Connect with us

UMKM Corner

Lima Penanya Terpilih UMKM Corner Batch VII Periode 11 November-9 Desember 2020

W Hanjarwadi

Published

on

Sesuai dengan pengumuman Majalah Pajak pada Rabu (19/8/2020), untuk mendukung UMKM, Majalah Pajak meluncurkan rubrik “UMKM Corner”. Melalui rubrik ini, pembaca dapat bertanya seputar UMKM kepada narasumber melalui email. Rubrik UMKM Corner kali ini diampu langsung oleh Henda Roshenda Noor, Komisaris Utama Elcorps.

Bagi Taxpeople yang belum terpilih saat ini,  silakan kirimkan lagi pertaanyaan kalian melalui email umkmcorner.majalahpajak@gmail.com. Jangan lupa sertakan data diri, seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat lengkap, nama akun instagram.

Lima orang penanya terpilih akan mendapatkan apresiasi setiap minggunya. Jangan lupa ikuti instagram Majalah Pajak @majalahpajak untuk mendapatkan informasi terbaru.

Berikut ini adalah lima penanya terpilih yang dijawab langsung oleh oleh Henda Roshenda Noor, Periode 11 November-9 Desember 2020

1. Reni Suciyanti, Bojong Gede, Bogor

Pertanyaan:

Assalamualaikum warahmatullahi wa barokatuh, Ibu Henda.Terima kasih sebelumnya kepada Majalah Pajak dan tentu kepada Ibu Henda atas kesempatan yang telah diberikan ke saya. Mempunyai dana darurat bisnis sangatlah penting, ketika bisnis mengalami penurunan yang drastis, dana darurat bisnis bisa menopang bisnis beberapa waktu. Sehingga waktu itu adalah kesempatan dan juga acuan untuk mempertahankan, mengakhiri, bahkan mengubah produk bisnis. Berapa banyakkah idealnya dana darurat bisnis ini harus dimiliki (Berapa bulan dalam menopang bisnis), dimana dari dana ini seorang pebisnis bisa mempunyai waktu untuk memitigasi apakah mempertahankan, mengakhiri, bahkan mengubah produk bisnis?

Jawaban:

Wa’alaikumsalam warahmatullahi wa barokatuh.

Betul sekali Ibu Reni, dana darurat sangat penting dialokasikan baik untuk keuangan keluarga, apalagi berbisnis. Fungsinya tentu untuk memitigasi segala sesuatu yang tidak terduga seperti kebakaran, bencana alam, atau di masa pandemi seperti sekarang ini di mana segala sesuatunya tidak menentu. Namun, untuk besaran dana darurat bisnis bergantung pada jenis dan domisili usaha Ibu Reni. Idealnya, dana darurat dialokasikan sebesar 6-12 bulan rata-rata pengeluaran per bulan, ya. Untuk penyimpanannya, dana darurat bisa buat tabungan sendiri, dan jika sudah terkumpul bisa dimasukkan dalam bentuk deposito. Terpenting, kita harus bisa membedakan betul mana situasi darurat, mana situasi yang tidak darurat, sehingga kita tidak membuat-buat alasan untuk memakai dana itu.

2. Ade Ifansyah, Pasir Mulya, Bogor

Pertanyaan:

Assalamualaikum warahmatullahi wa barokatuh. Semoga dalam keadaan baik dan sehat Ibu Henda dan tim Majalah Pajak. Masa pandemi memang berhasil menghambat berbagai aktivitas bisnis. Apa langkah yang harus diambil saat bisnis kita harus tutup? Karena sebagai pemilik bisnis, saya harus selalu bersiap untuk beragam risiko yang bakal terjadi selama berbisnis. Salah satu risiko terburuk adalah bangkrut dan bisnis saya harus tutup. Dan terpenting yang saya pahami bahwa gagal dalam bisnis bukan berarti gagal meraih kesuksesan hidup.

Jawaban:

Wa’alaikumsalam warahmatullahi wa barokatuh.. Yth Pak Ade,

Situasi pandemi memang mengharuskan kita untuk kreatif, banyak pembelajaran dari imbas pandemi covid-19. Untuk setiap usaha, perlu punya exit strategy dan survival strategy (tutup, perkecil, ganti, tiarap) yang di-define pada saat kondisi normal.

Sayangnya, Bapak tidak menceritakan bisnis yang sekarang apa, di mana dan berapa volumenya. Saat ini menghadapi pademi setiap usaha harus ada akses ke dana dalam kondisi darurat. Sebagai pelaku bisnis tentu harus jaga kepercayaan para vendor, kreditur, dan investor agar bisa tetap dipercaya bank. Untuk restruktur kredit harus ada tabungan, tergantung berapa volume bisnisnya. Sudah harus dipikirkan ada investor, karena kalau tidak ada likuiditas maka bisnis jadi almarhum. Jadi kalau harus tutup ya tutup nanti bikin baru/atau usaha lain lagi. Demikian semoga berguna.

3. Rudi Ramdani, Bojong Gede, Bogor

Pertanyaan:

Assalamualaikum warahmatullahi wa barokatuh.

Ibu Henda yang saya hormati. Belakangan ini saya sering mendengar banyak lembaga ekonomi yang di belakangnya diembel-embeli syariah, seperi bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah. Yang ingin saya tanyakan adalah apa sebenarnya ekonomi syariah itu?Jazakumullah Khairan Katsira atas jawabannya. Wassalamu’alaikum Wr.

Wb.

Jawaban:

Dear Pak Rudi Wassalamuálaikum.

Secara umum Pengertian Ekonomi Syariah adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang membahas tentang ekonomi dengan ajaran agama Islam yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. Ya kalau Bank berarti bank yang menjalankan operasionalnya tidak bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah Nabi, itu singkatnya. Tentu regulasinya akan lebih detail lagi.

4. Sugiyanti, Cibinong, Bogor

Pertanyaan:

Saya mempunyai usaha kecil menjual kopi yang baru mulai 3 bulan. Usaha kecil saya ini harus mengatasi persaingan yang kuat dari bisnis yang sudah ada sebelumnya bahkan sudah mapan. Untuk meraih pangsa pasar, usaha kecil wajib menorehkan strategi branding. Boleh minta masukannya Bu Henda bagaimana baiknya saya memilih strategi

branding untuk menciptakan identitas produk saya dan agar citra yang baik tertanam di benak konsumen. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Henda.

Jawaban:

Hallo Mbak Sugiyanti, semoga semuanya lancar ya, bisnis kopi nampaknya lagi booming ya sampai ke pelosok-pelosok daerah, ini tentu menggairahkan dan memberi harapan. Membahas brand yang ingin dilahirkan bisa panjang, tetapi yang penting coba pahami mengapa harus mempunyai brand, merek atau karakteristik lainnya dari sebuah produk atau jasa yang bisa membedakan dengan yang lain atau yang sudah ada.

Membangun brand perlu segala upaya yang fokus dan konsisten, menentukan misal visi serta logo yang ingin dikenal, yang konsumen dengan mudah mengasosiasikan produk secara positif. Intinya, image brand ini diciptakan untuk bertahan dalam jangka lama.

Selain itu, sebaiknya memiliki website untuk memudahkan konsumen menemukan produk kita, lalu terus menerus diusahakan membangun engagement dengan konsumen, juga memengaruhi secara psikologis konsumen kalau hanya kopi kita yang bisa memenuhi. Ini keren kalau berhasil.

5.  Annisa Novia, Pondok Labu, Jakarta Selatan

Pertanyaan:

Apakah para pedagang daring (online) yang menjalankan sistem dropship juga harus memiliki izin usaha? Apa UMKM yang tidak memiliki toko fisik diharuskan untuk memiliki izin usaha?

Jawaban:

Pada umumnya, semua usaha karena ditujukan untuk jangka yang tidak terbatas, maka harus dilengkapi izin-izinnya juga recording-nya (data-data keuangan) agar punya histori.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

UMKM Corner

Tahun 2023, Pertamina Telah Salurkan Rp 141 Miliar untuk 5.116 Mitra Binaan

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.pertamina.com

Sepanjang 2023, PT Pertamina (Persero) melalui Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK), telah menyalurkan kredit bergulir hingga Rp 141, 9 miliar kepada 5.116 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dana PUMK disalurkan kepada pelaku UMKM dari berbagai sektor mulai perdagangan, kerajinan tangan, pertanian, home industry, jasa dan lain sebagainya.

Dana PUMK yang disalurkan kepada UMKM di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Penyaluran tertinggi diberikan kepada 950 UMKM di Jawa Tengah (Jateng) sebesar Rp 27,7 miliar, kemudian penyaluran terbanyak selanjutnya adalah Jawa Barat (Jabar) Rp 20,1 miliar, Jawa Timur (Jatim) Rp 16,4 miliar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 13,8 miliar, Bali Rp 12,1 miliar, DKI Jakarta Rp 7,8 miliar, dan Kalimantan Barat (Kalbar) Rp 6,9 miliar.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, pelaku UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat yang menggerakkan ekonomi nasional. menurutnya, UMKM terbukti tahan banting dalam menghadapi berbagai situasi di Indonesia, seperti krisis moneter hingga wabah Covid-19.

“Penyaluran ini merupakan komitmen Pertamina mendorong pelaku UMKM terus maju dan berkembang sehingga bisa berkontribusi dalam membuka lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional, bahkan sebagian UMKM binaan Pertamina juga mampu berekspansi ke pasar mancanegara sehingga ikut mengharumkan nama bangsa,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (07/02).

Dalam Penyaluran dana PUMK, Pertamina bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

“Dana PUMK ini sifatnya kredit lunak, mudah diakses oleh pelaku UMKM, dan sifatnya harus berputar atau revolving, sehingga manfaatnya akan semakin banyak dirasakan bagi UMKM. Harapannya dengan suntikan modal, usaha UMKM bisa semakin berkembang,” tambahnya.

Salah satu penerima manfaat dana UMKM Samson menyampaikan bahwa bergabung menjadi mitra binaan Pertamina sangat membantu dalam mengembangkan usaha soto betawi yang dimilikinya. Samson sendiri sudah berdagang lebih dari 1,5 tahun di Stasiun Cikini. Ia berharap, kelak dapat mempunyai toko sendiri di lokasi yang lebih strategis supaya bisa menarik pelanggan lebih banyak

“Setelah menjadi mitra Pertamina, usaha saya bisa berkembang. Saya bisa mendapatkan pelatihan dan juga bertukar pengalaman dari sesama UMKM yang sudah lebih sukses. Tentu sangat bermanfaat untuk memotivasi saya supaya bisa lebih maju lagi,” ujar Samson.

Selain pendanaan, Pertamina juga telah menjalankan berbagai program pembinaan yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari pembinaan level regional, nasional hingga internasional. Kegiatan pembinaan UMK yang dijalankan meliputi pameran, pelatihan dan workshop. Selain itu, ada juga pelatihan e-learning, short course, pendampingan dan coaching, marketplace on-line, sertifikasi, business matching dan bentuk pembinaan lainnya.

Continue Reading

UMKM Corner

Koperasi Jadi Instrumen Transformasi

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

UMKM tidak seharusnya bercokol di sektor-sektor ekonomi marginal berteknologi rendah. Program transformasi diharapkan berlanjut di pemerintahan mendatang.

 

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengeklaim bahwa seluruh jajarannya selama lima tahun terakhir ini telah meletakkan fondasi yang cukup kuat agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu menguasai pasar domestik maupun pasar global. Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2023 bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan”, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (29/05/23).

“Untuk pengembangan koperasi dan UMKM, kami pastikan sudah membangun ekosistem yang mendorong koperasi dan UMKM tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari industri. Sehingga, kebijakan seperti ini semestinya bisa terus dilanjutkan,” ungkapnya dalam keterangan resmi.

Ia menambahkan, ekosistem yang sudah dibangun terdiri dari kemudahan berusaha, akses kepada pembiayaan, akses kepada teknologi industri yang modern, hingga 40 persen alokasi belanja pemerintah membeli produk koperasi dan UMKM.

Di acara yang dihadiri seluruh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM seluruh Indonesia (provinsi dan kabupaten/kota) secara luring dan daring tersebut, Teten menginginkan koperasi dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas.

“Caranya, dengan mengonsolidasikan usaha-usaha kecil, sehingga mereka bisa memiliki skala usaha yang masuk dalam skala ekonomi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Teten berharap program seperti ini tetap dilanjutkan pada pemerintahan mendatang. Terlebih, pihaknya tidak ingin UMKM tertinggal di sektor-sektor ekonomi marginal yang berteknologi rendah.

“Kita harus menyiapkan UMKM menjadi backbone ekonomi nasional yang bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas,” imbuhnya.

Industrialisasi

Saat ini, pemerintah akan mendesain pengembangan UMKM agar dapat diindustrialisasi di kemudian hari seperti yang sudah ditempuh Jepang, Korsel, dan Cina. Indonesia harus melakukan evolusi untuk menghapus kesenjangan antara industri dan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah pun tengah menyiapkan beberapa program unggulan.

Kementerian juga tengah menyiapkan ekosistem kelembagaan bagi koperasi, yang sejak 1992 tidak terurus dengan baik. Teten mengakui, belakangan ini banyak bermunculan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah alias gagal bayar. Undang-Undang (UU) Perkoperasian tahun 1992 masih menyatakan pengawasan koperasi dilakukan secara mandiri oleh pengawas koperasi. Padahal, saat koperasi sudah besar, pola pengawasan mandiri tidak akan memadai lagi.

Teten bahkan tidak menampik adanya sejumlah pelaku kejahatan di sektor keuangan yang sengaja mendirikan koperasi, memanfaatkan masih lemahnya sistem pengawasan koperasi.

“Banyak koperasi bermasalah yang background-nya didirikan para pebisnis. Ini menjadi bisnis uang. Bukan lagi mendirikan KSP untuk membantu usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan pembiayaan atau modal kerja,” ungkapnya.

Sektor riil

Di sisi lain, Menteri Teten juga menjelaskan bahwa ke depan, pihaknya akan mengembangkan koperasi-koperasi di sektor riil. Industri kelapa sawit, misalnya, sekarang masih dikuasai industri besar. Padahal, sekitar 41,2 persen lahan sawit yang ada merupakan milik petani sawit mandiri (perorangan).

“Untuk itu, kita sudah membuat kebijakan afirmasi di mana koperasi-koperasi sawit yang memiliki lahan per 1000 hektare bisa membangun pabrik crude palm oil (CPO) dan minyak makan merah yang jauh lebih sehat. Bukan minyak goreng,” jelasnya.

Dengan begitu, para petani sawit tidak akan lagi bergantung pada industri besar dalam menjual tandan buah segar (TBS), melainkan membuat hilirisasi sampai menghasilkan minyak, sehingga kesejahteraan petani jauh lebih baik. Dengan begitu, harga minyak goreng pun lagi dipermainkan, karena masyarakat punya banyak pilihan.

“Yang jelas, harga minyak makan merah akan jauh lebih murah. Karena, teknologi produksinya jauh lebih sederhana, hingga konsep pabrik terintegrasi antara pabrik, kebun, dan market,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim menjabarkan bahwa pemerintah ingin mengembangkan perekonomian dalam negeri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Tahun 2023 ini kita menyiapkan perencanaan 2024 yang menjadi tahun penting. Lebih dari itu, kita ingin mentransformasi ekonomi yang inklusif dan memperkuatnya supaya tumbuh berkelanjutan,” ujar Arif.

Untuk itu, Arif pada 2024 mendatang, untuk meningkatkan produktivitas koperasi, UMKM, dan kewirausahaan, KemenkopUKM menyusun Tujuh Program Prioritas. Ketujuh program itu mencakup pendataan lengkap koperasi dan UMKM, Pengelolaan Terpadu UMKM, implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Redesign PLUT-KUMKM (The New PLUT sebagai Center of Excellence, Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (petani dan nelayan), pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga layanan Rumah Kemasan.

Continue Reading

UMKM Corner

Kuatkan Umkm Lewat Kur Dan Pameran

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

Selain mengoptimalkan penyaluran KUR, BSI juga terus dampingi UMKM binaannya untuk ambil bagian dalam pameran bertaraf internasional.

 

P T Bank Syariah Indonesia Tbk atau (BSI) terus mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat peran dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air. Salah satunya dengan menyalurkan KUR lebih dari Rp 1 triliun di wilayah Jawa Barat. Secara nasional, tahun ini BSI menyediakan KUR sebesar Rp 14 triliun di 38 provinsi di Indonesia.

Direktur Retail Banking BSI Ngatari mengungkapkan, pada penyaluran KUR di Jawa Barat tahun 2022, sebesar 62 persen disalurkan untuk sektor perdagangan. Kemudian sebesar 10 persen disalurkan ke sektor pertanian/perikanan/ perkebunan, dan sebesar 7 persen ke industri pengolahan, serta 1 persen lainnya disalurkan di sektor lainnya.

“BSI berkomitmen untuk terus membantu masyarakat Jawa Barat dalam meningkatkan dan mendorong roda perekonomian, khususnya di sektor UMKM guna menaikkan taraf hidup. Salah satunya lewat penyaluran KUR, yang alhamdulillah tiap tahunnya terus meningkat, baik dari sisi penyaluran maupun jumlah penerima manfaatnya,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Majalah Pajak, Kamis (06/04/2023).

Ia menambahkan, BSI memberikan pendampingan, edukasi keuangan dan kepastian offtaker kepada para petani yang menjadi mitra Pondok Pesantren Al-Ittifaq “Mudah-mudahan, melalui penyaluran KUR ini, tingkat kesejahteraan ekonomi para petani dapat lebih baik ke depannya,” ujarnya.

Kinerja impresif

BSI membukukan kinerja yang impresif sepanjang 2022 dengan membukukan laba bersih sebesar Rp 4,26 triliun. Pertumbuhan laba perseroan diiringi dengan meningkatnya aset BSI yang saat ini mencapai Rp 305,73 triliun, tumbuh 15,24 persen secara tahunan (year on year). Selain itu juga ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang sehat dari segmen retail dan wholesale, serta didukung oleh peningkatan dana murah, kualitas pembiayaan yang baik, efisiensi dan efektivitas biaya dan fee-based income.

Baca Juga: Skema Pinjaman Likuiditas untuk UMKM

Hingga Desember 2022 lalu, total pembiayaan BSI mencapai Rp 207,70 triliun, dengan porsi pembiayaan yang didominasi oleh pembiayaan konsumer sebesar Rp 106,40 triliun, atau tumbuh 25,94 persen. Selain itu, pembiayaan wholesale sebesar Rp 57,18 triliun atau tumbuh 15,80 persen dan pembiayaan mikro yang mencapai Rp 18,74 triliun, atau tumbuh 32,71 persen.

BSI terus menyasar nasabah[1]nasabah yang memiliki aset pertama, berpenghasilan tetap dan wirausaha. Pada 2022, BSI mencatat segmen pembiayaan konsumer (Griya, Oto, Multiguna) tumbuh melesat. Begitupula dengan wholesale yang berfokus pada pembiayaan sindikasi dan kolaborasi dengan Pemerintah, dan pembiayaan mikro berfokus pada penyaluran pembiayaan UMKM, KUR dan kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah.

Di sisi lain, untuk memperkuat UMKM, BSI telah melakukan sejumlah inisiatif strategis. Seperti menyediakan akses digital, optimalisasi peran agregator dan reseller, perluasan pasar serta peningkatan sumber daya manusia (SDM), hingga mendirikan UMKM Centre BSI yang saat ini berada di 3 kota yaitu Aceh, Yogyakarta dan Surabaya dengan sekitar 1.517 UMKM binaan. Ngatari menjelaskan bahwa kinerja fundamental BSI di segmen UMKM dan juga dukungan lainnya seperti mengikutsertakan dalam pameran besar sudah seharusnya berjalan beriringan.

“Dari sisi performa bisnis, penyaluran pembiayaan syariah terus mengalami peningkatan, tercatat per Desember 2022 pembiayaan BSI segmen SME sebesar Rp 18,904 triliun dan Mikro Rp 18,740 triliun atau tumbuh 97,72 persen (SME) dan 132,7 persen (Mikro) secara yoy (tahunan),” jelasnya.

Baca Juga: Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

Fasilitasi UMKM

Untuk menunjukkan dukungan seriusnya dalam mendorong UMKM naik kelas, BSI juga memfasilitasi UMKM binaannya untuk mengikuti ajang pameran bertaraf internasional.

Sebelum diikutsertakan dalam gelaran pameran berkelas nasional, UMKM binaan perseroan terlebih dahulu mengikuti workshop, pelatihan, dan pendampingan. Mereka mendapat edukasi tentang pengembangan produk, peningkatan kualitas produk, pemasaran, hingga akses ke pembiayaan formal. Kemudian, BSI mengikutsertakan UMKM binaannya dalam INACRAFT, sebuah pameran kerajinan berskala internasional.

“Melalui ajang ini BSI mengajak para UMKM untuk percaya diri berada di pameran nasional, bersaing dari sisi kualitas, ide kreatif, dan harga. Sehingga, setelah ajang ini selesai, para UMKM yang ikut dalam pameran bisa membawa insight dan rencana bisnis yang baik ke depannya,” ujarnya.

Selain mengikutsertakan mereka dalam pameran nasional, BSI juga mendampingi UMKM binaan dari hulu hingga hilir demi menciptakan ekosistem UMKM yang sehat dan berdaya saing global.

Salah satu UMKM binaan BSI yang menjadi peserta pameran, yakni perajin batik merek Paradise Batik, menjadi yang pertama di industri batik dan satu[1]satunya di Indonesia yang menerima Sertifikat Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian RI.

Menurut Ngatari, keberpihakan BSI kepada UMKM juga diwujudkan dengan mendorong pelaku usaha untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pelatihan dan mendapatkan pendanaan dengan sistem syariah.

Continue Reading

Populer