Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime Compliance Center merupakan satu divisi yang menyediakan jasa komprehensif di ranah kepatuhan pajak untuk memenuhi seluruh kebutuhan klien dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang bersifat rutin seperti kewajiban bulanan dan tahunan maupun administratif.

“Kami buat compliance 18 Agustus 2017, alhamdulillah mendapat kepercayaan sehingga berkembang luar biasa. Akhirnya, kami bangun gedung baru khusus untuk compliance center dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang selalu update dalam kemampuan dan pengetahuan,” ungkap Managing Director TaxPrime Muhamad Fajar Putranto di Jakarta, Jumat (24/01).

Ia menjelaskan, TaxPrime Compliance Center tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan bisnis perusahaan melainkan juga membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan mengantisipasi layanan pajak masa depan yang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

“Kami akan bekerja sama dengan start-up PAJAK.COM untuk mengembangkan digital tools agar memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan,” paparnya.

Fajar menuturkan, SDM yang kompeten dapat menurunkan compliance cost pada klien atau Wajib Pajak dengan membuat pemetaan transaksi, identifikasi objek pajak, membuat kalkulasi dan memasukkannya ke dalam SPT, serta melaporkan SPT ke otoritas pajak.

TaxPrime Teamwork System menerapkan review berjenjang sehingga pengolahan data dan informasinya lebih akurat untuk membantu meringankan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan kewajiban perpajakan. Di sisi klien, selain memitigasi risiko pajak untuk bisnisnya, pengawasan berjenjang memungkinkan lebih efisiennya biaya dibandingkan apabila klien mengimplementasikan sistem serupa. Dengan sistem yang dimiliki TaxPrime, klien juga dapat melihat proses pekerjaan secara transparan.

Senior Partner TaxPrime Soewito berpendapat, Taxprime Compliance Center merupakan salah satu pengembangan dari kantor pusat agar bisa lebih fokus dalam pemenuhan perpajakan.

“Kami terus mengembangkan layanan unggulan, contohnya layanan di bea cukai yaitu bonded zone administration yang sudah dibuktikan dengan penghargaan 2019 yang diterima klien kami di copper industry, yaitu penghargaan tertinggi dari Ditjen Bea Cukai,” papar Soewito. Selain penghargaan itu TaxPrime yang terpilih menjadi tiga besar Indonesian Transfer Pricing Firm dari International Tax Review 2019 dan Recommended Tax Consulting Firm kategori Transfer Pricing, Tax Controversy dan General Tax dari World Tax dan World Transfer Pricing 2020.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal menyatakan, peresmian TaxPrime Compliance Center bisa menjadi momen untuk membina hubungan yang lebih baik lagi antara otoritas pajak dan firma konsultan pajak.

Dan sebagai penutup acara, Senior Manager Tax Compliance and Audit TaxPrime Teguh Wisnu Purbaya menegaskan, “Tentunya kepercayaan klien akan terus meningkat jika kami memiliki sistem yang lebih baik seperti saat ini.” –Heru Yulianto

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Paristivanti Nurwardani ketika membuka acara Pajak Bertutur (Patur) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat (Jabar) III, di IPB International Convention Center, Bogor, Jumat (22/11).

Ia menekankan pentingnya pajak untuk membangun fasilitas pendidikan dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa bersekolah melalui pemberian beasiswa.

“Tidak bayar pajak, kampus dan sekolah mangkrak. Bayar pajak, beasiswa banyak,” tegas Paris.

Ia mengungkapkan di tahun 2018 terdapat 130 ribu mahasiswa yang telah memperoleh beasiswa dan tahun ini jumlahnya bertambah menjadi sekitar 400 ribu orang.

Kepala Kanwil DJP Jabar III, Catur Rini Widosari mengatakan, sejak 2016 kantornya telah membentuk relawan pajak dari Kampus Universitas Indonesia, Gunadarma, Bhayangkara Jakarta Raya, dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIAMI Bekasi. Relawan pajak bertugas membantu dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan hingga menyosialisasikan aturan terkini kepada Wajib Pajak (WP).

“Sertifikat untuk relawan nantinya akan setara dengan brevet A dan B. Lulus mereka bisa jadi konsultan,” kata Catur disusul dengan pemberian penghargaan sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama dengan vokasi IPB, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, dan Tazkia.

Sementara itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi fokus membangun fondasi kesadaran pajak untuk siswa di SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi, SMPN 2 Banyuwangi, dan SMAN 1 Banyuwangi.

“Kami kemas edukasi sadar pajak dengan materi menarik lewat games dan lomba vlog. Semoga nantinya akan tercipta generasi emas sadar pajak,” kata Kepala KPP Pratama Banyuwangi Yunus Darmono.—Aprilia Hariani.

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Kejaksaan RI mengungkap kasus penyelundupan motor dan mobil mewah ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok di Kawasan Logistik Terpadu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (17/12).

Sepanjang tahun 2016–2019, DJBC berhasil membongkar tujuh kasus penyelundupan terdiri dari 19 unit mobil mewah dan 35 unit motor/rangka/mesin motor mewah berbagai merek yang telah diamankan Bea Cukai Tanjung Priok. Perkiraan total nilai barang dari praktik ilegal itu sebesar Rp 21 miliar dengan potensi kerugian negara sekitar Rp 48 miliar.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyan i menyatakan, modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mencantumkan nama barang yang tidak sesuai dengan isi sebenarnya. Pada 29 September lalu misalnya, untuk menyelundupkan mobil Porsche GT3RS dan Alfa Romeo dari Singapura, PT SLK mencantumkan refractory bricks (batu bata) di dokumen manifes. Perkiraan nilai kedua barang itu mencapai Rp 2,9 miliar, sedangkan potensi kerugian negara mencapai Rp 6,8 miliar.

Ani juga menyebut, tangkapan mobil dan motor mewah yang dilakukan DJBC secara nasional meningkat signifikan di dua tahun terakhir. Di tahun 2018, ada 7 mobil dan 127 motor mewah yang diselundupkan dan masuk dari berbagai pelabuhan, sementara 84 mobil dan 2693 motor terjadi di tahun 2019. Ia berharap, pengungkapan kasus ini semakin meningkatkan kepatuhan masyarakat.

“Penyelundupan barang-barang mewah ini akan mengusik rasa keadilan masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari aspek keuangan negara, tapi juga aspek keadilan sosial yang akan dicederai dari tindakan-tindakan seperti ini,” tegas Ani.

Aduan masyarakat

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menambahkan, penangkapan para pelaku yang merupakan perusahaan automotif lokal ini diawali dari aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan proses analisis inward manifest. Untuk memastikan jenis barang yang sebenarnya, petugas melakukan hi-co scan kontainer dan mendapati citra berupa kendaraan roda empat.

Heru juga mengatakan, semakin maraknya penyelundupan terjadi di Indonesia, akan mengikis kewibawaan pemerintah dan penerimaan negara. Untuk itu, pembentukan tim khusus yang melibatkan instansi terkait untuk mengawal kasus ini sangat diperlukan. Sinergi juga diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk memberantas penyelundupan.—Ruruh Handayani