Kondisi sosial ekonomi dunia, termasuk Indonesia memang masih menghawatirkan akibat pagebluk Covid-19. Namun, jangan sampai keadaan itu membunuh semangat dan kreativitas kita. Setidaknya, jangan lupa bahagia. Apalagi sebentar lagi kita bakal merayakan Hari Ulang Tahun  (HUT) ke-75 Kemerdekaan RI. Nah, mari kita sambut HUT RI kali ini dengan penuh harapan dan kebahagiaan. Bangkitkan kebahagiaan hidup kalian dengan memupuk rasa humor bersama IHIK-3. Selagi humor masih bebas dan dibolehkan!

Dulu, para humoris lawannya jelas—rezim yang represif. Sekarang, katanya lawan para humoris justru sangat banyak. Bisa ormas, parpol, netizen, bahkan a pemerintah. Jadi, apakah masih ada kebebasan berhumor di negeri ini? Bagaimana kita seharusnya berhumor di era kini, baik di panggung maupun di kehidupan sehari-hari?

Mari kita gabung di ajang webinar series bersama IHIK3 yang akan dilakukan Senin, 17 Agustus 2020, Pukul 13.00-15.00 Wib dengan Cara Live Di Zoom. Acara gratis, tetapi terbatas untuk 100 peserta. Bagi yang berminat silakan daftar di sini.

Ihik3 adalah pusat kegiatan humor yang mengelola humor secara serius dan profesional berbasis pengalaman, ilmu pengetahuan, dan riset yang komprehensif. Lembaga ini didukung oleh literatur dari dalam maupun luar negeri dan ditangani para praktisi dan akademisi peminat humor.

Pada episode 7 ali ini IHIK-3 akan mengangkat tema “Merdeka atau Tapi: Sudah Merdekakah Humor Kita”. Acara akan dihelat bersama komedian Miing Gumelar, anggota DPR RI 2009-2014 (@tb.dedy_miing_gumelar;) CEO IHIK3 & Humor Justice Warrior Novrita (@novritaone); CEO IHIK3 & Humor Justice Warrior Yasser Fikri (@yasserfkr); Ulwan Fakri peneliti IHIK3 & stand-up comedian (@ulwanfakhri).

Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Penunjukan sepuluh entitas ini menjadikan total pemungut PPN produk digital luar negeri menjadi enam belas perusahaan setelah penetapan perdana dilakukan pada Juli 2020 atas enam perusahaan luar negeri.

Sepuluh perusahaan yang telah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN pada gelombang kedua ini adalah Facebook Ireland Ltd; Facebook Payments International Ltd; Facebook Technologies International Ltd; Amazon.com Services LLC; Audible, Inc; Alexa Internet; Audible Ltd; Apple Distribution International Ltd; Tiktok Pte. Ltd; dan The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, dengan penunjukan ini, maka sejak 1 September 2020 10 perusahaan itu akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

Yoga mengatakan, DJP terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

“DJP mengapresiasi langkah-langkah proaktif yang diambil sejumlah perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN. DJP berharap seluruh perusahaan yang telah memenuhi kriteria, termasuk penjualan Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta per bulan, agar dapat mengambil inisiatif dan menginformasikan kepada DJP supaya proses persiapan penunjukan termasuk sosialisasi secara one-on-one dapat segera dilaksanakan,” tutur Yoga melalui keterangan tertulis yang diterima Majalah Pajak pada Jumat, (7/8/20).

Bukan pajak baru

Yoga menjelaskan, PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri bukan merupakan jenis pajak baru karena telah lama diatur dalam UU PPN. Namun, kurang efektif karena hanya mengandalkan pemungutan dan penyetoran sendiri oleh pembeli atau konsumen yang sifatnya retail dan masif dalam ekonomi digital saat ini. Untuk meningkatkan efektivitas dan kesederhanaan maka pemerintah mengubah mekanisme pemungutan PPN itu menjadi dipungut oleh penjual produk digital luar negeri.

Pemungutan PPN ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Pengkreditan pajak masukan

PPN yang dibayarkan kepada pelaku usaha luar negeri atas pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat diklaim sebagai pajak masukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk dapat mengkreditkan pajak masukan, PKP selaku pembeli harus memberitahukan nama dan NPWP kepada penjual untuk dicantumkan pada bukti pungut PPN agar memenuhi syarat sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak.

Apabila bukti pungut belum mencantumkan informasi nama dan NPWP pembeli, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan.  Asalkan, bukti pungut mencantumkan alamat email pembeli yang terdaftar sebagai alamat email PKP pada sistem informasi DJP, atau terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik penjual memuat nama dan NPWP pembeli, atau alamat email PKP.

Pemerintah akan mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lewat perbankan. Ada empat perbankan yang ditunjuk untuk mengurus NPWP UMKM. Perbankan yang dimaksud adalah bank-bank di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Keempat bak itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN).

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, kerja sama antara Himbara dan DJP akan mengintegrasikan layanan aplikasi validasi dan NPWP, sehingga dapat melakukan validasi dan pendaftaran NPWP nasabah atau calon nasabah secara on-line melalui sistem penyedia jasa aplikasi perpajakan. Fasilitas ini akan berlaku mulai 17 Agustus 2020 mendatang.

Langkah ini juga dimaksudkan untuk mempermudah pelaku UMKM membuat NPWP dan mengakses fasilitas bantuan subsidi bunga atau margin yang diberikan pemerintah untuk membantu mereka mempertahankan kelangsungan usahanya.

Pemerintah mengimbau Wajib Pajak termasuk pelaku UMKM agar segera memanfaatkan berbagai stimulus pajak yang telah disediakan dalam rangka menjaga dan memulihkan ekonomi nasional. Selain data NPWP, sistem validasi ini juga dapat menunjukkan riwayat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.

Sistem itu pun dapat dimanfaatkan oleh bank dalam proses evaluasi risiko kredit. Tak hanya meningkatkan kemudahan administrasi bagi nasabah, fitur validasi NPWP juga meningkatkan kualitas prosedur know your customer bagi pihak bank. Hal itu karena validasi data NPWP nasabah atau calon nasabah tidak lagi bergantung pada kartu fisik NPWP tetapi dilakukan secara langsung ke sistem yang dimiliki DJP.