Connect with us

Breaking News

Lokakarya Virtual “Transfer Pricing” DJP Bersama OECD

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

DJP bersama OECD mengadakan pengembangan kapasitas (capacity building) melalui kegiatan virtual meeting di Jakarta pada 21–23 Juli 2020/Foto: Dok. DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengadakan pengembangan kapasitas (capacity building) melalui kegiatan virtual meeting pada 21–23 Juli 2020. Seminar virtual yang membahas tentang transfer pricing ini dihadiri lebih dari 270 partisipan yang berasal dari 17 negara anggota The Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR). Negara-negara se-Asia Pasifik ini di antaranya Jepang, Hong Kong, Cina, dan New Zealand.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol memaparkan, Indonesia dan OECD sejatinya telah menjalani program capacity building di perpajakan internasional selama bertahun-tahun. Di mana OECD mengirimkan pakar-pakar transfer pricing dan pertukaran informasi ke Indonesia untuk menjadi narasumber dalam lokakarya bagi pejabat pajak Indonesia.

Namun, pandemi COVID-19 membuat program tatap muka tahun ini diubah dan dilakukan secara virtual. Sisi positifnya, program ini memungkinkan Indonesia untuk memperluas ruang lingkup partisipan semaksimal mungkin, sehingga manfaat program tidak hanya dinikmati oleh Indonesia, tetapi juga negara lain.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melaporkan bahwa peningkatan kapasitas virtual ini dihadiri oleh lebih dari 70 pejabat dari 17 administrasi pajak SGATAR. Sangat menyenangkan juga bagi saya untuk menyimpulkan bahwa lebih dari 270 peserta bergabung di sini selama tiga hari.”

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pada kata sambutannya mengungkapkan, sebagai Ketua Gugus Tugas SGATAR 2020, Indonesia mengapresiasi antusiasme seluruh peserta lokakarya, meski dilaksanakan lewat virtual.

“Menjalankan program peningkatan kapasitas virtual ini serta bekerja sama dengan pakar dari OECD merupakan bagian komitmen kuat kami untuk meningkatkan kinerja administrasi pajak di kawasan Asia Pasifik, dengan mempromosikan kolaborasi dan komunikasi antaranggota administrasi pajak,” papar Suryo.

Suryo menyebut, pandemi korona telah memaksa lebih dari 190 yurisdiksi di dunia mengambil tindakan luar biasa untuk mengurangi risiko ketidakstabilan ekonomi. Di Indonesia, salah satu respons pemerintah adalah penerbitan peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020, yang kemudian diberlakukan sebagai undang-undang nomor 2 tahun 2020. Undang-undang ini memperkenalkan langkah-langkah domestik baru di bidang perpajakan, termasuk penyesuaian tarif pajak.

Menyangkut perlakuan pajak baru untuk kegiatan perdagangan elektronik, Suryo menjelaskan bahwa dari sudut pandang SGATAR, situasi ini telah menghasilkan kesepakatan dalam satuan tugas untuk meninjau kembali fokus platform pada tahun ini, menganalisis tindakan pajak yang diambil oleh administrasi pajak sebagai respons terhadap pandemi COVID-19.

“Oleh karena itu, menambahkan wawasan dari OECD mengenai respons kebijakan pajak terhadap Covid-19 di acara ini, akan menjadi masukan yang signifikan bagi kerja SGATAR serta semua peserta dalam masalah-masalah tertentu,” imbuhnya.

Sementara itu, Dwi Astuti selaku Project Manager sekaligus moderator acara menjelaskan, isu transfer pricing ke depan akan terus berkembang, selain itu pandemi COVID-19 ini juga diprediksi mengubah tata dunia usaha saat ini.

“Jadi, kami ingin dengar dari OECD, sebetulnya ada enggak sih kebijakan terkait transfer pricing di tengah masa pandemi ini. Sehingga, jika di Indonesia nanti ada kasus transfer pricing dan terkait dengan situasi pandemi, kami juga bisa mengambil benchmark apa yang dilakukan oleh OECD. Karena, selama ini OECD sudah mengeluarkan Transfer Pricing Guidelines. Itu tidak mengikat sebenarnya, tapi dalam beberapa kasus kami sering menjadikan itu sebuah referensi dalam penanganan transfer pricing,” terang Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional DJP ini.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

1 Syarat, 5 Strategi Mencapai Pemulihan Ekonomi

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Presiden Jokowi pada pidato Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020 di Jakarta pada Kamis (3/12). Foto: Dok. BI

Jakarta – Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis, pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan penguatan sinergi melalui satu prasyarat dan lima strategi. Satu prasyarat yang dimaksud adalah vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19. Sementara lima strategi respons kebijakan yang diterapkan adalah pembukaan sektor produktif dan aman; percepatan stimulus fiskal (realisasi anggaran); peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran;  stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial; dan  digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.

Pernyataan itu disampaikan Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020 secara virtual yang mengusung tema “Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi” di Jakarta pada Kamis (3/12).

Presiden Joko Widodo yang hadir dalam pertemuan itu juga menekankan bahwa momentum pertumbuhan positif ini harus dijaga. Pelaksanaan protokol kesehatan harus terus dilakukan dengan disiplin dan terus waspada serta tidak lengah agar tidak muncul pandemi gelombang kedua yang akan merugikan upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan.

Perry menyampaikan, pemulihan ekonomi nasional yang tengah berlangsung diprakirakan semakin meningkat. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia diprakirakan tumbuh mencapai 4,8 – 5,8 persen, didukung oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal pemerintah maupun dari masuknya PMA sebagai respons positif terhadap UU Cipta Kerja.

“Pertumbuhan di seluruh wilayah juga akan meningkat, khususnya Jawa serta wilayah Sulawesi-Maluku-Papua. Stabilitas makroekonomi terjaga dengan inflasi yang akan terkendali sesuai sasaran tiga plus-minus satu persen serta nilai tukar Rupiah yang akan bergerak stabil dan berpotensi menguat,” papar Perry.

Stabilitas eksternal juga terjaga, dengan surplus neraca pembayaran didukung defisit transaksi berjalan yang rendah di sekitar 1,0 – 2,0 persen PDB. Stabilitas sistem keuangan juga semakin membaik, dengan rasio permodalan yang tinggi, NPL yang rendah, serta pertumbuhan DPK dan kredit yang masing-masing meningkat ke sekitar tujuh hingga sembilan persen pada 2021.

Perry menekankan, momentum pemulihan ekonomi nasional perlu terus didorong dengan memperkuat sinergi membangun optimisme oleh semua pihak baik pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan dan berbagai pihak lainnya. Vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19 merupakan kondisi prasyarat bagi pemulihan ekonomi nasional.

Perry menekankan terdapat lima kebijakan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional, yaitu pembukaan sektor produktif dan aman; percepatan realisasi stimulus fiskal; peningkatan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha; keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial; serta digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.

Bank Indonesia mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus kebijakan moneter yang akan dilanjutkan di tahun 2021 yang antara lain ditempuh melalui stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar tetap dijaga; suku bunga yang akan tetap rendah, sampai dengan muncul tanda-tanda tekanan inflasi meningkat; dan melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN Tahun 2021 sebagai pembeli siaga (non-competitive bidder) dan kebijakan makroprudensial yang juga tetap akan akomodatif pada tahun 2021.

Perry mengatakan, Bank Indonesia juga akan terus mengakselerasi implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, mempercepat Pendalaman pasar uang sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025, terus mendukung pengembangan ekonomi-keuangan Syariah dan UMKM, dan terus aktif dalam berbagai forum internasional dari sisi kebijakan internasional. Bank Indonesia juga akan terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, yang terkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Lanjut baca

Breaking News

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp 9,5 Miliar kepada empat pelaku UKM Berorientasi Ekspor (UMBE). Pemberian ini dilakukan di tengah acara pelepasan ekspor nasional ke pasar global bersama dengan Kementerian Perdagangan RI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/12/2020).

Direktur Eksekutif LPEI, D. James Rompas menyampaikan, pemberian fasilitas pembiayaan ini merupakan amanah Pemerintah untuk turut membantu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekaligus meningkatkan ekspor nasional.

“LPEI sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI mendukung Pemerintah dalam melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penugasan Khusus Ekspor Pembiayaan UKM adalah salah satu mandat yang kita realisasikan hari ini melalui pemberian pembiayaan kepada UKM berorientasi ekspor. Kami juga bersinergi dengan Kementerian Perdagangan RI dalam rangka peningkatan ekspor tersebut,” ujar D. James Rompas.

Keempat UKM yang mendapatkan pembiayaan itu adalah CV Media Mitra Indonesia, dengan nilai Rp 500 Juta. UKM asal Pasuruan yang bergerak di bidang ekspor kapuk ini sebelumnya merupakan peserta program Coaching Program for New Exporter (CPNE) yang mampu naik kelas hingga mendapatkan pembiayaan. Selain itu, supplier udang untuk PT Panca Mitra Multiperdana yang berlokasi di Banyuwangi mendapat pembiayaan senilai Rp 3 Miliar. Lalu CV Cocoon Asia, UKM asal Bantul mendapatkan pembiayaan senilai Rp 3,5 Miliar untuk mendukung kegiatan usaha yang bergerak di bidang furnitur. Terakhir adalah CV Arezou UKM asal Solo yang bergerak di bidang wood wall panel dengan nilai pembiayaan Rp 2,5 Miliar.

Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada UKM dengan skema penugasan khusus ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.372/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor. Penugasan Pemerintah kepada LPEI itu bertujuan untuk memulihkan sektor UKM khususnya berorientasi ekspor di tengah Pandemi COVID-19.

Selain itu LPEI juga memberikan Jasa Konsultasi melalui program CPNE berupa pendampingan selama satu tahun secara gratis kepada pelaku UKM berorientasi ekspor. Program ini bertujuan untuk menciptakan eksportir baru serta meningkatkan kapasitas UKM. Hingga akhir tahun 2020, LPEI telah menciptakan 59 eksportir baru dari berbagai sektor usaha.

James Rompas menambahkan LPEI terus mendukung para UKM atau eksportir Indonesia untuk mendapatkan akses pendanaan terbaik di tengah kondisi sulit seperti saat ini.

“Kami akan terus mendukung ekspor khususnya di sektor UKM. Saat ini banyak pelaku usaha membutuhkan akses pembiayaan untuk memulihkan roda bisnisnya dan bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi yang telah melemahkan sendi-sendi perekonomian,” harap D.James Rompas.

Lanjut baca

Breaking News

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini digelar di Jayapura pada 27 November hingga 4 Desember 2020 mendatang.

Sebanyak 500 relawan terdiri dari Perwakilan Distrik dari tiga Kabupaten/Kota dan 29 perwakilan organisasi relawan yang tergabung di Provinsi Papua.

Program Pelatihan Relawan Penanganan COVID-19 ini dihadiri oleh Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Doren Wakerkwa; Direktur Mitigasi Bencana BNPB Johny Sumbung; dan Ketua Sub Bidang Pelatihan Bidang Koordinasi Relawan Satgas COVID-19 Prasetyo Nurhardjanto.

“Terdapat empat materi yang diberikan dalam program pelatihan ini, yaitu materi adaptasi kebiasaan baru, materi semangat kerelawanan dan instrumen relawan (inaRisk), materi komunikasi efektif di masa pandemi dan materi tentang isu lokal”, jelas Prasetyo.

Prasetyo berpesan kepada para relawan agar mengikuti pelatihan ini dengan baik serta menularkan kepada anggota keluarga serta masyarakat di lingkungan masing-masing. Harapannya pelatihan yang dilaksanakan selama lima hari ke depan benar-benar membentuk 500 orang yang akan menjadi agen perubahan yang membawa inspirasi dan harapan dalam penanganan COVID-19.

Para relawan yang dilatih akan diajarkan tentang aplikasi InaRisk dari BNPB yang berfungsi untuk menjadi medium pelaporan berbagai kegiatan relawan di lapangan secara real time.

Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Doren Wakerkwa menyampaikan, keterlibatan dan sinergi semua pihak memiliki peranan yang signifikan dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Ia berharap para relawan dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya dengan memberikan sosialisasi, edukasi dan melakukan pengembangan penanganan dan pencegahan berdasarkan konstektual Papua.

“Jika hal tersebut bisa terealisasikan, maka dapat diyakini bahwa tingkat paparan COVID-19 di masyarakat akan menurun secara signifikan,” tegas Doren.

Sementara itu Direktur Mitigasi Bencana BNPB Johny Sumbung mengatakan, pandemi COVID-19 belum berakhir walaupun sudah banyak aktivitas yang mulai dibuka. Ia menegaskan, pandemi akan berakhir jika ada dua hal, yakni adanya obat dan vaksin.

“Selagi menunggu vaksin dan obat hadir, maka hal paling mudah dan paling murah yang bisa kita lakukan adalah dengan gencar menjalankan protokol kesehatan 3M; Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak.”

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News11 jam lalu

1 Syarat, 5 Strategi Mencapai Pemulihan Ekonomi

Jakarta – Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis, pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan...

Breaking News1 hari lalu

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp...

Breaking News2 hari lalu

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini...

Breaking News3 hari lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News4 hari lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News4 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News5 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News1 minggu lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News1 minggu lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News2 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved