Connect with us

Breaking News

Luhut: Saatnya UMKM Naik Kelas dengan Memanfaatkan Teknologi Digital

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Foto: Facebook.com

Sejak masa pandemi Covid-19, perilaku konsumsi masyarakat berubah drastis. Selama beberapa bulan terakhir, pola konsumsi dari yang sebelumnya off-line menjadi on-line. Hal ini menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi momentum untuk industri kecil dan menengah atau IKM kita untuk naik kelas. Karenanya, Luhut mengajak pelaku usaha, khususnya UMKM serta industri kecil dan menengah (IKM), untuk memanfaatkan teknologi digital.

“Berdasarkan data yang  saya dapatkan dari Kementerian Perindustrian, transaksi penjualan on-line naik 10-15 persen selama masa pandemi, ketika kebijakan PSBB dan aktivitas kerja di rumah diterapkan di banyak instansi swasta maupun pemerintah,” tulis Luhut melalui akun Facebook pribadinya, Rabu (17/6/2020).

Luhut memandang, pembentukan ekosistem di lingkungan pelaku bisnis menyambut era baru Industri 4.0 harus segera dilakukan. Sebab, tingginya konsumsi domestik yang terjadi lewat UMKM dan IKM ini menjadi berkah di tengah tantangan pandemi yang dihadapi bangsa Indonesia.

“Maka dari itu, pemerintah memberikan perhatian yang lebih untuk mendorong UMKM dan IKM agar bisa punya jaringan bisnis on-line lewat program #esmartikm yang merupakan bagian dari Gerakan #BanggaBuatanIndonesia yang fokus untuk mendorong masyarakat ikut membeli produk-produk karya anak bangsa,” ujarnya.

Dalam pengembangannya, program e-smart IKM adalah sistem database industri kecil dan menengah yang menampilkan profil industri, sentra, dan produknya yang diintegrasikan dengan platform e-commerce. Pelaksanaan program e-smart IKM ditujukan untuk pengembangan ekonomi berbasis digital, peningkatan ekspor IKM, serta perluasan akses pasar dan pendanaan. Tujuannya, menurut Luhut tak lain agar Indonesia dapat menjadi showcase produk sendiri, bukan hanya menjadi reseller produk negara lain.

“Sehingga terciptalah momentum berupa perubahan yang besar dan baik bagi industri dalam negeri agar menjadi tuan di negerinya sendiri,” pungkas Luhut.

 

Breaking News

Meski Pandemi, Industri Manufaktur Masih Ekspansif

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Industri manufaktur di tanah air masih menunjukkan geliat positif di tengah gempuran dampak pandemi Covid-19. Ini tecermin dari capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Februari dengan menempati posisi 50,9. Indeks di atas 50 menandakan bahwa industri manufaktur berada dalam level ekspansif sesuai yang dirilis oleh IHS Markit.

“Kami masih bersyukur PMI Februari tetap berada di level ekspansif. Kami sangat memberikan apresiasi kepada pelaku industri di Indonesia yang masih terus berjuang dalam menjalankan usahanya di tengah tekanan pandemi saat ini,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (1/3/21).

Menperin optimistis, dengan berbagai kebijakan dan stimulus yang telah diluncurkan pemerintah dalam upaya membangkitkan kembali gairah pelaku usaha dan pemulihan ekonomi nasional, PMI Manufaktur Indonesia bakal terus tembus di level ekspansif. “PMI Manufaktur Indonesia selama enam bulan ini sudah berturut-turut di level ekspansif. Kami akan terus pertahankan dan tingkatkan,” ungkapnya.

Apalagi, pemerintah baru saja memberikan insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor. Kebijakan ini menurut Menperin meningkatkan confidence kepada pelaku industri dan mendorong daya beli masyarakat. “Kami yakin PMI bulan berikutnya bisa meningkat, mudah-mudahan bisa di atas indeks 51,” kata Agus.

Merujuk hasil survei IHS Markit, output dan permintaan baru terus meningkat dan aspek pekerjaan mendekati stabil. Di samping itu, perusahaan masih sangat optimis bahwa output akan naik selama 12 bulan mendatang.

Catatan positif lainnya, produksi meningkat selama empat bulan berturut-turut dan perusahaan terus meningkatkan output sesuai dengan pertumbuhan permintaan baru yang berkelanjutan. Bahkan, permintaan baru meningkat tajam pada Februari atau setidaknya dalam tiga bulan terakhir.

Peningkatan output dan permintaan baru yang berkelanjutan saat ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan aktivitas pembelian dan membatasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun demikian, beberapa perusahaan mencatat gangguan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Menanggapi hasil PMI Manufaktur Indonesia pada Februari, Direktur Ekonomi IHS Markit Andrew Harker mengatakan, jumlah kasus Covid-19 yang meningkat saat ini menunjukkan bahwa pandemi terus mengganggu operasional. “Namun demikian, sektor manufaktur masih relatif tangguh pada bulan Februari,” tuturnya.

Sementara itu, aktivitas pekerjaan terus bergerak mendekati stabil. Meskipun adanya gangguan yang disebabkan oleh pandemi, Harker mengatakan, optimisme perusahaan terkait perkiraan tahun depan masih tidak berkurang di tengah harapan bahwa pandemi akan segera berakhir.

Lanjut baca

Breaking News

Kemendag Bantu Korban Gempa di Sulawesi Barat

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Mamuju, Majalahpajak.net – Kementerian Perdagangan menyalurkan bantuan “Kemendag Peduli” berupa 1.000 paket barang kebutuhan pokok (bapok) untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di beberapa daerah Sulawesi Barat, Sabtu (27/2/21).

Inspektur Jenderal Kemendag Didid Noordiatmoko menyerahkan bantuan secara simbolis di Mamuju dan diterima oleh Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan UKM Provinsi Sulawesi Barat Amir Maricar.

Dalam setiap paket bantuan yang disalurkan berupa 5 kilogram beras, dua liter minyak goreng, dua bungkus gula pasir, 20 bungkus mi instan, dua kaleng sarden, dua botol kecap, satu botol saus sambal, dua kotak teh celup, dua bungkus kopi kemasan, satu botol hand sanitizer, dan kain sarung.

“Diharapkan sedikit bantuan yang diberikan Kemendag Peduli untuk masyarakat di Sulawesi Barat dapat meringankan beban masyarakat terdampak,” ujar Didid.

Didid menyampaikan, gempa bumi telah berdampak di beberapa daerah Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan bencana, dan Kemendag juga turut andil dalam perjuangan ini.

“Perlu ada koordinasi dan kolaborasi yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak-dampak ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat, hingga penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak gempa,”ungkap Didid

Menurut Didid, tugas utama Kemendag adalah memastikan produsen, pedagang, dan konsumen mengalami dampak seminimal mungkin dari bencana, terutama kelangkaan barang atau kenaikan harga bapok. Oleh karena itu, Kemendag berusaha untuk dapat memberikan fasilitasi dan dukungan kepada seluruh pihak agar kondisi yang sulit ini dapat dihadapi bersama.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menugaskan Wakil Menteri Perdagangan serta Jajaran Eselon 1 dan 2 Kementerian Perdagangan untuk memantau ketersediaan pasokan bapok dan stabilisasi harga yang mungkin terjadi akibat bencana. Pemantauan itu sekaligus untuk menyalurkan bantuan Kemendag Peduli ke provinsi yang terdampak bencana seperti Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan yang dilaksanakan di Sulawesi Barat.

Muhammad Lutfi mengatakan, salah satu tujuan Kemendag Peduli adalah membantu meringankan beban masyarakat di daerah terdampak bencana, khususnya di sektor perdagangan.

“Kemendag Peduli akan terus disalurkan ke provinsi-provinsi yang terdampak bencana. Kemendag Peduli merupakan satuan tugas yang mengoordinasikan penitipan donasi dari pegawai, masyarakat, dan pelaku usaha untuk disalurkan sebagai bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Lutfi.

Lanjut baca

Breaking News

Mitigasi Risiko Sengketa “Transfer Pricing”

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi kontroversi transfer pricing atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh grup multinasional yang berada di Indonesia maupun luar negeri dengan otoritas pajak semakin menjadi perhatian. Ditambah lagi, resesi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 turut menekan laba para pelaku usaha di berbagai negara. Kondisi ini juga menimbulkan kerugian perusahaan hingga kebangkrutan sehingga berdampak pada semua aspek transfer pricing. Misalnya soal penetapan kebijakan harga, implementasi dan pemantauan, hingga dokumentasi dan perjanjian dengan otoritas pajak.

Pada webinar bertajuk “Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Dokumentasi Harga Transfer, Potensi, dan Pencegahan Sengketa”  pada pada Kamis (25/2/21), TaxPrime memaparkan, tren sengketa transfer pricing di Pengadilan Pajak pada tahun 2014 hingga 2020, antara lain sengketa PPh Pasal 26 (34 persen), sengketa PPh Badan (54 persen), dan sengketa  PPN (12 persen). Sepanjang tahun 2014 hingga 2020, Pengadilan Pajak memutuskan 179 putusan terkait dengan transfer pricing yang atas koreksi dari  DJP, 69 persen dimenangkan oleh WP. Sementara Mahkamah Agung memutuskan 55 putusan terkait transfer pricing yang 51 persen dimenangkan oleh WP.

Diskusi dibuka oleh pembicara kunci Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama dan mantan Direktur Jenderal Pajak 2017 Robert Pakpahan yang kini menjabat Senior Advisor TaxPrime.

Robert Pakpahan mengatakan, isu sengketa transfer pricing sering muncul karena saat ini semakin sulit mencari pembanding harga wajar untuk komoditas atau barang dan jasa yang ditransaksikan.

“Tidak selalu harga referensi itu tersedia. Itu yang menimbulkan sengketa transfer pricing. Dalam perkembangan ekonomi dunia, ekonomi dunia mengarah ke konglomerasi sehingga ketika banyak perusahaan mengglobal yang semakin besar, mencari referensi harga semakin sulit karena transaksi itu terjadi antara saudara atau anak perusahaan (perusahaan hubungan istimewa)  di dunia,” kata Robert.

Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama mengatakan, untuk meminimalisasi sengketa transfer pricing diperlukan sinergi pemangku kepentingan dalam lanskap perpajakan internasional. Pria yang akrab disapa Toto ini mengatakan, tantangan terberat DJP adalah memastikan transfer pricing dalam transaksi intergrup sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm length principle).

“Bagi Wajib Pajak (WP) yang mengalami sengketa, selain upaya hukum domestik (keberatan dan banding), apa bila koreksi transfer pricing berdampak pada afiliasi di luar negeri, WP juga secara pararel bisa menempuh jalur penyelesaian internasional. Mekanisme ini diatur dalam pasal 35 P3B, yaitu melalui prosedur persetujuan bersama atau Mutual Agreement Procedure (MAP). Ketentuan proses MAP dalam domestik Indonesia diatur dalam PMK 49/PMK 03/2019 dan PER-16/PJ/2020.

“Dalam MAP proses penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui konsultasi bilateral antar-pejabat yang berwenang (competent authority) dari dua negara yang terlibat dalam P3B,” jelas Toto.

Manfaatkan APA

Lebih jauh, Kepala Subdirektorat (Subdit) Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional (PPSPI) DJP Dwi Astuti menjelaskan, dalam kondisi ekonomi sulit seperti saat ini, untuk mencegah timbulnya sengketa pajak internasional, Advance Pricing Agreement (APA) dapat menjadi solusi bagi WP untuk mendukung keberlangsungan usaha atau bisnis yang lebih stabil. Melalui mekanisme APA, WP akan mendapatkan kepastian atas kewajiban perpajakannya.

APA sebagai mekanisme pencegahan sengketa transfer pricing sangat bermanfaat bagi WP dalam situasi pandemi, juga sebagai mekanisme yang dapat memberikan hasil positif bagi kedua belah pihak (WP dan otoritas pajak).

Bagi WP, APA memberikan kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi (juga menghasilkan kepastian usaha bagi WP); memitigasi risiko terjadinya sengketa transfer pricing; lower compliance cost karena pengajuan APA tidak dipungut biaya, hemat waktu dan WP terhindar dari sengketa perpajakan yang berkepanjangan. Bagi otoritas pajak, APA memberikan kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi; memitigasi risiko terjadinya sengketa transfer pricing; mendorong terciptanya cooperative compliance; dan alokasi sumber daya yang lebih baik.

Di akhir acara, pemateri inti webinar dari TaxPrime Managing Partner TaxPrime Muhamad Fajar Putranto dan Vice Managing Partner Taxprime Wawan Setiyo menyarankan agar WP selalu mempersiapkan TP Doc yang tepat dan bukti yang relevan terutama untuk transaksi jasa intragrup. Sebab, selama ini , faktor-faktor penyebab kekalahan WP dalam Kasus PPh Badan di antaranya karena tidak melakukan penyusunan TP Doc dengan baik. TaxPrime juga menyarankan agar WP memerhatikan aspek perpajakan lainnya, seperti pemenuhan kewajiban PPN, PPh Pasal 26, SKD yang memenuhi persyaratan administratif, dan ketentuan dalam tax treaty. Selain itu, mekanisme APA dapat dijadikan sebagai solusi untuk menghindari sengketa pajak dalam transaksi afiliasi.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News10 jam lalu

Meski Pandemi, Industri Manufaktur Masih Ekspansif

Jakarta, Majalahpajak.net – Industri manufaktur di tanah air masih menunjukkan geliat positif di tengah gempuran dampak pandemi Covid-19. Ini tecermin...

Breaking News2 hari lalu

Kemendag Bantu Korban Gempa di Sulawesi Barat

Mamuju, Majalahpajak.net – Kementerian Perdagangan menyalurkan bantuan “Kemendag Peduli” berupa 1.000 paket barang kebutuhan pokok (bapok) untuk membantu masyarakat terdampak...

Breaking News5 hari lalu

Mitigasi Risiko Sengketa “Transfer Pricing”

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi kontroversi transfer pricing atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh grup multinasional yang berada di Indonesia maupun...

Breaking News6 hari lalu

Pacu Ekonomi, Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Industri

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen terus meningkatkan upaya mendukung peningkatan daya saing industri guna memacu produktivitas dan pertumbuhan...

Breaking News1 minggu lalu

Pemanfaatan Biomassa untuk Energi Terbarukan

Jakarta, Majalahpajak.net  – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) terus mendorong peningkatan bisnis Anggota BUMN Klaster Pangan. Salah satunya melalui...

Breaking News2 minggu lalu

Pemerintah Dorong Kecukupan Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih ada 15 persen dari masyarakat Indonesia atau sekitar 40 juta...

Breaking News2 minggu lalu

Ini Program Prioritas KKP untuk Tingkatkan Kapasitas SDM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong tiga program prioritas utama, yakni peningkatan kesejahteraan nelayan dan PNBP...

Breaking News2 minggu lalu

Indonesia-Hongaria Bahas Potensi Kerja Sama Lanjutan

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Péter Szijjártó menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Gedung Bappenas,...

Breaking News2 minggu lalu

Terkait Dugaan Korupsi, Perwakilan Buruh Bakal Geruduk Kantor BPJS

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, KSPI dan perwakilan buruh-buruh Indonesia akan melakukan aksi...

Breaking News3 minggu lalu

UMKM Melek Digital dan Pandai Membaca Peluang

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi yang tidak kunjung mereda membuat ekonomi Indonesia diprediksi masih akan tertekan tahun ini. Di sektor industri...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved