Connect with us

Report

Layanan Pajak dengan Inovasi Terkini

Diterbitkan

pada

Untuk memperlancar pekerjaan pegawai dan memaksimalkan pelayanan Wajib Pajak, KPP Pratama Tanjung Pandan membuat berbagai terobosan dan inovasi.

Proses modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengantarkan institusi ini pada performa kinerja dan pelayanan yang semakin baik. Sebagai lembaga pemerintah modern penyelenggara pelayanan publik, kualitas kinerja dan pelayanan menjadi modal dasar untuk mewujudkan konsep good governance. Menyadari hal itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Pandan, sebagai salah satu unit vertikal DJP pun terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap Wajib Pajaknya.

Berkat berbagai inovasi yang dilakukan, KPP yang berada di Jalan Sriwijaya No. 5, Tanjung Pandan 33411 Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ini masuk ke dalam tiga besar nominasi KPP percontohan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Dua KPP lainnya adalah KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan dan KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Sebagai percontohan, ketiga KPP ini pun selalu mendapat kunjungan studi banding dari KPP lainnya dari beberapa daerah di Indonesia. Selain mendapat kunjungan KPP lain, pertengahan April lalu KPP Pratama Tanjung Pandan juga mendapat kunjungan dari para awak media dari seluruh Indonesia. Majalah Pajak adalah salah satu di antaranya. Kunjungan tersebut sebagai bagian dari rangkaian Media Gathering yang diadakan oleh Direktorat P2 Humas DJP.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KPP Pratama Tanjung Pandan Fadjar Julianto mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, setiap KPP sebetulnya sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang baku. Namun, setiap KPP diberi keleluasaan untuk melakukan inovasi sesuai dengan karakteristik wilayah dan Wajib Pajaknya.

“Banyak KPP memunculkan inovasi sebagai upaya memperlancar pekerjaan mereka dan mendorong agar Wajib Pajak juga merasa nyaman dan merasa dilayani dengan baik sehingga kepatuhan mereka meningkat,” ujar Fadjar.

Beripat

Salah satu inovasi di bidang pelayanan yang dibuat KPP Pratama Tanjung Pandan adalah aplikasi Beripat. Beripat adalah akronim dari Sumber Informasi Pelayanan Terpadu, sebuah aplikasi layanan mandiri elektronik yang disediakan untuk Wajib Pajak. Nama Beripat diadaptasi dari sebutan untuk salah satu jenis budaya lokal masyarakat Belitung. Tujuan menggunakan itu agar mudah diingat dan terasa dekat dengan masyarakat setempat. Tools ini merupakan solusi dalam memberikan pelayanan maksimal kepada Wajib Pajak.

“Karena jumlah produk hukum atau permohonan dari Wajib Pajak semakin lama semakin banyak, harus ada tools atau alat untuk bisa memonitor, baik dari sisi Wajib Pajak maupun dari sisi kami (pegawai).”

Layanan berbasis web itu memungkinkan Wajib Pajak melacak layanan pajak yang telah digunakan. Misalnya, dalam hal pengajuan pembuatan NPWP, mengajukan permohonan pemindahbukuan, Wajib Pajak bisa dengan mudah mengetahui progres proses pengajuan tersebut. Beripat juga berfungsi memberikan peringatan kepada petugas pajak dalam menyelesaikan segala macam permohonan layanan perpajakan agar tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini juga mampu memberikan informasi yang dapat dilihat oleh Wajib Pajak untuk memonitor progres penyelesaian layanan yang diajukan. Notifikasi dapat diperoleh dengan cara mengetikkan nomor permohonan Wajib Pajak di komputer yang disediakan di KPP maupun melalui SMS yang akan otomatis diterima Wajib Pajak saat permohonan sudah diproses maupun ketika sudah selesai.

“Ketika ada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan akan langsung diberikan notifikasi lewat pesan singkat atau lewat e-mail bahwa permohonan Anda sudah kita terima tanggal sekian diperkirakan selesai sesuai dengan SOP-nya sekian hari. Setelah produknya selesai, kami kirim lagi notifikasi SMS dan e-mail memberitahukan bahwa layanan yang diajukan sudah selesai dan dikirim tanggal sekian,” jelas Fadjar.

Fadjar mengatakan layanan Beripat tersebut sekaligus sebagai alat kontrol bagi pegawai pajak dan Wajib pajak. Pegawai akan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan SOP dan tepat waktu, sementara Wajib Pajak mendapatkan pelayanan yang lebih optimal. “Kalau ternyata kami meleset dari waktu yang ditentukan mereka juga berhak komplain. Bagi kami, juga lebih prudent,” imbuh Fadjar.

TOP, BOS dan Tarsius

Beripat didesain untuk mudah dikembangkan dan mudah diaplikasikan. Namun, alat ini memang hanya bisa diakses dari kantor pajak. Untuk mengantisipasi Wajib Pajak yang butuh bantuan, tapi tak ada waktu untuk datang ke kantor KPP juga telah menyediakan chanel aplikasi grup WhatsApp (WA) yang dinamai TOP (Tanya Orang Pajak). Di Grup WA tersebut Wajib Pajak bebas bergabung. Mereka bisa bertanya tentang masalah pajak apa saja. Pegawai pajak akan segera menjawabnya, sepanjang pertanyaan tersebut disampaikan dalam jam dan hari kerja.

Selain menanggapi konsultasi, TOP juga memberikan layanan seperti Beripat. Wajib Pajak yang baru memasukkan permohonan dan ingin mendapatkan informasi status permohonannya bisa bertanya melalui TOP. Mereka cukup menyebutkan NPWP, nomor bukti penerimaan surat permohonan dan akan segera dijawab. Tentu saja, jawaban yang diberikan tidak melalui grup tersebut, tapi langsung ke nomor pribadi yang bersangkutan.

“Ini semacam klinik pajak tapi menggunakan fasilitas WA grup untuk memudahkan komunikasi dan arus informasi terhadap segala hal terkait dengan perpajakan kepada Wajab Pajak. Jadi, kalau lagi luar kota, Wajib Pajak bisa mengakses aplikasi dari mana pun.”

Selain kedua layanan di atas, KPP Pratama Tanjung Pandan juga menyediakan fitur berbasis SMS yang disebut BOS atau Billing Order Service. Fitur ini memudahkan bagi Wajib Pajak yang kesulitan mendapatkan akses internet. Mereka cukup mengirimkan pesan singkat ke sebuah nomor telepon seluler yang disediakan dengan format Nama/NPWP/Jenis Pajak/Masa Pajak/Tahun Pajak/Jumlah pembayaran. KPP akan segera merespons SMS tersebut dan menindaklanjutinya.

Ada juga layanan yang disebut Tarsius atau Tax Archieves Administration Unique System. Nama Tarsius sendiri diilhami dari keunikan primata langka berukuran sangat mini khas Belitung. Aplikasi ini untuk sistem arsip berkas WP. Sebab, tidak sembarang orang diizinkan mengakses dokumen negara data Wajib Pajak yang sifatnya rahasia.

“Kalau orang mau cari SPT PT A tanpa aplikasi ini orang tidak bisa tahu. Kalau orang masuk ruangan itu niat cari SPT orang lain tidak bakal tahu. Jadi, ini tujuannya untuk security juga,” ujar Fadjar.

Manfaatkan “drone”

Selain memaksimalkan sisi pelayanan, KPP Tanjung juga berinovasi untuk meningkatkan penerimaan. Salah satunya dengan memanfaatkan pesawat tanpa awak (drone) sebagai sarana penggalian potensi. Drone dipilih karena topografi di wilayah kerja KPP Pratama Tanjung Pandan yang umumnya bergelombang dan berbukit-bukit. Sementara, banyak Wajib Pajak yang memiliki lahan pertambangan dan perkebunan yang sulit dijangkau.

“Di sini dikenal dengan tambang timah, kebun sawit. Ladang yang luas itu tidak mudah kita jangkau semua sehingga butuh alat bantu. Kami pakai pesawat tanpa awak untuk mengambil foto udara kemudian kami olah,” kata Fadjar. Ia menjelaskan, hasil foto 3D dari drone ini akan diolah menjadi data intensifikasi maupun ekstensifikasi. Temuan data di lapangan akan dicocokkan dengan laporan pajak Wajib Pajak yang sudah dilaporkan.

Self-assessment itu perlu upaya pengujian kebenaran laporannya, sudah sesuai atau belum. Kalau berdasarkan pengawasan ada ketidaksesuaian bisa sampai pemeriksaan, penagihan, kalau ada indikasi pidana, sampai penyidikan,” pungkas Fadjar.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Report

Bangkit dan Tetap Pegang Janji

Diterbitkan

pada

Penulis:

Febriyawan Ekaputra Tax Manager PT Indonic Tangerang Investment

Sempat lesu lantaran anjloknya penjualan di awal pandemi, pengembang ini bergairah kembali berkat komitmen menjaga kepercayaan konsumen—dan berkat insentif pemerintah.

 

Insentif Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas pembelian rumah tapak dan rumah susun, terbukti membantu pemulihan sektor properti dan 174 industri turunannya. Apalagi, stimulus yang mulanya berlaku untuk masa pajak Maret sampai Agustus 2021 itu diperpanjang hingga Desember 2021.

Aturan yang tertuang dalam Pasal 7 PMK 103/2021 menyebutkan bahwa konsumen dapat menikmati fasilitas PPN DTP 100 persen untuk rumah atau unit dengan harga maksimal Rp 2 miliar, sementara rumah atau unit dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar mendapat subsidi PPN 50 persen.

Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) mencatat, kebijakan tersebut mampu mendorong penjualan properti hingga 15 persen pada periode Maret hingga Mei lalu. Dengan adanya perpanjangan insentif hingga akhir tahun 2021, REI memproyeksikan pertumbuhan properti akan mencapai 20 persen.

Salah satu pengembang yang turut meraup berkah relaksasi pajak ini adalah PT Indonic Tangerang Investment. Perusahaan yang berkantor pusat di Tiongkok ini tengah mengembangkan Lavon SWANCITY, sebuah hunian eksklusif yang akan dikembangkan menjadi kota mandiri dan berlokasi di kawasan Tangerang New City, Cikupa, Banten.

Tax Manager PT Indonic Tangerang Investment Febriyawan Ekaputra menuturkan, adanya relaksasi PPN DTP dan menurunnya tingkat kasus positif Covid-19 di Jabodetabek membawa dampak positif terhadap penjualan rumah tapak di Lavon SWANCITY. Ia menyebut, penjualan rumah tapak yang berhasil terjual sejak Maret hingga akhir Oktober hampir mencapai 200 unit.

“Kami sangat-sangat terbantu dengan adanya pemberian insentif PPN ini karena membuat masyarakat mulai tertarik kembali menggunakan dana yang ada untuk membeli rumah. Harapan kami, semoga terdapat insentif-insentif lain yang seperti ini yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Febri ini kepada Majalah Pajak di kantornya, Selasa sore (2/11).

Strategi bertahan

Febri mengutarakan, keadaan bisnis perusahaan di tahun pemulihan ini jauh lebih baik bila dibandingkan situasi pada tahun lalu saat daya beli masyarakat untuk membeli properti begitu lemah. Maklum, rumah merupakan produk yang akan dipakai dalam waktu jangka panjang sehingga membutuhkan perencanaan matang dan biaya besar.

“Memang dari segi cost kami tetap, cuma dari segi income kami enggak masuk. Pembelian rumah itu, kan, mayoritas dengan installment (cicilan) sehingga ada beda waktu secara pendapatan. Jadi, secara komersial di tahun 2018–2019 kami untung, sementara tahun 2020 kami loss,” ucapnya.

Tingkat penjualan rumah yang menurun drastis diperparah oleh perbankan yang lebih selektif memberikan persetujuan kredit pemilikan rumah (KPR). Akibatnya, beberapa calon konsumen yang sudah berniat membeli tidak mendapatkan persetujuan, meski pihaknya telah membantu memberikan subsidi down payment (DP).

“Waktu itu memang ada beberapa customer yang ditolak approval-nya. Kami sudah memberikan DP subsidy untuk membantu proses ke bank, tapi konsumen ini tetap secara checking tidak lolos. Mungkin pihak bank memiliki standar khusus pada saat pandemi seperti ini, bisa dilihat dari background perusahaan apakah bisa on going atau tidak jadi bukan lagi hanya credit scoring,” tuturnya.

Jika keadaannya sudah begitu, perusahaan pun menerapkan posisi bertahan dengan cara efisiensi dan menjaga ketersediaan modal dan arus kas yang sehat. Menurutnya, perhitungan dan perencanaan yang tepat adalah kunci utama.

Selain itu, perusahaan juga harus memakai cara-cara yang inovatif untuk mendongkrak penjualan seperti mengadakan tur virtual rumah; memberikan promo menarik gratis Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), diskon biaya akad, dan keringanan lainnya; serta melakukan pemasaran yang menarik melalui media sosial Tiktok, Instagram dan YouTube. Ini bertujuan untuk mendekatkan dan memperkenalkan produk-produk rumah ke khalayak yang lebih luas.

Tepat waktu

Salah satu keunggulan pengembang ini adalah komitmen untuk menyelesaikan fase pembangunan hingga proses serah terima yang telah ditetapkan secara tepat waktu. Febri menilai, dengan tetap berfokus pada progres pengerjaan dan selesai sesuai jadwal akan menjaga kepercayaan para konsumen dan menjaga portofolio mereka.

Apalagi, konsumen juga akan lebih tertarik membeli rumah yang sudah ada fisik bangunannya. Jadi, calon konsumen tidak lagi diperlihatkan animasi atau gambar tiga dimensi saja, tetapi langsung ditunjukkan rumah mana yang akan ditempatinya jika jadi membeli.

“Lavon ini juga merupakan properti satu-satunya yang beriklan dengan foto rumah yang sudah jadi. Jadi, konsumen senang gara-gara barangnya itu sudah ada, langsung diperlihatkan. Setelah itu langsung bayar dan proses ke bank,” lanjutnya.

Secara general, Lavon SWANCITY merupakan proyek hunian yang dikerjakan sejak tahun 2015 dan dibagi menjadi tiga fase. Proyek pertama adalah Lavon 1 yang terdiri atas 7 klaster dengan total 2.700 rumah dan diluncurkan pada 2017.

Setahun setelahnya, fase kedua atau Lavon 2 dikembangkan dengan mengusung konsep two level infrastructure atau double decker. Tipe rumah ini memisahkan area lalu lintas kendaraan dengan area pejalan kaki, taman, atau tempat bermain.

Rumah dengan dua level lantai ini menempatkan akses kendaraan pada level bawah, sementara level atas difungsikan sebagai tempat aktivitas sosial para penghuni perumahan. Dengan begitu, anak-anak bisa bermain dengan leluasa dan aman, serta tersedia ruang terbuka hijau yang lebih luas.

Lavon 2 memiliki 1.600 unit rumah dan mulai diserahterimakan sejak April 2021. Selain memiliki konsep yang menarik, tipe rumah ini paling banyak diminati karena pembeli bisa mendapatkan relaksasi PPN 100 persen. Pasalnya, relaksasi ini hanya berlaku untuk unit yang sudah siap dihuni atau diserahterimakan.

“Di tahun 2020 kami fokus untuk penyelesaian pembangunan, sehingga pada tahun 2021 banyak unit yang sudah ready stock. Alhamdulillah, meskipun ada bencana pandemi, di sisi terangnya saat peraturan relaksasi PPN ini muncul, kami sudah siap unitnya,” ujarnya

Melihat mulai pulihnya penjualan di tahun ini, pengembang ini optimistis dapat menyelesaikan fase ketiganya, Daisan. Proyek hunian bergaya Jepang ini dikerjakan melalui joint venture bersama pengembang ternama asal Jepang Mitsubishi Estate Residence.

Patuh pajak

Ketepatan waktu juga diperlihatkan di sisi pemenuhan kewajiban perpajakan WP Badan ini. Menurut Febri, kepatuhan pajak sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan reputasi baik perusahaan dan akan membangun kepercayaan konsumen yang lebih baik.

“Kami memiliki pemahaman bahwa kepatuhan pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dengan kata lain, manfaat atas pembayaran pajak yang kami lakukan akan kami rasakan manfaatnya secara tidak langsung,” ujarnya.

Untuk memastikan kepatuhan perpajakan terjaga dengan baik, perusahaan telah membangun tim internal yang kompeten, yang selalu mengikuti peraturan perpajakan yang terus diperbarui pemerintah. Sementara dengan pihak eksternal, Febri juga menerapkan ketegasan yang tak bisa ditawar terkait penerapan pajak untuk setiap transaksi yang dilakukan.

“Hal ini dikarenakan kami harus menjaga reputasi dan kepercayaan dari mitra kami. Intinya, baik kami dan vendor harus sama-sama comply.”

Hubungan dan pola komunikasi yang baik juga tercipta antara perusahaan dengan KPP Pratama Kosambi. Febri akui, pelayanan yang diberikan kantor pajak, baik secara formal melalui pelaporan SPT Masa Tahunan maupun informal dari sisi konsultasi, sangat membantu pihaknya melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dus, Febri merasa pembatasan-pembatasan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pemerintah tidak membuat pelayanan yang diberikan KPP Pratama Kosambi menurun. Kepada pemerintah, Febri menaruh harapan agar relaksasi PPN DTP bisa diperpanjang dan tidak lagi memerlukan banyak data dalam implementasi aturannya. Ia berharap, di aturan perpanjangannya nanti, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR membuat aplikasi yang lebih sederhana dan mudah dipakai oleh pengembang untuk mengunggah dokumen yang diperlukan.

“Banyak dari kami yang masih awam dengan proses pendaftaran rumah serta kurangnya penyuluhan dari kantor pajak, sehingga menyebabkan terhambatnya proses tersebut. Pada saat peraturan perpanjangan insentif yang baru keluar, aplikasi SIKUMBANG masih belum mengakomodasi pelaporan data realisasi tersebut. Berselang sebulan kemudian (September) barulah ada tata cara dan update aplikasi yang lebih mudah dan simpel,” tandasnya.

 

Lanjut baca

Report

Membangun Rumah Pejuang Kemandirian

Diterbitkan

pada

Yudi Asmara Jaka Lelana Kepala KPP Pratama Kosambi

Melengkapi pengembangan arsitektur sistem teknologi perpajakan, KPP Kosambi memperkuat karakter kebangsaan kepada seluruh pegawai dan WP.

Ucapan “Selamat atas tercapainya 100 persen target penerimaan pajak KPP Kosambi” tersemat di papan karangan bunga yang berjajar rapi di pekarangan Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Kosambi (KPP Kosambi), Senin (25/10). Karangan bunga itu datang dari Kepala Kantor Kanwil DJP Banten Dionysius Lucas Hendrawan, Paguyuban Eselon III Kanwil DJP Banten, Agung Sedayu Grup, dan lainnya. Memasuki TPT alias tempat pelayanan terpadu, di sisi kiri tertulis “Di Sini Rumah Kami. Rumah Para Pejuang Kemandirian Bangsa”.

Rumah itu digambarkan seperti istana kepresidenan dengan tiga fondasi, dua lapis plafon, lima pilar, dan satu atap. Fondasi pertama berisi nilai-nilai Kementerian Keuangan (integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan); fondasi kedua terpahat tagline Kosambi Juara (kompak, semangat, luar biasa, jujur, unggul amanah dan ramah). Fondasi ketiga berisi tema monev (monitoring dan evaluasi) berkelanjutan, yaitu ARMonDI (AR Monday Discussion), Ngopi Selasa (Ngobrol Pagi Selaraskan Asa), dan seterusnya. Lima pilar melambangkan fungsi dan tugas utama KPP, yakni pengawasan, pemeriksaan, penagihan/penilaian, penyuluhan, dan supporting. Sementara, di puncak segitiga tertera ultimate goal, yakni tercapainya target penerimaan.

Kepala KPP Kosambi Yudi Asmara Jaka Lelana menuturkan, rumah strategi merupakan core values, baik dari sisi pegawai maupun WP. Semua harus kompak meresapi dan menyadari bahwa semua memiliki peran sebagai pejuang kemandirian bangsa. Pegawai diharapkan memiliki loyalitas tinggi mencapai penerimaan dan WP menyadari perannya dalam berkontribusi untuk negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Selamat datang di KPP Kosambi. Di sini rumah para pejuang—pejuang kemandirian bangsa,” kata Yudi kepada Majalah Pajak, di ruangannya.

Konsep itu ia gagas sejak menakhodai KPP Kosambi pada tahun 2019. Menurutnya, tema ini menjadi sebuah pengikat, menumbuhkan keteladanan, semangat, dan gotong-royong kepada seluruh pegawai.

“Kalau kami tidak berjuang secara sungguh-sungguh, penerimaan bagaimana? Sementara negara membutuhkan pajak yang selama ini menjadi tulang punggung APBN. Pejuang mengandung makna yang sangat berarti bagi tanah air,” kata Yudi.

Salah satu tantangan kantor yang menginduk ke Kanwil DJP Banten ini adalah bagaimana menyelaraskan pola kerja lintas generasi, yakni generasi X (generasi kelahiran tahun 1965–1980), milenial (1980–1995), dan Z (1997–2000). Konsep Rumah Pejuang Kemandirian Bangsa dibangun untuk mengakomodasi pengembangan karakter lintas generasi itu.

Bagi Yudi, memperkuat karakter kebangsaan sangat penting. Apalagi, semua infrastruktur telah difasilitasi oleh Kantor Pusat DJP, mulai dari kegiatan seluruh proses bisnis mulai dari pengadministrasian internal, layanan, hingga pengawasan. Ada Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian, dan Aktiva (SIKKA); Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb); Aplikasi Portal DJP (Apportal); dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). DJP juga telah memiliki CRM alias compliance risk management untuk mengelola risiko kepatuhan WP.

Yudi memetakan komposisi pegawai dan menentukan pendekatan yang tepat buat mereka.

“Anak-anak generasi Z atau milenial ini pola pendekatannya harus berbeda,” ungkap Yudi. “Anak-anak ini perlu diberi tantangan dan kesempatan, diberikan ruang, diberikan apresiasi, bukan diatur. Kebetulan, anak-anak AR dan fungsional banyak di milenial. Untuk menyatukan semua generasi, pegawai harus punya jiwa dan karakter korsa (korps). Ikat dengan konsep Rumah Pejuang Kemandirian Bangsa. Penerimaan pajak kita akhirnya selalu tercapai.”

Implementasi

Konsep rumah pejuang mengandung proses bisnis yang meliputi penentuan pola, ritme, dan momentum. Yudi memberi contoh, untuk menuntaskan tindak lanjut 99 data pemicu, diperlukan penentuan pola kerja yang efektif dan efisien, mengingat keterbatasan sumber daya manusia. Namun, penentuan pola kerja itu dimusyawarahkan. Misalnya, 24 data terlebih dahulu yang akan dikerjakan tim. 24 data ini merupakan data konkret, yakni data yang tidak memiliki dispute antara fiscus dan WP. Setelah itu, muncullah ritme kerja melalui kesepakatan tenggat waktu penyelesaian (deadline). Pola dan ritme ini akan melahirkan kompetisi sehat antarpegawai. Kemudian, terciptalah momentum, yang merupakan fase evaluasi dan apresiasi kinerja pegawai.

“Dalam konsep rumah pejuang itu, intinya sebagai core values, persaingan sehat. Misalkan, ‘Oh, data teman sudah selesai lima, saya baru tiga. Oke, saya kejar.’ Semua pegawai akan semangat bertumbuh untuk bekerja optimal dengan alamiah. Kita sebagai pemimpin, jangan lupa memanfaatkan momentum itu dengan memberikan penghargaan. Ini penting sekali memberi apresiasi bagi pegawai,” kata Yudi.

Salah satu pilar utama Rumah Perjuangan Kemandirian Bangsa adalah ‘Strategi Pengawasan’, yang meliputi pembagian tugas AR strategis dan kewilayahan. AR strategis mengampu 528 WP, dengan masing-masing AR rata-rata mengawasi 58 WP. “AR strategis itu wajib mengenali Wajib Pajak. (Mereka) dipantau terus dan harus sudah di-visit,” jelas Yudi.

Masing-masing AR kewilayahan juga wajib melayani dan mengawasi 20 WP penentu penerimaan. Selanjutnya—barangkali berbeda dengan KPP lainnya—50 WP besar strategis ditangani langsung oleh kepala kantor.

“Saya yang mengelola, saya boleh menghubungi WP-nya. Karena kita ada dua sisi—sisi melayani karena kepala kantor langsung yang menghubungi dan memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak,” kata Yudi. “Ada teori tanah subur. Kalau dalam pertanian, lahan yang subur akan cepat menghasilkan dibandingkan dengan lahan tandus. Tanah yang tandus ini, mau dikasih pupuk, air, tetap saja hasilnya kurang. Teori yang sama kita gunakan juga untuk menangani WP besar. Yang punya potensi, punya kemampuan bayar yang tinggi, dan tentunya well-educated akan ditangani langsung oleh kepala kantor.”

Di samping itu, KPP juga memberikan apresiasi kepada WP yang kooperatif, patuh, dan berkontribusi besar bagi penerimaan. “Kita berikan pelayanan yang bagus, beri apresiasi, sehingga kepatuhan sukarelanya meningkat,” kata Yudi.

Di awal pandemi, sektor konstruksi turun 32 persen; pengolahan, 28 persen; perdagangan besar dan eceran, 16 persen. Barulah di tahun 2021, industri mulai bangkit. “Aktivitas produksi meningkat tajam sampai 48 persen, perdagangan besar naik 30 persen, konstruksi naik 26 persen, kegiatan jasa lain naik 38 persen,” sebut Yudi.

Kini, sektor properti menjadi penyumbang penerimaan terbesar tahun 2021 di KPP Kosambi, yakni sebesar 49 persen—tumbuh 24 persen dari tahun 2020. Kenaikan sektor properti yang terjadi justru di saat pandemi ini, menurut Yudi, terjadi karena adanya insentif PPN nol persen.

Tahun lalu, KPP Kosambi mencapai angka penerimaan Rp 3,2 triliun atau 107,57 persen dari target. Dan tahun ini, masih di bulan Oktober, target penerimaan Rp 2,03 triliun telah 100 persen teraih.

Lanjut baca

Report

Menguat, Deru Penjualan Roda Empat

Diterbitkan

pada

Penulis:

Masyarakat mulai terangsang kembali untuk belanja. Mazda menaikkan target penjualan dan merilis mobil-mobil baru idaman pelanggannya.

Industri automotif mulai pulih tahun ini, ditandai dengan naiknya angka penjualan mobil yang cukup menggembirakan dibandingkan tahun lalu. ASEAN Automotive Federation mencatat, selama Januari–Agustus 2021, Indonesia menjual 543 ribu mobil di dalam negeri, dengan jumlah produksi 792 ribu unit.

Jika dibanding periode sama pada tahun lalu, penjualan mobil di Indonesia melambung 68 persen, sementara angka produksi melonjak hingga 65,8 persen. Sedangkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan, sepanjang Agustus lalu penjualan mobil dari pabrik ke dealer (wholesales) sudah menyentuh level normal sebelum pandemi atau 83.319 unit—naik 123,5 persen secara year-on-year.

Gairah industri automotif tak terlepas dari membaiknya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diperpanjangnya relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen untuk kendaraan bermotor hingga akhir 2021, diakui banyak pihak sangat membantu penjualan mobil.

Angin segar

PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan Distributor Eksklusif Kendaraan Mazda di Indonesia turut merasakan angin segar penjualan kendaraan roda empat di tahun ini. Anak usaha Eurokars Group ini dipercaya Mazda Motor Corporation menjadi agen tunggal dan distributor eksklusif Mazda di Indonesia sejak 1 Februari 2017.

Head of Tax Eurokars Group Nicholas Y. Bratadihardja mengatakan, meski mobil-mobil Mazda tidak tersentuh insentif PPnBM, penjualan mobil Mazda di tahun ini turut terkerek.

“Mazda memang tidak dapat fasilitas PPnBM dari pemerintah dibandingkan dengan produk-produk lokal yang ada di Indonesia. Tetapi, somehow adanya insentif itu jadi merangsang masyarakat untuk belanja,” tutur Nicholas saat berbincang dengan Majalah Pajak di bilangan Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (1/10).

Optimistis, Mazda pun meningkatkan target penjualan tahun ini hingga 4.000 unit, naik 1.500 unit dari penjualan di tahun 2020. Untuk mencapai target itu, PT EMI meluncurkan beberapa pembaruan spesifikasi terhadap all new CX-5, M6, CX-9, dan item teranyar CX-3 1.5 Ltr. Selain itu, untuk menyiasati pandemi, produk diperkenalkan lewat digital launching.

Alumnus Universitas Tarumanagara ini yakin meski penjualan Mazda tidak mengungguli penjualan merek lain yang lebih mainstream, Mazda telah punya pasarnya sendiri karena fokus pada produk premium.

Pajak impor

Nicholas mengemukakan, pihaknya masih menghadapi serangkaian tantangan terkait pandemi—kunjungan calon pembeli ke diler dan bengkel berkurang drastis, sehingga berdampak pada target penjualan EMI secara keseluruhan.

Tantangan lain pun ada, yakni seretnya pasokan chip semikonduktor—salah satu suku komponen penting pengontrol aneka fungsi mobil—sehingga pengiriman mobil tipe CX-3 ke Indonesia ikut terganggu. Padahal, CX-3 sekarang jadi andalan Mazda di Indonesia.

Selain itu, Nicholas juga menyoroti tingginya pungutan untuk kendaraan impor seperti Bea Masuk, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22. Pengenaan PPh Pasal 22 dengan tarif kisaran 5–10 persen, memaksa manajemen untuk menargetkan besaran laba bersih fiskal perusahaan setidaknya di kisaran 22–45 persen. Dan, menurut Nicholas, hal ini berat untuk dilakoni.

“Kami memahami fasilitas yang diberikan saat ini adalah salah satu upaya untuk menghargai investasi yang sudah ditanamkan di Indonesia dengan dipersyaratkannya kandungan lokal minimum. Namun, di pihak lain, hal ini juga menghambat investasi lain masuk ke Indonesia,” urainya.

Ia mengusulkan, agar pengenaan tarif tersebut dapat dikaji ulang dengan mengumpulkan kembali data yang komprehensif untuk mendapat gambaran besar tingkat laba industri kendaraan impor.

KPP baru

Wajib Pajak Badan ini baru dialihkan ke KPP Madya Dua Jakarta Selatan II sejak DJP membentuk 18 KPP Madya baru pada 3 Mei 2021. Pembentukan KPP baru ini, menurut Nicholas, merupakan strategi yang sangat efektif untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, karena KPP Pratama dipaksa menyisir potensi belum tergali.

“Dibentuknya KPP Madya otomatis ‘memaksa’ KPP Pratama yang kehilangan WP-WP unggulannya mau enggak mau berusaha mencari potensi baru,” ucapnya.

Ia pun merasa, pelayanan yang diberikan KPP Madya ini semakin baik dan personal—sebagai konsekuensi jumlah Wajib Pajak yang lebih sedikit.

So far, pendekatannya sangat baik, dimulai dari undangan perkenalan dengan tim-tim dan pejabat di sana; serta bagaimana mereka mengomunikasikan peran, fungsi, dan tujuan yang akan mereka pakai dengan gaya milenial dan mampu memberikan kesan tidak hanya semata sebagai pelaksana tugas dalam menghimpun pajak, tetapi juga dapat bertindak selaku rekan kerja bidang usaha,” ujarnya.

Nicholas pun mengapresiasi inovasi pelayanan tanpa tatap muka yang mampu menanggapi dan menyediakan pelayanan terbaik selama pandemi ini. Di sisi lain, ia juga berharap agar DJP semakin mengembangkan kemampuan IT, karena ia kerap mengalami kendala server down atau layanan tidak tersambung dengan baik, yang mengganggu pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Untuk KPP Madya Dua Jakarta Selatan II, tentunya saya berharap dapat mempertahankan upaya dan semangat yang sangat baik dan dapat sukses menjadi salah satu penopang penerimaan yang sesuai dengan amanah, serta visi dan misi yang dikehendaki,” pungkasnya.

Lanjut baca

Populer