Connect with us

Sharia Economy

Layanan Syariah untuk Korporasi

Diterbitkan

pada

Melalui integrasi layanan perbankan syariah satu atap untuk PLN, BSI memberi solusi layanan syariah bagi korporasi.

Upaya membangun dan memperkuat ekosistem syariah di Indonesia memerlukan berbagai strategi dan tahapan proses, salah satunya dengan menumbuhkan inklusi keuangan syariah. Langkah ini terus dilakukan secara konsisten oleh institusi perbankan syariah terbesar hasil merger empat bank, yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

BSI bersinergi dengan berbagai pihak untuk menumbuhkan inklusi keuangan syariah melalui program yang menyeluruh dari berbagai aspek, mulai dari bisnis wholesale, produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), retail, korporasi, pendanaan hingga pengelolaaan ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf).

Baru-baru ini BSI menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN untuk layanan cash management dan penerbit jaminan pengadaan barang/jasa di lingkungan PLN.

Layanan cash management bertujuan untuk memudahkan pengelolaan operasional keuangan sekaligus pemeliharaan posisi likuiditas PLN secara efektif dan efisien per 1 Juni 2021 di wilayah Aceh. Adapun layanan trade finance BSI sebagai Penerbit Jaminan (Bank Garansi) Pengadaan Barang dan Jasa berfungsi untuk verifikasi dan kontrol atas Bank Garansi vendor/kontraktor yang telah diterbitkan.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi menyatakan, pihaknya berupaya mengoptimalkan peran institusi perbankan syariah untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Melalui integrasi layanan perbankan syariah satu atap untuk PLN, ia berharap BSI menjadi solusi layanan syariah bagi korporasi dan supply-chain di PLN. Keberadaan BSI dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi PLN dan seluruh pegawainya lewat berbagai produk dan layanan digital yang ditawarkan.

Dari segi korporasi, imbuhnya, BSI memberikan kemudahan dan layanan kepada nasabah yang bersinggungan erat dengan proyek-proyek yang membutuhkan penjaminan.

“BSI menjadi bank syariah pertama sebagai bank imprest atas pengelolaan dana operasional di PLN. Sistem cash management yang terintegrasi dengan layanan keuangan dan didukung teknologi modern akan memberikan kemudahan akses,” kata Hery.

Dengan catatan pertumbuhan kinerja keuangan yang baik, ia optimistis BSI mampu menjadi mitra strategis bagi PLN. Hingga Maret 2021, aset BSI mencapai Rp 234,4 triliun dan laba sebesar Rp 742 miliar yang ditopang oleh pembiayaan sebesar Rp 159 triliun dan pengumpulan dana pihak ketiga sebesar Rp 205,5 triliun.

Inisiatif dari institusi perbankan syariah ini dapat mendukung peran PLN sebagai perusahaan yang strategis melalui percepatan dan digitalisasi layanan perbankan syariah terintegrasi, memberikan kemudahan akses bank garansi secara on-line guna memudahkan PLN memantau proses pengadaan barang dan jasa, juga layanan pembiayaan syariah yang nyaman bagi lebih dari tujuh ribu pegawai.

“Sinergi BSI dan PLN dalam menumbuhkan inklusi keuangan syariah secara keseluruhan tentu diharapkan dapat membantu perekonomian nasional dan menjadi stimulus bagi seluruh pelaku usaha untuk kembali bangkit dari keterpurukan akibat dampak pandemi,” imbuhnya.

Kemudahan bagi PLN

Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesli mengatakan, sinergi yang dibangun bersama BSI akan semakin menguatkan dan mempermudah PLN dalam mengawasi proses trading yang melibatkan kontraktor dalam layanan keuangan syariah yang terintegrasi.

“Sinergi ini menjadi komitmen kami untuk bersama membangun negeri,” ujarnya.

Sebelumnya BSI dan PLN telah menjalin kerja sama yang meliputi pembiayaan korporasi, pengelolaan keuangan operasional PLN melalui layanan cash management, pengadaan penyedia jasa pembiayaan syariah program bantuan fasilitas kendaraan operasional, layanan pembayaran gaji pegawai (payroll), pembiayaan untuk pegawai PLN terhadap berbagai jenis produk (griya, automotif, cicil emas dan gadai emas), dan kerja sama penerbit jaminan pengadaan barang/jasa untuk proyek PLN.

Sharia Economy

Pemain Sentral di Ekonomi Halal 

Diterbitkan

pada

Penulis:

Indonesia harus mampu menjadi pemain utama dalam ekosistem perekonomian syariah dunia. SDM masih jadi tantangan.

Kinerja sektor ekonomi syariah Indonesia dalam dua tahun terakhir terus membaik. Sejak 2019, secara umum sektor ini mencapai pertumbuhan sebesar 5,72 persen dan bahkan meningkat signifikan di tengah situasi pandemi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengemukakan, pencapaian pertumbuhan yang signifikan dalam situasi krisis menunjukkan besarnya potensi ekonomi syariah dalam membuka peluang usaha dan juga menciptakan lapangan kerja di masa mendatang. Menurutnya, ada beberapa lini bisnis yang menjadi penopang utama bagi pertumbuhan ekonomi syariah, yakni makanan halal, fesyen, dan pertanian.

“Pada 2030 (penduduk Muslim) menjadi hampir sepertiga dari total populasi dunia. Mereka butuh produk-produk halal dan tayib,” papar Sandi dalam webinar Gunadarma Sharia Economic Event bertema “Kiat Sukses Berbisnis: Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Para Pelaku Usaha di Masa Pandemi”, Selasa (13/07).

Ia menguraikan estimasi konsumsi umat Muslim dunia tahun ini sebesar 2,2 triliun dollar AS atau dua kali ekonomi Indonesia. Angka perkiraan ini membuat  industri halal menjadi sektor yang potensial untuk mendorong perekonomian. Sandiaga meyakini konsumsi warga Muslim akan terus meningkat. Sebanyak 76 persen dari 260 juta rakyat Indonesia mengonsumsi produk dan jasa halal senilai 220 miliar dollar AS.

Sandiaga menekankan pentingnya perekonomian syariah untuk mampu memetakan peluang usaha senilai lebih dari 250 miliar dollar AS, mengingat sektor ini merupakan simbol ekonomi yang bisa menciptakan pemerataan, keberlanjutan, dan keberpihakan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat.

“Kalangan muda harus dapat mengambil peluang sekaligus menjadi pemain sentral dalam ekosistem perekonomian syariah dunia,” harapnya.

Tantangan SDM

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karenanya, Indonesia harus mampu menjadi penggerak utama perekonomian syariah dan tidak hanya menjadi target market dari produk industri halal dari negara-negara lain.

Menurut Sri Mulyani, salah satu ekosistem pendukung yang masih memerlukan upaya perbaikan di dalam penguatan ekonomi syariah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketersediaan SDM dari sisi kuantitas maupun kualitas menjadi tantangan tersendiri yang saat ini dihadapi. Dari 750 program studi rumpun ekonomi syariah yang ada di Indonesia sejauh ini mampu meluluskan sekitar 30.000 lulusan per tahun. Menurut laporan Islamic Finance Development tahun 2020, jumlah dari program dan kelulusan di Indonesia merupakan suatu capaian yang istimewa. Namun kualitas dari para lulusan itu masih perlu ditingkatkan.

“Tentu kita bergembira dengan perkembangan tersebut. Namun perbaikan kualitas dan relevansi dari kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah masih perlu untuk terus ditingkatkan,” jelas Sri Mulyani.

Ia mengatakan, program studi syariah juga harus selaras dengan perkembangan dunia usaha dan teknologi agar lulusan yang dihasilkan tetap bisa menjaga prinsip-prinsip syariah namun juga dapat beradaptasi dan terus memberikan nilai tambah, inovasi serta kemampuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat secara riil.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Hukum, Promosi, dan Hubungan Eksternal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Taufik Hidayat. Ia menekankan pentingnya keterkaitan dan keselarasan (link and match) antara bidang akademisi dan praktik di lapangan untuk pengembangan riset dan aspek SDM di sektor ekonomi syariah.

Taufik menjelaskan, aspek SDM memiliki dua peluang untuk bisa mengembangkan ekonomi syariah. Pertama, populasi dan pertumbuhan masyarakat Muslim Indonesia yang sangat besar. Kedua, program studi ekonomi syariah yang bermunculan pada perguruan tinggi negeri maupun swasta baik umum maupun berbasis keagamaan Islam yang dapat memasok kebutuhan industri ekonomi syariah akan SDM yang mumpuni.

Pendalaman pasar ekonomi syariah perlu dukungan SDM yang berkualifikasi benar sesuai dengan bidangnya. Jika yang dibutuhkan terkait dengan perbankan syariah, lanjutnya, SDM mesti berasal dari perbankan syariah. Sedangkan untuk asuransi syariah, maka SDM yang ditempatkan sebaiknya dari asuransi syariah.

“Di sisi lain, Indonesia memiliki tantangan kurangnya tenaga kerja yang spesifik di bidang industri ekonomi dan keuangan syariah. Itulah pentingnya link and match,” jelas Taufik.

Lanjut baca

Sharia Economy

Peluang UKM di Kawasan Industri Halal

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kawasan Industri Halal menyediakan tempat bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk turut berkontribusi dalam membangun ekonomi syariah di Indonesia.

Pemerintah telah merumuskan empat agenda utama dalam strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Keempat agenda itu meliputi pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan perluasan kegiatan usaha syariah.

Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin mengatakan, agenda pertama terkait pengembangan industri produk halal ditempuh dengan melibatkan kementerian koordinator bidang perekonomian dan kementerian perindustrian. Kedua kementerian itu saling bersinergi dalam merintis pembentukan kawasan industri halal (KIH).

“Di kawasan industri halal seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap,” papar Ma’ruf pada Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah secara virtual di Istana Negara, Senin (25/01).

Ma’ruf yang juga sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengungkapkan, saat ini sudah ada dua kawasan yang ditetapkan sebagai KIH oleh kementerian perindustrian yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten dan Safe N Lock Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Ruang untuk UKM

Kementerian perindustrian sebelumnya telah menetapkan empat kriteria yang perlu dipenuhi dalam membangun KIH, yakni manajemen kawasan, laboratorium pengujian halal, sistem pengelolaan air bersih halal, auditor untuk Lembaga Penjamin Halal dam pembatas KIH.

Modern Cikande Industrial Estate merupakan KIH pertama sekaligus yang terbesar di Indonesia. Meski menjadi negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, pada kenyataannya Indonesia belum sepenuhnya menerapkan industri halal dalam perekonomian nasional. Oleh karenanya, pengembangan KIH yang menerapkan standar halal internasional memiliki potensi ekonomi menjanjikan, mengingat pasar konsumen produk halal yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

PT Modern Industrial Estate sebagai pihak pengembang kini mulai menggarap klaster industri halal di atas lahan seluas 500 hektare di kawasan Cikande, Serang, Provinsi Banten dengan nama Modern Halal Valey. Kawasan terpadu ini menyatukan empat konsep yang saling mendukung yakni halal integrated supply chain, standard factory building, industrial, dan logistic Park.

Pada tahap awal, proyek ini akan membangun zona logistik halal internasional seluas 50 hektare yang terbagi dalam beberapa bagian, seperti pusat distribusi nasional, kompleks ruang pendingin, dan ruang komersial bagi perusahaan yang bergerak dalam industri halal.

Tak hanya perusahaan berskala besar, KIH juga memberikan tempat bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Sektor UKM turut mendukung pengembangan industri halal dalam penyediaan bahan baku maupun produsen produk halal di pasar nasional hingga mancanegara. Pelaku UKM dapat memanfaatkan fasilitas penyimpanan berstandar halal internasional seluas 1.250 meter persegi.

Adapun pengembangan kawasan industri Safe N Lock di Sidoarjo, Jawa Timur di atas lahan seluas 9,95 hektar ditujukan untuk mendukung industri barang-barang konsumsi, kosmetik, makanan dan minuman.

Seluruh layanan di KIH yang terkait dengan kehalalan produk menerapkan konsep one stop service mulai dari sistem hingga fasilitas pendukung industri halal seperti halal center, laboratorium, dan lembaga pemeriksa halal. Sedangkan konsep logistik halal meliputi sistem manajemen rantai pasok, pengadaan bahan baku, proses produk halal, penyimpanan, dan distribusi.

Adanya tren peningkatan permintaan produk halal di pasar domestik dan global dalam beberapa tahun terakhir merupakan peluang untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai regional and global halal hub. Tren positif ini tentu akan meningkatkan kebutuhan terhadap logistik halal mulai dari gudang atau tempat penyimpanan, pelabuhan, transportasi hingga fasilitas penanganan (handling facility).

Data kemenko perekonomian tahun 2019 menunjukkan ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) hanya sebesar 10,7 persen. Sedangkan ekspor produk halal ke pasar global hanya 3,8 persen atau 7,6 miliar dollar AS. Angka tersebut masih berada jauh di bawah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Turki.

Menurut Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center Sapta Nirwandar, perlu sertifikasi halal untuk menembus pasar ekspor dan penerapan integrated halal system pada pengembangan industri halal di dalam negeri.

Selain dua proyek KIH yang sudah berjalan, ada empat lagi kawasan khusus yang dipersiapkan untuk pengembangan industri halal. Keempat kawasan itu adalah Kawasan Industri Bintan Inti di Bintan, Kepulauan Riau, Kawasan Industri Surya Borneo di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; Kawasan Industri Batamindo di Batam, Kepulauan Riau dan Kawasan Industri Jakarta Pulogadung di DKI Jakarta.

KNEKS melalui Direktorat Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal memiliki inisiatif program strategi nasional pengembangan industri halal. Sasaran program itu adalah menjadikan Indonesia sebagai pemain utama regional dan global halal hub. Inisiatif program ini mengupayakan pemetaan klaster industri halal melalui kajian dan analisis yang mencakup tinjauan aspek ekonomi dan preferensi konsumen. Rumusan program selanjutnya akan memberikan rekomendasi kebijakan maupun insentif untuk menarik para pelaku industri dan pemodal dalam mengembangkan KIH. Sedangkan survei preferensi konsumen bertujuan untuk menghasilkan strategi yang dapat mendorong pertumbuhan permintaan lokal terhadap produk halal dalam negeri.

Pengembangan KIH membutuhkan ketersediaan fasilitas pendukung untuk mempermudah pelaku industri selama proses produksi. Fasilitas tersebut berupa kemudahan perizinan dengan menggunakan integrasi sistem online single submisson, percepatan dan kemudahan proses sertifikasi halal, serta akses langsung ke pelabuhan. Pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak kepada investor untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Langkah itu diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan KIH guna memacu pertumbuhan ekonomi dan menempatkan Indonesia sebagai role model  bagi industri halal dunia.

Lanjut baca

Sharia Economy

Wakaf Uang Fleksibel Sejahterakan Umat

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pengelolaan wakaf secara lebih profesional dan modern bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sehingga akan menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat.

Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara pada 25 Januari 2021 sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Gerakan ini menjadi tonggak baru dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan lebih modern. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang juga selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyatakan, transformasi pelaksanaan wakaf mencakup dua aspek penting yakni terkait jenis dan pembenahan tata kelola wakaf.

Ma’ruf memaparkan substansi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perluasan harta benda dalam pelaksanaan wakaf yang tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, melainkan juga benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang seperti logam mulia, kendaraan, dan surat berharga syariah.

“Transformasi dalam pembenahan tata kelola pemangku kepentingan wakaf benda bergerak dimulai dengan pembenahan tata kelola wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif. Upaya pembenahan tata kelola ini merupakan inisiatif KNEKS bersama Badan Wakaf Indonesia,” jelas Ma’ruf saat peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah yang berlangsung secara virtual, Senin (25/01).

Pada tahap awal pembenahan, Bank Syariah Mandiri akan bertindak sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) dan Mandiri Manajemen Investasi sebagai pengelola dana wakaf dengan produk Wakaf Uang Berkah Umat.

Menurutnya, wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif memiliki fleksibilitas dalam pengembangan investasi maupun penyaluran manfaatnya (mauquf alaih) karena pokok wakafnya bisa dijaga agar tidak berkurang atau hilang.

“Wakaf uang lebih fleksibel karena pokok wakafnya bisa dijaga agar tidak berkurang. Di sinilah pentingnya kita mengelola wakaf uang dengan lebih profesional dan modern,” kata Ma’ruf.

Dengan upaya pembenahan pengelolaan wakaf uang yang lebih profesional dan modern, imbuhnya, hal ini akan mendorong pengerahan secara serentak sumber daya ekonomi yang dapat digunakan untuk peningkatan investasi dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Pengelolaan wakaf yang profesional juga dapat menarik minat pewakaf (wakif) kelompok menengah atas mulai dari kalangan korporasi, pesohor, hingga generasi milenial.

“Pengelolaan wakaf secara profesional ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya kemiskinan dan ketimpangan,” paparnya.

Ma’ruf menyinggung pentingnya dukungan kanal-kanal penerimaan wakaf uang yang luas dalam pengelolaan wakaf uang dengan mengaktifkan peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), yakni bank-bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah dapat berfungsi sebagai tempat penerimaan wakaf uang berbasis masyarakat, sehingga lembaga ini harus tersebar luas di seluruh Indonesia untuk melayani para wakif yang ingin mewakafkan hartanya.

Ma’ruf menguraikan tentang empat hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yakni pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan perluasan kegiatan usaha syariah.

Pengembangan industri produk halal melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian yang secara sinergi telah merintis pembentukan kawasan industri halal (KIH). Seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap (one stop service).

“Sampai saat ini sudah ada dua kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten dan Safe and Lock Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,” tuturnya.

Adapun pencanangan GNWU merupakan bagian dari Pengembangan Dana Sosial Syariah yang salah satunya adalah pengembangan dana wakaf. Data Badan Wakaf Indonesia mencatat, potensi wakaf Indonesia dapat mencapai Rp 180 triliun per tahun. Namun, potensi ini belum dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Mendanai program sosial

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tentang fokus pemerintah saat ini dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah secara terintegrasi. Dalam upaya pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah yang tengah digencarkan saat ini, maka berbagai sumber dana sosial syariah mulai dari zakat, infaq, sedekah, hingga wakaf menjadi sangat strategis untuk dikembangkan.

Untuk itu, GNWU dalam bentuk program edukasi dan sosialisasi wakaf uang diharapkan dapat meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat untuk berwakaf. Pencanangan gerakan ini dilakukan bersamaan dengan peluncuran brand ekonomi syariah.

“Gerakan Nasional Wakaf Uang dan brand ekonomi syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah dan mempercepat visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia,” kata Sri Mulyani.

Ia mengungkapkan total wakaf uang yang terkumpul pada 20 Desember 2020 sebesar Rp 328 miliar, sedangkan project-based wakaf mencapai Rp 597 miliar. Di tahun 2020 lalu BWI dan para pengelola menghimpun wakaf uang dan menyimpan dananya dalam bentuk Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) yang merupakan instrumen investasi yang baru diterbitkan Kementerian Keuangan. Adapun imbal hasil dari CWLS digunakan untuk membiayai berbagai program sosial.

Besarnya jumlah dan keinginan masyarakat dalam berwakaf mendorong para pemangku kepentingan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf uang yang dapat memperkuat jaring pengaman sosial di masyarakat, khususnya kalangan umat Islam (islamic social safety net).

“Dengan pengelolaan yang amanah, transparan dan profesional, wakaf uang dan instrumen keuangan berbasis wakaf dapat mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Meski instrumen wakaf di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat baik, ia mengakui belum seluruh masyarakat bisa diberikan sosialisasi dan pemahaman tentang wakaf dalam bentuk uang untuk penggunaan yang lebih produktif.

Saat ini mayoritas wakaf masih berbentuk properti berupa tanah atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umat seperti tempat ibadah, madrasah, dan tempat pemakaman. Untuk itu KNEKS bersama BWI dan lembaga terkait lainnya akan terus menjalankan berbagai program edukasi dan sosialisasi tentang wakaf uang agar literasi masyarakat semakin baik.

Lanjut baca

Populer