Terhubung dengan kami

Topic

Lika-Liku Penyaringan Konsultan Pajak

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Fungsi konsultan pajak sangat strategis bagi negara. Karenanya, perlu lembaga independen dan kredibel untuk mencetak konsultan pajak yang andal dan profesional.

Awal tahun 2017 lalu menjadi angin segar bagi profesi konsultan pajak setelah dua tahun lebih terkatung-katung tak memiliki akses ujian sertifikasi. Seperti diketahui, sejak lahirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak, penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) tak bisa lagi diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara USKP di bawah naungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Sebelum ada PMK tersebut, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005, hanya ada asosiasi profesi tunggal yang diizinkan melakukan USKP, yaitu IKPI. Kini, sesuai PMK 111 Tahun 2014, USKP harus diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP). PPSKP akan menjalankan masa kerja selama tiga tahun sejak KMK ditetapkan pada 19 September 2016.

Sejak peraturan tersebut terbentuk, butuh waktu sekitar dua tahun untuk PPSKP bisa menjalankan fungsinya menggantikan BP USKP yang selama ini diselenggarakan IKPI. Alhasil, selama proses transisi itu, praktis USKP mandek, sehingga tak ada lagi sertifikasi bagi calon konsultan pajak. Ujian penyetaraan bagi mantan pegawai pajak yang hendak menjadi konsultan pajak pun turut terhenti total.

Lamanya proses itu, menurut Ketua Komite Pengarah PPSKP, Arfan, karena penyusunan dan penetapan struktur organisasi PPSKP harus didahului dengan pembentukan Komite Pengarah dan Komite Pelaksana yang terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan.

“Dalam Komite Pengarah, ada figur-figur dari DJP, Itjen Kementerian Keuangan, BPPK, akademisi, asosiasi, dan praktisi. Jadi, prosesnya enggak mudah, karena menyangkut kesediaan yang kami tunjuk, dan minta izin menteri dulu. Berkali-kali kami desain struktur organisasi ini supaya bisa berjalan bagus,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak ini.

Arfan meyakinkan, perubahan proses penyelenggaraan USKP ini dilakukan secara lebih ketat dan profesional. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kualitas asosiasi konsultan pajak, meningkatkan kualitas konsultan pajak, meningkatkan pengawasan terhadap konsultan pajak, dan menghindari conflict of interest.

Hal itu diamini oleh Suminarto Basuki Komite, anggota IKPI yang ditunjuk sebagai Ketua Komite Pelaksana PPSKP. Suminarto menegaskan, proses ujian sama sekali tak bisa diintervensi. Dari sisi materi, soal-soal setiap mata ujian melibatkan banyak pemangku kepentingan di bidangnya masing-masing. Mulai dari tim IT, korektor, pengawas, penjaga materi, dan lainnya. Setiap materi disegel dan disandi dengan kode acak. Identitas peserta pun dirahasiakan sehingga juri atau korektor tidak bisa mengetahui nama peserta ujian.

Setelah komite terbentuk dan aturan pelaksanaannya terbit, Komite Pelaksana pun melakukan gerak cepat melaksanakan tugasnya menyelenggarakan USKP bagi calon konsultan pajak. Hingga hari ini, Suminarta menyebut, setidaknya pihaknya sudah tiga kali menyelenggarakan USKP dan berhasil mencetak tak kurang dari tujuh ribu konsultan pajak.

“Perubahan proses penyelenggaraan USKP dilakukan secara lebih ketat dan profesional. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas asosiasi konsultan pajak.”

Lebih “fair”

Ketua Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Suherman Saleh menyambut baik, penyelenggaraan USKP sesuai dengan PMK 111 2014 ini. Menurut Suherman, melalui mekanisme ini, USKP terlihat lebih fair dan lebih berkualitas.

Senada dengan AKP2I, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir berpendapat, lahirnya PMK ini merupakan upaya pemerintah agar konsultan pajak bisa menjalankan tertib organisasi dan peran strategisnya dalam mendampingi dan membantu Wajib Pajak (WP). Penting bagi mereka untuk memahami berbagai aspek perpajakan agar mereka tidak melanggar aturan dan terhindar dari sanksi.

“Jangan menyepelekan karena yang diurus itu uang negara. Kalau sudah masuk sebagai pajak, itu uang negara. Kalau belum, itu uang WP, uang rakyat. Jadi, konsultan pajak harus tertib,” kata Soebakir kepada Majalah Pajak.

Soebakir menekankan, anggota asosiasi konsultan pajak haruslah mereka yang sudah mendapatkan izin praktik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah lulus ujian sertifikasi dan memegang brevet. Hal ini ditegaskan pula lewat surat edaran Dirjen Pajak tahun sebelumnya (SE-04/PJ/2010) yang melarang seluruh pegawai di lingkungan DJP menerima konsultan pajak yang tidak resmi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap asosiasi konsultan pajak juga dilakukan oleh DJP.

Untuk menjaga kualitas dan profesionalismenya, bahkan, menurut Rahmadi Murwanto, idealnya konsultan pajak juga masuk dalam pembinaan Pusat Pembinaan Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan. Direktur Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) itu tak menampik PMK 111 2014 sudah berjalan dengan baik. Namun, menurutnya harus ada lembaga spesifik yang dapat memastikan PMK tersebut dapat berjalan konsisten.

“Bicara ideal, saya menyarankan konsultan pajak dibina dan dikontrol oleh PPPK. PPPK yang mengawasi sistem atau peraturan ini dijalankan atau tidak,” kata Rahmadi.

Rahmadi menjelaskan, fungsi konsultan pajak sangat strategis bagi negara. Menurutnya, konsultan pajak adalah bagian dari sistem perpajakan nasional. Mitra DJP dalam menyusun peraturan perpajakan yang lebih efisien. Selain itu, konsultan pajak berfungsi mendorong tingkat kepatuhan perpajakan di titik ekulibrium, yaitu kepatuhan yang sukarela. Artinya, peran konsultan pajak bukan hanya sebagai penyedia jasa, tapi memiliki peran strategis bagi negara sehingga profesi ini tidak bisa diserahkan ke organisasi profesi sepenuhnya.

Managing Editor Majalah Pajak, Freelance Writer, Web Content Management Solutions

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Topic

Jangan Asal Transfer Teknologi Canggih

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Masuknya investasi asing di Indonesia harus membawa teknologi maju yang dapat meningkatkan kualitas SDM melalui transfer teknologi.

Indonesia harus memperkuat sektor industri domestik di era ekonomi digital atau yang dikenal dengan istilah revolusi industri keempat. Utusan Khusus Presiden RI untuk Jepang Rachmat Gobel mengemukakan, upaya memperkuat industri dalam negeri dapat ditempuh dengan mengundang masuknya investasi asing yang membawa teknologi maju sehingga dapat memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

“Tentu kita harapkan industri yang masuk ke Indonesia itu membawa teknologi yang lebih advance karena ini kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas SDM,” ujar Rachmat kepada Majalah Pajak usai menghadiri peresmian Indonesia-Japan Business Network di Kantor Pusat Kementerian Perindustrian RI, Jakarta, Rabu (8/8).

Ia mengingatkan pentingnya pembangunan SDM sebagai kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan dan persaingan global. Rachmat menambahkan, penerapan teknologi canggih pada revolusi industri keempat tentu harus diiringi dengan kemampuan SDM yang dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi. Upaya peningkatan kemampuan SDM itu dapat dilakukan melalui rangkaian program pendidikan di pusat-pusat pelatihan.

“Kalau SDM-nya tidak siap, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, tidak bisa hanya sekadar teknologi canggih,” jelasnya.

 “Karena jumlah tenaga kerja di Indonesia besar, mesti ada keseimbangan antara penggunaan tenaga kerja dan teknologi.”

Tenaga kerja dan teknologi

Rachmat memaparkan, Indonesia harus dapat memanfaatkan masuknya investasi asing untuk peningkatan SDM. Ia memberi contoh investasi Jepang yang banyak membangun pabrik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar melainkan juga tujuan investasi.

“Sudah banyak perusahaan Jepang yang membangun industri nasional dan pusat-pusat pelatihan. Ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia,” urainya.

Ia mengakui satu hal yang belum maksimal dimanfaatkan dalam investasi asing adalah alih teknologi khususnya yang terkait dengan pengembangan produk. Upaya alih teknologi ini dapat dimulai dengan proses produksi yang lebih efisien agar perusahaan di Indonesia memiliki produktivitas dan berdaya saing tinggi.

“Lewat investasi asing, harus ada teknologi maju yang dibawa. Dan karena jumlah tenaga kerja di Indonesia besar, mesti ada keseimbangan antara penggunaan tenaga kerja dan teknologi,” ujar Rachmat.

Lanjutkan Membaca

Topic

“Role Model” Penerapan 4IR

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Lima sektor industri strategis tanah air menjadi pionir dan dapat role model implementasi revolusi industri 4.0, di antaranya industri automotif dan tekstil yang dinilai mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Ada lima sektor industri utama yang menjadi fokus penerapan awal revolusi industri 4.0 atau Fourth Industrial Revolution/4IR seperti yang tertuang dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 yang digagas Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin). Kelima sektor itu adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, automotif, kimia, serta elektronik. Sektor-sektor itu dipilih berdasarkan daya ungkitnya terhadap pertumbuhan produk domestik bruto baik dari neraca perdagangan, pasar domestik, maupun penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, pemerintah juga melihat sisi kesiapan mereka dalam menyongsong 4IR, baik dari sisi teknologi maupun SDM. Diharapkan, kelima sektor ini menjadi pionir dan role model agar sektor industri lain dapat ikut mengimplementasikan 4IR dengan sukses.

Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menjelaskan, sebagai bagian dari ekonomi global, para pelaku industri Indonesia dituntut untuk dapat menguasai dan menerapkan teknologi industri 4.0. Dengan demikian, mereka bisa berkompetisi dengan pelaku industri global dalam memperebutkan pasar domestik serta pasar global—melalui ekspor sehingga industri bisa terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Teknologi 4IR

Bob menyatakan, di era Industri 4.0, pelaku industri dituntut mengintegrasikan kemahiran digital dalam proses industri dalam rangka peningkatan produktivitas, daya saing, serta melawan inefisiensi. Sebagai perusahaan manufaktur automotif, di tahap awal TMMIN telah menerapkan dan mempersiapkan teknologi konektivitas untuk menunjangnya.

Dari sisi perawatan, misalnya. TMMIN berinovasi mengubah perspektif manufaktur dari membetulkan (preventive menjadi diagnosis predictive). Di sini, inefisiensi dilawan dengan mengurangi periode down-time (kondisi saat mesin tidak dapat digunakan) melalui sensor-sensor yang setiap saat mengawasi kondisi mesin produksi. Dengan begitu, kegiatan pemeliharaan berlangsung efektif mencegah mesin produksi berhenti beraktivitas.

Selain itu, TMMIN telah menciptakan rantai pasok automotif yang efisien, di mana sistem Real Time Integrated End to End mengoneksi sekaligus mengawasi seluruh rantai aktivitas, baik dari pemasok hingga konsumen sehingga bentuk operasional yang optimum dapat tercapai. Pada sisi produksinya, TMMIN juga meningkatkan kemampuan proses pengurutan guna mempercepat waktu tanggap saat ada hambatan atau cacat di salah satu prosesnya.

Bob juga menyebutkan, untuk mendukung efektivitas produksi dan inovasi itu, TMMIN mengandalkan teknologi internet of things (IoT) sejak tiga tahun terakhir.

“Aplikasi IoT dalam aktivitas produksi kami saat ini adalah dalam bentuk Part Procurement System, Traceability System, Production Instruction System, Maintenance Monitoring System, dan Quality Checking System,” ujarnya melalui pernyataan tertulis kepada Majalah Pajak, akhir Agustus lalu.

Di kesempatan yang lain, CEO PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, saat ini teknologi 4IR masih cenderung mahal sehingga membutuhkan investasi yang besar. Manajemen pun mesti memikirkan apakah teknologi itu benar-benar dibutuhkan perusahaan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Namun, Iwan yakin ke depannya industri tanah air akan mampu mengadopsi teknologi 4IR, karena pelan-pelan akan menjadi murah.

“Kalau investasinya bagus, pasti dilaksanakan oleh industri besar-besar juga. Kadang-kadang 4.0-nya juga masih mahal, penemuannya masih mahal, investasinya juga mahal. Kadang-kadang masih belum layak, tapi is going there, karena, kan, teknologi makin murah,” tuturnya saat ditemui Majalah Pajak di kantornya di bilangan Sudirman, Jakarta, Selasa (21/8).

Dari segi teknologi, saat acara Indonesia Industrial Summit 2018, April lalu, Iwan menyebut, selama lima tahun terakhir Sritex menghabiskan 100 juta dollar AS untuk menerapkan otomatisasi, robotisasi, dan digitalisasi hampir di sebagian lini produksi.

Ia juga menjelaskan, proses digitalisasi dapat diaplikasikan pada sistem desain, tetapi tidak bisa diterapkan pada sistem tenun. Namun, sistem tenun bisa menggunakan sistem robotik PLC (programmable logic controller), yang menggunakan algoritma untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi.

“Dulu, print itu memakan waktu. Bikin screen, bikin film, memakan waktu minimum 6 jam mungkin baru jadi screen-nya atau setengah hari, baru jadi cetakannya. Baru inject warnanya dicocokkin dulu. Proses itu bisa memakan waktu satu hari. Sekarang digital, hitungannya menit. Tahun ini kami tinggikan lagi speed-nya, kami investasi di situ,” jelas Iwan.

Untuk IoT, produsen tekstil dan produk tekstil skala internasional ini telah menggunakan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) agar semuanya terintegrasi dari dapur hingga bagian teras produksi.

“Jadi, pengawasan, semua data itu sudah terintegrasi. Connect laporan secara on-line (real time). Itu yang mungkin menurut kami harus improve, di business intelligence-nya dari ERP itu,” imbuh Iwan.

“Selama lima tahun terakhir Sritex menghabiskan 100 juta dollar AS untuk menerapkan otomatisasi, robotisasi, dan digitalisasi hampir di sebagian lini produksi.”

SDM tetap berdaya

Semua sepakat bahwa kemampuan SDM yang cakap merupakan kunci sukses Industri 4.0. Iwan mengatakan, teknologi harus didukung dengan SDM yang kuat yang kemudian diikuti oleh keterampilan. Iwan pun mengklaim, walau sudah menerapkan teknologi 4IR, Sritex tidak ingin merumahkan karyawannya, terutama yang memiliki keahlian dan disiplin.

“Jadi, arahnya bukan mem-PHK, tapi SDM yang tiap hari ketemu dengan kami ini akan di-training lagi, dipersiapkan untuk ekspansi Sritex. Jadi, saya sudah punya raw material manusialah, istilahnya.”

Iwan pun mengapresiasi pemerintah yang dengan giat memperbanyak pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku industri, sehingga tidak ada lagi jarak antara keduanya.

Hingga kini, Sritex yang bekerja sama dengan Kemenperin ini terus mengambil lulusan dari Technopark Solo, Jawa Tengah, sebagai tenaga kerja di bagian produksi. Selain itu, Sritex juga memiliki Corporate Culture Development Program, tujuannya agar pekerja memiliki budaya bekerja yang cepat, produktif, dan

Sejalan dengan Sritex, Bob mengatakan, untuk mendukung program pemerintah dan berupaya agar memiliki SDM yang tepat sasaran, TMMIN sudah sejak 2017 menjalankan Program Vokasi Industri.

Program yang terdiri dari pendalaman keterampilan dasar dan praktik langsung di lini produksi di pabrik-pabrik TMMIN ini memiliki beberapa jurusan yang berhubungan dengan manufaktur automotif seperti logistik, pemeliharaan (maintenance), pencetakan (moulding), serta manajemen produksi.

Saat ini Vokasi Industri TMMIN dapat menampung sebanyak 100 peserta yang terdiri dari pelajar, pencari kerja, dan pekerja. Ke depan, TMMIN akan menambah kapasitas hingga 400 peserta. Di bawah koordinasi Kemenperin, TMMIN juga bekerja sama dengan enam universitas terkemuka, di antaranya UI, ITB, UGM, dan ITS untuk penelitian dan studi komprehensif khusus kendaraan elektrifikasi. Harapannya, riset ini dapat membantu memetakan kondisi dan kebutuhan riil pelanggan, termasuk kesiapan dan tantangan mengembangkan industri dan infrastruktur kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

Lanjutkan Membaca

Topic

Administrasi Pemajakan di Era Industri 4.0

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Indonesia bersama dengan 115 anggota negara/yurisidksi l yang tergabung dalam komunitas internasional Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) tengah mengupayakan terwujudnya norma pemajakan era ekonomi digital dalam skema revolusi industri 4.0. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, John Hutagaol mengatakan, konsensus global itu akan terealisasi pada tahun 2020.

“Konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan yang timbul akibat Revolusi Industri 4.0. Mayoritas anggota Inclusive Framework on BEPS sepakat untuk memilih consensus-based long term solution hingga tahun 2020,” jelas John di Kantor Pusat DJP, Jumat (24/8).

Ia menjelaskan, Industri 4.0 telah menimbulkan disrupsi pada seluruh aspek kegiatan usaha. Transaksi usaha antarnegara/yurisdiksi dapat dilaksanakan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Pengaruh disrupsi akan mentransformasikan sistem perpajakan secara global, terutama standar dan norma pemajakannya yang masih konvensional. Seperti diketahui, saat ini keberadaan suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) ditentukan oleh kehadiran fisik (physical presence). Padahal, keberadaan suatu BUT merupakan salah satu kriteria untuk menentukan adanya hak pemajakan suatu negara/yurisdiksi atas penghasilan dari transaksi.

TFDE

Menghadapi fenomena itu, sejak tahun 2017, Inclusive Framework on BEPS sepakat untuk membentuk gugus tugas bernama Task Force on the Digital Economy (TFDE). Tugasnya, melakukan kajian atas perkembangan teknologi informasi sekaligus dampak atas dunia usaha. TFDE juga bertugas memberi rekomendasi mengenai standar dan norma pemajakan atas aktivitas ekonomi digital.

Kemudian, pada pertemuan Inclusive Framework ke-5 akhir Juni 2018 di Lima Peru, TFDE memaparkan lebih jauh mengenai kriteria Significant Economic Presence (SEP) dalam menentukan keberadaan suatu BUT. Diharapkan pada pertemuan berikutnya di Paris awal tahun 2019, TFDE dapat melengkapi kajiannya terkait metode alokasi laba (profit allocation method) dengan memerhatikan aspek value creation.

“Bila kriteria baru BUT itu dapat diterima sebagai konsensus global pada tahun 2020, maka diharapkan hak pemajakan dapat dibagi secara fair di era ekonomi digital,” imbuh Direktur Peraturan Perpajakan II tahun 2012-2016 itu.

Kemajuan teknologi informasi pada revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi perpajakan yang lebih baik.

Pemajakan nasional

Namun, sejatinya, lanjut John, revolusi industri tidak mengubah prinsip-prinsip dasar pemajakan. “Prinsip dasar pemajakan tetap mengacu pada four canons-nya Adam Smith yaitu equity, certainty, convenience, and economy,” sebut pria yang juga menjadi dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.

Dari sisi equality, keadilan akan terwujud bila tidak timbul perlakuan pajak yang diskriminasi terhadap pelaku usaha on-line dengan pelaku usaha konvensional, demikian pula terhadap pelaku usaha on-line lokal dengan pelaku usaha on-line asing. Intinya, menurut John, seluruh pelaku usaha yang memperoleh penghasilan dari Indonesia harus membayar pajak.

Sementara untuk certainty dan convenience, selain dapat dipenuhi dengan menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, juga dapat diwujudkan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi secara masif dalam pelayanan perpajakan misalnya e-registration, e-filing, e-billing, e-faktur, dan e-Bupot.

“Kemajuan teknologi informasi pada revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi perpajakan yang lebih baik di mana proses bisnisnya lebih terintegrasi, lebih efisien dan akuntabel sehingga dapat menekan administration cost,” Tambahnya.

Dari aspek ekonomi, pelayanan perpajakan seperti pendaftaran, pelaporan dan penyetoran pajak sudah dapat terlayani secara elektronik dan hal itu akan menekan biaya kepatuhan (compliance cost) bagi Wajib Pajak.

“Tidak ada jenis penghasilan baru yang muncul, misalnya dari transaksi e-Commerce. Yang membedakannya hanyalah cara atau metode bertransaksi,” tutup John.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News4 minggu lalu

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News1 bulan lalu

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News1 bulan lalu

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News2 bulan lalu

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News2 bulan lalu

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News3 bulan lalu

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News4 bulan lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News8 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News9 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News10 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Advertisement Pajak-New01

Trending