Connect with us

Interview

Lembaga Zakat, Kemenkeu, dan Kemensos harus Kolaborasi

Diterbitkan

pada

Murniati Muchlisin Rektor Institut Agama Islam Tazkia

Hingga kini insentif tax credit bagi pembayar zakat masih sebatas wacana yang belum sepenuhnya bisa direalisasikan. Rektor Institut Agama Islam Tazkia, Murniati Muchlisin menyampaikan gagasannya tentang kolaborasi lembaga zakat, kementerian keuangan dan kementerian sosial dalam pengelolaan dana zakat dan merealisasikan tax credit secara lebih konkret dan terstruktur bagi pembayar zakat.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di kediamannya yang sejuk di kawasan Sentul City, Bogor, Rabu (15/04), peraih gelar doktor di bidang akuntansi syariah dari Universitas Glasgow, Inggris yang di masa pandemi tetap aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan seminar dan diskusi secara daring di lingkup nasional dan mancanegara ini menyoroti banyak hal terkait belum adanya orkestrasi yang baik dalam mempersiapkan kurikulum ilmu ekonomi syariah di perguruan tinggi sehingga faktor sumber daya manusia masih menjadi tantangan nyata dalam penguatan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Tim Ahli Syariah di BRI University ini juga menyoroti tentang rendahnya literasi di masyarakat dan bagaimana inisiatif perguruan tinggi dalam turut serta mempersiapkan lulusan yang mampu menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan industri.

Berikut ini petikannya.

 

Bagaimana pandangan Anda tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini dan apa saja tantangannya?

Saat ini ekonomi syariah sudah melebar ke berbagai sektor industri halal. Dulu di tahun 1992 Indonesia baru ikhtiar di perbankan syariah dan perkembangannya masih cukup lambat kalau diukur dari pertumbuhan aset. Sekarang ekonomi syariah sudah merambah ke berbagai industri mulai dari makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fesyen Muslim, kosmetik dan farmasi halal, hingga energi terbarukan. Artinya concern pemerintah untuk meningkatkan sektor-sektor unggulan itu jika tanpa dukungan energi terbarukan, ini akan sulit tercapai. Maka, pemerintah terus kerja keras mengembangkan energi terbarukan sebagai sumber energi untuk menggantikan energi fosil yang semakin menipis. Jangan sampai ketika busana Muslim mau dijahit, produk makanan dan minuman halal mau dikemas tapi listriknya mati.

Dari kelima sektor ini, lagi-lagi Indonesia bukan pemain nomor satu di dunia. Tahun 2019 bahkan Indonesia nyaris tidak masuk 10 besar. Di tahun 2020 dengan ikhtiar berjemaah, alhamdulillah pencapaian kita sudah semakin baik dan bisa di peringkat 5 besar.

Di sektor perbankan syariah, Indonesia masih belum ada satu kategori penilaian yang nomor 1 tapi secara keseluruhan sudah masuk 5 besar. Di sektor makanan dan minuman, kosmetik dan farmasi halal juga Indonesia belum diperhitungkan. Sedangkan untuk pariwisata halal, pencapaian Indonesia sudah lebih baik. Baru-baru ini destinasi Kuta Mandalika, Lombok Timur dinobatkan sebagai destinasi terbaik kedua. Demikian juga destinasi di Sumatera Barat dan Aceh yang saat ini menjadi perhatian dunia. Namun lagi-lagi karena di masa pandemi, kita belum bisa memaksimalkannya. Dengan kebijakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang begitu agresif mempromosikan pariwisata halal Indonesia, saya yakin setelah pandemi pencapaiannya akan lebih baik.

Peringkat Indonesia untuk media massa dan rekreasi saat ini belum masuk lima besar. Banyak konten majalah maupun tayangan televisi untuk anak-anak yang belum disaring dengan baik. Inilah peranan kita untuk bersama membenahinya. Presiden Jokowi sudah menetapkan visi Indonesia sebagai kiblat atau pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia pada tahun 2024. Jadi, bukan hanya di sektor perbankan syariah, tapi juga sektor unggulan lainnya dan didukung dengan persediaan energi terbarukan.

Maka ketika pemerintah mengeluarkan izin lewat peraturan pemerintah (PP) tentang beberapa daerah yang diperbolehkan untuk memproduksi minuman alkohol di Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua, muncul reaksi luar biasa. PP itu menimbulkan kontradiksi dengan visi Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah di dunia. Presiden lupa bahwa ada sektor-sektor ekonomi syariah unggulan. Bayangkan, kalau Bali ingin dijadikan sebagai destinasi halal, maka rencana itu akan langsung dicoret karena melegalisasi produksi minuman beralkohol.

Lalu di industri makanan dan minuman halal. Indonesia mau jadi kiblat ekonomi syariah tapi melegalisasikan empat daerah ini untuk memproduksi minuman beralkohol. Dunia akan meragukan keseriusan Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah. Saat ini Uni Emirat Arab dan Malaysia yang rata-rata menempati urutan tertinggi di sektor makanan dan minuman halal maupun pariwisata halal.

 

Apa saja yang mesti menjadi evaluasi atas ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia yang sudah lebih maju di industri halal?

Jumlah penduduk Malaysia hanya 32 juta jiwa dengan persentase penduduk Muslim sekitar 70 persen atau 16 juta jiwa. Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding penduduk Muslim Indonesia yang 240 juta jiwa atau sekitar 85 persen dari 270 juta orang. Sungguh ironi jika negara berpenduduk Muslim 16 juta jiwa itu menyuplai makanan halal untuk negara berpenduduk Muslim 240 juta jiwa. Halal sudah menjadi gaya hidup bagi warga Malaysia. Thailand yang berpenduduk Muslim hanya 3 juta jiwa dari total penduduk 66 juta orang mendeklarasikan negaranya sebagai halal kitchen of the world. Sekarang kita bisa lihat cukup banyak produk makanan halal asal Thailand yang masuk di Indonesia.

Namun sekarang pemerintah sedang menggalakkan produk halal dengan mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di lingkup Kementerian Agama (Kemenag). Lembaga ini menggantikan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini berwenang dalam mengeluarkan sertifikasi halal. BPJPH telah melakukan berbagai gerakan yang bagus dan masif dalam sertifikasi halal bersama Bank Indonesia (BI) dan perguruan tinggi. Institut Tazkia juga saat ini sudah mendirikan Pusat Studi Halal dan Kantin Halal yang didukung oleh BI dan BPJPH. Kita harapkan nantinya gerakan ini akan meluas ke setiap kampus. Tazkia dipilih bersama dua kampus negeri lain yakni Universitas Padjajaran, Bandung dan Universitas Brawijaya, Malang sebagai percontohan.

BI memberikan hibah ke tiga kampus ini pada 2020 untuk mendirikan Pusat Studi Halal yang salah satu tujuannya adalah membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikasi halal. Tazkia menjadi contoh dan turut menyosialisasikan gerakan kantin halal di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Jadi, pengembangan ekonomi syariah sudah melebar sampai ke kantin halal di lingkungan kampus. Artinya, halal akan menjadi gaya hidup. Nantinya masyarakat merasa enggak keren kalau enggak halal, enggak ke bank syariah, enggak ke pariwisata halal, juga pilih bacaan media seperti Majalah Pajak yang sudah ada rubrik khusus tentang ekonomi syariah. Insya Allah, syariah akan jadi tren.

Seperti apa tantangan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah?

Sumber daya manusia ini permasalahan yang terbesar. Dari pertama kita mendirikan bank syariah di Indonesia tahun 1992 sampai hari ini masalah SDM belum selesai. Ini karena sistem kurikulum pendidikan di Indonesia tidak terintegrasi dari awal. Dikotomi pendidikan di Indonesia sangat luar biasa. Sekolah-sekolah yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak terlalu banyak muatan syariah dan ilmu agamanya. Sedangkan sekolah-sekolah di lingkungan Kemenag itu muatan ilmu syariahnya sangat kental tapi basis keilmuannya (science base) kurang.

Kita bisa lihat para mahasiswa yang kuliah di Kampus Tazkia. Rata-rata mahasiswa yang dari lulusan SMA memiliki penguasaan bahasa arab yang lemah, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa baca Al-Quran dan susah diajari tentang salat. Mereka pintar matematika, bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan. Sedangkan mahasiswa yang dari madrasah atau pesantren itu lemah di kemampuan matematika, buta komputer, tapi keren bahasa Arabnya, hafal 30 juz Al-Quran, dan pintar baca kitab kuning. Tugas kami di tahun pertama untuk menggabungkan kemampuan yang mereka miliki melalui program akselerasi dan alhamdulillah berhasil.

Tuntutan dari sektor industri tentu menginginkan lulusan perguruan tinggi yang bisa bekerja praktis. Kampus harus bisa menjawab tantangan ini. Akhirnya, kami minta para praktisi ekonomi syariah mulai dari level petinggi perusahaan sampai manajer untuk memberikan pengalaman praktisnya ke mahasiswa di kampus. Upaya ini tentu belum cukup untuk membuat mahasiswa paham kalau hanya diberikan teori di kelas. Maka kami berikan lagi practical training atau magang supaya mahasiswa turun langsung, seperti menjadi relawan pajak. Kegiatan yang menghidupkan lingkungan kampus itu sangat bagus untuk mahasiswa bisa belajar tentang PPh 21 dan cara menghitung pajak.

Menjelang penutupan SPT Tahunan, gerakan relawan pajak semakin gencar membantu para dosen dan pihak luar dalam membuat laporan pajak. Kami sedang menggalakkan relawan pajak agar ketika lulus nanti mereka menjadi profesional yang benar-benar memahami tentang aspek-aspek pajak. Mahasiswa Tazkia juga belajar pengelolaan zakat di lembaga zakat. Mereka bisa dengan luwes menjelaskan landasan Al-Quran dan hadis tentang zakat juga bagaimana cara bayar zakat.

 

Seperti apa strategi yang perlu ditempuh untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi kiblat ekonomi syariah dunia di tahun 2024?

Berbagai otoritas pemerintah membuat blueprint dengan arahan presiden, misalnya dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI. Setiap otoritas punya ciri khas masing-masing tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai syariah dari sisi pembangunan, pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) halal. Ada enam KEK halal yang sudah diidentifikasi, yakni Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Lesung (Banten), Bangka-Belitung, Bintan dan Batam (Riau), dan Likupang (Sulawesi Utara). Di enam KEK halal terdapat kawasan khusus pariwisata dan industri yang sudah dipetakan. Ini dari sisi pembangunan infrastruktur.

Lalu insentif pajak yang berkenaan dengan syariah, misalnya zakat. Harapannya zakat bisa menjadi tax credit yang nantinya dapat menggantikan pajak. Namun ini tidak semudah yang dikatakan karena wacananya sebenarnya sudah lama. Yang harus dibuat pemerintah bersama pihak kampus adalah mengkaji lagi terkait kenaikan drastis penerimaan zakat ketika ada insentif tax credit kepada pembayar zakat. Begitu juga pemerintah harus menegaskan bahwa akan ada semacam kolaborasi antara lembaga zakat, Kemenkeu dan Kemensos dalam pengelolaan dana zakat, karena otomatis ketika diterapkan tax credit, pendapatan pajak akan menurun sedangkan pendapatan zakat jadi naik. Tata kelolanya harus diperbaiki karena sampai saat ini belum ada kolaborasi yang bagus dalam pengelolaan zakat.

Dan tentu saja yang paling penting adalah literasi. Tahun 2019 OJK merilis tingkat literasi ekonomi syariah Indonesia hanya 8 persen. Artinya dari 100 orang, hanya 8 orang yang paham. BI juga mengeluarkan rilis tentang tingkat literasi di tahun 2020. Hasilnya tetap rendah, yakni 16 persen. Literasi di Malaysia sudah 70 persen dan market share perbankan syariahnya sudah 25 persen. Sedangkan market share perbankan syariah di Indonesia terhadap total aset perbankan nasional masih di angka 5 persen. Arab Saudi dan UEA sudah 40 persen.

Kita berharap merger tiga bank syariah yang kini menjadi Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan literasi dan memperluas pangsa pasar. Potensi wakaf juga luar biasa. Pemerintah baru-baru ini meluncurkan wakaf uang yang sebenarnya sudah ada undang-undangnya sejak 2004. Tapi tentu tidak ada kata terlambat, mari kita sama-sama menggerakkan potensi wakaf. Keberhasilan gerakan wakaf uang tentu berkaitan dengan aspek literasi dan SDM.

Sekarang ada sekitar 700 program studi ekonomi syariah di kampus-kampus seluruh Indonesia. Jumlahnya sangat banyak, tapi belum tentu semuanya berkualitas dan bisa memenuhi kebutuhan industri. Ini karena tiap kampus punya motivasi sendiri dan tidak ada kesamaan pandangan tentang seperti apa kurikulum yang bagus. KNEKS mencoba untuk merancang kurikulum ini, tapi belum jalan. Akhirnya, kampus berjalan sendiri-sendiri saja. Sekarang kami berupaya melakukan perubahan dengan cara mendekati birokrasi pembuat kebijakan. Tentu kami tidak mau lulusan Tazkia tidak jadi apa-apa, tapi harus bisa berkontribusi. Jadi, kami harus mendengarkan seperti apa maunya pemerintah dan juga industri terhadap kemampuan lulusan Tazkia yang mereka butuhkan.

Interview

Gerakan Mementaskan Adikarya Nusantara

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: J. Fakkar

 

Tampil jauh lebih modern, segar, dan elegan, Sarinah bergegas menampilkan karya kebanggaan anak bangsa.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Direktur Utama PT Sarinah Fetty Kwartati, dengan tangan dingin dan pengalaman selama hampir 20 tahun di industri retail akan menuntaskan transformasi Sarinah dengan bertaut pada slogan “Panggung Karya Indonesia”, agar menjadi kebanggaan nostalgia dan masa depan.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak, Rabu (10/8), alumnus program master California State University yang juga aktif di Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) ini menuturkan, Sarinah kini tak hanya berfokus pada UMKM tetapi juga memberi ruang seluas-luasnya kepada pegiat seni serta ekonomi kreatif untuk menunjukkan konsistensinya kepada publik lintas generasi.

Perempuan kelahiran Tangerang, 4 Februari 1968, juga mengemukakan peran aktif PT Sarinah sebagai BUMN Retail yang mengelola pusat perbelanjaan dan unit bisnisnya agar bisa mencapai kinerja positif, sekaligus lincah dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan dan disrupsi.

Pertama kali beroperasi pada 15 Agustus 1966, kala itu Sarinah punya misi mewadahi kegiatan perdagangan produk dalam negeri serta mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Nama Sarinah punya arti mendalam bagi Presiden Sukarno. Dialah pengasuh utama sang proklamator saat ia kecil, tempat Sukarno banyak belajar bagaimana mencintai “orang kecil”.

Kini, setelah bangun dari tidur panjang selama dua tahun, Sarinah tampil dengan wajah baru yang lebih kekinian, elegan, dan menawan. Bagaimana pusat perbelanjaan pertama sekaligus pelopor bisnis retail modern di Indonesia ini hendak memastikan bertahannya nilai-nilai sejarah di balik nama dan visi Sarinah?

Berikut penuturan Fetty Kwartati.

Gedung Sarinah direnovasi secara besar-besaran sejak Juli 2020, lalu kembali dibuka pada 21 Maret 2022 dan diresmikan pada 14 Juli 2022 oleh Presiden RI Joko Widodo. Apa latar belakang dilakukan renovasi tersebut?

Sarinah memang sudah legend sekali sebagai department store. Bahkan sebagai sebagai pusat belanja pertama di Indonesia, ini sangat relevan sekali kalau bisa dibangkitkan kembali. Selain juga sebagai satu-satunya BUMN di bidang retail dan juga memang dari awal diset oleh Bung Karno adalah sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Nah, ini sangat dirasakan tepat sekali dengan UMKM yang saat ini juga menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia. Jadi, akhirnya diputuskan, oke kita transform Sarinah. Pada 17 Agustus 2021 harusnya sudah bisa di-deliver (dibuka untuk umum), tapi karena kondisi pandemi dan di lapangan itu banyak kendala—terutama menyangkut masalah pandemi ini—akhirnya baru bisa dibuka untuk umum, soft launching di 21 Maret 2022.

Sarinah sarat akan nilai sejarah. Setelah berwujud menjadi bangunan yang modern, apa saja nilai-nilai sejarah pada Sarinah kini yang masih bisa dirasakan oleh masyarakat?

Sarinah ini banyak beruntungnya juga, karena by design sudah jadi sejarah yang tidak bisa dilupakan atau tidak bisa dihilangkan begitu saja. Termasuk juga bangunannya, karena bangunannya dibangun tahun 1963 sampai sekarang masih utuh seperti itu. Bangunan tersebut sudah direkomendasikan sebagai cagar budaya. Ada beberapa spot yang memang as it is.

Kita lihat ada relief, kemudian ada kolam pantul yang dulu sempat teruruk oleh parkiran akhirnya dimunculkan kembali. Dibuat simbolik ada kolam, ada airnya, dan itu bisa menjadi refleksi. Jadi, kalau pagi kita lihat di air itu ada shadow dari bangunan sekitarnya, ada tulisan Sarinah, itu salah satu juga cagar budaya. Termasuk, eskalator pertama di Indonesia. Dulu ini menjadi destinasi karena orang datang ke Sarinah karena ada tangga jalan, dan gedungnya ber-AC. Jadi, orang datang bolak-balik nyobain, masih ada yang takut, masih ada yang kejepit.

Namun, karena alasan keselamatan, kami hanya pajang eskalator itu untuk event-event tertentu, walaupun masih berfungsi. Lalu tulisan Sarinah—yang sekarang kami sebut Skydeck, itu juga jadi cagar budaya. Jadi, ada sekitar 5–6 poin cagar budaya yang harus kami keep, termasuk towernya, Sarinah.

Jadi, kalau pengunjung lihat di lantai dasar, ada penuturan Sarinah dari masa ke masa. Pada era tahun ‘80-an, gedungnya itu sudah totally berubah karena dibungkus sama fasad yang bentuknya beda sama yang aslinya. Dengan transformasi ini, fasadnya dibuka sehingga bangunan aslinya diperlihatkan kembali. Jadi, itulah yang membuat tempat ini menjadi sangat beruntung—sudah tempatnya memang bersejarah, lokasinya sangat premium dan strategis. Kemudian kami mengangkat UMKM, sebagai gerakan yang seksi dan memang menjadi nationwide.

Plus juga dengan tren yang sekarang setelah pandemi ini banyak minat orang lebih ke open space, open air yang banyak kegiatan dengan komunitas. Akhirnya, ini menjadi daya tarik tersendiri. Setelah dua tahun masyarakat dikurung di rumah, dan akhirnya boleh keluar ternyata ada tempat yang baru di Jalan Thamrin, dengan generous membuka pagar.

Jadi, masyarakat bisa langsung masuk secara inklusif, tidak intimidating, sehingga jadi viral. Kami sangat terbantu oleh viralnya di medsos itu, jadi benar-benar organik. Ini beyond our prediction. Kami tahu ini pasti akan jadi hal yang baru, hal yang menarik, tapi tidak nyangka sampai semeledak ini sehingga jumlah pengunjung itu kalau kita rata-rata antara 30 ribu sampai 40 ribu per hari. Apalagi, kalau hari Sabtu–Minggu ada live performance di Anjungan Sarinah bisa lebih dari 40 ribu pengunjung per hari.

So far, Sarinah punya lima fungsi ruang. Pertama, ruang belanja. Ini jelas, belanjanya, ya, belanja fesyen, kuliner, barang-barang seni, ini yang sifatnya dengan ruang belanja. Oleh karena itu, produk-produknya harus dikurasi dengan baik.

Kedua, ruang sosial. Ruang sosial ini menjadi tempat kita bersosialisasi komunitas, berinteraksi bagaimana kita bisa punya kehidupan lain di luar rumah dan itu bisa dilakukan di Sarinah. Sosialnya bukan dalam hal meeting, tapi bagaimana kami bisa menjadi satu tempat dari kakek, nenek, ibu, bapak, sampai anak bisa berangkat bareng ke Sarinah.

Ketiga, ruang budaya. Ini yang diemban oleh Sarinah sebagai cagar budaya dan sebagai tempat edukasi mengenai Indonesia. Semuanya mengandung narasi, story telling, transfer of knowledge. Misalnya, produk batik, kami kasih narasi terbuat dari apa, bikinnya bagaimana. Lalu ada tenun, art handcraft sifatnya yang mempertahankan budaya. Belum lagi ada performance yang terkait dengan musik dan budaya di Anjungan Sarinah.

Keempat, ruang maya. Nah, di sini, kami coba semuanya pakai digital. Misalnya ada relief ini ceritanya apa sih, itu ada AR (augmented reality) yang bisa dibaca, supaya relate ke anak-anak muda melalui ruang-ruang maya tersebut. Yang Kelima itu ruang gaya. Ini ruang yang selalu orang cari ke mana pun bisa melihat dan dilihat, bisa foto instagramable.

Menteri BUMN Erick Thohir menetapkan Anda sebagai Direktur Utama PT Sarinah. Apa saja pesannya kepada Anda waktu itu, sebagai sosok yang harus mengawal transformasi Sarinah?

Pak Menteri (Erick Thohir) mendapat arahan dari Pak Presiden untuk mentransformasi Sarinah agar bisa bangkit kembali. Kemudian saya diminta beliau bergabung untuk segera merealisasikan ini. Pak Menteri langsung menyebutkan, kita pengin punya ikon seperti Harrods di London—pusat perbelanjaan yang jadi ikon pariwisata Inggris, dan dikunjungi oleh jutaan pengunjung per tahunnya dari dalam negeri dan mancanegara.

Kalau orang ke London dan belum ke Harrods, rasanya belum sampai London. Nah, Indonesia ini enggak ada tempat di mana dia menjadi ikon, simbol, dan jadi satu tujuan yang wajib dikunjungi. Tempat di mana kita bisa men-showcase produk-produk unggulan yang menjadi penggerak ekonomi yang akhirnya juga bisa go global.

Jadi, pesannya adalah bagaimana supaya brand-brand lokal dan UMKM-UMKM ini punya rumah. Selama ini, produk UMKM dan lokal sangat sulit untuk jadi etalase yang premium di mal-mal. Mereka, istilahnya, harus jadi pedagang asongan dari pameran ke pameran, tidak ada tempat yang permanen.

Kemudian, Indonesia juga perlu tempat yang menjadi destinasi—selain shopping—juga bisa menjadi kebanggaan. Pak Erick bilang Sarinah ini sejarah yang hampir terlupakan. Makanya, dengan adanya transformasi ini, puji Tuhan, masyarakat bisa segera ring the bell lagi.

Beliau juga selalu bilang, kita membuat sesuatu yang bagus itu bisa atau mudah. Tapi merawat dan meningkatkannya itu yang sulit. Kadang-kadang kita sudah kehabisan stamina waktu membuatnya ini sudah gas pol, begitu bagian merawat atau meningkatkan itu sudah tinggal lemasnya. Jadi, kita jangan cuma bisa memulai tapi juga harus bisa me-maintain.

Yang sekarang masih akan kami lakukan adalah bagaimana tetap mempertahankan vibes yang tinggi seperti saat ini, lalu juga bagaimana punya program atau konsep yang clear. Jangan ada kesan “Sarinah itu apa sih? Saya enggak tahu tuh, orang kalau ke Sarinah pada ngapain”. Jadi, harus lebih jelas.

Jadi, apa saja yang menjadi kekuatan Sarinah saat ini?

Kekuatan Sarinah ada pada kurasi dan display. Jadi, kami ingin punya spesifikasi sebagai kurator dan juga visual merchandising yang bisa membuat sesuatu jadi lebih menarik. Untuk kurasinya, kami lebih ketat lagi karena kami mau mengeset kriteria tertentu sehingga memang produk-produk Indonesia itu pantas di-showcase.

Terkait juga dengan tagline yang sekarang Sarinah pakai “Panggung Karya Indonesia”. Dari katanya saja panggung sudah showcase. Jadi, harus bagus, menyenangkan, membuat orang terhibur, atau membuat orang menikmati sebagai panggung.

Nah, karya kami refer ke produk yang memang unggul di kriteria tertentu, entah itu craftship-nya, value, narasi, atau desainnya. Kedua, kami juga punya cara men-display. Walau produknya bagus, tapi kalau cuma taruh-taruh gitu aja, kan, enggak menarik. Contoh, kain yang biasanya direntangkan, di sini kami display dengan kreasi—bisa diputar-putar, dililit-lilit, lalu bisa dibentuk seperti baju pesta. Itu yang membuat produk-produk itu jadi lebih menarik dan lebih berkelas. Karena dalam visi dan misi Sarinah adalah membawa UMKM dan produk lokal naik kelas.  Nah, naik kelasnya in many ways, bisa dari sisi display, digital, apa pun itu akan ditargetkan.

Lantai dasar itu memang untuk barang yang premium, istilahnya local branded—fesyen batik dari maestro-maestro. Jadi, memang harganya mahal karena produknya deserve untuk diberikan harga mahal. Bukannya dijual kemahalan, tapi memang barangnya pantas diberikan harga mahal. Misalnya, ada batik yang bikinnya satu tahun, lalu wayang dua sisi bolak-balik yang desainnya sangat detail bikinnya aja juga 1,5 tahun. Coba saja dihitung dari ongkos produksi, bahannya, lalu risikonya.

Namun, karena Sarinah ini lintas generasi dan lintas segmen, kami juga menyediakan produk yang lebih murah di lantai lainnya. Harga produk di lantai 1 lebih murah, lantai 2 lebih murah lagi, makin ke atas makin murah. Itu strategi retail yang quite common, di mana yang ingin membuat orang itu jadi tertarik, itu ditaruh di lantai dasar. Makin ke atas makin less premium. Kami juga punya produk yang sangat murah, misalnya di lantai basement ada pasar Nusantara. Di sana banyak jajanan kue tradisional dan ramainya minta ampun, Rp 2-3 ribu per kue.

Jadi, di Sarinah ini dari mulai yang Rp 2 ribu–Rp 60 juta ada. Tergantung segmennya, tergantung barangnya. Dan kami juga perlu mengedukasi kepada masyarakat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu diapresiasikan tinggi, oleh karena itu harganya pun juga premium. Jadi, bukan harganya mahal tapi harganya premium sesuai dengan produk yang ditawarkan.

Kemudian UMKM itu tidak selalu harus murah. Jadi, jangan terkesan UMKM itu cheap, enggak. Memang yang bikin rakyat kecil, rakyat desa, tapi bukan berarti produknya harus dihargai dengan murah. Kenapa orang berani beli lukisan Rp 1 miliar? Karena itu ibarat seni. Nah, barang-barang UKM yang kami pajang di sini juga sudah masuk ke kategori seni sehingga pantas diberikan harga yang premium.

Lalu bagaimana proses kurasi produk-produk UMKM tersebut agar pas dengan yang ditargetkan Sarinah?

Kami lakukan kurasi bertahap. Pertama, pasti kurasi dari sisi administrasi. Kedua, dari sisi produknya baik dari quality-nya, desainnya, warnanya. Ketiga, itu kami tambahkan faktor lain, karena kami mau angkat keindonesiaan nya. Jadi, kami tambahkan faktor, apakah si UMKM ini juga melakukan nurturing terhadap karyawannya, apakah karyawannya juga dibayar dengan sesuai.

Karena visi Sarinah menumbuhkembangkan keunggulan UMKM nasional, kami mau para UMKM ini juga mempunyai prinsip yang sama. Dia juga harus menumbuhkembangkan pekerja atau stakeholder yang di bawahnya, sehingga itu jadi satu gerakan bersama.

Kami tambahkan keindonesiaannya: Apakah barang ini materinya dari Indonesia, brand-nya Indonesia, pemiliknya orang Indonesia, apakah dibuatnya di Indonesia atau dari Cina sampai sini dikasih merek Indonesia?

Ada lagi faktor cool factor, apakah brand ini lagi happening, lagi keren. Dari semua kurasi ini, kami kasih KPI (key performance indicator) ke mereka. Tiap bulan ada performance review dari setiap brand. Kalau sampai enam bulan tidak juga bagus, mereka harus bersedia keluar dan digantikan dengan brand lain. Jadi, nanti setiap bulan selalu ada brand yang keluar, ada brand yang masuk dari sisi mitra-mitra UMKM.

Karena kami juga mau memberikan panggung untuk yang beginner, kami buat pop up store sebulan sekali. Kemudian area yang lebih bawah lagi adalah area bazar. Misalnya, kami bekerja sama dengan Pemprov DKI, selama bulan Juni mereka pakai area bazar untuk memamerkan UMKM binaannya DKI.

Agustusan, ada retailer yang bikin program HUT RI diskon 77 persen, setiap bulan ada lagi. Nanti ada Pemda Riau mau display untuk UMKM, lalu Bank Indonesia juga. Jadi, itu yang sifatnya lebih ke tematik berdasarkan kedaerahan. Saat ini ada kurang lebih 500 mitra UMKM di semua kategori permanen, pop up, dan bazar dalam kaitannya dengan jangka waktu bermitra.

Apa strategi Sarinah untuk mengakomodasi pengunjung asing, baik dari turis ataupun pebisnis?

Untuk masyarakat mancanegara kami sedang persiapkan duty free store di lantai 4. Nantinya mereka bisa mengunjungi shop ini dan bisa belanja bebas pajak. Kami kerja sama dengan Kemenparekraf, asosiasi hotel, dan asosiasi travel supaya turis-turis bisa dibawa ke Sarinah. Jadi, wajib berkunjung ke sini. Untuk yang pebisnis, mereka juga bisa kunjungi trading house di lantai 5, itu hub untuk ekspor-impor produk-produk UMKM.

Produk yang bisa masuk Sarinah ada level-levelnya. Ada yang sebagai mitra di off-line store, ada juga yang kami kurasi untuk on-line store Sarinah, lalu ada yang dikurasi bisa masuk duty shop dan bisa masuk ke trading house. Nah, trading house ini adalah produk-produk yang sudah siap ekspor. Jadi, secara perizinan, volume, quality, memang dia sudah memenuhi itu semua. Nanti Sarinah akan bantu mencari buyer, demikian juga sebaliknya. Kalau buyer mau cari barang UMKM di Indonesia, dia datang ke Sarinah. Nah, kalau sudah terjadi deal, nanti ekspornya melalui Sarinah. Itu fungsinya trading house.

Selain memberikan akses ke pasar global, trading house juga buka akses to finance. Kalau ada UMKM yang mau ekspor tapi dia enggak punya modal, dan buyer-nya enggak bisa kasih uang muka dulu karena belum tahu produknya bagaimana. Nah, di situ perannya Sarinah melalui fasilitas kredit yang diberikan dari Himbara atau LPEI bisa memberikan financing kepada UMKM sehingga bisa punya modal untuk memproduksi barang yang diorder dari luar.

Bagaimana dengan Sarinah Mini yang akan hadir di bandara-bandara dan tempat lainnya? Apakah itu sebagai teaser saja atau bagaimana?

Kami menargetkan ada Sarinah-Sarinah mini di tempat lain—tentu tidak bisa kaya Sarinah Thamrin karena ini mega store atau flagship. Jadi, cuma ada satu. Kaya Harrods cuma ada satu di London, Galeries Lafayette ada satu di Paris, tapi ada Galeries Lafayette di kota lain yang lebih mini. Sarinah juga akan bikin seperti itu. Banyak yang sudah di-pipe line kaya bandara; destinasi pariwisata; stasiun kereta; sama gedung-gedung lama BUMN seperti Post Bloc, M-Bloc, dan Lokananta.

Anda sudah berpengalaman selama belasan tahun di industri retail dan selalu sukses membawa perusahaan menuju kinerja optimalnya. Sejatinya, apa nilai-nilai yang Anda terapkan selama ini?

Saya selalu menerapkan di mana pun kita bekerja punya tiga mindset, yaitu totalitas, integritas, dan loyalitas. Totalitas, itu harus. Itu semacam can do attitude, positive thinking, never give up, pokoknya total itu harus sudah ada dulu di niatan kita. Kita mau ngerjain ini you have to make sure ini the best. Jadi, kalau kita enggak yakin, atau kita ngerjainnya enggak akan menimbulkan the best, mendingan jangan mulai. Integritas itu juga memang kita harus pegang, apalagi di era yang serbasudah berubah. Juga loyalitas, artinya we love what we do. Biasanya, orang bilang, “We do what you love, tapi sometimes enggak ada yang begitu. Jadi, ya sudah, “We love what we do.

Bagaimana Anda melihat tantangan industri retail terutama di zaman yang serbadigital saat ini?

Kalau di Sarinah tantangannya jadi double, triple dibanding industri retail lainnya. Pertama, kami memasarkan produk lokal, like or dislike belum semua orang believe in product local, mereka bilang, “Oh, iya bagus-bagus”, tapi kalau ada uang Rp 500 ribu diminta beli batik atau beli Zara, belinya ya Zara. Itu yang lebih challenging. Jadi, bagaimana membuat mindset itu benar-benar jadi nyata.

Pak Presiden, kan, punya program Bangga Buatan Indonesia, ternyata itu saja tidak cukup. Enggak cuma bangga terhadap produk buatan Indonesia, tapi harus bangga memakai atau bangga menggunakan produk Indonesia.

Challenge kedua, UMKM belum punya standar yang sama, ada UMKM yang sudah pintar, ada UMKM yang benar-benar masih basic. Jadi, bagaimana kami membuat mereka ada di dalam satu tempat dan terlihat bagus secara keseluruhan.

Kemudian, harga itu sudah pasti. Harga mahal dikit orang bilang, “Oh, ini produk UMKM kok mahal?” Padahal, kalau harganya murah-murah, ya bagaimana mau meningkatkan kesejahteraan mereka? Jadi itu, makanya lebih sulit. Kalau soal lokasi dikelilingi oleh mal-mal yang lain, buat kami menjadi compliment karena produk yang dijual berbeda, acara yang ditawarkan juga berbeda.

PT Sarinah sebagai korporasi ditopang oleh sejumlah bisnis lainnya. Dengan adanya transformasi manajemen apa saja bisnis-bisnis yang difokuskan saat ini?

Memang kami ada empat pilar bisnis. Pertama, pasti retail karena Sarinah didirikannya untuk membantu perekonomian rakyat dan dengan menjual produk-produk dalam negeri. Dalam perjalanan, Sarinah mulai mengembangkan bisnis ke perdagangan ekspor-impor, itu yang menopang bisnis PT Sarinah as a whole. Yang ketiga, bisnis properti, menyewa-nyewakan space. Kaya waktu itu sewain ke McD, pergudangan, dan perkantoran. Yang keempat, pilar bisnis digital online atau e-commerce.  Jadi, keempat ini saling berkontribusi untuk menghidupkan PT Sarinah secara operasional.

Tahun ini dan seterusnya, kami coba terus membesarkan bisnis retailnya. Jadi, core business-nya adalah retail di bidang UMKM dan produk lokal sampai nanti retailnya benar-benar bisa menjadi the biggest contributor untuk Sarinah.

Agustus tahun ini, program apa saja yang sudah disiapkan oleh Sarinah?

Agustus itu bulan yang paling sibuk buat Sarinah, karena Sarinah memang HUT-nya di 17 Agustus. Jadi, bulan ini banyak sekali event yang digelar di Sarinah, dari mulai event retail, pameran, sampai event yang sifatnya edukasi, salah satunya adalah pameran mobil dari tujuh Presiden Indonesia, dari tanggal 13 sampai 22 Agustus 2022. Mobil-mobil itu belum pernah dipajang di luar istana. Jadi, baru kali ini keluar dipertontonkan kepada masyarakat.

Lalu dari Hippindo akan buat Indonesia Retail Summit, ada conference, retail expo, program belanja semacam Indonesia great sale, dan kegiatan lain, seperti konser lagu perjuangan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan.

Apa mimpi Anda selanjutnya untuk Sarinah, dan harapan di hari kemerdekaan RI ke-77 tahun ini?

Di luar dari lima ruang tadi, Sarinah juga kami gagas sebagai movement atau gerakan. Jadi, lebih dari pusat belanja, Sarinah ini adalah sebuah gerakan—gerakan untuk lokalitas atau local pride yang mengarah ke pembentukan nation brand yang membanggakan buat Indonesia. Mimpinya akan banyak Sarinah-Sarinah lainnya, bak lewat BUMN maupun lewat gerakan lainnya, sehingga kami benar-benar bisa menjadi tuan rumah di rumah sendiri melalui produk-produk unggulan Indonesia yang sudah tentu dikurasi dan dinaikkan kelasnya.

Saya berharap Sarinah bisa tetap menjadi destinasi, tempat untuk lima ruang itu tadi, dan tetap menjadi manfaat bagi orang banyak. Menariknya adalah sejak Sarinah dibuka di sini, banyak yang akhirnya mendapat berkah dari Sarinah.

Lanjut baca

Interview

Kerja Besar Harmonisasi Industri Halal

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. KNEKS

 

Indonesia berpotensi kuat menjadi pusat ekonomi syariah dan pusat produsen halal. Tapi sebelum itu, semua pemangku kepentingan dalam ekosistem halal harus berada di kapal yang sama.

 

Majalahpajak.net – Dengan populasi terbesar keempat di dunia dan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi kuat menjadi pusat ekonomi syariah dunia serta pusat produsen halal dunia. Di sisi lain, Indonesia, dengan populasinya yang banyak dan tersebar, juga memunculkan tantangan: Bagaimana menyatukan semua pemangku kepentingan dalam ekosistem halal ke dalam satu tujuan dan satu kapal besar yang sama?

Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada 2017 yang kemudian bertransformasi menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada 2020. Fungsi utamanya adalah menjadi katalisator untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, untuk pada akhirnya memenuhi target Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Ditemui Majalah Pajak secara virtual melalui video conference pada Senin siang (25/4), Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar mengungkapkan, keuangan syariah tidak bisa terus didorong tanpa ada perbaikan ekonomi. Oleh karena itu, peranan KNEKS kini tak hanya meliputi pembangunan ekosistem keuangan syariah, tetapi juga ekonomi syariah. KNEKS menjadi perekomendasi kebijakan dan penjalin sinergi demi percepatan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia.

Selain menuturkan peran dan capaian penting KNEKS selama ini, Lulusan Master of Strategic Management dari Prasetiya Mulya Business School dan juga Master of Islamic Finance Practice, INCEIF Malaysia ini juga secara eksklusif menyampaikan program kerja berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan industri halal.

Berikut kutipannya.

Setelah sekitar 6 tahun KNEKS terbentuk, bagaimana perkembangannya hingga saat ini?

Kita lihat dari sejarahnya, KNKS didirikan pada 2017, namun kami di manajemen eksekutif itu baru bekerja 2019. Dulu KNKS masih melekat di Bappenas dan mencoba menjalankan amanah ini, kemudian merekrut para sumber daya manusia potensial dan bergabung di bangku manajemen eksekutif.

Jadi, regulasinya sudah enam tahunan, tapi kami dilantik pada Januari 2019—sampai dengan sekarang, baru sekitar tiga tahunan. Event penting pertama yang dilakukan KNKS adalah saat Bapak Presiden Joko Widodo me-launching Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada Mei 2019 di Bappenas.

Di dalamnya, ada empat pilar besar pengembangan ekonomi syariah. Ada pengembangan halal value chain, ada pengembangan jasa keuangan syariah, ada pengembangan UMKM yang terkait dengan ekonomi syariah, dan pengembangan ekonomi digital. Seiring waktu, di tahun 2020 KNKS bertransformasi menjadi KNEKS, karena ternyata keuangan syariah ini enggak bisa kita dorong-dorong terus tanpa perbaiki basic underlying transaction yang ada di ekonomi.

Jadi, kami ingin memperbaiki ekonomi, karena keuangan adalah hasil dari kegiatan ekonomi. Dengan ada tambahan E ini fokusnya kemudian bergerak lebih luas, membangun ekonomi syariah secara lebih masif lagi. Kami menjadi policy recommendeter, penyinergi untuk mengakselerasi percepatan ekonomi syariah industri halal salah satu ada di dalamnya.

Kami melihat banyak pihak di Indonesia sudah mengembangkan ekonomi syariah, tapi kami ingin perkembangannya ini tidak scattered (terpecah-pecah), tidak hanya meletup satu-satu kecil di tempat masing-masing, tapi akan berusaha mencapai suatu resultan yang positif. Karena kalau mereka berkembang bersama-sama saling menguatkan, ini akan menjadi suatu akselerasi yang jauh luar biasa. Nah, di situlah tugasnya KNEKS untuk mengakselerasi program-program pemerintah khususnya di dalam pembangunan ekonomi dan keuangan syariah.

Apa saja terobosan KNEKS yang berhasil diimplementasikan dan membawa perubahan besar bagi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia?

Setelah Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia di-launching, di akhir 2019 kami bekerja sama dengan stakeholder membuat Rencana Implementasi. Masterplan yang sifatnya agak high level kami turunkan menjadi rencana aksi dari pengembangan ekonomi syariah. Salah satu program yang menjadi milestone sangat signifikan adalah lahirnya Bank Syariah Indonesia, sebagai bank hasil merger dari tiga bank syariah BUMN.

Ini menjadi milestone karena inisiatifnya dari awal sudah cukup panjang tapi kami coba memberikan confident kepada pelaku perbankan, regulator, dan stakeholder terkait bahwa arah pengembangan ini memang ke arah pengembangan yang benar. Pada 2020 lahir juga layanan syariah LinkAja, suatu digital payment yang memang mengkhususkan diri dan sudah mendapatkan sertifikasi juga dari DSN MUI untuk menjadi digital payment yang comply dengan syariah.

Artinya, akadnya secara transaksi sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan fatwa MUI, dan berada di dalam ekosistem keuangan syariah. Jadi, kalau masyarakat bayar belanjanya pakai digital payment LinkAja yang sudah convert menjadi syariah, uangnya akan masuk ke bank syariah—tidak di bank konvensional.

Jadi, kami ingin angkat supaya masyarakat yang sudah well literate terhadap teknologi punya pilihan untuk memakai digital wallet yang sesuai dengan tren yang berkembang. Kemudian, di marketplace juga kami dorong lahirnya Tokopedia Salam, Shoppe Barokah, dari Blibli Hasanah juga ada. Banyak marketplace kemudian melihat peluang bahwa halal product ini menjadi suatu segmen masyarakat yang sangat besar di Indonesia yang harus diolah secara serius.

Lalu, barusan saja hari Jumat lalu (22/4) Bapak Wapres meresmikan Laboratorium Research Pangan milik BRIN, di Gunungkidul, Yogyakarta yang kemudian ditetapkan sebagai laboratorium rujukan untuk penelitian pangan halal di Indonesia. Nah, kita punya infrastruktur riset yang baru untuk industri halal. Jadi kalau sekarang para researcher di kampus-kampus mungkin belum punya laboratorium, bisa bekerja sama dengan BRIN untuk melakukan penelitian di bidang industri pangan secara lebih kuat lagi. Bagaimana pun, industri ini harus didukung dengan riset yang kuat, baik dari research material, riset identifikasi alat-alat uji, termasuk juga research non-biology atau sosial terhadap perkembangan ekonomi syariah.

Di tahun 2022, insya Allah kami akan launching Masterplan Industri Halal Indonesia, supaya pergerakan pengembangan industri halal bisa menemukan arah yang tepat. Secara total, kami punya 30 program KNEKS, tapi yang mau saya highlight ada 13 program prioritas KNEKS untuk menunjang Indonesia sebagai pusat industri halal dunia dan pemimpin ekonomi syariah global.

Secara umum, program-program tersebut terdiri dari beberapa klaster, ada klaster industri halal; klaster jasa keuangan syariah; klaster dana sosial syariah; klaster bisnis kewirausahaan syariah; dan ada klaster pendukung, termasuk di situ sumber daya manusia, juga pusat data.

Apa saja strategi untuk menyinergikan berbagai pemangku kepentingan  yang masing-masing juga punya kepentingan?

Menyinergikan itu tentu harus sistematis, strategis, smart, dan juga tepat sasaran. Namanya menyinergikan tentu enggak boleh maunya saya, maunya kita. Kita harus melihat masing-masing stakeholder tadi. Kita angkat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing ditempatkan di dalam tempat yang sesuai. Panggungnya bukan buat kami di KNEKS, tapi untuk mereka karena merekalah yang akan mengeksekusi programnya.

Jadi, manajemen eksekutif cukup sebagai dirigennya saja, eksekusinya ada di para stakeholder kementerian dan lembaga, merekalah yang punya panggung menjadi program-program KNEKS. Caranya tentu enggak gampang, ya. Untuk itu, kami akan olah ini di dalam Masterplan Industri Halal Indonesia, kami sudah bergerak maju walaupun belum di-launching.

Kami dengan Bappenas, Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, terutama Kementerian Perindustrian, dan stakeholder yang lain berusaha membuat masterplan ini menjadi suatu arah aksi untuk pengembangan industri halal Indonesia. Tidak hanya menjadi suatu dokumen masterplan, kami sudah sampaikan ke Bappenas dan sudah diamini dengan baik bahwa Masterplan Industri Halal akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia, dan akan masuk menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di kementerian dan lembaga.

Banyak komitmen sudah didapatkan dari stakeholder, tapi kami ingin ini programnya tereksekusi. Untuk itu harus masuk ke dalam RPJMN dan RKP kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Contoh, fasilitas sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil (UMK), ada payung program besarnya, ada bujetnya di sana yang bisa ditetapkan, tinggal mereka melakukan eksekusinya.

Selama pemantauan KNEKS di lapangan, sejauh mana pelaku swasta memandang serius visi dan tujuan Indonesia menjadi pusat halal dunia?

Memang di Indonesia agak sedikit berbeda memandang industri halal dibandingkan dengan negara luar memandang industri halal. Kalau negara luar memandang industri halal lebih simpel. Mereka melihat ada peluang ekonomi, ada konsumen yang membutuhkan, lalu disesuaikan dengan kemampuan mereka ada di mana. Kemudian kita lihat lahirlah industri-industri halal yang berkembang di Australia, Brasil, Korea, Jepang, termasuk Thailand.

Nah, Indonesia memandang industri halal agak sedikit berbeda, karena kita sudah majority halal di Indonesia. Konsumennya sudah 85 persen yang membutuhkan produk halal dan bahkan kita merasa nyaman sudah hidup dengan produk halal, sehingga terkadang lupa sekarang banyak sekali perkembangan-perkembangan zaman yang harus diperhatikan.

Kalau bicara mengenai riset, produk nonhalal itu jauh lebih advance dan memengaruhi industri tanpa kita sadari. Oleh karena itu, kita harus bangun industri halal Indonesia secara lebih baik. Salah satunya, bagi pelaku usaha ini harus mengambil peluang, jadi tidak lagi melakukan pengembangan industri halal hanya sebatas kewajiban sertifikasi.

Dan sudah banyak pelaku usaha yang menyadari hal tersebut, menggarap halal di Indonesia tidak hanya sebatas compliance terhadap regulation. Indonesia sangat kaya, Indonesia sangat punya potensi, dan bahkan sebagian di antara mereka multinational company sudah menetapkan Indonesia sebagai centre of excellent untuk produksi, untuk riset produk-produk halal yang mereka produksi. Tidak hanya untuk market Indonesia, tapi untuk market dunia.

Jadi angka ekonomi sebesar dua triliun dollar AS yang beredar, dan dibayarkan oleh konsumen ke produk halal seluruh dunia ini perlu kita rebut dengan produsen yang ada di Indonesia. Anda produksi produk halalnya dengan baik, dapatkan preferensi dari konsumen, kemudian lakukan risetnya di Indonesia, kembangkan ingredients-nya. Kita akan fasilitasi dengan infrastruktur industrinya, insentif, dan regulasi.

Dan kita akan menjadikan produk yang berkualitas—secara kapasitas baik dan bisa diperdagangkan ke dunia internasional. Salah satu contohnya, kalau kita lihat perkembangan modest fashion atau muslim fashion sekarang, perempuan memakai hijab itu tidak lagi hanya masalah ingin menutupi aurat, tapi memakai hijab itu dia merasa cantik, keren, sesuai juga dengan perkembangan zaman.

Pelaku usaha di Indonesia harus meniru keberhasilan modest fashion yang berkembang tanpa regulasi macam-macam. Kita lihat bagaimana para konsumen dan pelaku usaha membuat sekian banyak produk-produk modest fashion, kemudian berkembang dengan sangat baik dan diserap oleh konsumen, bahkan kemudian bisa dikirim ke luar negeri. Jadi, masyarakat Malaysia, Singapura, dan lainnya kalau belanja modest fashion ke Indonesia. Bahkan, modest fashion kita sudah bisa tampil di acara Fashion Week di luar negeri secara confident.

Seperti apa peran pengawalan yang dilakukan KNEKS?

KNEKS secara berkala melakukan rapat pleno yang dipimpin oleh presiden atau wapres. Itu adalah satu model untuk pemantauan, monitoring, dan evaluasi apa saja yang sudah dilakukan oleh anggota-anggota KNEKS.

Dalam keseharian kami di manajemen eksekutif masing-masing sudah memiliki linkage dengan anggota kementerian dan lembaga, jadi kami pantau terus. Misalnya, kalau saya di industri produk halal itu partner kuatnya di BPJPH, kami tempel terus apa nih yang perlu diperkuat, misalnya perlu digitalisasi lebih kuat lagi, sistem halalnya harus lebih reliable.

Kemudian kita carikan partnernya apa yang bisa diperkuat, apakah dari sisi penganggarannya, bisnis prosesnya. Misalnya, mereka akan melahirkan 10 juta produk halal dari UMK Indonesia. Program ini tentu harus kita monitor, supaya jangan hanya berjalan sendiri. Kami ajak, “Ayo, pemerintah daerah, bantuin nih BPJPH, fasilitasi program sertifikasi halal”.

Buat pembina-pembina yang bisa membantu program sertifikasi halal, masukkan dalam program kerja pemerintah daerah, kasih bujetnya di situ. Kementerian dan lembaga juga demikian, support. Banyak BUMN punya binaan, ya sudah disertifikasi halal, dibantu untuk dilaksanakan. Programnya ada di BPJPH, fasilitasnya ada dari kementerian dan lembaga yang lain. Nah, KNEKS mengawal, dan secara berkala kami majukan di rapat pleno.

Dalam arti lain, KNEKS juga bisa langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah?

Bisa, dengan pemerintah daerah tentu melalui Kementerian Dalam Negeri. Kami juga dorong Pemda untuk mewujudkan tim khusus pengembangan ekonomi syariah di daerahnya masing-masing. KNEKS juga memberikan penghargaan kepada pemerintah-pemerintah daerah yang sudah memperlihatkan komitmen dan hasilnya untuk pengembangan ekonomi syariah. Kami ingin bangun competitiveness antardaerah, saling tampil lebih baik lagi mengembangkan ekonomi syariah.

Mudah-mudahan ini akan mengakselerasi program dari masing-masing Pemda untuk lebih kuat lagi menjalankan pengembangan ekonomi syariah di daerahnya. Karena programnya sangat banyak, mulai dari makanan-minuman, industri kesehatan, rumah potong hewan halal, dan destinasi pariwisata.

Bagaimana tanggapan KNEKS soal pengambilalihan wewenang sertifikasi halal dari MUI ke Kementerian Agama?

Jangan bilang pengambilalihan. Jadi, sertifikasi halal di Indonesia bukan hal yang baru. MUI melalui LPPOM sudah mengerjakan itu 32 tahun lamanya, dan selama ini sifatnya sukarela dilakukan oleh pelaku usaha yang sadar bahwa produknya perlu disertifikasi halal.

Pemerintah menyadari, kalau sifatnya voluntary dan hanya dikerjakan satu pihak saja enggak cukup, karena Indonesia ini besar sekali. UMKM saja ada 60 juta lebih. Dari 60 juta itu, lebih dari 10 juta bergerak di bidang makanan-minuman, lalu siapa yang mampu mengerjakan ini semua? Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pemerintah berkomitmen turut serta untuk melaksanakan kewajiban itu.

Di sisi lain, kami mencatat jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI selama 30 tahun lebih itu enggak sampai 1 juta sertifikat. Sekarang, BPJPH punya target 10 juta produk hanya satu tahun, ini akselerasi yang sangat luar biasa. Jadi,  program 10 juta produk bersertifikasi halal ini enggak akan mungkin muncul kalau enggak ada BPJPH.

Harapannya, tentu sertifikasi halal akan menjadi lebih masif lagi, menjadi lebih banyak lagi. Amanah dari UU JPH ini adalah melahirkan badan yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 2017. Tentunya, ada proses BPJPH bisa tumbuh menjadi lembaga yang kuat, lembaga yang mampu menjalankan tanggung jawab yang besar. Artinya, pemerintah perlu hadir untuk memberikan porsi yang lebih besar.

Kalau hanya di MUI saja, enggak mungkin bisa masuk ke dalam RPJMN, RKP. Jadi, lihatnya di situ. Tentu, kami ingin apa yang sudah dibuat selama 32 tahun tetap dipakai menjadi suatu landasan yang kuat untuk pengembangan berikutnya. Oleh karena itu, pemerintah mendorong lahirnya lebih banyak lagi lembaga pemeriksa halal (LPH). Sekarang sudah ada 11 LPH, selain hanya LPPOM MUI.

Ada 10 LPH lain yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Nanti mereka semuanya mengerjakan yang tadi—ada yang halal dengan cara sertifikasi melalui audit, ada yang nonaudit atau kami sebut untuk pelaku usaha mikro dan kecil untuk pernyataan pelaku usaha. Semua ini kerja besar. Jadi, saya tidak melihat ini sesuatu yang kita sebut dengan pengambilalihan.

MUI tetap menjadi lembaga yang kita agungkan dalam hal fatwa. Fatwa halal kalau mau ditanya, barang ini halal enggak sih? Iya, nanyanya kepada ulama, adanya di Komisi Fatwa MUI. Namun, bisnis prosesnya, proses sertifikasinya, bagaimana menjadi lebih mudah, transparan, accountability-nya, dan juga bagaimana ini bisa mencapai jumlah yang masif itu adanya di BPJPH, dan LPH lainnya termasuk juga LPPOM. Jadi, ini suatu hal yang bergerak positif. Saya justru senang kalau ditanya pertanyaan ini karena bisa menjelaskan bahwa inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian BPJPH bergerak mengembangkan sertifikasi halal secara kuat. Walaupun ada riak-riak di antara itu, inilah yang perlu kita buat menjadi lebih damai, berjalan lebih smooth. KNEKS insya Allah memainkan fungsinya di sana.

Dari 11 LPH itu, bagaimana kategori pembagian yang dilakukan BPJPH?

LPH sifatnya mengajukan diri kepada BPJPH sebagai lembaga pemeriksa halal—ada yang datang dari organisasi Islam, kalangan universitas, Kementerian Perindustrian, dan pihak swasta. Setelah pengajuan, BPJPH akan menilai dan yang memenuhi kualifikasi dikasih akreditasi menjadi LPH. Jadi, bukan dibentuk kemudian ditetapkan begitu saja, tapi kami ingin meng-encourage dari sisi masyarakat.

Harapan kami, ke depan mereka dapat menemukan segmennya masing-masing, ada yang memfokuskan diri untuk ekspor, produk UMKM, produk sembelihan unggas ataupun RPH, produk perikanan. Jadi, silakan, dan masing-masing punya kemampuan, punya target market yang beda-beda. Insya Allah bisa berkolaborasi dan kami kawal bukan hanya jalan-jalan sendiri. Ini kerja besar kita bersama untuk membangun halal di Indonesia.

Apa mimpi Anda untuk halal Indonesia?

Saya ingin halal itu menjadi value yang menyampaikan kebaikan untuk masyarakat; yang memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, usaha-usaha masyarakat itu adalah sesuatu hal yang memberikan kebaikan untuk masyarakat lainnya. Jadi, kalau dunia internasional ada yang namanya sustainability developments (SDGs), maka Indonesia sudah menerapkan konsep SDGs dengan baik dengan keragaman dan potensi kondisi Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan tingkat ekonomi kue pasarnya besar sekali melalui halal ini.

Konsep sustainability bisa menjadikan halal sebagai suatu pilihan cara untuk mengedepankan bahwa ekonomi yang baik, ekonomi yang kemudian memberikan kemaslahatan kepada masyarakat itu adalah membangun industri halal di Indonesia secara lebih kuat. Jadi, ini yang perlu kita upayakan secara maksimal. Bagi saya pribadi ini perjuangan, dan insya Allah dapat memberikan kebaikan buat masyarakat lebih baik. Dan jangan lupa karena ini adalah suatu hal yang baik, kita juga perlu mengangkatnya ke masyarakat dunia dan harus mampu menjadi pemimpin di dunia internasional.

Menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di bidang teknologi, rasanya kok agak berat ya, karena ada negara-negara maju yang teknologinya sudah sangat advance. Tapi, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di bidang industri halal dunia enggak salah, kan? Ini suatu mimpi yang sangat achievable untuk bisa kita laksanakan, tinggal bagaimana kitanya, ayo sama-sama meraih ini. Karena dengan kita meraih ini, kita bisa memosisikan Indonesia menjadi suatu negara, suatu bangsa yang memiliki reputasi baik di masyarakat dunia.

Lanjut baca

Interview

Soal Minat dan Keberanian

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry
Indonesia memerlukan lebih banyak konsultan pajak. Namun, menambah jumlah konsultan pajak memerlukan waktu, minat, dan jiwa wirausaha

 

Konsultan pajak merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem self-assessment. Perannya sebagai tax intermediaries sangat strategis, yaitu menjembatani kepentingan negara dan kepentingan Wajib Pajak.

Apalagi, kita masih menghadapi rendahnya rasio pajak dan ketidakseimbangan jumlah pegawai pajak dengan Wajib Pajak. Mau tak mau konsultan pajak harus berperan pula sebagai agen yang membantu mengedukasi, membangun kesadaran pajak, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, untuk menjaga muruah dalam menjalankan perannya itu, asosiasi konsultan pajak memerlukan standar kompetensi dan kode etik konsultan pajak.

Organisasi ini bersama otoritas pajak merupakan pihak yang bersentuhan langsung dalam mengatur konsultan pajak. Maka, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), pelopor organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia, harus terus-menerus berkembang dan memperbaiki diri dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.

Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan mengungkapkan, IKPI menjadi wadah konsultan pajak pertama dan satu-satunya sejak 27 Agustus 1965 hingga diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak yang membuka kesempatan bagi pendirian asosiasi konsultan pajak lainnya.

Ditemui Majalah Pajak di kantor CITASCO, di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (25/2), Founder sekaligus Managing Partner CITASCO ini menyampaikan bagaimana transformasi dan program-program yang tengah dilakukan IKPI, seraya mengawasi dan mengupayakan agar pelaksanaan undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan berlaku secara adil dan pasti.

Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan peraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya ini juga menuturkan kondisi ideal konsultan pajak di Indonesia, tantangan yang dihadapi konsultan pajak, serta beberapa pemikiran untuk pajak Indonesia.

Berikut petikannya.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) merupakan organisasi konsultan pajak tertua di Indonesia. Bagaimana perkembangan IKPI hingga kini, baik dari jumlah anggota maupun program-program yang dilakukan?

IKPI memang benar paling tua, bahkan yang pertama. Lahirnya itu pada tanggal 27 Agustus 1965, sehingga sekarang umurnya menjelang 57 tahun. Dari sisi anggota IKPI, sekarang sudah hampir 6 ribu tepatnya 5.958 ada di hampir semua provinsi. Kami sudah ada 12 pengurus daerah, cabangnya sekarang sudah 42 cabang seluruh Indonesia.

Baca Juga : Rayakan HUT ke-55, IKPI Perkuat Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Anggotanya

Kami terus giat menjalankan program kerja yang diamanatkan di Kongres XI di Batu, Malang tahun 2019. Selain itu, IKPI telah dan terus melakukan modernisasi administrasi baik itu kesekretariatan dan kebendaharaan. Kalau ada istilah digitalisasi, kami juga melakukan hal yang sama, saat ini kami mengembangkan IKPI Smart dengan menerapkan beberapa aplikasi untuk melayani berbagai urusan. Mulai dari pendaftaran baru, bayar iuran, pendaftaran Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) juga kursus-kursus, dan klaim kredit PPL. Jadi, PPL kredit sudah bisa dilihat langsung dari web—apakah seseorang sudah mencapai minimum kredit yang dipersyaratkan.

Sejak dua tahun ini terus kami kembangkan sampai nanti sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi seluruh pengurus pusat, daerah, dan cabang di seluruh Indonesia. Meskipun dalam dua tahun ini masih dalam masa pandemi Covid-19, kegiatan-kegiatan PPL tetap berjalan walaupun lewat daring bahkan frekuensinya lebih sering karena orang lebih cenderung WFH, ada kesempatan untuk menimba ilmu juga.

Kalau sebelum pandemi mungkin lima atau enam kali sebulan, kalau sekarang bisa 15 sampai 20 kali kegiatan PPL per bulannya melalui Zoom dilakukan oleh pengurus pusat. Belum lagi yang dilakukan oleh pengurus daerah dan pengurus Cabang. IKPI terus mengadakan kursus Brevet Pajak serta kursus kepabeanan yang saat ini juga masih dilakukan melalui daring.

Apa saja syarat untuk menjadi anggota IKPI?

IKPI memang menganut konsep monoloyalitas, jadi kami tidak mau ada anggota terdaftar di IKPI terus terdaftar juga di asosiasi lain, karena akan susah pembinaannya. Kalau persyaratannya tergantung di status keanggotaannya. Kami ada tiga status keanggotaan yang diatur dalam ART IKPI.

Ada Anggota Tetap, syaratnya wajib memiliki izin praktik konsultan pajak. Kalau sudah punya izin praktik, syaratnya bagi yang profesional itu harus lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dia melakukan penyetaraan. Ada penghargaan bagi pensiunan DJP tergantung dari pangkatnya ketika dia pensiun setinggi apa.

Lalu untuk Anggota Terbatas harus memiliki sertifikat dari USKP atau Piagam Penghargaan setara Brevet bagi pensiunan DJP lewat penyetaraan tetapi belum memiliki izin praktik konsultan pajak. Yang lainnya adalah Anggota Kehormatan, lebih kepada orang-orang yang mumpuni, yaitu setiap orang yang diangkat oleh pengurus pusat karena memiliki kemampuan untuk ikut memelihara dan memajukan perkumpulan.

Jadi, dapat dipastikan bahwa kecuali Anggota Kehormatan, seluruh anggota IKPI memiliki sertifikat kelulusan USKP atau sertifikat penyetaraan bagi pensiunan pegawai DJP. USKP menjadi parameter untuk jadi anggota IKPI. Dari dulu memang begitu, namanya juga asosiasi konsultan pajak, ya, tentu yang punya kompetensi yang bisa menjadi anggota.

Anda menjabat Ketua Umum IKPI sejak 18 Desember 2021, dan akan menyelesaikan masa bakti hingga tahun 2024. Apa saja perubahan atau program yang akan Anda akselerasi selama periode tersebut?

Sebelum menjadi ketua umum, saya menjabat sebagai wakil ketua umum yang selama ini juga terlibat dalam menjalankan program kerja sesuai amanat Kongres XI di Batu, Jawa Timur. Saya akan memastikan semua program kerja dapat terlaksana dengan baik hingga masa jabatan di 2024 berakhir.

Namun secara spesifik, selaku ketua umum yang baru, saya ingin meningkatkan peran IKPI sebagai intermediaries. Kami, kan, di tengah berarti kami memperkuat ke samping kanan dan kiri. Sebagai di tengah, kami maunya dapat kepercayaan dari kedua belah pihak, dari otoritas pajak dan Wajib Pajak.

Untuk dapat dipercaya sama Wajib Pajak, kami harus mengenalkan diri—siapa kami dan apa yang kami lakukan. Kami akan banyak interaksi dengan masyarakat luas untuk mengejar ketinggalan. Kami juga lakukan restrukturisasi pengurusan supaya orang yang tepat di tempat yang tepat.

Langkah konkretnya, memperkuat Departemen Hubungan Masyarakat dengan berbagai program yang interaktif dan inovatif melalui berbagai media komunikasi untuk lebih mengenalkan IKPI ke masyarakat luas; serta meningkatkan kerja sama dalam menyosialisasikan peraturan perpajakan dan pelatihan perpajakan ke berbagai lembaga, institusi, serta asosiasi usaha maupun profesi.

Baca Juga : IKPI Lantik Pengurus Baru Masa Bakti 2019-2024

Kami akan perkuat jembatan atau perantara tersebut, menjadi corong untuk menyosialisasikan peraturan perpajakan. Departemen Litbang dan FGD juga akan lebih aktif dalam melakukan kajian perpajakan yang hasilnya dapat memberi masukan kepada pemerintah terkait kebijakan, peraturan, maupun administrasi perpajakan yang lebih baik. Kami ingin juga menunjukkan bahwa kami penting sebagai bagian dari ekosistem perpajakan, bukan hanya sekadar follower, pendengar, atau pelaku.

Selain itu, anggota IKPI banyak praktisi, akademisi, politisi juga ada di situ. Kalau dari sisi capability untuk berperan sih cukup, kami bisa berbuat banyak hal. Tapi kami bukan researcher. Ke depan, idealnya kami akan hire orang untuk melakukan riset, tapi pikirannya tetap dari kami. Saya berharap dalam 2,5 tahun kepengurusan ini ada perubahan yang drastis.

IKPI sangat memegang teguh prinsip dan kode etik dan tegas apabila terdapat penyelewengan yang dilakukan anggotanya. Menurut hemat Anda, mengapa hal ini penting dilakukan?

Kode etik IKPI merupakan kaidah moral dan perilaku yang menjadi pedoman bagi anggota dalam bekerja, berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai konsultan pajak. Ketegasan dalam menegakkan kode etik penting untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak. Anggota yang tidak mematuhi Kode Etik Konsultan Pajak akan dikenai sanksi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKPI.

Penting juga bagi kami bersosialisasi sehingga masyarakat tahu konsultan pajak harus punya izin, kalau enggak punya itu biro jasa namanya. Kami juga membuka diri terhadap informasi, laporan, data atau pengaduan atas indikasi penyelewengan kode etik.

Kalau diduga kuat melanggar kode etik akan diperiksa dalam sidang yang namanya Majelis Ad Hoc. Itu dibentuk khusus, anggotanya juga yang dari pengawas ada dari cabang, dan dari beberapa unsur lainnya. Nanti pengurus pusat akan mengenakan sanksi setelah mendapat rekomendasi dari pengawas dan rekomendasi pengawas itu didasarkan pada hasil putusan sidang Ad Hoc tadi. Jadi, di kami jalurnya jelas.

Pembinaan kami lakukan dari awal dan sudah langsung sosialisasikan ini ke seluruh Indonesia. Dalam setiap event baik itu di cabang, webinar, ulang tahun, kami selalu mengingatkan kode etik. Jadi, ada internal check dari cabang kepada anggota.

Jumlah konsultan pajak di Indonesia saat ini jauh dari ideal. Apakah minat menjadi konsultan pajak di Indonesia masih rendah?

Bahwa konsultan pajak masih kurang, itu benar. Sebagai gambaran, dibandingkan dengan negara lain, misalnya Jepang yang jumlah penduduknya kurang lebih hanya separuh dari jumlah penduduk Indonesia, jumlah konsultan pajak di negara tersebut sekitar 78.000 yaitu dua belas kali lipat dari jumlah konsultan pajak di Indonesia yang 6.500-an.

Minat menjadi konsultan pajak saya kira masih cukup besar. Rata-rata peserta ujian yang mengikuti USKP pada setiap periode ujian di atas 2.000 orang, meski tingkat kelulusannya sekitar 20 persen. Sebenarnya jumlah itu masih cukup tinggi, karena kami harus menjaga standar kualifikasi juga. Oleh karena itu, butuh waktu untuk mencapai jumlah konsultan pajak yang dianggap ideal.

Profesi konsultan pajak di Jepang jauh lebih dulu ada dari Indonesia. Bahkan, Jepang sudah mempunyai UU Konsultan Pajak yang namanya Zeirishi Act sejak tahun 1951. Praktik konsultan pajak di Jepang barangkali sudah ada jauh sebelum UU tersebut terbit. Jadi, kita tertinggal dari sisi historinya, tapi saya pikir apa yang masih dilakukan sekarang ini masih oke, bisa secara pelan-pelan tanpa mengorbankan kualitas supaya cepat-cepat banyak.

Jika memang antusiasme terbilang tinggi, lalu apa saja tantangan yang sering menghambat seseorang untuk menjadi konsultan pajak?

Kalau hambatan prosedur untuk memperoleh izin praktik tidak ada. Sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2014, izin praktiknya akan diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Namun dalam praktiknya, banyak yang mengikuti USKP ini cuma ingin menambah portofolio, untuk meningkatkan daya tawar. Sama dengan orang-orang yang bergelar Certified Public Accountant (CPA), tidak semuanya membuka kantor akuntan publik.

Lagi pula, tidak semua orang mempunyai orang jiwa entrepreneur, berani mandiri dan mengambil risiko dalam berusaha. Jangankan yang masih muda dan belum banyak pengalaman, bahkan yang sudah senior dan lama bekerja di kantor konsultan pajak pun, tidak sedikit yang menerima tawaran menjadi tax manager di perusahaan. Jadi, saya tidak melihat hanya soal minat tapi juga soal keberanian.

Sebagai mitra pemerintah, IKPI sering dilibatkan dalam perumusan kebijakan perpajakan. Dalam menyampaikan berbagai usulan tersebut, bagaimana IKPI menyeimbangkan antara kepentingan negara dan kepatuhan Wajib Pajak?

Dalam memberikan masukan kepada pemerintah, IKPI selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemajakan yang baik, karena kami tahu pemerintah juga butuh penerimaan. Ibaratnya pajak itu darah untuk bisa membuat negara bergeliat, memutar roda pemerintahan dan pembangunan.

Kami mengutamakan prinsip keadilan (equity) dan kepastian (certainty). Jadi, IKPI tidak mewakili kepentingan Wajib Pajak semata. Kalau kedua prinsip itu dipakai untuk mengambil setiap kebijakan perpajakan, pasti akan mudah diterima oleh Wajib Pajak, dan konsultan pajak juga akan mudah menjelaskan.

Kami juga akan menyuarakan kalau dari sisi keadilan sudah enggak adil atau dari sisi kepastian ini membuat ambigu, ragu-ragu, maunya ke mana. Kalau berpatokan pada dua itu, sengketa pajak pasti juga akan sedikit. Karena, kan, referensinya sama, tapi kalau ambigu itu memang menimbulkan sengketa karena ada ketidakyakinan. Kami juga enggak happy kalau peraturan itu enggak pasti.

Melihat pentingnya peran konsultan pajak, sudah seyogianya pemerintah mendukung keberadaannya—terutama dari segi kebijakan. Bagaimana idealnya kebijakan untuk konsultan pajak di suatu negara?

Idealnya, konsultan pajak itu diatur dengan undang-undang sehingga ada landasan dan kepastian hukum dalam menjalankan profesi ini secara mandiri. Semua hak, persyaratan, dan kewajiban konsultan pajak diatur dalam UU tersebut. Selain memberikan perlindungan bagi Wajib Pajak pengguna jasa, kehadiran UU Konsultan Pajak juga akan mendukung pelaksanaan perundang-undangan perpajakan yang adil dan berkepastian hukum sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan ujungnya akan meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

IKPI juga telah lama memperjuangkan RUU Konsultan Pajak, tapi hingga kini urung dibahas oleh DPR. Bagaimana sikap IKPI?

Pembentukan perundang-undangan itu tergantung pada kedua belah pihak dari eksekutif sama parlemen. Bahwa hingga saat ini belum dibahas itu berarti salah satu pihak ada yang bikin macet atau mungkin juga dua-duanya macet—sementara inisiatifnya RUU Konsultan Pajak kemarin dari DPR. Profesi lain saja sudah ada undang-undangnya, jadi tinggal bandingkan profesi yang sudah ada undang-undang dengan yang belum.

Yang jelas, kami menginginkan UU itu ada. Selanjutnya, kami harus meyakinkan pemerintah bahwa memang ini perlu ada, jadi tidak lagi hanya DPR mengajukan. Karena sebetulnya UU Konsultan Pajak penting untuk semuanya. Kalau undang-undangnya ada, konsultan pajak bekerja dengan benar mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Di sana diatur hak dan kewajibannya, persyaratannya, sanksinya, sehingga pasti meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kalau Wajib Pajak patuh, tujuan akhirnya penerimaan pajak. Jadi pemerintah bukan tidak ada kepentingan di sini.

Baca Juga : IKPI: Konsultan Pajak Dilarang Langgar Kode Etik dan Peraturan Perpajakan
Jadi, setelah ini IKPI akan lebih lantang menyuarakan pembahasan RUU Konsultan Pajak?

Kami tunggu gebrakan dari teman-teman, mereka mau lebih lantang atau bagaimana. Tapi jalurnya kami mau cari yang lebih tepat dulu. Kami siap memberikan support kepada inisiatornya, seandainya itu dibahas. Tapi kami ke depan tidak akan tinggal diam juga, sekarang juga asosiasi bukan hanya IKPI. Ini, kan, juga beda, apakah kami berjuang sendiri atau bersama-sama? Tapi kami mau tanya pemerintah dulu, karena pemerintah harus ambil peran.

Kalau selama ini kami masih diatur oleh PMK—kapan saja bisa dicabut, diubah, dan gampang di-challenge. MK pun bilang ini contradictio in terminis karena dalam berpraktik Konsultan Pajak sebagai Kuasa Wajib Pajak seringnya berhadapan dengan pihak Kementerian Keuangan dalam hal ini DJP, masa Menteri Keuangan juga yang mengatur Kuasa Wajib Pajak itu sendiri? MK bilang seyogianya diatur dengan undang-undang yang menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban penerima kuasa Wajib Pajak secara bebas dan mandiri. Tetapi lagi-lagi kenapa enggak didorong? Ini pekerjaan rumah kami ke depan menanyakan itu.

Lanjut baca

Populer