Connect with us

Topic

Melihat Indonesia Dibangun dari Pinggiran

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Sudah seyogianya arah kebijakan pembangunan diprioritaskan untuk desa. Sebab sebagian besar potensi kita ada di sana.

Di tahun 1985, Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis sebuah buku antologi bertema fase Periferal di pedesaan. Salah satu peneliti, Masmimar Mangiang (dosen FISIP Universitas Indonesia) menulis, kota sebagai tempat pertumbuhan ekonomi berlangsung bebas dan melaju pesat sejak era kolonial. Sementara pedesaan atau area periferi (pinggiran) tak kunjung terjangkau oleh tetesan pembangunan. Kendati desa sempat berhasil mewujudkan swasembada beras era Orde Baru, nyatanya kesejahteraan hanya dirasakan oleh pemilik lahan.

Setelahnya, kesenjangan antara kota dan desa kian muskil diatasi. Setiap pemimpin di republik ini pun terus berupaya. Paradigma pembangunan kita memang seyogianya dimulai dari desa. Sebab pelbagai potensi berasal dari sana, mulai dari lahan pertanian, perkebunan, energi terbarukan, pariwisata dan sebagainya. Sebagian populasi penduduk Indonesia pun tinggal di sana. Sayangnya, tingkat kemiskinan pedesaan lebih tinggi dibandingkan di kota, yakni 15,26 juta penduduk. Sementara penduduk miskin di perkotaan 11,16 juta orang.

Sejak pemerintahan Joko Widodo desa didesain menjadi katalis pembangunan dan kemajuan. Visi ini termaktub dalam Nawacita 2014, “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” Ikrar lantas diwujudkan dalam kebijakan anggaran yang disebut dana desa. Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), awal mula dana desa di tahun 2015 dialokasikan Rp 21 triliun atau setiap desa mendapat sekitar Rp 250–Rp 500 juta.

Pembenahan maupun pemberdayaan di pedesaan semakin diutamakan, baik segi infrastruktur maupun kapasitas sumber daya manusia (SDM). Sebagai penunjang, alokasi dana desa pun semakin menanjak. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mengalokasikan dana desa senilai Rp 72 triliun dalam Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) 2021. Angka itu naik 1,1 persen dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 71,2 triliun. Bujet itu disalurkan ke 74.961 desa. Rata-rata setiap desa mendapat jatah Rp 900 juta–Rp 1 miliar.

“Dana desa meningkat, pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian juga menjadi bagian dari fokus pemulihan perekonomian desa, program pengembangan potensi desa pun dilanjutkan seiring dengan peningkatan produk unggulan desa. Peningkatan peran BUMDes juga jadi arah kebijakan dana desa. Kami akan melakukan beberapa hal temanya untuk mendukung pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani pada akhir Desember 2020.

Di lain kesempatan, Kepala Subdit Dana Desa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Jamiat Aries Calfat penyerapan dana desa di tahun 2020 mencapai 99,97 persen dari alokasi Rp 71,9 triliun.

“Realisasi penyaluran dana desa tahun 2020 nyaris sempurna. Ini menjadi catatan kinerja kita yang sangat baik,” kata Aries, dalam webinar bertajuk Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, (6/1).

Menurutnya, keberhasilan itu merupakan buah dari aturan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) PMK 222/PMK 07/2020 tentang Pengeloaan Dana Desa. Berkat aturan ini dana desa langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Regulasi pun mengatur penyaluran dana desa yang terbagi dalam dua kategori. Pertama, dana untuk desa mandiri dikucurkan dalam dua tahap, bulan Januari 60 persen dan Maret 40 persen. Desa mandiri adalah desa yang berkinerja baik. Kedua, dana untuk desa reguler yang disalurkan tiga tahap, bulan Januari 40 persen, Maret 40 persen, dan Juni 20 persen. “Desa mandiri kita berikan semacam reward, dua tahap (penyaluran),” tambah Aries.

Dari sisi manfaat, menurutnya, dana desa mampu menurunkan ketimpangan antara desa dan kota. Gini ratio pada Maret 2020 menjadi 0,38 dari yang semula 0,40 pada 2014. Tingkat kemiskinan pun diklaim semakin membaik, menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dari sebelumnya 11,25 persen pada 2014. Di sisi lain, tingkat kemiskinan wilayah kota naik 0,69 persen, yakni dari 6,69 persen menjadi 7,38 persen.

Dana desa diharapkan mendukung pengembangan sektor prioritas berupa pengembangan teknologi informasi untuk desa digital, program ketahanan pangan, pengembangan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan desa wisata, peningkatan infrastruktur desa yang pelaksanaannya diutamakan dengan padat karya tunai, dan program kesehatan.

Infrastruktur pendukung

Di luar dari dana desa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infastruktur jalan menuju desa, jembatan, dan lainnya. Di tahun 2021 pemerintah menganggarkan Rp 417 triliun untuk salah satunya pembangunan jaringan irigasi pertanian di desa. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan anggaran Rp 26 triliun, yang antara lain dialokasikan untuk membangun penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di 5.053 desa di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). PT PLN (Persero) pun punya tugas menjamin listrik di desa.

Ada pula program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) melalui skema padat karya tunai atau PKT. Di tahun lalu, pemerintah menganggarkan Rp 11,45 triliun khusus program ini.

“Selain untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Program PKT utamanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, misalnya peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Segala upaya dilakukan agar desa mampu menjadi katalis pemulihan ekonomi sekaligus pendorong terwujudnya komitmen pembangunan berkelanjutan (SDGs) nasional, yang dimulai melalui SDGs Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Kedudukan Hukum BUMDes sudah Kuat

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kejelasan status badan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja memudahkan masyarakat desa mengelola dan memajukan BUMDes.

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Potensi sumber daya alam yang berlimpah di desa menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak pihak untuk datang dan memanfaatkannya. Pemerintah telah mengeluarkan aturan khusus terkait pengelolaan potensi desa agar tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pembentukan BUMDes.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjelaskan tentang BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa dan warga untuk memperkuat perekonomian desa serta dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada di desa tersebut. Ada empat tujuan utama BUMDes, yaitu meningkatkan perekonomian, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat, serta menjadi alat untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di desa.

Pengelolaan BUMDes dilakukan secara partisipatif, kooperatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan berkesinambungan. Dengan prinsip tersebut diharapkan BUMDes bisa menjadi lembaga yang mandiri, efektif, dan profesional. Modal BUMDes bersumber dari pemerintah desa sebesar 51 persen dan masyarakat 49 persen dengan cara penyertaan modal berupa saham. Bidang usaha yang dipilih disesuaikan dengan potensi desa dan ketersediaan pasar.

Syarat mendirikan BUMDes telah diatur dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015, yaitu ada inisiatif dari masyarakat desa atau pemerintah desa, terdapat potensi usaha ekonomi desa, ada sumber daya alam di desa, ada sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes, dan ada penyertaan modal dari pemerintah.

Tahap pendirian

Setelah beberapa persyaratan mendirikan BUMDes terpenuhi, maka ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk mendirikan badan usaha ini.

Pertama, membuat kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan pendirian BUMDes melalui musyawarah desa. Tahap ini dimulai dari kepala desa mengundang panitia pembentukan BUMDes, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Musyawarah desa membahas berbagai hal, yaitu nama, kedudukan dn wilayah kerja BUMDes, maksud dan tujuan pendirian BUMDes, bentuk badan hukum BUMDes, sumber permodalan, unit-unit usaha, organisasi dan pengawasan. Tahap pertama ini fokus pada merumuskan dan membuat struktur organisasi dari pembentukan BUMDes. Hal terpenting dalam pembentukan struktur organisasi adalah adanya bentuk hubungan kerja yang mencakup tiga hal, yaitu instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawaban para pengelola BUMDes.

Kedua, para pengurus melakukan pengaturan organisasi BUMDes berdasarkan hasil perumusan di tahap pertama. Penyusunan di tahap kedua ini meliputi pengesahan peraturan desa tentang pembentukan BUMDes, anggaran dasar, struktur organisasi dan aturan kelembagaan, tugas dan fungsi pengelola BUMDes, aturan kerja sama dengan pihak lain, rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes. Penyusunan ini bertujuan agar semua anggota BUMDes dapat menjalankan tugas dengan baik, memahami aturan kerja di organisasi, dan tidak ada pengurus yang bekerja lebih atau saling mengandalkan.

Ketiga, pengurus mengembangkan dan mengelola BUMDes. Kegiatan di tahap ini meliputi pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes, merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes, menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes , menyusun sistem administrasi dan pembukuan, penyusunan rencana kerja BUMDes. Tahap ini juga membahas kerja sama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan dan harus disetujui oleh Dewan Komisaris BUMDes. BUMDes bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, sehingga harus ada business plan yang tepat untuk periode 1 hingga 3 tahun agar para pengurus BUMDes memiliki tujuan yang jelas atas apa yang akan mereka lakukan.

Diperkuat UU

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2019 lalu turut memberikan dampak positif pada BUMDes. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebut BUMDes sebagai badan usaha tapi belum secara tegas tertulis sebagai badan hukum. Status hukum yang belum jelas ini membuat Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa mengesahkan BUMDes sebagai badan hukum. Tidak adanya legal standing atau kedudukan yang sah di hadapan hukum ini akhirnya mengakibatkan BUMDes sulit menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, sulit menjangkau modal perbankan,dan memperluas usaha. Menurutnya, pasal 117 UU Cipta Kerja memberikan solusi badan hukum yang jelas bagi BUMDes.

“Tegas sekali disebutkan, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa,” papar Abdul dalam konferensi pers, 8 Oktober 2020 lalu.

Selain itu, jelasnya, UU Cipta Kerja juga turut memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan BUMDes, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk menjalankan usaha, ada kemudahan berinvestasi di desa, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.

Lanjut baca

Topic

Tanggung Renteng Memakmurkan Desa

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Daya ungkit ekonomi desa bergantung pada kekuatan dan inisiatif program BUMDes dan kelincahannya menggaet pihak lain.

Sejatinya, saat ini banyak desa yang telah berhasil mandiri, berdaya, dan menyejahterakan penduduknya karena roda perekonomian berputar, dan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dan boleh dibilang, kemajuan desa ini hasil dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Aturan ini memberi otonomi desa berdasar hak rekognisi dan subsidiaritas dalam wadah NKRI. Pemerintah desa (Pemdes) memiliki kewenangan untuk menentukan program dan merencanakan keuangan yang terbaik bagi desanya, sesuai dengan potensi juga kearifan lokal yang dimiliki.

Masyarakat desa yang selama ini hanya menjadi penonton, lebih dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), saat ini ada 51.134 BUMDes dari total 74.953 desa.

Sebanyak 43 BUMDes di antaranya bahkan dibentuk saat pandemi Covid-19 di tahun 2020. Fakta lain, sepanjang tahun 2015–2020 sebanyak Rp 4,2 triliun dana desa dimanfaatkan sebagai modal BUMDes; dan pada periode yang sama BUMDes berhasil menambah pundi-pundi PADes sebesar Rp 1,1 triliun.

Dengan data itu, sudah semestinyalah kepala desa menyadari pentingnya keberadaan BUMDes sebagai pengungkit PADes, sehingga bisa melakukan studi kelayakan bisnis bagi terbentuknya BUMDes. Salah satu BUMDes yang cukup berhasil menyejahterakan warganya adalah BUMDes Tunas Mandiri di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta.

BUMDes yang dibentuk sejak 2016 ini memiliki empat unit usaha yaitu pariwisata, ekonomi desa (simpan-pinjam), pengelolaan dan pengolahan sampah, dan grosir sembako. Direktur BUMDes Tunas Mandiri Ahmad Nasrodin menuturkan, pengelolaan dan pengolahan sampah merupakan unit usaha yang pertama kali mendapat kucuran dana desa.

Saat pembukaan Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di tahun 2017, BUMDes mengajukan dana sebesar Rp 95 juta ke Pemdes yang kemudian dibelanjakan di tahun berikutnya. Sementara unit usaha ekonomi desa simpan pinjam membutuhkan dana desa sebesar Rp 49 juta untuk membantu permodalan ibu-ibu pelaku usaha mikro, seperti penjual tempe, peyek, dan lain-lain yang tidak memiliki akses perbankan.

Dari empat unit usaha ini, hanya pariwisata yang tidak perlu dana dari Pemdes. Desa Wisata Nglanggeran telah menjadi salah satu magnet wisata di Jawa Tengah dengan wisata andalan Gunung Api Purba dan paket wisata Live In.

Kolaborasi

Awalnya, banyak yang meremehkan, karena desa ini hanya mengandalkan “jualan” dari gunung api yang tersusun dari batuan andesit. Namun, berkat keuletan dan kerja sama antarwarga, juga kekuatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), desa ini menghasilkan omzet miliaran rupiah per tahunnya (hingga tahun 2019) dan menyerap ratusan tenaga kerja dari penduduk lokal.

Pendapatan desa dari pariwisata semakin meningkat ketika PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memberikan relaksasi pembiayaan homestay pada 2019. Pembiayaan ini berupa pinjaman yang dikembalikan penuh dengan bunga tiga persen hingga tuntas, dan tenor berdasarkan kesepakatan pemilik rumah dan SMF.

BUMN ini menyiapkan plafon senilai Rp 1,6 miliar untuk membiayai pengembangan 87 homestay secara bertahap. Nasrodin menyebut, hingga saat ini ada 31 pemilik homestay yang memanfaatkan dana untuk menambah kamar atau merenovasi rumahnya agar memenuhi standar program Live In yang telah ditetapkan.

Setelah dana diberikan kepada pemilik rumah, BUMDes dan Pokdarwis melakukan pendampingan hingga pembangunan rumah selesai, untuk menghindari penyelewengan dana. Desa Nglanggeran juga bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk Program Pengembangan Destinasi Wisata Nglanggeran, yang dilaksanakan selama tiga tahun, yakni sejak 2020 hingga 2022.

Melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), BI juga memberikan dana pembangunan glamorous camping (glamping) Kedung Kandang yang bertaraf internasional. BUMDes juga akan menerapkan konsep syariah di glamping yang pembangunannya sudah mencapai 50 persen ini.

“Penginapan ini akan memakai sistem syariah, tapi bukan berarti pengunjungnya harus umat Muslim. Misalnya untuk pembuatan kamar mandi dipisah antara perempuan dan pria. Lalu, apa yang kami hidangkan semisal daging ayam, maka cara potong ayamnya harus halal (sesuai ajaran Islam),” ujar Nasrodin kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Minggu (24/1).

Kini, Nasrodin bersama timnya tengah membudidaya larva atau maggot lalat hitam sebagai alternatif mata pencaharian di saat pendapatan usaha pariwisata turun hingga 70 persen. Nasrodin mengklaim telah mendapat omzet sebanyak Rp 2,4 juta setelah dua bulan berjalan.

Ia juga bekerja sama dengan PT Sari Husada untuk pembelian limbah sebagai pakan larva. Harapannya, warga desa mau belajar dan ikut membudidaya larva ini agar mendapat penghasilan tambahan dan ekonomi desa kembali meningkat.

Desa juara

Contoh lain adalah Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur yang dulu identik sebagai desa miskin dan kumuh. Desa ini berhasil menyulap bekas galian kapur menjadi kawasan wisata. Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim menuturkan, sebelum jadi desa dengan omzet miliran saat ini, semua pihak termasuk bank meremehkannya.

“Tidak ada yang melirik kami saat itu. Sudah miskin tak punya rasa percaya diri, lagi. Namun, dengan model usaha yang jelas kami bisa meyakinkan warga untuk investasi dan pakai jaminan tanah saya untuk dapat pinjaman dari bank sekitar Rp 500 juta dari bank di Jawa Timur,” ujarnya di sebuah webinar bertajuk Menggali Potensi Permodalan BUMDes, Kamis (3/12/20).

Dari usaha wisata itu pemasukan desa pelan-pelan meningkat. Pada 2018, desa ini mampu mendulang Pades sekitar Rp 575,7 juta, dan meningkat Rp 929 juta di tahun 2019. Hingga Oktober 2020, Pades mencapai Rp 1,4 miliar dan menyumbang 68 persen keuangan desa.

Abdul Halim berpesan, memajukan ekonomi desa saat ini bukan hal yang mustahil asal ada kemauan serta komunikasi dengan semua elemen masyarakat. Menurutnya, kunci penting ada pada model bisnis yang jelas dan SDM yang akan mengelolanya.

Desa ini juga menyabet juara 1 Desa BRIlian 2020 yang dihelat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Program Desa BRIlian merupakan kegiatan inkubasi kawasan perdesaan yang berlangsung sejak September–Desember 2020, untuk membantu pemulihan perekonomian desa akibat pandemi.

Sebanyak 125 desa terpilih mengikuti pelatihan dan program peningkatan kapasitas secara daring, sebelum dinilai untuk menentukan 10 desa paling unggul. Kesepuluh desa terpilih kemudian mendapat pendampingan khusus dari BRI bekerja sama dengan Bumdes.id selama 3 bulan. Selain itu, 10 desa tersebut akan menjadi Duta Desa BRILian untuk Program Desa BRILian 2021.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, program Desa BRILian yang akan dilanjutkan di tahun 2021 ini merupakan bukti komitmen BRI sebagai salah satu bank BUMN terbesar untuk terus mengembangkan kawasan perdesaan, dan mendorong warga serta pengurus desa agar selalu berinovasi demi peningkatan kesejahteraan.

Lanjut baca

Topic

Mengatasi Tantangan SDM Desa

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Selain penggunaan dana desa, pemanfaatan teknologi secara tepat diharapkan dapat meningkatkan SDM di desa.

Untuk menjawab persoalan pertumbuhan ekonomi dan SDM desa, Kemendes telah merumuskan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang akan menjadi acuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan PSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT Yusra mengungkapkan, berdasarkan arahan Mendes PDTT kegiatan Kemendes PDTT harus dimulai Januari 2021 khususnya yang berkaitan dengan SDGs desa.

“SDGs desa itu adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” ungkapnya saat diwawancarai Majalah Pajak melalui layanan telepon, Ahad (24/01.) “Ada 18 SDGs desa yang harus kita goal-kan dalam rangka pemanfaatan dana desa.”

Yusra menjelaskan ke-18 SDGs desa tersebut adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, desa berkesetaraan gender, desa layak air bersih dan sanitasi, desa yang berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa yang merata, infrastruktur dan inovasi desa, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Selanjutnya desa tanggap perubahan iklim, desa peduli ekosistem laut, desa peduli ekosistem darat, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan yang terakhir kelembagaan desa dinamis dan budaya desa yang adaptif.

Kemendes didukung sekitar 35 ribu pendamping yang ada di desa. “Diharapkan mereka bisa mendampingi penggunaan atau pemanfaatan dana desa,” jelas Yusra.

Lebih lanjut, Yusra mengatakan dana desa dapat meningkatkan SDM yang ada di desa melalui pembiayaan pendidikan anak-anak berprestasi berupa beasiswa sampai ke perguruan tinggi. Selain itu, di beberapa program kementerian juga dibangun asrama siswa yang bertujuan untuk mendekatkan siswa ke sekolah khususnya di daerah terpencil.

Pemerintah juga menggandeng badan usaha melalui program CSR mereka untuk bersama mengatasi minimnya internet di desa. “Di saat pandemi seperti sekarang, ketersediaan internet sekitar 13 ribu desa yang belum memiliki internet juga menjadi salah satu tantangan kita untuk kita selesaikan dalam rangka peningkatan SDM,” imbuhnya.

Akademi Desa 4.0

Peran teknologi juga dirasa penting untuk meningkatkan SDM yang ada di desa. Kepala Pusat SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT Fujiartanto mengatakan teknologi itu sangat penting dan sudah seharusnya ditempatkan menjadi suatu media untuk pembelajaran.

“Kami ingin mengembangkan kembali platform Akademi Desa 4.0 yang sebenarnya sudah di-launching beberapa tahun lalu,” ungkapnya melalui layanan sambungan telepon, Senin (25/01).

Tidak hanya sebatas delivery informasi saja, pengembangan Akademi Desa 4.0 juga bisa menjadi sebuah wahana media atau bahkan dunia maya desa dan dapat menjadi sebuah sumber daya sosial media yang bisa dijadikan sumber pembelajaran khususnya bagi masyarakat desa. Fujiartanto juga berharap aplikasi ini dapat menjadi solusi permasalahan yang ada di desa. Nantinya, anggota Akademi Desa 4.0 dapat memberikan pemikiran seputar permasalahan desa.

“Saya berharap aplikasi ini harus smart, tidak hanya menjadi wadah aja. Tapi dia mampu menganalisis dan sebagainya, sehingga kemudian bisa kita formulasi sebagai modul pembelajaran berbasis best practice lebih kontekstual,” jelasnya. Tidak hanya itu saja, ia juga berharap aplikasi ini lebih berorientasi kepada masyarakat dan berbasis kompetensi.

Yang menjadi masalah adalah bagaimana teknologi tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat sampai ke pelosok bila ketersediaan sinyal dan pasokan listrik yang merata?

“Nah ini yang menjadi persoalan barangkali tentu bukan menjadi ranah kementerian,” kata Fujiartanto. “Perlu berkoordinasi bahwa kebutuhan untuk pembangunan masyarakat desa berbasis platform digital ini mau tidak mau menuntut ketersediaan sinyal internet maupun pasokan listrik.”

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News2 hari lalu

Bank Syariah Indonesia Perkuat Pembiayaan Perumahan

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan langkah agresif dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan kepemilikan rumah. Salah satunya melalui program...

Breaking News3 hari lalu

  Webinar Pajak DDTC Tax Week: Komprehensif, Gratis, dan Banyak “Doorpize”

Jakarta, Majalahpajak.net – Musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah tiba. Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, Wajib Pajak tetap...

Breaking News4 hari lalu

Rakernas HIPMI, Konsolidasi Pemulihan Ekonomi

Jakarta, Majalahpajak.net – Kontraksi ekonomi yang timbul karena pandemi, menyisakan banyak pekerjaan dan tantangan yang harus segera ditangani dengan tepat,...

Breaking News5 hari lalu

Komunitas PajakMania Gelar 10 Seri Webinar Kelas Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net – Komunitas PajakMania menggelar Kelas PajakMania Jawa Roadshow tahun 2021 Seri ke-8 pada Sabtu, (27/3/21). Seri ini merupakan...

Breaking News1 minggu lalu

Meski Pandemi, Industri Manufaktur Masih Ekspansif

Jakarta, Majalahpajak.net – Industri manufaktur di tanah air masih menunjukkan geliat positif di tengah gempuran dampak pandemi Covid-19. Ini tecermin...

Breaking News1 minggu lalu

Kemendag Bantu Korban Gempa di Sulawesi Barat

Mamuju, Majalahpajak.net – Kementerian Perdagangan menyalurkan bantuan “Kemendag Peduli” berupa 1.000 paket barang kebutuhan pokok (bapok) untuk membantu masyarakat terdampak...

Breaking News2 minggu lalu

Mitigasi Risiko Sengketa “Transfer Pricing”

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi kontroversi transfer pricing atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh grup multinasional yang berada di Indonesia maupun...

Breaking News2 minggu lalu

Pacu Ekonomi, Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Industri

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen terus meningkatkan upaya mendukung peningkatan daya saing industri guna memacu produktivitas dan pertumbuhan...

Breaking News2 minggu lalu

Pemanfaatan Biomassa untuk Energi Terbarukan

Jakarta, Majalahpajak.net  – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) terus mendorong peningkatan bisnis Anggota BUMN Klaster Pangan. Salah satunya melalui...

Breaking News3 minggu lalu

Pemerintah Dorong Kecukupan Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih ada 15 persen dari masyarakat Indonesia atau sekitar 40 juta...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved