Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran.

Hasil riset adalah instrumen penting untuk membuat kebijakan publik yang aplikatif dan tepat sasaran. Menyadari hal itu,Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menyelenggarakan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2018 di Pusdiklat Pajak, Kemanggisan, Jakarta pada Rabu–Kamis, 14–15 November 2018.

Acara yang baru pertama kali dihelat pertama kali itu dibuka Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, acara juga mengundang para akademisi, seperti Direktur Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia Vid Adrison, Ph.D; Direktur Eksekutif Center of Reform in Economic/CORE Indonesia Dr. Hendri Saparini; Kantor Staf Presiden Ersinallsal Ginting;dan Roby Muhamad dari Universitas Indonesia.

Ketua Panitia SNKN 2018 Agung Darono menjelaskan, seminar ini upaya untuk menyediakan hasil kajian yang bisa tidak harus digunakan, tapi kalau para pengambil kebijakan yang berada di DJP, BKF Kemenkeu secara umum bahkan juga pemda—untuk pajak daerah dan keuangan daerah bisa merujuk pada hasil kajian ini.

“Prinsip kebijakan keuangan negara memang seharusnya dilandasi oleh sebuah kajian yang memperhitungkan semua aspek.”

“Prinsip kebijakan keuangan negara memang seharusnya dilandasi oleh sebuah kajian yang memperhitungkan semua aspek. Misalnya, mengenakan pajak atas hasil pertanian, nanti akibatnya buat petani apa. Nah, itu kan kajiannya harus dibuat dulu dan tidak asal,” tutur Agung.

Untuk menghimpun berbagai kajian untuk keperluan SNKN itu, panitia mengundang para peminat dan pemerhati, akademisi, praktisi di bidang keuangan negara untuk mengirimkan karya tulis ilmiah (paper) karya mereka. Isinya bisa berisi gagasan atau hasil penelitian empiris, atau dalam masih gagasan saja itu ke kami panitia SNKN.

SNKN bertema “Penguatan Kebijakan Keuangan Negara Berbasis Riset” ini pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa subtema berdasarkan paper peserta yang lolos seleksi. Tema itu antara lain Administrasi pajak yang diikuti oleh 16 peserta; Hukum Pajak, diikuti oleh 18 peserta; Perbendaharaan dan Ekonomi Publik, diikuti oleh 14 peserta; dan Keuangan Daerah, diikuti oleh 15 peserta. Acara dibagi menjadi plenary session dan pararel session.

Agung menyebut, ada sekitar 80 paper yang masuk. Namun, setelah diseleksi dengan menggunakan metode double blind, akhirnya hanya 63 paper yang terpilih. Paper itu dikelompokkan per topik. Kemudian Panitia memberikan letter of acceptance kepada pemakalah, dan diundang ke SNKN untuk menyempurnakan paper mereka sebelum diulas. Nantinya, karya ilmiah hasil penelitian yang lolos seleksi itu didiskusikan, dirangkum dan menjadi prosiding (kumpulan makalah) yang bisa diunduh di situs resmi BPPK.

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga pendidikan agar SDM sesuai kebutuhan.

Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif “Making Indonesia 4.0” sebuah peta jalan untuk mengimplementasikan strategi menuju era Fourth Industrial Revolution (4IR) atau Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI, Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara mengungkapkan, kehadiran era Industri 4.0 ini merupakan sebuah peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia sekaligus sebagai akselerator cita-cita Indonesia menjadi 10 besar negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia.

Ngakan mengatakan, era Industri 4.0 adalah lompatan besar bagi sektor industri, ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor industri. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital untuk mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik.

Menurut Ngakan, penerapan Industri 4.0 akan menciptakan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan kompetensi tinggi. Untuk itu, dibutuhkan transformasi keterampilan bagi SDM industri di Indonesia yang mengarah kepada bidang teknologi informasi. Ia menyebut, sebuah penelitian yang dilakukan terhadap industri yang ada di Jerman menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja akan meningkat secara signifikan hingga 96 persen, khususnya di bagian penelitian dan pengembangan dan pengembangan software. Untuk Indonesia, Ngakan memprediksi, era industri ini ke depan setidaknya akan menciptakan peluang sekitar 10 juta orang tenaga kerja baru. Ditambah penyerapan tenaga kerja dari industri yang sudah mapan sebelumnya sekitar 20 juta, sehingga pada 2030 mendatang, diperkirakan serapan tenaga kerja Indonesia akan meningkat menjadi sekitar 30 juta orang. Hal itu karena industri.

“Jadi, era Industri 4.0 akan meningkatkan produktivitas industri kita dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih bernilai tambah tinggi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang,” ungkapnya saat ditemui Majalah Pajak di kantor BPPI Kementerian Perindustrian pertengahan Agus lalu.

Selain itu, menurut Ngakan, ke depan akan ada shifting pekerjaan, tidak hanya di manufaktur saja, tapi akan berkembang ke supply chain, logistik,dan litbang Dengan penggunaan teknologi terkini dan berbasis internet, akan muncul pula permintaan jenis pekerjaan baru yang cukup banyak, seperti pengelola dan analis data digital, serta profesi yang dapat mengoperasikan teknologi robot untuk proses produksi di industri.

Namun, Ngakan menegaskan, untuk menjamin keberlangsungan sistem Industry 4.0 ini, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi oleh industri. Antara lain adalah ketersediaan sumber daya listrik yang melimpah, murah, dan sustainable, serta ketersediaan infrastruktur jaringan internet dengan bandwidth yang besar dan jangkauan luas (wide coverage). Selain itu, harus didukung ketersediaan pusat data dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau, ketersediaan infrastruktur logistik modern, dan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung kebutuhan industri sesuai dengan karakter Industry 4.0.

Kesiapan SDM

Ada lima teknologi utama yang menurut Ngakan menopang pembangunan sistem Industry 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. Karenanya perlu banyak pembenahan bagi sektor industri nasional terutama di sisi penguasaan teknologi dari sumber daya manusia (SDM) yang ada. Celakanya, siap atau tidak tidak siap era ini harus dihadapi.

“Siap atau tidak siap, mau, tidak mau kita memang sedang mengarah ke Industri 4.0. Karena semua negara bergerak ke arah Industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka sehingga nanti daya saing meningkat,” ujarnya.

Untuk mempersiapkan kemampuan SDM, Ngakan menyebut, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan mengusung konsep link and match antara industri dengan lembaga pendidikan. Hingga saat ini, program pendidikan vokasi yang diluncurkan di beberapa wilayah Indonesia itu melibatkan sekitar 600 perusahaan, dengan menggandeng hampir 2000 sekolah menengah kejuruan.

Ngakan mengatakan Kementerian Perindustrian juga melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan beberapa lembaga pendidikan, baik di Indonesia maupun dari luar negeri, seperti Singapura dan Beijing. Misalnya MoU dengan Tsing Hua University di Beijing untuk belajar sistem kurikulum di sana yang bisa diadopsi untuk pendidikan di Indonesia.

Ngakan mengajak semua komponen bangsa, baik dari kementerian, asosiasi, pelaku industri, dan masyarakat umum ikut berperan dalam menyukseskan indusrti 4.0.

“Karena masyarakat juga harus di edukasi, mereka melek internet, digitalisasi, kemudian UKM itu harus dirangkul,” tuturnya.

Selain itu, pada sektor manufaktur menurut Ngakan juga mengingatkan perlunya rescaling atau up-scaling kemampuan SDM sesuai kebutuhan industri. Up-scaling, misalnya, meningkatkan penguasaan teknologi internet, pemahaman pengolahan data, pengolahan big data, dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam perawatan peralatan mereka. Sedangkan rescaling adalah memberikan keterampilan baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya.

Penulis: Aditya Wibisono

Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang semula tahun 2024 menjadi tahun 2020. Ini adalah ketiga kalinya DJP mengalami reformasi perpajakan sejak tahun 1983 dengan adanya reformasi undang-undang perpajakan.

Tujuan yang ingin dicapai di jilid III ini antara lain terwujudnya institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel selain sinergi antarlembaga yang optimal, terwujudnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang tinggi dan mencapai tax ratio 15 % (walaupun perhitungan World Bank menunjukkan bahwa untuk menjalankan standar pembangunan yang berkelanjutan, tax ratio yang dibutuhkan adalah 16%).

Tujuan terakhir dari reformasi perpajakan adalah terwujudnya peningkatan kepercayaan WP terhadap institusi pajak yang signifikan. Dibarengi keandalan pengelolaan basis data dan administrasi perpajakan, diharapkan kepatuhan WP, baik formal maupun material, akan meningkat.

Latar belakang diperlukannya reformasi perpajakan jilid III ini berbeda dibanding sebelumnya. Kali ini ada perlambatan ekonomi global, sebut saja yang diakibatkan oleh Trump Effect, perlambatan ekonomi Tiongkok, tingkat bunga negatif dan kenaikan suku bunga oleh the FED. Semua itu berdampak pada defisit neraca perdagangan Indonesia yang berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang akhirnya  sampai pada rendahnya kepatuhan WP.

Tim reformasi perpajakan sebenarnya telah mempersiapkan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan reformasi perpajakan tersebut dengan 21 inisiatif strategis yang akan membuat Direktorat Jenderal Pajak menjadi institusi yang lebih baik, mulai dari penguatan tugas dan fungsi sampai dengan penyusunan RUU Bea Meterai. Namun, ada hal yang tidak kalah penting dari geliat reformasi perpajakan yang saat ini sedang bergulir, yaitu dukungan baik dari eksternal maupun internal.

Ada hal yang tidak kalah penting dari geliat reformasi perpajakan yang saat ini sedang bergulir, yaitu dukungan baik dari eksternal maupun internal.

Ada hal yang tidak kalah penting dari geliat reformasi perpajakan yang saat ini sedang bergulir, yaitu dukungan baik dari eksternal maupun internal.

Dukungan eksternal

Kerja tim Reformasi Perpajakan akan menjadi lebih berat tanpa adanya dukungan yang konsisten dari seluruh pihak. Dukungan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk tentunya. Misalnya, peraturan yang menjadi dasar bagi perubahan menyeluruh di organisasi sebesar DJP, anggaran, peran pimpinan dan juga dukungan dari seluruh pegawai yang tentunya menginginkan agar DJP dapat menjadi institusi yang lebih baik dan dapat dibanggakan.

Tidak berlebihan rasanya jika peran serta seluruh pihak ini akan menentukan momentum reformasi perpajakan sampai dengan berakhirnya nanti. Untuk mewujudkan hal ini, Direktur Jenderal Pajak bahkan melantik 298 Duta Komunikasi Reformasi Perpajakan dari seluruh unit kerja DJP dengan harapan mereka akan membantu menggaungkan reformasi perpajakan ini. Mustahil rasanya para pegawai DJP yang saat ini sudah berjumlah lebih dari 42 ribu akan seluruhnya mendukung program reformasi jika mereka tidak mengerti bahkan tahu bahwa saat ini reformasi sedang berlangsung.

Seluruh duta komunikasi yang dilantik, terpilih dari berbagai unit dengan kriteria yang telah ditentukan yang utamanya memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni agar mampu menyampaikan pesan dan materi reformasi perpajakan kepada para pegawai di kantor di mana para duta komunikasi tersebut bekerja.

Duta komunikasi tersebut juga telah berkomitmen untuk menyampaikan pesan reformasi perpajakan dalam berbagai bentuk, seperti rapat pembinaan, kegiatan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, apel rutin bulan dan sebagainya. Bahkan untuk membantu kerja pada duta ini, strategi komunikasi reformasi perpajakan sesuai kondisi masing-masing kantor pun disusun agar seluruh kegiatan penyampaian pesan reformasi perpajakan ini bisa fokus.

Seandainya dukungan dari seluruh pegawai dapat diperoleh, akan lebih mudah bagi pihak eksternal untuk turut mendukung juga program reformasi perpajakan ini terutama untuk para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, penting rasanya bagi seluruh pihak untuk dapat memelihara momentum reformasi perpajakan dalam berbagai bentuk dan upaya agar dukungan terhadap keberhasilan program reformasi dapat terus terjaga.

Keberhasilan reformasi perpajakan akan bermuara pada peningkatan trust WP terhadap DJP, peningkatan jumlah WP, keandalan pengelolaan basis data dan administrasi perpajakan serta integritas dan produktivitas aparat perpajakan. Reformasi perpajakan ini diharapkan dapat menjadi momentum positif pasca-Amnesti Pajak.