Connect with us

SPECIAL REPORT

Melinting Rasa dan Aroma Saling Percaya

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fajri

 

Berdiri sejak 1979, Gandum menjaga eksistensinya sebagai perusahaan rokok lokal dengan menjaga kualitas produk dan kepatuhan pajak.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Industri hasil tembakau mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional, karena mempunyai multiplier effect yang sangat luas. Ia menumbuhkan industri jasa terkait, menyediakan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja terutama di daerah penghasil tembakau, cengkih, dan sentra produksi rokok.

Di tengah pandemi Covid-19, industri hasil tembakau di Indonesia mencatatkan kontribusi terhadap APBN sebesar 10,11 persen di 2020. Sementara, penerimaan cukai mencapai Rp 205,68 triliun dengan proporsi terbesar cukai hasil tembakau sebesar Rp 170,24 triliun atau naik sebesar 3,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam APBN 2022, penerimaan cukai hasil tembakau ditarget Rp 193 triliun, naik 11,4 persen dari tahun sebelumnya.

SKT dan SKM

PT Gandum (Gandum) dirintis Widjajanto Wibowo sejak 1979. Produsen rokok kretek—lebih dikenal sebagai sigaret kretek tangan (SKT)—merek GANDUM ini awalnya hanya punya lima karyawan. Pada 1980, saat pemasaran mulai menjangkau luar pulau, jumlah tenaga kerjanya mencapai 1.200. Di tahun 1983, perusahaan ini mengembangkan pabrik baru di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Setahun kemudian, perusahaan perorangan ini menjadi perseroan terbatas (PT).

Baca Juga: Sayap-Sayap Kepatuhan Pajak

Setelah peningkatan sarana dan kapasitas produksi SKT, untuk memenuhi permintaan pasar, manajemen melakukan persiapan membuat sigaret kretek filter mesin (SKM). Ceruk pasar SKM kemudian tumbuh signifikan, baik pada konsumen pemula, maupun sebagai opsi bagi konsumen rokok kretek reguler. Direktur Utama Gandum Tusin Kaman mengisahkan, pada tahun 1986 itu kehadiran rokok SKM mulai diterima baik oleh konsumen. Kini, perusahaan menghadirkan dua varian produk ke pasar konsumen, yaitu SKT dan SKM.

“Cukai SKT lebih rendah, karena SKM menggunakan mesin,” kata Tusin kepada Majalah Pajak, (16/05/2022).

SKM menggunakan empat mesin. Pertama, cigarette making, yang berfungsi membuat rokok batangan secara otomatis. Kedua, mesin OPP, untuk menempel pita cukai dan membungkus kotak rokok dengan OPP film. Ketiga, mesin packing dan bandroling, untuk memasukkan rokok batang ke dalam kotak. Keempat, mesin boxer, untuk memasukkan pak rokok ke dalam slof yang kemudian membungkus rokok itu dengan plastik.

Rokok lokal memiliki cita rasa yang khas. Terbukti, Gandum mampu melewati badai pandemi yang notabene menurunkan konsumsi masyarakat. Tusin mengungkapkan, salah satu keberuntungan industri tembakau saat pandemi 2020–2021 adalah turunnya harga cengkih dan tembakau. Ia menyebutkan, dari 2019 ke 2020, Gandum mencatat pertumbuhan penjualan bruto (termasuk pita cukai, PPN pita cukai, dan pajak daerah) sebesar 19,07 persen, sementara penjualan neto meningkat 7,76 persen. Pertumbuhan bruto berlanjut di 2020 ke 2021 sebesar 8,04 persen, sedangkan neto 1,18 persen.

“Tahun 2019 ke 2020, ke 2021 kami masih eksis. Tembakau, cengkih masih hidup. Jadi, kalau ada pengusaha golongan II (pengusaha pabrik hasil tembakau) bilang 2019, 2020, 2021 dia susah bayar, pajaknya sedikit, padahal omzetnya masih besar, itu bohong. Dia enggak mau bayar pajak. Kalau kita konsekuen, bisa dilihat track record-nya. PPh Pasal 25 kita bagaimana,” ungkap Tusin.

Ia memastikan, Gandum berupaya mematuhi aturan pajak karena perusahaan percaya kebijakan pemerintah bertujuan untuk pembangunan. Pembangunan melahirkan pemerataan, sehingga membuka pintu kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kepatuhan pajak merupakan salah satu key performance index (KPI) proses bisnis yang diyakini dapat membawa kemajuan perusahaan.

“Gandum patuh pajak, alasannya simpel: pembangunan itu sudah nyata sekarang ini. Sekarang kita dari Malang ke Surabaya sudah dekat, lewat tol. Pembangunan jalan tol, ya, salah satunya kontribusi dari pendapatan pajak. Contoh lain, saat ini kita rasakan BBM untuk masyarakat menengah ke bawah enggak naik, salah satunya karena kontribusi pajak, dari subsidi,” kata Tusin.

Kualitas dan SDM

Kesuksesan Gandum juga tidak terlepas dari strategi bisnisnya, terutama ekspansinya ke pasar luar Kota Malang. Rokok GANDUM telah menjangkau Medan, Pekan Baru, Palembang, Lampung, Bogor dan sekitarnya, Makassar dan sekitarnya, Manado, Sampit, bahkan sudah ekspor ke Filipina.

Baca Juga: Rajut Persahabatan dan Kepatuhan ala ‘Salesman’

“Di samping itu, kami terus mempertahankan kualitas produksi. Etiket dan pengolahan harus kita jaga, itu yang utama,” ungkap Tusin. “Namun, rokok itu kembali pada chemistry, faktor x. Kadang satu chemistry saya laku di daerah Makassar, tapi di daerah Medan belum tentu,” ungkap Tusin.

Sebatang GANDUM memiliki komposisi 10 sampai 15 jenis tembakau, antara lain tembakau yang berasal dari Madura, Bojonegoro, Temanggung, Paiton, Ploso, dan lain-lain. Namun, eksistensi Gandum rupanya juga didukung oleh chemistry seluruh karyawan. Pegawai diperlakukan sebagai partner yang saling mengisi dan bersinergi. Gandum juga memberdayakan petani tembakau dan cengkih di pelbagai daerah.

“Contoh sederhana, kami memiliki tim pemasaran. Mereka harus kita anggap sebagai partner. Kalau mereka mencapai target kita harus memberikan bonus agar mereka tetap punya semangat,” ungkap Tusin.

Tusin menambahkan, “Secara menyeluruh, kunci agar produk Gandum bisa diterima oleh masyarakat adalah membangun jalur distribusi, membangun clean positioning yang lebih baik. Walaupun kita kelas menengah ke bawah, kita berusaha membuat packaging yang lebih menarik, menjaga kualitas.”

Peduli rokok lokal

Kendati demikian, tiada perusahaan atau industri yang tidak menghadapi tantangan. Setelah menerima berkah kinerja yang cukup gemilang sepanjang 2019–2020, pertumbuhan penjualan 2020–2021 dari penjualan neto kecil karena tingginya kenaikan cukai. Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dengan rata rata 12 persen mulai 1 Januari 2022.

Menurut Tusin, kenaikan itu membuat industri lokal semakin susah bersaing dengan rokok impor. Naiknya cukai yang diiringi dengan naiknya harga cengkih, memaksa produsen rokok menaikkan harga agar tidak merugi.

“Kami berharap, pemerintah dapat lebih peduli dengan industri rokok lokal,” harap Tusin.

Kenaikan cukai, menurut Tusin, juga kian menyuburkan rokok ilegal karena harganya yang jauh lebih murah. Padahal, rokok ilegal merugikan industri rokok legal dan menggerus pendapatan negara. Tusin berharap Kanwil DJP Jawa Timur III dan Bea dan Cukai bersinergi untuk membasmi peredaran rokok ilegal ini.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

SPECIAL REPORT

Yang Kita Bayarkan akan Kembali

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Pribadi

Ia yakin, bisnisnya diberkati karena komitmennya untuk terus berkontribusi.

 

MAJALAHPAJAK.NET – “Mereka selalu welcome terhadap setiap pertanyaan. Padahal, awalnya, mendengar kata pajak sudah momok, tetapi dengan edukasi yang baik dari petugas pajak, kita menjadi lebih tahu manfaat pajak,” kata Zewwy Salim, Jumat (19/8).

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Selatan (Sumsel) sekaligus Wakil Ketua KADIN (Kamar Dagang Indonesia) Bidang Properti Sumsel ini menyimpulkan, ketidakpatuhan lahir dari ketidaktahuan Wajib Pajak (WP) mengenai peraturan serta manfaat pajak secara riil dan komprehensif. Maka, REI Sumsel merasa perlu menjalin komunikasi intensif untuk memberikan edukasi perpajakan.

Salah satu bentuk kolaborasi yang baru saja dilakukan, yakni sosialisasi dan edukasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kepada anggota REI Sumsel maupun KADIN Sumsel. Organisasinya berkomitmen senantiasa memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

“Kami memahami, pajak yang dibayarkan akan kembali lagi untuk daerah dan masyarakat. Kami tidak hanya ingin usaha maju, tapi juga berkontribusi melalui pajak yang kita bayarkan,” kata Awi, sapaan akrabnya.

REI Sumsel mengapresiasi dan ikut menyosialisasikan manfaat pajak bagi sektor properti, salah satunya insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diberikan pemerintah sejak awal pandemi 2020 hingga saat ini.

“Efeknya luar biasa. Walaupun ada dampak pandemi, setidaknya gairah penjualan properti tumbuh. Kami berharap ada periode ketiga (insentif PPN DTP dilanjutkan),” ungkap Awi.

REI Sumsel mencatat, sepanjang tahun 2021, sebanyak 11 ribu unit rumah terjual di Sumsel. Di 2022, REI Sumsel menargetkan mampu menjual 15 ribu unit, dengan lebih dari 25 persennya adalah rumah bersubsidi. Saat ini ada kekurangan pasokan sekitar 400 ribu unit. Namun, pasokan hunian bersubsidi hanya dapat berjalan lancar bila ada dukungan pemangku kebijakan,” jelas Awi.

Baca Juga: Gandeng UMKM, Jaga Nilai TKDN

Ia menilai, REI dan pemerintah daerah sudah seiring sejalan berkomitmen untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan rumah bersubsidi. Pemerintah daerah membantu dalam hal perizinan, sementara REI memenuhi kebutuhan rumah yang berkualitas. REI juga akan memberikan kemudahan untuk pembelian rumah bersubsidi agar mereka segera menikmati hunian yang nyaman dan aman.

“Salesman

Perjuangan Awi dimulai dengan menjadi tenaga pemasaran atau salesman di salah satu toko penyedia bahan bangunan di Palembang. Dari sini seluk-beluk mengenai bahan bangunan ia pelajari dengan saksama. Hingga akhirnya, di tahun 2001 ia mulai merintis usaha toko bangunan sendiri.

Intuisi bisnisnya kian tajam ketika Awi berkenalan dengan Moerod, tokoh pengembang rumah bersubsidi di Sumsel sekaligus Ketua REI Sumsel dua periode (2008–2011 dan 2011–2014). Moerod menjadi mentor yang mengajari seluk-beluk proyek perumahan.

Di 2015, Awi mulai mengerjakan proyek subkontraktor dengan membangun 25 unit Rumah Sehat Sejahtera (RSH) di Perumahan Mulya, Talang Keramat, Kota Palembang. Sejak saat itu, tawaran pengerjaan proyek subkontraktor terus berdatangan.

Puncaknya di 2018, Awi mulai memberanikan diri mengerjakan proyek perumahan miliknya sendiri. Kala itu, untuk pertama kali, ia membebaskan lahan sekira 0,5 hektare untuk mendirikan 37 unit RSH yang ternyata laris. Dengan bendera PT Anugerah Wahana Indah (AWI), proyeknya itu terus berbuah manis hingga sekarang. Perlahan tapi pasti, proyek perumahan garapannya menyebar hingga ke wilayah lain di Bumi Sriwijaya. Ribuan rumah bersubsidi sudah dikembangkannya.

Deretan rumah subsidi di Puri Athena, Green Palm Residence, dan Villa Athena di Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin adalah sebagian dari portofolio rumah yang telah dibangun.

Perusahaan Awi pun dihujani pelbagai penghargaan, di antaranya Penghargaan sebagai Developer Terbaik 3 dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN di 2019, Peringkat III Best Performance Developer Periode Januari–Juni 2016 oleh BTN Syariah, dan Penghargaan Pengembang dengan Realisasi Unit KPR Subsidi Tertinggi dari BTN di 2016. PT AWI juga mendapat pengakuan dari BTN sebagai pengembang dengan realisasi akad terbanyak dalam satu tahun di 2018. Ke depan, Awi bermimpi akan membawa bisnisnya ini ke panggung nasional.

Baca Juga: Pengetahuan Dikelola, Kepatuhan Diperoleh

Awi percaya, pencapaiannya saat ini didorong oleh tiga prinsip hidup yang selalu dipegang teguh. Kejujuran, kemauan yang kuat, ketelitian dan disiplin. Sejatinya, prinsip ini seirama dalam hal membangun sebuah hunian, jujur pada setiap elemen bahan yang digunakan, teliti dan disiplin dalam pengerjaan.

“Ketiga prinsip hidup ini juga saya terapkan pada staf-staf. Bahkan, keahlian atau kepintaran tidak menjadi syarat utama dalam proses rekrutmen karyawan. Kepintaran dapat dipelajari, yang utama karyawan yang mau dan tekun, kejujuran, kemauan, dan kedisiplinan harus tertanam dalam dirinya,” kata Awi.

Ia bersyukur, menekuni properti segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab biasanya segmen ini memiliki sikap militan. Problem terbatasnya kuota kredit perumahan rakyat (KPR) bersubsidi, kebijakan yang kurang berpihak, merupakan badai yang menerjang pengembang rumah MBR.

Prinsip itu turut menjadi fondasi bagi perusahaan Awi menghadapi setiap tantangan lainnya, salah satunya terkait pembebasan lahan hingga proses pembangunan. PT AWI dipastikan melibatkan notaris tepercaya dan pejabat pertanahan setempat, karena PT AWI harus membeli tanah yang clear and clean.

Menurut Awi, pelaku usaha properti juga harus memiliki insting kuat, jeli dalam memperkirakan perkembangan suatu lokasi dengan menggali informasi dari pihak pemangku kebijakan terkait rencana pengembangan suatu lokasi.

Ia juga percaya, bisnisnya diberkati karena komitmennya untuk terus berkontribusi pada daerah, negara, dan masyarakat. Sejak 2014, misalnya, PT AWI mengapresiasi karyawannya dengan memberangkatkan mereka berumrah ke Tanah Suci.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Dialog Penyala Jiwa Bangsa

Diterbitkan

pada

Foto: Riva Fazry

Kepatuhan dan potensi pajak digali lewat kesediaan mendengarkan curhat” dan pengobaran semangat kebangsaan.

 

MAJALAHPAJAK.NET – HUT ke-77 Indonesia seyogianya menjadi momentum bersama untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak sebagai salah satu manifestasi konsep bela negara. Bela negara, dalam konteks saat ini, dapat dimaknai sebagai perjuangan bersama meningkatkan kepatuhan pajak untuk memperkuat ketahanan fiskal, terutama di tengah badai pandemi dan ketidakpastian global. Ketahanan fiskal bahkan disebut sebagai pertahanan nirmiliter.

Berbekal konsep itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel) memupuk kepatuhan pajak dengan rutin menggelar dialog kebangsaan bersama Wajib Pajak (WP). Kesadaran membayar pajak memang selayaknya digaungkan, apalagi pajak berkontribusi sekitar 83 persen terhadap penerimaan negara. Tanpa pajak, masyarakat tidak dapat menikmati aneka fasilitas publik, termasuk sarana pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

“Kami menggugah pandangan dan semangat kebangsaan WP yang hadir dalam setiap dialog kebangsaan, bahwa salah satu bukti cinta tanah air adalah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan gotong royong, kita bisa mengatasi pandemi ini dan membangun negeri,” ungkap Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel Romadhaniah atau biasa disapa Nia ini, kepada Majalah Pajak, (9/8/2022).

Sesuai namanya, dialog kebangsaan ini menekankan diskusi, memberi kesempatan WP untuk menyampaikan pesan dan kesanan mereka terhadap pelayanan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) unit vertikal Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel. Nia ingin menanamkan paradigma pajak sebagai sahabat yang mendengarkan keluh-kesah dan cerita mereka.

“Kita dengarkan keluhan WP secara serius untuk jadi evaluasi, mulai dari perihal aturan, pelayanan AR yang masih perlu ditingkatkan, keluhan soal pemeriksaan, dan sebagainya. Selayaknya sahabat, mendengar dan berupaya memberikan solusi. Prioritas utama bagi saya adalah mengubah wajah DJP bahwa tidak perlu ada yang ditakutkan,” ujarnya.

Dialog kebangsaan dihelat dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari gubernur, kapolda, hingga tokoh masyarakat lainnya. Nia menekankan, membangun ekosistem kepatuhan pajak perlu bersinergi dengan semua pihak, termasuk tax center di universitas sekitar wilayah kerja.

“Bersyukurnya, stakeholders menyambutnya dengan, ‘Ayo, Mbak, apa yang bisa kami bantu untuk ngomongin pajak?’ Gubernur Sumsel dan Bangka biasa support, bukan hanya saat acara tapi setiap kali mereka naik panggung, salah satu yang menjadi penguatan itu adalah pajak. Di masyarakat, mereka selalu bilang, ‘Enggak bisa kita membangun negeri kalau tanpa pajak.’ Jadi, bahasa itulah yang kita bangun melalui dialog kebangsaan,” ujar Nia.

Kita dengarkan keluhan WP secara serius… selayaknya sahabat, mendengar dan berupaya memberikan solusi.

—Romadhaniah

Baca Juga: Mengenal WP dari Depan, Kiri, dan Kanan

 

Maju seirama

Dari program dialog kebangsaan inilah Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel dan pemerintah daerah semakin seirama melangkah bersama untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sekaligus penerimaan asli daerah (PAD). Ia bersyukur, konsep itu senada dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

“Kami mendukung pemda (pemerintah daerah), memberikan hasil kajian mengenai potensi dan optimalisasi PAD berupa objek pajak baru, contohnya mengenai FABA (flying ash and bottom ash),kata Nia

Nia bercerita, ketika PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) bekerja sama dengan PTBA (pembangkit listrik bertenaga angin), pembakaran batu bara yang yang dipergunakan PLTU menghasilkan polutan halus yang beterbangan (flying ash) dan yang jatuh bak butiran pasir (bottom ash). Dulu, flying ash dan bottom ash ini digolongkan sebagai B3 (bahan berbahaya beracun).

“Setelah PP Nomor 22 Tahun 2021,  FABA ini bukan lagi B3. Ini saya tangkap berarti ini peluang bagi pemda untuk meningkatkan PAD,” kata Nia.

Tim Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel pun melakukan kajian dan analisis yang diperkuat dengan pemanfaatan FABA di Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang. Mereka telah membuat batu bata, conblock atau paving block menggunakan faba. Di lain sisi, Kanwil DJP juga mendorong UMKM untuk memanfaatkan peluang ini.

“Dan, ternyata ini sudah dimanfaatkan justru di wilayah, seperti Ende (Nusa Tenggara Timur), Lampung, Jawa. Mereka ini enggak punya batu bara malah memanfaatkan lebih dulu dibandingkan Sumsel yang mayoritas dengan batu baranya terbesar di Indonesia. Ini yang membuat saya bersemangat untuk menyampaikan kepada pihak pemda,” ungkap Nia.

Gayung bersambut, kajian ini ditindaklanjuti oleh pemda dengan mengunjungi daerah yang sudah memanfaatkan FABA sebagai bahan baku batu bata dan sejenisnya. Hasilnya, kini batu bata serupa sudah diaplikasikan untuk pembangunan perumahan murah atau tempat ibadah.

Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel merajut sinergi dengan pihak terkait untuk mengakselerasi program bersama ini. Di luar itu, bersama REI Sumsel, Kanwil melakukan sosialisasi bersama mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk properti.

Bersama pemda setempat, Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel juga menjalin integrasi data yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah dari sektor timah, perkebunan, dan perdagangan, sebagai sumber kontributor utama. Secara internal, Kanwil DJP juga membuat sistem aplikasi untuk mencocokkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang telah dilaporkan dengan data dan informasi yang digali. Alhasil, penerimaan pajak 2021 mencapai Rp 15,84 triliun atau tumbuh 17,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Partisipasi Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak merupakan wujud nasionalisme sekaligus nilai kepahlawanan, karena turut bergotong-royong memulihkan kondisi ekonomi negeri yang tengah terpuruk akibat pandemi,” tutur Nia.

Untuk optimalisasi penerimaan negara dari komoditas timah, batu bara, dan crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya serta penyerahan barang kena pajak ke kawasan berikat atau kawasan bebas, Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel bekerja sama erat dengan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Bea Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Timur. Kerja sama itu, antara lain joint intelligence, joint analysis, joint audit, joint collection, joint investigation, knowledge sharing, dan secondment.

Tidak kalah penting adalah kolaborasi dengan konsultan pajak, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), dan Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI).

Siniar sejarah

Menurut Nia, nilai kepatuhan pajak juga perlu ditanamkan secara fundamental dari pendekatan berbasis budaya dan agama. Maka, Dialog Kebangsaan juga masif dilakukan bersama budayawan dan tokoh agama, bahkan diimplementasikan melalui podcast (siniar) dengan topik pembahasan seputar Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Palembang, hingga pemahaman bersama mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah dari masa lampau sampai sekarang. Harmonisasi program dilanjutkan dengan dilibatkannya Nia sebagai salah satu juri Pemilihan Bujang Gadis Palembang atau cikal bakal Puteri Indonesia Sumsel.

“Nanti pertanyaannya saya tentang pajak kepada kontestan Bujang Gadis Palembang. Mereka juga tahu saya sangat concern dengan UMK (usaha mikro kecil) Sumsel. Akhirnya, kita dilibatkan dalam penjurian Kampung Kreatif. Jadi, sekarang, UMK Sumsel tidak takut lagi (dengan pajak). Saya sampaikan, jangan takut dengan pajak karena pajak mau menolong apa kebutuhan kalian,” ungkap Nia.

Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel memiliki program Business Development Services (BDS) yang merupakan pengembangan dari program UMKM Sahabat Pajak. Kanwil memberdayakan UMKM melalui edukasi produksi dan pengemasan, strategi bisnis, digitalisasi pemasaran, pelaporan keuangan, dan terakhir pengenalan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM 0,5 persen dari omzet.

“Karena kita tidak ngomongin masalah pajak, sampai mereka betul betul ada di titik sudah layak untuk bayar pajak. Kita jelaskan secara sangat prudent dan penuh kehati-hatian. Karena saya tanya ke penjual-penjual, ‘Tahu pajak enggak sih?’ Mereka kenalnya pajak kendaraan, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Jadi, kondisinya memang secara literasi, saya lihat pemahaman mereka tentang pajak, hampir saya katakan zero,” ungkap Nia.

Keluhan WP dalam setiap dialog kebangsaan yang digelar Kanwil maupun KPP juga menjadi indikator penting bagi Nia untuk memetakan potensi penerimaan maupun kepatuhan. Dialog Kebangsaan ini menjadi bagian dari program Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel yang wajib digelar di 13 unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan 13 unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP),antara lain KPP Madya Palembang, KPP Pratama Palembang Ilir Timur, KPP Pratama Baturaja, KPP Pratama Palembang Ilir Barat, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, KPP Pratama Kayu Agung, KPP Pratama Sekayu, KPP Pratama Tanjung Pandan, KPP Pratama Pangkal Pinang, KPP Pratama Bangka, KP2KP Muntok, KP2KP Sungai Liat, KP2KP Toboali, dan KP2KP Koba.

Kita tidak ngomongin masalah pajak, sampai mereka betul betul ada di titik sudah layak untuk bayar pajak.

—Romadhaniah

Baca Uju: Di Mana Bumi Dipijak, di Situ Sinergi Dijunjung

 

Pemanfaatan dan analisis data

Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel juga memanfaatkan data untuk pengawasan yang terkoordinasi. Data konkret langsung diturunkan ke KPP untuk dieksekusi, sementara data yang memerlukan analisis diserahkan kepada Tim Penggalian Potensi Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel.

“Contoh, saya tidak yakin sektor yang tumbuh, semua WP-nya ikut tumbuh di dalamnya. Makanya, kita harus bongkar lagi. Katakanlah, batu bara naik semua, tapi ada beberapa WP yang ada di KPP-KPP. LHA (laporan hasil analisis) ini yang kita sampaikan langsung ke KPP dan harus dieksekusi karena biasanya WP ini enggak bisa berkelit lagi. Tapi kita tetapkan dulu apakah ini PPM (Pengawasan Pembayaran Masa) atau PKM (Pengawasan Kepatuhan Material),” urai Nia.

Dengan beragam sinergi dan strategi, kinerja penerimaan pajak Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel mencapai sebesar Rp 10,37 truliun hingga 31 Juli 2022 atau 59,04  persen dari target Rp 17,56 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 38,81 persen dibandingkan tahun lalu. Adapun kinerja per sektor, meliputi perdagangan besar dan eceran berkontribusi 28,09 persen (tumbuh 57,60 persen); industri pengolahan kontribusi sebesar 13,19 persen (tumbuh 78,73  persen); pertambangan dan penggalian berkontribusi 13,10 persen (pertumbuhan -10.86 persen); pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 11,01  persen (tumbuh 61,47  persen); kegiatan sektor lainnya berkontribusi 34,61 persen (tumbuh 36,09 persen).

Nia menjelaskan, secara umum penerimaan pajak 2022 ditopang oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, pemulihan ekonomi, serta dampak kebijakan UU HPP. Secara rinci, sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh karena meningkatnya konsumsi, permintaan barang dan jasa, dan kenaikan tarif PPN. Sementara, sektor industri pengolahan tumbuh karena peningkatan harga komoditas, kenaikan impor barang modal dan bahan baku.

“Tapi sektor pertambangan mengalami kontraksi karena adanya setoran PBB migas yang dibayarkan bulan Juni tahun lalu, dan belum dibayarkan untuk tahun 2022, di wilayah Prabumulih, Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Kayuagung, Baturaja, dan Lubuklinggau. Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh karena meningkatnya permintaan produk,” ungkapnya.

Sementara, sektor kegiatan jasa lainnya meningkat karena keikutsertaan 2.986 WP di PPS yang didominasi oleh pegawai swasta dan pelaku jasa perorangan lainnya, dengan nominal realisasi Rp 618,44 miliar.

Nia menambahkan, ia berupaya memberi apresiasi kepada pegawainya yang telah bekerja maksimal secara langsung untuk meningkatkan semangat dan rasa percaya diri. Baginya, ujung tombak keberhasilan sebuah kantor terletak pada dedikasi dan loyalitas pegawai. Sebagai pemimpin, penting untuk melindungi dan memberikan apresiasi kepada pasukannya.

“Saya telepon langsung, mengucapkan terima kasih kepada AR atau pegawai yang sudah bekerja dengan baik, ‘Terima kasih sudah menyumbangkan ide dan gagasan. Teruskan.’ Walaupun itu sifatnya mungkin basa-basi tapi bagi AR yang menerima itu semacam apresiasi. Saya sebarkan nama pegawai itu sebagai panutan untuk semua,” ujarnya.

Saya telepon langsung, mengucapkan terima kasih kepada AR atau pegawai yang sudah bekerja dengan baik, Terima kasih sudah menyumbangkan ide dan gagasan. Teruskan.”

—Romadhaniah

Baca Juga: Pajak Bersahabat, Target Didapat

Akselerator

Kepala KPP Pratama Palembang Ilir Timur Akhmad Yani mengungkapkan, UU HPP, program utama Kantor Pusat DJP, dan bimbingan serta arahan Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel menjadi akselerator KPP dalam meraih penerimaan pajak sekaligus menanamkan kepatuhan melalui pendekatan dialog kebangsaan. Selaras dengan visi dan misi Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel maupun Kantor Pusat DJP, setiap KPP harus melakukan pendekatan berbasis kewilayahan, sehingga paradigma pajak sebagai alat pembangunan daerah menjadi terbangun.

Yani mengakui, dialog kebangsaan mampu menjadi ruang bagi WP untuk menyampaikan beragam tantangan usaha hingga kendala perpajakannya, dengan begitu timbul rasa saling memahami, mendukung, sekaligus dapat membantu KPP memetakan prioritas. Namun, lanjut Yani, hal itu perlu diiringi, dengan akselerasi penerapan digitalisasi layanan.

Komitmen ini senada dengan program digitalisasi, Kantor Pusat DJP melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang merupakan proyek proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis commercial off-the-shelf (COTS) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan sehingga sistem perpajakan menjadi mudah, andal, terintegrasi.

“KPP Pratama Palembang Ilir Timur membangun fasilitas DIGIBOX Layanan dan Dokumentasi, sehingga Wajib Pajak yang berkunjung ke KPP akan mendapat pelayanan informasi yang dibutuhkan dan terintegrasi secara digital,” ujar Yani, (15/8).

KPP mempunyai Gawai Informasi berisi layanan mandiri e-Billing, Banner SMS, dan telegram e-Billing. Kemudian, DIGIBOX Layanan dan Dokumentasi berisi Digital Library aturan dan persyaratan layanan di TPT dan helpdesk, cetak formulir, Profil KPP, Video KPP. Sedangkan Digibox Informasi, berisi informasi terkini yang diperlukan WP. Lalu, DIGiBOX Monitoring berisi informasi capaian penerimaan harian, informasi nilai kinerja organisasi bulanan, dan walk of fame (penghargaan kepada pegawai berprestasi). Atas inovasi ini KPP Pratama Palembang Ilir Timur meraih Juara III Lomba Olimpiade PSIAP.

Tidak kalah penting, KPP Pratama Palembang Ilir Timur secara inisiatif melaksanakan work-life balance, yang bukan sekadar mengikuti tren organisasi modern, melainkan untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Beberapa sistem dan infrastruktur telah disediakan dalam menerapkan work-life balance ini, termasuk Palembang Ilir Timur – Sarana Tempat Olahraga dan Pentas (PITSTOP) dan One Week One Juz (OWOJ) untuk mendukung lingkungan kerja yang kondusif dalam rangka menghasilkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan pekerjaan untuk mewujudkan tujuan akhir dari implementasi work-life balance, yaitu kepuasan pegawai yang sejalan dengan pencapaian kinerja.

Yani berharap, setelah menggunakan fasilitas work-life balance, pegawai akan menjadi pribadi yang lebih sehat, baik fisik maupun psikis, sehingga lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas.

“Selain itu, penting juga bagi kami mengetuk pintu langit, beramal atau melakukan kegiatan bakti sosial, setelah melaksanakan seluruh tugas dan fungsi secara maksimal,” ungkap Yani.

Efektifkah program work-life balance ini? Setidaknya, target penerimaan selama tiga tahun terakhir, tercapai. Di 2021, KPP Pratama Palembang Ilir Timur mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp 1,41 triliun atau 102,98 persen dari target.

Terpenting semangat dan jiwa kompetisi pegawai kian tumbuh. Beragam prestasi baik di tingkat nasional maupun regional berhasil ditorehkan oleh KPP Palembang Ilir Timur. Pada Lomba Hari Pajak tingkat DJP, KPP Palembang Ilir Timur berhasil menjadi Juara I Lomba Fotografi Kategori Kamera, Juara Harapan III Lomba Fotografi Kategori Handphone. Prestasi puncak sukses diraih oleh KPP dengan menjadi Juara I Lomba Olimpiade Reform 2022 yang dihelat Kantor Pusat DJP.

“Semua prestasi yang telah dicapai itu tidak terlepas dari doa dan upaya kami dalam berbagi dengan sesama. Penting juga bagi kami mengetuk pintu langit, beramal atau melakukan kegiatan bakti sosial, setelah melaksanakan seluruh tugas dan fungsi secara maksimal,” tutup Yani.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Mengenal WP dari Depan, Kiri, dan Kanan

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fajri

Perluasan basis pajak diformulasikan dalam konsep Segitiga Kepatuhan. Kepatuhan digayuh lewat pembangunan hegemoni narasi—apa pula itu?

 

MAJALAHPAJAK.NET – Ini merupakan pertemuan kedua kami dengan Farid Bachtiar di tahun 2022. Sebelumnya, tim Majalah Pajak berbincang langsung saat Farid masih menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau. Sejak pertengahan April 2022, Farid mengemban amanah menakhodai Kanwil DJP Jawa Timur III (Kanwil DJP Jatim III). “Selamat datang, kita ketemu lagi, tapi sekarang di Malang, ya,” sapanya, Selasa pagi (28/06).

Ia mengaku bersuka cita atas setiap amanah yang diberikan. Terlebih, kini ditugaskan di kampung halamannya, Kota Malang. Bagi Farid, yang utama adalah tetap mengacu dan menerapkan konsep Segitiga Kepatuhan sebagai fondasi utama untuk mencapai target penerimaan yang ditopang dengan upaya peningkatan produktivitas SDM, peningkatan pengawasan kepatuhan WP dan perluasan basis pajak, namun dengan tetap menyesuaikan potensi dan tantangan di daerah.

Seraya menjelaskan, ia menunjukkan karton berbentuk limas segitiga yang disebut Segitiga Kepatuhan tersebut pada sisi-sisinya.

Sisi depan dengan warna kuning, menggambarkan kondisi ekonomi, sosiologi, industri, bisnis, dan kejiwaan Wajib Pajak (WP). Artinya, Kanwil DJP Jatim III akan memastikan setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) unit vertikal menguasai WP secara komprehensif. Kanwil DJP Jatim III memiliki 15 unit vertikal, meliputi KPP Pratama yaitu KPP Madya Malang, KPP Pratama Banyuwangi, KPP Pratama Batu, KPP Pratama Singosari, KPP Pratama Kepanjen, KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Jember, KPP Pratama Kediri, KPP Pratama Pare, KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Pasuruan, KPP Pratama Probolinggo, KPP Pratama Situbondo, dan KPP Pratama Tulungagung.

Selanjutnya, sisi kanan, menggambarkan empat klaster kepatuhan WP, mulai dari lapisan paling bawah atau paling lebar dikategorikan sebagai “patuh”, naik ke lapisan selanjutnya masuk kategori WP dengan tingkat kepatuhan “berusaha namun tidak selalu berhasil”, agak ke atas disebut WP “tidak patuh”, hingga pada puncaknya kategori WP “tidak mau patuh”.

Berpasangan dengan sisi kanan, sisi kiri berisi peta jalan mengawasi empat lapisan kepatuhan WP. Area paling bawah berisi kemudahan proses bagi WP patuh; untuk menghadapi lapisan berikutnya ditempuh dengan bimbingan; menanjak ke lapisan WP tidak patuh, maka akan dilakukan pemeriksaan; dan puncaknya akan dilakukan tindakan hukum bagi WP yang tidak mau patuh.

“Kita berupaya mendorong WP menuju lapisan paling bawah dimana WP semakin patuh dan menekan lapisan paling atas (WP tidak mau patuh) agar bergerak ke bawah,” tambah Farid.

Sejatinya, Segitiga Kepatuhan ini senada dengan pengembangan sistem DJP bernama Compliance Risk Management (CRM). Berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2019, CRM sebagai proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh yang mencakup identifikasi, pemetaan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan WP serta evaluasinya.

Dengan kondisi geografis yang dikelilingi oleh pegunungan (Arjuno, Semeru, Panderman, Kawi, Kelud), Malang Raya menjadi salah satu sentra produksi dan industri tembakau yang berkembang cukup baik di Indonesia. Ini tercermin dari kontribusi penerimaan pajak sektor pengolahan tembakau yang cukup dominan, yakni mencapai sebesar 48 persen di Kanwil DJP Jatim III.

“Tapi karakteristik tembakau perlu dicermati. Bandingkan dengan sawit, kalau harganya naik, penerimaan juga naik, dan sebaliknya. Penerimaan pajak sawit mencerminkan transaksi atau konsumsi real yang terjadi dari real penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Kalau di sini, enggak. Jangan baca Kanwil DJP Jatim III itu basisnya adalah PPN. Karena tembakau itu disesuaikan bukan dengan transaksi atas konsumsi rokok, bukan orang merokok terus bayar PPN, tapi penerimaan PPN-nya muncul karena ditalangi dulu oleh industri rokok, ditebus istilahnya. Bayar cukai disertai dengan pembayaran PPN. Misalnya, cukainya itu dibayar (ditebus) pada bulan Desember 2015 untuk penjualan rokok beberapa bulan ke depan (triwulanan) pada tahun 2016,” urai Farid.

Mekanisme itu membuat anomali pada penerimaan, sehingga strategi yang dilakukan Kanwil DJP Jatim III di 2022 adalah memperluas basis penerimaan pajak dari sektor lain agar tidak tergantung pada satu sektor saja. Di sisi lain, Kanwil juga mempunyai beberapa KPP yang memiliki potensi alam dari sumber daya laut, sehingga sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang potensial.

         Satgas Optimalisasi Penerimaan Sektoral

Setelah membukukan penerimaan PPh dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) senilai Rp 1,88 triliun, Farid kembali menegaskan perlunya melakukan segmentasi dalam rangka penggalian potensi. Kanwil DJP Jatim III telah melaksanakan Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) dan memutuskan beberapa strategi optimalisasi penerimaan pasca-PPS. Salah satunya adalah dengan membentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Sektoral yang meliputi beberapa sektor seperti perikanan, industri hasil tembakau, peternakan, pertambangan emas, dan sektor bendahara instansi pemerintah.

Sebagai gambaran, Satgas Optimalisasi Sektor Industri Hasil Tembakau terdiri atas KPP Madya Malang, KPP Malang Selatan, KPP Pratama Kepanjen, KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Tulungagung, KPP Pratama Pasuruan, dan KPP Pratama Jember; sementara Satgas Optimalisasi Sektor Perikanan diketuai oleh KPP Pratama Situbondo dengan anggota KPP Madya Malang, KPP Pratama Pasuruan, KPP Pratama Situbondo, KPP Pratama Probolinggo, dan KPP Pratama Banyuwangi. Setiap tim satgas terlibat dalam penyusunan modul penggalian potensi pajak masing-masing sektor inti (core business) dari hulu ke hilir beserta sektor usaha pendukung (supporting business). Dari modul yang sudah disusun diharapkan ada kesamaan dan keseragaman langkah untuk mendorong kepatuhan WP pada sektor-sektor itu, yang meliputi kepatuhan daftar, lapor, dan bayar.

Selain itu, penggalian potensi pajak harus berbasis pada data, information, and, knowledge (DIK). Data yang diperoleh atau dikumpulkan diolah untuk menjadi informasi. Dari olahan informasi itu, kemudian digunakan sebagai pengetahuan (knowledge) untuk pengambilan keputusan. Contoh dari data instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP), data pemicu dari Kantor Pusat DJP, data CRM, serta data SPT PPh dan PPN pada sektor peternakan dilakukan analisis penyandingan, perbandingan antartahun pada sebuah populasi WP. Data ini diolah menjadi informasi yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sektor peternakan di beberapa wilayah KPP masih cukup rendah. Dari informasi diputuskan pula pengujian kepatuhan dengan menerbitkan Laporan Hasil Penelitan (LHPt), Surat Permintaan Penjelasan atas Data, dan/atau Keterangan (SP2DK),

yang dilanjutkan untuk dikirimkan kepada populasi WP sektor itu.

“Akurasi data itu penting, data membangun trust kepada Wajib Pajak. Keyakinan teman-teman pegawai dalam melaksanakan eksekusi atas data juga semakin tinggi. Ini yang melatarbelakangi sehingga perlu dibentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Sektoral,” jelas Farid.

Ia menyebutkan, misalnya, pada sektor perikanan, data dan informasi yang digali tidak hanya mencakup tangkap dan budidaya. Ada dari sisi ekspor, ada sektor transportasi, pakan, dan sewa alat termasuk bisnis cold storage. Adapun ekspor perikanan dihimpun dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Selanjutnya, data dikumpulkan dan diolah oleh Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jatim III untuk kemudian dieksekusi oleh KPP.

“Fungsi-fungsi yang ada pada bidang-bidang dan KPP di-reorganize menjadi satu dalam sebuah satgas dalam rangka pengawasan sektor perikanan. Karena kalau kerja sendiri-sendiri enggak dapat apa-apa—cuma ngumpulin data tapi enggak dianalisis, enggak dibagi ke pemeriksaan percuma, enggak ada nilai tambah. Padahal, data bisa diolah jadi rupiah, knowledge juga bisa diubah jadi rupiah,” jelas Farid.

Secara paralel dan simultan, jajaran Kanwil DJP Jatim III juga perlu membangun hegemoni narasi berupa informasi kepada publik tentang giat sektoral yang tengah diawasi tingkat kepatuhan perpajakannya. Artinya, setiap aktivitas pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum perlu disosialisasikan.

“Supaya masyarakat di seluruh ekosistem sektor tersebut aware dan berpikir, ‘Oh temanku di sebelah sana diperiksa, kena SKP (Surat Ketetapan Pajak) gede, mendingan aku melakukan pembetulan SPT tahunan aja deh daripada aku diperiksa’,” urai Farid.

Informasi akan dikemas oleh P2Humas Kanwil DJP Jatim III menjadi pemberitaan maupun konten yang disebarluaskan secara multichannel, bisa melalui media sosial, podcast, siaran radio, kegiatan penyuluhan oleh penyuluh, relawan pajak, dan seterusnya. Dalam membangun hegemoni narasi itu, Kanwil DJP Jatim III juga bersinergi dengan pemangku kepentingan, mulai dari media, DJBC, pemerintah daerah (pemda), asosiasi terkait.

Akurasi data itu penting, data membangun trust kepada Wajib Pajak. Keyakinan teman-teman pegawai dalam melaksanakan eksekusi atas data juga semakin tinggi. Ini yang melatarbelakangi sehingga perlu dibentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Sektoral.

—Farid Bachtiar

 

Prioritas

Salah satu anggota Satgas Optimalisasi Penerimaan Sektor Perikanan dan Satgas Optimalisasi Penerimaan Sektor Industri Hasil Tembakau adalah KPP Madya Malang. Kontribusi KPP ini ditopang oleh industri hasil tembakau kontribusi sebesar 84 persen di 2021. Kepala KPP Madya Malang Muhammad Na’im Amali mengungkapkan, industri hasil tembakau merupakan sektor tangguh diterjang badai pandemi. Pertumbuhannya nyaris tidak berdampak sepanjang 2020 hingga 2021. Realisasi penerimaan KPP Madya Malang 2021 sekitar Rp 24,091 triliun atau 101,08 persen dari target sebesar Rp 22,833 triliun.

Kendati demikian, memasuki 2022, tantangan menghantui industri pengolahan hasil tembakau setelah kenaikan cukai lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022. Tarif cukai resmi naik rata-rata 12 persen per 1 Januari 2022.

Untuk jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) golongan I (produksi lebih dari tiga miliar batang per tahun) kenaikan cukai sebesar 13,9 persen menjadi Rp 985 per batang dari sebelumnya Rp 865 per batang. Penyesuaian tarif ini dilakukan dengan pertimbangan menurunkan prevalensi perokok di bawah umur. Penerimaan cukai hasil tembakau pada APBN 2022 dengan target senilai Rp 193 triliun, dimana target tersebut naik 11,4 persen dari tahun sebelumnya.

“Dampak kenaikan cukai ini akan kena di industri pengolahan hasil tembakau. Mudah-mudahan dampaknya tidak berpengaruh kepada penerimaan pajak. Walaupun secara sistematis yang beli (rokok) akan berkurang, batang yang diproduksi berkurang, PPh (Pajak Penghasilan) badan turun. Di sisi lain, ada kenaikan PPN (menjadi) 11 persen persen, yang bisa menjadikan peluang,” ungkap Na’im kepada Majalah Pajak di ruang kerjanya, (28/06).

Meski begitu, KPP Madya Malang akan tetap fokus menerjemahkan strategi yang telah diarahkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur III melalui beragam inovasi. Baik dalam memanfaatkan data dan informasi, membangun sinergi, dan narasi dari setiap kegiatan KPP.

KPP Madya menjalankan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) untuk menjaga kepatuhan pelaporan SPT tahunan, pembayaran masa, dan lainnya. Kemudian, melakukan Pengawasan Kegiatan Material (PKM) melalui kegiatan analisis laporan keuangan yang disajikan dalam kantor pusat (Approweb), data dan informasi dari eksternal yang disandingkan dengan SPT tahunan WP.

“Kalau ada perbedaan analisis data, kita konfirmasi, dibayar kekurangannya. Bila WP tidak merespons, kami akan naikkan menjadi pemeriksaan sebagai upaya penegakan hukum,” kata Na’im.

KPP Madya Malang juga memanfaatkan CRM untuk membantu memetakan prioritas WP yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan. Tak lupa, KPP Madya Malang turut memperluas basis data dari sektor penentu lain, yakni perdagangan; jasa keuangan; pertambangan; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.

“Maka yang prioritas, siapa mereka? WP yang data lengkap, kemampuan membayarnya tinggi, tetapi potensi ketidakpatuhannya rendah. Karena 1.600-an WP kami awasi semua dalam periode yang singkat rasanya tidak mungkin. Maka perlu diprioritaskan,” jelasnya.

Secara bersamaan, KPP Madya Malang juga berkolaborasi dengan DJBC untuk memberantas rokok ilegal.

“KPP Madya Malang menanamkan narasi kepatuhan kepada seluruh Wajib Pajak dan pemangku kepentingan dengan memperkuat integritas dan meningkatkan pelayanan,” tambah Na’im.

KPP Madya Malang menanamkan narasi kepatuhan kepada seluruh Wajib Pajak dan pemangku kepentingan dengan memperkuat integritas dan meningkatkan pelayanan.

—Muhammad Na’im Amali

Basis data

Sementara itu, KPP Pratama Kediri mengimplementasikan Segitiga Kepatuhan ke sektor utama, yaitu administrasi pemerintah/bendahara instansi pemerintah. Dalam hal ini melakukan pengawasan kepatuhan para bendahara pemerintah, baik pemerintah kota Kediri maupun bendahara instansi vertiKal lainnya dalam cakupan wilayah kerja KPP Pratama Kediri. Dalam metode pengawasannya, KPP Pratama Kediri telah membuat Aplikasi Pengawasan Bendahara (ASMARA), yang diharapkan pada saat rekonsiliasi data setoran pajak dan serapan anggaran telah sesuai ketentuan. KPP juga menjajaki perluasan basis data di sektor properti dan real estate serta perdagangan.

“Di sini lebih banyak Wajib Pajak-nya karyawan dari perusahaan pabrik rokok terbesar, ASN maupun orang pribadi pengusaha. Pertumbuhan penduduk dan ditetapkannya kawasan industri memacu Kota Kediri memiliki prospek ke depan yang positif. Saya meyakini bahwa prospek ke depan, sudah terlihat, dan sangat bagus adalah properti karena Kota Kediri menurut survei merupakan kota paling nyaman di Indonesia,” ungkap Kepala KPP Pratama Kediri Soleh Abdulrahman di ruangnya, Rabu pagi (29/06).

Proyeksi itu senada dengan konsep pembangunan daerah. Di Kediri, akan dibuka Bandar Udara Internasional Dhoho yang rencananya mulai beroperasi di 2024. Pembangunan ini akan membangun aglomerasi baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sejak 2021, KPP Pratama Kediri sudah mulai memetakan sektor properti beserta turunannya, dimulai dari penyisiran toko bangunan. KPP telah mengadopsi sistem bernama MOTIVA (Monitoring Informasi Validasi PPh PHTB) untuk menjaga kepatuhan pembayaran PPh Final PHTB (Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan). Sistem ini juga berguna untuk mengetahui lokasi objek pajak yang ditransaksikan; mencari data pembanding untuk tujuan penilaian ulang atas objek yang ditransaksikan di bawah nilai wajar; membuat zona nilai tanah agar memudahkan pengawasan atas transaksi yang belum wajar; membuat data objek yang ditransaksikan untuk diinformasikan kepada pemangku kepentingan, seperti pemda, BTN, atau PPATK; hingga demi membuat single value multi porpuse.

“MOTIVA berisi peta. Kita ambil geo tagging-nya. Setiap lokasi itu, seperti kawasan real estate, toko-toko bangunan, pusat oleh-oleh kita coba bikin rincinya—apakah sudah terdaftar atau belum NPWP-nya, peraturan pelaporannya, pembayarannya,” jelas Soleh.

Diciptakan pula Sistem Pengawasan Kewilayahaan (SIWAYAN). Kepada Majalah Pajak, Soleh beserta tim menunjukkan cara kerja aplikasi ini, dimulai dari membuka peta tematik yang menggambarkan kepatuhan pembayaran pajak WP.

“Dengan adanya MOTIVA dan SIWAYAN, ketika suatu daerah di peta diklik, secara otomatis tampak warna merah menunjukkan WP belum bayar dan warna hijau menunjukkan WP sudah melakukan pembayaran pajaknya. Bahkan, terdapat info tindaklanjut SP2DK,” jelas Soleh.

Ketika suatu daerah di peta diklik, secara otomatis tampak warna merah menunjukkan WP belum bayar dan warna hijau menunjukkan WP sudah melakukan pembayaran.

—Soleh Abdulrahman

Lanjut baca

Populer