Connect with us

Finance

Melepas Jerat Lintah Darat

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Melalui program wakaf modal usaha mikro, ACT membantu dan mendampingi UMKM dan petani di tengah pandemi.

 

Seorang petani asal Desa Telarsari, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Karawang, bernama Odang, harus terjerat utang rentenir lantaran harus membiayai proses tanam padinya. Syukurnya, kini, melalui Program Wakaf Modal Usaha Mikro yang diluncurkan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Odang bisa terlepas dari lilitan utang itu. ACT membantu melunaskan utang Odang yang masih tersisa 36 kali lagi.

“Di bank emok (rentenir) pinjamnya Rp 3 juta, cicilannya Rp 90 ribu per minggu untuk satu tahun dan banyak masyarakat yang ikut. Karena bagi orang-orang kecil dan menengah ke bawah, ini enggak banyak syaratnya. Kalau bank biasa, kan, banyak syaratnya,” cerita Odang. Artinya, jumlah yang harus dikembalikan Odang menjadi sekitar Rp 4,3 juta.

Direktur Executive Waqaf Development Program Sri Eddy Kuncoro memastikan pinjaman ini tidak akan dikenakan bunga. Inilah yang dinamakan skema pinjaman dengan menggunakan akad qordul hasan, yakni pinjaman kebaikan yang disyariatkan dalam Islam tanpa adanya tambahan atau bunga dan bagi hasil dari keuntungan usaha yang merupakan riba. Singkatnya, penerima manfaat diberi modal dari dana wakaf dan mereka mengembalikan sesuai jumlah yang dipinjamnya. Jangka waktu pengembaliannya pun sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) atau petani.

Baca Juga: Wakaf Modal Usaha Mikro Tumbuhkan Harapan Pedagang Kecil dan Petani

“Jadi, prinsip Wakaf Modal Usaha Mikro kita ingin membantu pedagang kecil dan petani. Tapi tetap kita terangkan ke mereka ini adalah dana wakaf yang harus dijaga, enggak boleh hilang, diikhtiarkan sebisa mungkin pokoknya tidak hilang. Boleh dicicil berdasarkan komitmen awal, bisa sebulan sekali, seminggu sekali,” kata Eddy, kepada Majalah Pajak, melalui wawancara virtual, Selasa (25/8).

Fokus utama dalam program yang resmi diluncurkan pada 19 Agustus 2020 ini adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup para pelaku usaha dalam membangun usahanya agar tetap bertahan di tengah badai pandemi Covid-19. Seperti yang kita tahu, pandemi telah menghantam semua sektor ekonomi. Pembatasan sosial berskala besar dan daya beli masyarakat yang menurun semakin membuat UMKM kian terpuruk.

“Tentunya selain petani, program wakaf usaha mikro juga menyasar pedagang sayur, kue, kelontong, intinya di level ultra mikro, terutama kepada mereka yang sedang terjerat utang rentenir atau pihak-pihak lain dan mereka yang sulit mendapatkan akses perbankan atau lembaga keuangan,” kata Eddy.

UMKM akan dilatih untuk melakukan pembukuan dan pengenalan literasi keuangan agar tidak mudah tertipu lagi oleh lintah darat.

Cara memanfaatkan program ini hanya dengan mendaftarkan atau menghubungi ACT, kemudian tim akan melakukan survei ke tempat lokasi, dan penyaluran modal akan distribusikan. Adapun pinjaman yang disalurkan antara Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per orang. Lantaran program ini terbilang baru, tim ACT akan lebih masif melakukan sosialisasi ke kelompok usaha tani maupun pedagang kecil yang ada di wilayah Jakarta. Di tahun 2020 ACT berencana menyalurkan pembiayaan modal usaha sebesar Rp 1 miliar.

“Penilaian untuk calon penerima kita lihat dari sisi kelayakan administrasinya saja, seperti KTP, tempat tinggalnya, usahanya—sudah berapa lama usahanya. Ke depan kita akan ke tempat-tempat yang banyak UMKM-nya seperti pasar untuk menyosialisasikan program ini.”

Menurut Eddy, tim ACT sudah melakukan observasi lapangan yang mengungkap bahwa sebetulnya pedagang kecil di pasar membutuhkan modal sangat ringan untuk menjaga usaha, sekitar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. Biasanya mereka meminjamnya kepada rentenir dengan bunga yang lumayan besar.

Baca Juga: Membebaskan UMKM dan Petani dari Impitan Ekonomi

Pendamping usaha

Presiden ACT Ibnu Khajar mengatakan, program ini merupakan usaha membangkitkan ekonomi umat dan optimisme bangsa. Selain pembiayaan modal, ACT turut melakukan pendampingan usaha.

“Nilai keberkahan terletak pada pendampingan dari para mentor. Tidak hanya mendampingi untuk membangun bisnis, tetapi juga menebalkan keimanan agar senantiasa mengingat Allah subhanahu wa taala,” kata Ibnu Khajar.

Tugas tim pendamping adalah membantu pedagang dan petani dalam memanfaatkan modal usaha. Pemilik usaha dan petani diharapkan tidak hanya berkembang secara bisnis tetapi juga mampu menabung untuk cadangan pengembangan usaha (reinvestasi) atau cadangan kebutuhan keluarga. Hal yang paling mendasar, UMKM akan dilatih untuk melakukan pembukuan dan pengenalan literasi keuangan agar tidak mudah tertipu lagi oleh lintah darat.

Untuk mempermudah pendampingan dan pengawasan laju bisnis, penerima manfaat membentuk kelompok berisi minimal sepuluh orang. Ada pertemuan bulanan untuk memonitor bisnis pelaku usaha dan pengajian.

“Pendampingan akan dilakukan selama maksimal enam bulan atau selama maksimal tenor pinjaman sesuai kesepakatan,” ujar Ibnu Khajar.

Baca Juga: Mendampingi yang Susah Terdata

Banking

BSI 10 Besar Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan kode saham BRIS masuk dalam jajaran 10 emiten dengan kapitalisasi pasar atau market capitalization terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kapitalisasi pasar merupakan nilai pasar dari hasil perkalian harga saham per lembar dengan jumlah saham yang ada dalam perusahaan.

Berdasarkan data dari Equity Daily Trading Publication Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu 24/2/21), nilai kapitalisasi pasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) sebesar Rp 115 triliun. Angka kapitalisasi pasar ini naik dibandingkan pada saat BRIS melakukan IPO sebesar Rp 4,96 triliun.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi berharap dengan masuknya BSI sebagai 10 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar BEI bisa menjadikan saham BRIS primadona.

“Selain itu kami berharap prestasi ini semakin mendorong dan menginspirasi sektor keuangan dan perusahaan keuangan syariah untuk melantai di bursa,” kata Hery Gunardi, Kamis (25/2).

Harga saham BRIS per tanggal 24 Februari 2021 adalah Rp2.820 atau naik hampir lima kali lipat dibandingkan pada saat IPO sebesar Rp510 rupiah per saham. Jumlah saham BRIS setelah penggabungan tercatat sebesar 41 miliar saham.

Sebagai bank hasil penggabungan tiga bank syariah milik Himbara, BSI merupakan bank dengan total aset terbesar ketujuh di Indonesia yaitu sebesar Rp 240 triliun. Total pembiayaan BSI sampai Desember 2020 mencapai Rp 157 triliun dengan total DPK sebesar Rp 210 triliun. Dari sisi jaringan, BSI didukung oleh lebih dari 1.300 jaringan kantor, sekitar 2.400  jaringan ATM, serta didukung lebih dari 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia.

BSI berkomitmen menjadi lembaga perbankan yang modern dan  inklusif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi  prinsip syariah. Selain itu, BSI juga berkomitmen menjadi bank yang dipilih nasabah karena memiliki produk yang kompetitif dan layanan yang prima sesuai dengan kebutuhan nasabah.

BSI dijalankan sesuai dengan prinsip maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.  BSI  tidak hanya fokus untuk menggarap commercial finance tetapi juga social finance. Optimalisasi pembayaran zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) menggunakan metode digital merupakan salah satu strategi Bank BSI untuk memberikan kemudahan sekaligus manfaat dan kebaikan bagi masyarakat.

Komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia saat ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) 50,95 persen; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) 24,91 persen; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) 17,29 persen; DPLK BRI 1,83 persen;  BNI Life Insurance 0,01 persen; dan Publik 5,01 persen.

Lanjut baca

Breaking News

Layanan Transaksi Keuangan Digital Bebas Biaya

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Di masa pandemi dan era digital seperti sekarang ini, metode pembayaran digital atau yang biasa disebut cashless hingga transaksi keuangan lainnya kian sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Menyadari hal itu, Digibank by DBS berkolaborasi dengan Flip.id membuat aplikasi untuk memenuhi kebutuhan transfer antar bank dari masyarakat yang kian meningkat. Dengan metode seperti ini, masyarakat tidak perlu lagi memegang uang tunai saat melakukan transaksi yang dapat menjadi salah satu celah penyebaran Covid-19.

Program ini telah didukung sejak lama oleh pemerintah Indonesia yang pada awalnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI No. 11/12/PBI/2009) tentang uang elektronik pada tahun 2009. Kemudian gagasan transaksi non tunai kembali diperkuat dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia pada tahun 2014. Secara perlahan dalam perekonomian Indonesia layanan keuangan berbasis on-line terus meningkat. Kini, semakin banyak masyarakat yang memerlukan ketersediaan teknologi untuk memfasilitasi mereka dalam melakukan transaksi keuangan digital. Salah satunya dengan aplikasi digibank by DBS dan aplikasi Flip.id.

Digibank by DBS dan Flip.id berharap dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan digital serta memberikan kemudahan, kelancaran, dan keamanan dalam setiap transaksi. Langkah itu menjadi sebuah jawaban untuk fenomena yang diyakini sebagai hambatan utama berkembangnya cashless society yakni minimnya tingkat literasi keuangan masyarakat dan pengetahuan mengenai sistematika keuangan non-tunai.

Menjawab kebutuhan

Digibank by DBS saat ini memberikan beragam kemudahan dalam mengelola dan mengembangkan keuangan dalam satu aplikasi dengan serangkaian pilihan produk investasi mulai dari deposito, obligasi pasar perdana, dan pasar sekunder yang juga dilengkapi dengan fitur transaksi untuk keperluan sehari-hari, seperti transfer uang dan tarik tunai bebas biaya, pembayaran tagihan bulanan, top up e-wallet seperti GOPAY, OVO dan e-Money juga pembelian e-voucher seperti token listrik, pulsa dan lainnya hanya melalui satu klik dengan proses yang 100 persen digital from end-to-end.

“Bank DBS Indonesia dalam hal ini digibank by DBS, selalu berupaya untuk terus menerus bertransformasi dan berinovasi agar layanan digital perbankan kami dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi keuangan. Tidak hanya menggratiskan biaya transfer antar bank, dengan kapabilitas digital yang kami miliki, nasabah digibank by DBS dapat melakukan berbagai transaksi keuangan bahkan hingga berinvestasi hanya melalui satu aplikasi,” kata Managing Director, Head of Digital Banking, PT Bank DBS Indonesia Leonardo Koesmanto, Selasa (2/2/21).

Leonardo Koesmanto mengatakan, digibank berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan digital perbankan kami sehingga nasabah dapat bertransaksi dan berinvestasi kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke kantor cabang (branchless), tanpa harus menandatangani banyak dokumen (paperless), dan tanpa memerlukan tanda tangan basah (signatureless).

Sementara itu CEO Flip.id Rafi Putra Arriyan mengatakan, pihaknya melihat peningkatan kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi kirim uang secara on-line, yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh penggunaan ATM. Selain itu, pandemi juga membuat banyak orang memperketat pengeluaran mereka, sehingga layanan transfer antar bank gratis yang ditawarkan oleh Flip.id bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengeluaran. Hal ini terlihat dari jumlah pengguna Flip.id yang semakin meningkat di era pandemi.”

Sama seperti digibank by DBS, Flip.id juga hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transfer uang antar bank secara on-line dan bebas biaya ke digibank by DBS dan bank lainnya. Tidak hanya itu, Flip.id juga memudahkan nasabah digibank by DBS untuk melakukan penempatan dana dengan proses mentransfer dari salah satu bank sumber dana melalui aplikasi Flip.id kemudian memindahkan dananya ke rekening digibank by DBS. Proses ini tentunya dapat dilakukan secara real-time dan bebas biaya transfer.

Sebelumnya Flipd.id telah menggandeng Bank DBS Indonesia untuk dapat menjalankan proses transfer antar-bank bagi nasabahnya dengan memanfaatkan solusi digital milik Bank DBS Indonesia yaitu IDEAL RAPID. IDEAL RAPID mengintegrasikan pemrosesan secara real-time terkait pembayaran, dan mempermudah transaksi bisnis di jaringan (ekosistem) Flip.id. Melalui kerja sama tersebut semakin memperkuat posisi Bank DBS Indonesia sebagai bank yang senantiasa menyediakan layanan digital perbankan untuk nasabah bisnis korporasi dan Small and Medium-sized Enterprise (SME/UMKM) dalam mengubah alur kerja operasionalnya menjadi digital dengan proses yang lancar tanpa hambatan.

Lanjut baca

Breaking News

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah BUMN untuk memperkuat peranan UMKM di tanah air.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembentukan holding BUMN untuk pemberdayaan Ultra Mikro (UMi )dan bertujuan menciptakan ekosistem agar semakin banyak lagi pelaku usaha ultra mikro yang terjangkau layanan keuangan formal. Ia enjelaskan, rencananya holding ini akan terdiri atas tiga perusahaan BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI sebagai perusahaan induk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ada tiga hal utama yang akan muncul dari kehadiran holding BUMN untuk UMi. Pertama, integrasi BUMN pada holding ini diharap menciptakan efisiensi biaya dana (cost of fund) dari BUMN terlibat tersebut.

“Dengan ekosistem sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM cost of fund dari ekosistem ini bisa kami buat lebih rendah,” ujar Kartika dalam diskusi daring bertajuk Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Senin (18/1).

kedua, sinergi jaringan. Dengan sinergi jaringan, ekspansi usaha bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Sehingga cost of serve dan acquire customer bisa menjadi lebih murah.

Ketiga, kehadiran holding BUMN untuk UMi diproyeksi menghasilkan sinergi digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Sinergi ini akan menghadirkan pusat data UMKM yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber data UMKM dalam skala nasional.

“Kehadiran pusat data UMKM ini dapat banyak membantu pemerintah sehingga nantinya berbagai program untuk UMKM bisa dieksekusi secara lebih tepat sasaran,” jelas Kartika.

Dengan pembentukan holding BUMN untuk UMi diharapkan menjadi salah satu cara Kementerian BUMN untuk mengakselerasi akses keuangan formal UMKM di Indonesia. Kartika menegaskan, UMKM adalah engine economy yang sangat besar. Karena itu BUMN sangat fokus mendukung berbagai effort meningkatkan kapasitas, akses keuangan dan pasar terhadap UMKM.

“Kami yakin pasca-pandemi ini peranan BUMN untuk meningkatkan akses UMKM dapat ditingkatkan lebih tajam lagi. Terutama dengan adanya nanti integrasi layanan ultra mikro di ekosistem BRI, Pegadaian, dan PNM,” kata Kartika.

 

Lanjut baca

Populer