Connect with us

Opinion

Membangun Kesadaran Pajak Lewat Citra Secarik Batik

Miftahudin Nur Ihsan

Diterbitkan

pada

Melalui batik, DJP telah mengenalkan pajak sekaligus menunjukkan komitmennya untuk memajukan UMKM

Sebuah peribahasa mengatakan “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Peribahasa ini juga berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap elemen negara harus bersatu dan bergotong-royong untuk membangun negara Indonesia. Salah satu wujud gotong-royong yang dapat dilakukan adalah dengan membayar pajak. Hal ini karena pajak merupakan sumber utama APBN untuk pembangunan Indonesia. Namun, saat ini budaya gotong-royong membayar pajak belum optimal. Sebab, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah. Sebagian bahkan belum menyadari bahwa pajak telah banyak berkontribusi bagi kehidupan mereka. Ini permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan agar semangat gotong-royong membangun Indonesia melalui kesadaran membayar pajak kian meningkat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Salah satu cara yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan program inklusi kesadaran pajak. Menurut laman www.edukasi.pajak.go.id, inklusi kesadaran pajak merupakan sebuah program kerja sama antara DJP dengan kementerian yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan, baik bagi peserta didik, guru, ataupun dosen. Melalui program inklusi kesadaran pajak, DJP berharap dapat mendidik generasi muda agar nantinya memiliki budaya dan karakter berwawasan kebangsaan, seperti cinta tanah air, bela negara, dan kesadaran membayar pajak.

Saat ini Indonesia masih belum mampu menghimpun penerimaan pajak yang ideal. Dikutip dari laman www.pajak.go.id, pada tahun 2018 tax ratio Indonesia baru mencapai 11,5 persen. Artinya, pajak yang dikumpulkan oleh negara hanya sekitar 11 persen dari total aktivitas perekonomian nasional. Di sisi lain, pajak masih menjadi penopang terbesar anggaran pembangunan nasional. Pada tahun 2019, pajak menyumbang 82,5 persen dari total APBN. Apabila kesadaran pajak masyarakat meningkat, tentu tax ratio akan meningkat. Dengan demikian, sumbangsih pajak terhadap pembangunan Indonesia juga akan meningkat. Oleh karena itu, kesadaran membayar pajak merupakan aset besar Indonesia di masa mendatang.

Sosialisasi Melalui Visual

Program inklusi kesadaran pajak telah dilaksanakan dengan baik oleh DJP. Meski demikian, DJP tetap memerlukan sebuah inovasi-inovasi untuk menyosialisasikan kesadaran pajak. Inovasi ini juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi kejenuhan masyarakat dengan metode-metode yang selama ini umum dilakukan. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan DJP adalah dengan melakukan sosialisasi kesadaran pajak melalui visual. Media visual merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyampaikan pesan. Seperti kata pepatah, “A picture is worth a thousand words”. Sebuah gambar dapat bernilai ribuan kata.

DJP telah mengambil langkah yang baik dengan membuat logo sadar pajak. Logo ini dapat menjadi sebuah brand tentang kesadaran pajak. Logo ini akan memudahkan masyarakat untuk mengingat tentang pentingnya kesadaran pajak.

Gambar 1. Logo Sadar Pajak (www.pajak.go.id)

 

Batik Sadar Pajak

Logo sadar pajak yang dibuat oleh DJP sangat estetik. Untuk mendekatkan pajak dengan masyarakat, penulis yang kebetulan adalah salah satu pengusaha batik asal Kota Yogyakarta, pada tahun 2018 mencoba mengaplikasikan logo tersebut dalam secarik batik. Batik ini merupakan inisiasi antara Penulis dengan Sanityas Jukti Prawatyani yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP DIY.

 

Gambar 2. Batik Sadar Pajak (Edisi 1)

Batik ini merupakan bukti dari kegigihan pegawai pajak dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak bagi masyarakat. Penulis tergerak untuk ikut membantu sosialisasi kesadaran pajak setelah beberapa kali mendengarkan paparan Sanityas tentang manfaat pajak bagi masyarakat. Penulis menyadari bahwa ternyata pajak telah memberikan kontribusi besar, mulai dari beasiswa sekolah hingga fasilitas kesehatan yang telah diterima penulis. Akhirnya batik ini berhasil menarik minat pegawai pajak. Daya tarik tersebut juga tidak terlepas dari makna filosofis yang terkandung dalam desain batik sadar pajak. Desain ini mengombinasikan motif klasik kawung dengan logo sadar pajak.

Logo sadar pajak menggambarkan semangat yang tinggi dari DJP untuk menanamkan kesadaran pajak. Motif kawung dipilih untuk menggambarkan kebijaksanaan. Dalam hal ini, artinya harapan agar masyarakat Indonesia dapat bersikap bijaksana dengan bersedia menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Selain itu, empat bulatan dalam motif kawung dengan pusat di tengah menunjukkan struktur semesta (kosmologi). Bentuk menyilang di tengahnya merupakan gambaran pusat energi alam semesta. Dalam konteks ini berarti ketika seluruh masyarakat Indonesia sadar dan bersedia membayar pajak, maka akan ada energi luar biasa untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia.

Kekuatan Visualisasi

Sebuah penelitian dalam buku Visual Storytelling A Brief Practical Guide menunjukkan bahwa seseorang lebih cepat dan mudah menangkap informasi dalam bentuk visual. Sekitar tahun 1960-an, Profesor Albert Mehrabian dari University of California melakukan penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hanya 7 persen makna dari pesan ditangkap melalui kata-kata (verbal) dan 38 persen makna dari pesan ditangkap melalui vokal. Sedangkan 55 persen atau yang paling besar makna dari pesan ditangkap melalui visual.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Cheryl L. Grady dan tim yang juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemrosesan pesan yang dibawa oleh gambar dan kata-kata dalam memori. Gambar melibatkan banyak representasi dan asosiasi dengan pengetahuan lain, sehingga manusia akan lebih mudah mengingat pesan yang disampaikan oleh gambar daripada kata-kata.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menggunakan visual akan memberikan kekuatan penyampaian pesan yang baik. Pada kasus batik sadar pajak, batik pajak edisi 1 dengan desain filosofis akan memberikan semangat lebih bagi para pegawai DJP dengan adanya kebanggaan bahwa mereka membantu pembangunan negara dengan cara mengajak masyarakat membayar pajak. Sementara batik pajak edisi 2 dengan tema manfaat pajak lebih menggambarkan secara jelas manfaat dari pajak. Dengan gambar yang lebih jelas disertai keterangan makna batik, diharapkan Wajib Pajak yang melihat atau memakainya akan selalu teringat bahwa pajak memiliki manfaat di segala bidang. Dengan demikian, akan timbul kebanggaan dan kerelaan untuk membayar pajak karena Wajib Pajak akan merasa dirinya ikut serta dalam pembangunan Indonesia.

Sarana Sosialisasi Manfaat Pajak

Batik sadar pajak memang memiliki makna filosofis yang mendalam, akan tetapi batik ini hanya beredar di lingkungan pegawai DJP. Batik ini belum dapat mengomunikasikan pesan pada masyarakat umum. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi batik sadar pajak dengan desain berbeda untuk dapat membantu sosialisasi manfaat pajak. Salah satu contohnya adalah seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Batik Sadar Pajak (Edisi 2/ Manfaat Pajak)

Batik ini memberikan gambaran manfaat pajak di Indonesia, meliputi untuk pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial, fasilitas umum, pariwisata, keagamaan, keamanan, pertahanan, transfer daerah, lingkungan hidup, dan dana desa. Batik ini menggunakan konsep motif klasik sekar jagad yang menggambarkan keindahan dan kejayaan Indonesia setelah masyarakatnya sejahtera karena meningkatnya kesadaran dalam membayar pajak. Dengan batik ini, diharapkan masyarakat menjadi semakin tahu bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk pembangunan Indonesia. Dengan demikian kesadaran membayar pajak yang dimiliki masyarakat semakin tinggi.

DJP juga dapat menggunakan batik untuk sosialisasi dengan cara menyediakan batik sadar pajak sebagai suvenir kegiatan DJP dan membuat seragam dengan batik bertema kesadaran pajak. Selain itu, batik ini juga dapat digunakan untuk kegiatan sosialisasi misalnya dengan menjelaskan manfaat dari pajak melalui motif batik. Bahkan DJP dapat menyosialisasikan kesadaran pajak dengan kegiatan membatik bersama-sama dengan selembar kain kecil bermotif sadar pajak.

Batik memiliki keunggulan sebagai media pendukung sosialisasi kesadaran pajak, di antaranya karena batik dapat diterima semua kalangan. Batik merupakan budaya asli Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Saat ini batik telah menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Selain dapat diterima oleh semua kalangan di Indonesia, batik juga dapat digunakan baik ketika acara formal ataupun nonformal.

Selama ini belum ada instansi yang menggunakan batik sebagai media sosialisasi program. Penggunaan batik sebagai media sosialisasi yang dilakukan DJP dapat menjadi terobosan baru yang akan menarik perhatian banyak kalangan. Hal ini karena selama ini belum ada instansi yang menggunakan batik sebagai media sosialisasi. Terobosan ini tentunya akan berdampak positif, khususnya untuk target anak muda yang biasanya menyukai hal-hal yang baru. Desain batik dapat dibuat semenarik mungkin, sehingga dapat diterima semua usia.

Selain itu, melalui batik DJP telah menunjukkan komitmennya untuk kemajuan UMKM. Selama ini DJP terus melakukan perbaikan, baik dalam hal program ataupun pelayanan. Namun, di kalangan masyarakat khususnya UMKM, sebagian besar masih dianggap DJP adalah institusi yang menakutkan. Oleh karena itu, DJP harus lebih merangkul para pelaku UMKM. Dengan melibatkan para pelaku UMKM yang ada di daerah untuk membuat batik sadar pajak, berarti DJP secara langsung telah ikut berkontribusi dalam kemajuan usaha UMKM.

Keunggulan lainnya, batik menjadi alat branding bagi instansi yang mencintai produk lokal. Penggunaan batik sebagai media sosialisasi akan menciptakan brand bahwa DJP mencintai produk-produk lokal. Hal semacam ini akan membuat masyarakat semakin peduli dengan DJP dan tentu saja akan berdampak positif terhadap citra DJP yang semakin baik.

Kesadaran Pajak, Aset Masa Depan

Penggunaan batik sadar pajak sebagai salah satu media sosialisasi akan memberikan dampak positif untuk peningkatan kesadaran pajak masyarakat. Dengan adanya peningkatan kesadaran pajak masyarakat, khususnya para generasi muda, akan memberikan dampak positif untuk perkembangan Indonesia di masa mendatang. Sebab, generasi muda saat ini akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa mendatang.

Apabila mereka telah memiliki kesadaran pajak sejak dini, mereka akan secara sukarela menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk pajak. Bahkan mereka akan mengajak teman-temannya untuk ikut serta membangun Indonesia melalui pajak. Dengan adanya generasi-generasi seperti ini, kemungkinan di masa depan tidak perlu lagi ada tagline “Orang Bijak Taat Pajak” ataupun “Bangga Bayar Pajak”. Hal ini karena masyarakat sudah merasa bahwa pajak merupakan suatu kebutuhan, layaknya makan dan minum. Masyarakat akan secara sukarela bersama-sama mendukung pembangunan Indonesia dengan membayar pajak. Dengan demikian, pendapatan pajak pasti akan meningkat, sehingga pembangunan Indonesia dapat lebih optimal.

 

*) Miftahudin Nur Ihsan, S.Pd/Penerima Penghargaan Edutax DJP RI 2019 “Pencipta Batik Sadar Pajak”

 

Miftahudin Nur Ihsan, S.Pd, Founder Smart Batik Indonesia. Penerima Penghargaan Edutax DJP RI 2019 “Pencipta Batik Sadar Pajak"

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinion

Ekonomi Dicap “Turun Kelas”, Bagaimana Indonesia Bergegas?

Ajib Hamdani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pada 1 Juli 2021 lalu, Bank Dunia mengabarkan bahwa ekonomi Indonesia turun kelas dari negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income country). Kriteria yang digunakan dalam penurunan kelas ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada tahun 2020. PDB per kapita adalah PDB dibagi dengan jumlah penduduk.

Kalau kita mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Indonesia tahun 2019 adalah sebesar Rp 15.833,9 triliun. Dengan penduduk sebesar 268 juta, maka PDB per kapita Indonesia tahun 2019 sebesar 4.174,9 dollar AS. Pada tahun tersebut ekonomi tumbuh sebesar 5,02 persen.

Selanjutnya pada tahun 2020, PDB Indonesia sebesar 15.434,2 triliun. Dengan jumlah penduduk   271 juta orang, maka PDB per kapita Indonesia tahun 2020 menjadi 3.911,7 dollar AS. Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi, minus sebesar 2,07 persen.

Bank Dunia pada tahun 2019 membuat kriteria batasan PDB per kapita untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar 3.996 dollar AS. Kemudian pada tahun 2020 membuat revisi batasan, di mana negara masuk kategori berpenghasilan menengah atas ketika PDB per kapita minimal 4.096 dollar AS.

Kalau kita bedah secara detail, ada dua hal yang menjadi penyebab utama “penurunan” kelas ekonomi Indonesia ini. Pertama, karena kondisi pandemi, di mana tren pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas 5 persen pada tahun 2019, terhantam pandemi yang mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, sehingga agregat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 anjlok menjadi minus. PDB secara keseluruhan menjadi terkontraksi. Faktor kedua, karena perubahan kriteria yang dibuat oleh Bank Dunia tentang batasan negara berpenghasilan menengah atas, yang kebetulan dilakukan pada tahun 2020, bersamaan dengan terjadinya pandemi. Dan pada dasarnya, ketika pada tahun 2019 Indonesia masuk ke kategori negara berpenghasilan menengah atas, masuk dalam garis batas tipis. Sehingga ketika pada tahun 2020 kriterianya dinaikkan oleh Bank Dunia, di sisi lain ekonomi sedang terkontraksi, maka Indonesia turun kelas masuk ke negara berpenghasilan menengah bawah, tipis di bawah garis batas kriteria. Ini kondisi turun kelas yang “relatif wajar”.

Apa yang selanjutnya perlu dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha dan seluruh masyarakat menyikapi penurunan kelas ini? Semua pemangku kepentingan harus fokus pada dua sisi, yaitu sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Sisi kesehatan, dengan fokus utama menghadapi pandemi, bagaimana target awal 2022 sudah terbangun herd immunity dengan minimal 70 persen masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi. Kondisi kesehatan seperti inilah yang membuat aktivitas ekonomi kembali relatif normal. Sedangkan sisi ekonomi, pemerintah harus fokus dengan gagasan besar Presiden Jokowi dalam membangun ekonomi, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan hilirisasi ekonomi. Peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Sedangkan hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan yang dipunyai oleh Indonesia serta fokus dengan arah orientasi ekspor dan substitusi impor. Kondisi inilah yang akan membuat ekonomi Indonesia meningkat pesat.

Selanjutnya, ada hal mendasar secara ekonomi menjadi masalah di Indonesia, dan semakin tajam terjadi karena pandemi yang berkepanjangan. Yaitu adanya tingkat kesenjangan yang masih tinggi. Gini ratio di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 0,380. Ketika terjadi pandemi, justru masyarakat menengah bawah yang paling terdampak. Sedangkan masyarakat atas justru bisa memanfaatkan kekayaan karena mereka mempunyai likuiditas dan sumber daya yang bisa menambah pundi-pundi kekayaannya. Indikasi ini bisa terlihat dari meningkatnya angka gini ratio pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,385. Permasalahan utama sebuah negara untuk bisa melompat menjadi negara maju dari negara berkembang adalah karena tingkat kesenjangan yang tinggi, middle income trap. Karena sumber daya ekonomi kurang merata tersebar di masyarakat. Harus ada upaya nyata dan konsisten yang dilakukan pemerintah agar kesejahteraan bisa lebih merata di masyarakat. Karena hal ini tidak bisa terjadi secara alamiah. Harus ada intervensi dari pemerintah melalui kebijakan atas kewenangan yang melekat.

Turunnya kelas Indonesia secara ekonomi, dari negara berpendapatan menengah atas menjadi negara berpendapatan menengah bawah, menjadi pengingat pemerintah harus fokus dengan intervensi kebijakannya untuk menangani kesehatan di jangka pendek, dan mengoptimalkan keunggulan serta potensi ekonomi yang ada, kembali pada program utama presiden, untuk jangka panjang. Pada tahun 2022 Indonesia akan kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas.

 

Magelang, 12 Juli 2021

Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI)

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Opinion

PPKM Darurat—Masyarakat Sehat, Laju Ekonomi Tak Terhambat

Ajib Hamdani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Presiden Jokowi resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku pada tanggal 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali. Keputusan ini diambil Presiden setelah mendapat masukan dari para menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. PPKM darurat diberlakukan akibat lonjakan virus korona yang makin cepat, imbas adanya virus varian baru.

Dengan ketatnya ketentuan-ketentuan dalam PPKM Darurat yang ada, sebenarnya idealnya pemerintah sekalian menetapkan lockdown. Tetapi ada dua hal mendasar kalau kebijakan lockdown ditetapkan. Pertama, masalah database penduduk yang belum valid dan terintegrasi. Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta orang, akan menjadi permasalahan ketika lockdown dibuat di saat identifikasi penduduk belum bisa presisi karena permasalahan database ini.

Permasalahan kedua adalah tentang alokasi dana sebagai konsekuensi yang harus disediakan pemerintah untuk menjamin warga negaranya. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2020 sekitar Rp 15.434 triliun. Dengan proporsi konsumsi sekitar 57 persen, atau sekitar Rp 8.797 triliun maka pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 169 triliun setiap minggu. Ketika PPKM Darurat diberlakukan selama dua minggu maka pemerintah perlu menggelontorkan dana sekitar Rp 338 triliun. Kebutuhan dana inilah yang kembali menjadi bottlenecking untuk menetapkan kebijakan lockdown. Sehingga PPKM Darurat menjadi sebuah pilihan jalan tengah.

PPKM Darurat ini menjadi kebutuhan bersama, termasuk masyarakat luas untuk bisa menekan laju penyebaran Covid-19. Paralel dengan ini pemerintah harus terus mendorong dua hal. Pertama, adalah terus mengedukasi tentang pentingnya protokol kesehatan (prokes) dan disiplin. Kedua, terus mengakselerasi program vaksinasi, sehingga target pemerintah bisa terealisasi—awal tahun 2022 sudah lebih dari 70 persen masyarakat divaksin dan terbangun herd immunity. Pada kondisi kesehatan bisa terkontrol inilah, ekonomi akan kembali rebound dan membuat keseimbangan baru.

Dari sisi ekonomi, pemerintah sangat optimistis kuartal kedua bisa tumbuh sampai dengan 7 persen. Angka yang perlu dikoreksi karena pada akhir kuartal kedua, sudah mulai terjadi lonjakan Covid dan momentum lebaran kurang maksimal memberikan kontribusi karena terjadi banyak pembatasan. Sehingga aliran orang dan aliran uang agak terhambat. Namun, secara umum dalam konteks ekonomi, kuartal ketiga sedang mengalami momentum yang positif. Tren pertumbuhan ekonomi kuartal pertama masih minus di angka -0,74 persen, kemudian menjadi (perkiraan) positif di kuartal kedua. Selain itu, indikator purchasing manager’s index (PMI) juga dalam tren yang positif. Bulan Maret PMI di angka 53,2 kemudian April menunjukkan angka 54,6 dan Mei terus naik ke 55,3. Artinya, sektor manufaktur mengalami tren positif dan ini akan memberikan multiplier efect dalam ekosistem bisnis yang ada di Indonesia.

Dengan tren ekonomi yang sedang naik, tapi kemudian sisi kesehatan mengalami tekanan, pemerintah perlu mengambil langkah yang komprehensif. Di sisi permintaan, pemerintah harus terus menopang kemampuan konsumsi masyarakat. Yang paling praktis adalah kembali menggelontor bantuan sosial atau BLT. Kemudian di sisi suplai dan produksi, pemerintah harus terus mendorong lebih banyak likuiditas yang mengalir di masyarakat dan pelaku usaha. Instrumen fiskal dan moneter harus dioptimalkan. Pemberian kredit mudah dan murah, perlu terus didorong, dan kebijakan pajak harus pro dengan masyarakat luas dan pro dengan UKM.

Dengan komprehensifnya langkah-langkah yang diambil pemerintah, harapan masyarakat adalah PPKM Darurat ini bukan menjadi paradoks atas harapan meroketnya pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini, tetapi sekadar sebuah “langkah mundur” sedikit dari pemerintah, untuk bisa lebih laju melesat di sisa waktu sampai akhir 2021. Sehingga target pertumbuhan ekonomi secara agregat di tahun 2021 sebesar 4,5-5,5 persen bisa tercapai.

 

Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI)

Lanjut baca
/

Populer