Connect with us

Research and Literature KOSTAF FIA UI 2022

Mahasiswa UI Beri Edukasi Pajak ke Anak SD?

Diterbitkan

pada

 

MAJALAHPAJAK.NET – Himpunan Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, KOSTAF FIA UI, berhasil menyelenggarakan kegiatan Roadshow, yakni salah satu rangkaian acara dari Tax Goes To School 2022. Tax Goes To School merupakan wadah edukasi perpajakan yang ditujukan kepada siswa-siswi Indonesia sekaligus wujud pengaplikasian ilmu dan pengetahuan bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia. Dari tahun ke tahun, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya menjadi pokok masalah yang tidak kunjung usai. Di sisi lain, pajak merupakan sumber penerimaan negara dengan kontribusi terbesar dibandingkan seluruh alternatif lainnya. Menjawab permasalahan tersebut, edukasi perpajakan kini menjadi hal yang harus digencarkan.

Tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang telah menyandang status sebagai Wajib Pajak, edukasi perpajakan juga harus diberikan kepada pelajar sebagai Wajib Pajak di masa depan. Dengan memopulerkan pajak sejak dini, siswa-siswi Indonesia dapat memahami konsep perpajakan sebagai bentuk gotong royong yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tanpa disadari, manfaat pajak sangat lekat dan dapat mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga: Taxplore UI Gelar Diskusi Bedah PPN

Sebagai wadah edukasi perpajakan, Tax Goes To School selalu berupaya untuk menghasilkan inovasi baru tiap tahunnya. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kini Tax Goes To School 2022 turut hadir bagi siswa-siswi yang berada di tingkat sekolah dasar. Diadakan secara luring, Roadshow berhasil diselenggarakan pada dua SD di sekitar Jakarta, di mana edukasi perpajakan diberikan kepada lebih dari 250 siswa-siswi. Roadshow dimulai pada hari Senin, 19 Juli 2022 di SDN Menteng 01 dan disusul dengan SD Perguruan Cikini pada hari Kamis, 21 Juli 2022.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 50 relawan mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia dikerahkan sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi. Materi pajak pastinya perlu dikemas dengan sedemikian rupa sehingga ilmu yang diberikan dapat diserap dengan optimal melalui rangkaian kegiatan yang menarik. Rangkaian kegiatan Roadshow Tax Goes To School 2022 sendiri terdiri atas games, pembacaan komik yang membawa konsep gotong royong, penjelasan terkait pengertian, manfaat, dan jenis pajak, serta ditutup dengan kuis berhadiah.

Project Officer Tax Goes To School 2022, Kezia Amanda Hutasoit berkata, “Menyelenggarakan Tax Goes To School sampai ke tingkat SD sendiri merupakan terobosan baru pada tahun ini. Kami melihat bahwa pemahaman akan pajak perlu dimiliki oleh seluruh siswa-siswi Indonesia, bahkan pada tingkat SD sekalipun. Melalui Roadshow, kami memperkenalkan pajak sebagai bentuk gotong royong yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan bersama yang dapat dirasakan melalui adanya fasilitas umum, pelayanan kesehatan, sarana pendidikan, dan sebagainya.”

Baca Juga: Menelisik Implikasi Global Minimum Tax terhadap Indonesia

Sebelum terjun mensosialisasikan pajak, relawan diberikan pembekalan berupa pemberian materi yang akan dibawakan serta tata cara penyampaiannya yang menarik dan menyenangkan. Hal ini dilakukan agar relawan siap untuk memimpin jalannya sosialisasi.

“Seneng banget pastinya bisa ketemu dan berbagi ilmu sama anak-anak lewat Tax Goes To School!” ucap Dzakwan Poetra Dewanto, salah satu relawan Tax Goes To School 2022. “Mengajar itu pengalaman yang baru bagi saya, apalagi di hadapan anak-anak SD. Awalnya sempet ragu sih dan takut anak-anaknya nanti bosen, mengingat sosialisasinya tentang pajak. Tapi ternyata, semuanya aktif dan antusias! Hal ini juga didukung dengan adanya rangkaian sosialisasi yang dibuat secara menarik. Jadi, anak-anak bisa paham apa itu pajak dengan mudah dan menyenangkan,” lanjutnya.

Research and Literature KOSTAF FIA UI 2022

Meninjau Penurunan Sanksi atas Putusan Keberatan dan Banding dari Aspek Keadilan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

 

Majalahpajak.net, Jakarta – Dalam proses perpajakan, sengketa pajak bukan hal yang asing lagi. Setiap tahunnya, belasan ribu berkas diajukan atas ketidaksetujuan wajib pajak akan jumlah pajak terutang yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keberatan, banding, dan peninjauan kembali adalah fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib pajak guna mencari keadilan. Namun, tidak semua keberatan wajib pajak diterima. Dengan begitu, prosedur perpajakan jika wajib pajak masih tidak setuju dengan putusan keberatan saat pengajuannya ditolak atau dikabulkan sebagian adalah banding. Begitu juga seterusnya dari banding ke tahap peninjauan kembali. Dengan banyaknya kasus sengketa pajak yang terjadi, keberadaan dan penetapan sanksi menjadi penting guna mengendalikan hal ini.

Selama ini, undang-undang menerapkan sanksi yang tinggi untuk putusan keberatan dan banding yang ditolak atau dikabulkan sebagian. Masing-masing sanksi yang dikenakan adalah 50% di tingkat keberatan dan 100% di tingkat banding. Sanksi yang tinggi ini dinilai tidak memberikan keadilan bagi wajib pajak sementara sanksi yang didapatkan lawan sengketa, yakni DJP, hanya sebesar 2% per bulan (Titany, 2017). Maka dari itu, melihat permasalahan ini, pemerintah menurunkan sanksi atas putusan keberatan dan banding yang ditolak atau dikabulkan sebagian masing-masing sebesar 30% dan 60%. Penurunan ini menurut Neilmaldrin Noor, selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi wajib pajak (DDTC, 2021). Namun, apakah penurunan sanksi ini akan benar-benar memberikan keadilan?

Baca Juga: TaxPrime Bahas Tuntas Mengatasi Sengketa Perpajakan Secara Efektif

Potensi Keuntungan bagi Pihak DJP

Tujuan dari pembuatan kebijakan ini adalah untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak. Namun, hanya karena objektif dari pemerintah menyatakan demikian, tidak berarti keadilan yang sesungguhnya akan tercapai dengan instan. Rasa keadilan bagi wajib pajak, dalam hal ini terkait sanksi tidak semata-mata berbicara soal sanksi saja, tetapi berbicara soal administrasi pajak secara keseluruhan. Walaupun pemerintah memanifestasikan visi keadilan berupa penurunan sanksi, motif bagi pemerintah tidak terbatas pada hal itu semata. Sanksi memang mengalami penurunan dan sekilas penurunan yang ada terlihat sangat signifikan, tetapi bisa saja sanksi pada tahap keberatan menjadi cara bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara lewat pembayaran denda. Cara ini memberikan kesan kepada wajib pajak bahwa sanksi yang dikenakan di tingkat keberatan menjadi lebih rendah sehingga bisa saja wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan banding. Dengan begitu pemerintah akan menerima kas lebih cepat tanpa harus lanjut ke pengadilan pajak. Begitu juga di tingkat banding, secara psikologis akan ada perasaan bahwa sanksi yang dikenakan menjadi lebih ringan sehingga ada kemungkinan wajib pajak memilih untuk menerima keputusan dan tidak melakukan peninjauan kembali, meski wajib pajak masih merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan pajak. Jika hal ini yang akan terjadi dalam pengimplementasiannya, hal ini tentunya menguntungkan bagi pihak otoritas pajak, tetapi tidak bagi wajib pajak yang pada dasarnya sedang berusaha mencari keadilan.

Besaran Penurunan Sanksi

Penurunan sanksi sampai 40% bisa dikatakan cukup signifikan, tetapi hal ini menjadi tidak begitu signifikan jika melihat kembali berapa besaran sanksi pada peraturan sebelumnya. Peraturan sebelumnya menetapkan sanksi yang sangat tinggi di tahap keberatan dan banding. Masing-masing 50% dan 100% dari jumlah yang dipersengketakan dikurangi jumlah yang sudah dibayar. Penurunan sanksi di tahap banding sebesar 60% masih dianggap terlalu tinggi. Hal ini masih akan memberatkan wajib pajak yang masih harus membayar jumlah yang dipersengketakan ditambah dengan sanksi sebesar 60%. Dengan begitu, tidak terjadi efektivitas karena yang terjadi adalah penerapan hukum yang ekstrem, atau dikenal dengan ius summa injuria, yang artinya malah akan memberikan luka yang terdalam, bukannya akan meningkatkan keadilan (Oktoberina, 2008). Jika ditinjau dari hal ini, kebijakan penurunan sanksi atas putusan keberatan dan banding belum memenuhi asas keadilan.

Baca Juga: Menggagas “Electronic Tax Conciliation” Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak

Hakikat Sanksi dalam Sengketa Pajak

Dalam upaya pencarian keadilan, idealnya wajib pajak tidak terbebani dengan adanya sanksi berupa denda yang cukup memberatkan. Namun, UU KUP berkata sebaliknya. Wajib pajak sebagai pencari keadilan mendapatkan konsekuensi yuridis berupa denda. Idealnya upaya hukum sebagai bentuk hak wajib pajak merupakan sebuah pilihan, dimana wajib pajak bebas menentukan akan melakukan upaya hukum atau tidak dan jika wajib pajak tidak menghendaki upaya hukum seharusnya hak tidak diikuti dengan konsekuensi yuridis (Handika, 2012).

Salah satu permasalahan lain mengenai sanksi dalam sengketa pajak adalah soal kualitas penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di tahap keberatan dikatakan belum memenuhi asas keadilan. Terdapat hambatan-hambatan, seperti beban psikologis penelaah keberatan, perbedaan pemahaman akan undang-undang perpajakan, dan adanya kebijakan menolak dari internal DJP (Sari, 2016).  Dengan begitu, tidak adil rasanya menetapkan sanksi yang tinggi jika putusan keberatan tidak berkualitas. Maka dari itu, besaran sanksi atas putusan keberatan yang hanya menjadi 30% tidak akan memberikan keadilan tanpa ditunjang dengan peningkatan kualitas penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, untuk benar-benar memberikan keadilan, idealnya tidak ada sanksi yang dijatuhkan atas proses sengketa pajak yang pada hakikatnya bagi wajib pajak merupakan cara untuk mendapatkan keadilan. Besaran sanksi atas putusan ditolak atau dikabulkan sebagian di tingkat banding pun dinilai masih tinggi. Namun, penulis berpendapat penurunan sanksi ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika penurunan sanksi belum sepenuhnya memberikan keadilan, yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa baik di tahap keberatan maupun di tahap banding.

 

REFERENSI

 

Handika, I. (2012). Disfungsi Peradilan Pajak Indonesia dalam Merealisasikan Keadilan. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(3), 359-378.

Oktoberina, S. R (edt), (2008), Butir-butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta,SH, Bandung: Refika Aditama

Redaksi DDTC News. (2021). Sanksi Denda Keberatan dan Banding Disepakati Turun dalam RUU HPP. https://news.ddtc.co.id/sanksi-denda-keberatan-dan-banding-disepakati-turun-dalam-ruu-hpp-3344.

Sa’adah, N. (2009). Membentuk Model Upaya Hukum Pajak Yang Sesuai Dengan Prinsip Equality (Kesamaan) Dan Equity (Keadilan). Majalah Masalah-Masalah Hukum, 38(4), 342-349.

Sari, D. P (2016). Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Proses Penyelesaian Keberatan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak. Jurnal Reformasi Administrasi, 3(1), 87-106

Titany, G. (2017). Pengenaan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang mengajukan upaya hukum dikaitkan dengan asas keadilan perpajakan. Skripsi. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan

Lanjut baca

Research and Literature KOSTAF FIA UI 2022

Perubahan Perlakuan PPN atas Barang Kebutuhan Pokok dalam UU HPP, Bagaimana Implikasi Perpajakannya?

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Ilustrasi

 

Majalahpajak.net, Jakarta – Selama pandemi Covid-19, APBN telah bekerja sangat keras untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Besarnya belanja negara yang disertai dengan melemahnya penerimaan negara akibat pandemi Covid-19 menyebabkan APBN mengalami defisit di atas 6% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp947,6 triliun, dimana merupakan pengalaman pertama Indonesia memiliki defisit di atas 3% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Dengan kondisi demikian, Indonesia memerlukan banyak sumber daya untuk melakukan pemulihan ekonomi serta memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional. Pajak sebagai penghasil penerimaan negara terbesar dapat digunakan sebagai instrumen untuk menjaga kesehatan APBN dalam mendukung penerimaan negara yang kuat dan berkesinambungan.

Diantara upaya pemerintah untuk mendukung penerimaan negara yang kuat dan berkesinambungan melalui pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang salah satunya berupa perluasan basis pajak. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai menjadi salah satu jenis pajak yang mengalami perluasan basis pajak dalam UU HPP. Perluasan basis pajak dalam PPN tidak terlepas dari angka rasio c-efficiency PPN Indonesia yang hanya sebesar 0,6 atau 60% dari total PPN yang seharusnya dapat dipungut. Hal tersebut menunjukkan PPN masih belum optimal sebagai sumber penerimaan negara. Apabila dibandingkan, c-efficiency ratio PPN Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara lainnya, seperti Thailand, Singapura, dan Vietnam yang memiliki c-efficiency PPN sebesar 80% (Santoso, 2021).

Adanya perluasan basis pajak dalam PPN terlihat dari diubahnya pasal 4A UU PPN s.t.d.t.d UU HPP. Melalui UU HPP, kelompok barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN mengalami pengurangan, sehingga hanya terdapat 2 kelompok jenis barang dan 6 kelompok jenis jasa dari yang sebelumnya terdapat 4 kelompok jenis barang dan 17 kelompok jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Barang kebutuhan pokok merupakan salah satu jenis kelompok barang yang statusnya berubah menjadi Barang Kena Pajak (BKP) setelah diubahnya UU PPN dalam UU HPP. Hal tersebut ditandai dengan dihapusnya pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN s.t.d.t.d UU HPP.

Baca Juga: Pahlawan UU HPP

Walaupun telah menjadi barang kena pajak, tidak seluruh penyerahan barang kebutuhan pokok dapat terutang PPN. Dalam hal ini, pemerintah telah menyediakan ruang untuk pemberian fasilitas PPN bagi barang atau jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, salah satunya yaitu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Pemberian fasilitas PPN tersebut diakomodasi melalui pasal 16B ayat (1a) UU PPN s.t.d.t.d UU HPP.

Berdasarkan pasal 16B ayat (1a) UU PPN s.t.d.t.d UU HPP, barang kebutuhan pokok  yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dapat diberikan fasilitas berupa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan. Lebih lanjut, dalam siaran pers yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan nomor SP-39/KLI/2022, dijelaskan bahwa bentuk fasilitas PPN yang diberikan kepada barang kebutuhan pokok adalah fasilitas PPN dibebaskan. Dengan diberikannya fasilitas PPN dibebaskan, masyarakat sebagai konsumen tidak akan menanggung beban PPN yang dialihkan kepadanya (forward shifting). Dengan demikian, walaupun telah menjadi barang kena pajak, adanya fasilitas PPN dibebaskan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi agar biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan akibat beban PPN. Harga yang terjangkau merupakan kunci penting agar barang kebutuhan pokok dapat dikonsumsi oleh setiap masyarakat, mengingat pentingnya barang kebutuhan pokok dalam pembangunan nasional. Pemenuhan kebutuhan pokok berpengaruh terhadap kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing global, tingkat kecerdasan, kesehatan, serta penurunan angka kematian. Dengan terlindunginya konsumsi barang kebutuhan pokok seluruh masyarakat Indonesia, hal tersebut telah sesuai dengan salah satu tujuan nasional Bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Walaupun masyarakat sebagai konsumen tidak menanggung beban PPN karena adanya fasilitas PPN dibebaskan, namun sebenarnya pemberian fasilitas PPN dibebaskan tidak serta merta membebaskan konsumen dari kewajiban menanggung beban pajak atas barang/jasa sebagai konsekuensi PPN yang memiliki legal character pajak tidak langsung. Hal ini dikarenakan pajak masukan atas barang/jasa yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan tidak dapat dikreditkan. Para pengusaha dapat terdorong untuk membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut kepada harga jual barang kebutuhan pokok, sehingga harga barang kebutuhan pokok mengalami peningkatan. Dengan demikian, konsumen bisa saja menanggung beban pajak yang seharusnya ditanggung penjual. Adanya kecenderungan pengusaha untuk dapat membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkannya membuat fasilitas PPN dibebaskan menyebabkan PPN menjadi kurang netral dalam rantai penyerahan barang/jasa.

Beralihnya barang kebutuhan pokok menjadi BKP juga memberikan implikasi administrasi perpajakan yang berbeda terhadap penjual/pengusaha yang melakukan penyerahan barang kebutuhan pokok tersebut. Dalam hal ini, apabila pengusaha yang menyerahkan barang kebutuhan pokok tersebut telah melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak melebihi ambang batas tertentu, maka pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya dan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ambang batas tersebut diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sebesar Rp4.800.000.000,00. Apabila penjual/pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP tersebut melakukan penyerahan barang kebutuhan pokok, maka wajib membuat faktur pajak dengan kode transaksi 08 karena mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Dengan demikian, pengusaha tersebut juga harus melakukan pengadministrasian PPN.

Baca Juga: Kupas Tuntas 14 PMK PPN untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak

Kebijakan perluasan basis pajak melalui dihapusnya barang kebutuhan pokok dari pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN s.t.d.t.d UU HPP dapat memberikan insentif ataupun disinsentif kepada masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Disinsentif terlihat dari meningkatnya beban administrasi kewajiban perpajakan penjual/pengusaha yang melakukan penyerahan barang kebutuhan pokok apabila penjual/pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan menjadi PKP. Namun, dihapusnya barang kebutuhan pokok dari kelompok barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN juga dapat memberikan insentif bagi masyarakat berupa redistribusi pendapatan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Dijadikannya barang kebutuhan pokok menjadi BKP memberikan peluang adanya barang kebutuhan pokok yang dapat dikenakan pajak, misalnya barang kebutuhan pokok yang bersifat premium (Hidayat, 2022). Atas penerimaan PPN tersebut dapat digunakan untuk melakukan redistribusi pendapatan, misalnya melalui pemberian program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan redistribusi penerimaan PPN tersebut, PPN dapat mencerminkan keadilan (fairness) dalam pemungutannya.

 

REFERENSI

Hidayat, Khomarul. (2022). Barang kebutuhan pokok bisa kena PPN 11%, tapi yang kualitas premium. Retrieved June 13, 2022, from https://nasional.kontan.co.id/news/barang-kebutuhan-pokok-bisa-kena-ppn-11-tapi-yang-kualitas-premium.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja APBN 2020. Retrieved June 12, 2022, from https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pandemi-covid-19-mempengaruhi-kinerja-apbn-2020/.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Penyesuaian tarif PPN 11% mulai 1 April 2022. Retrieved June 12, 2022, from https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-penyesuaian-tarif-ppn-11-mulai-1-april-2022/.
Santoso, Y. I. (2021). Ini empat faktor yang menjadi latar belakang munculnya rencana perluasan objek PPN. Retrieved June 13, 2022, from https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-empat-faktor-yang-menjadi-latar-belakang-munculnya-rencana-perluasan-objek-ppn?page=all

Lanjut baca

Populer