Terhubung dengan kami

Topic

Lika-Liku Penyaringan Konsultan Pajak

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Fungsi konsultan pajak sangat strategis bagi negara. Karenanya, perlu lembaga independen dan kredibel untuk mencetak konsultan pajak yang andal dan profesional.

Awal tahun 2017 lalu menjadi angin segar bagi profesi konsultan pajak setelah dua tahun lebih terkatung-katung tak memiliki akses ujian sertifikasi. Seperti diketahui, sejak lahirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak, penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) tak bisa lagi diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara USKP di bawah naungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Sebelum ada PMK tersebut, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005, hanya ada asosiasi profesi tunggal yang diizinkan melakukan USKP, yaitu IKPI. Kini, sesuai PMK 111 Tahun 2014, USKP harus diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP). PPSKP akan menjalankan masa kerja selama tiga tahun sejak KMK ditetapkan pada 19 September 2016.

Sejak peraturan tersebut terbentuk, butuh waktu sekitar dua tahun untuk PPSKP bisa menjalankan fungsinya menggantikan BP USKP yang selama ini diselenggarakan IKPI. Alhasil, selama proses transisi itu, praktis USKP mandek, sehingga tak ada lagi sertifikasi bagi calon konsultan pajak. Ujian penyetaraan bagi mantan pegawai pajak yang hendak menjadi konsultan pajak pun turut terhenti total.

Lamanya proses itu, menurut Ketua Komite Pengarah PPSKP, Arfan, karena penyusunan dan penetapan struktur organisasi PPSKP harus didahului dengan pembentukan Komite Pengarah dan Komite Pelaksana yang terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan.

“Dalam Komite Pengarah, ada figur-figur dari DJP, Itjen Kementerian Keuangan, BPPK, akademisi, asosiasi, dan praktisi. Jadi, prosesnya enggak mudah, karena menyangkut kesediaan yang kami tunjuk, dan minta izin menteri dulu. Berkali-kali kami desain struktur organisasi ini supaya bisa berjalan bagus,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak ini.

Arfan meyakinkan, perubahan proses penyelenggaraan USKP ini dilakukan secara lebih ketat dan profesional. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kualitas asosiasi konsultan pajak, meningkatkan kualitas konsultan pajak, meningkatkan pengawasan terhadap konsultan pajak, dan menghindari conflict of interest.

Hal itu diamini oleh Suminarto Basuki Komite, anggota IKPI yang ditunjuk sebagai Ketua Komite Pelaksana PPSKP. Suminarto menegaskan, proses ujian sama sekali tak bisa diintervensi. Dari sisi materi, soal-soal setiap mata ujian melibatkan banyak pemangku kepentingan di bidangnya masing-masing. Mulai dari tim IT, korektor, pengawas, penjaga materi, dan lainnya. Setiap materi disegel dan disandi dengan kode acak. Identitas peserta pun dirahasiakan sehingga juri atau korektor tidak bisa mengetahui nama peserta ujian.

Setelah komite terbentuk dan aturan pelaksanaannya terbit, Komite Pelaksana pun melakukan gerak cepat melaksanakan tugasnya menyelenggarakan USKP bagi calon konsultan pajak. Hingga hari ini, Suminarta menyebut, setidaknya pihaknya sudah tiga kali menyelenggarakan USKP dan berhasil mencetak tak kurang dari tujuh ribu konsultan pajak.

“Perubahan proses penyelenggaraan USKP dilakukan secara lebih ketat dan profesional. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas asosiasi konsultan pajak.”

Lebih “fair”

Ketua Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Suherman Saleh menyambut baik, penyelenggaraan USKP sesuai dengan PMK 111 2014 ini. Menurut Suherman, melalui mekanisme ini, USKP terlihat lebih fair dan lebih berkualitas.

Senada dengan AKP2I, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir berpendapat, lahirnya PMK ini merupakan upaya pemerintah agar konsultan pajak bisa menjalankan tertib organisasi dan peran strategisnya dalam mendampingi dan membantu Wajib Pajak (WP). Penting bagi mereka untuk memahami berbagai aspek perpajakan agar mereka tidak melanggar aturan dan terhindar dari sanksi.

“Jangan menyepelekan karena yang diurus itu uang negara. Kalau sudah masuk sebagai pajak, itu uang negara. Kalau belum, itu uang WP, uang rakyat. Jadi, konsultan pajak harus tertib,” kata Soebakir kepada Majalah Pajak.

Soebakir menekankan, anggota asosiasi konsultan pajak haruslah mereka yang sudah mendapatkan izin praktik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah lulus ujian sertifikasi dan memegang brevet. Hal ini ditegaskan pula lewat surat edaran Dirjen Pajak tahun sebelumnya (SE-04/PJ/2010) yang melarang seluruh pegawai di lingkungan DJP menerima konsultan pajak yang tidak resmi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap asosiasi konsultan pajak juga dilakukan oleh DJP.

Untuk menjaga kualitas dan profesionalismenya, bahkan, menurut Rahmadi Murwanto, idealnya konsultan pajak juga masuk dalam pembinaan Pusat Pembinaan Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan. Direktur Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) itu tak menampik PMK 111 2014 sudah berjalan dengan baik. Namun, menurutnya harus ada lembaga spesifik yang dapat memastikan PMK tersebut dapat berjalan konsisten.

“Bicara ideal, saya menyarankan konsultan pajak dibina dan dikontrol oleh PPPK. PPPK yang mengawasi sistem atau peraturan ini dijalankan atau tidak,” kata Rahmadi.

Rahmadi menjelaskan, fungsi konsultan pajak sangat strategis bagi negara. Menurutnya, konsultan pajak adalah bagian dari sistem perpajakan nasional. Mitra DJP dalam menyusun peraturan perpajakan yang lebih efisien. Selain itu, konsultan pajak berfungsi mendorong tingkat kepatuhan perpajakan di titik ekulibrium, yaitu kepatuhan yang sukarela. Artinya, peran konsultan pajak bukan hanya sebagai penyedia jasa, tapi memiliki peran strategis bagi negara sehingga profesi ini tidak bisa diserahkan ke organisasi profesi sepenuhnya.

Managing Editor Majalah Pajak, Freelance Writer, Web Content Management Solutions

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Topic

Harap Kenaikan DAK/DAU untuk Daerah Berprestasi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Bupati Kabupaten Tabanan, Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti berharap ada peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah yang berprestasi. Terutama soal pengembangan inovasi untuk mengakselerasi program pemerintah pusat.

Eka menyebut, alokasi DAK dan DAU Kabupaten Tabanan menurun. Tahun 2017, Tabanan mendapat Rp 826, 283 miliar, sementara pada 2018 kabupaten ini mendapat Rp 811, 768 miliar. Sedangkan untuk DAK, Kabupaten Tabanan di tahun 2018 mendapat Rp 237,947, lebih kecil dari DAK tahun sebelumnya yang mencapai Rp 281, 751 miliar.

“Saya mensyukuri saja. Yang penting seluruh bantuan harus mampu mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Kami berharap ada peningkatan DAK/DAU untuk daerah yang berprestasi membantu program pemerintah pusat,” jelasnya ketika dihubungi Majalah Pajak, Rabu malam (30/5).

Kami berharap ada peningkatan DAK/DAU untuk daerah yang berprestasi membantu program pemerintah pusat.

Misalnya, pada program Pamsimas atau Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat untuk desa yang krisis air, yaitu Desa Munduk Temu, Kecamatan Pupuan, Tabanan.

Dengan anggaran Rp 245 juta di tahun 2014, program itu bisa berjalan sehingga masyarakat setempat dapat mengakses 65 persen air bersih.

Peningkatan itu kemudian didukung oleh dana desa ditambah bantuan DAK 2017 sekitar Rp 1,8 miliar serta sisa DAK tahun 2016 Rp 163 juta. Hasilnya, saat ini seratus persen masyarakat Desa Manduk Temu dapat mengakses air bersih.

Keberhasilan programnya mengantarkan Kabupaten Tabanan meraih penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Tanpa bantuan dari pusat akan kurang pencapaian kesuksesan kami,” kata Bupati peraih Penganugerahan Dana Rakca Award yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Mei 2018 silam.

Lanjutkan Membaca

Topic

Laut dan Darat Sama Penting

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Alokasi Dana Alokasi Umum yang dihitung berdasarkan wilayah dinilai tidak adil bagi daerah kepulauan yang memiliki luas wilayah laut lebih luas.

 

Bagi sebagian wilayah, perhitungan besaran transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dianggap masih timpang. Terutama untuk daerah-daerah yang memiliki wilayah laut atau perairan lebih besar dari daratan. Seperti disebutkan pada Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.

Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Sementara kebutuhan fiskal salah satunya diukur dengan menggunakan variabel  luas wilayah. Celakanya, yang dimaksud dengan luas wilayah pada aturan itu adalah luas wilayah daratan saja, tanpa memperhitungkan wilayah perairannya. Akibatnya, daerah yang memiliki wilayah laut yang luas kesulitan membangun laut mereka karena porsi anggaran hanya habis dialokasikan untuk membangun daratan. Contohnya Provinsi Maluku. Secara geografis, Maluku memiliki wilayah seluas 712.479,69 kilometer persegi, dengan bagian wilayah seluas 658.331,52 kilometer persegi atau sekitar 90 persennya merupakan perairan.

Gubernur Maluku Said Assagaff prihatin, selama ini DAU yang diberikan untuk Provinsi Maluku hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah daratan saja. Padahal, luas wilayah mereka sangat potensial dan perlu dikembangkan. Misalnya saja untuk membangun infrastruktur, serta penyediaan sarana dan prasarana pada matra laut yang berat karena kondisi geografis yang berpulau-pulau.

“Wilayah kami, kan, banyak pulau. Sekitar 1340 pulau, mungkin. Berarti tantangan terbesarnya di sektor transportasi. Bagaimana masyarakat dari satu tempat bisa menuju ke tempat yang lain, menjual hasil-hasil produk, atau kalau ada keperluan. Nah, itu tantangan kami paling berat dan unik di sini,” terang Said pada Majalah Pajak beberapa waktu lalu.

“Kalau ada dana—yang saya minta dihitung dari laut itu—kami bisa suntik ke armada lokal kami di kabupaten-kabupaten untuk menjaga barang agar tidak naik.”

Sama-sama penting

Said berharap transfer dana yang dialokasikan untuk provinsi ini diperhitungkan secara fungsional demi keadilan. Sebab, dengan anggaran yang masih timpang, realisasi pembangunan infrastruktur di berbagai pulau pun akan terhambat.

“Dalam perencanaan kami ke depan, wilayah ini kami bagi atas gugusan-gugusan pulau. Ada 12 gugusan pulau di Maluku. Ada pintu-pintu keluar. Kedua belas gugus pulau itu kami bagi berdasarkan kebudayaan, budaya setempat, berdasarkan pola dagang, ekonomi, kesamaan sosial.”

Said mengatakan, jika transfer DAU dihitung dari batas laut maka berdasarkan luas wilayah Maluku, seharusnya ada penambahan sekitar Rp 1 triliun. Jumlah itu cukup untuk membangun infrastruktur laut di kepulauan Maluku. Ia berharap, pemerintah pusat menyadari dan sama persepsi bahwa membangun infrastruktur di laut sama dengan membangun jalan di daratan.

“Kalau di kabupaten kami bangun, misalnya pelabuhan, di gugus pulau juga ada pelabuhan. Di kabupaten itu ada rumah sakit, gugus pulau juga ada rumah sakit,” jelasnya.

Selain itu, Said menambahkan, dana tersebut juga bisa disuntikkan ke pemda kabupaten untuk memberi bantuan pada armada-armada lokal yang membawa penduduk atau produk dari satu pulau ke pulau lainnya. Selama ini mereka kesulitan melaut karena saat musim gelombang tinggi tiba akses transportasi terbatas. Akibatnya, harga-harga kebutuhan melonjak.

“Kalau ada dana—yang saya minta dihitung dari laut itu—kami bisa suntik ke armada lokal kami di kabupaten-kabupaten untuk menjaga barang agar tidak naik. Ketika enam bulan musim ombak, kami suntik. Tapi kalau tidak ada dana kelautan, kami mau ambil dari mana?”

Lanjutkan Membaca

Topic

Menakar Proporsi Dana Perimbangan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kucuran dana perimbangan berkaitan langsung dengan kinerja pemerintah daerah. Semakin banyak program yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, transfer daerah akan semakin di perhatikan.

 

Otonomi daerah yang disertai desentralisasi fiskal diberlakukan salah satunya tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan optimalisasi pelayanan publik di daerah. Otonomi daerah memungkinkan daerah menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar inisiatif, kreativitas dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dana perimbangan, sebagai salah satu instrumen pendukung desentralisasi dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID). Keempatnya bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan Daerah bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Masing-masing dana perimbangan memiliki fungsi yang berbeda. DBH lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. Sementara DAU berperan sebagai pemerata fiskal antardaerah (fiscal equalization) di Indonesia. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan variabel potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, DAK dan DID memiliki potensi yang lebih besar bagi daerah dan berkaitan langsung dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah perlu terus dipacu agar meningkatkan kinerjanya sehingga berhak mendapatkan dana transfer tersebut.

Bambang menyebut, DAK sangat penting karena pemerintah pusat menginginkan program prioritas nasional bisa sejalan dengan kegiatan pembangunan di daerah untuk menjaga standar pelayanan minimum, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan irigasi.

Misalnya, seperti yang diterapkan di Tabanan Bali melalui program Pamsimas atau Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat untuk desa yang krisis air, yaitu Desa Munduk Temu, Kecamatan Pupuan, Tabanan. Dengan anggaran Rp 245 juta di tahun 2014, program itu bisa berjalan sehingga masyarakat setempat dapat mengakses 65 persen air bersih. Program itu kemudian didukung oleh dana desa ditambah bantuan DAK 2017 sekitar Rp 1,8 miliar serta sisa DAK tahun 2016 Rp 163 juta. Hasilnya, saat ini seratus persen masyarakat Desa Manduk Temu dapat mengakses air bersih. Keberhasilan programnya mengantarkan Kabupaten Tabanan meraih penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Penganugerahan Dana Rakca Award yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

DAK sangat penting karena pemerintah pusat menginginkan program prioritas nasional bisa sejalan dengan kegiatan pembangunan di daerah.

Perhatian khusus

Bupati Kabupaten Tabanan, Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti berharap ada peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah yang berprestasi. Terutama soal pengembangan inovasi untuk mengakselerasi program pemerintah pusat.

Senada dengan Bupati Tabanan, Gubernur Maluku Said Assagaff juga berharap, dana perimbangan dihitung berdasarkan karakteristik daerah setempat dengan mempertimbangkan kondisi riil wilayah. Di Provinsi Maluku, misalnya, selama nilai DAU hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah daratan saja. Padahal, luas wilayah Maluku merupakan 712.479,69 kilometer persegi. Dari total luas itu, 658.331,52 kilometer persegi atau sekitar 90 persennya merupakan perairan. Sedangkan, sesuai Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAU dialokasikan dengan memerhatikan variabel potensi daerah, luas wilayah. Sayangnya, luas wilayah yang dimaksud dalam peraturan tersebut hanya wilayah darat saja alias menafikan luas perairannya. Akibatnya, daerah yang memiliki wilayah laut yang luas kesulitan membangun laut mereka karena porsi anggaran hanya habis dialokasikan untuk membangun daratan.

Menanggapi hal itu, Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemerintah tetap pada kebijakan money follows program. Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berperan sangat penting dalam mewujudkan integrasi perencanaan antara pusat dan daerah.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News2 minggu lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News5 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News6 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News7 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News9 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News9 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News10 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News12 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Breaking News3 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2015. Sesuai...

Advertisement Pajak-New01

Trending