Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan Indonesia masih dinilai rumit oleh Wajib Pajak.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 yang membatalkan pasal 32 ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), kewenangan untuk menerima Kuasa Wajib Pajak tak lagi menjadi otoritas konsultan pajak. Setiap pihak kini bisa menjadi kuasa dari wajib pajak asalkan memahami persoalan terkait perpajakan, termasuk advokat. Salah satu advokat yang berpengalaman menjadi Kuasa Wajib Pajak adalah Lucas S.H., pengacara senior dari firma hukum LUCAS, S.H. & PARTNERS. Sebagai catatan, Kuasa Wajib Pajak memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan Kuasa Hukum. Menurut pasal 1 ayat 1 PMK 229/PMK.03/2014, Kuasa Wajib Pajak adalah orang yang menerima ‘kuasa khusus’ dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Nama Lucas memang tidak asing lagi di lingkungan Pengadilan Niaga. Ia adalah Pendiri dan sekaligus Chairman LUCAS, S.H. & PARTNERS yang selama ini mempunyai spesialisasi dalam penyelesaian di bidang perbankan, bisnis, perusahaan, penanaman modal, investasi, pasar modal, persaingan usaha, pertambangan, kepailitan & penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), pertanahan & real estate, perdata & niaga, pidana, arbitrase & alternatif penyelesaian sengketa, administrasi negara, perburuhan, hak asasi manusia, pajak dan hukum internasional.

Berdasarkan pengalamannya sebagai Wajib Pajak, dan beberapa kali menjadi Kuasa Wajib Pajak, Lucas yang juga anggota Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini mencoba menuangkan uneg-unegnya serta berbagi gagasan terkait sistem pemungutan perpajakan di Indonesia. Ia mengaku, selama ini menyimpan kegelisahan atas rumitnya proses pelaporan dan pembayaran pajak. Ia mengakui, sistem perpajakan Indonesia saat ini semakin membaik, tapi masih perlu disederhanakan lagi. Pendapat ini bukan saja berdasarkan pengalaman pribadi pria yang tahun lalu menjadi peserta Amnesti Pajak ini, tapi juga pengakuan Wajib Pajak yang pernah menjadi kliennya.

“Saya melihat dari sisi saya ketemu klien saya, ada satu yang penting, yaitu cara membayar pajak harus disederhanakan, cara memungut pajak harus disederhanakan,” ungkapnya kepada Majalah Pajak di kantornya di Sahid Sudirman Center, Jakarta akhir Juni lalu.

Kerumitan yang dirasakan Wajib Pajak, menurut Lucas, salah satunya adalah tata cara pelaporan SPT, seperti SPT masa, dan SPT Tahunan yang dinilai terlalu banyak kolom laporan yang harus diisi. Memang, saat ini sudah ada jasa konsultan pajak yang bisa menangani hal itu. Namun, alangkah sangat memudahkan Wajib Pajak jika proses pemenuhan kewajiban perpajakan dibuat sesederhana mungkin.

“Anda pernah isi SPT masa tahunan? Itu banyak sekali kolom-kolom yang harus diisi. Itu kami enggak bisa. Enggak usah bicara soal WP Badan, kita bicara WP Orang Pribadi saja. Kalau lihat itu juga pusing, kolom harta, macam-macamlah. Orang membayar pajak itu perlu suatu kebanggaan sehingga harus dimudahkan,” aku Ketua Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di bidang litigasi ini.

Lucas mengusulkan, proses simplifikasi bisa dimulai dari integrasi antara Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurutnya, NPWP harus diberikan ketika seseorang telah berumur 17 tahun. Pemerintahlah yang harus jemput bola untuk memberikan NPWP kepada calon Wajib Pajak.

 Selain penyederhanaan, Lucas juga mempertanyakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang ia anggap masih kurang adil. Soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN), misalnya, ia berpandangan, seharusnya pajak yang diterapkan adalah pajak penjualan, sehingga kewajiban membayar ada pada penjual, bukan pembeli. Sedangkan, selama ini yang yang berlaku di Indonesia adalah PPN yang selalu dibebankan kepada pembeli akhir atau konsumen. Ia mengusulkan, orang yang membelanjakan uangnya di teritorial Republik Indonesia agar tidak usah lagi membayar pajak saat membelanjakan uangnya, seperti membeli barang dan jasa, tapi yang wajub membayar pajak adalah mereka yang menjual barang dan jasa.

“Saya kasih contoh begini ya, seorang karyawan kecil kalau dia terima gaji dia sudah bayar pajak, PPh 21. Terus, waktu dia membelanjakan uangnya, dia beli rokok saja dia bayar pajak. Beli baju bayar pajak. Beli motor bayar pajak, beli rumah kecil bayar pajak. Padahal ia dapat uang dia sudah bayar pajak. Pertanyaan saya sederhana, kenapa dia mesti bayar pajak lagi? Bolehkah dia enggak bayar pajak lagi, orang kecil ini?”

Jangan tunggu orang minta NPWP baru dikasih. Dan setiap orang yang melamar untuk mendapatkan kerja, atau mau mendirikan suatu usaha harus bisa memberikan identitas KTP dan NPWP-nya, itu wajib.

Berikut petikannya

 Anda salah satu Wajib Pajak (WP) peserta program Amnesti Pajak. Apa yang Anda rasakan setelah tax amnesty dan Hal krusial apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti program itu?

Setelah Amnesti Pajak (Tax Amnesti/TA), harusnya pemerintah punya database yang lebih baik sehingga menjadi acuan untuk memudahkan pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak—dalam menertibkan perpajakan. Namun, di sisi lain kami juga mendengar suara sumbang, orang yang sudah TA diperiksa lagi. Mestinya yang sudah ikut TA, janganlah diganggu. Kecuali orang itu tidak TA, atau TA tidak total. Komitmen pemerintah setelah ikut TA, kan, (Wajib Pajak) tidak diutak-atik, kecuali dia TA waktu itu tidak total—ada bagian (Harta) yang enggak diikutkan TA, atau memang tidak ikut TA. Namanya juga kita WP harus patuh membayar pajak.

Setelah TA ini sebenarnya kita berharap ekonomi bergerak semakin maju karena uang yang selama ini masih takut dipakai karena belum ikut TA, sekarang sudah di-TA-kan. Berarti itu gampang kan? Kemarin ada ribut tentang credit card untuk akses data untuk kepentingan perpajakan itu. Mungkin suatu saat nanti (boleh), tapi sekarang jangan dulu karena alat bayar dan itu masih terutang. Kalau begitu nanti enggak ada yang belanja. Ekonomi ini kan harus berputar dan berjalan, bagaimana caranya. Begitu, loh.

Saya melihat dari sisi saya ketemu klien saya, saya lihat ada satu yang penting, yaitu cara membayar pajak harus disederhanakan, cara memungut pajak harus disederhanakan. Boleh enggak—ini saya memimpikan, karena terus terang saya membayangkan cara sekarang ini walaupun sudah banyak membaik tapi masih jauh dari kesederhanaan.

Sesederhana seperti apa yang diinginkan para WP itu menurut aspirasi yang Anda peroleh?

Anda pernah isi SPT masa dan SPT Tahunan? Itu banyak sekali kolom-kolom yang harus diisi. Itu kami enggak bisa. Enggak usah bicara soal WP Badan, kita bicara WP Orang Pribadi saja. Kalau lihat itu juga pusing, kolom harta, macam-macamlah. Itu tidak terhindari juga, tapi cobalah untuk disederhanakan.

Paling penting sekarang itu coba kita lihat Warga Negara Indonesia (WNI). Jumlah WNI misalkan 240 juta, yang harus ber-NPWP adalah mereka yang berumur 17 tahu ke atas. Semua warga negara harus punya NPWP. Jadi kelompok manusia Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas itu berapa banyaknya? ada enggak saya katakan 100 juta—anggaplah 10 juta. Terus pertanyaan saya, Orang Pribadi yang ber-NPWP itu ada 100 juta enggak? Dari jumlah itu, yang benar-benar melakukan pembayaran pajak dengan benar berapa? Kenapa mereka tidak membayar pajak dengan benar? Sekali lagi, orang membayar pajak itu perlu suatu kebanggaan sehingga harus dimudahkan. Dan orang membayar pajak itu harus mengerti manfaat dia membayar pajak.

Ketika seseorang membayar pajak, mestinya orang itu (karena) sedang menikmati suatu keuntungan, atau menerima suatu kenikmatan. Dengan kata lain, ia menerima uang. Kalau dia tidak menerima suatu kenikmatan atau keuntungan atau mendapatkan nilai tambah, bagaimana caranya dia harus membayar pajak? Sedangkan, ada batas penghasilan yang tidak kena pajak (PTKP), dan ia harus melampaui itu. Jadi, berputar-putar di sana—orang harus bayar pajak bukan karena transaksi, tapi karena ada batas PTKP, kan? Ada penghasilan tidak kena pajak, tapi memang ada suatu penghasilan yang melampaui PTKP sejak orang bayar pajak dan ketika orang mau bayar pajak bagaimana memudahkan orang bayar pajak, siapa yang haus membayar pajak.

Sekarang kita selalu dalam sistem perpajakan ada yang namanya wajib pungut, wajib potong. Mari kita kembali lagi istilah penyederhanaan. Saya sedang bermimpi bagaimana semua warga negara Indonesia yang memiliki KTP, juga otomatis memiliki NPWP. Apakah dia sudah punya usaha atau tidak usaha, mestinya dia sudah punya NPWP. Jadi, NPWP itu harus diminta atau di berikan? Harus diberikan, dicari orang yang sudah ber-KTP, dewasa diberikan NPWP. Disederhanakan, jangan tunggu orang minta NPWP baru dikasih. Dan setiap orang yang melamar untuk mendapatkan kerja, atau mau mendirikan suatu usaha harus bisa memberikan identitas KTP dan NPWP-nya, itu wajib. Jadi, jangan bilang orang tidak punya usaha tidak usah punya NPWP, enggak bisa. Setiap warga negara harus punya NPWP, apakah saya pembayar pajak atau tidak, tergantung apa yang saya terima, keuntungan, kenikmatan, atau mendapatkan uang yang melampaui PTKP—kita bicara WP Orang Pribadi.

Saya kasih contoh begini ya, seorang karyawan kecil kalau dia terima gaji dia sudah bayar pajak, PPh 21. Terus, waktu dia membelanjakan uangnya, dia beli rokok saja dia bayar pajak. Beli baju bayar pajak. Beli motor bayar pajak, beli rumah kecil bayar pajak. Padahal ia dapat uang dia sudah bayar pajak. Pertanyaan saya sederhana, kenapa dia mesti bayar pajak lagi? Bolehkah dia enggak bayar pajak lagi, orang kecil ini?

Jadi, boleh enggak itu diubah? Orang yang membelanjakan uangnya di teritorial Republik Indonesia ini tidak usah lagi membayar pajak kalau dia membelanjakan uangnya, membeli barang dan jasa. Tapi orang yang menjual barang dan jasa dikenakan pajak—saya bicara orang (WP OP), ya, saya tidak bicara badan hukum. Orang bisa manusia, bisa badan usaha, dia yang menjual barang, jasa, dikenakan pajak. Saya kasih contoh, penjual televisi, misalnya harganya 45 juta, yang beli barang seharusnya jangan dikenakan pajak—sekarang, kan, dikenakan pajak PPN. Apakah boleh, tidak dikenakan pajak, tapi si penjual itu dari Rp 45 juta itu langsung dikenakan pajaknya 20%, atau 10% atau 15%, tergantung barang apa yang dijual. Barang produk dalam negeri, barang impor, barang setengah impor setengah dalam negeri digabung, itu dikasih satu angka pajak. Televisi 20%, ya sudah. Kalau dia jual Rp 45 juta, da punya source Rp 9 juta untuk bayar pajak.

Enggak perlu tahu modalnya berapa, boleh enggak begitu?  Saya enggak tahu itu boleh enggak. Coba tanya pada ahli-ahli pajak, ini saya maunya disederhanakan. Jadi, semua orang yang punya duit belanja enggak usah ditanya duitnya dari mana, sepanjang itu uang bukan money laundry, uang haram, atau uang hasil kejahatan, ya dia belanja saja uangnya agar ekonomi ini berputar. Jangan-jangan uangnya ditaruh di bawah kasur. Maksud saya dia punya uang ya belanja saja, jangan ditanya uangnya dari mana. Karena belanja ini menggerakkan ekonomi.

Nah, ketika pembeli belanja yang dipungut pajaknya adalah si penjual karena penjual ini yang menerima uang, yang menerima keuntungan, yang menerima kenikmatan uang itu. Ya di mana masalah PPN-nya dan lain lain,  ya dia harus di reformasi sistemnya ini. Kalau bagian dari sana bilang ada PPN, ya ditagih si penjual, jangan dibebankan kepada pembeli. Mungkin harga jadi mahal? Enggaklah, yang ada persaingan, kan? Maksud saya ya sederhanalah. Jadi pembeli itu sekali sekali jangan dibebani pajak. Jadi orang yang terima gaji yang dipotong pajak, tidak double tax. Apalagi beli barang mewah, mencret dia. Sederhana ini dalam arti, si penjual yang harus bayar pajak. Si pembeli enggak karena si pembeli dianggap uangnya sudah bayar pajak. Kalau dia seorang penjual televisi, uangnya sudah kena pajak juga kan, baru dia belanja lain juga kena pajak juga kan, orang yang membeli tv dia bekerja sebagai karyawan, dia sudah kena pajak juga bahwa dia beli televisi.

Jadi seluruh WNI  ada NPWP, itu diberikan langsung dan setiap orang yang diperiksa mau beli motor, ditanya mana NPWP-nya. Ini untuk database. Kalau membeli barang ada KTP ada NPWP. Kalau ke orang asing ya sudah. Kalau WNI membiasakan diri ke mana-mana—mau BPJS, mana NPWP-mu? Jadi WP harus ada NPWP. Karena kalau ini ada 100 orang WNI yang sudah dewasa yang harus punya NPWP dan itu melekat seumur hidup, enggak boleh diganti ganti. Di Amerika ada yang namanya national security (sosec) di Indonesia istilahnya BPJS.

Bayangkan kalau seperti itu, barang impor masuk tidak usah kita pusing pajak impor. Pokoknya kalau kau menjual barang impor, penjual ini barangnya 30% atau 50%. Kalau jual 100 juta, 30 juta setor ke negara. masa kita yang punya bangunan sendiri bayar 4%. Ini untuk membantu supaya semua orang senang. Rakyat itu bingung cara-caranya. Jadi kalau dia memang tidak membuka usaha macam-macam, pokoknya belanja, “Kau ada NPWP enggak? Kalau enggak ada NPWP cas-nya mahal.” Jadi menjual kepada orang yang ber-NPWP pajaknya ada, kalau tidak ada NPWP pajaknya mahal. Ini memaksa setiap warga negara punya NPWP dan ini membangun database pajak. Di sisi lain, tetap ada laporan SPT masa, SPT Tahunan, karena itu memang tetap harus dibuat.  Tapi setidaknya tetap jadi sederhana.  Sehingga orang yang punya gaji Rp 5 juta atau Rp 10 juta, memang dia bisa pakai Rp 10 juta itu. Nah ini dipotong pajak lagi.  Orang yang TKW atau TKI dari luar negeri pulang bawa duit, setengah mati kerja jual darah, jual keringat di luar negeri, di Indonesia dipajakin lagi. Mau beli satu buku saja kena pajak, kena PPN.

Jadi, digeser menjadi sederhana. Si penjual ini kalau memang dia menjual produk dalam negeri boleh saja dikasih tax holiday, enggak ada pajak. Atau pajaknya cuma 2% atau 3% atau 5%. Barang impor 30%, 40% ya terserah. Jadi enggak usah pusing-pusing itu barang mau masuk, yang penting barang itu bukan barang yang bisa merusak bangsa Indonesia, seperti narkoba, obat-obatan tertentu. Rokok, jangan kita beli rokok kita yang kena pajak. Kalau begini kita ubah enak kan? Saya yakin banyak dapatnya.

Kemudian orang yang kecil-kecil ini orang pribadi, kan, banyak kaki lima, gerobak, orang buka lapak kaki lima, itu ada bayar pajak enggak? Mereka harus diberikan NPWP. Tapi PTKP-nya kita harus diubah. Persoalannya adalah dia jual barang dia bayar pajak enggak? Sama kan? Si pembeli enggak bayar, tapi dia menjual menerima barang ya setor dong. Cuma mungkin dibikinlah untuk transaksi yang di bawah 1 tahun di bawah Rp 3-4 miliar, ya sudahlah enggak usah dilihat. Tapi kalau omzetnya sudah besar, sudah Rp 10 miliar, Rp 20 miliar, itu mulai kena. Tapi kalau untuk membuat database kan pedagang kecil ini pajaknya rendahlah, mungkin cuma 2%, kalau jual dari sana 2%. Sebab ekonomi yang bawah itu, kalau toko enggak boleh begitu. Bangga juga dia bayar pajak 2% karena dia kaki lima. Karena ekonomi rakyat ini harus banyak, seven eleven kalau di Amerika, di Indonesia kaki lima.

Orang mau berusaha jangan ribut-ribut dulu izin usaha atau apa, langsung buka saja dulu. Setelah itu dagang, belum punya izin belum, kasih izinnya. Jangan orang izin dulu baru buka usaha. Supaya semua orang itu jangan berpikir hanya menjadi karyawan tapi mau menjadi entrepreneur, mau membuka lapangan kerja, mau berusaha sendiri. Penjual bakso ada NPWP-nya juga begitu, omzet sekian bayar 2%. Kan bayar pajak dari omzet yang saya maksud jual berapa di kali berapa. Tapi jangan dipaksakan dulu, paling database-nya dulu dia punya NPWP, setor sekecil mungkin, karena dari situ database dibangun.

Terus orang harus mengerti juga saya bayar pajak ini untuk apa besok. Mau BPJS tanpa NPWP, jangan dong. Bisa enggak begitu? Penyederhanaan jenis pajak juga. jadi yang kecil kecil enggak masuk omzet, yang besar kategori. Kan tidak adil kalau orang kena pajak, dia enggak kena pajak. Kalau belanja di supermarket sudah jelas pajaknya begini, kalau belanja di kaki lima. Cuma orang senang belanja di kaki lima karena murah. Karena pengenaan pajaknya murah, barangnya murah. Orang jual barang bekas juga enak, kalau orang jual barang bekas bagimana? Ya diatur, disederhanakan. Ini ceritanya menjual barang dalam negeri.

Jadi, orang tertentu itu dimudahkan, jangan dibikin susah. Supaya rakyat itu menjadi enak, senang, nyaman, aman. Dari anak-anak yang masih muda itu sudah ngerti kalau dia sudah umur 17 dia harus punya NPWP. Karena kalau mau berbelanja kalau tidak punya NPWP harganya mahal. Jadi toko menjual kepada orang  yang tidak ber-NPWP tidak boleh. Tidak boleh mempersoalkan kau punya uang dari mana, itu tidak boleh. Mungkin suatu saat nanti jika negara kita lebih maju, ini kan untuk database. Medapatkan database, memudahkan sistem pembayaran, memudahkan sistem pemungutan,menyederhanakan jenis jenis pajak, enggak ada double tax, enggak ada triple tax.

Orang mau ambil darah dia harus punya KTP dan NPWP, karena NPWP itu diberikan bukan diminta. Jangan kita balik, kau tidak bayar PBB tidak dikasih KTP, kan merusak itu. Itu adalah database yang harus ada. Kalau enggak mau susah, nomor NPWP samain saja dengan nomor KTP. Jadi kita memungut pajak dari orang yang menerima kenikmatan dari orang yang menerima keuntungan dari orang yang menerima uang. Orang ini bisa orang pribadi bisa badan hukum. Jadi dengan demikian bisa satu orang buka toko, bagaimana ongkos sewa, listrik, itu kita enggak usah tanya lagi, itu urusan gue. jangan tanya sewa ini, kau hitung sendirilah. Mau ongkos makan, transportasi, listrik, air, itu urus sendiri.  Maka penagihan pajak itu kalau di dalam negeri harus sekecil mungkin. Yang menjual barang impor kita lihat punya tandingan dalam negeri atau tidak, kalau tidak ada ya memang dibutuhkan ya okelah, tapi kalau ada tandingan dalam negeri harusnya yang impor itu dibikin mahal pajaknya. Mungkin orang bilang ide ini ekstrem, enggak? Apakah mungkin? Saya enggak tahu, saya bukan ahlinya. Tapi saya melihat bagaimana keruwetan ini karena administrasi database yang tak kunjung selesai.

Bagaimana dengan industri, ya sama saja. Gue enggak perlu tahu kamu punya modal tenaga kerja berapa, itu gue enggak urus tuh barang. Boleh enggak? Bagaimana dengan perkebunan, ya enggak urus juga. tapi otomatis setiap jenis industri mereka akan bersatu. Tapi mungkin orang pajak kurang kerjanya. Atau kita mau mengambil sistem untuk perusahaan skala industri besar seperti itu masih dengan sistem buku. Kalau yang seperti saya katakan tadi yang lepas lepas punya, enggak usah sistem buku, yang skala kecil. Mungkin kita bicara omzetlah itu dikategorikan. Jadi kelas yang besar seperti perusahaan asuransi jiwa, asuransi kerugian, perkapalan, perkebunan, industri tekstil, nah itu mungkin harus seperti metode yang sudah dibuat. Tapi tetap enggak boleh memungut PPN kepada lawan, enggak ada istilah begitu. Jadi enggak ada kericuhan di Tanah Abang, yang pernah ribut tekstil ada jual ke Tanah Abang, fakturnya ada di tempat lain, enggak ada kejadian seperti itu. Ini untuk transisi masyarakat Indonesia tidak familiar dengan pajak menjadi familiar dengan pajak. Orang yang di kampung, belum teredukasi, mereka bingung kenapa saya harus bayar pajak.

Kalau Anda bilang ekstrem memang ekstrem karena undang-undang kita memakai prinsip berbeda dengan prinsip yang Anda ajukan. Jadi Anda cenderung memakai semacam pajak penjualan, sedangkan yang berlaku di Indonesia yang dianut oleh para pembuat undang undang pajak itu PPN. PPN selalu digeser kepada pembeli akhir, konsumen. Sedangkan Anda mengajukan konsep harus kepada penjual. Untuk mewujudkan mimpi Anda itu harus mengilik pembuat undang undang.

Enggak apa apa. Kan kita itu selalu tertatih tatih mengikuti perkembangan. Coba bayangkan hari ini, mulai dari undang-undang perpajakan tahun 83, 86, 90. Kita itu harus introspeksi diri kita, begitu capainya kita urusan PPN itu dan selalu tidak bisa match. Di situlah yang jadi masalah. Jadi buka mata uang, ada PPN tapi jangan dibebankan kepada pembeli akhir. Yang pertama memberikan nilai tambah dari suatu barang, dia yang membayar PPN. Minyak satu  drum, dijual per kilo per kilo dalam plastik, ya udah di situ ada PPN-nya, ada nilai tambah, yang jual kena PPN 10%. Tapi bebannya enggak boleh pada pembeli. Dia yang meng-create barang punya nilai  tambah, dia bayar pajak. Jadi langsung putus di situ. Bagaimana kalau penjualannya itu berjenjang? Dari pabrik minyak keluar ke distributor, keluar ke toko-toko, baru kepada konsumen, ini, kan, biasanya PPN di paling ujung. Namun, kalau kita beli di kedai dan toko kecil, kan, tidak ada PPN di situ. Ini kita membodohi diri sendiri. Lebih baik yang pertama saja langsung ada PPN. Karena ada ketidakadilan di sini, pasti ada orang yang enggak kena PPN. Nanti di cross lagi PPN masukan, PPN keluaran.

Kalau kita mau betul-betul, kita enggak usah khawatir, undang undang bisa diubah. Dibikin perpu, yang penting punya satu hati untuk reformasi perpajakan untuk lebih memudahkan dan menyejahterakan rakyat dan zaman pemerintahan Presiden Jokowi ini saya kira dia sangat berani mengambil terobosan seperti ini, rakyat akan senang. Jadi apakah reformasi pajak ini sudah menyelesaikan benang kusut? Belum, sekarang. Bagaimana mereformasi pajak untuk menyelesaikan benang kusut? PPN keluaran, PPN bodong, PPN fiktif, ada yang kena, ada yang enggak. Mari kita putus mata rantai itu dan di sederhanakan semua.

Pajak barang mewah, otomatis kalau itu barang mewah dari luar negeri pasti sudah kena pajak penjualan barang impor ya kasih mahal saja. Waktu orang mau jual rumah, rumahnya memang itu jadi bagus sekali tipenya, ya barang mewah dikenakan ke penjual, jangan ke pembeli. Otomatis harga juga naik, kenapa si pembeli kena nanti jadi double tax. Jangan nanti ada PPN yang bisa dipakai dan enggak bisa dipakai. Itu membuat tidak match dan menimbulkan banyak penyimpangan, baik oleh WP maupun oleh fiskus. Seperti orang bilang bagaimana orang menghindari korupsi, gampang. Tarik tunai maksimum Rp 1 juta per orang. Mati sudah korupsinya itu. Bikin aturan tarik tunai maksimum Rp 1 juta.

Kedua, money changer dikontrol. Money changer sebenarnya tidak bisa rekening, harus tunai. Jadi, kalau mau hindari korupsi mata uang yang berlaku di Indonesia harus diganti semua supaya simpan di bawah kasur, dalam lemari, pasti keluar semua, kalau enggak dipakai enggak bisa dipakai lagi. Termasuk transaksi narkoba enggak bisa enggak ada uang tunai. Untuk menghindari kejahatan kurangi uang tunai. Pakailah itu alat bayar elektronik. Kalau gitu susah orang untuk korupsi. Pembayar pajak juga e-Billing. enggak ada bayar tunai. Jadi memang teknologi ini harus dipakai.

Saya ini pelaku pajak, dalam arti saya juga konsultan hukum dan saya juga Wajib Pajak, saya lihat perkembangan pasar seperti ini.  Jadi pemikiran saya ya begini, disederhanakan. Ada lagi satu. Orang mau beli tiket tulis NPWP-nya. Lain kali juga pendemo dimintai NPWP-nya. Yang demo ditanya punya NPWP enggak. Jadi sebenarnya pajak itu luar biasa bagusnya NPWP ini. Kita harus membuat masyarakat nyaman, aman, dan tenang dengan NPWP ini. Kalau sumber uang ilegal atau haram, atau melanggar hukum, kan, ada polisi yang memproses sampai ke pengadilan. Tapi kalau selama itu belum ada jangan di ganggu.

Seperti sekarang orang yang enggak pernah ikut TA, sekarang bayarlah 48%. Maksud saya sekarang ini sudahlah kita enggak usah bikin susah orang, jadi pasca-TA, ini berlaku bagi orang yang sudah ikut amnesti, maupun yang tidak ikut TA. Supaya ekonomi bisa berputar. Kalau ekonomi berputar, produk barang dan jasa ada yang beli, kemudian itu ada orang yang bisa bekerja. Tapi kalau ini stuck, orang mau belanja nanti ditanya uang saya dari mana. Nanti pelan-pelan kalau database sudah rapi orang dikasih waktu. Tidak boleh menerapkan satu peraturan tanpa waktu—ini hari keluar, ini hari berlaku. Kasih waktulah 1-2 tahun. Waktu pas TA database diambil dari kelompok besar, kelompok kecil database enggak ada.  Prinsip ini adalah penyederhanaan jenis pajak dan tax single stages. Single tax, single stages. Yang plural menjadi single.  Menyederhanakan dari multi menjadi sederhana. Silakan semua disederhanakan. Bukan juga tenaga kerja payah atau apa, justru lebih berat kerjaannya karena dia harus melihat satu per satu. Nah ini orang sudah mulai besar, ini yang masih kecil jangan di ganggu. Ikan kecil biarkan sampai besar sampai beranak, kalau ikan kecil dibasmi mau bagaimana?

Pertama, kita sederhanakan dulu orang bawah ini jangan sampai dia terganggu, masuk KPP dijamin enggak akan diganggu sumber uangnya, itu dulu.  Ini yang masalah kalau sumber uang diganggu ekonomi terancam. Nanti kalau sudah punya database semua, baru pelan-pelan ditata. Bagaimana supaya orang berbondong bondong mencari NPWP. Berarti NPWP mempunyai value, ketika saya mau bertransaksi, mau mendapatkan fasilitas dari negara. jadi, sebenarnya mahasiswa itu sudah mempunyai NPWP kan? Orang tanpa penghasilan harusnya sudah mempunyai NPWP, kalau orang ada atau tidak ada penghasilan kan susah kita tunggu dia, kan ada nihil. Semua yang sudah 17 tahun harus punya NPWP. Membayar pajak tergantung ada penghasilan atau tidak. Nanti orang ini kan mau cari kerja sudah ada datanya.

Tantangannya saya ngerti, undang-undangnya begitu. Indoensia ini sudah kebutuhan, undang undang harus direvisi dalam arti yang sifatnya menyederhanakan, memudahkan, baik cara membayar, memungut, jenisnya, jumlahnya, disederhanakan dan dengan tujuan untuk kita mendapatkan database yang maksimal dan di sisi lain rakyat mengerti, teredukasi, dan dia tahu bahwa tujuan pembayaran pajak ini apa. Sehingga mendapatkan manfaat. Jangan hanya kewajiban melulu.

Penulis: Nilasari

Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat menciptakan Wajib Pajak yang patuh pajak.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk individu dan sosial. Manusia senantiasa bertindak berdasarkan pertimbangan dan kesenangan pribadi sehingga disebut sebagai makhluk individual. Apabila sifat individual tersebut tidak dikendalikan, maka sebagaimana yang dikatakan Thomas Hobbes manusia menjadi homo homini lupus yaitu manusia menjadi serigala bagi sesamanya.

Selain sebagai makhluk individual, manusia adalah makhluk sosial (homo homini socius) yang saling membutuhkan, memiliki kepedulian dan kebersamaan dengan sesama. Oleh karena itu, sifat kepedulian terhadap sesama harus selalu dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep inilah yang melatarbelakangi lahirnya pajak di Indonesia.

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi negara Indonesia, dikarenakan pajak memberikan kontribusi besar bagi keberlangsungan kehidupan di negara ini. Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2016 yaitu sebesar 74, 6 % dari total pendapatan negara, bahkan pada APBN tahun 2018 pajak menjadi penyumbang pendapatan negara sebesar 85%. Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang disebut sebagai fungsi budgetair (anggaran) pajak yaitu pajak berperan dalam membiayai berbagai pengeluaran negara.

Peran pajak dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor kehidupan tentu tidak dapat dipungkiri, tetapi tidak banyak rakyat yang menyadari hal tersebut. Ini karena manfaat pembayaran pajak tidak langsung diterima. Namun, tidak bisa dipungkiri, bahwa saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia telah memeroleh manfaat pajak. Pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis dan berkualitas, akses transportasi dan mobilitas yang mudah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian adalah sekumpulan manfaat pajak.

Peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara khususnya dalam pembangunan dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya. Namun, sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh Wajib Pajak masih rendah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyampaikan bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dapat dilihat dari tingkat tax ratio yang masih 10,3 persen.

Apabila dikaitkan dengan teori kepatuhan hukum, maka kesadaran hukum dapat memengaruhi tingkat kepatuan hukum masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, “Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku”. Sama halnya dengan kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia. Pandangan bahwa membayar pajak merupakan wujud kecintaan kepada tanah air sebagaimana dianut oleh warga Jepang juga rasa tanggung jawab untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dianut warga Australia harus ditanamkan dalam diri warga negara Indonesia.

 Generasi Indonesia diharapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas kemajuan bangsa ini, bersama-sama saling membantu untuk mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran.

Pentingnya generasi millennial

Sejalan dengan tujuan meningkatkan kesadaran pajak, maka keberadaan generasi muda yang akrab disapa generasi millennial menjadi sangat penting untuk mendukung tujuan tersebut. Generasi millennial adalah generasi yang lahir pada tahun 1980–2000-an, sehingga usia mereka saat ini mencapai 17-37 tahun yang merupakan usia produktif.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi, yaitu penduduk usia produktif mencapai angka mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial ini harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat menciptakan wajib pajak yang patuh pajak.

Salah satu ciri generasi millennial selain aktif dan kreatif adalah generasi yang melek teknologi, artinya generasi ini sangat akrab dan mudah mengikuti perkembangan teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di era globalisasi teknologi berkembang pesat. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan kesadaran pajak pada generasi millennial dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Gerakan Sajak (Sadar Pajak) sebagai wujud peningkatan kesadaran pajak bagi generasi millennial dapat ditempuh dengan beberapa gerakan, yaitu:

Gerakan Majak (Manfaat Pajak)

Ada beberapa faktor penyebab kurangnya kesadaran pajak di Indonesia, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan pentingnya manfaat pajak tersebut. Oleh karena itu, melalui teknologi terutama media sosial atau situs web hendaknya ditampilkan berbagai manfaat yang dihasilkan dari pajak sehingga dari pengetahuan tersebut, tertanam kesadaran pajak.

Gerakan Kompak (Komparasi Pajak)

Melalui gerakan komparasi akan ditampilkan perbandingan negara-negara bahwa kesadaran pajak berimplikasi terhadap kemajuan negaranya. Oleh karena itu diharapkan masyarakat khususnya generasi millennial menjadi terdorong untuk sadar pajak. Misalnya dengan membandingkan negara Indonesia dengan Jepang dan Australia bahwa membayar pajak bagi mereka adalah suatu kebanggaan dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Gerakan Ketebak (Keterbukaan Pajak)

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya kesadaran pajak di Indonesia adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak pengelola pajak. Oleh karena itu, untuk mengembalikan dan menghidupkan kepercayaan masyarakat tersebut terutama generasi millennial yang cerdas dapat ditempuh dengan memberikan informasi terkait pajak secara transparan.

Gerakan Sosialisasi “E-pajak”

E-pajak bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Keberadaan E-pajak sangat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, sangat diperlukan sosialisasi e-pajak tersebut sehingga masyarakat terutama generasi millennial mengetahui kemudahan yang diberikan e-pajak sehingga dengan demikian diharapkan dapat mendorong kesadaran pajak.

Beberapa gerakan sajak (sadar pajak) tersebut sebaiknya ditampilkan dengan menarik sehingga mendorong perhatian masyarakat khususnya generasi millennial. Gerakan Sajak ini diharapkan menjadi awal dari terbentuknya budaya sadar pajak, yaitu budaya masyarakat Indonesia khususnya generasi millennial memiliki kebanggaan terhadap pajak, menganggap bahwa pajak bukanlah sebuah beban, melainkan suatu wujud tindakan berbagi kepada sesama.

Generasi Indonesia diharapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas kemajuan bangsa ini, bersama-sama saling membantu untuk mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran. Wujud dari kesejahteraan itu adalah terciptanya pembangunan dalam segala aspek baik pembangunan karakter, moral maupun pembangunan fisik berupa infrastruktur, kesehatan, pendidikan maupun sektor-sektor kehidupan lainnya. Penanaman nilai-nilai kesadaran pajak sejak dini sangat penting untuk menciptakan Wajib Pajak yang patuh pajak.

 (Tulisan ini memenangi Juara II Lomba Menulis Artikel Pajak Untuk Mahasiswa 2018, dalam rangka memperingati Hari Pajak 14 Juli 2018. Majalah Pajak memuatnya atas seizin penyelenggara lomba.)

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi informasi.

Saat didaulat untuk menjabat Sebagai Direktur Jenderal Pajak pada Desember 2017 lalu, di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Robert menyatakan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab besar itu. Keputusan sang menteri menunjuk Robert dinilai tepat oleh banyak pihak. Sebab, sebelumnya ia memang pernah didapuk sebagai salah satu figur penting dalam reformasi perpajakan di DJP. Tepatnya ketika ia menjabat sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis hingga tahun 2011 lalu, sebelum akhirnya ditugaskan sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara (2011-2013) dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (2013-2017) di Kementerian Keuangan.

Robert sendiri merasa bak pulang ke rumah lamanya dan siap melanjutkan tugas besar DJP dalam menghimpun penerimaan negara. Bagi Doktor Filsafat Ekonomi dari University of North Carolina, AS ini, DJP adalah “a big family” yang unik, yang menawarkan sebuah privilege sekaligus tantangan tersendiri.

“Ini (DJP) salah satu institusi besar yang betul-betul enggak pernah berhenti untuk untuk me-reform. Kami lanjutkan lagi tahun ini. Tahun ini menjadi tahun yang sangat penting, khususnya terkait perkembangan teknologi informasi,” kata Robert ketika wawancara khusus dengan Majalah Pajak usai dilantik menjadi Dirjen Pajak 1 Desember 2017 lalu.

Proses bisnis dan pelayanan

Kini, setelah sembilan bulan ia mengemban jabatannya di DJP, di sela kesibukannya, kami menemui kembali pria kelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara, 59 tahun silam ini untuk membincang program-program yang telah dan sedang dilakukannya selama kepemimpinannya. Ada beberapa program yang menjadi prioritasnya tahun ini yang terutama terkait peningkatan sistem administrasi perpajakan—baik dari sisi penerapannya, maupun keandalan pengawasannya melalui dukungan teknologi informasi yang mumpuni dan proses bisnis yang baik. Perbaikan proses bisnis mengacu pada compliance risk management (CRM). Dengan CRM, DJP bisa memetakan WP berdasarkan risiko, tinggi, sedang, dan rendah.

Menurut Robert, saat ini sudah banyak kemajuan di DJP yang memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik itu pendaftaran, membayar, melapor—terutama sejak pemberlakuan e-Filing, e-Registration, dan sarana lainnya. Meski demikian ia menyadari masih banyak ruang perbaikan ataupun penyempurnaan untuk menuju DJP yang semakin baik.

Selain melanjutkan proses reformasi birokrasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, tahun ini Robert juga akan fokus pada peningkatan pelayanan dan peningkatan informasi kepada Wajib Pajak. Salah satunya dengan cara mengisi tempat yang selama ini belum bisa terlayani dengan maksimal oleh petugas pajak, seperti peningkatan fungsi KP2KP termasuk SDM-nya, penambahan Kring Pajak dan sarana media sosial di berbagai kanal dan penambahan titik pelayanan di luar kantor pajak atau pelayanan pajak bergerak (mobile tax unit). Pelayanan pajak bergerak berupa mobil pajak, gerai pajak, atau pojok pajak yang melayani penyuluhan pajak hingga cetak kartu NPWP. Tahun ini DJP juga sedang menyiapkan penambahan uji coba KPP Mikro untuk meningkatkan pelaporan dan pengawasan yang semula ditangani oleh KP2KP.

“Ini seperti kantor pajak mini, penting di daerah yang KPP-nya jauh. Bahkan di kota besar bisa juga,” ujar Robert.

Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak juga diwujudkan dengan percepatan proses restitusi PPN. Percepatan proses restitusi ini dilakukan guna meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) agar naik menjadi 40 di tahun 2019. Robert menyadari, salah satu yang masih menjadi ganjalan kenaikan EoDB adalah indikator paying tax sehingga walaupun dari sisi pelaporan dan pendaftaran sudah membaik, masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk kemudahan dan mengurangi beban pelaporan bagi Wajib Pajak, DJP juga sudah menghapuskan kewajiban penyampaian SPT bulanan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PMK Nomor 243 Tahun 2014 tentang SPT yang berlaku sejak 26 Januari 2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Ada ada dua belas poin perubahan pada PMK tentang penyampaian SPT terbaru ini, yakni menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Nihil;menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa PPN Nihil bagi pemungut; meniadakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil; mengatur ketentuan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean untuk WP non-PKP;mengatur ketentuan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri bagi WP non-PKPK; kewajiban penyampaian SPT masa dan SPT Tahunan menggunakan dokumen elektronik; mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPH Pasal 21/26 melalui e-Filing bagi WP badan; mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPN melalui e-Filing bagi PKP; mengatur penyebutan Tahun Pajak dalam SPT Bagian Tahun Pajak; mengatur batas waktu pelaporan SPT Bagian Tahun Pajak; mengubah batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 bagi bendahara; dan terakhir, mengatur tata cara penelitian SPT untuk memberikan kepastian hukum bagi WP.

Selain itu, untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tahun ini pemerintah juga menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM menjadi 0,5 persen, dari yang semula 1 persen. Aturan pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini ditetapkan melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 dan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018.

Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM menjadi sebesar 0,5 persen, dari yang semula 1 persen.

Penguatan internal dan eksternal

Di sisi internal, Robert juga melakukan penguatan organisasi, di antaranya dengan melakukan pemecahan unit kantor di daerah yang membutuhkan kehadiran DJP. Tahun ini DJP menambah 11 satuan kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan 1 Unit Kantor Wilayah di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, tahun ini DJP juga mencanangkan tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Bagi internal, Hari Pajak diharapkan dapat menjadi motivasi dan kebanggaan bagi pegawai yang telah menjadi bagian dari sebuah organisasi besar yang memiliki peran yang strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hari Pajak juga sebagai momentum agar pegawai pajak bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, lanjut Robert, untuk pihak eksternal atau stakeholders, pencanangan Hari Pajak ini diharapkan menjadi pengingat peran penting pajak bagi kehidupan bangsa Indonesia sehingga masyarakat perlu mendukungnya melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan.

“Tanggal 14 Juli akan menjadi momen bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendekatkan kesadaran pajak, mendekatkan pajak dengan kehidupan sehari-hari kita untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik,” harap Robert.