Terhubung dengan kami

Topic

Lebih “Friendly Menghimpun Pajak

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyarankan di tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintegrasikan nomor ponsel penduduk Indonesia dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (DJP).

“Jangan lagi pakai sistem self-assessment, atau bayar dan daftar sendiri. Nomor ponsel harus jadi Nomor Pokok Wajib Pajak. Dari situ, orang transaksi dari ponsel langsung kena pajak. Itu akan signifikan,” jelas Aviliani di kantor Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di kawasan Jakarta Selatan, pada akhir Desember 2017 lalu.

Sebab ia menganalisis, usulan ini lebih progresif dibandingkan dengan integrasi melalui e-KTP yang dibatasi oleh usia. Seperti diketahui, bisnis digital dewasa ini tak membatasi usia ataupun jenis pekerjaan.

“Kita lihat seorang selebgram balita, penghasilan bisa ratusan juga per bulan. Ada lagi, sopir transportasi on-line, penghasilannya bisa Rp 6 juta per bulan,” kata Aviliani memberi contoh.

Artinya, sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) itu meyakini, pengguna ponsel yang jumlahnya mencapai 371,4 juta  pengguna di tahun 2017 ini rata-rata diprediksi penghasilannya di atas Rp 4.5 juta. Jika penghasilan tidak kena pajak, Wajib Pajak pun berhak mengonfirmasi melalui SPT-nya.

“Enggak masalah kalau penghasilan kurang, nanti tinggal ditulis nihil. Yang penting sudah terdaftar, dan terintegrasi,” tambahnya.

Terkait sistem penerapannya, menurut Aviliani, Direktorat Jenderal Pajak tak perlu membangun dari awal. Melalui Forum Asosiasi Perbankan didampingi dengan Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2017 lalu sudah direkomendasikan untuk mengadopsi sistem yang sudah terbangun di perbankan, yaitu SiPINA alias Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing.

SiPINA dibangun sejak 2015 dalam rangka perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat (AS) terkait Undang-undang Kepatuhan Pajak Warga Asing alias Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Sesuai perjanjian itu, perbankan di Indonesia wajib melaporkan data rekening warga negara AS kepada otoritas pajak di negara tersebut.

“Jadi, tinggal diadopsi untuk domestik saja, pemerintah tidak perlu bangun dari nol, butuh waktu lama, dan biaya tinggi,” sambung Ketua Jurusan Manajemen Universitas Paramadina ini.

Ia menyayangkan Direktorat Jenderal Pajak belum merespons dengan cepat usulan itu. Padahal, menurutnya, Jika dapat diterapkan awal tahun 2018, pada Maret atau April di tahun ini integrasi data nomor ponsel menjadi NPWP akan dapat terlaksana.

Akselerasi penerapan penyampaian informasi yang terintegrasi itu perlu dilakukan lantaran pascaprogram Amnesti Pajak 2017, rakyat Indonesia cenderung berkeinginan menjadi Wajib Pajak patuh. Namun, sistem self-assessment yang tak mendukung itu.

Ia berharap di tahun 2018 ini Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih friendly dalam menghimpun pajak, terutama untuk Wajib Pajak yang sudah membayar pajak.

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Topic

Oke, tapi lebih Penting Akses

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah berencana melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perubahan itu tentang penurunan tarif pajak untuk UMKM yang semula 1 persen menjadi 0,5 persen. Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana akan memberikan kemudahan, pembinaan, dan pemberdayaan bagi para pelaku UKM di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun mengungkapkan penurunan tersebut hanya sebagai gula-gula semata.

“Penurunan menjadi 0,5 persen kalau untuk usaha menengah itu oke. Tapi, kalau untuk usaha mikro dan kecil, harusnya 0 persen,” saat di temui Majalah Pajak di Kantor Akumindo, Rabu (25/04) lalu. Ia juga menambahkan berkaca dari negara lain, pajak untuk UMKM harusnya sudah menjadi 0 persen.

Menurutnya, alih-alih isu penurunan pajak, ada hal lain yang lebih penting yaitu memberikan akses kepada UMKM agar bisa menjual barang hasil produksinya dan bisa mengembangkan usahanya dari mikro menjadi berkembang.

“Saya senang pemerintah sudah memberikan ruang untuk masuk dalam E-katalog. Pertanyaannya apakah pemerintah ini mau membeli produk UMKM? Didorong, inilah keberpihakan yang saya bilang. Undang-undang harus menuju pembelian barang,” jelasnya.

Selain memberikan jaminan pasar, program Lembaga Keuangan Mikro juga sangat perlu digalakkan oleh pemerintah.

Sokongan pemerintah

Keberpihakan pemerintah sangat diharapkan oleh para pelaku UMKM. Salah satunya adalah dengan pemberian insentif oleh pemerintah. Menurut Ikhsan, insentif itu antara lain, memberikan jaminan kepada produk yang diproduksi.

“Jaminan pasar terhadap produksi UMKM seluruh Indonesia harus diambil. Oleh siapa? Boleh oleh pemerintah, boleh kumpulan seperti asosiasi UMKM. Asosiasi bisa mengambil langsung bekerja sama dengan gudang-gudang Bulog,” ungkapnya.

Selain itu, permodalan juga dianggap salah satu faktor penting dalam memajukan UMKM di Indonesia. Ia menegaskan, lebih baik jika insentif pemodalan yang diberikan berbasis syariah yang pola penyalurannya menggunakan wakaf atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Maka dari itu, Ikhsan berharap perizinan terhadap LKM atau wakaf mikro ini harus dipercepat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), persyaratannya dipermudah.

“OJK dan tim mengidentikkan LKM ini dengan parameter bank. Maka dari itu izinnya susah, persyaratannya jadi ribet. Katanya targetnya 50 bank wakaf mikro di tahun 2018, harusnya bisa lebih banyak. Kalau Akumindo targetkan di 250 kabupaten kota. Asalkan OJK memberikan izin harusnya identik seperti Koperasi Unit Desa (KUD),” tambahnya.

Rentan dimanfaatkan

Jika revisi peraturan sudah disahkan, Ikhsan berharap dapat efektif dan tepat sasaran, karena menurutnya peraturan itu dapat disalahgunakan oleh pihak lain.

“Perlu diwaspadai, dengan menjadi 0,5 persen, banyak perusahaan besar terutama dari pengguna atau penyedia jasa-jasa on-line yang besar itu menurunkan spesifikasi perusahaannya menjadi perusahaan UMKM. Karena pajaknya 0,5 persen dia bagi-bagi perusahaannya untuk menghindari pajak,” tegasnya. Ia mengimbau agar petugas pajak lebih jeli memungut pajak, tidak salah sasaran yang berpotensi mengurangi pendapatan negara.

Lebih lanjut lagi, Ikhsan menerima keputusan DJP untuk menurunkan pajak UMKM menjadi 0,5 persen. Akan tetapi, ia berharap jangan dipersulit lagi bahwa dia harus dilihat lagi pembukuannya. Ia berharap, kantor pajak mempermudah UMKM, terutama saat pelaporan pajak. Sebab, Wajib Pajak di sektor UMKM tidak semuanya memahami neraca laba-rugi. Di sisi lain, jumlah pengusaha mikro sangat banyak, yakni sekitar 55 juta.

 

Lanjutkan Membaca

Topic

Ikhlas Bayar, Asal Dibina

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Ketua UMKM Sahabat Pajak (USP), Sodiqin, menyambut baik wacana penurunan tarif pajak satu persen menjadi setengah persen. Pengusaha bakso ini juga berharap UMKM dapat dibina oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

“Kami bersyukur tarif pajak turun. Teman-teman (pengusaha UMKM) banyak yang masih keberatan dengan tarif pajak satu persen. Maklum kami pengusaha kecil,” kata pria yang biasa disapa Sodiq, di Tangerang Selatan, Jumat pagi (4/5).

Kendati demikian, Sodiq yang menakhodai paguyuban sekitar 400 UMKM di lingkungan KPP Pondok Aren ini menilai anggotanya telah sukarela membayar pajak. Pasalnya, KPP Pondok Aren memberikan sosialisasi sekaligus edukasi yang konkret.

Misalnya memberi pelatihan pembukuan akuntansi setiap minggu, pelatihan mengemas produk UMKM, bahkan membantu USP mendapat label dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Intinya selama ini kami sukarela, ikhlas membayar pajak. Kalau KPP juga membina memberi pelatihan, insya Allah kami akan patuh setiap bulannya setor pajak,” kata Sodiq.

Sodiq mengaku menjadi Wajib Pajak patuh sejak diundang menghadiri pelatihan di KPP Pondok Aren sekitar 2016 silam. Bahkan, ia juga mengikuti program pengampunan pajak.

“Selain dibina, KPP Pondok Aren juga sering mengundang UMKM untuk menggelar bazar saat musim SPT. Seluruh kegiatan di KPP Pondok Aren juga melibatkan kami, seperti makanan atau suvenir,” ungkapnya.

Pria yang memulai usaha sejak 2010 lalu ini juga membeberkan rencana peluncuran website khusus menjual produk-produk anggota USP. “Dalam waktu dekat, sedang dipikirkan nama komersilnya,” katanya.

Sodiq meyakini, jika seluruh KPP melakukan hal yang senada, seluruh UMKM akan dengan sukarela menjadi Wajib Pajak patuh. Terlebih, jika penurunan tarif pajak ini sudah berlaku.

Lanjutkan Membaca

Topic

UMKM akan lebih Kompetitif

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Organisasi pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik rencana pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengemukakan, kebijakan insentif fiskal itu merupakan langkah yang tepat karena dapat membantu sektor UMKM menjadi lebih berdaya saing.

“Ini jadi angin segar bagi pelaku UMKM. Dengan tarif pajak yang lebih rendah, mereka bisa lebih kompetitif,” kata Hariyadi kepada Majalah Pajak di sela-sela Musyawarah Nasional Apindo ke-10 di Jakarta, Selasa (24/4).

Batas bawah PKP

Namun demikian, penurunan tarif pajak bagi UMKM menurutnya tidak tepat jika dibarengi dengan penurunan batas bawah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sekarang besarnya Rp 4,8 miliar per tahun. Ia memahami rencana kebijakan itu ditempuh pemerintah karena banyak pengusaha yang memiliki omzet usaha besar tapi mengaku sebagai pelaku UMKM agar dapat menikmati insentif dan tidak dikenakan pajak yang lebih besar. Dalam pandangannya, batas bawah PKP yang berlaku saat ini adalah angka yang cukup moderat. Sehingga jika diturunkan, maka bisa menuai tanggapan negatif dari para pelaku UMKM.

Ia memaparkan, dalam rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pemerintah merencanakan untuk menerapkan tarif final bagi Wajib Pajak UMKM beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam batas waktu tertentu, misalnya tiga tahun pertama. Hariyadi mengusulkan agar pemerintah menerapkan dua opsi, yakni PPh Final atau tarif biasa yang mengikuti pembukuan. Ada pun pengenaan tarif PPh final menurutnya lebih baik tidak ada pembatasan waktu.

“Tarif mengikuti pembukuan itu sebetulnya lebih murah dibanding PPh final yang akan diturunkan jadi 0.5 persen. Tapi sekarang ini tidak semua UMKM paham pembukuan. Jadi, sebaiknya diberikan dua opsi,” jelasnya.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News3 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News4 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News5 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News7 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News7 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News8 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News10 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2015. Sesuai...

Analysis3 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak daripada tiang”....

Advertisement Pajak-New01

Trending