Connect with us

Breaking News

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Webminar “Peran Strategi Penguatan Informasi dan Komunikasi melalui Kolaborasi Pemerintah Bersama Dunia Usaha untuk Pengembangan Kemandirian Desa”, Kamis (10/9/2020).

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi lain, desa masih identik dengan ketertinggalan, dan tempat di mana masih banyak kantung-kantung kemiskinan berada.

Untuk mengatasi itu, Presiden RI Joko Widodo menggagas program Dana Desa sebagai wujud implementasi nawacita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui Program ini, diharapkan dapat memproduksi data dan informasi serta memanfaatkannya untuk membangun kesejahteraan penduduk desa dan menghidupkan perekonomian desa. Dengan sinergi Pusdiklat Pajak, Forum CSR Kesos, Komunitas Cinta Desa, dan Majalah Pajak diharapkan produksi data dan informasi tersebut dapat langsung dimanfaatkan dalam bentuk sinergi implementasi pemberdayaan desa, terutama melalui peningkatan kapasitas individu warga desa, didahulukan dari mereka yang berpotensi. Selain itu, data dan informasi dapat disajikan untuk mengentaskan permasalahan sosial yang ada di desa, bahkan mengubahnya menjadi potensi. Tujuan utamanya adalah agar tercipta desa-desa mandiri.

Isu ini menjadi pokok pembahasan dalam webinar bertajuk “Peran Strategi Penguatan Informasi dan Komunikasi melalui Kolaborasi Pemerintah Bersama Dunia Usaha untuk Pengembangan Kemandirian Desa”, pada Kamis (10/9/2020).

Webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak (Pusdiklat) Pajak BPPK Kemenkeu RI, Majalah Pajak, dan Forum CSR Kesejahteraan Sosial ini dihadiri oleh sekitar 90 peserta secara virtual berasal dari berbagai elemen, seperti pejabat desa, widyaiswara, perwakilan Kementerian Desa dan PDTT, serta perwakilan Kementerian Keuangan.

Kepala Pusdiklat Pajak BPPK Kemenkeu RI, Hario Damar memaparkan, pejabat desa semestinya bisa memanfaatkan data dan informasi untuk membangun kemandirian desa. Data dan informasi tentang desa seharusnya dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes), serta menjadi sarana pertanggungjawaban publik.

Tujuannya, untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan desa secara transparan. Dengan data yang dikelola secara transparan inilah desa bisa meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder.

“Betapa pentingnya data dan informasi untuk menentukan target kebutuhan. Dari target itu bisa dilihat apakah desa itu bisa berkembang secara baik, atau hanya proyek-proyekan. Perlu dicermati bahwa dunia ini berkembang ke arah transparansi. Tanpa adanya transparansi, kita akan susah sekali mendapatkan dukungan dari mana- mana,” jelas Hario. Walau demikian transparansi data tetap harus menggunakan strategi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Disarankan untuk pertanggungjawaban publik, terlebih dahulu transparansikan data-data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, serta pertanggungjawaban pencapaian upaya penyelesaiannya.

Data tidak saja dapat digunakan oleh desa yang didukung perangkat desa yang bekerja penuh dedikasi, namun juga dapat digunakan oleh warganya atau relawan yang peduli. Tidak boleh rakyat kalah oleh perilaku jahat yang ada di desa, untuk itu mereka yang peduli perlu berkolaborasi, misalnya saja dalam Komunitas Cinta Desa.

Senada dengan Hario Damar, Sekretariat Jenderal Forum CSR Kesejahteraan Nasional Iyuk Wahyudi menyebut, data dan informasi merupakan modal penting dalam penyajian proposal desa yang menarik, nyata, dan berkelanjutan.

Sebuah program yang diajukan desa kepada perusahaan juga harus melibatkan sumber daya dan penggalian potensi lokal, serta adanya komitmen dan jaminan pelaksanaan dan tindak lanjut dari segenap pihak terkait juga berperan penting untuk.

“Perusahaan-perusahaan yang akan masuk ke desa untuk memberikan kerja sama ataupun bantuan, memerlukan komitmen dari semua pihak, baik dari aparat, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Karena, mereka tidak mau jauh-jauh datang ke desa dan memberikan sesuatu tapi rupanya tidak didukung,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Pendiri dan Ketua Umum Komunitas Cinta Desa Tohirin menyampaikan, ada empat pilar utama penopang kemandirian desa, yakni pradigma dan sikap mental, SDM, aspek permodalan, dan aspek keilmuan. Sementara di sisi lain, desa juga menghadapi beberapa tantangan di antaranya karakter desa, administrasi modern, pengelolaan SDM, dan pengelolaan SDA.

Tantangan ini kian bertambah dengan adanya pandemi Covid-19, sehingga dibutuhkan sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan untuk merealokasi anggaran juga program-program desa.

“Respons desa saat ini di antaranya berusaha menangani Covid-19 sesuai arahan pihak berwenang, melakukan musyawarah desa, melakukan perubahan APBDes, dan menganggarkan BLT dalam APBDes, sesuai kebutuhan, serta tertib administrasi terkait proses pertanggungjawaban,” tutur Tohirin.—Ruruh Handayani/Foto: Rivan Fazry

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp 9,5 Miliar kepada empat pelaku UKM Berorientasi Ekspor (UMBE). Pemberian ini dilakukan di tengah acara pelepasan ekspor nasional ke pasar global bersama dengan Kementerian Perdagangan RI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/12/2020).

Direktur Eksekutif LPEI, D. James Rompas menyampaikan, pemberian fasilitas pembiayaan ini merupakan amanah Pemerintah untuk turut membantu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekaligus meningkatkan ekspor nasional.

“LPEI sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI mendukung Pemerintah dalam melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penugasan Khusus Ekspor Pembiayaan UKM adalah salah satu mandat yang kita realisasikan hari ini melalui pemberian pembiayaan kepada UKM berorientasi ekspor. Kami juga bersinergi dengan Kementerian Perdagangan RI dalam rangka peningkatan ekspor tersebut,” ujar D. James Rompas.

Keempat UKM yang mendapatkan pembiayaan itu adalah CV Media Mitra Indonesia, dengan nilai Rp 500 Juta. UKM asal Pasuruan yang bergerak di bidang ekspor kapuk ini sebelumnya merupakan peserta program Coaching Program for New Exporter (CPNE) yang mampu naik kelas hingga mendapatkan pembiayaan. Selain itu, supplier udang untuk PT Panca Mitra Multiperdana yang berlokasi di Banyuwangi mendapat pembiayaan senilai Rp 3 Miliar. Lalu CV Cocoon Asia, UKM asal Bantul mendapatkan pembiayaan senilai Rp 3,5 Miliar untuk mendukung kegiatan usaha yang bergerak di bidang furnitur. Terakhir adalah CV Arezou UKM asal Solo yang bergerak di bidang wood wall panel dengan nilai pembiayaan Rp 2,5 Miliar.

Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada UKM dengan skema penugasan khusus ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.372/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor. Penugasan Pemerintah kepada LPEI itu bertujuan untuk memulihkan sektor UKM khususnya berorientasi ekspor di tengah Pandemi COVID-19.

Selain itu LPEI juga memberikan Jasa Konsultasi melalui program CPNE berupa pendampingan selama satu tahun secara gratis kepada pelaku UKM berorientasi ekspor. Program ini bertujuan untuk menciptakan eksportir baru serta meningkatkan kapasitas UKM. Hingga akhir tahun 2020, LPEI telah menciptakan 59 eksportir baru dari berbagai sektor usaha.

James Rompas menambahkan LPEI terus mendukung para UKM atau eksportir Indonesia untuk mendapatkan akses pendanaan terbaik di tengah kondisi sulit seperti saat ini.

“Kami akan terus mendukung ekspor khususnya di sektor UKM. Saat ini banyak pelaku usaha membutuhkan akses pembiayaan untuk memulihkan roda bisnisnya dan bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi yang telah melemahkan sendi-sendi perekonomian,” harap D.James Rompas.

Lanjut baca

Breaking News

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini digelar di Jayapura pada 27 November hingga 4 Desember 2020 mendatang.

Sebanyak 500 relawan terdiri dari Perwakilan Distrik dari tiga Kabupaten/Kota dan 29 perwakilan organisasi relawan yang tergabung di Provinsi Papua.

Program Pelatihan Relawan Penanganan COVID-19 ini dihadiri oleh Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Doren Wakerkwa; Direktur Mitigasi Bencana BNPB Johny Sumbung; dan Ketua Sub Bidang Pelatihan Bidang Koordinasi Relawan Satgas COVID-19 Prasetyo Nurhardjanto.

“Terdapat empat materi yang diberikan dalam program pelatihan ini, yaitu materi adaptasi kebiasaan baru, materi semangat kerelawanan dan instrumen relawan (inaRisk), materi komunikasi efektif di masa pandemi dan materi tentang isu lokal”, jelas Prasetyo.

Prasetyo berpesan kepada para relawan agar mengikuti pelatihan ini dengan baik serta menularkan kepada anggota keluarga serta masyarakat di lingkungan masing-masing. Harapannya pelatihan yang dilaksanakan selama lima hari ke depan benar-benar membentuk 500 orang yang akan menjadi agen perubahan yang membawa inspirasi dan harapan dalam penanganan COVID-19.

Para relawan yang dilatih akan diajarkan tentang aplikasi InaRisk dari BNPB yang berfungsi untuk menjadi medium pelaporan berbagai kegiatan relawan di lapangan secara real time.

Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Doren Wakerkwa menyampaikan, keterlibatan dan sinergi semua pihak memiliki peranan yang signifikan dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Ia berharap para relawan dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya dengan memberikan sosialisasi, edukasi dan melakukan pengembangan penanganan dan pencegahan berdasarkan konstektual Papua.

“Jika hal tersebut bisa terealisasikan, maka dapat diyakini bahwa tingkat paparan COVID-19 di masyarakat akan menurun secara signifikan,” tegas Doren.

Sementara itu Direktur Mitigasi Bencana BNPB Johny Sumbung mengatakan, pandemi COVID-19 belum berakhir walaupun sudah banyak aktivitas yang mulai dibuka. Ia menegaskan, pandemi akan berakhir jika ada dua hal, yakni adanya obat dan vaksin.

“Selagi menunggu vaksin dan obat hadir, maka hal paling mudah dan paling murah yang bisa kita lakukan adalah dengan gencar menjalankan protokol kesehatan 3M; Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak.”

Lanjut baca

Breaking News

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan pelat merah ini meraih penghargaan pada kategori Perusahaan Non-Publik Sektor Keuangan dengan Aset di atas Rp 15 Triliun yang mampu bertahan di tengah krisis yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Acara penghargaan yang mengusung tema Survive in Crisis: The Most Resilient BUMN 2020”, Pegadaian mendapatkan penghargaan The Most Resilient BUMN 2020, Best CEO BUMN 2020 dan Best CFO BUMN 2020.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto menyatakan rasa syukur dan berterima kasih atas penghargaan kepada perusahaan sebagai The Most Resilient BUMN 2020 karena terus menunjukkan kinerja positif selama masa krisis. Ia juga menyatakan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Bisnis Indonesia sebagai Best CEO BUMN 2020.

“Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh Insan Pegadaian yang terus melayani masyarakat di tengah pandemi. Alhamdulillah meskipun suasana sedang krisis, di tahun 2020 ini perusahaan masih menunjukkan kinerja yang lumayan bagus”.

Kuswiyoto berharap hal ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik lagi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sementara itu Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Pegadaian Ninis Kesuma Adriani yang menerima penghargaan Best CFO BUMN 2020 mengatakan bahwa di masa krisis ini, banyak perusahaan menghadapi penurunan pendapatan dan peningkatan biaya.

“Masa Pandemi Covid-19 merupakan salah satu tantangan untuk para CFO dalam meningkatkan perannya dalam menentukan arah strategi perusahaan dan dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru. Pandemi ini juga memaksa kita untuk terus melakukan konsolidasi, penyesuaian fokus bisnis, meningkatkan efisiensi dan menggunakan teknologi dalam menjaga keuangan perusahaan”.

Ninis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh Insan Pegadaian yang selalu bekerja keras dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

“Keberhasilan Award ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerja sama yang baik dari seluruh karyawan yang selalu menjaga kinerja di tengah situasi sulit ini,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News18 jam lalu

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp...

Breaking News2 hari lalu

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini...

Breaking News3 hari lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News3 hari lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News4 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News4 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News1 minggu lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News1 minggu lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News2 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News2 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved