik untuk WP Badan maupun WP Orang Pribadi. WP Badan yang mengikuti PPSWP I akan mendapatkan tarif yang lebih rendah, yakni 11–16 persen (tarif normal 22 persen), sedangkan WP Orang Pribadi mendapat tarif 19–24 persen (tarif pajak normal 30 persen, jika menggunakan tarif tertinggi). Sementara itu, PPSWP II hanya dapat diikuti oleh WP Orang Pribadi, di mana mereka akan mendapatkan tarif yang lebih rendah, yakni 17–23 persen, sedangkan tarif normal tertinggi dalam UU HPP adalah 35 persen.

Kelima, peserta PPSWP mendapatkan kepastian hukum yang luas. Bagi WP peserta PPSWP, Pemerintah menjamin kepastian hukum yang luas, yang terdiri dari tiga hal, yaitu: (i) tidak dikenakan sanksi 200 persen (no more 200 % penalty), (ii) tidak dilakukan pemeriksaan pajak (no tax audit), dan (iii) tidak dilakukan penegakan hukum (no law enforcement). Penulis menyebut ketiga manfaat tersebut sebagai the Golden Benefits of PPSWP. Pertama, yang mengikuti PPSWP tidak akan dikenai sanksi administratif dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebesar 200 persen dari pokok pajak. Kedua, berdasarkan Bab V Pasal 11 Ayat (1) huruf a UU HPP, SPT Tahunan mereka dari tahun 2016–2020 tidak akan diaudit termasuk untuk jenis pajak lainnya. Terakhir, berdasarkan Bab V Pasal 6 Ayat (6) dan Pasal 11 Ayat (1) huruf c UU HPP, Wajib Pajak tidak akan dilakukan penegakan hukum perpajakan seperti penyidikan, dan/atau penuntutan pidana.

Keenam, mitigasi risiko perpajakan secara signifikan. Pajak merupakan salah satu pengeluaran yang cukup signifikan dalam perusahaan, besarnya dapat mencapai 22 persen dari pendapatan bersih WP Badan atau 35 persen dari pendapatan bersih untuk WP Orang Pribadi. Jika WP dikenai sanksi administratif seperti bunga, denda, atau kenaikan, beban yang harus ditanggung WP akan semakin besar. Bahkan, bisa mencapai empat kali lipat dari jumlah yang harus dibayarkan. Selain sanksi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP, sanksi pidana juga merupakan bagian dari jenis risiko perpajakan yang harus dihindari. Oleh karena itu, dengan mengikuti PPSWP, WP dapat menghilangkan salah satu aspek penting dari manajemen risiko pajak.

Ketujuh, Wajib Pajak dapat lebih fokus pada usahanya. Dengan keikutsertaan dalam PPSWP, WP dapat lebih fokus menjalankan usahanya karena mereka tidak lagi menghadapi risiko pajak, setidaknya untuk lima tahun pajak ke belakang. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki dapat ditransformasikan menjadi ekspansi atau inovasi produk baru yang akan memberikan lebih banyak keuntungan bisnis dan atau manfaat bagi masyarakat. Penghindaran pajak dengan cara ilegal saat ini terlalu berisiko, mengingat data dan/atau informasi keuangan telah dikumpulkan secara lengkap dalam database otoritas pajak.

Mengingat semakin lengkapnya data dan informasi yang dimiliki oleh otoritas pajak, penerapan NIK sebagai NPWP, big data analytics, tarif pajak yang rendah, dan jaminan kepastian hukum, PPSWP merupakan peluang emas yang terlalu berharga untuk dilewatkan.

Selanjutnya untuk memperoleh pembahasan lengkap mengenai hal ini dan berbagai informasi lainnya dalam mengikuti PPSWP, silakan lihat buku yang telah kami tulis dengan judul Panduan Lengkap Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, yang akan dirilis di situs TaxPrime Academy, ppswp.com, dan pajak.com pada Desember 2021.

Lanjut baca

Populer