Terhubung dengan kami

Topic

Lika-Liku Penyaringan Konsultan Pajak

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Fungsi konsultan pajak sangat strategis bagi negara. Karenanya, perlu lembaga independen dan kredibel untuk mencetak konsultan pajak yang andal dan profesional.

Awal tahun 2017 lalu menjadi angin segar bagi profesi konsultan pajak setelah dua tahun lebih terkatung-katung tak memiliki akses ujian sertifikasi. Seperti diketahui, sejak lahirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak, penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) tak bisa lagi diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara USKP di bawah naungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Sebelum ada PMK tersebut, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005, hanya ada asosiasi profesi tunggal yang diizinkan melakukan USKP, yaitu IKPI. Kini, sesuai PMK 111 Tahun 2014, USKP harus diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP). PPSKP akan menjalankan masa kerja selama tiga tahun sejak KMK ditetapkan pada 19 September 2016.

Sejak peraturan tersebut terbentuk, butuh waktu sekitar dua tahun untuk PPSKP bisa menjalankan fungsinya menggantikan BP USKP yang selama ini diselenggarakan IKPI. Alhasil, selama proses transisi itu, praktis USKP mandek, sehingga tak ada lagi sertifikasi bagi calon konsultan pajak. Ujian penyetaraan bagi mantan pegawai pajak yang hendak menjadi konsultan pajak pun turut terhenti total.

Lamanya proses itu, menurut Ketua Komite Pengarah PPSKP, Arfan, karena penyusunan dan penetapan struktur organisasi PPSKP harus didahului dengan pembentukan Komite Pengarah dan Komite Pelaksana yang terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan.

“Dalam Komite Pengarah, ada figur-figur dari DJP, Itjen Kementerian Keuangan, BPPK, akademisi, asosiasi, dan praktisi. Jadi, prosesnya enggak mudah, karena menyangkut kesediaan yang kami tunjuk, dan minta izin menteri dulu. Berkali-kali kami desain struktur organisasi ini supaya bisa berjalan bagus,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak ini.

Arfan meyakinkan, perubahan proses penyelenggaraan USKP ini dilakukan secara lebih ketat dan profesional. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kualitas asosiasi konsultan pajak, meningkatkan kualitas konsultan pajak, meningkatkan pengawasan terhadap konsultan pajak, dan menghindari conflict of interest.

Hal itu diamini oleh Suminarto Basuki Komite, anggota IKPI yang ditunjuk sebagai Ketua Komite Pelaksana PPSKP. Suminarto menegaskan, proses ujian sama sekali tak bisa diintervensi. Dari sisi materi, soal-soal setiap mata ujian melibatkan banyak pemangku kepentingan di bidangnya masing-masing. Mulai dari tim IT, korektor, pengawas, penjaga materi, dan lainnya. Setiap materi disegel dan disandi dengan kode acak. Identitas peserta pun dirahasiakan sehingga juri atau korektor tidak bisa mengetahui nama peserta ujian.

Setelah komite terbentuk dan aturan pelaksanaannya terbit, Komite Pelaksana pun melakukan gerak cepat melaksanakan tugasnya menyelenggarakan USKP bagi calon konsultan pajak. Hingga hari ini, Suminarta menyebut, setidaknya pihaknya sudah tiga kali menyelenggarakan USKP dan berhasil mencetak tak kurang dari tujuh ribu konsultan pajak.

“Perubahan proses penyelenggaraan USKP dilakukan secara lebih ketat dan profesional. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas asosiasi konsultan pajak.”

Lebih “fair”

Ketua Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Suherman Saleh menyambut baik, penyelenggaraan USKP sesuai dengan PMK 111 2014 ini. Menurut Suherman, melalui mekanisme ini, USKP terlihat lebih fair dan lebih berkualitas.

Senada dengan AKP2I, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir berpendapat, lahirnya PMK ini merupakan upaya pemerintah agar konsultan pajak bisa menjalankan tertib organisasi dan peran strategisnya dalam mendampingi dan membantu Wajib Pajak (WP). Penting bagi mereka untuk memahami berbagai aspek perpajakan agar mereka tidak melanggar aturan dan terhindar dari sanksi.

“Jangan menyepelekan karena yang diurus itu uang negara. Kalau sudah masuk sebagai pajak, itu uang negara. Kalau belum, itu uang WP, uang rakyat. Jadi, konsultan pajak harus tertib,” kata Soebakir kepada Majalah Pajak.

Soebakir menekankan, anggota asosiasi konsultan pajak haruslah mereka yang sudah mendapatkan izin praktik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah lulus ujian sertifikasi dan memegang brevet. Hal ini ditegaskan pula lewat surat edaran Dirjen Pajak tahun sebelumnya (SE-04/PJ/2010) yang melarang seluruh pegawai di lingkungan DJP menerima konsultan pajak yang tidak resmi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap asosiasi konsultan pajak juga dilakukan oleh DJP.

Untuk menjaga kualitas dan profesionalismenya, bahkan, menurut Rahmadi Murwanto, idealnya konsultan pajak juga masuk dalam pembinaan Pusat Pembinaan Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan. Direktur Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) itu tak menampik PMK 111 2014 sudah berjalan dengan baik. Namun, menurutnya harus ada lembaga spesifik yang dapat memastikan PMK tersebut dapat berjalan konsisten.

“Bicara ideal, saya menyarankan konsultan pajak dibina dan dikontrol oleh PPPK. PPPK yang mengawasi sistem atau peraturan ini dijalankan atau tidak,” kata Rahmadi.

Rahmadi menjelaskan, fungsi konsultan pajak sangat strategis bagi negara. Menurutnya, konsultan pajak adalah bagian dari sistem perpajakan nasional. Mitra DJP dalam menyusun peraturan perpajakan yang lebih efisien. Selain itu, konsultan pajak berfungsi mendorong tingkat kepatuhan perpajakan di titik ekulibrium, yaitu kepatuhan yang sukarela. Artinya, peran konsultan pajak bukan hanya sebagai penyedia jasa, tapi memiliki peran strategis bagi negara sehingga profesi ini tidak bisa diserahkan ke organisasi profesi sepenuhnya.

Managing Editor Majalah Pajak, Freelance Writer, Web Content Management Solutions

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Topic

Untuk Mengurangi Sengketa Pemeriksaan

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah, melalui PP Nomor 46 Tahun 2013 telah mewajibkan perusahaan atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar harus mengadakan pembukuan. Sedangkan, yang berada di bawah penghasilan kotor tersebut, wajib melakukan pencatatan. Sehingga, sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak (WP) dapat secara kooperatif meminjamkan catatan atau pembukuannya.

“WP wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang berlaku umum, karena saat diperiksa, WP itu wajib meminjamkan pembukuan atau pencatatan. Namanya menghitung pajak, ya harus ada pembuktian catatan,” kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan saat acara Media Briefing, awal Maret lalu.

Namun apabila saat dilakukan pemeriksaan, WP tidak dapat menunjukkan catatan atau tidak kooperatif meminjamkan pembukuan, maka petugas pajak dapat menghitung omzet dengan menggunakan metode lain, seperti yang dituangkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK/2018 yang mulai berlaku sejak 12 Februari lalu.

Robert menyebut, PMK 15 Tahun 2018 diberlakukan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan WP dan Pemeriksa, serta mengurangi sengketa yang kerap timbul saat pemeriksaan. “Sering kali menimbulkan sengketa karena WP merasa, ‘Ini modelnya dari mana sih? Metodenya dari mana?’ Nah, untuk mengurangi sengketa inilah, supaya meng-create kepastian hukum dan perlindungan WP dan pemeriksa.”

Robert juga menampik apabila PMK tersebut dibuat seolah-olah DJP memiliki kewenangan baru, selain hak dan kekuasaan untuk memeriksa dan meneliti apakah perhitungan pajak secara self- assessment oleh WP sudah dilakukan dengan benar. Toh, PMK ini hanya diberlakukan saat WP tidak memiliki catatan ataupun pembukuan, atau WP tidak mau bekerja sama dengan pemeriksa untuk meminjamkan catatan.

“Supaya kita paham dulu konteksnya, ini berlaku pada usaha pokok atau ritel. (Apabila) dia bilang enggak punya buku, enggak punya catatan, terus pendekatannya gimana? Kalau dia enggak nyelenggarain pembukuan, pencatatan, terus ngitungnya sembarangan, salah juga.”

Menurut PMK tersebut, ada delapan metode pendekatan lain yang dapat diberlakukan oleh pemeriksa, di antaranya melalui transaksi tunai dan nontunai; sumber dan penggunaan dana; perhitungan biaya hidup; dan perhitungan rasio. Namun DJP memastikan bahwa metode yang dikenakan sesuai dengan data valid yang telah didapat DJP.

Robert pun menambahkan, metode tersebut juga telah dilaksanakan sebelumnya oleh pemeriksa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ/2017, tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

“Metode ini sudah ada, tapi diatur di dalam Surat Edaran Dirjen Pajak, dan kami benarkan karena di Undang-Undang PPh-nya sudah diamanatkan supaya diatur dengan PMK. Jadi ini menuntun pemeriksa dan juga memberi tahu kepada WP kalau enggak punya (catatan atau pembukuan), kami terpaksa pakai metode ini.”

 

Lanjutkan Membaca

Topic

PMK 15 untuk Kepastian Hukum dan Keadilan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

PMK 15 Tahun 2018 diniatkan untuk memberi kepastian hukum, perlindungan Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. Namun, beberapa frasa aturan ini dinilai masih multitafsir sehingga menimbulkan ambigu.

Awal Maret lalu publik kembali gaduh merespons lahirnya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah. Setelah sebelumnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 19 Tahun 2018 yang dituding sebagai jurus mengejar harta orang yang sudah meninggal, kini giliran PMK Nomor 15 Tahun 2018 yang memancing keresahan. Peraturan tentang cara lain menghitung peredaran bruto itu dinilai sebagai upaya Direktorat jenderal Pajak (DJP) mengejar pajak secara agresif. Namun, kegaduhan itu wajar. Nyaris semua beleid perpajakan yang diterbitkan pemerintah selalu menimbulkan kegaduhan.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Prastowo, maklum, pada dasarnya memang tidak ada yang suka dengan pajak sehingga aturan pajak selalu menjadi isu yang seksi. Apalagi di tengah panasnya suhu tahun politik yang begitu sensitif.

Prastowo mengimbau, Wajib Pajak tak perlu takut. Sebab, tidak ada pajak baru, atau pemungutan yang agresif dan cara pemerintah mencari-cari kesalahan Wajib Pajak. PMK ini merupakan pelaksanaan Pasal 14 Ayat (5) UU PPh yang memerintahkan Menteri Keuangan untuk menetapkan cara lain menghitung peredaran bruto, dalam hal Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, atau tidak memperlihatkan pencatatan/bukti-bukti pendukungnya.

“PMK 15 ini hanya aturan pelaksanaan yang justru untuk menciptakan kepastian dan keadilan,” kata Prastowo Maret lalu.

Namun, Prastowo melihat, PMK-15 ini memiliki catatan penting yang harus diperhatikan. Ada frasa yang harus diberi penafsiran yang jelas agar tidak subjektif dan menciptakan ketidakpastian di lapangan guna menjamin hak Wajib Pajak dan menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Misalnya frasa “tidak sepenuhnya” pada Pasal 1. Ia juga mengimbau agar DJP memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menguji metode yang digunakan pemeriksa pajak, agar sesuai atau mendekati kondisi yang sebenarnya.

Konsultan pajak dari Pratama Indomitra Konsultan, Prianto Budi Saptono pun berpendapat, masalah utama dari munculnya polemik PMK ini ada pada peraturan yang tidak sempurna sehingga selalu muncul ambigu. Ada frasa yang tidak monosemantik sehingga muncul interpretasi hukum berbeda-beda sesuai kepentingan masing-masing.

Hal itu diamini oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Bidang Perpajakan Apindo Prijo Handojo, berharap ada Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) pajak sebagai penjelasan pelaksanaan PMK tersebut. Menurutnya, tanpa penjelasan yang detil. peraturan justru ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Kata-kata ‘tidak sepenuhnya’ bisa ditafsirkan macam-macam oleh petugas pajak. Maka, untuk menimbulkan kepastian hukum perlu ditegaskan dengan Perdirjen Pajak,” sebutnya.

PMK 15 ini hanya aturan pelaksanaan yang justru untuk menciptakan kepastian dan keadilan.

Perlindungan WP dan fiskus

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan pun menegaskan, PMK 15 2018 untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan Wajib Pajak dan Pemeriksa, serta mengurangi sengketa yang kerap timbul saat pemeriksaan. Ia menerangkan, sistem pemungutan pajak self-assessment telah diberlakukan di Indonesia sejak reformasi Undang-Undang Perpajakan tahun 1983, menggantikan aturan sebelumnya yang menganut pemungutan pajak melalui official assessment. Pada self-assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak terutangnya.

Sebagai konsekuensi sistem self-assessment, perlu ada pengawasan dari DJP. DJP juga memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, sekaligus memastikan sistem self-assessmentt sudah diterapkan dengan benar.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan kepada Wajib Pajak yang memiliki kriteria seperti adanya pernyataan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh lebih bayar, pengajuan SPT rugi, SPT tidak atau terlambat disampaikan, SPT yang berdasarkan hasil seleksi risiko (risk-based selection), dan lain-lain. Sedangkan untuk pelaksanaannya, pemeriksaan pada Wajib Pajak meliputi penelusuran kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, serta sinkronisasi antara pemenuhan kewajiban perpajakan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

“Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang berlaku umum, karena saat diperiksa, Wajib Pajak itu wajib meminjamkan pembukuan atau pencatatan. Namanya menghitung pajak, ya, harus ada pembuktian catatan,” kata Robert Pakpahan di acara Media Briefing, awal Maret lalu.

Namun, apabila saat dilakukan pemeriksaan Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan catatan atau tidak kooperatif meminjamkan pembukuan, maka petugas pajak dapat menghitung omzet dengan menggunakan metode lain, seperti yang dituangkan pada PMK Nomor 15 2018.

 

Lanjutkan Membaca

Topic

Harus Bisa Menyamakan Ilmu

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

 

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) merasa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2014 cukup mengakomodasi terciptanya persaingan sehat antarkonsultan pajak dan dapat mencetak konsultan pajak yang berkualitas di Indonesia.

Ketua umum AKP2I Suherman Saleh menyambut baik dengan terbitnya PMK tersebut, “PMK ini adalah penghargaan tertinggi dari Menteri Keuangan kepada konsultan pajak, karena sebelumnya aturan tentang konsultan pajak itu hanya untuk internal DJP,” ungkapnya saat di temui Majalah Pajak di Jakarta, Kamis (22/02).

Suherman menambahkan, dengan adanya PMK 111 ini, konsultan pajak seharusnya berbangga karena kelas pengakuan dan tingkat pengaturan telah sampai ke level nasional. “Walaupun bagaimana, kebijaksanaan menteri tentu lebih mengikat dibandingkan dengan kebijakan dirjen,” tambahnya.

“Bagi konsultan pajak, terutama bagi anggota AKP2I, keadilan yang telah dibentuk oleh Menteri Keuangan yang diamankan oleh DJP melalui PMK 111 ini wajib dipertahankan dan harus diperjuangkan.”

Harus diamankan

Peraturan Menteri ini, menurut Suherman, punya tujuan mulia, yaitu agar konsultan pajak dapat berkembang dengan baik di tanah air. Lebih jauh lagi, ia menjelaskan perubahan struktur dan mekanisme USKP (Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak) lewat peraturan tersebut merupakan kebijaksanaan terbaik yang harus diterima dan diamankan.

“Menurut saya, USKP yang sekarang ini jauh lebih baik. Berdasarkan cerita dari teman-teman, penyelenggaraan ujiannya lebih fair, apa yang diujikan jelas, ujiannya jelas, nilainya jelas. Jadi, semua diselenggarakan secara profesional,” tambahnya.

Menyikapi kabar bahwa beberapa kalangan tidak menyetujui peraturan ini, Suherman menjelaskan bahwa PMK 111 tahun 2014 justru merupakan peraturan yang dapat mengurangi perbedaan pendapat antara WP dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Kita harus bisa menyamakan ilmu antara ilmu yang dianut oleh undang-undang perpajakan dengan ilmu yang dianut oleh WP yang bukan berdasarkan undang-undang perpajakan. Dengan begitu WP dan DJP tidak saling bertengkar terus-menerus,” ujar Suherman. “Nah, itu terjadi dulu, tapi dengan adanya PMK 111 sekarang ini, hal seperti itu sudah mulai dikurangi.”

Suherman selaku Ketua Umum AKP2I mendukung penuh kebijakan Menteri Keuangan ini. Logo AKP2I, kata Suherman, bahkan telah melambangkan jembatan antara WP dengan aparat pajak guna memenuhi rasa keadilan.

“Bagi konsultan pajak, terutama bagi anggota AKP2I, keadilan yang telah dibentuk oleh Menteri Keuangan yang diamankan oleh DJP melalui PMK 111 ini wajib dipertahankan dan harus diperjuangkan. Kalau keadilan ini enggak kita perjuangkan untuk dipertahankan, itu sama saja kita berkhianat kepada keadilan,” ungkapnya.

Ia berharap melalui implementasi PMK 111 Tahun 2014 ini, pajak lebih mudah diterima dan dipahami masyarakat karena WP diberi kesempatan untuk diperlakukan secara adil.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News1 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News3 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News4 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News6 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News6 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News7 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News9 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2015. Sesuai...

Analysis2 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak daripada tiang”....

Advertisement Pajak-New01

Trending