Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program untuk kesinambungan pembelajaran.

Sejak tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemdikbud) telah membantu DJP meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak melalui pendidikan. Kerja sama itu tertuang dalam nota kesepahaman dengan ruang lingkup peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan pembelajaran, kurikulum, dan perbukuan; serta penelitian dan pengembangan.

Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Awaluddin Tjalla mengemukakan, untuk memberikan penanaman nilai di satuan pendidikan mesti dimulai dengan adanya kurikulum. Untuk itu, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menyusun kurikulum dan materi terkait pajak untuk pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Kurikulum dan materi pajak yang disusun bersama DJP ini tidak dibuat menjadi satu mata pelajaran baru, melainkan sebagai tema-tema yang diinsersi pada beberapa mata pelajaran yang relevan. Misalnya pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, dan Bahasa Inggris.

Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta ini beralasan, membuat mata pelajaran baru akan membutuhkan alokasi waktu yang lebih banyak serta guru khusus dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran juga bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki misi yang sama, mengenalkan anak didik sedini mungkin mengenai isu-isu yang terjadi saat ini seperti berdisiplin berlalu lintas, kemaritiman, dan inklusi keuangan.

“Kami berprinsip apa yang disebut dengan diversifikasi kurikulum, yakni meng-adopt kebutuhan-kebutuhan anak dilihat dari perkembangan saat ini. Jadi disisipkan—insersi. Jadi, kami tidak buat dalam mata pelajaran sendiri,” katanya kepada Majalah Pajak di ruang kerjanya, Balitbang Kemdikbud, Kawasan Senen, Jakarta Timur, Selasa (22/10).

Untuk memudahkan penyusunan kurikulum, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menyiapkan peta jalan (roadmap) yang terdiri dari capaian pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan alat pembelajaran. Untuk mata pelajaran PPKN tingkat sekolah dasar kelas 4–6 misalnya, salah satu capaian pembelajarannya yakni memahami fasilitas umum di masyarakat yang dibiayai dari pajak, sementara kompetensi dasarnya menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator pembelajaran dilihat dari kemampuan siswa menyebutkan barang-barang di lingkungan sekolah yang dibiayai dari pajak. Sedangkan pembelajaran dilakukan dengan membaca buku teks dan mengamati fasilitas di sekolah yang dibiayai pajak. Guru dapat memanfaatkan buku teks dan poster sebagai alat pembelajaran.

Awaluddin juga menyebutkan pemetaan muatan kesadaran pajak di kelas 12 tingkat SMA dan sederajat. Di mata pelajaran Bahasa Inggris, terdapat capaian pembelajaran kesadaran pajak berupa menganalisis kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kompetensi dasarnya menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, sedangkan indikatornya siswa mampu mengamati orangtua, tetangga, juga pengusaha kecil di sekitarnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (memiliki NPWP, SPPT, lapor SPT, dan lain-lain).

Pembelajaran melalui membaca bahan ajar, penugasan mengumpulkan bukti-bukti kewajiban pajak di rumah masing-masing, atau mengamati setruk pembelian di tempat belanja. Sementara alat pembelajaran yang bisa dipakai adalah video.

Selain penyusunan kurikulum, selama lima tahun ini Pusat Kurikulum dan Pembelajaran juga telah menghasilkan beberapa buku panduan guru untuk memperkaya pembelajaran seperti Buku Pedoman Implementasi Kesadaran Pajak dalam Kurikulum (untuk Pendidikan Dasar dan Menengah), Buku Guru Inklusi Kesadaran Pajak yang diintegrasikan dalam pembelajaran Tematik SD kelas satu hingga tiga, dan Buku Guru Inklusi Kesadaran Pajak diintegrasikan dalam pembelajaran Tematik SD kelas empat hingga enam.

Kita memiliki sekitar 50 juta siswa dan empat juta guru tetap. Kalau kita berikan informasi sedini mungkin tentang pajak, ke depan dia bisa punya sadar pajak yang tinggi.

Implementasi dan evaluasi

Lulusan S3 Ilmu Psikologi Universitas Indonesia Jakarta ini menambahkan, setelah penyusunan kurikulum dan penerbitan buku panduan guru maka implementasi menjadi penentu sejauh mana materi pajak dapat sampai ke anak didik.

“Implementasi itu perlu komunikasi, bukan hanya dengan pusat kurikulum, tetapi juga dengan Direktorat Jenderal Guru di Kemdikbud untuk menyampaikan kepada guru-guru. Tujuannya, untuk diberikan pemahaman, pelatihan agar di dalam proses pembelajaran nanti di kelas, muatan-muatan tentang nilai-nilai pajak itu juga disampaikan pada anak didik kita.”

Selain pemahaman dan penyerapan materi, dibutuhkan juga pengajar yang dapat berinovasi dan mudah beradaptasi dengan keadaan dan properti yang dimiliki sekolah.

“Misalnya materi ini diberikan di Jayapura dan tidak tersedia alat pembelajaran video, tapi tersedia sarana yang sederhana yang anak-anak bisa memahami dengan baik. Maka, guru bisa berinovasi menyampaikan dengan alat peraga yang dekat dengan kehidupan anak-anak di sana. Yang penting, materi bisa tersampaikan dengan baik,” ujarnya.

Awaluddin menyampaikan, jika materi pajak dapat terinformasikan dengan baik, maka dapat menghasilkan kesadaran pajak yang tinggi.

“Kita memiliki sekitar 50 juta siswa dan empat juta guru tetap. Kalau kita berikan informasi sedini mungkin tentang pajak, ke depan dia bisa punya sadar pajak yang tinggi. Ini pekerjaan besar bagi kita.”

Awaluddin berharap, pelaksanaan peningkatan kesadaran pajak melalui pendidikan ini dapat dievaluasi, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga kantor pelayanan pajak di setiap daerah yang melibatkan kepala daerah.

“Evaluasi, kan, bisa per wilayah tidak perlu selalu di sini (pusat). Karena di sini hanya untuk kebijakan dan rancangannya. Mungkin didesain, evaluasi program kegiatan ini dilaksanakan oleh KPP-nya yang diberikan kewenangan, diundang mereka, menyamakan persepsi, kami beritahukan juga ada program seperti ini supaya nanti daerah juga mendukung.”

Awaluddin berharap DJP dapat membuat grand design program inklusi kesadaran pajak sehingga, meskipun pejabat di setiap pemangku kepentingan yang terlibat telah berganti, program tetap berjalan sesuai timeline dan tugas masing-masing.—Ruruh Handayani

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya.

Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan indah bersama sang ayah agaknya akan terus tersimpan di benak Yari Yuhariprasetia. Kala itu hari masih pagi benar. Namun, Yari sudah berjalan kaki bersama ayahanda Abdul Hanan, menuju perlintasan angkot di Jalan Dewi Sartika, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Hari itu, sang ayah mengajak Yari, yang masih duduk di kelas lima, ke tempat kerjanya, SD Negeri Kramat Jati, untuk menyaksikan acara perpisahan kelas enam. Ayahnya yang menjadi kepala sekolah di sana, saban hari hanya mampu naik angkot. Sekali waktu ayahnya memang pernah punya motor Vespa, tapi terpaksa dijual untuk menghidupi enam orang anak—Yari anak kelima. Ibunda Yari, A. Mariam adalah ibu rumah tangga.

Yari ingat betul, sepanjang perjalanan menuju pemberhentian angkot, ayahnya memegang erat tangannya. Sesekali berhenti, sekadar memastikan bahwa Yari masih kuat berjalan. Maklum, jarak dari rumah ke perlintasan angkot sekitar dua kilometer. Sambil berjalan, ayahnya hanya berpesan, “Sekolah yang rajin, Ri. Pendidikan itu penting.”

Kata-kata itulah yang selalu terngiang dan menjadi cambuk untuk terus menimba ilmu. Kelak, semangat belajar itu pula yang mengantarkannya menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan kini menjabat sebagai Kasubdit Pelayanan Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP

“Saya enggak ngerti alasan Bapak mengajak saya ke sekolah. Mungkin Bapak ingin memberi gambaran bagaimana dia bekerja, pentingnya sekolah, menuntut ilmu. Mungkin juga Bapak ingin mengajari kami: ‘Jabatan tinggi tapi jalan kaki enggak apa-apa, loh,’” kenang pria kelahiran Cililitan, 18 Juli 1968 ini, di ruang kerjanya, Kamis Sore (24/9).

Nilai keteladanan lain yang ditanamkan orangtua Yari adalah kejujuran dan reputasi. Jangan sampai karena nila setitik, rusak susu belanga. Nilai-nilai itu ia petik berdasarkan tata laku kehidupan sehari-hari di rumah.

“Enggak secara eksplisit Bapak mengatakan, ‘Kamu harus berintegritas atau jujur, ya.’ Bapak mengajarkan dari perilaku,” tambahnya.

Setelah tamat SMA tahun 1987, Yari memutuskan untuk mendaftar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang Politeknik Keuangan Negara STAN. Diantar sang ayah, Yari membayar uang pendaftaran ke kantor Kas Negara di Jakarta yang kini bernama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Singkat kisah, Yari diterima menjadi mahasiswa D-III Prodi Akuntansi dan lulus tahun 1990. Ia bersyukur atas karunia itu. Sebab selain kuliah gratis, menjadi amtenar di DJP berarti berpeluang mewujudkan cita-cita sang ayah yaitu, menuntut ilmu yang tinggi. Sekali lagi, dari ayahnya, Yari berpedoman bahwa, setidaknya ilmu mampu merawat moral manusia. “Saya bukan contoh yang baik, tapi saya melakukan yang terbaik,” kata pria berhobi membaca buku dan bermain gitar ini.

Tak lama berselang, Yari meneruskan pendidikan D-IV Prodi Akuntansi di STAN tahun 1993 hingga 1996. Tiga tahun kemudian pria berkacamata ini memperoleh gelar Master of Business Taxation di University of Southern California, Los Angeles.

Pegawai yang menghasilkan penerimaan pajak itu sangat bagus, harus diapresiasi. Pegawai yang menjalankan integritas juga perlu diberikan penghargaan.

Terbuka

Menjadi amtenar di DJP menurut Yari, ibarat menaiki pelbagai wahana. Setiap wahana memiliki tantangan dan kesan tersendiri. Tugas paling berkesan di benaknya adalah ketika menjabat sebagai Kasubdit Humas Perpajakan di Direktorat P2Humas DJP tahun 2007–2008. Di situlah ia belajar ilmu komunikasi untuk menghadapi media.

Yari mencoba merintis pola komunikasi personal dengan pewarta. Ia berusaha mengenal nama panggilan satu per satu wartawan yang bertugas di DJP dengan harapan dapat membangun kerja sama yang baik. Yari intens menggelar acara untuk menyampaikan informasi perpajakan terkini sebulan sekali. Ia ingin membangun paradigma bahwa isu perpajakan menarik untuk diwartakan, baik soal penerimaan, pelayanan, maupun pengawasan perpajakan.

“Saya berusaha ingat nama panggilan teman-teman wartawan. Saling terbuka informasi. Enggak ada perlakukan berbeda antarmedia. Semua sama. Enggak ada media A dapat informasi pertama, media B belum punya (informasi). Saya rasa metode itu cukup berhasil. Sekarang, Subdit Humas Perpajakan yang dipimpin Kak Ani, sudah jauh lebih bagus,” kata Doctor of Public Administration dari University of Canberra, Australia ini.

Tugas paling membekas lainnya adalah ketika Yari menjadi Kepala KPP Pratama Cileungsi. Di sana, ia menghadapi tantangan penerimaan pajak yang tidak pernah tercapai selama ia menjabat, tahun 2015–2019. Padahal menurutnya penggalian potensi perpajakan telah sesuai dengan perencanaan. “Bagi saya berkesan karena segala upaya sudah kita lakukan dengan maksimal,” kata Yari.

Meskipun penerimaan pajak tidak sesuai target, sebagai seorang pemimpin, Yari harus tetap merawat semangat pegawainya. Untuk itu, ia gencar memberi apresiasi penghargaan simbolis kepada para pegawainya yang bekerja penuh integritas setiap sebulan sekali.

“Pegawai yang mampu menghasilkan penerimaan pajak itu sangat bagus, harus diapresiasi. Pegawai yang menjalankan integritas juga perlu diberikan penghargaan. Contoh, ada pegawai yang punya masalah berat di rumah tapi tidak pernah telat datang atau izin, tugas dilakukan dengan benar, mau membantu pegawai lain,” kata Yari.

Meski realisasi penerimaan pajak tidak sesuai target, KPP Pratama Cileungsi meraih juara kedua KPP Percontohan Tahun 2016, meraih Penghargaan atas Terlampaunya IKU Penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing tahun 2017 sebesar 128,74 persen, serta memperoleh Penghargaan atas Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak tahun 2018 di atas Target Penerimaan Pertumbuhan Nasional dari Kementerian Keuangan.

Pelayanan terpadu

Sekitar tiga bulan lalu, Yari mengemban amanah baru. Menjadi Kasubdit Pelayanan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP menurutnya merupakan tantangan tersendiri karena wilayah kerjanya sangat vital. Mulai dari membuat standar pelayanan terpadu untuk KPP se-Indonesia, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

Ada empat seksi dalam Subdit Pelayanan Perpajakan P2Humas DJP. Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi, Peningkatan Mutu, Pengaduan Pelayanan, dan Pemuktahiran Tax Knowledge Base (TKB).

“Secara garis besar kami kami memberikan alat bantu kepada AR (Account Representative) pelayanan agar pelayanan yang diberikan di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) seragam sehingga Wajib Pajak (WP) menjadi nyaman,” jelas Yari.

TPT merupakan salah satu loket yang wajib ada di setiap KPP yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 02 tahun 2017. Di dalamnya lengkap menyoal jam pelayanan, fasilitas, syarat petugas, hingga pengawasan. Kendati demikian, Subdit memberikan keleluasaan KPP untuk mengembangkan pelbagai inovasi. Mulai dari dekorasi kantor, furnitur, hingga inovasi aplikasi untuk memudahkan WP menunaikan kewajiban perpajakannya. Kini, sudah banyak KPP yang sudah mengembangkan digitalisasi arsip, aplikasi pemantau permohonan, hingga pelayanan konsultasi pajak menggunakan WhatsApp. Tugas Yari ke depan, menyeleksi inovasi KPP untuk diadopsi menjadi kebijakan sentral.

Roadmap pelayanan perpajakan akan berfokus pada program Click, Call, Counter (3C). Click maksudnya pelayanan melalui website, Call berarti melalui telepon yang difasilitasi oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), Counter artinya pelayanan di KPP.

“Kami akan mengarahkan dan memperbanyak pelayanan perpajakan secara on-line. Bahkan tiga sampai lima tahun ke depan, WP yang ke KPP harus menggunakan appointment. Ini masih dalam kajian. Sekarang bikin NPWP, lapor SPT, kode billing, konsultasi juga sudah on-line, kan?” ungkap Yari.-Aprilia Hariani

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi.

Nama Abdullah Azwar Anas semakin harum. Bukan karena dahulu ia penjaja minyak wangi, melainkan karena pelbagai prestasi yang diraih Kabupaten Banyuwangi. Dalam dua periode kepemimpinannya, Anas membuat tanah Blambangan ini lekat dengan beragam julukan. Ada yang menyebut Banyuwangi Kota Bahari, Kota Pariwisata, Kota Kopi, Kota Festival, Kota Inovasi, Kota Gandrung, Kota Osing, The Sunrise of Java, Africa van Java, dan masih banyak lagi.

Berbagai penghargaan diraih, baik tingkat nasional maupun internasional. Di awal 2019 misalnya, Banyuwangi menyabet penghargaan tertinggi bidang pariwisata tingkat Asia Tenggara “ASEAN Tourism Standard Award”. Menggenapi capaian itu, Anas membangun infrastruktur untuk menggaet investor, mulai dari bandar udara, jalan, hingga penerapan manajemen birokrasi berbasis digital.

Kemahiran Anas mempromosikan daerahnya barangkali terbentuk sejak masa kecilnya. Sejak Anas duduk di bangku kelas satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tegal Sari tahun 1980, ia sudah belajar menawarkan baju dan minyak wangi. Ayahnya Muhammad Musayyidi, adalah seorang guru di sebuah lembaga pendidikan di Banyuwangi. Sementara ibundanya, Siti Aisyah, merupakan ibu rumah tangga. Kedua orangtuanya harus menghidupi 10 orang anak—Anas anak pertama.

Saya diajari orangtua keliling bawa dagangan di kampung. Ada baju dan minyak wangi—sebenarnya enggak disuruh tapi saya tertarik. Jadi, saya diajari berani menawarkan sesuatu kepada orang lain

“Saya diajari orangtua keliling bawa dagangan di kampung. Ada baju dan minyak wangi—sebenarnya enggak disuruh tapi saya tertarik. Jadi, saya diajari berani menawarkan sesuatu kepada orang lain,” kenang pria kelahiran Banyuwangi, 6 Agustus 1973 ini, di rumah dinasnya, Kamis malam (15/8).

Kepiawaian Anas membangun komunikasi semakin teruji saat ia menjabat sebagai Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP Negeri 1 Banyuwangi tahun 1987. Di organisasi itu, Anas melatih diri untuk berani melahirkan gagasan sekaligus berdiplomasi.

Anas muda semakin jatuh hati pada dunia organisasi. Di SMA Negeri 1 Jember, ia kembali terpilih menjadi ketua OSIS. Di masa ini, Anas mulai belajar menjadi orator.

“Saya banyak soft skills-nya, hard skills saya kurang bagus. Misalnya, pelajaran akademik saya tidak sebagus angkatan saya. Maka, waktu itu saya lebih banyak belajar organisasi, belajar memimpin, berpidato, menyampaikan pesan,” kata Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tahun 2000 sampai 2003 ini.

Candu

Tamat SMA tahun 1992, ia meneruskan pendidikan di Universitas Indonesia (UI) Prodi Sastra. Anas bersyukur kedua orangtuanya memberikan kebebasan untuk menimba ilmu sesuai dengan pilihan hatinya. Tidak ingin menyia-nyiakan kepercayaan itu, Anas belajar dengan giat semasa kuliah.

Untuk meringankan beban orangtua, ia menyambi menjadi reporter di Radio Prosalina FM. Di kampus, kegigihannya membuahkan hasil: ia menjadi salah satu mahasiswa teladan tahun 1995. Kelak, predikat ini mengantarnya menjadi anggota MPR utusan mahasiswa tahun 1997. Saat itu, usianya baru 24 tahun.

Setelah masa bakti sebagai anggota MPR selesai, suami Ipuk Fiestiandani ini melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bertarung dalam pemilu DPR periode 2004–2009. Lagi, Anas terpilih dengan daerah pilihan Jatim III yang meliputi Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Di masa pengabdiannya, Anas berperan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Presiden (Pilpres), tata ruang, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan lain-lain.

“Ternyata politik makin lama makin menjadi candu. Waktu saya jadi anggota DPR, saya diminta pulang ke daerah. Setelah surveinya oke, saya lihat ini (Banyuwangi) kampung halaman, ya, saya pulang,” ungkap Anas.

Garis takdir kembali membawanya menjadi pemimpin. Tahun 2010, ia terpilih menjadi Bupati Banyuwangi berpasangan dengan Yusuf Widyatmoko. Di kepemimpinan jilid satu itu, Anas dan wakilnya berhasil membuka Bandara Blimbingsari, menciptakan program sekolah gratis, dan puluhan festival budaya bertaraf dunia seperti Banyuwangi Ethno Carnaval, Banyuwangi Jazz Festival, dan Tour de Ijen.

Pengabdian Anas untuk Banyuwangi berlanjut hingga ke kepemimpinan jilid dua, yang akan berakhir tahun depan, 2020.

“Hidup saya, sih, mengalir, ya. Saya mungkin akan mengajar (setelah jabatan selesai). Mengalirlah. Enggak ada target-target,” kata Anas.-Aprilia