Connect with us

Breaking News

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Webminar “Peran Strategi Penguatan Informasi dan Komunikasi melalui Kolaborasi Pemerintah Bersama Dunia Usaha untuk Pengembangan Kemandirian Desa”, Kamis (10/9/2020).

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi lain, desa masih identik dengan ketertinggalan, dan tempat di mana masih banyak kantung-kantung kemiskinan berada.

Untuk mengatasi itu, Presiden RI Joko Widodo menggagas program Dana Desa sebagai wujud implementasi nawacita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui Program ini, diharapkan dapat memproduksi data dan informasi serta memanfaatkannya untuk membangun kesejahteraan penduduk desa dan menghidupkan perekonomian desa. Dengan sinergi Pusdiklat Pajak, Forum CSR Kesos, Komunitas Cinta Desa, dan Majalah Pajak diharapkan produksi data dan informasi tersebut dapat langsung dimanfaatkan dalam bentuk sinergi implementasi pemberdayaan desa, terutama melalui peningkatan kapasitas individu warga desa, didahulukan dari mereka yang berpotensi. Selain itu, data dan informasi dapat disajikan untuk mengentaskan permasalahan sosial yang ada di desa, bahkan mengubahnya menjadi potensi. Tujuan utamanya adalah agar tercipta desa-desa mandiri.

Isu ini menjadi pokok pembahasan dalam webinar bertajuk “Peran Strategi Penguatan Informasi dan Komunikasi melalui Kolaborasi Pemerintah Bersama Dunia Usaha untuk Pengembangan Kemandirian Desa”, pada Kamis (10/9/2020).

Webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak (Pusdiklat) Pajak BPPK Kemenkeu RI, Majalah Pajak, dan Forum CSR Kesejahteraan Sosial ini dihadiri oleh sekitar 90 peserta secara virtual berasal dari berbagai elemen, seperti pejabat desa, widyaiswara, perwakilan Kementerian Desa dan PDTT, serta perwakilan Kementerian Keuangan.

Kepala Pusdiklat Pajak BPPK Kemenkeu RI, Hario Damar memaparkan, pejabat desa semestinya bisa memanfaatkan data dan informasi untuk membangun kemandirian desa. Data dan informasi tentang desa seharusnya dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes), serta menjadi sarana pertanggungjawaban publik.

Tujuannya, untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan desa secara transparan. Dengan data yang dikelola secara transparan inilah desa bisa meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder.

“Betapa pentingnya data dan informasi untuk menentukan target kebutuhan. Dari target itu bisa dilihat apakah desa itu bisa berkembang secara baik, atau hanya proyek-proyekan. Perlu dicermati bahwa dunia ini berkembang ke arah transparansi. Tanpa adanya transparansi, kita akan susah sekali mendapatkan dukungan dari mana- mana,” jelas Hario. Walau demikian transparansi data tetap harus menggunakan strategi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Disarankan untuk pertanggungjawaban publik, terlebih dahulu transparansikan data-data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, serta pertanggungjawaban pencapaian upaya penyelesaiannya.

Data tidak saja dapat digunakan oleh desa yang didukung perangkat desa yang bekerja penuh dedikasi, namun juga dapat digunakan oleh warganya atau relawan yang peduli. Tidak boleh rakyat kalah oleh perilaku jahat yang ada di desa, untuk itu mereka yang peduli perlu berkolaborasi, misalnya saja dalam Komunitas Cinta Desa.

Senada dengan Hario Damar, Sekretariat Jenderal Forum CSR Kesejahteraan Nasional Iyuk Wahyudi menyebut, data dan informasi merupakan modal penting dalam penyajian proposal desa yang menarik, nyata, dan berkelanjutan.

Sebuah program yang diajukan desa kepada perusahaan juga harus melibatkan sumber daya dan penggalian potensi lokal, serta adanya komitmen dan jaminan pelaksanaan dan tindak lanjut dari segenap pihak terkait juga berperan penting untuk.

“Perusahaan-perusahaan yang akan masuk ke desa untuk memberikan kerja sama ataupun bantuan, memerlukan komitmen dari semua pihak, baik dari aparat, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Karena, mereka tidak mau jauh-jauh datang ke desa dan memberikan sesuatu tapi rupanya tidak didukung,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Pendiri dan Ketua Umum Komunitas Cinta Desa Tohirin menyampaikan, ada empat pilar utama penopang kemandirian desa, yakni pradigma dan sikap mental, SDM, aspek permodalan, dan aspek keilmuan. Sementara di sisi lain, desa juga menghadapi beberapa tantangan di antaranya karakter desa, administrasi modern, pengelolaan SDM, dan pengelolaan SDA.

Tantangan ini kian bertambah dengan adanya pandemi Covid-19, sehingga dibutuhkan sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan untuk merealokasi anggaran juga program-program desa.

“Respons desa saat ini di antaranya berusaha menangani Covid-19 sesuai arahan pihak berwenang, melakukan musyawarah desa, melakukan perubahan APBDes, dan menganggarkan BLT dalam APBDes, sesuai kebutuhan, serta tertib administrasi terkait proses pertanggungjawaban,” tutur Tohirin.—Ruruh Handayani/Foto: Rivan Fazry

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Punya Valuasi Rp 14,5 Triliun, OnlinePajak Masuk Deretan Startup Unicorn

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Charles-Guinot - CEO/Founder OnlinePajak

Jakarta, Majalahpajak.net – Sebuah riset yang dilakukan CBInsights bertajuk “The Complete List Of Unicorn Companies” yang dilakukan unicorn hingga Juli 2021 menyebutkan, Indonesia kini memiliki tujuh perusahaan rintisan (startup) unicorn atau memiliki valuasi di atas 1 miliar dollar AS atau Rp 14,5 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Salah satu startup yang terbaru adalah startup OnlinePajak. Dalam riset tersebut OnlinePajak disebut memiliki valuasi 1,7 miliar dollar AS. Beberapa investor besarnya adalah Sequoia Capital India, Warburg Pincus dan Altos Ventures.

OnlinePajak adalah platform aplikasi on-line pajak yang memberikan solusi pintar mengelola pajak orang Indonesia. Platform ini memfasilitasi hitungan, setoran, dan lapor pajak perusahaan.

OnlinePajak didirikan oleh Charles Guinot seorang warga negara Perancis yang telah lama tinggal di Indonesia. Menurut Crunchbase, startup perpajakan ini telah mengumpulkan dana investor hingga 41 juta  dollar AS dari tiga kali putaran pendanaan.

Tahun 2015, secara resmi Charles meluncurkan aplikasi berbasis website  OnlinePajak kepada seluruh warga Indonesia secara gratis. Kehadiran OnlinePajak ini memudahkan penggunanya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak dalam satu platform terintegrasi yang sederhana.

Misalnya, Wajib Pajak dapat melakukan perhitungan beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 23, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, pengguna dapat langsung membuat e-Faktur dan SPT dengan hanya menekan sebuah tombol.

Sebelumnya, dalam wawancara ekslusif dengan Majalah Pajak, Charles mengatakan, untuk memudahkan pengguna dalam membayar dan melaporkan pajak, OnlinePajak pun telah terkoneksi dengan sistem e-Billing dan e-Filing milik kantor pajak. OnlinePajak sendiri telah resmi menjadi aplikasi mitra DJP.

“Kami mempunyai dua buah server yang masing-masing telah terkoneksi dengan server e-Billing dan e-Filing di DJP,” jelas Charles.

Lanjut baca

Breaking News

Peringati Ultah ke-14, DDTC Luncurkan Komik Edukasi Pajak

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Dalam rangka menyambut ulang tahun (ultah) ke-14 Danny Darussalam Tax Center (DDTC), DDTC mengadakan peluncuran buku komik pajak berjudul Joni dan Kawan Pajak: Pajak Kita untuk Indonesia Maju.

Managing Partner DDTC Darussalam mengungkapkan, ide pembuatan komik ini berangkat dari keprihatinannya terhadap kondisi perpajakan Indonesia khususnya dalam satu dekade terakhir. Ia menilai, pajak belum bisa memberikan sumbangsih yang seharusnya kepada negara dan tax ratio Indonesia masih terendah jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.

“Perspektif edukasi itu tidak harus dengan memaksakan pajak, tetapi bagaimana agar pembayaran pajak itu tidak harus selalu dengan dipaksakan tapi tumbuh dari diri kita sendiri melalui  edukasi literasi pajak sejak usia dini,” ungkapnya pada Jumat (16/07).

Ia menambahkan, kesadaran akan pentingnya pajak sudah seharusnya ditanamkan sejak dini karena pajak itu butuh proses dan tidak instan. Selain itu, edukasi pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab otoritas pajak semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

Webinar peluncuran buku komik pajak berjudul Joni dan Kawan Pajak: Pajak Kita untuk Indonesia Maju, Jumat (16/7/21)

“Di negara-negara maju, pajak itu didapatkan dengan proses yang panjang. Dimulai dari usia dini, bahkan pajak bisa dimulai dari lingkungan terkecil dari kita adalah lingkungan keluarga. Selain itu, sudah seharusnya pendekatan pajak itu mulai kita perkenalkan kepada anak-anak usia dini dengan sederhana dan dengan cara yang bahagia,” tambahnya.

Menurutnya, mempelajari pajak itu tidak harus dimulai dengan menekankan pajak sebagai suatu kewajiban. Tapi, alangkah baiknya jika mempelajari pajak itu mulai dari menjelaskan bahwa kebutuhan kita sehari-hari sebenarnya itu semua dibiayai dari pajak, mulai dari menceritakan tentang manfaat pajak untuk pembangunan jalan, gedung, dan jembatan dan lainnya. Sehingga apa yang tertanam di benak kita bahwa pajak itu bukan kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan.

“Jadi, kalau pajak itu dipandang sebagai kebutuhan, maka ketika kita akan melakukan pembayaran pajak maka kita akan ikhlas, sukarela, bahkan dengan bangga menyatakan bahwa kita pembayar pajak sebenarnya adalah pahlawan pajak saat ini,” jelasnya.

Sebagai informasi, komik ini merupakan karya Taxologist DDTC Nehemia Daniel Sohilait dan Ilustrator Dewinta Asyiva Sidiq dengan editor Managing Partner DDTC Darussalam dan Senior Partner DDTC Danny Septriadi. Komik ini disusun untuk mengedukasi masyarakat, terutama bagi kalangan muda dengan pendekatan pop culture sehingga mudah diterima. Adapun komik ini menceritakan tentang keseharian Joni sebagai karakter utama.

Dari penggambaran keseharian Joni tersebut, diharapkan pengenalan dan pemahaman tentang pajak dapat dicerna dengan mudah. Cerita-cerita yang termuat dalam komik ini juga dapat menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

Sebagai penutup, Senior Partner Danny Septriadi mengatakan bahwa buku ini merupakan komitmen Darussalam terhadap ide dan bagaimana mengkomunikasikan masalah pajak dalam bentuk yang sederhana.

“Sebelumnya kita banyak buat buku yang dibaca oleh para profesional, Wajib Pajak (WP), otoritas pajak dengan bahasa yang sedikit rumit. Dengan adanya komik ini, itu semuanya dibumikan,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Hari Pajak Nasional, DJP Luncurkan Enam Aplikasi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Pada momentum peringatan Hari Pajak Nasional 14 Juli, Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan enam aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keenam aplikasi itu adalah DJP Connect, Compliance Risk Management (CRM) Transfer Pricing, CRM Edukasi Perpajakan, Smart Web, Ability to Pay (mendeteksi kemampuan Wajib Pajak/WP untuk patuhi kewajiban pembayarannya), Dashboard WP Madya, dan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi DJP (SIDJP).

Sri Mulyani berharap, aplikasi ini dapat meningkatkan layanan pajak dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang petugas pajak.

“Saya harap berbagai aplikasi ini juga menghilangkan risiko tata kelola, yaitu para jajaran petugas WP kemudian men-treat WP sebagai klien pribadi, bukan klien institusi yang akhirnya menciptakan penyelewengan seperti yang sekarang kita lihat dalam kasus yang sedang diselidiki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya Rabu (14/7).

Terlepas dari itu, Sri Mulyani mengapresiasi pengembangan yang dilakukan DJP. Seluruh pegawai harus mampu mengembangkan teknologi di tengah pandemi demi memperkuat layanan kepada WP dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, DJP harus memerhatikan pula keamanan data, keandalan, beserta risiko lainnya.

“Dengan kemampuan data analitik dan desain seluruh proses bisnisnya. Saya lihat sangat komprehensifnya, mulai dari sumber daya manusia, edukasi, penagihan, penegakan hukum. Ini komplit dari awal hingga akhir,” kata eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Menurut Sri Mulyani, pembenahan itu juga merupakan adalah ikhtiar yang baik dan penting. Musababnya, dalam proses pengumpulan pajak banyak memiliki titik sumber kelemahan dan kerawana,  seperti ketidakakuratan data sehingga WP merasa tidak dilayani dengan adil dan penerimaan pajak tidak optimal.

“Saya minta aplikasi yang diluncurkan terus disempurnakan Namun sama seperti semua sistem, akan mendapatkan masukan, kritik, dan complain. Jadi saya harap yang mengelola tetap open minded, untuk yang kritik sampaikan secara sopan. Jadi baik user dan pengembangnya, semua berinteraksi secara beradab. Jangan muncul sikap menyepelekan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan. berbagai aplikasi tersebut langsung digunakan hari ini. Tujuannya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di DJP lebih efektif, efisien, akuntabel, dan integritas organisasi.

“Ini jadi milestone juga, sebagai upaya kami perbaiki sistem perpajakan, menciptakan SDM untuk menyongsong implementasi sistem perpajakan yang baru di 2024. Kami lakukan beberapa inovasi di tahun ini. Perbaikan sisi pelayanan ke WP. DJP terus lakukan click, call, dan counter,” ujar Suryo.

Lanjut baca
/

Populer