Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengusulkan tiga langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 di masa normal baru (new normal).

Ketua Umum ISEI, Dr. Perry Warijyo mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan di masa normal baru (new normal) . Pertama, berupaya terus mengangkat pentingnya digitalisasi, khususnya bagi sektor UMKM.

“Ke depan kita perlu melahirkan “new UMKM” yang berbasis pada digital. Kedua, pentingnya membangun ekonomi dari daerah, termasuk melakukan inovasi-inovasi di berbagai sektor ekonomi. Ketiga, membangun kekuatan ekonomi kreatif di masa tatanan normal baru,” kata pria yang juga menjabat Gubernur Bank Indonesia itu pada acara halalbihalal Hari Raya Idulfitri 1441 H keluarga besar ISEI, pada Sabtu (29/5).

Mengusung tema “Beyond Borders, Rekatkan Hati Menembus Jarak”, perayaan halalbihalal secara virtual di tengah pandemi itu tidak membatasi jalinan komunikasi dan mengurangi makna silaturahmi di antara anggota ISEI.

Ketua  Pengurus Pusat (PP) Komunikasi Strategis PP ISEI Eko. B. Supriyanto mengungkapkan, pada kesempatan itu, ISEI juga mendengarkan pandangan dari Dewan Penasihat ISEI Dr. Burhanuddin Abdullah dan Prof. Muliaman D. Hadad, serta dari Dewan Pengawas ISEI Dr. Halim Alamsyah dan Dr. Wimboh Santoso.

“Mereka menyampaikan, ISEI saat ini perlu memikirkan rumusan kebijakan yang dapat menciptakan kesejahteraan. Berbagai sumbangan ide atau pemikiran sangat dibutuhkan, terutama pemikiran untuk mengoptimalkan peran sektor-sektor tertentu, khususnya UMKM, sebagai lokomotif perekonomian,” kata Eko.

Selain itu, ISEI juga diharapkan dapat mengkaji kembali sistem ekonomi saat ini untuk menjawab tantangan masa depan pasca COVID-19. Kondisi pandemi saat ini merupakan momentum bagi ISEI untuk dapat berperan nyata menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dan menghadirkan arsitektur perekonomian baru.

Eko menyampaikan, langkah dan kontribusi yang dilakukan ISEI, antara lain dengan menggali pemikiran strategis untuk mendukung analisis dan perumusan kebijakan, menyelenggarakan joint public lecture, pelatihan akademis dan profesi, focus group discussion, serta berbagai webinar mengenai dampak sosial, ekonomi, dan penanganan COVID di berbagai daerah.

“Di sisi kepedulian sosial, ISEI juga telah melaksanakan kegiatan ISEI Peduli 2020 dengan memberikan donasi penanganan pandemi COVID-19 pada beberapa Rumah Sakit di bulan April lalu. ISEI akan berkomitmen terus memaksimalkan perannya dalam memberikan ide dan pemikiran untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi,” ujar Eko.

Pada kesempatan itu Perry Warjiyo juga mengapresiasi peran pengurus di pusat dan daerah yang bersinergi sangat kuat dalam membangun ISEI. Memasuki tahun kedua kepengurusan ISEI, apresiasi diberikan atas pencapaian-pencapaian yang sudah berjalan dengan baik, di antaranya pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) baru, Kajian Kebijakan Publik sebagai outlet publikasi baru ISEI sebagai bentuk sumbangsih pemikiran ISEI yang akan dipublikasikan secara reguler, dan akselerasi operasionalisasi LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri untuk Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi). Halalbihalal diikuti sekitar 600 peserta pengurus pusat dan anggota 52 cabang ISEI seluruh Indonesia.—Waluyo Hanjarwadi

Bank DBS Indonesia menilai, saat ini peluang investasi dan pembiayaan ramah lingkungan di Indonesia sangat besar. Tahun ini, pemerintah berencana menerbitkan kembali ‘Sukuk Ramah Lingkungan Global’.

“Sukuk ramah lingkungan global pertama kali diterbitkan Pemerintah Indonesia pada 2018 silam dengan nilai 3 miliar dollar AS. Rinciannya, sukuk bernilai 1,25 miliar dollar AS bertenor lima tahun dan 1,75 miliar dollar AS memiliki tenor 10 tahun,” kata External Communications Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia Dahlya Maryana dalam siaran pers, Kamis (28/5).

DBS menyebut, awal Juli 2018 lalu, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan atau green bond. SMI menjadi emiten pertama di Indonesia yang menerbitkan green bond. Rencananya, total nilai obligasi ramah lingkungan yang akan diterbitkan SMI sebesar Rp3 triliun.

SMI mengalokasikan dana hasil penerbitan Green Bond Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur ini untuk membiayai proyek infrastruktur ramah lingkungan. Di antaranya energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan air bersih. SMI mendapatkan bantuan arahan dari World Bank Group dalam penyusunan kerangka kerja obligasi ramah lingkungan ini.

Ada enam proyek ramah lingkungan yang akan dibiayai lewat penerbitan obligasi ini. Tiga proyek berhubungan dengan pembiayaan Light Rail Transit (LRT), yaitu LRT di Palembang, LRT di wilayah Jabodetabek, dan pembiayaan kepada PT Inka untuk pembuatan rolling stock gerbong LRT. Tiga proyek lagi adalah pembangkit listrik mini hidro di Sulawesi Utara dan Sumatera Barat, serta proyek pengolahan air bersih di Cilegon, Banten.

Kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan, seperti tertuang dalam 17 Sustainable Development Goals (SDGs), mendorong pertumbuhan investasi ramah lingkungan. Selama periode 2010-2014, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi investasi ramah lingkungan sudah sekitar 30,3 persen dari total nilai investasi, yaitu sebesar Rp 486 triliun dibanding total nilai investasi Rp 1.600 triliun. Dari realisasi tersebut, sebanyak 26,8 miliar dollar AS merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp 139,1 triliun merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Untuk menggenjot investasi ramah lingkungan, ada sejumlah insentif fiskal maupun nonfiskal yang diberikan Pemerintah Indonesia. Misalnya pembebasan pajak seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.159 tahun 2015 dan pengurangan pajak yang diatur lewat Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2016.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam Conference of Parties (COP) 15 pada 2009 di Kopenhagen, Denmark, untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41 persen (jika mendapat bantuan internasional) pada tahun 2020.

Komitmen Pemerintah Indonesia diperkuat melalui dokumen Intended Nationally Determined Contribution (INDC) yang pertama pada bulan November 2016 dengan ditetapkannya target unconditional  (dengan upaya sendiri) sebesar 29 persen dan target conditional (dengan bantuan internasional) hingga 41 persen dibandingkan skenario business as usual pada tahun 2030.

Proses transisi menuju pembangunan rendah emisi GRK ini butuh investasi dan pembiayaan yang sangat besar. International Finance Corporation (IFC), anak usaha dari World Bank Group, menaksir Indonesia butuh investasi sebesar 274 miliar dollar AS atau hampir Rp 3.870 triliun hingga 2030. Pembiayaan dan investasi sebesar ini terang sulit ditanggung semuanya oleh pemerintah. Perlu partisipasi banyak pihak, termasuk lembaga-lembaga keuangan untuk membiayai transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

Dalam laporan Green Finance Opportunities in ASEAN  yang diterbitkan oleh Bank DBS, disebutkan bahwa estimasi kebutuhan pembiayaan investasi ramah lingkungan di negara-negara ASEAN dari 2016 hingga 2030 sebesar 3 triliun dollar AS. Kebutuhan pembiayaan itu tersedot ke sektor infrastruktur (1,8 triliun dollar AS), energi terbarukan (US$400 miliar), efisiensi energi (400 miliar dollar AS), dan pertanian pangan (400 miliar dollar AS). Indonesia akan menyedot porsi terbesar, yaitu 36 persen dari kebutuhan pembiayaan itu.

Pada akhir 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance Roadmap). Definisi Keuangan Berkelanjutan menurut Peta Jalan ini adalah dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Menyusul Peta Jalan, OJK menerbitkan peraturan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik pada Juli 2017. Lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan rencana aksi tahunan keuangan berkelanjutan mereka mulai Januari 2019.—Waluyo Hanjarwadi.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Ari Juliano Gema mengatakan, penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik akan memberi kesempatan yang baik bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) untuk bangkit lebih cepat dari COVID-19.

Menurut Ari, penerapan prosedur standar di sarana publik bertujuan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan saat di sarana publik. Hal ini sesuai aanjran Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal di sarana publik.

Protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan Kemenkes akan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Sehingga diharapkan kesadaran masyarakat akan kedisiplinan dan protokol kesehatan terus meningkat dan penyebaran COVID-19 dapat terus ditekan.

“Ini merupakan bagian dari langkah untuk memastikan kesiapan masyarakat menjalankan kenormalan baru yang akan menggerakkan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Ari dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Agustini Rahayu pada Rabu (27/5).

Ari mengungkapkan, saat ini Kemenparekraf/Baparekraf tengah menyiapkan program Cleanliness, Health and Safety (CHS) yang akan diterapkan di berbagai destinasi wisata tanah air. Tujuannya, selain untuk menyiapkan destinasi yang lebih baik sesuai dengan standardisasi kebutuhan wisatawan dalam kenormalan baru, juga untuk mewujudkan penerapan disiplin bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan target Pemerintah agar kesadaran masyarakat akan kedisiplinan dan protokol kesehatan terus meningkat.

Penerapan CHS

Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan pada akhir bulan ini standar dan pedoman penerapan CHS sudah dapat ditetapkan dan disimulasikan. Kemudian dilanjutkan verifikasi CHS di destinasi pada Juni hingga Juli 2020 mendatang. Selanjutnya, penerapan skema dan program sertifikasi ditargetkan berlangsung selama Agustus hingga Desember 2020.

Program CHS rencananya lebih dulu akan dijalankan di Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau serta secara bertahap di lima destinasi super prioritas untuk kemudian di seluruh daerah tanah air. Beberapa faktor yang diperhatikan dalam CHS di antaranya adalah, untuk kebersihan seperti pembersihan ruang dan barang publik dengan disinfektan, ketersediaan sarana cuci tangan dengan sabun, tempat sampah bersih, dan lainnya.

Sementara untuk kesehatan di antaranya adanya koordinasi antara destinasi dengan Satgas COVID-19 daerah dan rumah sakit, pemeriksaan suhu tubuh, gerakan memakai masker, menerapkan etika batuk dan bersin termasuk menghindari berjabatan tangan, serta penanganan bagi pengunjung dengan gangguan kesehatan ketika beraktivitas di lokasi.

“Faktor dalam keselamatan di antaranya pengelolaan pengunjung, pengaturan jumlah kerumunan, pengaturan jarak antar individu, penanganan pengamanan, media dan mekanisme komunikasi penanganan kondisi darurat, dan lainnya,” kata Ari Juliano.

Ari memastikan, dalam penerapan CHS di destinasi Kemenparekraf/Baparekraf juga akan bersinergi dengan TNI/Polri dan pihak terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan, dalam penerapan prosedur standar tatanan baru di sarana publik akan menerjunkan unsur TNI dan Polri guna melakukan pengawasan. TNI/Polri akan ditempatkan di objek-objek keramaian di antaranya seperti mal, pasar, dan tempat pariwisata yang memungkinkan terjadinya kerumunan.

“Termasuk dalam sosialisasi dan pendampingan penerapan protokol pendukung program CHF di lingkungan usaha parekraf dan destinasi wisata juga akan melibatkan unsur TNI/Polri,” kata Ari.—Waluyo Hanjarwadi