Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi setiap prajurit TNI dan juga seluruh warga negara yang sudah menjadi wajib pajak. Peryataan ini disampaikan Marsekal Hadi Tjahjanto usai menyampaikan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi secara on-line melalui e-Filing di Gedung Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/3/2018).

Mantan Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ini menegaskan, pajak sangat penting dalam menjaga kestabilan bangsa karena merupakan sumber utama penerimaan negara yang memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai fungsi pemerintahan, membiayai program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, serta membangun infrastruktur bagi Indonesia yang lebih baik. Ia juga mengingatkan

“Kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan adalah wujud cinta tanah air bagi setiap prajurit TNI dan juga seluruh warga negara yang sudah menjadi wajib pajak,” tegas Hadi Tjahjono.

Proses penyampaikan SPT bersama para Kepala Staf TNI pun disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan. Robert memaparkan, tahun 2018, target APBN yang harus dikumpulkan oleh DJP dari penerimaan pajak lebih kurang Rp 1424 triliun atau tumbuh 23% dari tahun lalu.

“Kami menghimbau supaya penyampaian SPT lebih awal lebih bagus dan kami sangat berterima kasih untuk jajaran TNI khususnya panglima yang bersedia menyampaikan SPT lewat e-Filing,” ungkap Robert

Penyampaian SPT dalam bentuk elektronik merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki administrasi perpajakan di Indonesia melalui perluasan penggunaan sistem informasi dan teknologi modern agar lapor pajak lebih mudah, cepat, dan aman. Utntuk mendukung upaya DJP tersebut TNI menunjuk beberapa tempat di Mabes TNI sebagai supervisi dan panduan untuk membantu para prajurit TNI yang ada di Jakarta untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat Capital Life Syariah, Gedung Sona Topas, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2017).

Perjanjian tersebut bertujuan untuk memasarkan produk asuransi syariah. Produk yang dipasarkan pada awal kerjasama adalah Asuransi Travellin merupakan produk dari Unit Usaha Syariah Asuransi Adira Dinamika dan Asuransi Capital Amanah yang merupakan produk dari Capital Life Syariah. Perpaduan kedua produk tersebut dapat memberikan manfaat perlindungan kematian akibat kecelakaan maupun penyakit, dan perlindungan kerugian untuk  perjalanan umrah.

Direktur Utama Capital Life Syariah Fitri Hartati menyampaikan, sebagai perusahaan asuransi syariah baru, Capital Life Syariah telah mendapatkan Kontribusi yang signifikan.

“Capital Life Syariah akan mengembangkan kerjasama untuk pangsa pasar pariwisata domestik melalui pasar FinTech. Selain produk kumpulan Capital Life Syariah juga memiliki produk unggulan untuk perorangan yaitu Capital Proteksi Berkah (CPB), merupakan asuransi dwiguna dengan dengan unsur tabungan,” kata Fitri Hartati.

Julian Noor selaku Direktur Utama Asuransi Adira Dinamika menyampaikan bahwa kolaborasi merupakan jawaban atas tantangan yang harus dihadapi industri asuransi agar produk asuransi menjadi lebih sederhana sehingga nyaman dan mudah untuk dipahami oleh nasabah maupun masyarakat. Selain produk Travellin, Adira juga memiliki berbagai produk yang memberikan perlindungan bagi pelanggan maupun keluarga pelanggan di seluruh Indonesia seperti produk asuransi kendaraan bermotor hingga asuransi properti dan marine cargo.(Han)

Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul.

Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan, dataran tinggi, dan rendah. Wilayah timur Indonesia itu juga memiliki budaya dan adat istiadat yang khas, yang menjadi potensi pariwisata sekaligus sumber mata pencaharian bagi rakyat Maluku.

Di sisi lain, kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Terutama dalam proses ekstensifikasi dan membangun kepatuhan Wajib Pajak (WP). Saat ini, administrasi perpajakan Provinsi Maluku menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, petugas pajak dituntut untuk bisa memahami kondisi wilayah dan kultur sosial setempat, kemudian bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah daerah. Menyadari hal itu, KPP Pratama Ambon pun selama ini senantiasa membangun sinergi yang baik kepada semua pihak, termasuk dengan unsur legislatif.

Salah satu Wajib Pajak KPP Pratama Ambon, sekaligus Anggota DPRD Provinsi Maluku yang sering berdiskusi dengan KPP Pratama Ambon adalah Luthfi Sanaky. Kepada Majalah Pajak, akhir September lalu ia menceritakan pengalamannya bersinergi dengan KPP Pratama Ambon.

“Maluku dikenal sebagai penghasil bumi dari dulu, dari pra-Kemerdekaan sampai Kemerdekaan. Kita terkenal dengan cengkih, pala, kopra dan cokelat. Kenapa pajaknya masih jauh di bawah?” ujarnya mengawali wawancara.

Luthfi yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum ini diundang beberapa kali oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon La Masikamba, untuk mendiskusikan jalan keluar atau terobosan agar pelaku usaha di area Maluku bisa patuh pajak. Sebagai salah seorang publik figur yang patuh pajak, Luthfi pun didaulat untuk menyampaikan pandangannya tentang pajak di hadapan para pengusaha setempat.

“Saya diundang untuk testimoni di hadapan pengusaha-pengusaha itu. Sebagai pribadi, terutama sebagai anggota DPRD tentu kami memberikan dukungan penuh (kepada KPP). Sewaktu testimoni seperti ada tanggung jawab moralnya juga, tidak sekadar testimoni lalu kami balik kanan, enggak. Kami cukup intens.”

Walau tidak secepat membalikkan telapak tangan, mendekatkan pajak kepada pelaku usaha dengan cara bertatap muka dan berdialog langsung, menurut Luthfi, hasilnya lebih efektif. Hal itu pun jelas terlihat saat program Amnesti Pajak yang selesai akhir Maret lalu. Selain berbicara di media sosial, televisi, dan cetak, ia turut hadir dalam diskusi perpajakan mengenai Amnesti Pajak.

“Diskusi tersebut disertai dengan sedikit shock therapy. ‘Kalau saudara tidak menggunakan kesempatan ini, ada risiko ini, dan jika risiko ini ada bla, bla, bla.’ Itu (diulang) secara beberapa kali. Kami jelaskan semua risiko-risiko dan manfaat pajak,” tutur putra daerah kelahiran Sirisori Islam, 24 April 1960 ini.

Dengan sosialisasi yang intens tersebut, animo masyarakat terhadap kesadaran pajak mulai muncul. Masyarakat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak pun meningkat drastis, meskipun kewajiban membayar belum terlalu maksimal.

Memahami kultur

Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Maluku ini juga menambahkan, untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang belum menjadi WP juga dibutuhkan pemahaman kultur ketaatan. Sebab, penduduk di provinsi seluas 712.480 kilometer persegi ini sangat menghormati raja-raja yang memimpin di negeri (desa) masing-masing. Maka, jika raja, pejabat daerah, dan pejabat instansi lain bersikap sebagai model ketaatan, masyarakat pun akan mengikuti.

“Kalau kepalanya sudah taat, biasanya bawahnya ikutan. Itu memang kultur kami. Kami hormat raja. Begitu dihargai yang tua. Jadi, mulailah dari gubernurnya, panglima, kapolda, kemudian dari walikota, dan tokoh-tokohnya.”

Luthfi pun merasa bangga bisa terlibat dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pajak di daerahnya tersebut, bahkan bisa dibilang telah tercipta kultur baru di masyarakat. Kini, pajak tidak lagi ditakuti. Masyarakat tak lagi tabu atau takut membicarakan pajak di keseharian atau di sela aktivitas mereka. “Di publik yang berpuluh tahun tidak teriak pajak, tidak mendiskusikan pajak, kok tiba-tiba di pasar ada yang bilang dengan dialek Ambon yang kental, ‘Eh, ose sudah bayar ose ka pajak belum?’ Jadi, dialek-dialek itu terdengar di restoran, di rumah kopi. Terasa sekali.”

Lulusan Magister Hukum Universitas Pattimura ini juga tak menutup mata bahwa masih banyak WP yang belum patuh pajak meskipun telah diimbau untuk membayar. Ia menyebut bahwa perilaku tidak tertib sudah menyatu menjadi karakter, dan bukan karena ketidaktahuannya.

“Kalau orangnya sudah nakal, dia tetap nakal. Jadi, itu sudah bukan soal kesadaran pajak lagi, kesadaran hukum, dan kesadaran sosial. Bahkan, kalau dia Muslim mungkin jarang ke masjid; kalau dia Kristiani mungkin jarang ke gereja.”

Namun, bagi masyarakat yang awam tentang peraturan perpajakan, Luthfi pun mengimbau agar bertanya pada orang yang tepat, seperti petugas pajak, atau konsultan pajak untuk menghindari penipuan ataupun salah pendampingan. Sedangkan untuk KPP Pratama Ambon, ia berharap tidak capai-capai untuk terus mengadakan sosialisasi dan tak segan memberi sanksi kepada WP nakal.-  Agus Budiman, Ruruh Handayani