Connect with us

UMKM Corner

Lima Penanya Terpilih “UMKM Corner” Periode 20 Oktober – 11 November 2020

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Sesuai dengan pengumuman Majalah Pajak pada Rabu (19/8/2020), untuk mendukung UMKM, Majalah Pajak meluncurkan rubrik “UMKM Corner”. Melalui rubrik ini, pembaca dapat bertanya seputar UMKM kepada narasumber melalui email. Rubrik UMKM Corner kali ini diampu langsung oleh Henda Roshenda Noor, Komisaris Utama Elcorps.

Bagi Taxpeople yang belum terpilih saat ini,  silakan kirimkan lagi pertaanyaan kalian melalui email umkmcorner.majalahpajak@gmail.com. Jangan lupa sertakan data diri, seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat lengkap, nama akun instagram.

Lima orang penanya terpilih akan mendapatkan apresiasi setiap minggunya. Jangan lupa ikuti instagram Majalah Pajak @majalahpajak untuk mendapatkan informasi terbaru.

Berikut ini adalah lima penanya terpilih yang dijawab langsung oleh oleh Henda Roshenda Noor, Periode 20 Oktober – 11 November 2020.

 

  1. Ana Setiyawati (Kota Malang. )

Pertanyaan:

Usaha makanan saya mulai berkembang dan saya ingin memasarkan via goofood atau grabfood. Namun, mereka mengambil 20 persen dari harga makanan, kalau saya menaikkan harga khusus buat mereka. Apakah pantas atau etikanya bagaimana ? (Harga akan beda dengan yang langsung beli di outlet).

Jawaban:

Dear, Mbak Ana

Betul pemasaran melalui ON akan diminta jasa 20 persen, biasanya yang saya tahu dalam penghitungan harga jual para penjual sudah memasukan unsur biaya itu, atau 50:50 , ini berlaku umum saja sih, lama lama konsumen akan teredukasi beli langsung dengan online akan berbeda harga.

 

  1. Yustika Wardhati (Kediri)

Perumahan mojoroto indah blok E no 21.

Pertanyaan:

Saya usaha fashion jahit sendiri, belum punya merek, bagaimana cara menentukan merek/brand yang mudah diingat orang. Demikian terima kasih.

Jawaban:

Dear, Mbak Yustika,

Selamat yaa sudah punya usaha sendiri, ini hebat. Semoga berkah dan sukses.

Merek biasanya yang unik enggak apa-apa, rada nyeleneh, asal dalam batas kepatutan di tatanan budaya kita.

 

3. Bella Novan (Bogor)

Pertanyaan:
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Semoga dalam keadaan sehat Ibu Henda. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bertanya. Ibu, saya ingin bertanya terkait perbedaan usaha grosir dan distributor, apa yang membedakannya dan mohon juga jelaskan perbedaan plus minus nya dari usaha tersebut? Dan bagaimana sarannya agar kiat-kiatnya dari usaha tersebut berjalan lancar. Terima kasih atas kebaikannya menjawab pertanyaan ini.

Jawaban:

Wa’alaikum salam. Aamiin. Alhamdulillah, saya sehat, berharap Bella juga sehat. Grosir atau wholesale; biasanya diartikan  sebagai bentuk  penjualan barang atau merchandise kepada pengecer atau grosir (pedagang, atau konsumen akhir tetapi dalam jumlah yang besar atau banyak), biasanya  jika ke pengecer lagi dengan tujuan untuk dijual ke konsumen akhir.

Distributor biasanya diartikan sebagai perantara yang menyalurkan produk dari produsen /pabrikan/manufacture ke pengecer/ atau retailer. Jadi boleh dikatakan distributor adalah orang/ badan usaha yang menghubungkan atau menyalurkan antara produsen dengan pedagang grosir.

Menjadi distributor atau berjualan grosiran memang punya potensi keuntungan yang besar karena mendapat harga langsung dari produsen dan pastinya lebih rendah, tentu yang diharapkan akan keuntungan kolektif dan perputaran usaha yang harus cepat.

Kiatnya umum saja:

  1. Harus menentukan barang apa yang akan dijual, ini akan menentukan cara berjualan, tempat, modal, juga wilayah nya, misal kebutuhan harian masyarakat atau barang yang mempunyai daya tarik yang tinggi.
  2. Mencari produsen yang tepat ini juga tidak mudah, biasanya mereka sudah punya wilayah masing masing , dengan memilih produsen yg bagus kita akan terjamin dari mutu harga, kontinuitas produksi, ketepatan delivery dan sebagainya.
  3. Pengetahuan akan harga pasar barang yg kita jual, meningkatkan kepuasan pelanggan misalnya, dengan diskon yg menarik dan varian produk.
  4. Jangan lupa grosir membutuhkan perputaran usaha yang cepat, inventarisir secara teratur stock, juga disiplin menggunakan uang untuk perputaran usaha, melakukan pembukuan sederhana. Saat ini banyak program Accounting pajak sederhana, melakukan pencatatan agar ada historis usaha yang penting manakala dibutuhkan.

 

  1. Risky Novalia (Purwokerto Utara)

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum, Majalah Pajak dan Ibu Henda.

Nama saya Rizky, tinggal di Purwokerto, Jawa Tengah. Orangtua saya memiliki usaha kuliner kebab yang mulai disukai orang-orang di wilayah sini dan berpikir untuk membuka cabang di tempat lain. Yang ingin saya tanyakan, seberapa penting kami perlu mendaftarkan merek dagang ke Ditjen HKI (Hak Kekayaan Intelektual)? Dan kapan waktu yang tepat saya bisa mendaftarkan merek? Berhubung usaha kami belum semaju yang lain, tapi saya miris dengan yang terjadi belakangan ini terkait perebutan hak merek dagang. Mohon pencerahannya untuk kami pelaku usaha mikro ya, Bu. Atas perhatian dan jawabannya, kami sampaikan terima kasih.

Jawaban:

Wa’alaikum salam.

Mbak Rizki selamat ya sudah punya usaha sendiri.

Jika saya sarankan tetap penting mengurus suratsurat yg terkait dengan aturan di negara kita, dan mendaftarkan merek,  ini akan sangat menolong manakala ada perselisihan dan juga untuk track record usaha. Membuka cabang ditempat lain memang salah satu cara untuk meluaskan pasar, rencana akan membuka usaha yang di manajeman sendiri atau pihak lain? Ini akan berbeda memulainya.

Jika dikelola sendiri, makan fikirkan—survei tempat yang akan di pakai, trend , pola distribusi stock, mana yg bisa dibeli ditempat mana yg hrs dipasok dari kantor pusat, penentuan team yang akan handle,upah di tempat, dan lain-lain. Jika akan dikerjasamakan (seperti wara laba), tentu harus perkuat dahulu branding produknya. Agar punya nilai tambah, saran saya pelajari (tidak bisa di sini karena panjang) seluk beluk yang harus disiapkan sebelum launch bisnisnya.

 

  1. Wahyu kurniawan @Wahyukrnwn (Banten)

085920713398

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum

Selamat pagi. Saya mau bertanya terkait dengan persyaratan bantuan UMKM diperlukan surat dari lembaga pengusul itu seperti apa ya? lalu apakah diperlukan laporan penggunaan dana bantuan tersebut?

 

Jawaban:

Surat yang dikeluarkan oleh lembaga pengusul dibutuhkan sebagai bukti kepemilikan usaha mikro dari calon penerima manfaat Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Untuk contoh surat bisa dilihat dan diunduh di laman www.depkop.go.id.
Anda bisa mendatangi lembaga-lembaga
pengusul resmi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk meminta surat ini. Di antaranya:

– Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di provinsi dan kabupaten/kota
– Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum

– Kementerian atau Lembaga

– Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang telah terdaftar di OJK.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

UMKM Corner

Berharap dari “Holding” Multimanfaat

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Pemerintah dan DPR satu suara untuk membentuk “holding” ultra mikro. Apa manfaatnya bagi UMKM?

Setelah menggabungkan bank syariah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal membentuk induk usaha atau holding ultra mikro, yang menyatukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, holding ultra mikro akan memberi kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengajukan pembiayaan permodalan. Bahkan, bisa mengajukan kredit kembali dengan plafon yang lebih tinggi.

“Yang tadinya nasabah PNM Rp 1 juta–Rp 3 juta tanpa agunan, dengan sinergi bisa naik kelas jadi Rp 20 juta–Rp 50 juta,” jelas Erick, dalam Rapat Kerja Nasional Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), awal Maret 2021 lalu.

Menurutnya, holding juga dapat mengagregasi seluruh data UMKM secara komprehensif, sehingga bantuan permodalan dan pembinaan berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Misalnya, berapa modal yang diperlukan usaha di bidang fesyen, dan bagaimana holding bisa membantu ekspor.

Manfaat selanjutnya, yakni menurunkan biaya perusahaan yang bermuara pada efisiensi dan optimalisasi kredit bagi UMKM. Erick memperkirakan, cost of fund bisa mencapai sekitar 5–6 persen berkat merger tiga perusahaan itu. Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini menargetkan, holding ultra mikro akan diresmikan pada kuartal III/2021 atau sekitar September 2021.

Proses merger

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, proses pembentukan holding ultra mikro akan dimulai dengan mengurus status kepemilikan dan permodalan kelompok terlebih dahulu. BRI akan menghimpun dana lewat skema penerbitan saham baru atau rights issue. Setelah itu, Pegadaian dan PNM akan membeli dengan saham seri B negara.

“Setelah transaksi rights issue, BRI akan memiliki seluruh saham seri B negara milik Pegadaian dan PNM,” ungkap Sri Mulyani.

Namun, pemerintah tetap akan memiliki Pegadaian dan PNM karena masih ada saham seri A Dwiwarna di kedua perusahaan itu. Sedangkan saham pemerintah di BRI masih akan tersisa sekitar 56,75 persen. Artinya, BRI nantinya akan menjadi entitas utama.

Setelah persoalan kepemilikan dan permodalan selesai, sinergi BRI dengan Pegadaian dan PNM bisa berjalan untuk mengejar target pemerintah.

Bangun ekosistem

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andreas Eddy Susetyo menyambut baik rencana holding ini. Bahkan, ia menyebut rencana itu sebagai terobosan yang tepat dalam membangun ekosistem sektor ultra mikro. Menurutnya pembentukan holding memiliki multimanfaat yang tak hanya untuk UMKM, tetapi juga bagi BUMN.

“Tentunya kami dasarnya mendukung ekosistem itu karena manfaatnya. Bagi BRI-nya sendiri adalah meningkatkan valuasi melalui peningkatan profitabilitas BRI, Pegadaian, maupun PNM,” kata Andreas, kepada Majalah Pajak, pada (5/3).

Menurut Andreas, holding akan melahirkan efektivitas dan efisiensi, sehingga pemerintah lebih siaga dalam membina segmen usaha kelas paling bawah (ultra mikro) sampai bisnis kelas menengah.

Terpenting, holding ultra mikro diyakini Andreas mampu mendorong penurunan cost of fund yang berdampak pada penurunan bunga bagi pelaku UMKM.

“Selama ini pelaku usaha ultra mikro masih bergantung pada rentenir. Pemerintah menargetkan sebanyak 29 juta usaha ultra mikro bisa mendapat fasilitas pembiayaan sampai 2024 melalui pembentukan holding,” ujar Andreas.

Komitmen itu sejalan pula dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) pemerintah untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Yang paling penting bagi masyarakat adalah kemudahan akses permodalan. Karena di catatan kami ada 15 juta UMKM yang belum mendapatkan akses modal itu. Terus penting bagi masyarakat mendapat pendanaan yang lebih murah,” kata Andreas.

Dengan demikian, holding ultra mikro akan berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui majunya usaha. Ia juga berharap Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM.

Andreas menyarankan pemerintah memitigasi risiko penyatuan tiga BUMN itu. Pertama, dengan menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegadaian dan PNM. Kedua, dengan tetap menjalankan proses bisnis dan budaya layanan Pegadaian dan PNM. Ketiga, memastikan bunga pembiayaan yang lebih rendah untuk 29 juta usaha ultra mikro sampai tahun 2024.

Lanjut baca

UMKM Corner

Lalu Lintas Mesti Selaras

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Agar UMKM mampu mengambil peluang di pasar domestik maupun global, pembenahan sistem logistik merupakan hal yang urgen dilakukan.

Berdasarkan Logistic Performance Index 2018, Indonesia berada di peringkat 46 sebagai negara dengan biaya logistik tertinggi. Angka ini jauh di bawah Cina yang berada di peringkat 26; Thailand, 32; Vietnam, 39; dan Malaysia, 41. Artinya, biaya logistik Indonesia tertinggi di negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Secara nomimal, biaya logistik Indonesia masih 24 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp 3.560 triliun.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di beberapa kesempatan sudah menyinggung masalah inefisiensi logistik. Ia mengatakan, tingginya biaya logistik akan menurunkan daya saing usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sistem logistik merupakan bagian dari rantai pasok yang meliputi siklus persediaan, pergudangan, transportasi, dan sistem informasi.

“Biaya logistik, biaya transportasi, merupakan komponen terbesar yang tidak reliable. Saya yakin dengan kerja yang fokus, dengan peta jalan yang jelas dan terukur, maka sistem logistik nasional negara kita menjadi lebih efisien, biaya logistik yang terbuka transparan dan kompetitif, layanan logistik yang menjadi lebih murah dan lebih cepat,” kata Jokowi.

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM Ari Anindya Hartika pun mengakui, masalah UMKM bukan melulu permodalan, melainkan distribusi logistik dan ketersediaan bahan baku.

“Persoalan lain yang utama itu masih ada beberapa pelaku UMKM yang bergantung bahan baku impor, sementara ongkos logistiknya mahal, di saat yang sama terjadi penurunan daya beli masyarakat,” kata Ari dalam webinar bertajuk “Industri Logistik Penopang UMKM Naik Kelas di Masa Pandemi”, Rabu (24/2/2021).

Dirundung persoalan di atas, tak mengherankan bila kinerja ekspor UMKM Indonesia masih rendah, hanya bertengger di ranking ke-5 di ASEAN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sektor UMKM hanya menyumbang sebesar 14,37 persen terhadap kontribusi ekspor nasional. Sementara, kontribusi UMKM terhadap ekspor mencapai 60 persen di Tiongkok dan 40 persen di Singapura. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan kontribusi ekspor UMKM ditargetkan mencapai 21,6 persen di tahun 2024.

Akan terintegrasi

Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia memiliki Sistem Logistik Nasional (Sislognas) 2012. Rencana ini memuat pembangunan sebuah ekosistem logistik nasional alias national logistics ecosystem yang mengintegrasikan proses bisnis sehingga permintaan dan penawaran dapat terakomodasi dengan baik.

Program lantas diteruskan oleh Jokowi melalui pembangunan platform digital terpadu. Mulai dari proses bisnis, sistem transaksi, teknologi informasi, produksi, pemasaran, sistem hukum dan peraturan, manusia dan jejaring, investasi aset strategis, dan ekonomi geopolitik.

Secara simultan, pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Bahkan, infrastruktur jalan diperbaiki sampai ke pelosok melalui program dana desa. Upaya ini dilakukan supaya arus barang dapat berjalan lancar dan cepat.

Tak berhenti di situ, untuk membenahi sistem logistik, pemerintah bahkan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada 16 Juni 2020. Melalui Inpres ini, pemerintah membuat program national logistics ecosystem (NLE) untuk menurunkan biaya logistik.

NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.

Ada beberapa poin dalam agenda NLE. Pertama, menciptakan regulasi yang efisien dan standar layanan yang prima dengan penerapan simplifikasi serta penghapusan repetisi dan duplikasi proses bisnis. Kedua, kolaborasi layanan pemerintah dengan platform pelaku usaha di bidang logistik. Ketiga, menciptakan strategi penataan ruang logistik yang tepat dengan didukung sistem teknologi informasi yang mampu menciptakan kolaborasi digital atas seluruh proses logistik dalam satu platform.

Nantinya, semua komponen sistem logistik akan terintegrasi dalam satu platform yang mencakup proses penyelesaian dokumen pengangkutan laut atau udara; custom clearance; perizinan; penyelesaian dokumen pengeluaran dari pelabuhan (SP2), serta pencarian alat angkut; pergudangan. Seluruh rangkaian ini dapat dipantau dan disupervisi oleh semua entitas yang terkait dengan rantai logistik.

Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Zakir Sjakur Machmud menyarankan agar sistem logistik di Indonesia juga mengutamakan manajemen lalu lintas barang, distribusi, dan pergudangan. Bukan hanya berfokus pada soal infrastruktur semata.

“Kondisi geografis kita itu kepulauan. Banyak UMKM di Pulau Jawa bahan bakunya sering kali dari Indonesia Timur. Kenapa ongkos angkut kapal itu bisa mahal? Karena perginya bawa barang, pulang kosong. Biaya Logistik kita jadi mahal,” kata Zakir kepada Majalah Pajak, pada akhir Februari lalu.

Oleh karena itu, ia merekomendasikan pemerintah mengusung prinsip ship follow the trade (kapal beserta pelabuhan mengikuti perdagangan) bukan sebaliknya. Sehingga arus barang dapat berjalan efisien. Secara simultan, pemerintah tetap mengusung trade follow the ship (perdagangan mengikuti lalu lintas kapal di pelabuhan) untuk membuka potensi baru di daerah 3T (terdepan, terpencil, terluar).

“Kita sudah punya konsep logistik tol laut, jalan Tol Trans Sumatera, pelabuhan—itu fasilitas saja, walaupun itu juga sangat penting. Paling penting ada lalu lintas barang tadi, ” kata Dosen Ekonomi Industri dan Perekonomian Indonesia ini.

Lanjut baca

Breaking News

Agar UMKM dan “Startup” Tetap Eksis dan Berkembang

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajk.net – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat vital dan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di negara yang sedang berkembang, tetapi juga di negara maju. Di Indonesia, keberadaan UMKM sangat penting karena tidak hanya sebagai penyerap tenaga kerja, tapi juga kontribusinya terhadap PDB paling besar jika dibandingkan sektor usaha lainnya.

Melihat hal itu, Program Studi S3 Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara mengadakan webinar perpajakan yang mengambil tema “Insenitif Perpajakan dalam rangka Menciptakan Kemudahan Berusaha untuk UMKM dan Startup” pada Jumat (19/3/21).

Acara yang dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Amad Sudiro ini menghadirkan beberapa narasumber praktisi perpajakan, di antaranya Partner dan Pendiri LF Consulting Lani Dharmasetya, Managing Partner Rey & Co Jakarta Attorneys at Law Alessandro Rey, dan Praktisi Pajak, Hukum, Pabean, Kurator dan Pengurus Mahasiswa Jhon Eddy.

Dalam sambutannya, Amad Sudiro mengungkapkan, kegiatan ini diharapkan dapat terus dikembangkan oleh mahasiswa Program Studi Doktor Hukum dan Program Studi Hukum baik Magister maupun Sarjana.

“Saya berharap akan ada kelanjutan webinar-webinar dengan topik lain, di mana para mahasiswa bergantian untuk menyampaikan gagasan yang memang menjadi topik kekinian,” kata Amad.

Amad berpendapat, terkait insentif perpajakan, perlu disoroti dari berbagai aspek bagaimana pengembangan UMKM dan Startup memperoleh porsi yang menarik sehingga mereka dapat tumbuh kembang.

“Karena di era masa pandemi Covid-19 ini, bagaimana kita tahu banyak pengembangan pelaku usaha yang kemudian mengalami krisis karena kondisi pandemi. Harapannya UMKM dan Startup ini tetap terus eksis dan berkembang dalam mengembangkan usahanya,” tambahnya.

Di sesi pertama, Lani Dharmasetya menjelaskan tentang gambaran umum insentif perpajakan bagi UMKM serta definisi UMKM. Menurutnya, UMKM merupakan salah satu sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dan banyak sekali insentifnya.

“Saya baru mengalami ada perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebanyak lima kali dalam masa pandemi setahun. Selain itu, pemerintah memberikan insentif pajak sebesar Rp 670 miliar kepada 248.275 UMKM per 17 Februari lalu,” jelasnya.

Di sesi kedua, Jhon Eddy memaparkan tentang pajak dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Badan, insentif pembayaran dan penyetoran pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil, pembukuan sederhana dan pencatatan, tata cara pemenuhan kewajiban secara elektronik, simulasi perhitungan sanksi administrasi, pokok-pokok perubahan PPN menurut UU Ciptaker, dan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sedang kan di sesi terakhir, Alessandaro menjabarkan tentang fasilitas perpajakan untuk UMKM dan Startup, salah satunya adalah perubahan dari PMK 110 tahun 2020 menjadi PMK 9 tahun 2021.

“Pada prinsipnya, perubahan itu memberikan insentif yang lebih baik dan lebih banyak kepada pelaku usaha khususnya UMKM dan Startup. Baik yang masih bersifat konvensional, semi konvensional, atau sudah murni on-line,” katanya.

Sebagai penutup, Ketua Program Studi S3 Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Mella Ismelina menegaskan bahwa pajak bukanlah suatu hal yang mengerikan dan bukanlah beban bagi masyarakat. “Pajak pasti akan terkena pada setiap orang yang melakukan kegiatan atau profesi apa pun dan pajak bukanlah beban, tapi merupakan hak dan kewajiban kita untuk melaporkan kepada negara,” pungkasnya.

 

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved